PENGAWASAN PENGELOLAANDANA DESA

JAKARTA, 4 APRIL 2016

Oleh : Arief Hidayat, SE, MM

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI

DASAR HUKUM

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

PP. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNo. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

PP. Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNo. 43 Tahun 2014;

PP. Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

PP. Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNo. 60 Tahun 2014;

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan PembangunanDesa;

Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasanatas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

PRINSIP DASAR

DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PELAKSANAANKEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGANLOKAL BERSKALA DESA YANG DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA DENGANPRIORITAS TAHUN 2015 BELANJA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA.

DANA DESA MERUPAKAN SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DESADALAM APBDes SEHINGGA DANA DESA MERUPAKAN BAGIAN DARIPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

PENGAWASAN DANA DESA DILAKUKAN DALAM DALAM KONTEKSPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

YANG WAJIB BERAKUNTABILITAS ADALAH DESA SEBAGAI SEBUAHENTITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TERMASUKKEUANGAN DESA.

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016 DAN 2017 TELAHMENGAMANATKAN KEPADA INSPEKTORAT DAERAH UNTUK MELAKUKANPENGAWASAN DANA DESA.

1

2

3

4

5

MANDAT BINWAS (UU No. 6 Thn 2014, Psl 113)PEMERINTAH PUSAT

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;

Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan

Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

1

2

34

5

6

78

910

11

12

13

MANDAT BINWAS (UU No. 6 Thn 2014, Psl 114)PEMERINTAH PROVINSI

11 Mandat Binwas, antara lain :

1

2

Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi danaDesa;Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

Dll.

3

4

5

6

7

8

MANDAT BINWAS (UU No. 6 Thn 2014, Psl 115)PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

14 Mandat Binwas, antara lain :

1

3

Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kotayang dilaksanakan oleh Desa;

Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan KepalaDesa;

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;

Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan AsetDesa;

Dll.

5

10

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat;

4

2

7

6

8

9

PROSEDUR PENGAWASAN DANA DESA

Kesiapanperangkat desadan regulasidalammenerima DanaDesa.

Pra Penyaluran …

1

A.Perangkat PengelolaanDana Desa

1. Dapatkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat TeknisPengelola Keuangan Desa (PTPKD);

2. Analisis apakah Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa(PTPKD) telah berasal dari unsur perangkat desa yang terdiridari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara;

3. Dapatkan Keputusan Kepala Desa terkait Tim PengelolaKegiatan (TPK) yang berfungsi untuk melaksanakanpengadaan barang/jasa;

1. Analisis Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDestelah memuat prioritas penggunaan Dana Desa;

2. Analisis APBD Kabupaten/Kota apakah Dana Desa telahdianggarkan dalam pos lain–lain pendapatan daerah yangsah;

3. Analisis peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentangtata cara perhitungan dan penetapan rincian dana desasetiap desa ;

4. Dapatkan kebijakan kepala daerah terkait pedoman tekniskegiatan yang didanai dari Dana Desa;

5. Analisis apakah kebijakan Bupati/Walikota tersebut angka 3)telah sesuai dengan pedoman umum kegiatan yangditetapkan oleh menteri teknis;

6. Analisis pengaturan kepala daerah terkait desa yang belummemiliki pelayanan perbankan di wilayahnya;

7. Dapatkan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenaipengaturan jumlah uang dalam kas desa.

B. Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa

Pra Penyaluran …

Kesesuaian perhitungan Dana Desa :

2

1. Dapatkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkatkesulitan geografis setiap desa;

2. Analisis jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkatkesulitan geografis setiap desa dengan data yang bersumber dariKementerian yang menyelenggarakan urusan statistik;

3.Lakukan perhitungan dana desa untuk setiap desa dengan rumus :

W = (0,25 x Z1)+(0,35 x Z2)+(0,10 x Z3)+(0,30 x Z4)

Keterangan :

W :Dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z3 : Rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4: Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

4. Bandingkan hasil perhitungan pada angka a, b dan c dengan dokumen dalam APBD dan dokumen peraturan Kepala Daerah tentang peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang tata cara perhitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

Pra Penyaluran …

KesesuaianprosespenyusunanperencanaanDana Desa :

3

1. Analisis apakah Dana Desa yang dituangkan dalamRancangan Perdes tentang APBDes telah berdasarkanRKPDes;

2. Analisis apakah Rancangan Perdes tentang APBDestelah disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPDesuntuk dibahas dan disepakati bersama;

3. Dapatkan hasil musyawarah desa yang diselenggarakanoleh Badan Permusyawaratan Desa;

4. Analisis apakah hasil keputusan musyawarah desamenjadi acuan bagi penyusunan Rencana KerjaPemerintah Desa dan APBDesa;

Penyaluran dan Penggunaan ...

AspekKeuanganDalamPenggunaanDana Desa

1

Ketepatan waktu penyaluranDana Desa dari RekeningKas Umum Daerah keRekening Kas Desa;

Kesesuaian pemanfaatanDana Desa dengan ketentuanperundang-undangan.

1.Analisis apakah Dana Desa telahdiprioritaskan untuk membiayai pelaksanaanprogram dan kegiatan berskala lokal desa,bidang pembangunan desa danpemberdayaan masyarakat desa sertapenyelenggaraan pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan teknis yangdikeluarkan oleh kementerian yangmenangani urusan desa;

2.Analisis apakah penggunaan dana desa telahmengacu kepada RPJMDes dan RKPDes.

1.Analisis apakah Dana Desa telah diprioritaskanuntuk membiayai pelaksanaan program dankegiatan berskala lokal desa, bidangpembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa serta penyelenggaraanpemerintahan dan kemasyarakatan sesuaidengan teknis yang dikeluarkan olehkementerian yang menangani urusan desa;

2.Analisis apakah penggunaan dana desatelah mengacu kepada RPJMDes danRKPDes.

AspekPengadaanBarang/JasadalamPenggunaanDana Desa

2

Penyaluran dan Penggunaan ...1.Analisis Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

2.Apabila Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa belum tersedia, klarifikasi dasar pengadaanbarang/jasa di desa;

3.Analisis apakah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) telah ditetapkan oleh Kepala Desadengan Surat Keputusan, yang terdiri dariunsur Pemerintah Desa dan unsur lembagakemasyarakatan desa;

4.Analisis apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara swakelola denganmemaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat?

5.Analisis apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dilaksanakan secaragotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, memperluas kesempatankerja dan pemberdayaan masyarakat setempat?

6.Analisis apakah rencana pelaksanaan swakelola telah lengkap.7.Analisis apakah kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk

mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya,telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK?;

8. Analisis apakah untuk pekerjaan konstruksi telah memenuhi ketentuan9.Analisis apakah RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar

terdekat dari desa tersebut?10.Dan lain-lain.

Aspek Kehandalan

SPI3

Penyaluran dan Penggunaan ...

1.Analisis apakah lingkungan pengendalian dalam pengelolaan Dana Desa telahmemadai

2.Analisis apakah perangkat desa dalam mengelola Dana Desa telah melakukanidentifikasi terhadap kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam menggunakanDana Desa;

3. Analisis apakah perangkat desa telah menyelenggarakan aktivitas pengendalian secara memadai

4.Analisis apakah terdapat media Informasi dan komunikasi pengelolaan dana desayang diselenggarakan secara efektif,sehingga pengelolaan Dana Desa dapatdilaporkan kepada Camat dan masyarakat secara baik

5.Analisis apakah Kepala Desa telah menyelenggarakan pemantauan pengelolaanDana Desa secara berkelanjutan;

6.Analisis apakah Bupati/Walikota telah melaksanakan tugas : Menetapkan besaran dana dan peraturan, menyampaikan laporan kepada Kementerian terkait dan Gubernur, memberikan sanksi, melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan.

7.Analisis apakah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa telah melaksanakan kewenangan : menetapkan kebijakanpelaksanaan APBDes dan PTPKD, menetapkan petugas pungut, menyetujuipengeluaran, dll.

8.Dan lain-lain.

Pasca Penyaluran ...

Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggung jawaban

Penggunaan Dana Desa

1

1. Penatausahaan

2. Pelaporan

3.Pertanggung jawaban

1.Analisis apakah Bendahara Desa telah melaksanakan penatausahaan DanaDesa secara memadai;

2.Analisis apakah Bendahara Desa telah melakukan pencatatan penerimaan dansetiap pengeluaran Dana Desa;

3.Analisis apakah Dana Desa telah melakukan tutup buku setiap bulan secaratertib;

4.Analisis apakah Bendahara Desa telah mempertanggungjawabkan uang yangbersumber dari Dana Desa secara integral dengan keuangan desa melalauilaporan pertanggungjawaban;

5.Dan lain-lain;

1.Analisis apakah Kepala Desa telah menyampaikan Laporan RealisasiPenyaluran kepada Bupati/Walikota setiap semester;

2.Analisis apakah penyampaian Laporan Relisasi penggunaan Dana Desa telahdilakukan semester I paling lambat minggu ke IV bulan Juli tahun anggaranberjalan dan semester II paling lambat minggu ke IV bulan januari tahunanggaran berikutnya;

3.Analisis apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan Laporan RealisasiPenyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteric.q Dirjen Perimbangan Keuangan.

1.Analisis apakah Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan Dana Desa yang terintegral dengan laporanpertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhirtahun anggaran.

2.Analisis apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desayang terintegral dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa telahterdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.Analisis apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasca Penyaluran ...

Penilaian Manfaat

(outcome) Dana Desa bagi

Kesejahteraan Masyarakat

2

1.APIP melakukan penilaian apakah Dana Desa digunakan untukmendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan danprioritas Dana Desa dan penggunaan Dana Desa telah mendukungprogram pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

2.APIP melakukan penilaian apakah pengalokasian Dana Desa telahmempertimbangkan tingkat kemiskinan;

3.APIP melakukan penilaian apakah Dana Desa telah meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sertapenanggulangan kemiskinan;

4.APIP melakukan penilaian apakah Dana Desa telah mengurangi indikator-indikator kemiskinan, seperti : (1) kurangnya pangan, sandang danperumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4)kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan danketerpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan ataudaya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yangterbatas.

1Perencana

an

2Pelaksana

an

3Pelaporan

4TLHP

Penyusunan PKPT• Internal Briefing;• Koordinasi jadwal;• Analisis Resiko;• Pembentukan Tim;• Penyampaian informasi.

Mengumpulkan dan menguji bukti.•Fisik;•Dokumen;•Analisis;•Keterangan.

• Tepat waktu;• Lengkap;• Akurat;• Obyektif;• Meyakinkan;• Jelas;• Ringkas.

• Mempersiapkan Bahan temuan, penyebab dan rekomendasi;

• Membentuk Tim;• Membandingkan

rekomendasi temuan dengan bukti TLHP;

• Melaporkan hasil.

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN ...

1Perencana

an

• Penentuan Personil;• Penentuan Jadwal Pengawasan;• Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup

pengawasan;• Menyusun langkah2 pengawasan (instrumen).

Penyusunan PKP

Aktivitas yang dilakukan

1. internal briefingTim Pengawasan melakukan internal briefing dalam mempersiapkan anggota timberupa perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Pengawasan, sasaranPengawasan potensial, penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKP), danperencanaan waktu Pengawasan.

2.Koordinasi Penyelarasan jadwal pengawasan dengan jadwal tahapan pengelolaan keuangan desa.

Secara Umum tahapan pengawasan dana desa in line dengan pengelolaan dana desa(Pra penyaluran, Penyaluran dan pasca penyaluran) dengan tujuan agar seluruhtahapan pengelolaan Dana Desa dapat dikawal secara baik

3.Analisis Risiko PengawasanAnalisis terhadap risiko pengawasan pengelolaan Dana Desa, dengan pertimbangan karekteristik dan kehandalan SPIP Pemerintahan Desa.

Risiko Pengawasan = Risiko Inheren x Risiko Pengendalian x Risiko Deteksi

4.Pembentukan Tim Persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi.

5.Dan lain-lain.

2Pelaksana

an

Aktivitas yang dilakukan

Mengumpulkan bukti-bukti pengawasansesuai dengan prosedur pengawasanyang telah ditetapkan dalam PKP.

1. Entry meeting.

2.Melakukan pengujian sesuai denganlangkah kerja pengawasan.

3.Hasil pelaksanaan pengujian wajibdituangkan dalam Kertas KerjaPengawasan.

4.Reviu Kertas Kerja Pengawasanoleh tim secara berjenjang dandidokumentasikan dengan baik.

Fisik;Dokumen;Analisis;Keterangan.

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN ...

3Pelaporan

Aktivitas yang dilakukan

Penyampaian informasi mengenai hasil pemeriksaan secara tertulis yang ditujukan kepadaobyek yang diperiksa dan atasan dalam suatu jenjang organisasi pemeriksaan(penanggungjawab pemeriksaan) serta pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

1.Ketua tim menyiapkan materi temuan yang akan dibicarakan dengan pimpinan unit kerja yang diperiksauntuk mendapat tanggapan dari pihak pejabat yang bertanggungjawab.

2.Setelah diperoleh tanggapan, ketua tim menyusun konsep laporan.3.Supervisor meneliti konsep laporan hasil pemeriksaan dan mereviu kertas kerja pemeriksaan, selanjutnya

memaparkan konsep LHP kepada penanggungjawab pengawasan dalam forum Ekspose Interal.

4.Melakukan eskpose eksternal (lintas Inspektorat Pembantu), yang persertanya terdiri dari Pengawas yangkompeten dibidangnya; Apabila pada ekspose lintas Irban terdapat materi permasalahan yang memerlukanpenjelasan tambahan dari instansi lain, maka diselenggarakan Ekspose Pakar.

5.Menyusun Laporan Hasil Pengawasan untuk mendapatkan persetujuan dari Inspektur dan selanjutnyadidistribusikan kepada pihak terkait.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk suratmemuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sedangkan laporan dalambentuk Bab untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN ...

Yang Menjadi Perhatian Dalam Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan :

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pengawasan, TimPengawas wajib menyusun LHP.Penyusunan LHP memperhatikan prinsip tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif,meyakinkan, jelas dan ringkas;Laporan diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang didistribusikan kepadaGubernur, Walikota/Bupati, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusanPemerdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Arsip Inspektorat (BagianEvaluasi).

Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan resume hasil pengawasan DanaDesa kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal setiap tahun, ygmenyajikan : Jumlah Dana Desa selama 1 tahun, kondisi jumlah Dana Desa yangtelah disalurkan pada periode pelaporan (triwulanan), kondisi jumlah pengadaanbarang/jasa yang bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan pada periodepelaporan (triwulanan), Realisasi penggunaan Dana Desa pada periode pelaporan(triwulanan), kondisi singkat hasil pengawasan Dana Desa yang berisi judul danpenyebab temuan pengawasan pada periode pelaporan (triwulanan), Posisi jumlahtemuan admistrasi dan temuan yang dapat dinilai dengan uang atas hasilpengawasan periode sebelumnya pada periode pelaporan (triwulanan).

1

2

3

4

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN ...

4TLHP

Aktivitas yang dilakukan

Mengetahui efektivitas rekomendasi hasil pengawasan yangtelah dihasilkan apakah Pemeritnah Desa telah melakukanupaya-upaya perbaikan sesuai dengan rekomendasi yangdiberikan oleh Tim Pengawas.

1.Mempersiapkan bahan pemantauan TLHP.

2.Membentuk Tim Pemantau.

3.Melakukan pembahasan dengan membandingkan rekomendasi hasilpengawasan dengan bukti TLHP yang disampaikan oleh Perangkat Desa.

4.Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepadaInspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota.

Data temuan;Penyebab;Rekomendasi hasil

pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi;

TAHAPAN / TATA CARA PENGAWASAN ...

Terimakasih