PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MUTU DOKTER DAN · PDF file• Rangkaian tindakan kedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx) • Rekam Medik & Inform Consent • Rujukan ... ceramah di seminar tanpa

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MUTU DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS WNI/WNA DI DAERAH

I.OETAMA MARSISPB.IDI.

*Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional KKI,Palembang, 16 Mei 2017

PERAN IDI (UU PRADOK 2004)UU NO. 29/2004

1. Pembinaan etika profesi bersama KKI (Pasal 8)2. Menyusun standar kompetensi dokter (Pasal 8) 3. Melalui kolegium menetapkan penerapan cabang ilmu kedokteran yang telah disahkan

oleh KKI (Pasal 8) 4. Menempatkan utusan di KKI (Pasal 14) 5. Berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dalam menyusun

standar pendidikan profesi dokter (Pasal 26)6. Menyusun standar pendidikan profesi dokter spesialis dengan tetap melibatkan

asosiasi institusi pendidikan dan asosiasi rumah sakit pendidikan. (Pasal 26)7. Menerbitkan sertifikat kompetensi melalui kolegium (Pasal 29)8. Menerbitkan rekomendasi izin praktik (Pasal 38)9. Pengawasan kendali mutu dan kendali biaya praktik kedokteran (Pasal 49)10. Bersama KKI dan pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan praktik

kedokteran (Pasal 54 & Pasal 71)11. Menempatkan utusan di MKDKI (Pasal 59)

2PB Ikatan Dokter Indonesia

PENDAHULUAN

• LEBIH TEPAT PADA KESEMPATAN INI KITA BICARAKAN TTG KESIAPAN KITA UTK MEMBICARAKAN PERSIAPAN SDM (DOKTER & DSp) YG BERMUTU, DAN KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN YG BERMUTU, UTK NATIONAL HEALTH COVERAGE 2019 DAN MEMASUKI AFAS 2020

• PELAYANAN KESEHATAN YG BERMUTU TERGANTUNG : PRODUKSI SDM (SISTIM PENDIDIKAN KEDOKTERANNYA) DAN SISTIM PELAYANAN KESEHATAN (PADA ERA UHC DAN AFAS 2020

• TIDAK ADA PILIHAN LAIN SELAIN MELAKUKAN TRANSFORMASI SISTIM PENDIDIKAN KEDOKTERAN DAN SISTIM PELAYANAN KSEHATAN KEDEPAN YG KOMPREHENSIF DAN MULTISEKTORAL MENUJU INDONESIA SEHAT

DPU87%

DSp13%

33 IDI Wilayahdengan 444 IDI CabangSumber : Pusdalin, 2017


SISTIM PENDIDIKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA KEDEPAN

• MASALAH YG DIHADAPI: MEMENUHI KECUKUPAN DAN KEBUTUHAN DOKTER –DOKTER SPESIALIS –SUBSPESIALIS KEDEPAN (2025) DAN DISTRIBUSINYA

• MUTU /KUALITAS – KESETARAAN PADA AFAS 2025

Hasil &FollowUpAJCCMdi Semarang

1.Mechanism of mobility for ASEAN Doctors(Flow Charts untuk Dokter WNA)

2. Ensuring Safe and Quality Services3. Aesthetic VS Cosmetic Medicine

4. Core Comperencies/Curriculum (comparison)

5. ASEAN Qualification Reference Framework

(AQRF)

PLANNING:1. FlowChartakan disempurnakan antara Kemkes dan KKI2. AestheticMedicine:segera adakan pertemuan KKI

dengan organisasi profesi terkait kemudian denganKemkes (terkait revisi Permenkes ttg Klinik Khusus3. AQRF :akan diselenggaraka pertemuan khusus

(didahului pertemuan internalstakeholder

Kesehatan Berdasarkan Rasio Tenaga Kesehatan TerhadapTarget Umur Harapan Hidup Tahun 2014, 2019, dan 2025

75 (+8) Fakultas Kedokteran15 Akreditasi A, 32 Akreditasi B, 24 Akreditasi C (Sumber: BAN-PT, Jan 2016)

7.000 - 8.000 lulusan baru /tahun 8PB Ikatan Dokter Indonesia

Prediksi Kenaikan per tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlahspesialis

Jumlahspesialis

JJumlahspesialis

Jumlahspesialis

Jumlahspesialis

1 22,84 % 26.89633.039

40.585 49.854 61.240

2 26.896 34.964 45.453 59.089 76.815

sumber: TEMPO, 2016


FKTPDLP

3 th

DrKel

3 th

FKTPPendidikanDasar

5 th

CINA

PendidikanDasar

Inte

rnsh

ip

UK

MPP

D

Mag

ang

Klin

ik

8th

DLP

DrKel

2 th

FKTPPendidikanDasar

6 th

KUBA

Sumber: Ascobat Gani , 2013

DIPERLUKANREGULASIDANPERUBAHANLEGALITAS

DIBIDANGPENDIDIKANKEDOKTERAN• UNTUKMENERAPKANPERCEPATANPRODUKSIDOKTER,

DOKTERSPESIALIS-SUBSPESIALIS (YGBERKWALITAS)DGNPERUBAHANSKEMAPENDIDIKANDGNINOVASINYAàDIPERLUKANREGULASIDANPERUBAHAN-PERUBAHANUU(UUDIKDOK2013),PERUBAHANPP(MIS.N093THN2015),PMK(TTGTKAWNABIDANGKEDOKTERAN)

• MEMPERKUATPENDIDIKANBMEDGNMENYIAPKANSKDI2017,DANMENYIAPKANPENDIDIKANKEDOKTERANMEMASUKIABAD21.

PETAJALAN(RoadMaps)2015- 2020)

Desember2015SiappelaksanaanMRA

-

Desember2017ProsesmenujuGlobalStandard

Desember2020GlobalStandard

IDI mendukung pelaksanaan JKN sepanjang memberi pelayanan kesehatanyang adil bagi masyarakat danmemperhatikan kesejahteraan anggota IDI

SISTIMPELAYANANKESEHATANPDERAJKN

ORGANISASI PROFESI

MENYUSUN STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN

PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN

(PNPK)

SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN SPO

DITETAPKAN OLEH MENTERI KESEHATAN

FASYANKES

PRIMERSKUNDERTERTIER

PERAN ORGANISASI PROFESI

Peranan langsung OP (IDI) tidak terlihatbaik di UU SJSN no 24/2004 maupunUU BPJSTersirat sedikit pd Perpres no 111/2013 (2/12/2013) ttg kendali mutu dankendali biaya

BPJS-JKN

Ukuran Keberhasilan: Bila semua stake holder (rakyat, penyedia layanan kesehatan: RS, Dokter, Faskes,

Farmasi, BPJS, Kemkes merasakanmanfaat/keuntungan nyata dari system tersebut

semua tersenyum

“FAKTA” 3 tahun:o Keluhan Masyarakat +++o Keluhan Provider +++

o BPJS Rugi

What’s wrong?

• Dasar Filosofi• Desain

• Pelaksanaan

-MASIH BANYAK PERATURAN DLM PROGRAM JKN YG ‘TAMBAL

SULAM’-3 BUKU PUTIH IDI TTG JKN à DPR

Akumulasi Defisit JKNTahun 2014 sd 2016

Tahun Jumlah Total

Defisit tahun 2014 (audited) Rp. 3,309 Triliun Rp. 3,309 Triliun

Defisit tahun 2015 (audited) Rp. 5.760 Triliun Rp. 9,069 Triliun

Defisit tahun 2016 (RKAT) Rp. 9,797 Triliun Rp. 18,866Triliun

ALTERNATIF SOLUSI

• MENCARI ALTERNATIF TAMBAHAN DANA UNTUK MENUTUP DEFISIT DAN MENDORONG KUALITAS PELAYANAN

• MENGURANGI BEBAN ATAU BENEFIT PELAYANAN

SALAHSATUMASALAH

• Pasien antri berjam-jamhanyauntuk tatap muka 4menit

dengan dokter

• Doktermelayani100-200pasien/harià bagaimana

patiensafety

• Pasien diinapkan di RSkarenabiaya rawat jalan kecil

Fenomena sosial di sekitar kita

PERLU DILAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN SELAMA 21/2- 3thn

TAHUN, DIDAPATI PERMASALAHAN àLANGKAH PERBAIKAN KEDEPANNYA

IBUKU PUTIH :

1.FKTP2.RUJUKAN

3.REMUNERASI

REKOMENDASI IDI

§ Perbaikan sistem pelayanan yang bermutu dan berorientasikepada keselamatan pasien

§ Perbaikan tarif jasa pelayanan juga mutlak untuk dilaksanakanguna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (perbaikantarif INACBGs dan besaran kapitasi )

§ Defisit anggaran JKN, dapat dipertimbangkan dengan iurbiaya atau mencari alternatif tambahan dana untuk menutupdefisit dan mendorong kualitas pelayanan

§ Penghargaan kepada dokter dengan remunerasi yangberkeadilan

§ Meningkatkan sistem public-private patnership

§ Penerapan clinical governance dalam pengelolaan FKTP danFKRTL dengan melibatkan profesi dan semua unsur di Faskes

PERANGKAT PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MUTU DOKTER (WNI/WNA) PADA SISTIM PELAYANAN KESEHATAN DI

INDONESIA (DI DAERAH)

o UU PRADOK No 29/ 2004 PASAL 29o ACUAN PADA STANDAR PROFESI KEDOKTERANo KODE ETIK, DISIPLIN KEDOKTERAN , DAN HUKUM

PIDANAN DAN PERDATAo DIPERLUKAN BBRP REGULASI PEMERINTAH DAN

KONSIL

Std Profesi = Std Pendidikan + Std Etika + Std Kompetensi + Std Pelayanan

Ttg Standar Profesi lihat UU PK No 24 Thn 2004 pasal 51

25

senantiasa berupaya melaksanakan profesinya dengan standar profesi tertinggi (pasal 2)

dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan & kemandirian profesi (pasal 3)

PB Ikatan Dokter Indonesia

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN

Komite Etik RS IDI/Perhimpunan Cabang

26


Kredensialing• Sertifikat Kompetensi• STR• Rekomendasi Ijin Praktik

dari OP• SIP

Kredensialing• Syarat tempat• Syarat alat kesehatan• Syarat obat-obat • Syarat unit penunjang

(farmasi, lab,dll)

• Rangkaian tindakan kedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx)

• Rekam Medik & Inform Consent

• Rujukan

Sarana Prasarana

Pemenuhan Standar Pelayanan

27

SDM Standar Tindakan Kedokteran



28

Sekitar 26,3% puskesmas memiliki kelengkapan alatkesehatan poliklinik umum kurang dari 40% jumlah standaralat poliklinik umum (56 alat). Ternyata masih terdapat 3,7%puskesmas yang tidak memiliki stetoskop, 6,3% tidak memilikitensimeter, 12,7% tidak memiliki stetoskop, 6,1% tidakmemiliki timbangan dewasa dan 6,4% tidak memiliki tempattidur periksa. Sekitar 56,6% puskesmas memiliki kelengkapanalkes laboratorium kurang dari 40% standar alat laboratoriumpuskesmas (58 alat). Hampir 55% puskesmas tidak memilikialat imunisasi lengkap.

(RISFASKES, 2011)

Sarana Prasarana



29

PKMPedesaan

PKMPerkotaan

PKMDTPK

• memprioritaskan pelayanan UKM melibatkan partisipasi masyarakat

• pelayanan UKP oleh Pkm dan Faskes Pemerintah/Masyarakat

• Pelayanan UKM melibatkan partisipasi masyarakat

• pelayanan UKP oleh Pkm dan Faskes swasta

• Pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu

Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas


PEMBINAAN MUTU MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB/CPD)

30


“Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi …”Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004

31

Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development (BP2KB) adalah badan kelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusun sistem pendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran, yang sejajar dan merupakan kelanjutan dari pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.ART IDI


PANDUAN

32


KOMPONEN YG TERLIBAT DLM PELAKSANAAN PROGRAM P2KBROGRAM P2KB P2KB

33

BP2KBPBIDI• MengeluarkankebijakannasionalprogramP2KB• Menilaibobotpembelajarankegiatanilmiah(P2KBEksternal)nasionaldaninternasionaldalamsatuanSKP

IDI• MengakreditasilembaganonIDIyangberhakmenyelenggarakankegiatanilmiahyangbernilaiSKPIDI

BP2KBIDIWilayah• SebagaiperpanjangantanganBP2KBPBIDI• MengkoordinirpelaksanaanP2KBdisetiapcabangdiwilayahnya.• Menilaibobotpembelajarankegiatanilmiah(P2KBEksternal)lokaldalamsatuanSKPIDI.Penilaiandibantu

olehex-officioperhimpunandilevelwilayah.• MengakreditasilembaganonIDIyangberhakmenyelenggarakankegiatanilmiahyangbernilaiSKPIDI

TimP2KBIDICabang• MembinadanmengawasipelaksanaanP2KBolehanggotanya• MelakukanverifikasikegiatanP2KBdokterlayananprimeryangdilaporkanyangdilakukanolehTimP2KB

IDICabang.

Perhimpunan(PDSp)• Mengkoordinirpelaksanaanprogramolehdokterspesialisanggotanya.• MelakukanverifikasikegiatanP2KBDSp.


Peran Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A) yang ada di semua tingkatan IDI, memiliki tugas dalam

melakukan pembinaan anggota. Garda terdepan ada di IDI Cabang karena langsung

bersentuhan dengan anggota.


PEMBINAAN ANGGOTA

• PB IDI mengusulkan peraturan yang akan terbit hanya mengatur pemberian bantuan untuk P2KB bagi dokter, salah satu poin utamanya adalah pemerintah juga harus bertanggung jawab.

• Kasus gratifikasi suap jangan selalu dokter menjadi subyek pelaku. Di beberapa negara, suap diawali oleh tawaran pelaku industri (farmasi/alkes) kepada dokter, jika terbukti pihak industri yang kena sanksi hukum.


Permenkes No.58 tahun 2016 tentang Sponsorship

Bagi Tenaga Kesehatan terbit pada tanggal 29

November 2016


PUTUSAN MK : Tenaga Medis (Dr/Drg) tidak diatur dalam UU Tenaga

KesehatanPB Ikatan Dokter Indonesia

38

Pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran agar dokter terhindar dari sengketa medik

yang masuk dalam ranah hukum


39

Permenkes No. 2052/2011

Perkonsil No.6/2011


40

Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI mewajibkan semua dokter asing harus teregister

di PB IDI.


41


BEBERAPA PERMASALAHAN

• kurangnya pengawasan terhadap ijin turis di keimigrasian

• kurangnya pengawasan di lokasi-lokasi tertentu seperti hotel, mall, apartemen, dll

• masih banyak dokter asing memberikan ceramah di seminar tanpa persetujuan KKI dan perhimpunan sesuai Perkonsil no.22/2014

42


43

IDI telah terlibat di beberapa provinsi


TERIMAKASIH

Documents

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MUTU DOKTER DAN · PDF file• Rangkaian tindakan kedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx) • Rekam Medik & Inform Consent • Rujukan ... ceramah di seminar tanpa