Upload
others
View
39
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP - Des) Di Desa Sebelat
Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Tahun 2018
Fiska Ramanda1, Nazaki
2, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri
3
Email : [email protected]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini
merupakan rencana trategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita
cita desa. Rancangan Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Des) tersebut
nantinya akan menjadi dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan
menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah dokumen yang sangat
penting bagi pembangunan desa, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi
pembangunan desa, dan program kerja desa, yang dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD
sebagai lembaga pengawasan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Di Desa Sebelat Kecamatan Midai
Kabupaten Natuna. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam
pelaksanaan pembangunan desa yang di awasi oleh BPD di desa Sebelat. Metode
yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif
dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi
kepustakaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi
kebijakan meliputi : Menentukan Ukuran Pelaksanaan, Memberikan Penilaian,
dan Melakukan Koreksi dengan informan dalam penelitian ini berjumlah 13
orang. Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang
dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa kurang optimal dan efektifnya pengawasan BPD terhadap pelaksanaan
RKP-Des Desa Sebelat Kecamatan Midai. Hal ini dapat dilihat dari setiap
fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme
perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Dapat dilihat juga BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas
apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan
Desa. Sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat
berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Perencanaan, Pembangunan Desa
2
PENDAHULUAN
Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana/wadah
untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan Pemerintahan
Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukanya sebagai mitra
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang setara
dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah
Desa. Pada hakikatnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai Kanal
(Penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti
Badan Permusyawaratan Desa menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
RKP - Des adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RJPM-Des, hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra
desa dan atau hal - hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai
rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP - Desa merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang bersifat regular pelaksanaannya. RKP Desa
merupakan satu - satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi
pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukan dalam
APBDesa tahun anggaran bersangkutan.
Badan Permusyawatarn Desa untuk dapat memaksimalkan tugasnya
seperti pada fungsi BPD menurut pasal 61 ayat B Undang - Undang Nomor 6
Tahun 2014 yaitu : “Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan
3
Pemberdayaan masyarakat Desa”. Penulis termotivasi melakukan penelitian ini
yakni tepatnya di Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP - Des) yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh
unsur penyelenggara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan Badan
Permusyawaratan Desa.
Berdasarkan ketentuan pasal “55” Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang fungsi desa, dalam fungsinya pemerintah BPD harus melaksanakan yaitu :
a. Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat dengan
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan
peraturan desa. Dalam proses penyusunan peraturan desa masih belum optimal,
hal ini dapat dilihat dengan tingkat kehadiran anggota BPD ketika menghadiri
rapat dalam merumuskan peraturan desa dan rumusan peraturan desa banyak
berasal dari pemerintah desa dan BPD hanya menerima dan menolak rumusan
tersebut.
Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Sebelat terhadap pelaksanaan
keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa belum berjalan dengan maksimal, hal
ini dapat dilihat dari pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung melainkan
dilakukan apabila ada laporan dari masyarkat kepada BPD yang dianggap
menyimpang. Kapabilitas menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri
seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan
4
Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang
luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap
kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari
masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa. Para anggota BPD tidak
terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatan kurang
maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang
pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu
terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban.
Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para Anggota BPD belum mampu
menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat - rapat baik
dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun
rapat - rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang
efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak
akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota
BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan.
Kendala - kendala untuk menjalankan fungsi pengawasan dan
mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa Sebelat ini diantaranya adalah :
5
faktor sumberdaya manusia (kualitas anggota BPD), faktor kesadaran masyarakat
masih rendah dan faktor keuangan dimana lambatnya kucuran operasional yang
diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pembentukan BPD pada periode pertama telah terlaksana semenjak tahun
2006 hingga sekarang, peraturan desa yang dihasilkan baru satu yakni berupa
perdes ketertiban dan keamanan dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Desa
Sebelat Nomor 1 Tahun 2015 pada tanggal 09 Januari 2015 lalu. Masyarakat tidak
mengetahui apakah sudah ada peraturan desa yang sudah ditetapkan di Desa
Sebelat ini.yang mana pembentukan BPD pada periode kedua telah terlaksana
semenjak tahun 2008, dimana peraturan desa baru satu (1) yang baru dihasilkan
hingga sekarang.
Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai
bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan
pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum
signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik
dan harus menyentuh kebutuhan riel masyarakat desa. Sehingga pembangunan
yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membumi dengan masyarakatnya dan
tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana
dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap
segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan
hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan
permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang
6
menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa
mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. .
Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah Desa Sebelat Kecamatan
Midai beserta masyarakat juga berusaha untuk membangun desa. Desa Sebelat
adalah salah satu desa di Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna yang secara
administratif kecamatan ini terbagi atas 2 desa dan 1 kelurahan, diantaranya
adalah Desa Air Kumpai, Desa Sebelat, dan Kelurahan Sabang Barat. Desa
Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna adalah merupakan desa perkebunan
dengan jumlah penduduk 524 kepala keluarga (KK) (Data tahun 2015) dengan
luas wilayah 750 ha, terdiri dari 2 Dusun 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun
Tetangga (RT) yang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani,
nelayan, pedagang, dan peternakan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti
untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu bagaimana Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP - Des Tahun 2018) di Desa Sebelat Kecamatan Midai
Kabupaten Natuna.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali,
memahami, dan mencari fenomena sosial yang kemudian menghasilkan data yang
mendalam. Dari sisi definisi, penelitian kualitatif adalah yang memanfaatkan
wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan dan
perilaku individu atau kelompok (Moleong, 2007 : 280). Sedangkan pendekatan
deskriptif adalah pendekatan yang dapat menggambarkan situasi, keadaan sosial
7
atau hubungan tertentu secara tertentu. Peneliti akan memberikan gambaran
secara sistematis, faktual, dan akurat, dengan mencari dan menggunakan data
secara langsung pada informan yang dianggap kompeten dimana peneliti disini
sebagai instrumen penelitian.
Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui
Untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP - Des ) Di Desa Sebelat
Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Tahun 2018, sehingga penelitian ini
membutuhkan data berupa angka dan data berupa hasil wawancara yang di olah
berdasarkan fenomena pelaksanaan RKP-Des di Desa Sebelat, dengan sumber
data primer dan sekunder. Karena peneliti memanfaatkan wawancara terbuka
untuk mengetahui dan memahami pengawasan BPD dalam pelaksanaan RKP-Des
di Desa Sebelat.
Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang
digunakan ialah pedoman wawancara, adapun fokus penelitian pengawasan BPD
dalam pelaksaanaan RKP-Des di Desa Sebelat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan akan diuraikan menggunakan
pendapat Kartini Kartono (2002 : 153) dalam Gusti A. P Pariasti dengan judul
penelitian “Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun
2015 Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Jati Bali
Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan)” menyatakan bahwa :
8
“pengawasan adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan
pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga
dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara
kontiniu dan berkesinambungan”. Sedangkan indikator pengawasan yang akan
dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut :
a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur
pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan
pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa
kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang
diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
c. Mengadakan koreksi (korektif). Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi
internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti
standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada
bawahan. Adapun indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :
1. Menentukan Ukuran Pelaksanaan
a. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa (PemDes) dalam pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Di Desa Sebelat
Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
Menentukan ukuran pelaksanaan terhadap keberhasilan Pemerintah Desa
merupakan tugas dan fungsinya dalam sebagai eksekutor dalam pelaksanaan
pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) yang merupakan
faktor penting untuk pembanguan desa dan masyarakat desa tentunya.
9
Menentukan ukuran pelaksanaan terhadap keberhasilan pelaksanaan
pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa menitik beratkan pada
bagian-bagian yang menunjukan kemampuannya untuk dapat diidentifikasi dan
diketahui, sehingga dapat pula menentukan strategi meningkatkan tugas
pemerintahan desa.
Pemerintah Desa (Pemdes) telah merumuskan dan menyusun Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) berdasarkan aspirasi masyarakat yang
disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa
Sebelat dalam forum musyawarah desa.
b. Bagaimana Pengawasan yang di lakukan Badan Permusyarawatan
Desa (BPD) dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Des) Di Desa Sebelat Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
Ukuran pelaksanaan terhadap keberhasilan kinerja Pemerintah Desa yang
melakukan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) maka
lembaga BPD melakukan tugasnya dalam pengawasan pemerintahan desa
merupakan faktor penting untuk pembanguan desa dan keberhasilannya dalam
pengawasan pemerintahan desa.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Desa
Sebelat ini maka penyusunan dokumen RKP-Des dan perumusannya yang di
ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang dihadiri oleh
tokoh masyarakat, dan perangkat desa.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa
khususnya dalam hal melakukan penyusunan dan merumuskan RKP-Des yang
10
sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan pengawasan yang di lakukan oleh
BPD terhadap RKPDes ini di lakukan secara berkala namun tetap di dalam
konteks mengawasi baik secara langsung ataupun tidak langusng. Pemaparan
diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
2. Memberikan Penilaian
a. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa (PemDes) dalam pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Di Desa Sebelat
Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) telah
merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des)
berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat
sebagai wakil dari masyarakat desa Sebelat dalam forum musyawarah desa yang
di anggap sudah baik dan sudah sesuai kebutuhan masyarakat desaa Sebelat.
b. Bagaimana Pengawasan yang di lakukan Badan Permusyarawatan
Desa (BPD) dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Des) Di Desa Sebelat Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Desa
Sebelat ini maka penyusunan dokumen RKP-Des dan perumusannya yang di
ajukan oleh pemerintah desa maupun BPD, dalam musyawarah yang dihadiri oleh
tokoh masyarakat, dan perangkat desa.
Kepala Desa dan BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal melakukan penyusunan
dan merumuskan RKP-Des yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan
11
pengawasan yang di lakukan oleh BPD terhadap RKPDes ini di lakukan secara
berkala namun tetap di dalam konteks mengawasi baik secara langsung ataupun
tidak langsung. BPD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada saat program kegiatan berjalan
ataupun setelah pelaksanaannya selesai sampai saat ini penilaian yang diberikan
oleh BPD terhadap RKP-Des baik dan bagus dalam pelaksanaannya.
3. Melakukan koreksi
a. Bagaimana Peran Pemerintahan Desa (PemDes) dalam pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Di Desa Sebelat
Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
Pemerintah Desa (Pemdes) telah merumuskan dan menyusun Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) berdasarkan aspirasi masyarakat yang
disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa
Sebelat dalam forum musyawarah desa, namun koreksi itu di lakukan pada saat
forum rapat musyawarah desa, pencermatan terhadap dokumen RKP-Des yang
mana menjadi skala prioritas dalam pembangunan desa 1 tahun anggaran ini.
b. Bagaimana Pengawasan yang di lakukan Badan Permusyarawatan
Desa (BPD) dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Des) Di Desa Sebelat Kecamatan Midai Tahun 2018 ?
BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas
pemerintah desa khususnya dalam hal melakukan pengawasan pelaksanaan RKP-
Des yang dan pengawasan yang di lakukan oleh BPD terhadap RKPDes ini di
lakukan secara berkala, mulai dari seminggu sekali sebulan sekali tiga bulan
sekali enam bulan sekali dan satu tahun sekali, bentuk nya pun beragam mulai
12
dari lisan sampai tulisan kemudian di lakukan secara langsung turun ke lapangan
inpeksi mendadak. BPD telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).
Kemudian BPD telah melakukan penyusunan dan perumusan RKP-Desa
lalu proses pelaksanaannya dan di awasi ole BPD yang hasilnya cukup baik, dan
dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini BPD telah melakukan pengawasan RKP-
Des dengan melakukan musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat sebagai
wakil dari masyarakat desa Sebelat Kecamatan Midai dan sebagai penyampai
aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa.
Selanjutnya hasil crosscheck oleh masyarakat Desa Sebelat bahwa Kepala
Desa berserta perangkat desa dan serta Ketua BPD beserta jajarannya telah
melakukan tertutup secara tidak formal baik dii tempat umum, di mesjid, ataupun
di kantor desa berbicara tentang RKP-Desa secara tidak formal dan lisan saja.
Untuk mendapatkan kesepakatan dengan BPD setelah baru diadakan pertemuan
resmi di balai desa dengan mengundang tokoh masyarakat desa yang ada.
Kepala Desa dan BPD telah melakukan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Des) bersama tokoh masyarakat Desa Sebelat tetapi itu
hanya acara seremonial saja, bahkan sosialisasi RKP-Desa yang sampaikan oleh
PemDes ini tidak disampaikan lagi ke masyrakat oleh tokoh - tokoh masyarakat
yang ada. Sedangkan masyarakat desa yang memiliki kompetensi tidak di undang
dan tidak diikutsertakan, melainkan hanya tokoh-tokoh masyarakat desa.
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam
rangka penyiapan dokumen atau pembahasan RKP-Desa.
13
Hasil wawancara terhadap masyarakat, berkenaan tentang RKP-Desa
Sebelat Tahun 2018 ini kurang optimalnya pengawasan yang dilaksanakan BPD
sebagaimana pengawasan itu ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui
dan nilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan
apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
Hal ini dapat diketahui bahwa BPD Desa Sebelat Kecamatan Midai hanya
dalam penyusunan RKP-Desa yang hadir dalam musyawarah tokoh-tokoh
masyarakat yang terkait saja tidak ada masyarakat desa yang hadir. Namun
sampai saat ini BPD melakukan pengawasan terhadap RKP-Desa yang mengatur
tentang anggaran pendapatan belanja desa yang hasilnya sudah cukup baik.
Selanjutnya BPD telah melakukan sosialisasi tentang RKP-Desa kepada
masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada musyawarah desa
untuk disampaikan kepada masyarakat desa. Namun tidak semua masyarakat desa
yang mengetahui sosialisasi RKP-Desa dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan
sepenuhnya, itulah yang menjadi hambatan dalam penyebarluasan informasi di
lapangan. Sehingga masyarakat desa menilai bahwa BPD kurang dalam
melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan RKP-Desa.
Pembangunan desa hanya berfokus pada kegiatan fisik saja namun kegiatan untuk
meningkatkan ekonomi kerakyatan masih sangat kurang.
Hal itu pun tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat desa yang
terkesan fokus pembangunannya hanya berupa fisik saja, namun sudah cukup baik
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat walaupun belum secara langsung
yaitu dengan melalui tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga BPD kurang optimal
karena dalam melakukan sosialisasi karena BPD hanya menyampaikan tentang
14
penerapan RKP-Desa hanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada
musyawarah tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat desa.
BPD di Desa Sebelat kecamatan Midai pada periode ini sudah cukup baik
dalam melakukan perumusan dan penerapan RKP-Desa, namun pada
sosialisasinya masih kurang karena BPD hanya menyampaikan kepada tokoh-
tokoh masyarakat Desa Sebelat. Hal itu disebabkan oleh kurangnya koordinasi
antara lembaga eksekutif dan legeslatif dilevel desa sehingga pengawasan BPD
dalam pengawasan pelaksanaan terhadap RKP-Des di nilai masyarakat kurang
berjalan. Kepala desa kurangnya koordinasi secara formal bersama dengan BPD
dalam penyusunan RKP-Desa sampai ke tahapan pelaksanaannya. BPD dan
Kepala Desa tidak melakukan koordinasi dan sosialisasi secara formal layaknya
lembaga legeslatif dan eksekutif desa bersama masyarakat desa dalam melakukan
pengawasan terhadap RKP-Desa yang dibuat.
Selain itu BPD kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2018 terhadap pemerintah desa, karena pada
kenyataannya BPD kurang dihargai secara kelembagaan, pemerintah desa juga
kurang memperhatikan lembaga penjelmaan dari masyarakat.
Selanjutnya kurangnya koordinasi oleh BPD terhadap Pemerintah Desa
dikarenakan lemahnya pemahaman BPD mengenai alur tugas dan fungsi, BPD
hanya melakukan koordinasi melalui pertemuan non-formal, pengawasan terhadap
pelaksanaan RKP-desa itu diilakukan oleh BPD pada ssat kegiatan berlangsung,
namun ada pengawasan sekali seminggu sekali sebulan namun itu hanya
pertemuan biasa saja. Dalam konteks ini BPD melakukan kurang baik, karena
BPD adanya kecurigaan pada pemerintah desa dan kuatnya hubungan pemerintah
15
desa dengan pemerintah yang lebih tinggi sehingga BPD lupa akan akan
wewenang dan amanah dari undang-undang. Sehingga masyarakat kurang
mengetahui apakah BPD melakukan pengawasan pada program kegiatan
dikerjakan itu. Karena bagi mereka pembangunan desa yag ada dalam RKP-Desa
itu tidak sesuai dengan potensi desa, hanya berfokus pada pembangunan fisik
namun untuk meningkat ekonomi kerakyatan masih minim dari yang diharapkan.
Biarpun BPD sudah melalukan tugas dan fungsinya, namun terdapat
kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasannya. Karena BPD hanya
mengesahkan namun tidak ikut dalam menyusun dan mengelola RKP-Desa yang
sudah disepakati. BPD juga hanya mengawasi jika ada masalah di lapangan saja
seperti pengerjaan jalan, banguna fisik lainnya, proyek pembangunan desa
menurut yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di atas di lakukan BPD hanya
pada saat pengerjaan nya saja tetapi di laporan akhir tidak di publish ke
masyarakat desa berapa penyerapan anggarannya.
Kemudian kalau untuk pembangunan desa tidak begitu berdampak bagi
masyarakat desa, karena tidak sesuai dengan potensi desa hanya fokus pada
bangunan fisik saja kurang memperhatikan peningkatan ekonomi kerakyatan yang
bisa menopang ekonomi warga desa Sebelat.
Peran Pemerintah Kecamatan Midai dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) Kabupaten Natuna dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) di Pemerintahan Desa Sebelat Tahun
2018
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota
dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang
16
APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat mempunyai
peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota.
Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa, dalam Pasal 13, Camat diberikan kewenangan melakukan fasilitasi dan
koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya, Camat tidak punya
kewenangan melakukan pengawasan Laporan Kepala Desa, tugas pengawasan
dan pembinaan merupakan tanggungjawab bupati/walikota.
Dalam hal ini pihak pemerintah kecamatan midai dan DPMD Kabupaten
Natuna telah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa Sebelat dan BPD.
Diketahui bahwa penyelenggara Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah
BPD dan (Pemdes) telah merumuskan dan menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Des) berdasarkan aspirasi masyarakat yang
disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa
Sebelat dalam forum musyawarah desa lalu di bahas di dalam forum rapat
musyawarah desa yang terlibat di dalam unsur keterwakilan masyarakat desa.
Kemudian ada catatan dari Pemerintah Kecamatan Midai, bahwa BPD
dalam pengawasan pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2018 telah menjalankan
tugasnya namun jarang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, sedangkan dari
DPMD Kabupaten Natuna mengakui masih kurang efektifnya pean BPD ini
dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas PemDes, kualitas SDM harus terus
ditingkatkan terus menerus guna memahami pokok pokok tugasnya, kemudian
bisa dibedakan mana lembaga eksekutifnya dan mana lemabag legeslatifnya
17
dilevel desa. Aparatur kecamatan masih terfokus pada hal-hal yang sifatnya
administratif saja.
Sehingga banyak desa tidak mendapatkan fasilitasi yang maksimal dari
kecamatan. Atas keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur kecamatan
dalam pelaksanaan UU Desa, pemerintah diatasnya yang berwenang diharapkan
memberikan sosialisasi dan memperjelas secara rinci kewenangan kecamatan
dalam pendampingan desa melalui regulasi yang tegas, jelas dan terperinci.
Faktor-Faktor Penghambat Fungsi BPD Di Desa Sebelat Kecamatan Midai
Tahun 2018
Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa faktor-faktor yang menjadi
penghambat pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh BPD antara lain:
1. Kurangnya pengetahuan anggota BPD dalam melakukan pengawasan,
sehingga mempengaruhi hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD.
2. Karena belum adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada anggota BPD dalam melakukan pengawasan pemerintahan desa.
3. BPD kurang paham dalam menyusun dan menerapkan peraturan desa
selain tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelaksanaan RKP-Desa dapat dilihat dari indikator cara BPD menentukan
ukuran pelaksanaan tampak belum baik serta kurang maksimal, BPD masih
segan - segan jika ingin memberikan masukan atau pengawasan secara intens
pemerintah desa, karena BPD dan pemerintah desa tidak nampak perbedaan
18
nya sebagai lembaga legeslatif ataupun ekekutifnya bahkan lebih dominan
pemerintah desa yang memberikan masukan ke BPD.
2. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan
pengawasan RKP-Desa terdapat kurang optimal mengenai peranan BPD
dalam pengawasan, karena BPD hanya melakukan sosialisasi pada tokoh-
tokoh masyarakat saja, seharusnya BPD juga melakukan secara langsung
kepada masyarakat desa.
3. Kurang berperannya BPD dalam mengawasi pelaksanaan RKP-Des. Karena
BPD hanya mengawasi ketika ada proyek pembangunan saja.
4. Hambatan-hambatan dihadapi BPD dalam mengawasi pelaksanaan RKP-
Desa adalah kurang memahami tupoksinya dalam menjalankan tugasnya,
sehingga BPD hanya fokus kepada bangunan fisik saja dari tahun ke tahun itu
yang terus dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Halim, Hamzah. 2009. Persengkokolan Rezim Politik Lokal : Study Atas Relasi
Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif. Pukap Tamalanrea, Makasar.
Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. PT Kencana Prenada
Gramedia Group, Jakarta.
Hendrayadi, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo,
Jakarta.
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakaya,
Bandung.
Riyadi, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi
dalam mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
19
Rasyid, Ryas. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT. Grafindo Persada,
Jakarta.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta,
Bandung.
Sugiyono. 2009. Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif
dan R&D. Alfabeta, Bandung.
Suhartono. 2000. Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai
Jaman Otonomi Daerah. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh.
PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Jurnal :
Gusti A. P. Pariasti dengan judul penelitian Implementasi Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2015 Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto
Barat Kabupaten Konawe Selatan).
Noviar Satriadi. (2013) tentang Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat).
Viky Zulkarnain. (2012) Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tulungagung
(Studi kasus di Desa Gesikan, Desa Pucung Kidul, Desa Jatimulyo).
Melisa Fitra. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Di Desa. (Skripsi Sarjana Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan,
2009).
Paulina Dwijayanti. (2013) tentang Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi
Antara Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pembuatan Peraturan Desa.
Hindun Shabrina, dkk. (2012) tentang Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa
di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
20
Fauzan Ali. (2010) dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes.
Kiswan, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan
Permusawaratan Desa (BPD) Di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi
Kabupaten Morowali.
Hari Kurniawan. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Toapaya Utara Kecamatan
Toapaya Kabupaten Bintan. (Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2015).
Peraturan perundang - undangan :
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan
Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014
tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembanguna Desa.
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 9 Tahun 2014 tentang BPD.
Peraturan Bupati Natuna No. 82 Tahun 2015
Sumber Internet :
http://pnpmlmp.blogspot.com/2011/10/menyusun-rencana-kerja-pembangunan-
desa.html
http://babehmardiadi.blogspot.com/2014/03/monitoring-dan-evaluasi-rpjm-
desa.html