PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA …repository.usd.ac.id/32516/2/141324027_full.pdf · 2018. 12. 6. · PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH,

BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN

TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh:

THOMAS AQUINAS SALEM

NIM: 141324027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH,

BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN

TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Oleh:

THOMAS AQUINAS SALEM

NIM: 141324027

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018


ii


iii


iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk

kedua orang tua saya,

Goris Gatum dan Eriana Nganus

Kakek dan Nenek Saya,

Yosef Wagul dan Agata Mamut

serta adik-adik saya,

Maria Aventina Sartina dan Yulius Susanto

Almamater Tercinta,

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta


v

MOTTO

Optimisme Adalah Strategi untuk membuat masa depan yang lebih baik.

karena kecuali jika anda percaya bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik,

anda tidak akan melangkah dan mengambil tanggung jawab untuk

mewujudkannya.

By: Noam Chomsky

“Saya hanya bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak peduli penilaian

orang lain entah jelek, buruk, yang penting saya bekerja

By : Ir.H. Jokowi Dodo

“Jangan pernah menghindari hal yang sulit, justeru

Karena hal yang sulit membuat saya hebat dan mendekati pintu

kesuksesan serta mengerti arti dari sebuah perjuangan”

By: Thomas Aquinas Salem


vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya

tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang

disebutkan di dalam daftar pustaka sebagaimana layaknya penulisan karya ilmiah.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Thomas Aquinas Salem


vii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Thomas Aquinas Salem

Nomor Mahasiswa : 141324027

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

universitas sanata dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA

DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,

mengalihkan bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,

mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau dimedia

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya maupun

memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai

penulis.

Demikian Pernyataan ini saya buat

dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

pada tanggal, 25 Oktober 2018

yang menyatakan



viii

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA

DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI NTT

PERIODE 2001-2016


Universitas Sanata Dharma

2018

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh

pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.

Penelitian ini merupakan study exsplanatory. Data yang dikumpulkan merupakan

data sekunder, yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah,

tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Data dikumpulkan

dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik NTT.

Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi daerah tidak

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM); 2) belanja daerah

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM); 3) tingkat

kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM);

dan 4) pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, tingkat kemiskinan

dan indeks pembangunan manusia (IPM)


ix

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH, REGIONAL

EXPENDITURE , AND POVERTY THRESHOLD ON HUMAN

DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN THE PROVINCE OF NTT

YEAR OF 2001-2016


Universitas Sanata Dharma

2018

This research aims to examine and analize the effect of regional economic

growth, regional expenditure, and poverty threshold on Human Development

Index(HDI)in the Provinceof NTT year of 2001-2016. This research is an

explanatory study. The data is a secondary data, covered regional economic

growth, regional expenditure, poverty threshold and Human Development Index

(HDI).The data collection technique is documentation which is from NTT Central

Bureau of Statistics (BPS-Statistics Indonesia). The data was analyzed using

multiple linear regression.

The results of data analysis showes that: 1) regional economic growth had

no effect on Human Development Index; 2) regional expenditure had a positive

effect on Human Development Index; 3) the poverty threshold had a negative

effect on Human Development Index; and 4) regional economic growth, regional

expenditure, poverty threshold had a positive effect on Human Developmen index

(HDI).

Keywords: regional economic growth, regional expenditure, poverty threshold

and human development index (HDI)


x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan

Allah Bapa didalam Surga, karena atas berkat dan kelimpahan rahmatnya, saya

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT

KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI

PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016”.

Penulisan skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan

Ekonomi BKK Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakrta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

atas segala bantuan dan petunjuk yang telah diberikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Y. Harsoyo, S.Pd., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Bapak Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

3. Ibu Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si.,M.Ed. selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan ekonomi.

4. Bapak Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu dalam memberikan membimbing sampai skripsi ini

selesai.


xi

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan

selama mengikuti perkuliahan kurang lebih empat tahun.

6. Bapak Aloysius Purwoko Sunu selaku tenaga administrasi pendidikan

ekonomi yang selalu membantu dan memberikan informasi akademik selama

proses perkuliahan di universitas sanata dharma kurang lebih empat tahun.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Goris Gatum dan Ibu Eriana Nganus yang sudah

memberikan motivasi dan semangat juang terhadap penulis selama menunjang

pendidikan tinggi di universitas sanata dharma Yogyakarta.

8. Bapak Alfonsus Bahan, S.Pd. dan Ibu Yustina Amung yang sudah

memberikan motivasi serta dukungan moral selama penulis menunjang

pendidikan tinggi di universitas sanata dharma yogyakrta.

9. Bapak Yosef Wagul dan Ibu Agata Mamut yang sudah memberikan motivasi

serta dukungan doa selama penulis menunjang pendidikan tinggi di

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

10. Bapak Heribertus Jani, S.Fil,. M.A. yang sudah memberikan motivasi dan

dukungan moral terhadap penulis dalam meyelesaikan karya ini serta

mendesak untuk terus bekerja hingga selesai dengan tuntas.

11. Klub Favorit Realmadrid FC yang terus penulis banggakan dengan pemian-

pemainya bintang seperti Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang sudah

memberikan warna baru dalam kehidupan penulis.

12. Sahabat saya Efrem, Vitus, Tarsi kam, Ron wugut, Rio Masar, Manuel,

Fortun, Teus yang sudah memberi support menyelesaikan skripsi ini.


xii

13. Teman-teman seperjuanganku pendidikan ekonomi angkatan 2014 yang

selalu bersama baik suka maupun duka selama belajar di prodi PE kurang

lebih empat tahun. Cipi, Naka,Vitus,Ardi, Angling, Anggi, Gery, Mei,

Yuliana, Wulaningsih, Andes, Nadia, Febri, Pandu, Utami, Febrita, Selfi,

Floren, Wawan, Asih, Sita, Warau, Intan, Maya, Veni Andar, Epin, Vedro,

Ika Heni, Sela, Vena, Retno, Dina, Eko, Grasia, Ijol, Nove, Risti, Lis, Suster

Regina, dan Ayu suprihatin.

14. Semua pihak yang penulis tidak bisa saya sebut satu persatu, dukungan dan

doa saya mengucapka terima kasih.

Penulis Menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan

dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran

demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai

mesti diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018



xiii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSTUJUAN DOSEN PEMBIMBING ......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................................. v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................................................ vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................................ vii

ABSTRAK ........................................................................................................... viii

ABSTRACT ............................................................................................................. ix

KATA PENGANTAR ............................................................................................ x

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xviii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xix

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xx


xiv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Batasan Masalah ........................................................................................ 11

C. Rumusan Masalah .................................................................................... 12

D. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 13

E. Manfaat Penelitian .................................................................................... 14

F. Variabel dan Definisi Operasional ........................................................... 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................... 16

A.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ........................................................... 16

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..................................... 16

2. IPM Sebagai Indikator Pembangunan ................................................. 19

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat IPM ................................ 22

4. Pengukuran dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 27

a. Komponen-komponen IPM ............................................................. 27

b. Aspek-Aspek Untuk Menghitung IPM ............................................ 31

c .Pengukuran dan Kategori IPM ....................................................... 34

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ..................................................................... 36

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................ 36

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .............. 38

3. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 39

4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 41

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM ................................ 43


xv

C. Belanja Pemerintah Daerah ........................................................................ 45

1. Definisi Belanja Daerah ....................................................................... 45

2. Penyusunan dan Penetapan APBD ..................................................... 46

3. Pengeluaran-Pengeluaran Pemerintah Daerah ..................................... 50

4. Pengaruh Belanja Daerah atau APBD Terhadap IPM ....................... 51

D. Tingkat Kemiskinan ................................................................................... 52

1. Definisi Kemiskinan ........................................................................... 52

2. Penyebab dan Indikator Kemiskinan ................................................... 55

3. Strategi Atau Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan .................. 57

4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM .................................... 59

E. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 61

C. Kerangka Berpikir Teoritik dan Hipotesis ............................................... 61

BAB III Metode Penelitian .................................................................................. 65

A. Jenis Penelitian .......................................................................................... 65

B. Sumber dan Jenis Data .............................................................................. 65

C. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 66

D. Teknik Analisis Data ................................................................................ 66

E. Uji Prasyarat ............................................................................................. 68

1. Uji Normalitas ....................................................................................... 68

2. Uji Linearitas ......................................................................................... 69

F. Uji Asumsi Klasik .................................................................................... 70

1. Multikolinearitas ................................................................................... 70

2. Uji Heteroskedasitas .............................................................................. 70


xvi

3. Uji Autokorelasi .................................................................................... 71

G. Pengujian Hipotesis ................................................................................... 73

1. Rumusan Hipotesis ................................................................................ 73

2. Uji F ....................................................................................................... 74

3. Uji T ...................................................................................................... 75

4. Koefisien Determinasi ........................................................................... 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 77

A.Deskripsi Data ............................................................................................... 77

1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .................................... 79

2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah ............................................. 85

3. Deskripsi Belanja Pemerintah Daerah ................................................... 86

4. Deskripsi Tingkat Kemiskinan .............................................................. 88

B.Analisis Data .................................................................................................. 90

1. Uji Prasyarat Regresi .............................................................................. 90

a) Uji Normalitas .................................................................................... 90

b) Uji Linearitas ..................................................................................... 91

2. Uji Asumsi Klasik .................................................................................. 92

a) Uji Multikolinearitas .......................................................................... 92

b) Uji Heteroskedasitas .......................................................................... 94

c) Uji Autokorelasi ................................................................................. 96

3. Uji Kelayakan Model ............................................................................. 97

a) Uji F ................................................................................................... 97

b) Uji Regresi Berganda ......................................................................... 99


xvii

c) Uji Koefisien Determinasi ................................................................ 102

C .Pembahasan ................................................................................................ 103

1). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks pemangunan

Manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 .......................... 103

2). Pengaruh Belanja Daerah terhadap indeks pembangunan manusia

(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 ......................................... 109

3). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pemangunan manusia

(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 ......................................... 114

4). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Daerah, Belanja Daerah, dan tingkat

kemiskinan terhadap indeks Pembangunan manusia (IPM) di provinsi

NTT periode 2001-2016 ...................................................................... 118

BAB IV KESIMPULAN,SARAN DAN KETERBATASAN........................... 120

A. Kesimpulan .............................................................................................. 120

B. Saran ........................................................................................................ 120

C. Keterbatasan ........................................................................................... 124

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 125

LAMPIRAN – LAMPIRAN .............................................................................. 131


xviii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Tingkat IPM di Provinsi NTT periode 2001-2016 .................. 79

Grafik 4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi NTT .

Periode 2001-2016 ................................................................ 85

Grafik 4.3 Belanja Daerah di Provinsi NTT Periode 2001-2016 .............. 87

Grafik 4.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT periode 2001-2016 ...... 89


xix

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penelitian ........................................................................... 78

Tabel 4.2 Dimensi dan indikator IPM ....................................................... 82

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas ....................................................... 90

Tabel 4.4 Hasil Linearitas .......................................................................... 91

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .................................................................. 92

Tabel 4.6 Uji Heteroskedasitas .................................................................. 94

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi ......................................................................... 96

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) ........................................... 98

Tabel 4.9 Uji Regresi Berganda .............................................................. 100

Tabel 4.10 Hasil Analisis R2 ................................................................... 102


xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian ..................................................................... 131

Lampiran 2 Statistik Durbin-Watson ....................................................... 132

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas ............................................................. 133

Lampiran 4 Hasil Uji Linearitas .............................................................. 134

Lampiran 5 Uji Multikoinearitas ............................................................. 134

Lampiran 6 Uji Heteroskedasitas ............................................................. 134

Lampiran 7 Uji Autokorelasi .................................................................. 135

Lampiran 8 Hasil Uji Simultan (Uji F ) ................................................... 135

Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Berganda .................................................. 136

Lampiran 10 Hasil Analisis R2 ............................................................... 136

Lampiran 11 Surat Izin Penelitian ........................................................... 137

Lampiran 12 Surat Bukti Penelitian dari BPS NTT 2018 ........................ 138


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang indeks pembanguan manusia (IPM) sudah

menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemerintahan di setiap

negara. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat untuk

mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingginya indeks

pembangunan manusia mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah

dalam mewujudkan peningkatan kualitas manusianya (BPS, 2006-2010).

Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya

digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antara negara.

Oleh karena itu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menetapkan

suatu aturan standar pembangunan manusia (IPM) Atau Human

Development Indeks (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat

indikator yaitu, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama

sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup

merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi

pengetahuan dan pendidikan. Adapun indikator kemampuan daya beli

digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak (BPS, 2016).

Indeks pembanguanan manusia (Human Development indeks (HDI)

menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

Rendahnya indeks pembangunan manusia suatu Negara mengindikasikan


2

kurang maksimalnya penyelenggara pemerintah daerah dalam menangani

kesejahteraan masyarakat. Angka IPM yang rendah disebabkan karena

rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduknya

yang di ukur berdasarkan empat indikator yang ditetapkan oleh PBB.

Melalui indeks pembangunan manusia dapat mengetahui perkembangan

kualitas penduduk atau sumber daya manusia setiap provinsi di Indonesia.

Untuk menentukan kemajuan suatu daerah sangat diperlukan sumber

daya modal melalui pemberdayaan sumber daya manusia, sebagai

penggerak prekonomian. Kualitas dan kesejateraan penduduk akan

berhubungan dengan pengelolaan aset dalam arti bahwa terpenuhinya

empat indikator yang ditetapkan oleh PBB untuk menilai keberhasilan

pembangunan manusia dapat menentukan keberhasilan pembangunan

yang diharapkan serta dapat di rasakan oleh semua lapisan masyarakat

dampak dari pembangunan. Dengan mengetahui tingakat IPM suatu

negara kemudian dapat di bandingkan dengan negara yang lain sebagai

salah satu cara untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu pemerintah

dalam satu periode tertentu terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun BPS nasional terbitkan tingkat IPM dari semua provinsi

yang ada di Indonesia. Tujuan diterbitkan nilai IPM setiap provinsi adalah

untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan kualitas

manusianya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana atau alat untuk

membandingkan ketercapaiaan IPM setiap provinsi di Indonesia. Setelah


3

membandingkan dapat diketahui provinsi-provinsi dengan nilai IPM yang

rendah dan tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang di kategori

tertinggal dalam segala aspek. salah satunya adalah aspek IPM. IPM di

provinsi NTT setiap tahun meningkat cukup signifikan tetapi masih

tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi – provinsi yang lain

di Indonesia. Tinggi dan rendahnya IPM provinsi NTT diketahui dari data

publikasi BPS Indonesia pada tahun 2016. Dapat kita amati data dibawah

ini yang menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia diprovinsi

NTT masih terbilang rendah:

Tabel 1.1

IPM Provinsi di Indonesia 2010 – 2016

Provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aceh 67.09 67.45 67.81 68.30 68.81 69.45 70

Sumatera Utara 67.09 67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 70

Sumatera Barat 67.25 67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 70.73

Riau 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20

Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 69.62

Sumatera Selatan 64.44 65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 68.24

Bengkulu 65.35 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 69.33

Lampung 63.71 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 67.65

Bangka Belitung 66.02 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 69.55

Kep. Riau 71.13 71.61 72.36 73.02 73.40 73.75 73.99


4

DKI Jakarta 76.31 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 79.60

Jawa Barat 66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05

Jawa Tengah 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98

Di Yogyakarta 75.37 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 78.38

Jawa Timur 65.36 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74

Banten 67.54 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 70.96

Bali 70.10 70.87 71.62 72.09 72.48 73.27 73.65

NTB 61.16 62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 65.81

NTT 59.21 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 63.13

Kalimantan Barat 61.97 62.35 63.41 64.30 64.89 65.59 65.88

KalimantanTengah 65.96 66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 69.13

KalimantanSelatan 65.20 65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 69.05

Kalimantan Timur 71.31 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 74.59

Kalimantan Utara - - - 67.99 68.64 68.76 69.20

Sulawesi Utara 67.83 68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 71.05

Sulawesi Tengah 63.29 64.27 65 65.79 66.43 66.76 67.47

Sulawesi Selatan 66 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 69.76

Sulawesi Tenggara 65.99 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 69.31

Sulawesi Barat 59.74 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 63.60

Maluku 64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 67.60

Maluku Utara 62.79 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 66.63

Papua Barat 59.60 59.90 60.30 60.91 61.28 61.73 62.21

Papua 54.45 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 58.05

Sumber : Badan Pusat Statistika 2016


5

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa IPM atau Human

Development indeks (HDI) provinsi NTT dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2016 meningkat cukup signifikan yaitu 59.21%, 60.24%, 60.81%,

61.68%, 64.31%, 65.19%, 65.81% namun, angka masih tergolong rendah

jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia (BPS, 2016).

Provinsi NTT tidak jauh berbeda dengan Provinsi Papua, dan Papua Barat.

Tentu ini menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah

setempat, supaya Provinsi NTT tidak kalah saing dengan provinsi lain

yang ada di Indonesia. Dari tahun 2010 sampai tahun 2016 tingkat IPM

NTT berada dibawah rata-rata tingkat IPM nasional.

Tahun 2010, NTT mendapat peringkat 32, dengan persentase IPM

59,21 %. Peringkat ini merupakan peringkat kedua dari terakhir dari 33

Propinsi. Jika kita melihat persentase secara Nasional, Indonesia

memperoleh rata-rata IPM 66,53%. Artinya NTT memperoleh IPM

dibawah rata-rata indeks Nasional, dengan selisih 7,32 %.

Tahun 2011, NTT mendapat peringkat 31 dari 33 propinsi dengan

IPM 60, 24 %. Ada peningkatan IPM sebesar 1,03 %. IPM Nasional 67,09

%. Dengan demikian selisih IPM NTT dan Nasional 6,8%. Tahun

2012, NTT mendapatkan peringkat 31 dengan IPM 60,81%. IPM Nasional

67,7 %, maka selisih 6,89 %.

Tahun 2013, NTT memiliki IPM 61,68 % dengan peringkat 31 dari

34 propinsi. IPM Nasional 68,31 %, maka selisih IPM sekitar


6

6,63%. Tahun 2014, NTT memiliki IPM 62,26 % dengan peringkat 31.

IPM Nasional 68,9 %, dengan demikian selisihnya 6,64%.

Tahun 2015, NTT memperoleh peringkat 32 dengan IPM 62,67 %.

IPM Nasional 69,55 %, sehingga selisih IPM 6,88%. Tahun 2016, NTT

memperoleh peringkat 32 dengan IPM 63,13%. IPM Nasional 70,18 %,

maka selisih 7,05%.

Dari sisi distribusi ekonomi, kontribusi PDRB didominasi oleh

sektor pertanian 35% dan jasa-jasa 26%. Sementara itu sektor

angkutan, telekomunikasi dan industri pengolahan peranannya masing-

masing mengalami penurunan yakni 6,4 persen menjadi 5,7 persen, dan

1,8 persen menjadi 1,4 persen. Adapun sebagian besar penduduk

bekerja pada sektor pertanian 65%, dan jasa 11,5%. Beberapa sektor

yang mengalami penurunan antara lain berada di sektor pertanian dan

pertambangan masing-masing 12,58% dan 0,87%. (Bapenas NTT,

2016).

Pertumbuhuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator

keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Istilah pembangunan

sangat kompleks jika diterjemah dalam kehidupan rill. Tetapi dalam hal

ini, yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi yang kaitan dengan indeks

pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan

adanya pertumbuhan yang dilihat dari perkembangan PDRB. Menurut

kuncoro (2006: 18), indikator- indikator kunci pembangunan adalah : 1)

indikator ekonomi yaitu PNB, PDB dan laju pertumbuhan ekonomi 2)


7

indikator sosial yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), atau Human

Development Indeks (HDI).

Menurut Todaro (2004: 21) untuk mencapai sasaran yang di

inginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal

pokok yaitu; meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok

bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan

ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dibutuhkan

sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola segala asset yang

di miliki oleh daerah. Dengan sumber daya manusia yang baik dan

berkualitas akan menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti yang di

amanatkan undang- undang dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan

masyarakat, serta dalam sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan

berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk (Yunitasari, 2007).

Menurut Todaro (2004) berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi tersebut diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama,

akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru

yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau

sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya


8

akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang

dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara

baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu

pekerjaan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pengorbanan

berupa biaya-biaya operasional yang biasa disebut dengan anggaran dan

belanja daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari

pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi

pemerintah daerah. APBD harus dikelola dengan baik dan dana yang

tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk dapat meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan daerah

yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja pemerintah daerah.

Belanja daerah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan indeks

pembangunan manusia (IPM) Human Development Indeks (HDI). Belanja

daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan alokasi

anggaran seperti anggaran untuk bidang pendidikan yaitu undang No 20

tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa 20% anggaran daerah

dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan sehingga setiap

masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang

layak dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dapat

mengurangi buta huruf atau melek huruf pada masyarakat. Hal ini tentukan

dapat memberikan dampak yang positif terhadap angka indeks


9

pembangunan manusia di daerah. Dengan anggaran belanja daerah dapat

memenuhi empat indikator yang ditetap oleh PBB untuk menilai indeks

pembangunan manusia dalam suatu negara. indikator yang ditetapkan oleh

PBB adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama

sekolah dan kemampuan daya beli.

Faktor kemiskinan dapat menghambat pembangunan nasional suatu

negara. Meningkatnya jumlah Penduduk miskin di suatu negara

mengindikasikan belum dilaksanakan secara maksimal usaha dalam

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008: 25)

kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu

kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang

dibutuhakan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut.

Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran tersebut digolongkan

miskin. Penduduk yang dikategorikan miskin, penduduk yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan yang bersifat substansi.

IPM mempunyai kaitan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu

negara. Jumlah penduduk miskin di suatu negara meningkat akan

berpengaruh terhadap pemberdayaan peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia (IPM).

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena

mencakup berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya dan

aspek lainnya. Mencatat bahwa jumlah penduduk miskin diprovinsi NTT


10

setiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2014 jumlah

penduduk miskin di NTT mencapai 994,68 orang sedangkan pada tahun

2015 jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 1159,84 orang dan

pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 1149,92 orang.

Meskipun pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang tetapi

tidak terlalu banyak ketimbang dibandingkan kenaikan setiap tahunnya

(BPS, 2016).

Berdasarkan uraiaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah,

Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di provinsi NTT Periode 2001 – 2016”


11

B. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IPM disuatu negara baik

dari segi makro mapun dari segi mikro sangat banyak tidak dapat dibahas

secara agregatif karena cakupan yang terlalu kompleks. Oleh karena itu

supaya pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

sebenarnya, maka peneliti memberikan batasan masalah. Batasan masalah

ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IPM di provinsi

NTT dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016. Rentang waktu

penelitian ini 16 tahun. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

IPM dalam penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yaitu tingkat PDRB merupakan nilai

tambahan bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah

tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di provinsi NTT dari tahun 2001-

2016.

2. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode

tahunan anggaran tertentu yang menjadi beban daerah atau

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan

pemerintah diatasnya.

3. Tingkat Kemiskinan yaitu Masyarakat NTT yang tidak mampu untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan, dan kesehatan.


12

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah

yang ingin disampaikan, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks

IPM atau Human Development Indeks (HDI) di NTT Periode 2001-

2016 ?

2. Apakah ada pengaruh belanja daerah terhadap IPM atau Human

Development Indeks (HDI) di provinsi NTT periode 2001 – 2016 ?

3. Apakah ada pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM atau Human

Development Indeks (HDI) di provinsi NTT periode 2001 – 2016 ?

4. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah,

dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi NTT periode 2001-

2016 ?


13

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian yaitu;

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan

ekonomi daerah terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI)

di provinsi NTT Periode 2001 – 2016.

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh belanja daerah

terhadap IPM Atau Human Development Indeks (HDI) di provinsi

NTT Periode 2001 - 2016.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh tingkat

kemiskinan terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI) di

provinsi NTT Periode 2001 – 2016.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan

Ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM

di provinsi NTT periode 2001-2016.


14

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori,

minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh

pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan

terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui

temuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

kepada pemerintahan daerah NTT sebagai pembuat kebijakan

ekonomi makro. Pemerintah daerah mendapatkan informasi yang

memadai dalam rangka mengatasi masalah IPM atau Human

Hevelopment Indeks (HDI).

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang pelajari saat kuliah

dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan

perbandingan bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian.


15

F. Variabel dan Definisi Operasional

1. IPM atau Human Development Indeks (HDI) (Y) : Angka indeks

pembangunan manusia (IPM) diprovinsi NTT periode 2001 – 2016.

yang dinyatakan dalam empat indikator yang ditetapkan PBB yaitu

angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan

kemampuan daya beli masyarakat NTT yang dinyatakan dalam satuan

persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1) : Tingkat produk domestik bruto

daerah (PDBD) di Provinsi NTT, dinyatakan dalam satuan persen.

3. Belanja daerah (X2) : Pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang dinyatakan

dalam miliran rupiah.

4. Tingkat kemiskinan (X3) : Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT

periode 2001 – 2016 yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu,

tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya substansial, memiliki

keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta tidak memiliki sumber

daya produksi yang di nyatakan satuan persen.


16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Secara khusus, indeks pembangunan manusia mengukur capaiaan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung

berdasarkan data yang menggambarkan ke empat komponen yaitu;

angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaiaan pembangunan

dibidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili

capaiaan pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas

hidup, IPM di bangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi

tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan

layak (BPS, 2006-2007: 9).

IPM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi

Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keempat.

Namun, IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan

yang signifikan (BPS, 2012). Berikut tabel indikator dan dimensi IPM.


17

Dimensi Umur

Panjang Dan

Sehat

Pengetahuan Kehidupan

Yang Layak

Gambar 2.1

Indikator dan dimensi IPM

Sumber : Badan Pusat Statistik 2006

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan indikator dan variabel-

variabel yang menentukan besarnya nilai IPM. Untuk dimensi umur

panjang dan sehat, digunakan indikator angka harapan hidup pada

saat lahir dengan indeks harapan hidup dapat menentukan tinggi

rendahnya angka IPM. Untuk dimensi pengetahuan indikator yang

digunakan angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)

dengan indeks pendidikan dapat menentukan tinggi atau rendahnya

angka IPM. Untuk dimensi kehidupan yang layak indikator yang

digunakan adalah pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan (ppp

INDIKATOR

INDEKS

Angka

Harapan

Hidup Pada

Saat Lahir

Angka Melek Huruf

(LIT)

Rata-rata

lama

sekolah

(MYS)

Pengeluara

n Perkapita

rill Yang

disesuaikan

(PPP

Rupiah)

Indeks

Harapan

Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks

pendapatan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

(IPM)


18

rupiah) dan indeks pendapatan dapat menentukan tinggi atau

rendahnya angka IPM.

Indeks pembangunan manusia menjadi suatu keharusan bagi

pemerintah untuk dipenuhi karena dalam indiaktor IPM sudah

mencakup semua akan kebutuhan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan. Keberhasilan dalam pembangunan bukan hanya diukur

dari tingkat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya

tetapi pembangunan akan sumber daya manusia menjadi langkah

yang strategis untuk kemajuan suatu negara. Mengingat manusia

bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi juga sebagai

subjek untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.

Menurut UNDP (United Nations Development Programe) untuk

menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal

yang pokok untuk diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan,

kesinambungan, dan pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok

tersebut mengandung prinsip sebagai berikut:

a) Produktivitas yaitu Penduduk harus dimampukan untuk

meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses

penciptaan pendapatan dan nafkah, Pembangunan ekonomi, dengan

demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan

manusia.

b) Pemerataan yaitu penduduk harus memiliki kesempatan atau

peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua


19

sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang

memperkecilkan kesempatan untuk memperoleh akses tersebut

harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari

kesempatan yang ada dan partisipasi dalam kegiatan produktifitas

yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c) Kesinambungan yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi dan

sosial harus dipastikan tidak hanya generasi-generasi yang akan

datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalui

diperbaharui.

d) Pemberdayaan yaitu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam

keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah)

kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil

manfaat dari proses pembangunan.

2. IPM atau Human Development Indeks (HDI) Sebagai Indikator

Pembangunan

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan

untuk mengukur performa suatu negara dalam pencapaiaan

pembangunan, serta dapat membandingkan dengan Negara lain.

Evolusi yang terjadi pada makna Economic Development

mengakibatkan terjadinya evolusi pada alat ukurnya. Pada paradigma

tradisional, pembangunan ekonomi disama artikan dengan

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian digunakan pertumbuhan

gross national product (GNP) sebagai indikator pembangunan. Jumlah


20

populasi negara yang bersangkutan belum masuk kedalam indikator

tersebut. Maka indikator alternatif, yang ternyata lazim digunakan

hingga kini adalah GNP perkapita.

Pada paradigma baru, pembangunan ditekankan sebagai proses

dimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan

distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut

menunjukan bahwa indikator pembangunan yang harus digunakan

tidak hanya indikator ekonomi seperti yang dijelaskan yaitu

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan

kemiskinan, berkurangnya pengangguran, melainkan indikator-

indikator lain seperti Human Development Indeks (HDI)/IPM dan

Physical Wuality Of Life Indeks (PQLI) . Owen (2003) berpendapat

bahwa hal terpenting dalam pembangunan suatu Negara adalah

pembangunan manusia, bukan pembangunan benda (the development

of people rather than the development of things) karena nilai balik rill

pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih besar pada

pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik).

Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang

menyentuh seluruh aspek , baik ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan

pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun

sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia

dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia


21

mengalami perkembangan yaitu paradigma pertumbuhan, paradigma

kesejahteraan, dan yang terakhir adalah paradigma yang terpusat pada

manusia. Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam

pencapaiaan pembangunan. Terpenuhinya sumber daya manusia dalam

arti keberhasilan menciptakan sumber daya manusia suatu negara akan

memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan dan

pertumbuhan untuk pencapaiaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan akhir dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan

masyarakat atau penduduk seperti yang tercakup dalam indikator

penghitungan indeks pembangunan manusia yaitu, angka harapan

hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah mengukur capaiaan pembangunan dibidang

pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran

perkapita sebagai pendekatan pendapatan.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan

mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas

penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan

kreativitas masyarakat semakin baik. Dengan meningkatkan

produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan

mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi

(Brata, 2004).


22

Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau dalam ilmu

ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis dan Stewart,

2006). Konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu

komoditi yang dapat dihasilkan dan di akumulasikan, serta biaya untuk

menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan

hasilnya pada masa yang akan datang (Ananta, 1989). Peningkatan

kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan dua

faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur,

yaitu pendidikan dan kesehatan.

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat IPM

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat indeks pembangunan

manusia di provinsi NTT, yaitu:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berupa produk domestik bruto

(PDB) untuk tingkat nasional dan Produk domestik bruto daerah

(PDRBD) untuk tingkat daerah atau regional merupakan

keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu

negara pada periode tertentu. Sumber daya manusia (SDM) bagian

yang terpenting untuk pembangunan suatu wilayah. SDM yang

memadai dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam mengelola segala sumber daya yang


23

dimiliki daerah. Untuk menilai pembangunan terhadap sumber

daya manusia dapat diketahui melalui tingkat IPM.

Pertumbuhan ekonomi salah satu visi dari pembangunan

nasional. Salah satu indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya

pertumbuhan ekonomi adalah tinggi atau rendahnya pendapatan

perkapita penduduk disuatu wilayah atau daerah tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan pengaruh

yang positif terhadap kesejahteraan penduduk melalui tingginya

daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik

yang sifatnya primer maupun yg sifatnya sekunder. Tinggi dan

rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh signifikan

terhadap tinggi atau rendahnya angka IPM. jika pendapatan

perkapita penduduk meningkat berimplikasi pada tingginya daya

beli masyarakat akan berpengaruh terhadap IPM khsususnya

indikator yang menentukan nilai IPM yaitu daya beli masyarakat

dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Tingkat daya beli

masyarakat dapat meningkatnya kesejahteraan penduduk melalui

terpenuhi kebutuhan untuk hidup yang layak.

Menurut hasil penelitian (Natalia, 2012) bahwa produk

regional domestik bruto (PDRB) Berpengaruh positif terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut kusnet (Todaro,

2006) salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern

adalah tingginya pertumbuhan output perkapita. Meningkatnya


24

pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi melalui tingkat

daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat

berpengaruh terhadap indikator IPM yaitu standar hidup layak

yang dihitung berdasarakn output perkapita.

b. Belanja daerah

Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) merupakan

bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2002) yakni suatu tindakan

pemerintah untuk mengatur jalan perekonomian dengan cara

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah

tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran

pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk

tingkat Provinsi atau regional.

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera

pemerintah membuat berbagai macam program pembangunan

ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan

membutuhkan dana yang cukup besar. Pengeluaran pemerintah

mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk

menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat

yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran

yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit.

Tingginya belanja pemerintah daerah untuk pelayanan Publik


25

dalam hal pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak

yang positif dan signifikan terhadap pemberantasan buta huruf

dan umur panjang melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang

memadai. Hal ini akan berpengaruh terhadap angka IPM yaitu

pada indikator melek huruf dan harapan hidup penduduk.

Tingginya pengeluaran pemerintah untuk membiaya

penyediaan fasilitas umum daerah membuka peluang atau

berpotensi besar terhadap meningkatnya akses masyarakat untuk

melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud

adalah penduduk dengan mudah untuk melakukan pertukaran

barang maupun jasa antara kabupaten dalam propinsi sehingga

dapat terpenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian

(Natalia, 2012) bahwa APBD tidak berpengaruh signifikan indeks

pembangunan manusia.

c. Tingkat kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan

atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk

dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan,

produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta

kesejahteraan hidupnya, yang menunjukan lingkaran

ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya

sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan

formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan


26

konsekuensi terhadap pendidikan informal (Sumodiningrat, 1997).

Jika tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan,

kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya terpenuhi akan

berdampak postif atau negatif terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) dalam suatu negara.

Tingkat kemiskinan yang tinggi sangat berpengaruh

terhadap tinggi atau tendahnya angka IPM. Jumlah penduduk

miskin yang lebih besar dari total penduduk dari suatu negara

dapat memberikan dampak yang negatif terhadap angka IPM yang

diperoleh wilayah tertentu. Kemiskinan merupakan ke tidak

mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yg

sifat primer maupun sekunder. Tujuan akhir dari pembangunan

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi

segala kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan papan.

Kemiskinan menggambarkan minimnya pemberdayaan

masyarakat dalam meningkat sumber daya manusia sebagai

subjek dan objek dalam pembangunan nasional maupun regional.

Menurut hasil penelitian Amali (2017) bahwa tingkat kemiskinan

berpengaruh signifikan terhadap tinggi atau rendahnya tingkat

IPM.


27

4. Pengukuran dan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Komponen- Komponen IPM

1) Angka harapan

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak

langsung (Indirect Estimation). Jenis data yang digunakan adalah

anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket

program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan

hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih

metode Trussel dengan model west, yang sesuai dengan histori

kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara di Asia

tenggara umummya (Preston 2004 dalam BPS, 2010: 86).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai

maksimun dan nilai minimun harapan hidup sesuai standar

UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

2) Tingkat pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi

pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal

ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (Mean

Years of Schholing) dan angka melek huruf. Pada proses

pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot


28

sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga,

kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai

indeks pendidikan sebagai salah satu pembentukan IPM. Rata-

rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan

formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua

batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Rata-

rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan

batas minimun 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun

keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau

huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek

huruf juga memberikan batasan yang di pakai sesuai dengan

kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimun untuk angka

melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimun 0 (nol). Nilai

100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat

mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan

kondisi sebaliknya.

3) Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar

hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak

menggambarkan tingkat kejahteraan yang dinikmati oleh

penduduk sebagai dampak semakin baiknya kondisi ekonomi.


29

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk

Domestik Bruto (PDB) rill yang disesuaikan, sedangkan BPS

dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata

pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan dengan formula

atkinson.

𝐶 (𝐼) = 𝐶(𝑖) 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐶(𝑖) < 𝑍

= 𝑍 + 2(𝐶(𝑖) − 𝑍) 12⁄ 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑍 < 𝐶(𝑖) < 2𝑍

= 𝑍 + 2(𝑍) 1 2 + 3(𝐶(𝑖) − 2𝑍) 1 3 ⁄⁄ 𝐽𝑖𝑘𝑎 2𝑍 < 𝐶(𝑖) < 3𝑍

Keterangan :

C(i) = PPP dari nilai rill pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter

sebesar Rp 549.500 Per kapita per tahun atau Rp 1.500

per kapita per hari

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27

komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat pada tabel 2.1 . Batas

maksimun dan minimun perhitungan daya beli yang digunakan

dengan batas maksimun daya beli adalah sebesar Rp 732.720

sementara sampai tahun 1996 batas minimunnya adalah Rp

300.000.

Berikut yang menjelaskan Daya Beli dan aspek-aspek

penghitungan IPM:


30

Tabel 2.2

Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Daya

Beli (PPP)

Komoditi (1) Unit (2) Komoditi (3) Unit (4)

1. Beras Lokal Kg 15.Pepaya Kg

2. Tepung Terigu Kg 16.Kelapa Butir

3.Singkong Kg 17.Gula Ons

4. Tuna/Cakalang Ons 18.Kopi Ons

5.Teri Kg 19.Garam Ons

6. Daging Sapi Kg 20.Merica Ons

7.Ayam Kg 21.Mie Instan 80 Gram

8.Telur Butir 22.Rokok Kretek 10 Batang

9.Susu kental Manis 397 Gram 23.Listrik Kwh

10.Bayam Kg 24.Air Minum M3

11.Kacang panjang Kg 25.Bensin Liter

12.Kacang Tanah Kg 26.Minyak Tanah Liter

13. Tempe Kg 27.Sewa Rumah Unit

14. Jeruk Kg

(Sumber: BPS, 2010 : 88)

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan komoditi kebutuhan

untuk mengukur daya beli masyarakat dalam menentukan tinggi

rendahnya IPM.


31

b. Aspek- Aspek Untuk Menghitung IPM

Gambar 2.2

Aspek Penghitungan IPM

(Sumber: BPS, 2010 : 88)

Sebelum penghitungan, IPM setiap Komponen IPM harus

dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam

perhitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut :

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑋(𝑖) =X(i) − X(min)

X(maks) − X(min)

Keterangan :

X(i) = Komponen IPM Ke − i

X(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke i

X(maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM Ke i

(Sumber : BPS,2006-2007)

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Umur panjang dan sehat: angka Harapan hidup

saat lahir

Kehidupan yang layak:

pengeluaran Ril per kapita yang

disesuaikan. Pengetahuan : angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah


32

Sedangkan untuk menghitung indeks masing-masing komponen

IPM digunakan batas maksimun dan minimun seperti yang terlihat

pada berikut ini:

Tabel 2.3

Tabel Indeks Untuk Masing-Masing Komponen IPM

Komponen IPM (1) Maksimun

(2)

Minimun

(3)

Keterangan

(3)

1.Angka Harapan

Hidup (Tahun)

85 25 Standar UNDP

2.Angka Melek

Huruf (Persen)

100 0 Standar UNDP

3.Rata-Rata Lama

Sekolah

15 0 -

4.Daya Beli (Rupiah) 732.720 300.000 (1996)

360 (1999,dsb)

Pengeluaran

perkapita Rill

disesuaikan

Sumber:BPS, 2010

Keterangan :

1) Perkiraan maksimun pada akhir PJP II tahun 2018

2) Penyusaiaan garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan

baru.

Selanjutnya Nilai IPM dapat di hitung sebagai berikut :

𝐼𝑃𝑀𝑖 =1

3+ ∑ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

i

X(i.j)


33

Keterangan : Indeks 𝑋(𝑖.𝑗) = Indeks Komponen IPM Ke I

wilayah Ke-j

i = 1,2,3(urutan Komponen IPM)

j = 1,2 ….K(wilayah)

(sumber : BPS, 2006-2007)

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu

kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall pertahun.

Reduksi Shortfall menunjukan perbandingan antara capaiaan

yang telah ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100).

Semakin tinggi nilai reduksi Shortfall, semakin cepat

peningkatan IPM.

Reduksi Shortfall dihitung dengan:

𝑟 = [(𝐼𝑃𝑀𝑡+𝑛 − 𝐼𝑃𝑀𝑡

𝐼𝑃𝑀𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝐼𝑃𝑀𝑡 𝑋 100] 1 𝑛 ⁄ … 3

Keterangan : r = Reduksi Shortfall

t = tahun

n = selisih tahun antar-IPM

IPM𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙∶ = 100

(Sumber :BPS,2006-2007)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui indeks

pembangunan suatu negara. untuk mewujudkan masyarakat yang

adil dan sejahtera, salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan


34

serius adalah IPM. IPM sangat penting untuk keberhasilan suatu

negara. Mengingat manusia bukan hanya sebagai subjek tetapi juga

sebagai objek dalam usaha pembangunan. IPM yang tinggi

mengindikasikan keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan

manusia. Berbagai indikator yang digunakan sebagai salah satu

bentuk upaya dari penyelenggara pemerintah untuk

membandingkan seberapa besar kesejahteraan masyarakat dalam

suatu wilayah atau negara sebagai manifestasi pembangunan. Pada

dasarnya bahwa tujuan dari pembangunan melalui banyak

kebijakan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

dituangkan dalam UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara

Indonesia.

c. Pengukuran dan Kategori IPM

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang

telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat

menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara

terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development

Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka

IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka

hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang

semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status

pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga

golongan, yaitu:


35

1. IPM < 50 (rendah)

2. 50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah)

3. IPM ≥ 80 (tinggi)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata

sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan

kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan.

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004 )

𝐼𝑃𝑀 =1

3(𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3) … … … … … … … … … … … … … … … … .2.1

Dengan penjelasan:

IPM =Indeks Pembangunan Manusia

Y1 = Indeks Harapan Hidup

Y2 = Indeks Pendidikan

Y3 = Indeks Standard Hidup Layak

Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu (UNDP,2004)

Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika

lahir, yang dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi

ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata

lama sekolah, kedua komponen tersebut membentuk Indeks

Pendidikan . Dimensi standar hidup layak ditunjukan oleh pengeluaran

riil perkapita, yang di lakukan dalam Indeks Pendapatan.


36

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita

dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung

unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu

pemakaiaan indikator pertumbuhan ekonomi biasanya dapat dilihat

dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita atau periode

tertentu (dekade). (widodo, 1990 : 35).

Menurut Kuznets (Todaro) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan

kapasitas dalam jangka panjang dari Negara atau daerah yang

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi

penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaiaan- penyusaiaan

teknologi, institusi (kelembagaan) dan idelogis terhadap berbagai

tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen

pokok dari definisi di atas sangat penting untuk diketahui terlebih

dahulu. Simaklah ringkasannya sebagai berikut. 1) kenaikan output

secara berkeseimbangan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa

yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan

untuk menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda

kematangan ekonomi (economi manurity) disuatu negara yang

bersangkutan. 2) perkembangan teknologi merupakan dasar atau

prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara


37

berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan,

tetapi tidak cukup itu saja (jadi disamping perkembangan atau

kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain), 3) guna

mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung didalam teknologi

baru, maka perlu diadakan serangkaiaan penyusaiaan kelembagaan,

sikap, dan idelogi. Inovasi dibidang teknologi tanpa dibarengin dengan

inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi

ada, akan tetapi tanpa input komplemneternya maka hal itu tidak bisa

hasil apapun. Pengertian di atas selaras dengan pendapat, Boediono

(1999) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah

peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin

banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses

produksi, tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri,

misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok

modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya

perubahan pada teknologi produksi yang lama (Arsyad, 2010 : 96).

Menurut kuznet dalam (Todaro, 2004: 131) ada enem

karakteristik atau pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir

semua Negara yang sekarang menjadi negara maju yaitu: 1) tingkat

pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk, 2)

tingkat kenaikan total produktivitasnya faktor yang tinggi, 3) tingkat

transformasi struktural ekonomi yang tinggi, 4) tingkat transformasi


38

sosial dan idelogi yang tinggi, 5) adanya kecenderungan negara-

negara yang mulai atau sudah maju perekomian untuk berusaha

menambah bagian-bagian lainnya sebagai daerah pemasaran dan

sumber bahan baku yang baru, 6) terbatas penyebaran pertumbuhan

ekonomi hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Daerah

Adapun faktor-faktor yang mempenagruhi pertumbuhan ekonomi

antara lain sebagai berikut :

a) Faktor sumber daya manusia

Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh

mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan

memilki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses

pembangunan.

b) Faktor sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya

alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun

demikian, sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin

proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh

kemampuan sumber daya manusianya dalam megelola sumber

daya alam yang tersedia.


39

c) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi yang semakin

pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.

d) Faktor budaya

Faktor budaya dapat berfungsi sebagai pendorong proses

pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambatan

pembangunan suatu negara.

e) Sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola

sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK.

3. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi

menjadi lima tahapan yang berurutan, yaitu, dimulai dari masa

perburuan, masa benernak, masa bercocok tanam, perdagangan

dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan

bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern

yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan

semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antara

pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang

pekerja sebagai salah satu input (masukan) merupakan titik

sentral pembahasan dalam teori Adam Smith. Dalam upaya

meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Spesialisasi yang di


40

lakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-

faktor pendorong yaitu: 1) peningkatan keterampilan kerja, dan

2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi

akan terjadi jika setiap pembangunan ekonomi telah menuju ke

sistem perekonomian modern yang dikapitalistik. Meningkatnya

kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup

masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi

melakukan semua pekerjaan secara mandiri, namun lebih

ditekan pada spesialisasi untuk mengeluti bidang tertentu.

Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi

secara simultan dan memilki hubungan keterkaitan satu dengan

yang lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor

akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal,

mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan

memperluaskan pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan

ekonomi semakin pesat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan

ekonomi semakin signifikan. Proses pertumbuhan ekonomi

sebagai fungsi dan tujuan yang pada akhirnya tunduk pada

keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro, 2006).

b) Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik berkembang sejak

tahun 1950-an teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis

mengenai pertumbuhan ekonomi melalui pandangan klasik.


41

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori

tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Solow ini

memenangkan hadiah nobel ekonomi tahun 1987 atas karyanya

tentang pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004: 62).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada

penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk,

tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan

teknologi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang

mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap

mengalamai tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan

kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan

sepanjang waktu. Dengan kata, sampai dimana perekonomian

akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk,

akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2004 : 62).

4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator

perkembangan PDB atau PNB (=GNP) dari tahun ketahun sebagai

berikut :

a. Produk Domestik Bruto (PDB) .

Produk domestik bruto (PDB) atau tingkat regional bruto

(PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun yang

dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB


42

merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan

alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya,

pada hal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh

setiap penduduk dinegara atau daerah yang bersangkutan.

Menurut Wibowo Widodo, (1990: 36) cara perhitungan

pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

⍙PDB x =PDB x – PDB x − 1

PDB x − 1100%

Keterangan :

⍙ PDB x : Laju pertumbuhan ekonomi (Rate of Growth)

x : Tahun Tertentu

x-1 : Tahun Sebelumnya.

PDB : Produk Domestik Bruto

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/ pendapatan perkapita

Produk Domestik Bruto Per kapita atau produk regional bruto

(PDRB), perkapita pada sekala daerah dapat digunakan sebagai

pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih

cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari

pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto

perkapita baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah

adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah

dibagi dengan jumlah penduduk di negara manapun didaerah

yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau


43

PDRB rata-rata. Menurut Wibowo (1990 :36) perhitungan

pendapat perkapita sebagai berikut :

𝑛𝑃𝑥 =PDB x (RP)

P x

Keterangan :

nP : Nilai produktifitas bangsa per kapita

P : Jumlah penduduk

PDB : Produk domestik bruto

x : Tahun Tertentu

5. Pengaruh pertumbuhan daerah ekonomi terhadap IPM

Menurut Sukirno, (2002 :14), pertumbuhan ekonomi adalah

kenaikan PDB/PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih

besar atau kecil. Selanjut pembangunan ekonomi tidak semata-

mata di ukur berdasarkan PDB atau PDRB secara keseluruhan,

tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan

telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu

daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila

tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga

terpaksa merubah pola konsumsi makanan pokok yang paling

murah dengan jumlah barang berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap beberapa


44

indikator IPM yaitu daya beli masyarakat. Dengan pertumbuhan

ekonomi melalui distribusi pendapatan dapat mempengaruhi daya

beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam

memenuhi kebutuhan- kebutuhan untuk mencapai pada

kesejateraan masyarakat dalam suatu daerah (provinsi NTT).

Dengan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak yang

positif terhadap tingkat IPM pada suatu daerah melalui tinggi

rendahnya angka IPM.

Menurut Todaro, (2004: 212) pertumbuhan ekonomi yang

cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja

sekaligus diraih, dan ada beberapa Negara yang mampu

membuktikannya. Pembangunan ekonomi dan distribusi

pendapatan harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang

diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan

pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati

oleh segelintir orang kaya didalam suatu Negara atau daerah untuk

tingkat regional tertentu atau bukan juga strategi yang menitik

beratkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata tetapi kedua

hal tersebut penting juga diraih secara bersama-sama.

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam

suatu daerah akan memberikan dampak tertentu terhadap

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud sifatnya

multidimensi dan yang disoroti di sini adalah kesejahteraan yang di


45

ukur berdasarkan tinggi rendahnya nilai IPM yang diperoleh oleh

suatu daerah atau wilayah tertentu dalam periode tertentu.

C. Belanja Pemerintah Daerah

1. Definisi Belanja Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Halim dalam

Parmawati, (2010) dalam rangka penyelenggaran pemerintahan

dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,

kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi

dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH,

DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga

sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui

APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat

melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurut Darwanto, (2007) sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang

disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan

dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka paradigma


46

peyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Implikasinya

terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah

diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan

mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan

keuangan daerah.

Menurut Iswanto, 2009 dalam Parmawati, (2010), anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja

pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja

(pengeluaran), pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten

dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu

satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujuan

dewan perwakilan rakayat daerah (APBD) sama dengan fungsi

dan tujuan penyusunan APBD, hanya dalam APBD ruang

lingkupnya yang berbeda, APBN berskala nasional sedangkan

APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya

diserahkan pada kepala daerah atau gubernur/bupati/walikota, serta

sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. sementara itu, APBD

disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan dewan wakil

rakyat (DPR) daerah untuk menjalankan pemerintah daerahnya

masing-masing.

2. Penyusunan dan Penetapan APBD

Menurut UU no 17 tahun 2003 BAB IV pasal 16,

penyusunan dan penetapan APBD adalah :


47

a) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang

ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

b) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

anggaran pembelanjaan.

c) Pendapatan belanja daerah berasal dari pendapatan asli daerah,

dana pembangunan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

d) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis

belanja.

Menurut UUN No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 17,

penyusunan dan penetapan APBD adalah:

a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggra

pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

b) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah

dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

c) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan

penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang

APBD.

Menurut UU No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 18,

penyusunan dan penetapan belanja daerah adalah :

a) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD

tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja

pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD


48

kepada PDRB selambat-lambatnya pertengahan juni tahun

berjalan.

b) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang ditujukan oleh

pemerintah daerah dalam pembicaraan pendaluan RAPBD

tahun anggran berikutnya.

c) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati

dengan DPRD, pemerintahan daerah bersama dengan

perwakilan rakyat daerah membahas prioritas dan platform

anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan

kerja perangkat daerah.

Menurut UU no 17 tahun 2003 BAB IV pasal 19


a) Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja

perangkat daerah selaku pengguna anggara menyusun rencana

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun

berikutnya.

b) Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

c) Rencana kerja yang dimaksud dalam ayat (1) disertai perkiraan

belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang

sudah disusun.


49

d) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

disampaikan ke DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan RAPBD.

e) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan

kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan

penyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun

berikutnya.

f) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan

satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah.

Menurut UU No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 20,


a) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah

tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan

oktober tahun sebelumnya.

b) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD,

dilakukan sesuai, dengan undang-undang yang mengatur

susunan dan kedudukan DPRD.

c) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan

perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam

rancangan peraturan daerah tentang DPRD.

d) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan

peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-


50

lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan dilaksanakan.

e) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit

organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.

f) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai

keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat

melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Pengeluaran – Pengeluaran Pemerintah Daerah

a) Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar

yaitu, Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran pemerintah pusat

atau daerah yang diperlukan untuk melaksankan tugas biasa

pada dasarnya meliputi sebagai berikut :

a. Belanja pegawai yaitu gaji, pensiun, uang makan uang

jalan.

b.Belanja barang yaitu kertas, mobil, pemeliharaan gedung.

c. Pengeluaran ini diperinci per departemen dan per daerah

d. Bunga dan cicilan hutang yaitu dalam daerah dan luar

daerah.

b) Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran pemerintah daerah

yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi dibidang

pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan, perluasan


51

kesempatan kerja. Pengeluaran-pengeluaran pembangunan

tergolong investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-

proyek pembangunan. Melalui pengeluaran ini pemerintah

daerah ikut serta dalam arus uang dan arus barang dan jasa dan

dengan demikian dapat mempengaruhi seluruh kegiatan

kehidupan ekonomi. Pengeluaran pemerintah kini telah mencapai

lebih dari 10% dari produk domestik bruto (Gilarso , 1992 : 189).

4. Pengaruh Belanja Daerah Atau APBD Terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu

tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan,

tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan

ekonomi jangka panjang serta perimbangan politik dan keamanan,

(Sukirno, 2002: 151). Pengeluaran pemerintah daerah dapat

dikelompokan menjadi dua yaitu : 1) pengeluaran untuk

pemeliharaan atau penyelenggraan roda pemerintahan sehari

meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi

(subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang

pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. 2) pengeluaran yang

bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan

baik sarana fidik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran

pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan

proyek.


52

Pengeluaran pemerintah dapat berimplikasi pada IPM suatu

daerah. Dengan belanja daerah dalam bentuk APBD dapat

menentukan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan

kualitas masnusia. Pembangunan tidak hanya memprioritaskan

pada aspek fisik seperti yang dibayangkan pada umumnya tetapi

juga aspek manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam

pembangun. Tujuan utama dari proses pembangunan yang

dirancangkan oleh setiap pemerintah daerah adalah untuk

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera pemerintah daerah hanrus dapat

menjalankan fungsinya dan salah satunya adalah menciptakan

kualitas warganya melalui pendidikan, dan hidup yang layak.

D. Tingkat Kemiskinan

1.Definisi Kemiskinan

Menurut Supriatna, (1997) menyatakan bahwa kemiskinan

adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas

kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk

dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat

pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan

gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan

lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh

terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur

pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya


53

menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan

informal.

Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82)

mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima

karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak

memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai

kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan

kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya

rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai

fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan

tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang

memadai.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota

PBB bertitel "Poverty and Human Development' mengatakan

bahwa: "The case for human developemnt is not only or even

primarily an economic one. Less hunger, fewer child death,

and better change of primary education are almost universally

accepted as important ends in themselves" (pembangunan

manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi

yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan

secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna

meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).


54

Kotze (dalam Hikmat, 2004 ) menyatakan bahwa

masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik

untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada.

Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi

tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat

bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan

pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada

masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi

dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini

menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin

miskin.

Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang

tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang

hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya

lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila

ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat

kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak

terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer

dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset

pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder

berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan,

dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan,

perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang


55

relatif rendah. Soetrisno dalam kuncoro, (2006) menguraikan

bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang

hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan

faktor produksi dan penggunaan model pendekatan

pembangunan yang dianut oleh suatu negara.

2. Penyebab dan Indikator Kemiskinan

Menurut Todaro, (2006: 37) menyatakan bahwa

kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa

faktor yaitu: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan

tingkat pendapatan 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh

negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan

kualitas sumber daya manusia, 4) perbedaan peranan sektor

swasta dan negara 5) perbedaan struktur industri 6) perbedaan

derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan

kelembagaan dalam negeri.

Menurut Shrap, (1996 dalam kuncoro, 2006 :120)

penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama,

secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk

miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang

terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul

akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas


56

sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas yang

rendah, yang pada gilirannya, upah rendah. Ketiga, kemiskinan

muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab

kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan

(vicous circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidak

sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan

rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya

pendapatan berimplikasi pada proses pemenuhan kebutuhan

hidup untuk hidup yang layak dan sejahtera.

Ukuran kemiskinan berbeda-beda antara daerah yang satu

dengan daerah yang lain dan mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini karena sangat tergantung kebiasaan atau adat, geografis

daerah, dan standar kebutuhan hidup. Indikator kemiskinan

atau garis kemiskinan di Indonesia bermacam-macam. BPS

menggunakan batas kemiskinan dengan indikator besarnya

rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi

kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, (BPS,

2003) :

a. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, diguanakan patokan

sebanyak 2100 kalori perkapita perhari.

b. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimun bukan

makanan meliputi antara lain pengeluaran untuk

perumahan, sandang serta aneka kebutuhan barang dan jasa.

Sementara sajogyo mendasarkan garis kemiskinan pada


57

harga beras, yaitu sebagai tingkat konsumsi perkapita

setahun yang sama dengan beras, dalam artian konsumsi

tersebut ekuivalen derngan harga beras per orang pertahun.

Dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Tingakat konsumsi perkapita

Keterangan Pedesaan Perkotaan

Melarat 180 270

Sangat miskin 240 360

Miskin 320 480

Resources : suseno, 2003: 126

3. Strategi Atau Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan

Menurut Arsyad, (2004 : 242), ada beberapa strategi atau

kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut.

a) Pembangunan Pertanian

sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan

ekonomi dari pengurangan kemiskinan di Indonesia. Aspek dari

pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang

cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama dipedesaan.

Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan

mengurangi kemiskinan dihasilkan dari adanya revolusi

teknologi padi, termasuk pembangunan irigasi. Kontribusi lain

adalah dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi

tanaman beras. Misalnya petani (diluar jawa) dibantu untuk


58

menanam karet, kelapa, dan sawit. Dan akhirnya pembangunan

diluar jawa berperan mengurangi kemiskinan dijawa melalui

permbangunan pertanian daerah-daerah transmigrasi.

b) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM)

Perbaikan akses terhadap konsumsi layanan sosial

(pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan

penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk

mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan

penduduk Indonesia. perluasan ruang lingkup dan kualitas dari

pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan sumber

investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan

produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang sama,

pelayanan – pelayanan tersebut secara langsung memuaskan

konsumsi pokok yang dibutuhkan merupakan suatu sasaran

kebijakan penting pula. Pelayanan – pelayanan pokok seperti air

bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain-lainnya

pentingnya bagi golongan miskin.

Tanpa kemajuan dan perbaikan akses golongan miskin

terhadap pelayanan – pelayanan pokok tersebut, efektif dari

pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan bisa terganggu.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijkan – kebijakan pembangunan

yang mengakomodasi penduduk yang sedang meningkat terutama

kelompok yang berpendapatan rendah, seperti penyediaan air


59

bersih, pengelolaan pembuangan sampah, program perbaikan desa,

dan penyediaan perumahan yang murah bagi kelompok miskin.

c) Peranan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)

LSM bisa memainkan peranan yang lebih besar di dalam

perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan.

Karena fleksbilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas

yang dibina, LSM – LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau

golongan miskin tersebut secara efektif ketimbang program –

program pemerintah. Keterlibatan SLM ini dapat meringankan

biaya finansial dan staf dalam mengimplemtasikan program padat

karya untuk mengurangi kemiskinan

4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM

Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi

untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank).

Salah satu indikator pendidikan dapat dilihat dari tingkat IPM. IPM

merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan

manusia disuatu daerah atau negara yang diukur dari tingkat

pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan

(Yakunina RP & Bychkov GA) dalam Mirza, (2012). IPM menurut

BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat,

pengetahuan dan standar hidup yang layak. Kesehatan datang

sebagai konsep dari bagian modal manusia sebagai bukti dampak


60

panjang pada pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi di

Inggris 200 tahun terakhir.

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah sangat

mempengaruhi besar kecilnya indeks pembangunan suatu daerah

dalam periode tertentu. Tinggi indeks pembangunan manusia dapat

menjadi indikator untuk mengetahui seberapa besar usaha dari

pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang

merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah daerah

dapat melakukan aktivitas pembangunan dengan memberdayakan

sumber daya manusia sebagai modal utama sebagai motor

penggerak. Dalam indikator IPM yang sudah ditetapkan BPS dan

UNDP sudah mencakup hal-hal yang dibutuhkan rakyat untuk

bertahan hidup seperti pengetahuan, layak hidup dan daya beli

masyarakat. Seperti yang dijelaskan supriadi (1997) diawal bahwa

penduduk yang dikategorikan miskin mencakup beberapa hal yaitu

tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan

gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran

ketidakberdayaan.


61

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul

penelitian

Variabel Metode Hasil Penelitian

1. Eka Pratiwi

Lumbantoruan

(2011)

Analisis

Pertumbuhan

Ekonomi Dan

Indeks

Pembangunan

Manusia (Ipm)

Provinsi-

Provinsi

Di Indonesia

Pertumbuhan

ekonomi

-Indeks

pembangunan

manusia

(IPM)

Kointegrasi

dan panel

Variabel

pertumbuhan

ekonomi tidak

berpengaruh

signifikan

terhadapIPM di

provinsi-provinsi

di Indonesia.

2. Ayunanda

Melliana dan

ismaini Zain

(2013)

Analisis

Statistika

Faktor yang

Mempengaruhi

IPM di

Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa

Timur

-Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

- PDRB

Perkapita.

Regresi

data panel

-Variabel tingkat

partisipasi kerja

berpengaruh

signifikan

terhadap IPM.

-PDRB perkapita

berpangaruh

signifika,terhadap

IPM.

F. Kerangka Berpikir Teoritik dan Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas

(independent) yaitu partumbuhan ekonomi daerah, Belanja

daerah, dan Tingkat kemiskinan yang mempengaruhi Indeks

pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan landasan teori dan

uraiaan penelitian sebelumnya, maka disusun kerangka penelitian

sebagai berikut:

1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap IPM

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi tingkat

IPM. Artinya tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi di


62

suatu wilayah atau provinsi dapat mempengaruhi tinggi atau

rendahnya nilai IPM yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, salah satu bentuk keberhasilan pembangunan yang

mengartikan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau

daerah tertentu sudah memberikan kontribusi yang positif

terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi

pada tinggi rendahnya angka IPM. Berdasarkan penjelasan di

atas dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H1 : pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap

IPM.

2) Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap IPM

Belanja pemerintah daerah mempengaruhi IPM. Artinya

jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan publik (daerah). Besarnya jumlah anggran yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta

memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam

meningkatkan kualitas hidup, serta dengan mudah mengakses

kebutuhan (pendidikan, kesehatan dll) yang harus dipenuhi

sehingga berimplikasi pada tinggi rendahnya angka IPM yang

dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan

hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM


63

3) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM

Tingkat kemiskinan yang tinggi mempengaruhi IPM. Artinya jika

jumlah penduduk miskin tinggi, menggambarkan kondisi hidup yang

kurang sejahtera serta mempengharuhi daya beli masyarakat terhadap

berbagai kebutuhan yang sifatnya substansi dan berimplikasi pada nilai

IPM. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan Hipotesis

sebagai berikut:

H3: tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM.

4). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dearah, belanja daerah, dan tingkat

kemiskinan terhadaap IPM.

Tingginya pertumbuhan ekonomi akan berdampak tingginya

kegiatan ekonomi masyarakat serta peran pemerintah daerah sebagai

titik sentral melalu kebijakan dan belanja pemerintah daerah, serta

memberantas tingkat kemiskinan yang berimplikasi pada tinggi

rendahnya IPM. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H4: pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat

kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat IPM.

Berikut kerangka penelitian sebagai berikut :


64

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Dengan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi yang

positif terhadap IPM di NTT. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat

mensejahterakan masyarakat, melalui pemerataan pendpatan. Belanja

daerah yang tinggi diharapakan dapat mewujudkan tujuan pembangunan

nasional, melalui program dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan

masyarakat. Belanja daerah dapat membagikan kepada masyarakat melalui

tersedianya fasilitas yang dapat dinikmati bersama serta upaya untuk

memberdayakan masyarakat melalui kesempatan pendidikan, kesehatan,

dan hidup yang layak. Tingkat kemiskinan diharapkan tidak menjadi

penghambat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

sebagai aset utama dalam pembangunan di provinsi NTT.

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Pertumbuhan

Ekonomi

Belanja

Daerah

Tingkat

Kemiskinan

H1

H2

H3

H4


65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori study yang mengkaji

keterkaitan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. penelitian

eksplanatori study merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan

antara variabel dengan menggunakan kerangka berpikir terlebih dahulu

kemudian dapat di rumuskan dalam bentuk hipotesis. Tujuan dari

penelitian eksplanatori study adalah untuk menguji suatu teori atau

hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengambil judul

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pemerintah Daerah,

dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

di Provinsi NTT Periode 2001 – 2016”

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh

dari pihak kedua (Riduan, 2004 dalam Barika, 2013). Penelitian ini

menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat statistik (BPS),

instansi, dan lembaga lain yang masih relevan dengan variabel yang

diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan

ekonomi daerah, Belanja daerah Tingkat kemiskinan, dan indeks

pembangunan manusia (IPM). Rentang waktu data yang digunakan


66

penelitian ini adalah enam belas tahun mulai dari tahun 2001 sampai

dengan tahun 2016.

Jenis data adalah data times series (runtut waktu). Data time series

adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke

waktu atau periode secara historis.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Instansi,

lembaga atau sumber lain yang masih berhubungan dan relevan dengan

penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara

kuantitatif regresi berganda.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu

analisis regresi berganda (multiple regresion analisys). Analisis data

dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan

bantuan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Independent)

terhadap variabel terikat (dependent). Menurut Sugiyono (2012 : 275),

analisis berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen

(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (naik turunnya nilai).


67

Menurut Gujarati, 1999 (dalam noor (2014:62), analisis regresi

berkenan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tidak bebas

pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan

(Eksplanatory Variables), dengan maksud menafsir dan atau meramalkan

nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi), variabel tak bebas,

dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Menurut Noor (2014),

analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara

kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan Nilai Y. Dengan

kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksikan nilai

variabel Y.

Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel

independen minimal dua . Jadi model regresi pada penelitian adalah :

Keterangan :

a : konstan

Y : Indeks pembangunan manusia (IPM)

X1 : Pertumbuhan ekonomi daerah

X2 : Belanja daerah (APBD)

X3 : Tingkat kemiskinan

e : standar error

Teknik analisis data regresi linear berganda dapat dilakukan dengan uji

prasyarat, dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.

Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+e


68

E. Uji Prasyarat

Dalam analisis regresi linear berganda perlu dilakukan uji prasyarat, untuk

mengetahui persamaan regresi yang diperoleh benar-benar dapat

digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi

sebuah data mengikuti atau mendeteksi distribusi normal, yakni

distribusi data bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah

data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data

tersebut tidak menceng kiri atau menceng kanan (Santoso 2002:34).

Uji normalitas juga digunakan untuk mendeteksi apakah dalam

sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi

normal (Santoso, 2010:210). Salah satu asumsi untuk menganalisis

statistika adalah residual yang terdistribusi normal. Penggunaan uji

normalitas bertujuan untuk melihat kenormalan distribusi residual

dalam model regresi. Pengujian normalitas yang umum digunakan

adalah uji kolmogrov smirnov.

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui data yang

digunakan tersebut normal atau tidak normal adalah : Apabila

perhitungan kolmogrov Smirnov lebih besar dari probabilitas (0,05),

maka data berdistribusi normal. Apa bila kolmogrov smirnov lebih

kecil dari probabilitas (0,05) maka data tidak berdistribusi normal.


69

2. Uji Linearitas

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel

dependen dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus)

dalam range variabel independen tertentu (Santoso, 2002:43). Uji

lineraitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai

hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan sebagai

prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear (Kasmadi dan

Sunariah :2013).

Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji F. Uji

F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti

hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil Uji F dapat

dilihat tabel Anova dalam kolom signifikansi. Jika menggunakan taraf

signifikansi 5% (0,05), nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel

terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat

pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas

terhadap variabel terikat.


70

F. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu

dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji

asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut :

1. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji, apakah dalam regresi

ditemukan korelasi antara variabel bebas yang kuat atau tinggi. Untuk

menguji adanya kolinearitas ganda digunakan uji VIF dan Tolerance

(Noor, 2014:63).

Kriteria untuk mengetahui apakah terjadi tidaknya

multikolinearitas adalah : jika VIF lebih besar dari 5, maka terjadi

multikolinearitas. Jika VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi

multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedasitas

Menurut Noor (2014:64), tujuan uji ini adalah untuk mengetahui

apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual

satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang memenuhi

persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari resudial satu

pengamatan kepengamatan yang lain tetap atau disebut

homokedastisitas. Penelitian ini akan di uji dengan menggunakan

metode korelasi spearmen. Untuk mendeteksi masalah heteroskedasitas

dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh spearmen.

Metode ini dapat digunakan untuk sampel besar maupun sampel kecil.


71

Menurut Singgah Santoso (2010) ada kriteria dalam uji korelasi dalam

spearman, yaitu :

a. Jika nilai sig < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.

b. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

korelasi yang signifikan antara variabel yang di hubungkan.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah

regresi linear ada korelasi pada periode saat ini dengan periode

sebelumnya. Prasyarat analisis autokorelasi artinya prasyarat ini

menginginkan model yang di inginkan secara tepat menggambarkan

rata-rata variabel terikat dalam setiap observasi (Noor ,2014 :63).

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung

autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson).

Prosedur uji yang dikembangkan oleh Durbin-Watson dapat dijelaskan

dengan model sederhana seperti:

𝑌1 = 𝛽𝜎 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝑒𝑡

Menurut Singgah Santoso (2001) ada kriteria apakah ada autokorelasi

atau tidaknya dari masing-masing variabel :


72

Tabel 3.1

Uji Statistik Durbin – Watson

𝑑 < 𝑑𝐿 Terdapat autokorelasi positif

𝑑 > 𝑑𝑢 Tidak autokorelasi +/-

𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑢 Daerah keraguan

𝑑 > 4 − 𝑑𝐿 Terdapat autokorelasi negatife

𝑑 < 4 − 𝑑𝑢 Tidak ada autokorelasi +/-

4 − 𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤ −𝑑𝑢 Daerah keraguan.

Gambar 3.1 statistika D-W(Durbin –watson)

Auto Korelasi

Positif

dL

Ragu-Ragu

Du

Tidak Ada

Autokorelasi

2 4-du

Ragu-Ragu

4-dL

Autokorelasi

Negatife

4


73

G. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang dibuat

berdasarkan teori-teori yang ada mengenai adanya hubungan antara

variabel independen dan dependen. Hipotesis yang dirumuskan adalah

Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Pengujian hipotesis

dalam penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji T, bertujuan untuk

menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (pertumbuhan ekonomi

daerah, belanja pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan) terhadap

variabel terikat Indeks pembangunan manusia (IPM) ).

1. Rumusan Hipotesis

a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi NTT terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2001 - 2016

Ho : pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM) pada periode 2001 - 2016

Ha : pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) periode 2001 - 2016

b) Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia

(IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016

Ho : belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di provinsi NTT perioide 2001 - 2016

Ha : belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 – 2016.


74

c) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016.

Ho : Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di provinsi NTT 2001 - 2016 .

Ha : tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001– 2016.

2. Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model (Uji F)

merupakan tahap awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi

layak atau tidak. Layak (andal) adalah model yang diestimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variebl bebas

terhadap varaibel terikat. Nama uji ini disebut Uji F karena mengikuti

distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Annova. Uji F

dilakukan dengan membandingkan antara F tabel dan F hitung, dengan

taraf signifikansi 5%.

Ho : tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja

daerah dan tingkat kemiskinan, terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016.

Ha : terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja

daerah dan tingkat kemiskinan, terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016 .


75

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F adalah

▪ Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

▪ Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3. Uji Koefisien Regresi (Uji T)

Uji T dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji

apakah parameter (koefisien regresi dan konstan) yang diduga untuk

mengestimasi persamaan/model regresi linear berganda sudah

merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini

adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas

dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi

dalam regresi linear meliputi intersep (konstan) dan slope (koefisen

dalam persamaan linear). Pada bagian ini, uji T difokuskan pada

parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi Uji T yang dimaksud

adalah Uji koefisien Regresi.

Ho : tidak ada pengaruh pertumbuahn ekonomi daerah, belanja daerah

dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

di provinsi NTT periode 2001 - 2016

Ha : terdapat pengaruh pertumbuahn ekonomi daerah, belanja daerah

dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

di provinsi NTT periode 2001-2016


76

Kriteria pengujian hipotesis dalam menggunakan Uji T adalah:

a. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel.:

▪ Jika t hitung > t tabel, maka Ho di terima dan Ha ditolak.

▪ Jika t hitung < t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

b. Dengan membandingkan angka probabilitas signifikansi.

▪ Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka, Ho

diterima dan Ha ditolak.

▪ Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho

ditolak dan Ha diterima.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat

digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara

dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase

variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan

regresi yang dihasilkan. (Algifari,2011:45). Koefisien determinasi

menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikat. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien

determinasi dapat diukur oleh R-Squard.


77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskripsi Data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagian dari upaya

pembangunan nasional melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih

baik. IPM adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki

manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan terpentingnya antara lain

umur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap

sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2016).

Dalam tujuh tahun terakhir IPM di Provinsi NTT terjadi kenaikan cukup

signifikan yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Kenaikan secara

signifikan yaitu tahun 2010 tingkat IPM 59,21 %, tahun 2011 tingkat IPM

60,24 %, tahun 2012 tingkat IPM 60,81 %, tahun 2013 tingkat IPM 61,68 %,

tahun 2014 tingkat IPM 62,26 %, tahun 2015 tingkat IPM 62,27 %, dan tahun

2016 tingkat IPM 63,13 %.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series

berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pusat Statsitik (BPS) Provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT). Untuk mendeskripsikan dan menguji data variabel

terikat digunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variabel

bebas digunakan data pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan

tingkat kemiskinan di Provinsi NTT periode 2001-2016. Berikut data

penelitiannya:


78

Tabel 4.1

Data Penelitian

Tahun

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Pertumbuhan

Ekonomi

Daerah (%)

Belanja

Pemerintah Daerah

(Miliar)

Tingkat

Kemiskinan

(%)

(Y) (X1) (X2) (X3)

2001 22,79 4,87 116.443.212,00 12,18

2002 21,20 3,96 170.694.543,00 11,09

2003 27,70 4,57 208.072.497,00 11,44

2004 38,59 4,77 214.274.550,00 11,16

2005 41,83 3,46 235.902.948,00 10,12

2006 47,36 5,08 238.131.107,00 13,14

2007 51,15 5,15 269.304.859,00 16,41

2008 53,60 4,84 290.897.546,00 16,18

2009 57,26 4,29 318.404.145,00 15,09

2010 59,21 5,23 319.304.144,00 13,57

2011 60,24 5,67 332.849.611,00 12,50

2012 60,81 4,46 370.291.244,00 12,21

2013 61,68 5,41 396.679.769,00 11,10

2014 62,26 5,05 430.692.536,00 11,68

2015 62,27 5,03 524.991.767,00 10,41

2016 63,13 5,18 575.624.703,00 9,17

Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2002-2017

Berikut ini akan dijelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang

digunakan dalam penelitian.


79

1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian dapat dilihat dari

data tingkat IPM Provinsi yang terdiri atas tiga indikator utama yaitu umur

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak, dalam periode

2001-2016.

Grafik 4.1 Tingkat IPM di Provinsi NTT Tahun 2001-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, data diolah 2018

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat IPM di Provinsi

NTT setiap tahunnya meningkat cukup signifikan dari tahun 2001-2016.

Tingkat IPM terendah terjadi pada tahun 2002 dengan angka IPM 21,70

dan tingkat IPM tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka IPM

63,13. Tingkat IPM yang terus meningkat setiap tahunnya

menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

22.7921.20

27.70

38.5941.83

47.3651.15

53.6057.2659.2160.2460.8161.6862.2662.2763.13

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tingkat IPM di Provinsi NTT Periode 2001-2016

Tingkat IPM


80

masyarakat NTT mengalami perubahan ke arah yang positif. Namun

angka ini masih dianggap rendah jika dibandingkan tingkat angka IPM

Provinsi lain di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

sebagai berikut.

Pertama, Faktor fasilitas pendidikan yang belum memadai. Hal ini

ditunjukkan dengan masih banyaknya sekolah mulai dari jenjang SD,

SMP, SMA yang ketersediaan fasilitasnya belum optimal. Menurut Dirjen

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di Provinsi

NTT tergolong tidak layak untuk mendukung kegiatan belajar dan

mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk

jenjang pendidikan dasar, sebesar 12% termasuk dalam kategori rusak

berat dan tidak layak, untuk sekolah menengah pertama sebesar 8% dan

untuk jenjang pendidikan menengah 7% belum memiliki sarana prasarana

yang cukup (Kompas.com).

Kedua, fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Rumah Sakit dan

Puskesmas jumlahnya sangat terbatas, dan terpusat di perkotaan sehingga

berimplikasi pada tingginya tingkat kematian. Menurut departemen

kesehatan NTT terdapat 128 Puskesmas rawat inap, 234 Puskesmas tidak

rawat inap, dan 41 Rumah Sakit. Tenaga medis terdapat 75 dokter

spesialis, 133 dokter gigi, 1 dokter spesialis gigi, dan 550 dokter umum

Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk NTT yang begitu

banyak yaitu 4.971.802 orang. Minimnya tenaga medis dan sarana yang


81

tersedia secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang negative

terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NTT (Departemen

kesehatan NTT).

Ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia masih kurang, yang

salah satu indikatornya dapat diketahui melalui banyaknya masyarakat

NTT yang menjadi TKI di luar negeri. Polda NTT mencatat sekitar 1.667

calon Tenaga Kerja Wanita asal NTT yang dikirim keluar negeri secara

ilegal dan menjadi korban Human Trafficking. Hingga tahun 2016 terdapat

37 warga NTT meninggal dunia ketika menjadi Tenaga Kerja Indonesia

yang bekerja di luar Negeri. Kemudian, dari hasil komparasi data yang

berbeda, menurut data Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), terdapat 44

korban meninggal asal NTT akibat tersangkut kasus perdagangan orang

(Polda NTT, 2016).

Berdasarkan kasus diatas dapat mengambarkan bahwa

pemberdayaan masyarakat di NTT masih sangat rendah dan kesadaran

pemerintah daerah dalam mengupayakan belum menunjukan solusi yang

tepat. Dengan itu pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat

besinergi khususnya dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk

menentukan arah hidup masyarakatnya. Keputusan dan kebijakan yang

dimaksud khususnya yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan

manusia seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan dan distribusi

pendapatan lebih merata setiap masyarakat tanpa membedakan golongan

tertentu.


82

Berikut data yang menggambar tingkat melek huruf, rata-rata lama

sekolah, dan angka harapan hidup yang menggambarkan indikator dan

dimensi IPM di Provinsi NTT dari tahun 2010 – 2016.

Tabel 4.2 Dimensi dan indikator IPM di NTT

Sumber: Badan Pusat statistik, NTT 2010 – 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui ingkat angka harapan

hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kehidupan layak

(kemampuan daya beli). Angka harapan hidup dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan yang artinya bahwa

angka harapan hidup di provinsi NTT setiap tahun semakin baik. Tentu

hal ini terjadi karena kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sudah cukup

bagus, serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap angka

harapan hidup yang merupakan representasi dari bidang kesehatan.

Angka melek huruf merupakan jumlah penduduk lebih dari 15

tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Dari tabel 2.1 diatas

Tahun Angka

Harapan

Hidup

(25-85 thn)

Angka Melek

Huruf

(0-100%)

Rata-Rata

Lama

Sekolah

(umur

0-15 tahun)

Kehidupan

Layak

(Rp 300.000 –

737,720)

2010 > 42 tahun 87,03 % 9,5 tahun Rp 6.615,00

2011 > 40 tahun 87.16 % 10,5 tahun Rp 6.678,00

2012 > 45 tahun 87,65 % 10,5 tahun Rp 6.785,00

2013 > 47 tahun 87,73 % 11,5 tahun Rp 6.899,00

2014 > 51 tahun 88,27 % 12 tahun Rp 6.934,00

2015 > 56 tahun 88,45 % 13.3 tahun Rp 7.003,00

2016 > 60 tahun 89,15 % 13,5 tahun Rp 7.122,00


83

dapat diketahui bahwa angka melek huruf setiap tahunnya mengalami

perubahan yang cukup signifikan. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun

2016 tingkat melek huruf rata-rata diatas 80%, yang artinya bahwa

masyarakat di provinsi NTT didominasi dengan penduduk dapat

membaca dan menulis. Penduduk yang dapat membaca dan menulis di

hitung dari umur 15 tahun keatas. Pemerintah daerah harus bersinergi

dengan masysrakat setempat sebagai subjek dan objek pembangunan

untuk terus meningkatkan perhatian khusus disektor pendidikan dengan

melaksanakan amanat dari undang-undang 20 tahun 2003 yang

mengatakan bahwa 20% APBD dialokasikan untuk kepentingan sektor

pendidikan sebagai sektor vital dalam upaya pembangunan manusia

sebagai modal dasar pembangunan dalam suatu daerah.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang ditempuh

oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan baik pendidikan formal

maupun pendidikan non formal. Dari data 4.2 diatas dapat diketahui

bahwa rata-rata lama sekolah setiap tahun meningkat cukup signifikan

yang artinya semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan

setriap tahunnya. Kesadaran pentingnya pendidikan salah satu yang

diharapkan oleh setiap daerah sebagai upaya untuk memberantas

kebodohan sebagai sumber berbagai masalah sosial dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara seperti kemiskinan dan pengangguran.

Pendidikan menjadi salah satu alternatif mengupayakan pemberdayaan

manusia yang berkualitas dan bermutu dalam kehidupan berbangsa dan


84

bernegara. Dengan itu pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan

dan sekaligus eksikutor kebijakan dapat memfasilitas segala bentuk

keperluan dalam pendidikan serta menjaga mutu lembaga pendidikan dan

menetapkan standar yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kehidupan layak merupakan kemampuan individu masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan hidup khsusunya kebutuhan yang sudah

ditentukan oleh PBB dan BPS Nasional. Terdapat 27 kebutuhan yang

harus dipenuhi sebgai dasar kebutuhan masyarakat untuk

mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk mengukur

kemampuan daya beli dapat diketahui melalui jumlah pengeluaran

perkapita dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam Rupiah.

Berdasarkan data 4.2 diatas dapat diketahui rata-rata pengeluaran

perkapita dalam periode tertentu yaitu dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2016. Rata- rata pengeluaran perkapita 600.000 dalam satu belan

dalam memenuhi segala bebutuhan baik yang sifat substansial maupun

kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti 27 barang dan jasa yang

ditentukan oleh BPS dan PBB. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan harga- harga

kebutuhan pokok dengan menentukan harga maksimun dan minimun

terhadap barang dan jasa sehingga baik konsumen dan produsen tetap

terjaga dan terlindungi. Kemampuan daya beli juga dapat memberikan

gambaran mengenai kemampuan masyarakat NTT untuk memperoleh

pendapatan dengan jumlah tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan


85

dan keinginan. Tentu hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk

sebagai tujuan dari pembangunan.

2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang

menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya dalam

bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan output

dalam jangka panjang yang dapat diukur dengan PDB untuk tingkat

Nasional, dan pada tingkat provinsi diukur dengan PDRB. Dalam penelitian

ini, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB dalam kurun waktu

enam belas tahun (2001-2016) yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

Berikut Grafik yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di

NTT, berdasarkan pada PDRB provinsi:

Grafik 4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTT

Tahun 2001-2016


4.87

3.964.57 4.77

3.46

5.08 5.154.84

4.29

5.235.67

4.46

5.415.05 5.03 5.18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi NTT

Periode 2001-2016

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (satuan…


86

Berdasarkan Grafik 4.2, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi

NTT tahun 2001-2016 sifatnya fluktuatif atau tidak stabil. Tingkat

pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2005 dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 3,46%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi

terjadi pada tahun 2011 yakni mencapai angka 5,67%. Naik turunnya

pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja birokrasi

pemerintah daerah NTT serta partisipasi masyarakat dalam melakukan

kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

Ekonomi di Provinsi NTT di dominasi oleh sektor pertanian, sektor

perikanan, dan sektor kehutanan mencapai 28.93% dan untuk pengeluaran

di dominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 73,93% (BPS NTT,

2016).

3. Deskripsi Belanja Pemerintah Daerah

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana

kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja

(pengeluaran) pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

dalam mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, yang

dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama

dengan fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Namun dalam APBD ruang

lingkupnya berbeda. APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas

pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan pada kepala daerah

atau gubernur dan bupati/walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi


87

daerah yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD

(Ismawanto, 2009: 27).

Tinggi atau rendahnya belanja daerah harus dapat mendorong dan

memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan.

pemberdayaan terhadap sumber daya yang ada dapat mendorong tingkat

APBD suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Grafik 4.3 Belanja Daerah di Provinsi NTT

Tahun 2001-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, NTT data dioleh 2018

Berdasarkan grafik IV.3 di atas, dapat diketahui bahwa belanja

daerah di Provinsi NTT setiap tahunnya meningkat secara signifikan dari

tahun 2001-2016. Pengeluaran pemerintah (Belanja Daerah) tertinggi

terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp

575.624.703,00.

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

MIL

YA

RA

N

Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi NTT

Periode 2001-2016

Belanja Daerah (Realisasi…


88

Besarnya pengeluaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh

gencarnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini terjadi sebagai

realisasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada

daerah untuk membangun dan memberdayakan sumber daya yang ada

sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengeluaran pemerintah

terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar RP 116.442.212,00. Rendah

pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh sumber pendapatan

(mengandalkan sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor perikanan)

dan belanja daerah yang masih terbatas, serta terjadi krisis perekonomian

pada tahun 1998 dan 1999 akan berdampak pada lesunya perekonomian

domestik.

4. Deskripsi Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presentase

jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun

2001-2016. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang masih belum

teratasi sampai saat ini. di Provinsi NTT kemiskinan menjadi salah satu

sorotan utama terhadap performa pemerintah daerah. Berikut grafik tingkat

kemiskinan di NTT dengan menggunakan presentase.


89

Grafik 4.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT

Tahun 2001-2016


Berdasarkan Grafik 4.4 di atas dapat diketahui bahwa tingkat

kemiskinan di Provinsi NTT sifatnya fluktuatif dalam arti bahwa tingkat

kemiskinan yang terjadi kadang naik dan kadang juga menurun. Tingkat

kemiskinan yang tinggi terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat kemiskinan

16,18%. Hal ini dipengaruhi karena jumlah penduduk di Provinsi NTT

setiap tahunnya meningkat serta tidak diimbangi pembangunan yang merata

atau distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga berimplikasi pada

banyak masyarakat yang miskin. Tingkat kemiskinan yang rendah terjadi

pada tahun 2016 dengan tingkat kemiskinan 9,17%. Rendahnya tingkat

kemiskinan mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah untuk

mengurangi kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

Rendahnya tingkat kemiskinan mengindikasikan keseriusan pemerintah

12.1811.0911.4411.16

10.12

13.14

16.4116.1815.09

13.5712.5012.21

11.1011.6810.41

9.17

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT

Periode 2001-2016Tingkat Kemiskinan (Satuan

%)


90

untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya

manusia yang lebih baik.

B. Analisis Data

1) Pengujian Prasyarat Regresi

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan

pengujian prasyarat regresi. Hal ini penting dilakukan karena untuk

mengetahui rumus “Regresi Linear Berganda” maka data-data yang

diperlukan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan

sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual

terdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan data berdistribusi

normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada output

(SPSS 23) di bawah ini:

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 16

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 5,80438995

Most Extreme

Differences

Absolute ,166

Positive ,166

Negative -,137

Test Statistic ,166

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.


91

Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel 4.3, dapat dilihat

bahwa nilai Asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,200. Nilai Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,200 ini lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa data Indeks pembangunan manusia

(IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat

kemiskinan berdistribusi normal.

b) Uji Linearitas

Uji lineraitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel

bebas dan terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Hasil

pengujian linearitas dapat dilihat pada output SPSS 23.0 di bawah ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Linearitas

ANOVAa

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b

Residual 505,364 12 42,114

Total 3249,256 15

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,

Belanja_Daerah

Berdasarkan output tabel 4.4, diperoleh F hitung sebesar 21,718

dengan probabilitas sebesar 0,000. Setelah diketahui F hitung tersebut

kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf

signifikansi 0,05 sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,41. jadi F hitung

sebesar (21,718) > F tabel (3,41) dengan itu dapat di simpulkan bahwa


92

variabel pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat

kemiskinan memiliki hubungan yang linear dengan variabel indeks


Nilai prob F hitung (signifikansi) pada tabel di atas 0,000 lebih

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (persen) sehingga dapat di

simpulkan bahwa model regresi linear yang di estimasi layak

digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah, belanja

daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembanguanan

manusia di Provinsi NTT periode 2001-2016.

2) Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mendeteksi dan mengetahui ada tidaknya pelanggaran

dan penyimpangan dalam pengujian “Regresi Linear Berganda”

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara

variabel bebas (independent). Hasil uji multikolinearitas dapat

dilihat output SPSS 23.0 berikut ini

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 Pertumbuhan_ekonomi ,750 1,334

Belanja_Daerah ,704 1,420

Tingkat_Kemiskinan ,823 1,216


93

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk data variabel bebas

sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1)

Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics

diperoleh VIF (Variance Iflations Factor) 1,334, berarti VIF

1,334 < 5. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa variabel

pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel bebas tidak

mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau

dengan kata lain variabel pertumbuhan ekonomi daerah tidak

terjadi multikolinearitas.

2) Belanja Daerah (X1)




belanja daerah sebagai variabel bebas tidak mempunyai

hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata

lain variabel belanja daerah tidak terjadi multikolinearitas.

3) Tingkat Kemiskinan (X1)




tingkat kemiskinan sebagai variabel bebas tidak mempunyai


94

hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata

lain variabel tingkat kemiskinan tidak terjadi multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas adalah bertujuan untuk mengetahui

apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi

persyaratan adalah ketika terdapat kesamaan varians dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut

homokedasitas. Dalam penelitian ini di uji dengan metode Korelasi

spearman.

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedasitas

Correlations


Spearman's rho Pertumbuhan_ekonom

i

Correlation

Coefficient ,182

Sig. (2-tailed) ,499

N 16

Belanja_Daerah Correlation

Coefficient ,203


N 16

Tingkat_Kemiskinan Correlation

Coefficient ,168


N 16

Unstandardized

Residual

Correlation

Coefficient 1,000

Sig. (2-tailed) .

N 16


95

Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk data variabel bebas

sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1)

Berdasarkan output tabel 4.6 menunjukkan variabel

pertumbuhan ekonomi (X1) dengan nilai probabilitas (Sig)

0,499.Dengan demikian dapat membandingkan probabilitas

nilai sig 0,499 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel

pertumbuhan ekonomi dengan Indeks pembangunan

manusia tidak terjadi heteroskedasitas.

2) Belanja Daerah (X2)


belanja daerah (X2) dengan nilai probabilitas (Sig) 0,451.

Dengan demikian dapat membandingkan probabilitas nilai

sig 0,451 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel belanja

daerah dengan Indeks pembangunan manusia tidak terjadi

heteroskedasitas.

3) Tingkat Kemiskinan (X1)


tingkat kemiskinan (X3) dengan nilai probabilitas (Sig)

0,535. Dengan demikian dapat membandingkan

probabilitas nilai sig 0,535 > 0,05. Hal ini menunjukan

variabel tingkat kemiskinan dengan Indeks pembangunan

manusia tidak terjadi heteroskedasitas.


96

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan

yang lain pada model regresi.

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 ,919a ,844 ,806 6,48951 2,718

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,

Belanja_Daerah

b. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui Durbin-Watson (Dw)

hitung 0,718. Setelah diketahui selanjutnya Dw hitung

dibandingkan nilai dL dan Du ( dL = 4-1 = 3 dan du = 4-1=3)

dengan menggunakan menggunakan tingkat signifikansi (error)

5% (α = 0,05). Dengan n = 16, K= 4. Jadi nilai Dw 2,718 > Du

1,7277. Karena nilai Dw lebih besar dari Du yang artinya bahwa

tidak terjadi Autokorelasi positif maupun negatif.


97

3) Uji Kelayakan Model

a) Uji Keandalan Model

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. selain itu, juga

digunakan untuk mengetahui ketepatan model regresi yang dipilih.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu

dengan membandingkan F tabel dengan F htitung . Sehingga dapat

dilakukan Uji signifikansi dengan Hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi daerah,

belanja daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-

2016.

Ha : Terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja

daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-2016.

Kriteria Pengujian hipotesis dengan Uji F sebagai berikut:

Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah,

Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks

pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-

2016 menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%).


98

▪ Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima,

artinya semua variabel bebas berpengharuh terhadap variabel

terikat.

▪ Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha di tolak,

artinya semua varaibel bebas tidak berpengaruh terhadap

variabel terikat.

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b

Residual 505,364 12 42,114

Total

3249,256 15


b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,

Belanja_Daerah

Bersarkan output tabel 4.8, diperoleh F hitung sebesar

21,718 dengan Probabilitas sebesar 0,000. Hasil F hitung

dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf

signifikansi 0,05 sehingga diperoleh F tabel 3,41. Jadi F hitung

21,718 > F tabel 3,41, maka Ho di tolak dan Ha diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi

daerah, Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan berpengaruh


99

terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT

periode 2001-2016.

b) Uji Regresi Berganda

Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen (bebas) secara individual

menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Hipotesis yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja

daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.

Ho : Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah,

Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.

Kriteria Pengujian Hipotesis:

▪ Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05; maka Ho ditolak

dan Ha diterima.

▪ Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05; maka Ho diterima

dan Ha di tolak.

Ha : Variabel independen berpengaruh berpengaruh terhadap

dependen.

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen.

Model Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


100

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan :

a : konstan

Y : Indeks pembangunan manusia (IPM)

X1 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

X2 : Belanja Daerah

X3 : Tingkat Kemiskinan

e : eror term

Hasil Uji regresi linear berganda ditunjukan pada tabel IV.10 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -25,449 16,461 -1,546 ,148

Pertumbuhan_ekonomi 18,50 3,454 ,070 ,536 ,602

Belanja_Daerah 10,84E-

7 ,000 ,916 6,753 ,000

Tingkat_Kemiskinan -2,595 ,884 -,369 2,936 ,012


Hasil regresi berganda di atas dapat dibuat persamaan sebagai

berikut:

*Signifikansi di α = 5%

Y = - 25,449 + 18,50 X1 + 0,000001084 X2* – 2,595 X3* + e


101

Berikut Hasil interprestasi berdaarkan persamaan hasil Uji regresi

linear berganda:

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel IV.10

dapat diketahui bahwa koefisien beta untuk konstanta sebesar -

25,449 dengan probabilitas 0,148, artinya tidak ada pengaruh

signifikan variabel-variabel diluar model penelitian terhadap indeks


Koefisien beta untuk pertumbuhan ekonomi daerah sebesar

18,50 dengan probabilitas 0,602. Hal itu mengandung arti bahwa

pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat

indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT periode 2001-2016.

Koefisien beta untuk belanja daerah sebesar 10,84E-7 atau

(0,000001084) dengan probabilitas 0,000. Hal itu mengandung arti

bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT Periode 2001-2016.

Koefisien beta 10,84E-7 atau (0,000001084) bermakna bahwa jika

belanja daerah di tingkat satu satuan maka, tingkat Indeks

pembangunan manusia meningkat sebesar 10,84E-7 (0,000001084).

Koefisien beta untuk tingkat kemiskinan sebesar -2,595

dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal itu mengandung arti bahwa

variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT periode

2001-2016. Koefisien beta sebesar -2,595 mengandung arti bahwa


102

jika tingkat kemiskinan menurun satu satuan maka indeks

pembangunan manusia akan meningkat sebesar 2,595.

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel

dependen. Nilai koefisiensi determinasi dapat di ukur dengan R

square sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

1 ,919a ,844 ,806 6,48951

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,

Belanja_Daerah


Berdasarkan hasil Uji koefisien determinasi dengan

menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar

0,844. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah,

belanja daerah dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama memiliki

pengaruh sebesar 84,4% (persen) terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 sedangkan 15,6%

(persen) dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel yang tidak

ada dalam penelitian ini.


103

C. Pembahasan

1) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM).

Hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh

pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks pembangunan

manusia(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 tidak berpengaruh

positif dan signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial diperoleh

nilai signifikansi sebesar 0,602 yang berarti lebih besar dari 0,05

(0,602 > 0,05). Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang

berarti pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi

NTT periode 2001-2016. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan

hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti yang menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi tidak pengaruh terhadap IPM sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu faktornya adalah sektor

ekonomi yang belum secara maksimal diberdayakan oleh pemerintah

daerah seperti sektor pertaniam, peternakan, dan pariwisata. Dengan

itu pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat belum memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi

NTT periode 2001-2016. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas


104

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat

pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami

pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor

produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi

adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

berdasarkan harga konstan (Chalid dan Yusuf, 2014).

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan

meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM disuatu

daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi

pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk

pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap

tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya

pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka

secara relative semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin

besarlah harapan untuk tidak menganggur sehingga akan mendorong

pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong meningkatnya

indeks pembangunan manusia (Putong, 2009).

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar

terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja

rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan

sekolah (UNDP, 1996: Ramirez dkk, 1998 dalam Ranis, 2006).

Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan


105

sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator

pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi

pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauhmana peran perempuan

dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat

dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran

rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi

turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi

cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan

pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis

(2006), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung

terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan

pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi

belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan

pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin.

Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk,

distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah

tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan

pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau

terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga

mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi

pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang

mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak


106

ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung

banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1996). Dengan

demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan

menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih

baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong

mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar

dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota

keluarga.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output suatu

perekonomian. jika output tumbuh lebih cepat dari pada jumlah

penduduk, output per kapita meningkat dan standar hidup menjadi

lebih baik. ketika perekonomian tumbuh, perekonomian memproduksi

lebih banyak dari pada yang inginkan oleh masyarakat. Masyarakat

pedesaan dan agraris pun berubah menjadi masyarakat industri

modern akibat dari prtumbuhan ekonomi daerah yang meningkat

output perkapita. Artinya, melalui pertumbuhan ekonomi standar hidup

masyarakat akan lebih baik dari sebelumnya dan membawa perubahan

yang standar bagi kehidupan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Trifani, Fathorrazi dan Wibisono pada tahun 2015. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini

berarti tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan


107

meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil uji t parsial bahwa Nilai t hitung pertumbuhan

ekonomi sebesar 1.558541 dengan tingkat probabilitas 0.1535 maka,

probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 5%),

yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan

Manusia di Jawa Timur priode 2001-2016.

Temuan dalam penelitian menenjukan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak selamanya berpengaruh terhadap IPM. Hal ini

tergantung pada aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan

pemerintah sebagai pembuat regulasi. Pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh dipengaruh oleh banyaknya masyarakat yang tidak

berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal

ini berakibat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh semua

golongan dalam masysarakat tetapi hanya menguntungkan orang atau

pihak yang berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, tidak ditemukan

pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Denni Sulistio Mirza pada tahun 2012 tentang Pengaruh

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks

pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Hasil

penelitian menunjukan bahwa perumbuhan ekonomi berpengaruh


108

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di jawa

tengah pada periode 2006-2009. Hal ini di tunjukan variabel

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan

elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan

Manusia yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,153. Berpengaruh

pertumbuhan ekonomi terhadap IPM ditentukan regulasi yang dibuat

oleh pemerintah daerah seperti memberikan kebebasan kepada semua

masyarakat untuk berkontribusi terhdap peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah.

Penelitian lain yang tidak sejalan dengan hasil peneltian ini

adalah hasil peneltian yang dilakukan oleh Maulana, Ari Bowo pada

tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM). Hal ini terjadi karena sebagian besar

atau masyarakat berdominasi dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi

daerah. Serta distribusi pendapatan cukup merata sehingga semua

masyarakat merasakan dampak positif dari peningkatan pertumbuhan

ekonomi.


109

2) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis yang kedua tentang pengaruh belanja

daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT

periode 2001-2016 menunjukan Bahwa pengaruh positif dan

signifikan. Pada kolom signifikansi menunjukan bahwa belanja daerah

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05

(0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. selain itu memiliki

nilai koefisiensi beta sebesar 0,916, yang artinya jika Belanja daerah

meningkat satu satuan, maka tingkat Indeks pembangunan manusia

juga akan naik sebesar 0,916. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hasil regresi mendukung hipotesis yang ada yaitu belanja

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks


Tingginya pengeluaran pemerintah daerah secara spesifik

menyatakan bahwa bila belanja daerah naik maka secara rata-rata akan

menaikan semua komponen indeks pembangunan manusia yaitu

indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup

layak akan ada peningkatan relatif yang akhirnya meningkatkan nilai

IPM secara umum. Besar belanja daerah sangat menentukan

keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Pengeluaran belanja

daerah yang tinggi dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik

serta tersedianya akses kepada masyarakat dalam segala bidang


110

kehidupan termasuk komponen-komponen dalam indeks pembangunan

manusia seperti pendidikan, harapan hidup dan standar hidup layak.

Belanja daerah mempunyai fungsi untuk membelanjakan segala bentuk

keperluan kolektif dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan belanja daerah dapat tersedianya fasilitas pendidikan yang

memadai sehingga semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan

yang layak dan menjadi pribadi yang cerdas, belanja daerah juga dapat

menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sehingga

mendapatkan pelayanan medis dan mengurangi angka kematian pada

suatu wilayah, belanja daerah dapat menyediakan berbagai akses bagi

masyarakat dengan menyediakan fasilitas seperti infrastruktur dan

masyarakat dengan mudah memperoleh infromasi terkait dengan

lowongan kerja dan semua hal-hal yang dapat meningkatkan standar

hidup dan berimplikasi pada tingginya daya beli masyarakat melalui

pendapatan yang diterima. Tingginya pendapatan masyarakat dapat

mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya beli sehingga semua

kebutuhan akan terpenuhi karena masyarakat mempunyai kemampuan

daya beli terhadap berbagai kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan

dalam kehidupan setiap harinya.

Besarnya belanja daerah secara langsung atau tidak langsung

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat indeks pembangunan

manusia. Belanja daerah di Provinsi NTT berdasarkan hasil penelitian

menunjukan bahwa tinggi atau rendahnya realisasi belanja daerah oleh


111

pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan seperti otonomi daerah

tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya

angka IPM. Belanja daerah di Provinsi NTT setiap tahunnya rata-rata

meningkat ini menunjukan, tingginya belanja daerah untuk anggaran

publik sebagai upaya meningkatkan pembangunan pemberdayaan

sumber daya manusia yang diukur dengan angka indeks pembangunan

manusia dalam satu periode berjalan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja,

standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU

32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Belanja daerah

dimaksudkan yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap,

belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja lain yang

berhubungan dengan pelayanan publik.


112

Menurut Sukirno (2002:151) jumlah pengeluaran pemerintah

dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya

adalah jumlah penerimaan daerah, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi

jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan

pertimbangan politik dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat

dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu :

• Aparatur daerah yaitu pengeluaran pemerintah untuk

pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari

meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi

(subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang

pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin

memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran

mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi

dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang

tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahapan pembangunan.

• Pelayanan publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah

modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana

fisik dan non fisik. Di bedakan atas pengeluaran pembangunan

yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang

ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan

sehingga anggaran selalu disesuaikan dengan dana yang di


113

mobilisasikan. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang

sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Pratowo tahun 2010. Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan peningkatan

belanja daerah adalah sebesar 0,032. Apabila belanja daerah naik 1

persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan

naik sekitar 0,032 persen. Belanja daerah berpengaruh terhadap IPM

sangat tergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat

mengalokasikan APBD terhdap berbagai sektor seperti sektor

pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi sebagai upaya

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini

ditemukan terdapat pengaruh belaanja daerah terhadap IPM yang

artinya pemerintah daerah sejauh ini dapat menentukan prioritas dan

mengalokasikan APBD dengan baik dan sudah menunjukan

keberhasilan karena berpengaruh terhadap IPM.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil peneltian yang

dilakukan oleh Muliza, Zulham, Seftarita pada tahun 2017. Hasil

penelitian ini belum menemukan pengaruh belanja daerah untuk

sektor pendidikan dan belanja daerah untuk sektor kesehatan terhadap

indeks pembangunan manusia. Hal ini di pengaruhi karena masih

terjadi disparitas anggaran terhadap berbagai sektor prioritas yang


114

ditetapkan oleh pemerintah daerah aceh. Pengalokasian belanja

daerah belum menunjukan pengaruh terhadap IPM. Hal ini terjadi

karena pemerintah daerah belum dapat menentukan pengalokasian

terhadap berbagai sektor khsusunya sektor kesehatan dan sektor

pendidikan maupun sektor ekonomi. Oleh karena itu dalam penelitian

ini belum ditemukan pengaruh belanja daerah untuk bidang kesehatan

dan bidang pendidikan terhdap IPM daerah di provinsi aceh.

3) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga tentang pengaruh tingkat

kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di

Provinsi NTT periode 2001-2016 menunjukan bahwa ada

berpengaruh negatif dan signifikan. Pada Kolom signifikansi

menunjukan bahwa tingkat kemiskinan memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05), maka Ho ditolak

dan Ha diterima. Selain itu juga, memiliki koefisiensi beta sebesar -

0,369, yang artinya jika tingkat kemiskinan menurun satu satuan,

maka Indeks pembangunan manusia(IPM) akan naik sebesar 0,369.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM) periode 2001-2016.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bersifat kompleks

dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang


115

secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana

seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, dalam hal sandang,pangan dan papan. Meningkatnya jumlah

penduduk miskin dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas hidup

masyarakat dan berdampak pada kesejateraan masyarakat yang kurang

baik.

Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan

kemiskinan sebagai “...suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan,

suatu keadaan minus (deprivation)”, bila dimasukkan dalam konteks

tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta,

kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”. Kemudian

oleh Amartya Sen dalam Suradi (2007) mengungkapkan bahwa

terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka

menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan

ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam

mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak.

Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari

kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak

dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit

skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara

dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolute yang sama

digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis

kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan


116

antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana

menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam

menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya

ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US $ 1

perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk

dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US $ 2 perkapita per

hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas

tersebut. US dollar yang digunakan adalah US $ PPP (Purchasing

Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas

ini adalah garis kemiskinan absolut (BPS NTT, 2008).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut

dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber

daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup di

bawah pendapatan rill minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah

kemiskinan Internasional. (Todaro dan Smith, 2006).

Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak

mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya

lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata

sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga

investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu,

lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan

sumberdaya alam, di mana perkembangan sumberdaya alam itu

tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat


117

kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk

memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang

terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah

sumberdaya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai

atau salah guna (Todaro dan Smith,2006).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Dewi pada tahun 2017 tentang pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan

ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di

Provinsi Riau. dari persamaan diketahui variabel kemiskinan

menunjukkan koefisien sebesar - 0,079 artinya jika terjadi kenaikan

kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0,079%

artinya setiap peningkatan Kemiskinan akan menurunkan prosentase

IPM di Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat

berpengaruh besar terhadap tingkat IPM. Kemampuan pemerintah

daerah untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan

seperti menyediakan lapangan kerja, mendorong masyarakat untuk

berwirausaha, dan menyediakan sarana kemudahan kredit sebagai

modal dalam membuka usaha masyarakat. Dalam penelitian ini

ditemukan bahwa tinggi atau rendah jumlah penduduk miskin dalam di

provinsi Riau dapat mempengaruhi tingkat IPM daerah.

Hasil penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh (Mirza;2012) Hasil peneltian ini


118

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap

indeks pembangunan manusia (IPM). variabel kemiskinan

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,208 terhadap Indeks

Pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa apabila rasio kemiskinan

mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Rendah tingkat

kemiskinan suatu daerah berdampak pada tingginya angka indeks

pembangunan manusia yang diperoleh atau sebaliknya tingginya angka

kemiskinan akan memberikan dampak yang buruk terhadap indeks

pembangunan manusia, karena banyaknya masyarakat tidak mampu

memenuhi berbagai kebutuhan yang merupakan komponen indeks

pembangunan manusia seperti pendidik, kesehatan dan daya beli yang

sangat minim dan masyarakat tidak sejahtera.

4) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah,

Tingkat Kemiskinan terhadap IPM

Berdasarakan analisis di atas, akan di uraikan beberapa faktor

yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi

NTT periode 2001-2016. Pengaruh yang di timbulkan bisa positif atau

negatif yaitu apakah pengaruh dari tingkat pertumbuhan ekonomi

daerah, belanja daereah, tingkat kemiskinan tersebut dapat

meningkatkan atau tidak memberikan pengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas

dapat diketahui bahwa 84,4% angka IPM di Provinsi NTT dapat


119

dijelaskan atau dipengaruhi secara bersama-sama (serentak) oleh

tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat

kemiskinan. Namun, tingkat angka IPM tidak hanya dipengaruhi oleh

tiga variabel tersebut, tetapi sebesar 15,6% tingkat angka IPM

dipengaruhi oleh variabel lain.

Variabel pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tidak ikut secara

signifikan mempengaruhi IPM di provinsi NTT periode 2001-2016.

Artinya bahwa Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya meningkat

secara signifikan tidak meningkatkan IPM. Varibael kedua belanja

daerah ikut berpengruh terhadap IPM. Semakin besar pengeluaran

yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai segala

keperluan kolektif atau infrastruktur yang dapat di nikmati oleh

masyarakat setempat secara signifikan dapat meningkatkan angka

IPM. Varibel Ketiga tingkat kemiskinan ikut berpengaruh terhadap

angka IPM. Semakin berkurangnya penduduk miskin, secara

signifikan meningkatkan angka IPM.


120

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap indeks


2. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan


3. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan


4. Pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan

berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

sebesar 84,4% sedangkan 15,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Tingkat Indeks Pembangunan manusia di Provinsi NTT setiap

tahun meningkat secara signifikan namun tingkat IPM tersebut masih

tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat IPM di Provinsi lain di

Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah provinsi NTT sebagai

pembuat kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan dapat membuat

keputusan yang tepat serta meningkat upaya akan pembangunan manusia

sebagai modal untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh


121

daerah sehingga pembangunan manusia tidak tertinggal dengan provinsi

lain yang ada di Indonesia. Berikut temuan penelitian serta hal-hal yang

dilakukan dalam pembangunan manusia.

1. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

daerah belum berpengaruh terhadap indeks pembanguna manusia

(IPM) di Provinsi NTT, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan

ekonomi daerah yang setiap tahunnya rata-rata meningkat tidak

membawakan dampak terhadap pembangunan indeks pembangunan

manusia. walaupun dalam penelitian ini belum menemukan pengaruh

antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan tingkat IPM, namun

pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas dalam mengukur

keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi

yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam

meningkatkan kegiatan ekonomi yang diukur melalui tingkat output

yang dihasil selama satu periode. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

berarti meningkatnya pendapatan perkapita setiap masyarakat yang

akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat serta

terpenuhinya segala kebutuhan seperti kesempatan pendidikan untuk

mengurangi buta huruf, jaminan kesehatan terhadap anggota keluarga

serta mengurangi angka kematian dan Kehidupan yang layak sebagai

mana mestinya seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar

1945 yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Oleh kerena itu pemerintah daerah tetap meningkatkan


122

kegiatan ekonomi daerah dengan menyediakan fasilitas umum kepada

masyarakat untuk bisa memperlancarkan segala aspek kegiatan

ekonomi sehingga berdampak pada tingkat petumbuhan ekonomi yang

tinggi serta memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan

memberikan dapak yang positif juga terhadap indeks pembanguna

manusia.

2. Dalam penelitian ini juga ditemukan pengaruh positif belanja daerah

terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), hal ini mengindikasikan

bahwa tinggi atau rendahnya belanja daerah yang di anggarkan oleh

pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD memberikan dampak

yang positif terhadap tingkat IPM di Provinsi NTT. Pemerintah daerah

harus menetapkan prioritas dalam penggunaan anggran belanja daerah

sehingga tepat sasaran. Belanja daerah untuk pendidikan melalui

penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai sangatlah penting

sebagai upaya mengurangi atau memberantas buta huruf. Belanja

daerah untuk bidang kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan

seperti rumah sakit, tenaga medis yang profesional, puskesmas dan

sebagainya sebagai upaya untuk mengurangi angka kematian. Belanja

daerah melalui penyediaan fasilitas umum seperti infrastruktur

sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi serta mempermudah akses

antara daerah.

3. Dalam penelitian ini juga ditemukan pengaruh positif tingkat

kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini


123

mengindikasikan bahwa tinggi atau rendah kemiskinan di Provinsi

NTT memberikan dampak yang positif terhadap indeks pembangunan

manusia. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia

pemerintah daerah harus menekan angka tingkat kemiskinan yang

tinggi dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik yang

dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat seperti pendidikan,

kesehatan dan sebagainya. Menyediakan lapangan pekerjaan yang

lebih banyak, serta tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam arti

pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilki

oleh daerah untuk jadikan aset daerah dalam pembangunan melalui

otonomi daerah yang sudah lama di terapkan di Indonesia. Jika tingkat

kemiskinan dapat dikendalikan melalui kebijakan-kebijakan yang

dirancangkan oleh pemerintah daerah, tentu akan berdampak pada

meningkatnya angka indeks pembangunan manusia. Tingkat IPM yang

tinggi sebagai salah satu bentuk pencapaiaan pembangunan daerah.

4. Pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan

berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar

84,4% sedangkan 15,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan di

tambahkan variabel-variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini

dengan tujuan dapat menemukan solusi terkait dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi

NTT. Masih banyak variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian


124

ini, sangat diharapan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel

yang lebih banyak seperti variabel Belanja daerah untuk pendidikan

seperti yang tertuang dalam undang-undang No 20 tahun 2003 yang

mengatakan bahwa pengalokasian untuk dana pendidikan minimal

20% dari APBN dan APBD. Salah satu Faktor penting dalam

komponen indeks pembangunan manusia adalah faktor pendidikan

yang diukur melalui angka melek huruf.

C. Keterbatasan

1. Ketersediaan data penelitian masih terbatas yaitu peneliti hanya dapat

memperoleh data dari tahun 2001-2016. Data penelitian untuk tahun

2017 dan 2018 belum ada pada publikasi BPS NTT. Oleh karena itu

peneliti gunakan data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat

Kemiskinan dari tahun 2001 hingga 2016 Sebagai data penelitian.

2. Sumber literatur sangat tergantung pada buku yang disediakan oleh

BPS Pusat maupun daerah. Buku yang disediakan kebanyakan

berbentuk PDF dari pada dalam bentuk buku cetak.


125

Daftar Pustaka

Algifari .2011. Analisis regresi: teori, kasus, dan solusi. Edisi ke dua.

Yogyakarta. BPFE

Ananta, A. 1989. Masalah dan Prospek Ekonomi Indonesia 1986/1987

dalam (ED) Moh. Arsyad Anwar. UI Press. Jakarta

Ali, Muhamad . 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks

pembangunan manusia dan belanja langsung terhadap

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi jambi. Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian :suatu pendekatan

praktik. Jakarta : Rineka Cipta

Arsyad, Lincolin . 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM

YKPN

Badan pusat statistik (BPS),2012. Iindeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2003. Informasi Kemiskinan, dan Standar.

Jakarta

Badan pusat statistik (BPS). 2006. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2006-2007. Indeks Pembangunan Manusia.

Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

NTT

Badan Pusat Statistik . 2006-2010. Indeks Pembangunan Manusia Jakarta

Badan Pusat statistik . 2016. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Atau Human Development Indeks (HDI) 2010-2017. Jakarta

Bank Dunia. 1990. Poverty and Human Development. Amerika Serikat


126

Barika.2013.Pengharuh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah,

pengangguran, dan inflasi, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi

Sumatra. Jurnal Ekonomi dan Rencana Pembangunan Vol 5(3), PP

23-76 .

Boediono. 1999. Pengantar ilmu ekonomi No. 4. Yogyakarta: BPFE.

BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001-2004. Indonesia Human Development

Report 2001-2004.BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP

Indonesia. Jakarta.

Brata, A. G. 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan

Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia.

Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Darwanto, & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi,

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap

pengalokasian anggaran belanja modal. Jurnal Akuntansi dan

Keuangan Sektor Publik, Vol 8, 1.

Dewi . 2017. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Faculty of

Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon,

Vol.4 No.1 (Februari) 2017

Eka Parmawati. 2010. Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB

Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001-2008).

Skripsi; Semarang, Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Gilarso, T. 1992. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro.Yogyakarta :

Kanisius

Hafner, K.A. & Mayer-Foulkes, D., 2013. Fertility, economic growth, and

human development causal determinants of the developed lifestyle.

Journal of Macroe,conomics,38.(PA),pp.107–120.Availableat:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2018.04.001

Hikmat, Harry, (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit

Humaniora Bandung.

Kasmadi & sunariah. 2013. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif.

Bandung : Alfabeta

Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah, dan

kebijakan. Yogyakarta: STIM YKPN


http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2018.04.001

127

Maria Yunitasari. 2007. Analisis Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi

dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Skripsi;

Bogor, Program Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Nadia , Ayu Bakti. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks

pembangunan manusia di Indonesia periode 2008 – 2012. Jurnal

Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012 ISSN

1411-0393

Nazir, M. 2014. Metode penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia

Noor, Juliansyah. 2014. Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan

Manajemen. Jakarta: PT Grasindo

Owens, R. G. 2003. Organization Behavior in Education. Englewood

Cliffs, Prentice Hall Inc. New Jersey.

Ranis, G. dan F. Stewart. 2006. Economic Growth and

HumanDevelopment in Latin America. Cepal No. 78. The UN

Economic

Santoso , singgah. 2010. Statistika parametrik :konsep dan aplikasi SSPS.

Jakarta: Elek Media Kamputindo.

Santoso, singgah. 2002. Statistik Multivarian: Buku Latihan Ssps. Jakarta

PT. Indeks

Susdiknas. 2003. Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun

2003.

(http://www.mediafire.com/download/lyp98lna3lfpo23/UUSisdikna

s+no+20+tahun+2003.pdf.diakses 24 april 2018

Siregar H, Wahyuniarti D. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ekonomi

(JE) Vol .1(1), April 2018

Sugiyono . 2012. Statistika untuk penelitian. Bandung :Alfabeta. Persada.

Jakarta

Sukirno, S. 2002. Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran

Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT Raja Grafindo Pustaka.

Jakarta

Sukirno, Sadono.2002. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada


128

Sumodiningrat ,Gunawan (1997). Kemiskinan : Teori, Fakta dan

kebijakan, impac Edisi.

Supriatna , (1997). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta:

Bandung

Pratowo. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia

Universitas Sebelas Maret. Vol. 7, No. 22. (2002), hal. 113-122

Putong, Iskandar. 2009. Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4. Jakarta:

Mitra Wacana M.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Todaro, M. 2006. Pembangunan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.

Todaro, M.P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi

kedelapan. Jakarta : penerbit Erlangga

UNDP. 1990 – 2009. Human Development Report. UNDP (On-line),

diakses tanggal 27 Januari 2018

United Nations Development Programe (UNDP) .2013. Human

Development Report 2013. Oxford University Press. New York.

Widodo, Suseno Triyanto.1990. Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan

Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Kanisisus

Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan

Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,

Economics Development Analysis Journal, 1 (2) (2012), ISSN

2252-6560

Muliza, Zulham, Seftarita. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan,

Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap IPM

di Provinsi Aceh.Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB UNSYIAH, Banda

Aceh. Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 ISSN. 2502-6976


129

Mirza Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan

Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.

Edaj 1 (1) ISSN 2252-6560.

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

Maulana, Bowo Ari. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di

Indonesia 2007-2011. Journal of Economics and Policy.

Jejak 6 (2) (2013): 103-213. DOI:10.15294/jejak.v7i1.3596. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak

Ismawanto. (2009). Ekonomi 3: Untuk SMA dan MA Kelas XII.

Jakarta: Pusat Perbukuan, Deparrtemen Pendidikan

Nasional.

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. 2014. Pengaruh Tingkat

Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum

Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal

Ekonomi Pembangunan Universitas Riau: Pekanbaru Vol

5(2), PB 32-58

Todaro, M. P & Smith, S. SC. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi

Sembilan Jilid 1. Jakarta: Erlangga

Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart, 1998. Economic Growth and

Human Capital. QEH Working Paper No. 18

Suradi. 2007. Ekonomi Pembangunan. Alfabeta. Bandung

Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Sen, Amartya. 1992. “Inequality Reexamined”. Oxford University

Press Inc. New York. (On-line), diakses tanggal 24 Mei 2018

Trifani, Fathorrazi dan Wibisono. 2015. Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan

dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Jawa Timur. artikel ilmiah mahasiswa irna, et.al

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas

Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).


http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak

130

https://ntt.bps.go.id/

https://www.bps.go.id/

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/kunjungan-

kerja/nusa-tenggara-timur.pdf

https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-

sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud

http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2007_2008.pdf


http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/kunjungan-kerja/nusa-tenggara-timur.pdf

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/kunjungan-kerja/nusa-tenggara-timur.pdf

https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud

https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud

131

Lampiran 1. Data Penelitian

Tahun

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Pertumbuhan

Ekonomi

Daerah (%)

Belanja

Pemerintah Daerah

(Miliaran)

Tingkat

Kemiskinan

(%)

(Y) (X1) (X2) (X3)

2001 22,79 4,87 116.443.212,00 12,18

2002 21,20 3,96 170.694.543,00 11,09

2003 27,70 4,57 208.072.497,00 11,44

2004 38,59 4,77 214.274.550,00 11,16

2005 41,83 3,46 235.902.948,00 10,12

2006 47,36 5,08 238.131.107,00 13,14

2007 51,15 5,15 269.304.859,00 16,41

2008 53,60 4,84 290.897.546,00 16,18

2009 57,26 4,29 318.404.145,00 15,09

2010 59,21 5,23 319.304.144,00 13,57

2011 60,24 5,67 332.849.611,00 12,50

2012 60,81 4,46 370.291.244,00 12,21

2013 61,68 5,41 396.679.769,00 11,10

2014 62,26 5,05 430.692.536,00 11,68

2015 62,27 5,03 524.991.767,00 10,41

2016 63,13 5,18 575.624.703,00 9,17

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT 2002-2017


132

Lampiran 2. Tabel Durbin-Watson (DW)


133

Lampiran 3 : Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


N 16

Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 5,80438995

Most Extreme Differences Absolute ,166

Positive ,166

Negative -,137

Test Statistic ,166

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 4 : Hasil Uji Linearitas

ANOVAa


1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b

Residual 505,364 12 42,114

Total 3249,256 15


b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah


134

Lampiran Hasil 5 : Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 Pertumbuhan_ekonomi

,750 1,334

Belanja_Daerah ,704 1,420

Tingkat_Kemiskinan ,823 1,216


Lampiran 6 : Hasil Uji Heteroskedasitas

Correlations


Spearman's rho Pertumbuhan_ekonomi Correlation

Coefficient ,182


N 16

Belanja_Daerah Correlation

Coefficient ,203


N 16

Tingkat_Kemiskinan Correlation

Coefficient ,168


N 16

Unstandardized Residual Correlation

Coefficient 1,000

Sig. (2-tailed) .

N 16


135

Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-

Watson

1

,919a ,844 ,806 6,48951 2,718

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah


Lampiran 8 : Hasil Uji F

ANOVAa


1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b

Residual 505,364 12 42,114

Total

3249,256 15


b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah


136

Lampiran 9 : Hasil Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant)

-25,449 16,461 -1,546 ,148

Pertumbuhan_ekonomi 18,50 3,454 ,070 ,536 ,602

Belanja_Daerah 10,84E-7 ,000 ,916 6,753 ,000

Tingkat_Kemiskinan -2,595 ,884 -,369 2,936 ,012


Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

1 ,919a ,844 ,806 6,48951

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah



137


138


139

Thomas Aquinas salem lahir di Raka, 28

Januari 1996, Manggarai Barat, Flores

Nusa Tenggara Timur. Menempuh

pendidikan dasar SDK Raka, lulus tahun

2008, menempuh pendidikan SMP

Sekolah Kemasyarakatan Ndoso,

Tentang Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat, lulus tahun 2011,

Menempuh pendidikan Atas SMAK St. Ignasius Loyola Labuan bajo

lulus pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Bidang

Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi, Lulus S1 tahun 2018. Penulis

anak pertama dari tiga bersaudara. Anak sulung dari Bapak Goris

Gatum dan Ibu Eriana Nganus.

Tentang Penulis


Documents

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA …repository.usd.ac.id/32516/2/141324027_full.pdf · 2018. 12. 6. · PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT