PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Seminar Pajak

Oleh

Fazaul Afandi 115030401111022

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan penyumbang kas Negara terbesar yang digunakan untuk

membiayai seluruh pengeluaran Negara demi kepentingan pemerintah guna untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana itu merupakan fungsi utama perpajakan

sebagai fungsi budgetair, selain itu pajak juga sebagai salah satu pengatur dalam ekonomi

secara makro suatu Negara.

Salah satunya untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber

pembiayaan dunia usaha. Pasar modal saat ini menjadi salah satu langkah yang harus

dijalani oleh perusahaan-perusahaan tertutup untuk mendapatkan dana lebih bagi

perusahaannya untuk melebarkan usahanya serta untuk mendorong peningkatan jumlah

perseroan terbuka. Semakin banyaknya perusahaan yang go public maka semakin

banyak perusahaan yang membuka perusahaannya bagi masyrakat maka pemerintah

akan menyesuaikan tarif pajak guna untuk menyesuaikan agar tujuan tersebut dapat

tercapai.

Saat ini telah banyak dilakukan perubahan terhadap undang undang perpajakan

untuk menyesuaikan dengan kepentingan masayarakat agar kesejahteraan masyarakat

dapat tercapai salah satunya dengan memberikan insentif kepada wajib pajak badan

perseroan terbuka. Untuk itu sebagai fokus akan dijelaskan mengenai PENURUNAN

TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN BERBENTUK

PERSEROAN TERBUKA

B. Rumusan Masalah

1. Apa syarat untuk mendapatkan insentif pajak perseroan terbuka?

2. Mengapa insentif pajak diberikan pada perseroan terbuka?

3. Bagaimana cara mendapatkan insentif pajak tersebut?

4. Apa kelebihan dan kekurangan diberikannya insentif pajak pada perseroan terbuka?

5. Apa manfaat kebijakan insentif pajak pada perseroan terbatas?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui syarat untuk mendapatkan insentif pajak perseroan terbuka?

2. Untuk mengetahui insentif pajak diberikan pada perseroan terbuka?

3. Untuk mengetahui cara mendapatkan insentif pajak tersebut?

4. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diberikannya insentif pajak pada perseroan

terbuka?

5. Untuk mengetahui manfaat kebijakan insentif pajak pada perseroan terbatas?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar hukum

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN

2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB

PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN

TERBUKA

3. PP No 81 Tahun 2007 dan diatur kembali di Peraturan Menteri Keuangan

No.238/PMK.03/2008

2. Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. orang pribadi;

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

c. badan; dan

d. bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan

dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal diIndonesia;

2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia, kecuali unit tertentu

dari badanpemerintah yang memenuhi kriteria:

a.pembentukannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c.penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

negara; dan

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3.Badan Perseroan Terbuka

Menurut Pasal 1 ayat 7 UU PT No. 40/2007

1. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan

penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal.

2. Ps. 1 no. 22 UU Pasar Modal No. 8/1995 Perusahaan Publik adalah Perseroan yang

sahamnya telah dimiliki sekurang kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham

dan memiliki modal disetor sekurang–kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modaldisetor yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 24 (1) UU PT No. 40/2007 Perseroan yang modal dan jumlah pemegang

sahamnya telah memenuhi criteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran

dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

4. Pasal 21 UU PT No. 40/2007:

a. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

b. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c.jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. besarnya modal dasar;

e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau

sebaliknya.

5. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat

atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pasal 25 UU PT No. 40/2007:

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi

PerseroanTerbuka mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang

diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik;

Unsur unsur Perseroan Terbuka Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dpt disebut

sbg perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

a. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;

b. Didirikan atas dasar perjanjian;

c. Melakukan kegiatan usaha;

d. Modalnya terbagi saham-saham;

e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat. Pelaksanaannya.

Adapun syarat-syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 (i-

company-law-law-40.pdf) adalah sebagai berikut:

a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalamrangka

peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3)

d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam

BNRI (ps. 7 ayat 4)

e. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar

(ps. 32, ps 33)

f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 &ps. 108 ayat 3)

g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikanmenurut hukum

Indonesia

4. Tarif pengenaan pajak pada perseroan terbuka

Tahun Tarif pasal 17 ayat 2a Tarif pasal 17 ayat 2b

2008 Maksimal 30% Maksimal 25%

2009 28% 23%

2010 25% 20%

Untuk tahun pajak 2008, PPh masih menggunakan tarif progresif yaitu sebagai

Penghasilan Kena Pajak Tarif berikut :

a.S.d. Rp 50.000.000 sebesar 10%

b. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp100.000.000 sebesar 15%

c.Di atas Rp 100.000.000 sebesar 30%

Dengan adanya insentif pajak sebesar 5% maka tarif yang di gunakan oleh

pengguna insentif pajak adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Tarif

a. S.d. Rp 50.000.000 sebesar 10%

b. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp100.000.000 sebesar 15%

c. Di atas Rp 100.000.000 sebesar 25%

Mulai tahun seluruh wajib pajak badan dikenakan 1 tarif yaitu 25% dari laba

bersih perusahaan.

5. Syarat untuk mendapatkan fasilitas

Penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi

persyaratan:

a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang

disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam

penitipan kolektif di lembagapenyimpanan dan penyelesaian;

b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit

300 Pihak;

c. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh

memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang

ditempatkan dan disetor penuh; dan

d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus

dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

kalender dalam jangka waktu 1 (satu) TahunPajak.

BAB III

PEMBAHASAN

Peraturan dan Syarat yang Berlaku

Pemberian insentif sebesar 5% kepada perusahaan go public diatur dalam PP No 77

Tahun 2014 dan tetap menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 yang

mengatur tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif pajak tersebut. Peraturan ini

mulai diimplementasikan pada tahun 2008. Sehingga WP Badan yang merupakan perusahan

terbuka bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima insentif pajak untuk tahun pajak 2008.

Dalam PP No 77 Tahun 2014 ditetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan go

public yang ingin mendapatkan insentif pajak tersebut, yaitu :

a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh

penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif

tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

b. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila

jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari

keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga

ratus) Pihak

c. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham

kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib

Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling

singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Pada Peraturan Menteri

Keuangan No.238/PMK.03/2008 di tambahkan 1 peraturan yang menjelaskan bahwa 6

bulan yang dimaksud pada syarat tersebut adalah seratus delapan puluh tiga (183) hari

kalender.

Tujuan di Berlakukannya Insentif Pajak

Terdapat beberapa tujuan diterapkannya pemberian insentif pajak ini kepada perusahaan

terbuka, yaitu :

a. meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha. Pasar

modal saat ini menjadi salah satu langkah yang harus dijalani oleh perusahaan-

perusahaan tertutup untuk mendapatkan dana lebih bagi perusahaannya untuk

melebarkan usahanya. Dengan mendaftarkan perusahaannya menjadi perusahaan terbuka

dan melakukan penjualan saham di bursa saham maka perusahaan akan dengan mudah

mendapatkan tambahan modal untuk membangun perusahaannnya. Bagi perusahaan

yang bisa mendapatkan modal untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan tersebut

dapat diharapkan mendapatkan modal untuk membuat lapangan kera lebih besar bagi

masyarakat di Indonesia.

b. untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka. Semakin banyaknya

perusahaan yang go public maka semakin banyak perusahaan yang membuka

perusahaannya bagi masyrakat. Perusahaan terbuka akan mengmumkan laporan

finansialnya kepada publik setiap 3 bulan sekali tanpa harus ada yang di tutup- tutupi.

Bagi Ditjen pajak, hal ini juga sangat membantu dalam pemeriksaan laporan

keuangannya untuk menghitung pelaporan pajaknya.

c. mendorong kepemilikan publik pada perseroaan terbuka. Insentif pajak ini hanya

diberikan kepada perusahaan terbuka yang melempar sahamnya ke publik minimal 40%

dari total keseluruhan sahamnya. Dengan begitu semakin banyak saham yang beredar di

bursa saham sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi pasar saham di Indonesia. Serta

menambah keterlibatan masyarakat untuk ikut menanamkan modalnya ke perusahaan-

perusahaan terbuka yang ada di Indonesia dan sebagai timbal baliknya akan

mendapatkan return dari hasil penanaman modal tersebut. Sehingga masyarakat dan

perusahaan terbuka saling membantu dan berkesinambungan.

Prosedur Pengusulan Perusahaan Pengguna Insentif

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oelh perusahaan go public untuk

mendapatkan izin menggunakan dan melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan tarif

17 ayat 2b (tarif menggunakan insentif pajak sebesar 5%).

Tahapannya sebagai berikut :

1. Setiap 1 bulan Emiten yang bersangkutan akan membuat laporan kepemilikan saham dan

rekapitulasi yang telah di laporkan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK).

Rekapitulasi yang dimaksud adalah :

a. Laporan Kegiatan Operasional bulanan

b. Laporan Kegiatan Operasional tahunan yang telah di periksa oleh Akuntan

yang terdaftar di Bapepam dan LK

c. Laporan Keuangan tahunan Biro Administrasi Efek

d. Laporan peristiwa, seperti : Laporan perubahan kepemilikan saham dan

Laporan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham

e. Laporan bulanan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik

2. Pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh, WP melampirkan formulir X.H.1-6

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun

pajak terkait serta Surat Keterangan yang menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat

6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen)

dari keseluruhan saham yang disetor.

b. Saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300

(tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari

5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

c. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan

daftar Wajib Pajak yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku kepada Direktur

Jenderal Pajak.

d. Daftar Wajib Pajak disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama setiap akhir

bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

Kelebihan dan Kekurangan Fasilitas Pajak pasal 17 ayat 2b

Fasilitas pajak yang diterapkan bagi perusahaan terbuka yang ada di Indonesia

membawa banyak manfaat dan kelebihan. Penulis dalam hal ini melihat beberapa

kelebihan dan manfaat yang didapat dari adanya penerapan fasilitas pajak ini :

e. Menjadi stimulus perusahaan swasta untuk menjadi perusahaan terbuka.

Perusahaan-perusahaan swasta yang saat ini berada di Indonesia bisa

mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal lebih melalui pasar

modal. Pemberian insentif pajak sebesar 5% bagi perusahaan terbuka bisa

menjadi pendorong persuahaan swasta tersebut untuk masuk ke pasar bursa.

f. Memberikan keringanan pajak bagi perusahaan terbuka. Insentif pajak yang

didapat sebesar 5%. Perusahaan yang menerima insentif pajak tersebut akan lebih

menghemat pengeluaran pajaknya. Dengan begitu perusahaan mendapatkan laba

setelah pajak lebih besar dari pada sebelum menggunakan insentif pajak yang

diterapkan fasilitas pasal 17 ayat 2b tersebut.

g. Menjadi salah satu bukti perhatian pemerintah Indonesia pada perusahaan-

perusahaan terbuka di Indonesia. Dikeluarkannya peraturan pemberian fasilitas

pajak pasal 17 ayat 2b ini memberikan pandangan positif bagi perusahaan-

perusahaan terbuka maupun perusahaan-perusahaan tertutup terhadap pemerintah

Indonesia. Perhatian pemerintah dari segi perpajakan membuat perusahaan –

perusahaan menjadi lebih percaya bahwa pemerintah Indonesia akan selalu

mendukung kemajuan perusahaan-

h. perusahaan terbuka di Indonesia.

i. Fasilitas pajak ini dilaksanakan dengan cara self assesment. Dengan cara ini,

pihak WP dapat dengan sendirinya menghitung terhutang pajaknya dengan tarif

yang sudah dikurangi dengan insentif pajak yang diterima. Perhitungan dengan

cara self assesment WP akan memperoleh waktu yang lebih efisien dalam

memproses perhitungan pajaknya, tanpa harus menunggu pihak fiskus untuk

menghitung kembali pajaK terhutangnya.

Walaupun fasilitas pajak 17 ayat 2b ini memiliki kelebihan dan manfaat yang dapat di

rasakan, namun fasilitas pajak ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu :

a. Perusahaan yang baru menjadi perusahaan terbuka mendapatkan kendala

dalam memenuhi syarat minimal 40% saham yang dimiliki oleh publik. Jika

perusahaan tersebut mengeluarkan sahamnya ke publik sebanyak 40%

namun tidak semuanya laku atau terdapat saham yang berada dalam posisi

idle (tidak dimiliki oleh siapapun), maka perusahaan tersebut akan

melakukan buyback saham yang ada dan akan mengurangi presentase saham

publik yang ada di pasaran. Hal tersebut harus dilakukan karena apabila

saham berada diposisi idle dalam beberapa waktu tertentu, maka jumlah

modal yang disetor bisa terkoreksi dimana lembar saham yang menganggur

tersebut akan dicoret oleh otoritas bursa dan dianggap tidak pernah

diterbitkan.

b. Fasilitas pajak ini tidak mengena pada seluruh perusahaan terbuka di

Indonesia. Penerima fasilitas pajak ini dbatasi pada perusahaan yang bisa

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengguna fasilitas pajak ini tidak lebih dari setengah jumlah perusahaan

terbuka yang seharusnya bisa menjadi pengguna fasilitas pajak ini.

Manfaat atas Insentif pajak

1. meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha.

2. Pasar modal saat ini menjadi salah satu langkah yang harus dijalani oleh

perusahaan-perusahaan tertutup untuk mendapatkan dana lebih bagi

perusahaannya untuk melebarkan usahanya.

3. untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka. Semakin banyaknya

perusahaan yang go public maka semakin banyak perusahaan yang membuka

perusahaannya bagi masyrakat.

4. mendorong kepemilikan publik pada perseroaan terbuka.

5. Serta menambah keterlibatan masyarakat untuk ikut menanamkan modalnya

ke perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia dan sebagai timbal

baliknya akan mendapatkan return dari hasil penanaman modal tersebut.

Sehingga masyarakat dan perusahaan terbuka saling membantu dan

berkesinambungan.

6. Dengan bertambah berkembangnya perseroan terbuka maka lapangan

pekerjaan akan semakin terbuka dan dapat menyerap lebih banyak tenaga

kerja

Contoh 1 :

PT DEF Tbk mempunyai modal dasar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nilainominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetorpenuh adalah 1.000.000 (satu juta) lembar saham.PT DEF Tbk memasukkan 45% (empat puluh lima persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh yaitu sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) lembar saham dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan mencatatkan seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut untuk dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.Saham sejumlah 45% (empat puluh lima persen) tersebut dimiliki oleh 399 (tiga ratus Sembilan puluh sembilan) Pihak dengan persentase kepemilikan para Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).Kondisi tersebut terjadi selama 190 (seratus sembilan puluh) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.Mengingat jumlah saham yang masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta dicatatkan untuk dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dimiliki lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan kondisi tersebut terjadi selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, maka PT DEF Tbk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Contoh 2 : PT KLM Tbk mempunyai modal dasar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan nilainominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetorpenuh adalah 1.000.000 (satu juta) lembar saham.PT KLM Tbk memasukkan 35% (tiga puluh lima persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh yaitu sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan mencatatkan seluruh saham disetor tersebut untuk dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.Saham sejumlah 35% (tiga puluh lima persen) tersebut dimiliki oleh 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) Pihak dengan persentase kepemilikan para Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).Kondisi tersebut terjadi selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.Meskipun jumlah saham PT KLM Tbk yang masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dicatatkan untuk dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-

masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak,namun mengingat jumlah saham tersebut hanya meliputi 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka PT KLM Tbk tidak dapat memperoleh penurunan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

BAB IV

PENUTUP

Untuk meningkatkan gairah dalam pasar modal dan peranan pasar modal sebagai sumber

pembiayaan dunia usaha. Tentunya perlu dilakukan perubahan dalam pasal pasal untuk

menunjang hal tersebut. Dengan insentif yang diberikan, Pasar modal akan menjadi salah satu

langkah yang harus dijalani oleh perusahaan-perusahaan tertutup untuk mendapatkan dana lebih

bagi perusahaannya untuk melebarkan usahanya. Bagi perusahaan yang bisa mendapatkan

modal untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan tersebut dapat modal untuk membuat

lapangan kera lebih besar bagi masyarakat di Indonesia.

Untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka. Semakin banyaknya perusahaan

yang go public maka semakin banyak perusahaan yang membuka perusahaannya bagi

masyrakat..

Insentif pajak ini hanya diberikan kepada perusahaan terbuka yang melempar sahamnya ke

publik minimal 40% dari total keseluruhan sahamnya. Dengan begitu semakin banyak saham

yang beredar di bursa saham sehingga dapat meningkatkan kapitalisasi pasar saham di

Indonesia. Serta menambah keterlibatan masyarakat untuk ikut menanamkan modalnya ke

perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia dan sebagai timbal baliknya akan

mendapatkan return dari hasil penanaman modal tersebut. Sehingga masyarakat dan perusahaan

terbuka saling membantu dan berkesinambungan