Pengaruh Pemikiran Filsafat Islam pada Periode Kebangkitan ... · Topik yang diangkat dari makalah ini adalah penjabaran dari filsafat ilmu yang terus berkembang menjadi cabang-cabang

1

http://madib.blog.unair.ac.id/philosophy/pengaruh-pemikiran-filsafat-islam-pada-periode-

kebangkitan-islam-terhadap-sistem-pemerintahan-dan-politik-di-indonesia/

Pengaruh Pemikiran Filsafat Islam pada Periode Kebangkitan Islam

terhadap Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia

Oleh:

Yovana Riken Keiky

(071211132015)

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

2013

2



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan

segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada umat-Nya, sehingga saya

bisa menyelesaikan tugas makalah f i lsafat ini dengan tepat waktu

meskipun masih banyak yang harus saya perbaiki. Makalah f i lsafat ini

merupakan tugas wajib akhir semester genap yang harus dikerjakan

semua mahasiswa Prodi I lmu Administrasi Negara angkatan 2012.

Dengan mengambil tema Filsafat Islam, diharapkan akan

menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana f i lsafat Islam itu

berkembang dalam masyarakat dan apa implementasinya dalam

kehidupan sehari -hari. Makalah dengan judul “Pengaruh Pemikiran

Filsafat Islam pada Periode Kebangkitan Islam terhadap Sistem

Pemerintahan dan Politik di Indonesia” t idak hanya membahas

tentang sejarah f i lsafat Islam saja melainkan hubungan pemikiran

f i lsafat Islam dengan sistem pemerintahan dan polit ik pada periode

kebangkitan Islam dan pemikiran f i lsafat yang berpengaruh kepada

sistem pemerintahan dan polit ik di Negara Indonesia.

Pembuatan makalah f i lsafat ini memang jauh dari kata sempurna.

Krit ik dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi berkembangnya

makalah ini agar menjadi lebih baik lagi.

Surabaya, 21 Mei 2013

Yovana Riken Keiky

3



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovana Riken Keiky

NIM : 071211132015

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Alamat Web : www.yovana-riken.web.unair.ac.id

Menyatakan bahwa makalah yang saya buat merupakan hasil dari karya saya

sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh

tanggung jawab

(Yovana Riken Keiky)

4



ABSTRAK

Topik yang diangkat dari makalah ini adalah penjabaran dari

f i lsafat i lmu yang terus berkembang menjadi cabang-cabang i lmu yang

bermanfaat bagi kehidupan manusia . Dalam sejarah perkembangan

f i lsafat i lmu, di dalamnya terdapat f i lsafat Islam juga turu t andil dalam

sumbangsihnya dalam membentuk peradaban di dunia. Kemajuan ilmu

pengetahuan dan lahirnya f i lsuf -f i lsuf yang ahli dalam bidangnya

menjadi bukti bahwa pemikiran f i lsafat Islam mempunyai andil besar.

Bukan hanya itu saja, pemikiran f i lsafat Islam juga turut membidani

lahirnya sistem pemerintahan dan polit ik yang demokratis pada

jamannya. Hal ini diharapkan mempunyai implementasi terhadap

terwujudnya sistem pemerintahan dan polit ik yang dicita -citakan di

Negara Indonesia.

Kata Kunci : Filsafat I lmu, Filsafat Islam, Pemerintahan, Polit ik, Negara

Indonesia

5



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Surat Pernyataan ii

Abstrak iii

Daftar Isi iv

BAB I Pendahuluan

1.1 L

atar Belakang 1

1.2 R

umusan Masalah 1

1.3 T

ujuan dan Manfaat Penelit ian 2

BAB II Pembahasan

2.1 Sejarah Perkembangan Filsafat Islam 3

2.2 Sejarah Kebangkitan Peradaban Islam 10

2.3 Hubungan Ilmu Tauhid dengan Filsafat 22

2.4 Sistem Pemerintahan dan Politik pada Masa Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW dan

Khalifah Sesudahnya 25

2.5 Implementasi Pemikiran Filsafat Islam dan Sistem Pemerintahan dan Politik pada Pemerintahan

Rasulullah SAW terhadap Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia dan Konsep Good

Governance 43

BAB III Penutup

3.1 Kesimpulan 52

3.2 Saran 53

Lampiran 54

6



Daftar Kata Sulit 58

Daftar Pustaka 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal mula perkembangan f i lsafat Islam kira -kira pada abad ke-6

hingga ke-13 Masehi, pada masa ini dunia Kristen Eropa mengalami

masa kegelapan atau yang populer disebut dark age , ada juga yang

menyatakan periode ini sebagai periode pertengahan. Masa keemasan

dalam periode kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya ilmuwan -

ilmuwan Islam yang ahli dibidang masing-masing dan mereka juga

menerbitkan buku-buku ilmiah serta temuan-temuan yang bermanfaat

pada masa itu. Diantara tokoh-tokoh ilmuwan tersebut adalah Hanafi,

Maliki, Syafii, dan Hanbali yang ahli dalam hukum Islam. Ada juga Al -

Farabi ahli astronomi dan matematika, Ibnu Sina ahli kedokteran

dengan bukunya yang terkenal yaitu The Canon of Medicine .

Selain munculnya filsuf-filsuf baru dalam dunia filsafat, khususnya filsafat Islam,

hal ini mencerminkan bahwa Islam mulai bangkit. Kebangkitan Islam tidak hanya

ditandai dengan munculnya filsuf-filsuf yang brilian tetapi mulai tertatanya sistem

pemerintahan dan politik yang dipimpin oleh khalifah-khalifah. Hal ini tercermin dari

sistem pemerintahan dan politik yang berbeda dengan sistem pemerintahan dan

politik lainnya yang dilaksanakan di negara-negara lain. Satu perkara yang paling

penting dalam sistem pemerintahan dan politik Islam adalah bahwa kedaulatan itu

tidak di tangan rakyat maupun Kepala Negara, melainkan di tangan syara’. Hanya

saja pesan-pesan syara’ yang sifatnya ilahi itu tidak dimonopoli oleh Kepala Negara

(khalifah) dan tidak dimanipulasi oleh tokoh agama karena kedudukan seluruh kaum

muslimin di depan syara’ (baik dari segi hukum maupun kewajibannya) adalah

sama. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan dan wewenang pelaksanaan

7



pemerintahan dan politik itu terpusat kepada khalifah, tidak menyebabkan

kelemahan negara Islam, malah justru memperkuatnya. Kekuasaan khalifah adalah

kekuasaan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Kontrol

pelaksanaan hukum dan mekanismenya yang mudah serta tolok ukur yang jelas

(yakni nash-nash syara’) telah menjadikan daulah ini kokoh dan tegak menjadi

rahmat bagi seluruh dunia selama berabad-abad.

Sistem pemerintahan dan politik yang diterapkan oleh negara Islam

sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia.

Sistem pemerintahan dan politik di Indonesia memang banyak mengadopsi dari

negara-negara lain juga. Secara tidak langsung, sistem pemerintahan dan politik

Islam juga mempengaruhi jalannya sistem pemerintahan dan politik di Indonesia

karena mayoritas penduduk di Indonesia bergama Islam.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa saja pengaruh pemikiran f i lsafat Islam yang berpengaruh

terhadap dunia?

b. Apa hubungan munculnya ahli f i lsafat Islam dengan periode

kebangkitan Islam?

c. Apakah ada pengaruh munculnya ahli f i lsafat Islam dengan

periode kebangkitan Islam dengan sistem pemerintahan dan

polit ik pada jamannya?

d. Apakah ada pengaruhnya pemikiran f i lsafat Islam terhadap sistem

pemerintahan dan polit ik di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat pembuatan dari makalah ini adalah agar:

a. Mengetahui pengaruh pemikiaran f i lsafat Islam terhadap

perubahan dunia.

b. Mengetahui tokoh-tokoh f i lsafat Islam yang berpengaruh terhadap

kebangkitan Islam dan perubahan dunia.

c. Mengetahui pengaruh relevansi berkembangnya pemikiran f i lsafat

Islam dengan sistem pemerintahan dan polit ik pada jamannya.

d. Mengetahui apakah ada relevansi pemikiran f i lsafat Islam

terhadap sistem pemerintahan dan polit ik di Indonesia.

8



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Perkembangan Filsafat Islam

Islam muncul di Semenanjung Arab pada kurun ke-7 masehi apabila Nabi Muhammad SAW

mendapat wahyu daripada Allah SWT. Selepas wafatnya Rasullullah SAW, kerajaan Islam

berkembang sejauh Lautan Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam

berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul dan berkembang menjadi

kerajaan-kerajaan yang baru.

Walau bagaimanapun, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umaiyyah,

kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Uthmaniyyah Turki, Empayar Moghul India, dan Kesultanan Melaka

telah menjadi antara kerajaan yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat pembelajaran ilmu yang

hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah

dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada Zaman Keemasan Islam.

Filsafat Islam sendiri muncul pada Zaman Keemasan Islam, dimana Islam berjaya. Pemikiran-

pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran filsafat Islam, diakui berbagai kalangan telah

mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Seperti yang dikatakan oleh Oliver

Leaman, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Islam, adalah suatu kesalahan besar jika

menganggap bahwa filsafat Islam bermula dari penerjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanya

kutipan dari filsafat Aristoteles (384-322 SM) seperti dituduhkan Renan, atau dari Neo-Platonisme

seperti dituduhkan Duhem. Pertama, bahwa belajar atau berguru tidak berarti meniru atau

menjiplak semata. Mesti dipahami bahwa kebudayaan Islam menembus berbagai macam gelombang

dimana ia bergumul dan berinteraksi. Pergumulan dan intereksi ini melahirkan pemikiran-pemikiran

baru. Jika kebudayaan Islam tersebut terpengaruh oleh kebudayaan Yunani, mengapa tidak

terpengaruh oleh peradaban India dan Persia, misalnya? Artinya, transformasi dan peminjaman dari

beberapa pemikiran tidak harus mengkonsekuensikan perbudakan dan penjiplakan.

Kedua, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional telah dahulu mapan

dalam masyarakat muslim sebelum kedatangan filsafat Yunani. Meski karya-karya Yunani mulai

9



diterjemahkan pada masa kekuasaan Bani Umaiyah, tetapi buku-

buku filsafatnya yang kemudian melahirkan filosof pertama muslim yakni muslim yakni, Al-Kindi

(801-873 M), baru mulai digarap pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Makmun

(811-833 M), oleh orang-orang seperti Yahya al-Balmaki (w.857 M), Yuhana ibn Musyawaih dan

Hunain ibn Ishaq. Pada masa-masa ini, sistem berpikir rasional telah berkembang pesat dalam

masyarakat intelektual Arab-Islam, yakni dalam fiqh (yurisprudensi) dan Kalâm (teologi).

Dalam teologi, doktrin Muktazilah yang rasional, yang dibangun Wasil ibn Ata’ (699-

748M) telah mendominasi pemikiran masyarakat, bahkan menjadi doktrin resmi negara dan

berkembang dalam berbagai cabang, dengan tokohnya masing-masing, seperti Amr ibn Ubaid

(w.760 M), Jahiz Amr ibn Bahr (w.808 M), Abu Hudzail ibn al-Allaf (752-849 M), Ibrahim ibn Sayyar

an-Nadzam (801-835 M), Mu’ammaribn Abbad (w.835 M) dan Bisyr ibn al-Mu’tamir (w.840 M).

Begitu pula dalam bidang fiqh. Penggunaan nalar rasional dalam penggalian hukum

(istinbâth) dengan istilah-istilah seperti istihsân, istishlâh, qiyâs

dan lainnya telah lazim digunakan. Tokoh-tokoh mazhab fiqh yang menelorkan metode istinbâth

dengan menggunakan rasio seperti itu, seperti Abu Hanifah (699-767 M), Malik (716-796 M), Syafi’i

(767-820 M) dan Ibn Hanbal (780-855 M), hidup sebelum kedatangan filsafat Yunani.

Semua itu menunjukkan bahwa sebelum dikenal adanya logika

dan filsafat Yunani, telah ada model pemikiran filosofis yang berjalan baik dalam masyarakat Islam,

yakni dalam soal-soal teologis dan kajian hukum. Bahkan, pemikiran rasional dari teologi dan hukum

inilah yang telah berjasa menyiapkan landasan bagi diterima dan berkembangnya logika dan

filsafat Yunani dalam Islam.

Jika demikian, dari mana pemikiran rasional filosofis Islam itu sendiri berawal? Sebagaimana

dinyatakan para peneliti yang kritis, muslim maupun non-muslim, pemikian rasional-filosofis Islam

lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci mereka sendiri, dari al-

Quràn, khususnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk

menyesuaikan antara ajaran teks dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pada awal perkembangan

Islam, ketika Rasul SAW masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan

langsung kepada beliau, atau diatasi lewat jalan kesepakatan diantara para kaum cerdik. Akan tetapi,

hal itu tidak bisa lagi dilakukan setelah Rasul wafat dan persoalan-

persoalan semakin banyak dan rumit seiring dengan perkembangan Islam yang demikian cepat

yang demikian cepat. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada ajaran kitab suci yaitu Al-Quran,

lewat berbagai pemahaman. Dalam hal ini, ada beberapa model kajian resmi yang nyatanya

mempunyai relevansi filosofis. Antara lain, (1) Penggunaan takwîl. Makna takwil diperlukan untuk

mengungkap atau menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas. Meski model ini diawasi

secara ketat dan terbatas, tapi pelaksanaannya jelas membutuhkan pemikiran dan perenungan

mendalam, karena ia berusaha ‘keluar’ dari makna lahiriyah ( zhahir ).

(2) Pembedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna

(musytarak ) dengan istilah-istilah yang hanya mengandung satu arti. Disini justru lebih mendekati

model pemecahan filosofis dibanding yang pertama.

(3) Penggunaan qiyâs (analogi) atas persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara

langsung dalam teks. Misalnya, apakah larangan menimbun emas dan perak (QS. Al-Taubah, 34) itu

10



hanya berlaku pada emas dan perak atau juga meliputi batu permata dan batu berharga? Apakah

kata ‘mukmin’ dan ‘muslim’ dalam al-Quràn juga mencakup wanita dan budak?

Bersamaan dengan itu, dalam teologi, masyarakat Islam juga dituntut untuk menyelaraskan

pandangan-pandangan yang tampaknya kontradiktif dan rumit, untuk selanjutnya harus dirubah

dalam bentuk sistem dalam suatu gagasan metafisika yang utuh. Misalnya, bagaimana kita

menyelaraskan antara sifat antara kemahakuasaan kemahabaikan Tuhan dalam kaitannya dengan

maha tahu-Nya atas segala tindak manusia untuk taat atau kufur untuk kemudian

dibalas sesuai perbuatannya. Bagaimana menafsirkan secara tepat bahasa antropomorfis

(menyerupai sifat-sifat manusia) al-Quràn, padahal ditegaskan pula bahwa Tuhan tidak sama

dengan manusia, tidak bertangan, tidak berkaki dan seterusnya. Semua itu menggiring

paraintelektual muslim periode awal, khususnya para teolog untuk berfikir rasional dan filosofis, dan

kenyatannya metode-metode pemecahan yang diberikan atas masalah teologis tidak berbeda

dengan model filsafat Yunani. Perbedaan diantara keduanya, menurut Leaman, hanyalah terletak

pada premis-premis yang digunakan, bukan pada valid tidaknya tata cara penyusunan argumen.

Yakni, bahwa pemikiran teologi Islam didasarkan atas teks suci sedang filsafat Yunani didasarkan

atas premis-premis logis, pasti, dan baku. Setelah itu, masuklah pemikiran dan filsafat Yunani, lewat

program penerjemahan.

Peradaban dan pemikiran Yunani, termasuk filsafat adalah menurut catatan para sejarawan,

telah mulai di kenal dan dipelajari oleh kaum sarjana di kota Antioch, Haran, Edessa, dan Qinnesrin

(wilayah Syiria utara), juga di Nisibis dan Rasàina (wilayah dataran tinggi Iraq) sejak abad ke-

IV M. Kegiatan akademik ini tetap berjalan baik dan tidak terganggu penaklukan tentara muslim ke

wilayah tersebut yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab (634-644 M). Setidaknya ini

bisa dibuktikan dengan masih semaraknya kajian-kajian teologi

di biara Qinissirin di Syiria dan munculnya tokoh yang menghasilkan karya-karya filsafat seperti,

Severas Sebokht (w.667 M) yang mengomentari Hermeneutica dan Rhetorica Aristoteles, juga Jacob

(w. 708 M) yang menulis Enchiridion dan menerjemahkan Categories

karya Aristoteles kedalam bahasa Arab.

Buku-buku dan ilmu-ilmu Yunani yang lain diterjemahkan ke dalam

bahasa Arab dalam periode ini, yakni masa kekhalifahan Bani Ummayah (661-750 M), khususnya

pada masa kekhalifahan Abd al-Malik (685-705 M) adalah terutama yang berkaitan dengan

persoalan administrasi, laporan-laporan dan dokumentasi-dokumentasi pemerintahan demi untuk

mengimbangi dan melepaskan diri dari pengaruh model administrasi Bizantium-

Persia. Selanjutnya, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pragmatis seperti kedokteran, kimia

dan antropologi. Hanya saja, karena pemerintahan lebih disibukkan oleh persoalan politik dan

ekonomi, usaha-usaha keilmuan ini tidak berlangsung baik.

Pemikiran filsafat Yunani benar-benar mulai bertemu dan dikenal dalam pemikiran Arab-Islam

setelah masa pemerintahan Bani Abas, khususnya sejak dilakukan program penerjemahan buku-

buku filsafat yang gencar dilakukan pada masa kekuasaan al-Makmun (811-

833 M); suatu program yang oleh al-Jabiri dianggap sebagai tonggak sejarah pertemuan pemikiran

rasional Yunani dengan pemikiran keagamaan Arab-Islam, pertemuan epistemologi burhani Yunani

dengan epistemologi bayani Arab. Program penerjemahan dan kebutuhan akan penggunaan metode

11



filsafat ini sendiri, di dasarkan atas tuntutan kebutuhan yang ada, bahwa saat itu muncul banyak

doktrin yang kurang lebih hiterodok yang datang dari Iran, India, Persia atau daerah lain dari

pinggiran Islam, seperti Mazdiah, Manikian, materialisme, atau bahkan dari pusat Islam sendiri

sebagai akibat dari pencarian bebas yang berubah bentuk menjadi pemikiran bebas seperti

penolakan terhadap wahyu dan lainnya yang dikategorikan dalam istilah ‘zindiq’.

Untuk menjawab serangan doktrin-doktrin ini, para sarjana muslim (ulama) merasa perlu

untuk mencari sistem berpikir rasional dan argumen-argumen yang masuk akal, karena metode-

metode yang sebelumnya, bayani sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan-

persoalan baru yang sangat beragam yang tidak dikenal sebelumnya.

Karena itu, Ira M. Lapidus menyatakan bahwa filsafat bukan sekedar bentuk analisis secara murni

tetapi telah menjadi bagian dari agama.

Selanjutnya, metode dan pemikiran filsafat Yunani ini, dalam suatu pemikiran Islam, pertama

kali dikenalkan dan digunakan oleh al-Kindi (806-875). Dalam kata pengantar buku ‘Filsafat Pertama’

(al-Falsafat al-Ûla), yang dipersembahkan untuk khalifah al-Mu`tashim (833-842), al-Kindi menulis

tentang objek bahasan dan kedudukan filsafat, serta ketidaksenangannya orang-orang yang anti

filsafat, yakni para pendukung bayani. Namun, karena begitu dominannya kaum bayani (fuqaha).

Menurut Hasymi, saat itu sampai dibentuk tim khusus yang bertugas melawat ke negeri-negeri

sekitar untuk mencari buku pengetahuan apa saja yang pantas diterjemahkan dan dikembangkan.

Hasymi, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta, Bulan Bintang,1975), 227. Diantara mereka yang

dikenal berjasa dalam usaha penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab ini adalah

Yahya al-Balmaki (w. 857 w), Yuhana ibn Musyawaih dan Hunainibn Ishaq. Watt mencatat

bahwa sebelum Hunainibn Ishaq, penerjemahan karya-karya Yunani ini umumnya dilakukan dari

edisi bahasa Syiria ke dalam bahasa Arab, sementara Hunain ibn Ishaq langsung menerjemahkan dari

bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab sekaligus mengkajinya secara filosofis. Ini pula yang menjadi

catatan al-Ghurabi tentang banyaknya karya filsafat Yunani yang diterjemahkan kedalam bahasa

Arab bercampur dengan pandangan Neo-Platonis Kristen Syiria.

Meski demikian, al-Kindi telah memperkenalkan persoalan baru dalam pemikiran Islam;

kesejajaran antara pengetahuan manusia dan Tuhan, dan mewariskan persoalan filsafat yang terus

hidup sampai sekarang; (1) penciptaan alam semesta, bagaimana terjadinya, (2) keabadian jiwa, apa

artinya dan bagaiman pembuktiannya (3) pengetahuan Tuhan yang partikular, apa ada hubungannya

dengan astrologi dan bagaimana terjadinya. Metode rasional filsafat Yunani semakin masuk sebagai

salah satu sistem pemikiran Arab-Islam adalah setelah masa al-Razi (865-925). Ia di kenal sebagai

orang yang ekstrim dalam teologi dan dikenal sebagai seorang rasionalis murni yang hanya

mempercayai akal. Menurut al-Razi, semua pengetahuan pada prinsipnya

dapat diperoleh manusia selama ia menjadi manusia. Akal atau rasiolah yang menjadi hakekat

kemanusiaan, dan akal adalah satu-satunya alat untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia fisik

dan tentang konsep baik dan buruk; setiap sumber pengetahuan lain yang bukan akal hanya omong

kosong, dugaan belaka dan kebohongan. Meski demikian, perkembangan yang pesat pada ilmu-

ilmu Yunani dalam Islam berkat dukungan yang besar dari Khalifah sebagaimana diatas bukan tidak

menimbulkan persoalan. Imam Ibn Hanbal (780-855 M), salah seorang imam mazhab fiqh dan orang-

12



orang yang sepikiran dengannya dari kalangan ortodoks menunjukkan sikap yang tidak kenal

kompromi terhadap ilmu-ilmu Yunani.

Menurut George N. Atiyeh, penentangan kalangan ortodoks tersebut disebabkan, pertama,

adanya ketakutan dikalangan ortodoks dikalangan ortodoks (fiqh) bahwa ilmu-ilmu Yunani akan

menyebabkan berkurangnya rasa hormat umat Islam terhadap Tuhan. Kedua, adanya kenyataan

bahwa mayoritas dari mereka yang mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani adalah orang-

orang non-muslim, penganut Machianisme, orang-orang Sabia dan muslim penganut mazhab

Batiniyah yang esoteris, yang itu semua mendorong munculnya kecurigaan atas segala kegiatan

intelektual dan perenungan yang mereka lakukan. Ketiga, adanya usaha untuk melindungi umat

Islam dari pengaruh Machieanisme Persia khususnya maupun paham-paham Muhsin Mahdi

menyebut al-Kindi tidak begitu menguasai logika; pengetahuannya tentang logika Aristoteles sangat

minim dan parsial, sehingga ia masih dianggap sebagai ahli penerjemah daripada pemikir (filosof).

Banyaknya arugumen lain yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam yang ditimbulkan

dari pikiran-pikiran filsafat Yunani. Kecurigaan dan penentangan kaum ortodoks terhadap ilmu-ilmu

Yunani memang bukan bukan tanpa dasar. Kenyataannya, tidak sedikit tokoh muslim yang belajar

filsafat akhirnya justru meragukan dan bahkan menyerang ajaran Islam sendiri. Salah satunya adalah

Ibn Rawandi (lahir 825 M). Ia menolak adanya kenabian, setelah belajar filsafat. Menurutnya, prinsip

kenabian bertentangan dengan akal sehat, begitu pula tentang syariat-syariat yang dibawanya,

karena semua itu telah bisa dicapai oleh akal; akal telah mampu mengapai apa yang benar dan salah,

yang baik dan jahat dan seterusnya. Contoh lain adalahal-Razi (865-925 M). Al-Razi juga menolak

kenabian dengan tigaalasan; (1) bahwa akal telah memadai untuk membedakan baikdan buruk,

berguna dan tidak berguna. Dengan rasio manusia telah mampu mengenal Tuhan

dan mengatur kehidupannya sendiri dengan baik, sehingga tidak ada gunanya seorang nabi. (2) Tidak

ada pembenaran untuk pengistimewaan beberapa orang untuk membimbing yang lain, karena

semua orang lahir dengan tingkat kecerdasan yang sama, hanya pengembangan dan pendidikan

yang membedakan mereka. (3) Bahwa ajaran para nabi ternyata berbeda. Jika benar bahwa mereka

berbicara atas nama Tuhan yang sama, mestinya tidak ada perbedaan.

Usaha penentangan kaum ortodoks yang dipelopori Ibnu Hanbal pada terhadap ilmu-ilmu Yunani

diatas mencapai puncak dan keberhasilannya pada masa khalifah al-Mutawakkil (847-861 M).

Tampilnya al-Mutawakkil dengan kebijakannya yang mendukung

kaum ortodoks (salaf) menyebabkan kalangan yang tadinya dulu nama lengkapnya bernama Ahmad

ibn Yahya ibn yahya ibn Ishaq al-Rawandi, lahir di Rawan, dekat Isfahan, tahun

825 M, dari keturunan Yahudi. Kapan meninggalnya tidak diketahui pasti, tetapi menurut Ibrahim

Madkur, Ibn Rawandi pernah berhubungan dengan kaum Muktazilah dan dianggap sebagai salah

satu muridnya yang paling cerdas, sebelum kemudian balik menyerang Muktazilah. Ibn Rawandi

termasuk tokoh yang masih asing dalam discorsus filsafat Islam.

Menurut Madkur dalam bukunya yang berjudul Filsafat Islam Metode dan Penerapannya,

statemen yang diberikan al-Rawandi sebenarnya hanya mengulang apa yang pernah disampaikan

Muktazilah yang mempunyai pandangan bahwa baik dan buruk harus didasarkan rasio. Hanya saja,

Muktazilah tidak seekstrim ini dalam penggunaan rasio, bahkan mereka berusaha memadukan rasio

dengan wahyu. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria al-Razi, lahir di Ray, Persia,

13



tahun 865 M. dan meninggal di Baghdad tahun 925 M. Selain filosof, ia dikenal juga sebagai dokter

dan ahli kimia. Disamping kedua tokoh diatas, Husaen Nashr menyebut tokoh lain sebagai ingkar

kenabian, yakni Ahmad ibn Thayib al-Syarkhasi, hidup antara tahun 833-899 M. Awalnya ia adalah

murid utama al-Kindi dan guru khalifah al-Mu`tadhid (892-902 M) kemudian berubah menjadi orang

yang durhaka kepada kenabian Muhammad SAW.

2.2 Sejarah Kebangkitan Peradaban Islam

Awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu

pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Pada masa pemerintahan Al-

Ma'mun (813-833 M), ia mendirikan Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah

(Abdul Karim, 2007: 154). Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan

Arab, mengambil tempat sendiri terutama dengan "pelajaran asing", ilmu pengetahuan dan filosofi

Yunani, hasil karya Galen, Hippocrates, Plato, Arsitoteles, dan para komentator, seperti Alexander

(Aphrodis), Temistenes, John Philoponos, dan lain-lain (Bammate, 2000: 36) Dalam masa itu, banyak

karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan itu banyak dibantu

oleh orang-orang Kristen, Majusi, dan Shabi'ah. Di antara nama para penerjemah yang terkenal

adalah Jurjis (George) ibn Bakhtisyu (771 M), Bakhtisyu Ibnu Jurjis (801 M), Gibril, Yahya ibn

Musawaih (777-857 M), Hunain ibn Ishaq (w. 873 M), dan lainnya (AbdulKarim,2007:175-176).

Sementara itu di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan

Abdurrahman II (822-852 M). Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid

(Abdul Karim, 2007: 239). Cordova kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat

peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan

kegelapan Abad Pertengahan. Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil (1998: 321) menukil perkataan

seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu, "Jika matahari telah

terbenam, seluruh kota besar Eropa terlihat gelap gulita. Di sisi lain, Cordova terang benderang

disinari lampu-lampu umum. Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun seribu

WC umum. Eropa sangat kotor, sementara penduduk Cordova sangat concern dengan kebersihan.

Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordova telah mulus. Atap istana-istana

Eropa sudah pada bocor, sementara istana-istana Cordova dihiasi dengan perhiasan yang mewah.

Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak Cordova sudah mulai

masuk sekolah.

Sejarah Eropa sendiri pada Abad Pertengahan penuh dengan perjuangan sengit antara kaum

intelek dan penguasa gereja. Kaum intelek Eropa berontak lebih dari satu kali, tetapi berulang-ulang

pemberontakan mereka berhasil dipatahkan oleh gereja (Asad, 1989: 36). Penguasa gereja itu

mendirikan berbagai mahkamah pemeriksaan (Dewan Inquisisi) untuk menghukum kaum intelek

serta orang-orang yang dituduh kafir dan atheis. Operasi pembantaian digerakkan secara besar-

besaran agar di Dunia Kristen tidak tertinggal seorang pun yang dapat menjadi akar perlawanan

terhadap gereja. Diperkirakan antara tahun 1481 hingga 1901, korban pembantaian Dewan Inquisisi

mencapai 300 ribu jiwa termasuk 30 ribu jiwa dibakar hidup-hidup, di antaranya adalah sarjana fisika

terkemuka Bruno. Ia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Selain Bruno, Galileo Galilei

14



juga harus menjalani hukuman sampai mati di penjara karena pendapatnya yang menyatakan bahwa

bumi beredar mengitari matahari (An-Nadawi, 1988:250).

Eropa dan Sentuhan Peradaban Islam

Melalui interaksinya dengan Dunia Islam, Eropa menyadari keterbelakangan dan

ketertinggalan mereka. Interaksi tersebut menyebabkan adanya sentuhan peradaban Islam terhadap

mereka. Proses persentuhan itu terjadi melalui konflik-konflik bersenjata, seperti dalam Perang

Salib, maupun melalui cara-cara damai seperti di Andalusia.

Bagaimanapun juga dalam bidang peradaban materi, Eropa banyak berhutang budi terhadap

Perang Salib. Perang ini telah membawa kaum Kristen ke dalam kontak langsung dengan orang-

orang Muslim di tanah Islam itu sendiri. Orang-orang Kristen mendapati bahwa di Levant banyak hal

baru bagi mereka dan teknik-teknik yang tidak dikenal di Barat. Oleh karena itu ketika terjadi

gencatan senjata, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari teknik-teknik baru di

bidang pertanian, industri dan kerajinan, serta melakukan hubungan perdagangan dengan orang-

orang Muslim (Bammate, 2000: 44-45). Tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang ikut Perang

Salib adalah para saudagar yang berpendapat bahwa perang ini merupakan kesempatan untuk

mengadakan hubungan dagang baru. Lama-kelamaan, Perang Salib menyesuaikan diri dengan usaha

politik perdagangan bandar-bandar Italia, terutama Venezia. Selain Venezia, kota-kota perdagangan

di Italia Utara, Jerman Selatan, dan Belanda juga mulai berkembang akibat Perang Salib (Romein,

1956: 52). Dari kota-kota inilah nantinya muncul Renaissance.

Selain melalui Perang Salib, cara lain terjadinya sentuhan peradaban Islam terhadap Eropa

adalah melalui cara yang murni damai di Andalusia. Ketika Eropa masih larut dalam

keterbelakangannya, Andalusia telah tumbuh dalam kemajuan dan kegemilangan peradaban. Ustadz

Muhammad Al-Husaini Rakha mengatakan, "Di antara bukti kebesaran peradaban Spanyol bahwa di

Cordova saja terdapat lima puluh rumah sakit, sembilan ratus toilet, delapan ratus sekolah, enam

ratus masjid, perpustakaan umum yang memuat enam ratus ribu buku dan tujuh puluh

perpustakaan pribadi lainnya." (Al-Wakil, 1998: 319).

Orang-orang Eropa aktif berinteraksi dengan orang-orang Arab dan mengambil ilmu dari

mereka serta mengambil manfaat dari peradaban mereka. Orang-orang Eropa datang ke Andalusia

untuk belajar di universitas-universitas umat Islam. Di antara mereka terdapat para tokoh gereja dan

para bangsawan. Sebagai contoh salah seorang yang sangat luar biasa kepandaiannya pada abad X

bernama Gerbert d'Aurillac. Ia menjadi paus Perancis pertama di bawah gelar Sylvester II. Ia

menghabiskan tiga tahun di Toledo dengan para ilmuwan Muslim. Ia belajar matematika, astronomi,

kimia, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Beberapa wali gereja/pendeta tinggi dari Perancis, Inggris,

Jerman dan Italia juga lama belajar di Universitas Muslim Spanyol (Bammate,2000:49).

Ada kasus menarik yang dialami oleh Frederik II (1211-1250) Kaisar Jerman yang juga menjadi

raja Napels dan Scilia. Ia merupakan seorang yang berjiwa besar dan berpengetahuan tinggi. Ia

dituduh orang masuk Islam dengan diam-diam karena kaisar itu lebih suka tinggal di Italia Selatan

dalam lingkungan alam Timur daripada di Jerman yang belum maju. Di Napels didirikannya sebuah

universitas dengan tujuan memindahkan pengetahuan Arab ke Italia (Romein, 1956: 58).

15



Selain Frederik II, raja bangsa Eropa lainnya yang menaruh minat sangat besar terhadap

kemajuan ilmu pengetahuan kaum Muslimin adalah George III, raja Inggris. Dengan resmi, ia menulis

surat kepada Hisyam III khalifah kaum Muslim di Andalusia agar diizinkan mengirimkan delegasinya

untuk belajar di sekolah umat Islam Andalusia. George III berkata dalam suratnya, Dari George Raja

Inggris, Ghal, Swedia, dan Norwegia kepada khalifah kaum Muslim di Andalusia paduka yang mulia

Hisyam III.

Dengan hormat,

Paduka yang mulia.

Kami telah mendengar kemajuan yang dicapai oleh sekolah-sekolah ilmu pengetahuan paduka dan

sekolah-sekolah industri di negara paduka. Oleh karena itu, kami bermaksud mengirim putra-putra

terbaik kami untuk menimba ilmu-ilmu tersebut di negeri paduka yang mulia. Ini sebagai langkah

awal meniru paduka yang mulia dalam menyebarkan ilmu pengetahuan di wilayah negara kami

yang dikelilingi kebodohan dari empat penjuru.

Kami tunjuk Dubanet, putri saudara kami sebagai kepala delegasi wanita Inggris untuk memetik

bunga agar ia dan teman-teman delegasinya bisa sehebat paduka, menjaga akhlak yang mulia dan

memperoleh simpati wanita-wanita yang akan mengajari mereka.

Hamba titipkan lewat raja kecil kami ini, hadiah apa adanya untuk paduka yang mulia dan sudilah

kiranya paduka menerimanya dengan senang hati.

Tertanda

Hamba paduka yang patuh

George III

(Al-Wakil, 1998: 319-320).

Orang-orang Eropa yang belajar di universitas-universitas Andalusia itu melakukan gerakan

penerjemahan kitab-kitab para ilmuwan Muslim yang berbahasa Arab ke bahasa Latin dan mulailah

buku-buku tersebut diajarkan di perguruan-perguruan tinggi Barat. Ketika itu, bahasa Arab menjadi

bahasa terdepan di dunia dalam masalah ilmu pengetahuan. Orang yang ingin mempelajari ilmu

pengetahuan harus pandai berbahasa Arab. Bercakap-cakap dengan bahasa tersebut merupakan

bukti tingkat wawasan yang tinggi (Al-Qaradhawi, 2005: 105). Philip K. Hitti mengatakan, "Selama

berabad-abad, Arab merupakan bahasa pelajaran, kebudayaan dan kemajuan intelektual bagi

seluruh dunia yang berperadaban, terkecuali Timur Jauh. Dari abad IX hingga XI, sudah ada hasil

karya di berbagai bidang, di antaranya filsafat, medis, sejarah, agama, astronomi dan geografi

banyak ditulis dalam bahasa Arab daripada bahasa lainnya." (Bammate, 2000: 24).

Pada abad XII diterjemahkan kitab Al-Qanûn karya Ibnu Sina mengenai kedokteran. Pada akhir

abad XIII diterjemahkan pula kitab Al-Hawiy karya Ar-Razi yang lebih luas dan lebih tebal daripada Al-

Qanûn. Kedua buku ini hingga abad XVI masih menjadi buku pegangan bagi pengajaran ilmu

kedokteran di perguruan-perguruan tinggi Eropa. Buku-buku filsafat bahkan terus berlangsung

penerjemahannya lebih banyak daripada itu. Bangsa Barat belum pernah mengenal filsafat-filsafat

Yunani kuno kecuali melalui karangan dan terjemahan-terjemahan para ilmuwan Muslim (As-Siba'i,

16



2002: 41). Tercatat di antara nama-nama para penerjemah Eropa itu adalah Gerard (Cremona) yang

menerjemahkan fisika Aristoteles dari teks bahasa Arab, Campanus (Navarra), Abelard (Bath), Albert

dan Daniel (Morley) Michel Scot, Hermann The Dalmatian, dan banyak lainnya (Bammate, 2000: 49).

Banyak orang Barat yang jujur mengakui bahwa pada Abad Pertengahan, kaum Muslim adalah

guru-guru bangsa Eropa selama tidak kurang dari enam ratus tahun. Gustave Lebon mengatakan

bahwa terjemahan buku-buku bangsa Arab (Islam), terutama buku-buku keilmuan, hampir menjadi

sumber satu-satunya bagi pengajaran di banyak perguruan tinggi Eropa selama lima atau enam

abad. Dapat dikatakan bahwa pengaruh bangsa Arab dalam beberapa bidang ilmu, seperti ilmu

kedokteran, masih berlanjut hingga sekarang. Buku-buku karangan Ibnu Sina pada akhir abad yang

lalu masih diajarkan di Montpellier. Lebon juga mengatakan bahwa hanya buku-buku bangsa Arablah

yang dijadikan sandaran oleh Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Arnold de Philippe, Raymond Lull, San

Thomas, Albertus Magnus, serta Alfonso X dari Castella (As-Siba'i, 2002: 42).

Orang Eropa juga memanfaatkan keunggulan ilmu orang Muslim dalam beberapa keperluan

mereka. Vasco da Gama misalnya, yang merintis jalan bagi Eropa menuju Semenanjung Harapan,

setelah menemukan jalan tersebut ia bertemu dengan seorang pelaut Muslim Arab yang bernama

Ibnu Majid. Maka Ibnu Majid memperlihatkan kepadanya beberapa alat untuk mengarungi laut yang

dimilikinya, seperti kompas dan sejenisnya. Lalu Ibnu Majid meninggalkan Vasco da Gama sebentar.

Kemudian ia masuk ke ruangannya dan kembali menemui Vasco da Gama bersama alat-alat yang

membuatnya terkagum-kagum. Selanjutnya, Vasco da Gama menawarkan kepada Ibnu Majid agar

menjadi guidenya menuju gugusan pulau India Timur (Quthb, 1995: 230 dan 1996: 310).

Renaissance dan Kebangkitan Eropa

Persentuhan Eropa dengan peradaan Islam benar-benar memberikan pengaruh luar biasa

terhadap kehidupan mereka. Pengaruh terpenting yang diambil Eropa dari pergaulannya dengan

umat Islam adalah semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam.

Keterpengaruhan Eropa pada peradaan Islam itu bersifat menyeluruh. Hampir tidak ada satu sisi pun

dari berbagai sisi kehidupan Eropa yang tidak terpengaruh oleh peradaban Islam (Quthb, 1995: 251).

Dalam bukunya Making of Humanity, Robert Briffault menegaskan, "Tidak hanya ilmu yang

mendorong Eropa kembali pada kehidupan. Tetapi pengaruh-pengaruh lain yang masuk terutama

pengaruh-pengaruh peradaban Islam yang pertama kali menyalakan kebangkitan Eropa untuk

hidup." (Quthb, 1996: 35). Al-Qaradhawi (2005: 121) menulis bahwa metode, sekolah, universitas,

ulama, dan buku menjadi pengaruh serta penggerak kebangkitan Eropa.

Akhirnya pada abad XV munculah gerakan di Eropa yang dinamakan renaissance. Renaissance

berasal dari kata renasseimento yang berarti lahir kembali atau rebith sebagai manusia yang serba

baru (Suhamihardja, 2002: 5). Renaissance diartikan sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan

kembali jiwa atau semangat manusia yang selama Abad Pertengahan terbelenggu dan diliputi oleh

mental inactivity. Renaissance disebut juga Abad Kebangkitan karena ia adalah awal kebangkitan

manusia Eropa yang ingin bebas dan tidak lagi terbelenggu sebagai kehendak untuk merealisasikan

hakikat manusia sendiri. Renaissance merupakan gerakan yang menaruh minat untuk mempelajari

dan memahami kembali peradaban dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno (Suhamihardja, 2002:

3).

17



Renaissance terjadi melalui proses yang sangat panjang dimana pengaruh Islam sangat

dominan dan tidak bisa dipungkiri. Kehidupan intelektual di Eropa sebagai warisan pemikiran yang

mulai dikembangkan pada abad XII menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan sejati yang

sebagian besar maju berkat penggunaan ilmu pasti dari kalangan filosof-filosof bangsa Arab. Dengan

munculnya renaissance, maka perhatian dan penggalian terhadap filsafat Abad Kuno, terutama

filsafat Aristoteles, semakin berkembang. Orang Eropa Barat untuk pertama kalinya mengenal

tulisan-tulisan Aristoteles melalui terjemahan-terjemahan bahasa Arab, serta melalui ajaran-ajaran

dan komentar-komentar yang disusun filosof-filosof Arab yang menafsirkan filsafat Aristoteles yang

telah mendapat pengaruh dari paham Neo-Platonisme.

Demikian juga, metode eksperimen mula-mula dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim

pada zaman keemasan Islam. Ilmu pengetahuan lainnya mencapai klimaks antara abad IX hingga

abad XII. Semangat untuk mencari kebenaran yang dimulai oleh pemikir-pemikir Yunani dan hampir

padam dengan munculnya kekaisaran Romawi, tetapi kemudian dihidupkan kembali dalam

kebudayaan Islam. Dalam perjalanan sejarah, maka lewat sarjana-sarjana muslimlah dan bukan

lewat perjalanan Latin, dunia modern ini sekarang mendapatkan dasar-dasarnya (Suhamihardja,

2002: 29).

Briffault berkata, "Eropa lama, sebagaimana kita lihat, tidak menampakkan karya-karya

ilmiah. Ilmu perbintangan dan ilmu pasti orang Yunani adalah ilmu asing yang dimasukkan dari luar

negeri dan dipungut dari orang lain. Dalam waktu lama Yunani tidak mau menyesuaikan diri. Tetapi

kemudian secara bertahap menyatu dengan kebudayaan Yunani. Lalu Yunani menyusun aliran-

aliran, mengundangkan hukum-hukum dan membuat teori-teori. Tetapi kegigihan metode

penelitian, pengumpulan dan pemusatan berbagai maklumat (informasi dan data-data) yang positif,

metode rinci dalam ilmu, pengamatan yang teliti dan terus menerus serta penelitian empirik,

semuanya sama sekali asing dari kebudayaan Yunani. Akan halnya yang kita sebut ilmu, muncul di

Eropa sebagai hasil semangat penelitian dan metode analisis baru dari cara percobaan, pengamatan

dan penganalogian serta dikarenakan perkembangan ilmu pasti yang sebelumnya sama sekali tidak

dikenal oleh Yunani. Semangat dan metode ilmiah itu dimasukkan oleh Arab ke dalam Dunia

Eropa."(Quthb, 1996: 35).

Dalam bukunya yang berjudul Târîkh 'Ilm Al-Falâk, Dolandbeer berkata, "Para observator

Yunani hanya berjumlah dua atau tiga orang saja. Namun, para observator bangsa Arab jumlahnya

banyak sekali. Adapun dalam kimia, tidak ada seorang pun bangsa Yunani. Namun, para observator

bangsa Arab berjumlah ratusan." (Al-Qaradhawi, 2005: 116).

Ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa sejak masa renaissance. Berbagai riset dan

observasi ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan Eropa. Dalam kenyataannya, banyak penemuan para

ilmuwan itu yang bertentangan dengan doktrin gereja. Oleh karena dianggap sebagai ancaman,

pihak penguasa gereja melakukan penekanan dan tindakan kekerasan kepada para ilmuwan dan

orang-orang yang dipandang menentang gereja. Tidak sedikit para ilmuwan diburu, diajukan ke

pengadilan gereja, dan dijatuhi hukuman mati. Di antara mereka adalah Copernicus, Galileo Galilei,

Bruno, dan sebagainya.

Gereja berusaha membendung arus renaissance yang semakin deras dan mempertahankan

18



otoritasnya. Akan tetapi, usaha pihak gereja itu dalam perjalanannya menjadi bumerang bagi

mereka sendiri. Masyarakat Eropa yang telah jenuh hidup di bawah pengaruh kekuasaan gereja serta

ingin bebas akhirnya melancarkan reformasi-reformasi agama untuk menentang kekuasaan Paus

yang zhalim. Gerakan-gerakan reformasi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh

Islam. Bahkan, pengaruh Islam itu sudah terjadi sejak masa awal persentuhan Eropa dengan

peradaban Islam. Ahmad Amin mengatakan, munculah pertentangan di kalangan orang-orang

Nasrani karena pengaruh Islam. Di antaranya pada abad kedelapan Masehi atau abad-abad kedua

dan ketiga Hijriah lahirlah di Septimania gerakan yang menyerukan pengingkaran pengakuan dosa di

depan pendeta karena mereka tak mempunyai hak untuk hidup. Dan manusia hanya untuk tunduk

kepada Allah dalam meminta pengampunan dosa-dosanya. Islam tidak mempunyai pendeta dan

kaum paderi, maka di dalam Islam tidak dikenal pengakuan dosa. Demikian pula terdapat gerakan

yang menyerukan penghancuran gambar-gambar serta patung-patung keagamaan (iconoclast). Pada

abad kedelapan dan kesembilan Masehi atau abad ketiga dan keempat Hijriah muncul mazhab

Nasrani yang menolak pengkudusan gambar-gambar dan patung-patung. Pada tahun 726 M, Kaisar

Leo III dari Romawi mengeluarkan perintah yang melarang pengkudusan gambar-gambar dan

patung-patung dan perintah lain pada tahun 730 M yang menganggap perbuatan tersebut sebagai

paganisme. Demikian pula Konstantin X dan Leo IV pada saat Paus Gregorius II dan III dan

Germanius, Uskup Konstantinopel serta kaisar wanita Irene menyokong penyembahan gambar-

gambar, sehingga terjadilah pergolakan hebat antara kedua golongan itu. (An-Nadawi, 1988: 186-

187).

Banyak peneliti menegaskan bahwa Martin Luther dalam gerakan reformasinya

terpengaruh oleh pandangan para filosof Arab dan ulama Muslim mengenai agama, akidah, dan

wahyu. Perguruan-perguruan tinggi Eropa pada masa Martin Luther selalu berpegang pada buku-

buku para filosof Muslim yang jauh sebelumnya telah diterjemahkan ke bahasa Latin (As-Siba'i,

2002: 41).

Begitu pula pembangkangan-pembangkangan terhadap kekuasaan-kekuasaan feodal yang

zhalim yang menjadikan tuan tanah sebagai badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif

sekaligus sehingga melahirkan Revolusi Perancis yang menuntut pemisahannya, juga karena

terpengaruh dengan Islam (Quthb, 1995: 252 dan As-Siba'i, 2002: 41). Orang-orang Eropa datang ke

negeri Syiria dalam Perang Salib. Mereka melihat bahwa di Kekhilafahan Islam, rakyat ikut

mengawasi penguasanya. Penguasa hanya tunduk pada pengawasan rakyat. Melihat hal tersebut,

raja-raja di Eropa membandingkan antara kebebasan raja-raja Arab dan kaum Muslimin dengan

ketundukan mereka sendiri terhadap kekuasaan Roma dan kekhawatiran mereka akan nasib

buruknya bila tidak lagi tunduk kepada raja Roma yang agamis.

Setelah orang-orang Eropa itu kembali ke negerinya, mereka mengadakan pemberontakan

hingga memperoleh kemerdekaan. Rakyat mereka pun kemudian memberontak kepada mereka

sehingga memperoleh pula kemerdekaan. Setelah itu, muncullah Revolusi Perancis dan prinsip-

prinsip yang diproklamasikan tidak lebih banyak daripada yang diproklamasikan dalam peradaban

kita pada dua belas abad sebelumnya (As-Siba'i, 2002: 47).

Pengaruh Kebangkitan Eropa terhadap Dunia Islam

19



Pada saat Eropa mulai bangkit dan melaju dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan,

Dunia Islam justru mengalami kemunduran dan keterbelakangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain karena penjajahan yang mencengkram Dunia Islam, umat Islam dilanda perpecahan sengit

antar madzhab serta diperparah lagi dengan munculnya berbagai sekte dan aliran yang

menyimpang dari ajaran Islam. Pada saat itu, umat Islam dipimpin oleh Turki yang memegang

tampuk kekhilafahan. Bukti keterbelakangan Turki di bidang ilmu dan teknologi bisa dilihat pada

kenyataan bahwa baru pada abad XVI Turki mampu mendirikan industri kapal. Sementara

percetakan, pusat pelayanan kesehatan serta akademi-akademi militer seperti yang terdapat di

Eropa, baru memasuki Turki pada abad XVIII. Pada akhir abad itu Turki masih terbelakang di bidang

industri dan penemuan-penemuan ilmiah, hingga ketika menyaksikan balon terbang melayang-

layang di angkasa ibukota, mereka mengira itu ialah perbuatan tukang sihir. Dalam hal menciptakan

sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, negeri-negeri Eropa yang kecil lebih cepat daripada

Turki, sedangkan negeri Mesir lebih cepat empat tahun dibanding dengan Turki dalam penggunaan

kereta api, dan beberapa bulan dalam penggunaan prangko (An-Nadawi, 1988: 221).

Setelah Eropa kuat karena mengambil ilmu dan peradaban dari Islam, mulailah Eropa

menjajah umat Islam dan merampas kekayaannya. Inggris menjajah India, Mesir, Irak dan Yordania.

Perancis menjajah Tunisia, Aljazair, Suriah dan Libanon. Di Asia Tenggara, Inggris menjajah Malaysia

dan Singapura. Belanda menjajah Indonesia. Sedangkan Spanyol menjajah Filipina. Selain

menyebarkan ajaran Kristen, para penjajah Eropa itu juga menguras kekayaan umat Islam. Akhirnya

kekayaan Eropa membengkak sehingga dengan harta rampasan itu mereka mampu memperkuat

posisinya dan mengintensifkan penelitian ilmiah yang pada gilirannya membuat Eropa semakin kuat

dan berkuasa (Quthb, 1995: 289).

Jatuhnya berbagai wilayah Islam ke tangan imperialisme Barat menginsafkan Dunia Islam akan

kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih

tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan

bagaimana meningkatkan kualitas dan kekuatan umat Islam kembali. Pada periode ini, timbullah ide-

ide pembaharuan dalam Dunia Islam (Nasution, 1992: 14). Dari Mesir muncullah Jamaluddin al-

Afghani (1839-1897) dengan ide Pan-Islamismenya yang kemudian diikuti oleh muridnya,

Muhammad Abduh (1849-...). Sebelum itu, di Hijaz Arabia juga telah muncul gerakan pembaharuan

yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787). Meski kelahirannya merupakan

respons terhadap penyimpangan praktek-praktek keagamaan yang banyak terjadi di Hijaz dan

sekitarnya, akan tetapi gerakan ini juga mempunyai pengaruh di Dunia Islam dalam membangkitkan

kesadaran umat Islam untuk melawan kaum penjajah, terkhusus di Indonesia. Demikian juga ide

Pan-Islamisme yang diusung oleh Al-Afghani banyak mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan Islam

Indonesia yang aktif memperjuangkan Islam pada zaman penjajahan Belanda.

Jadi, renaissance yang telah membangkitkan Eropa dari keterbelakangannya itu membawa

dampak luar biasa tidak hanya bagi masyarakat Eropa, namun juga bagi Dunia Islam. Oleh karena

Dunia Islam justru mengalami kemunduran ketika Eropa mengalami kebangkitan, maka dampak

yang diterima oleh Dunia Islam tidak sedikit adalah dampak negatif. Selain penjajahan negeri-negeri

umat Islam, dampak negatif renaissance terhadap Dunia Islam tersebut dikemukakan oleh Abul

Hasan Ali An-Nadawi sebagai berikut,

20



Dunia Islam dipaksa keadaan untuk tunduk pada pola ajaran materialistis sejak ia ditimpa musibah

kemunduran ilmiah dan ketumpulan berpikir dan tidak menemukan jalan lain kecuali lari ke dalam

pelukan Eropa lalu menerima pola ajaran ini dengan segala ekses negatifnya, dan itulah pola berpikir

yang merajai seluruh kawasan Dunia Islam dewasa ini.

Dampak yang pasti dari pola ini adalah pergumulan antara kepribadian Islam, jika ini belum

tercampak dari hati pemuda Islam, dan kepribadian baru, antara ajaran moralitas Islam dan ajaran

moralitas Eropa, antara kriteria dan sistem nilai lama dan baru. Dampak lain ialah timbulnya sikap

ragu-ragu dan kemunafikan di kalangan kaum terpelajar, kurangnya kesabaran dan keuletan serta

kehidupan yang lebih mementingkan segi-segi duniawi, dan berbagai ciri kebudayaan Eropa lainnya

(An-Nadawi, 1988: 378).

2.3 Hubungan Ilmu Tauhid dengan Filsafat

Antara Ilmu Tauhid dan Filsafat terdapat hubungan erat. Sebab Ilmu Tauhid bercorak filsafat

baik dari segi pikiran maupun metode. Sehingga para ahli lebih condong mengatakan Ilmu Tauhid

(theology Islam) termasuk aliran Filsafat. Malahan Ibnu Khaldum mengatakan : “Ilmu Tauhid telah

bercampur dengan persoalan filsafat sehingga sukar dibedakan keduanya”. Sarjana barat berbeda

pendapat tentang pertalian kedua ilmu ini. Tenneman dan Ritter menggolongkan Ilmu Tauhid dalam

Filsafat Islam tetapi Renan menganggap hanya mencerminkan Filsafat Islam, sehingga walaupun ia

mengajek Filsafat Islam sebagai kutipan tandus Filsafat Yunani, mengatakan bahwa kegiatan filsafat

dalam Islam harus dicari melalui aliran Ilmu Tauhid karena mengandung keaslian dan kreasi kaum

muslimin.

Demikian pula Goldziher mendukung usaha Ilmu Tauhid, karena ilmu ini alat mempertahankan

agama dengan tradisi pikiran, memadukan dalil agama dengan dalil akal (filsafat). Sebab pengenalan

Islam terhadap filsafat Yunani merupakan bahaya besar karena tidak mungkin dijembatani antara

keduanya.

Pembahasan Ilmu Tauhid dan Filsafat terdapat perbedaan. Ilmu Tauhid mendasari

pembahasannya pada pengakuan dasar keimanan sebagaimana yang disebutkan Al-Quran.

Kemudian dibuktikan kebenarannya dengan akal dan menghilangkan keragu-raguan dengan

argument lagika. Sedangkan Filsafat mempelajari sesuatu persoalan dengan obyektif, mulai dengan

keragu-raguan terhadap persoalan tersebut, kemudian dipelajarinya dan mengambil suatu

kesimpulan yang dipercayainya dan dibuktikan kebenarannya.

Dalam mengemukakan pendapat tidak prejudes (pra sangka) terhadap sesuatu pikiran

sebelumnya. Oleh karena itu sering dikatakan sikap filsafat itu seperti seorang hakim yang adil, tidak

punya pendapat tertentu terhadap perkara yang dihadapinya sebelum ia mempelajari, tanpa

memihak, kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan. Sedangkan Ilmu Tauhid lebih

merupakan pembela setia yang sangat yakin akan perkara yang dibelanya.

Dala`m Encyclopedia of Religion, fasal theology, disebutkan bahwa theology itu berbeda

dengan Ilmu Filsafat seperti wahyu dengan renungan pikiran. Sebab theologi berpijak pada wahyu

sedang filsafat pada akal. Theologi bertolak dari wahyu dan mengakui Tuhan itu ada, sedangkan

21



filsafat bertolak dari akal dan kesadaran adanya wujud diri sendiri. Theologi bersikap sebagai orang

yang sudah mencapai kebenaran. Inilah perbedaan dari sisi metode.

Perbedaan dari segi isi juga sangat kentara, penyelidikan filsafat terfokus pada wujud mutlak

dan yang bertalian dengannya tanpa mencari yang lain (the science of being is being), sedang

Theologi Islam menyelidiki wujud alam semesta sebagai alat untuk membuktikan adanya zat yang

emnjadikannya. Jadi dibicarakan masalah aqidah dari agama yang dianggap benar kemudian

dibuktikan dengan akal pikiran.

Perbedaan-perbedaan tersebut di atas tidaklah menyebabkan Ilmu Tauhid terpisah dengan

Filsafat Islam. Malah saling mempengaruhi dan sering menggunakan istilah yang dipakai oleh pihak

lain. Malahan Filsafat islam menerima dalil agama karena akal tidak mampu lagi berbicara, misalnya

soal akhirat, kenabian dan lain-lain. Sebab lapangan pikiran punya batasnya, bila dilampaui akal

pikiran akan sesat. Disinilah kebutuhan wahyu dirasakan penting sebagai pelengkap akal. Walaupun

demikian komplik kedua ilmu ini selalu ada khususnya dengan Filsafat Islam. Masing-masing

menganggap dirinya lebih benar.

Pembicaraan Ilmu Tauhid dalam pandangan Filsafat Islam sebagai suatu kemerosotan inteligensia,

suatu dogmatis sombong. Sedangkan pembicaraan filsafat dalam pandangan Ilmu Tauhid adalah

seperti anak kecil yang ermain-main dengan barang-barang suci. Abu Sulaimah al-Tauhidy

mengatakan, metode Ilmu Tauhid adalah membantah tantangan orang sejengkal dengan sejengkal

berdasarkan Ilmu Jadal (debat). Kebanyakannya tidak terlepas dari kesimpang siuran, membungkan

alas an lawan dengan apasaja yang bisa dipakai tanpa alas an pikiran yang teliti. Para ahli Ilmu

Tauhid seperti Ibnu Taimiyah sangat anti kepada Filsafat karena dianggapnya sebagai ilmu yang tidak

berguna. Namanya juga sebagai ilmu tetapi hakikatnya tidak ada. Ilmu yang asli adalah apa yang

diwariskan oleh Rasulullah SAW.

Theolog-theolog Islam bangkit serentak menyerang filsafat seperti Nukhbaty dengan bukunya

“Arraddu ‘ala ahli al_mantiqi”, Ibnu Hazmin dengan bukunya “al-Burhan” dan “al-Irsyad”.

Serangannya cukup pedas terhadap filsafat. Lain halnya dengan al-Ghazali, walaupun serangannya

hebat, karena bahan yang dimilikinya cukup banyak, namun ia cukup moderat. Tidak semua yang

dibicarakan filsafat itu salah, sebagiannya bisa diamalkan, karena tidak menyangkut agama.

Filsafat itu terbagi kepada matematika, logika, fisika, ketuhanan, politik, dan etika. Hanya

bidang ketuhanan saja yang banyak tidak dapat dipakai dalam Islam, karena dari 20 bagian bahasan

filsafat, 17 masalah diantaranya, para filsof harus dicap sebagai ahli bid’ah dan tiga masalah sisa

dicap sebagai kafir, karena keingkaran mereka terhadap adanya kebangkitan jasmaniah di hari

akhirat, mereka membatasi Ilmu Tuhan pada hal-hal yang besar saja dan ala mini bersifat qadim dan

azali. Yang paling ektrim diantara mereka adalah Ibnu Shahah. Ketika ia menjawab pertanyaan

bagaimana hukumnya belajar buku-buku Ibnu Sina, sebagian mengatakan siapa yang berbuat

demikian berarti telah mengkhianati agamanya, sebab Ibnu Sina bukan Ulama melainkan setan

berwujud manusia.

22



2.4 Sistem Pemerintahan dan Politik pada Masa Pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW dan

Khalifah Sesudahnya

SEJARAH RINGKAS DINAMIKA POLITIK UMMAT ISLAM (610 – 2002)

Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem-sistem politik lainnya. Sepakatlah semua

pemikir muslim bahwa Madinah adalah negara Islam yang pertama, dan apa yang dilakukan

Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah memimpin masyarakat Islam dan

memerankan dirinya bukan hanya sebagai Rasul semata tetapi juga sebagai kepala negara Islam

Madinah.

-Keadaan Kaum Muslimin masa Khilafah dan Masa Sekarang

Sejarah Islam masa lalu, tentu saja tidak semuannya indah dan selalu berada dalam kemajuan

dan keemasan. Namun demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa ummat masa khilafah

betul-betul dikagumi sekaligus disegani oleh musuh-musuh Islam. Bahkan selalu dijadikan rujukan

dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dengan kata lain, umat Islam waktu itu mencapai

kemajuan dalam berbagai bidang, baik bidang pembangunan, ilmu pengetahuan, maupun

kebudayaan.

Dari segi wilayah, Islam memiliki wilayah sangat luas :

1. Di sebelah barat; melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol

2. Di sebelah timur; melalui Cina sampai Hawaii;

Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya bekedudukan di Madinah,

kemudian di Damsyik, di Baghdad dan berakhir Islambul.

Begitu pun dalam Ilmu Pengetahuan, baik dalam bidang keislaman, maupun sains, dan

kebudayaan Islam. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam

Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ibn Hanbal dalam bidang fiqh. Imam al-As’ari, Imam al-

Maturidi, pemuka-pemuka Mu’tazilah seperti Washil Ibn Atha, Abu Huzail, al-Nazzam, dan al-Juba’i

dalam bidang tauhid. Zunnun al-Mishri, Abu Yazid al-Busthami, dan al-Hallaz dalam tasawuf. Al-Kindi,

Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Miskawih dalam Filsafat, dan Ibn al-Hisyam, al-Khawarizmi, al-Mas’udi,

dan al-Razi dalam bidang sains.

Keadaan diatas berbanding terbalik dengan keadaan umat masa sekarang. Umat Islam masa

sekarang secara umum terbelakang yang mengekor dan mengadopsi berbagai hal dari Barat,

terutama di bidang ilmu pengetahuan, setelah sebelumnya berada dalam kungkungan dan

penjajahan negara-negara Barat.

Memang benar, umat Islam secara fisik sudah tidak lagi dijajah oleh mereka, tetapi

secara hadlarah dan ekonomi siapa yang bisa mengelak dari penjajahan mereka. Bahkan tidak

sedikit tokoh-tokoh Islam yang menjadi kaki tangan musuh Islam demi mendapatkan keuntungan

pribadi.

23



Keadaan tersebut diperparah oleh keengganan untuk bersatu di antara sesama ummat Islam,

bahkan tidak sedikit yang berhasil diadu domba oleh mereka orang-orang Barat. Sehingga seringkali

terjadi pertempuran di antara sesama ummat Islam.

Begitu pula di bidang ilmu pengetahuan, apalagi teknologi, ummat Islam betul-betul kedodoran,

jangankan bisa menemukan hal-hal baru, untuk mengoperasikan apa-apa yang sudah ada saja

ummat Islam masih kesulitan.

Hal itu hanya sedikit saja dari gambaran kemunduran yang dialami secara umum oleh semua

ummat Islam. Keadaan demikian, tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut, tetapi seharusnya semua

ummat Islam berusaha untuk mencari tahu sebab-sebab kemunduran tersebut.

Ternyata, diantara sebab-sebab dominan dari kemunduran tersebut menurut sebagian

ilmuwan, sebagaimana dikemukakan oleh Ilmuwan Kontemporer, Ahmad Syakib Arsalan, antara lain

:

1. Mulai lunturnya semangat keislaman kaum muslimin, untuk hidup sesuai dengan yang telah

digariskan Islam. Bahkan konon menurutnya semangat keislaman ummat sekarang hanya 5% saja

sedangkan ummat Islam dahulu mencapai 100 % maka tidak akan sama hasil yang diperoleh

keduanya;

2. Adanya taklid buat di kalangan kaum muslimin, dan keengganan untuk berubah, karena sudah

merasa puas dengan apa-apa yang dihasilkan oleh mereka para ilmuwan terdahulu terutama di

bidang ilmu pengetahuan;

3. Keengganan untuk berjihad dalam arti berjuang dan berperang melaksanakan kehendak Allah.

Bila ketiga hal di atas bisa diwujudkan kembali oleh ummat Islam, maka menurutnya, diyakini

kemajan dan masa keemasan ummat bisa diraih kembali, bahkan bisa melebihi kemajuan musuh-

musuh Islam.

-Landasan Politik di Masa Rasulullah: 622 – 632 (10 tahun)

Langkah-langkah Rasulullah dalam memimpin masyarakat setelah hijrahnya ke Madinah, juga

beberapa kejadian sebelumnya, menegaskan bahwa Rasulullah adalah kepala sebuah masyarakat

dalam apa yang disebut sekarang sebagai negara.

Bai’at aqabah menurut Munawir Sadjali (Islam dan Tata Negara, 1993) merupakan batu

pertama bangunan negara Islam. Bai’at tersebut merupakan janji setia beberapa penduduk Yathrib

kepada Rasulullah, yang merupakan bukti pengakuan atas Muhammad sebagai pemimpin, bukan

hanya sebagai Rasul, sebab pengakuan sebagai Rasulullah tidak melalui bai’at melainkan

melalui syahadat. Dengan dua bai’at ini Rasulullah telah memiliki pendukung yang terbukti sangat

berperan dalam tegaknya negara Islam yang pertama di Madinah. Atas dasar bai’at ini pula

Rasulullah meminta para sahabat untuk hijrah ke Yathrib, dan beberapa waktu kemudian Rasulullah

sendiri ikut Hijrah bergabung dengan mereka.

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Rasulullah hijrah ke Yathrib, yang kemudian

berubah menjadi Madinah. Di Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas

24



dan merdeka di bawah pimpinan Nabi Muhammad, Penduduk Madinah ada tiga golongan. Pertama

kaum muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar, dan ini adalah kelompok mayoritas.

Kedua, kaum musyrikin, yaitu orang-orang suku Aus dan Kharaj yang belum masuk Islam, kelompok

ini minoritas. Ketiga, kaum Yahudi yang terdiri dari empat kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam

kota Madinah, yaitu Banu Qunaiqa. Tiga kelompok lainnya tinggal di luar kota Madinah, yaitu Banu

Nadlir, Banu Quaraizhah, dan Yahudi Khibar. Jadi Madinah adalah masyarakat majemuk. Setelah

sekitar dua tahun berhijrah Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar

komunitas yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Piagam (Watsiqah) Madinah. Inilah yang

dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah ini adalah konstitusi

negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai dengan syariat Islam. Piagam Madinah dibuat

dengan asas Islam serta syariat Islam sebagai tolok ukur perbuatan yang sekaligus juga merupakan

konstitusi dari negara tersebut yang berlaku bagi kaum muslimin dan segenap penduduk Madinah

tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya.

Secara umum, Konstitusi Negara Islam Madinah adalah piagam yang mengatur hubungan

antar warga masyarakat. Piagam tersebut menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, baik yang

beragama Islam maupun Non Islam. Disamping itu disebutkan pula didalamnya bahwa warga Yahudi,

harta mereka, dan jiwa mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam piagam tersebut. Mereka

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Dan dijelaskan pula bahwa

bilamana terjadi perselisihan, undang-undang Islam-lah yang harus diikuti.

Konstitusi tersebut bisa dianggap sebagai tanda diletakkannya asas dasar Negara Islam. Dan

orang Islam merupakan penanggung jawab dari Negara Islam yang berpenduduk dari berbagai ras

dan suku bangsa.

Dengan demikian, umat Islam (kaum Muslimin) mempunyai negara dan pemerintahan yang

bebas merdeka dan berdaulat penuh dalam mengurusi kepentingan-kepentingannya.

Dengan demikian, timbulah suatu masyarakat Islam yang aman sejahtera berlandaskan ajaran-

ajaran agama Islam yang kemudian disusul dengan mendirikan suatu Negara dan Pemerintahan

Islam yang pertama yang merdeka dan berdaulat penuh.

Negara Islam di Madinah ini didirikan bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi para

penduduknya, menegakkan keadilan diatara sesama manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan,

memanfaatkan harta kekayaan, mengikat tali perdamaian dan persahabatan di antara sesama

manusia. Pada masa itu Nabi Saw. di samping sebagai rasul dan pemimpin agama maka beliau juga

sekaligus sebagai kepala negara.

Daulah Islamiyyah di Madinah ini dipimpin Rasulullah Saw. selama kurang lebih 10 tahun. Pada

masa kepemimpinannya telah diletakkan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintahan Negara Islam

sehingga dapat berkembang dengan sangat pesat dan maju, karena beliau selalu melaksanakan

segala perbuatan sesuai dengan apa yang telah diucapkannya. Hal ini sebagai suri tauladan bagi

ummatnya.

Dengan itupun Rasulullah Saw. telah menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang

berwibawa dan bijaksana sehingga para penduduk Madinah pun telah dapat mengangkat beliau

25



sebagai seorang pemimpin dan penguasa tunggal bagi negaranya, disamping mereka tunduk dan

patuh terhadap perintah-perintahnya, sehingga mereka pun tidak merasa takut terhadap musuh-

musuhnya.

Kepemimpinan Rasul Saw dilakukan dengan penuh bijak, sehingga dapat terjalin persatuan

dan kesatuan diantara kaum muslimin atas dasar kesamaan agama yang lebih berbobot ketimbang

berdasarkan tali ikatan kekeluargaan dan kekerabatan (keturunan). Dengan demikian agama Islam

bukan saja hanya sekedar merupakan norma-norma dan peraturan keagamaan, tetapi juga sekaligus

merupakan norma-norma sistem kenegaraan yang teratur.

Sebagai Kepala Negara, Rasulullah sadar betul akan arti pengembangan sumber daya manusia,

dan yang utama sehingga didapatkan manusia yang tangguh adalah penanaman aqidah dan

ketaatan kepada Syariat Islam. Di sinilah Rasulullah, sesuai dengan misi kerasulannya memberikan

perhatiaan utama. Melanjutkan apa yang telah beliau ajarkan kepada para sahabat di Makkah, di

Madinah Rasul terus melakukan pembinaan seiring dengan turunnya wahyu. Rasul membangun

masjid yang dijadikan sebagai sentra pembinaan umat. Di berbagai bidang kehidupan Rasulullah

melakukan pengaturan sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT. Di bidang pemerintahan, sebagai

kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi

yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik. Rasul mengangkat

Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai wajir. Juga mengangkat beberapa sahabat yang lain

sebagai pemimpin wilayah Islam, diantaranya Muadz Bin Jabal sebagai wali sekaligus qadhi di

Yaman.

Sebagai Kepala Negara, Rasulullah melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain.

Menurut Tahir Azhari (Negara Hukum, 1992) Rasulullah mengirimkan sekitar 30 buah surat kepada

kepala negara lain, diantaranya kepada Al Muqauqis Penguasa Mesir, Kisra Penguasa Persia dan

Kaisar Heraclius, Penguasa Tinggi Romawi di Palestina. Nabi mengajak mereka masuk Islam, sehingga

politik luar negeri negara Islam adalah dakwah semata, bila mereka tidak bersedia masuk Islam maka

diminta untuk tunduk, dan bila tidak mau juga maka barulah negara tersebut diperangi.

MASA KHULAFAUR RASYIDIN:632-661 / 11 – 40 H (29 TAHUN)

Selepas wafat Rasulullah s.a.w, para sahabat menyambung kepemimpinan dengan mereka

melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menjalankan pemerintahan negara Islam yang

kemudian dilanjutkan dengan para sahabat yang lain yakni Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali

bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali.

Para sahabat sepakat untuk tidak membuat kevakuman dalam kedudukan

khalifah tidak lebih dari 3 (tiga) hari. Perhatian utama ini jelas terlihat ketika

pengangkatan (pembai'atan) Abu Bakar Ash Shiddiq sebagai khalifah, sahabat Sa'id

bin Zaid berkata: "Mereka (kaum Muslimin) tidak suka hidup barang seharipun tanpa

adanya pemimpin jama'ah (khalifah)".

Meskipun Abu Bakar memerintah kaum muslimin dalam tempo yang amat singkat, tapi

banyak hal yang bisa diselesaikan. Ancaman disintegrasi (pemurtadan), kerusuhan rasial antar suku

dan golongan, dan berbagai gejolak dalam negeri segera dapat diatasi.

26



Kehidupan perpolitikan masa kekhalifahan Khulafaur Rasyiddin, berlandasankan Al Qur’an

serta Sunnah Rasulullah, kehidupan bermasyarakat dibangun dengan empat pilar pemerintahan,

antara lain:

1. kedaulatan di tangan syara’

2. kekuasaan milik ummat

3. mengangkat Khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslimin

4. hanya khalifah yang berhak mentabanni (melakukan adopsi) terhadap hukum-hukum syara’

(Sistem Pemerintahan Islam, 1997)

dengan keempat pilar ini pemerintahan ditegakkan atas wilayah-wilayah yang menjadi bagian

negara Islam yang semakin meluas. Dengan adanya daulah Islam dengan keempat pilarnya tersebut

kepentingan Islam, yaitu tegaknya hukum Islam di muka bumi dapat dilaksanakan. Setiap takluknya

suatu wilayah menjadi negeri Islam, maka syariat Islam langsung ditegakkan di sana. Dan

berbondong-bondong bangsa masuklah kedalam naungan Islam. Masuknya manusia ke dalam Islam

secara berbangsa ini adalah hal yang sulit dibayangkan bagaimana terjadinya di masa kini serta

berbondongnya manusia memeluk suatu agama hanyalah terjadi kepada al Islam.

Dalam kehidupan masyarakat, hukum Islam tetap ditegakkan sebagai satu-satunya hukum

yang mengatur masyarakat Islam, walaupun semakin banyak suku bangsa yang masuk dalam daulah

Islam. Dengan hukum-hukum Islam maka keadilan Tasyri’ dapat ditegakkan pula (Hidup Sejahtera

Dalam Naungan Islam, 1995). Piagam Madinah yang mencerminkan keragaman masyarakat yang ada

tetap menjadi rujukan dengan tidak mengutamakan satu suku bangsa diantara yang lain, juga tidak

merendahkannya dibandingkan yang lain.

-Masa Khalifah Bani Umayyah: 661-750 / 41 – 132 H (89 tahun)

Pada umumnya pasca Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam seringkali dipandang tidak

sesuai lagi dengan syariat Islam. Peristiwa pemberontakan (bughat) Wali Syam Mu’awiyah bin Abi

Sufyan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diperangi dalam Perang Siffin, kemudian berlanjut

dengan kekisruhan negara pada masa kekhalifahan Ali yang diakhiri dengan terbunuhnya sang

Khalifah oleh Kaum Khawarij.

Diawali oleh Khalifah Mu’awiyah yang pernah membantu Rasulullah SAW untuk menjadi

sekretaris negara di masanya (Ensiklopedi Umum, 1984), kemudian pada masa Khalifah Umar bin

Khattab, karena kecakapannya diamanahi menjadi Wali di daerah Syam, yang terus berlanjut sampai

Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya dengan terbunuhnya Ali, Mu’awiyah karena

pengaruhnya yang besar kemudian diba’iat menjadi khalifah berikutnya pada tahun 41H/661M

setelah Khalifah Hasan bin Ali, mundur dan berbaiat kepadanya. Penguasaan keluarga ini berakhir

pada tahun 132H/750M, dengan terbunuhnya Khalifah keempat belas Marwan bin Muhammad Al

Ja’di oleh pemberontakan yang dilakukan Abu Muslim Khurasai.

Sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya, keempat belas Khalifah dari Keluarga Umayyah ini

telah menggoreskan sejarah dengan karakteristik tersendiri. Inilah yang kemudian dinyatakan

27



sebagai keberhasilan atau kelemahan dalam keberadaannya. Sedikit tentang sejarah yang

ditorehkannya antara lain;

1. Mulai adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti khalifah

sebelumnya. Yaitu calon-calon tersebut harus berasalkan dari keluarga Umayyah. Inilah yang

dikatakan sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, tetapi sejauh mana penyimpangan tersebut.

Secara lebih spesifik bahasannya disendirikan di bagian akhir.

2. Perluasan wilayah Islam dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat. Dalam kekuasaannya

selama 90 tahun, wilayah Islam semakin luas, mulai dari Spanyol, sampai dengan India. Penaklukan

militer ini berjalan cepat terutama pada pemerintahan Khalifah Al Walid. Segenap Afrika Utara

diduduki dan pada tahun 91 H / 710 M pasukan Muslim menyebrangi Selat Gibraltar lalu masuk ke

Spanyol, kemudian menyebrangi Sungai Pyrenees dan menyerang Carolingian Prancis. Di Timur,

seorang Wali Arab menyusup melalui Makran masuk ke Sind, menancapkan Islam untuk pertama

kalinya di India (Dinasti-Dinasti Islam, 1993).

3. Pembangunan fisik semakin marak dilakukan. Apabila pada masaRasulullah dan Khulafaur

Rasyiddin, pembangunan terlihat lebih fokus kepada pembangunan ruhul Islam, dalam artian

penerapan hukum-hukum Islam di muka bumi. Pada masa Umayyah pembangunan fisik dan

perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang, hal-hal yang khusus antara lain.

Penghijauan daerah Mekkah dan Madinah pada masa Khalifah Mu’awiyah, pembuatan mata uang

Islam pada masa Khalifah Abdul Malik, penghimpunan hadits-hadits Nabi pada masa Umar bin Abdul

Aziz. Kemudian Masjid Raya Damaskus didirikan oleh Khalifah Al Walid I serta Madrasah al Nuriyah di

Damaskus pun dibangun untuk sarana pendidikan.

Kehadiran Islam di daerah-daerah taklukannya bagaikan hujan yang mengguyur padang yang

kering, sehingga menumbuhkan benih-benih tumbuhan yang bersemi, berbunga dan menampakkan

buahnya. Kejayaan Islam pun nampak. Bila pada masa Khulafaur Rasyiddinkejayaan secara fisik

masih belum terlihat, maka mulai Masa Umayyah inilah mulai terlihat hasilnya. Sarjana-sarjana Islam

mulai bermunculan, Ilmu Pengetahuan berkembang pesat, pembangunan fisik marak dilakukan.

Kota-kota baru dibangun. Inilah karunia Allah. Di mana Islam kemudian menjadi rahmatan lil

‘alamin.

Kejayaan Islam ini salah satunya ditunjukkan dengan kesejahteraan yang terjadi. Diriwayatkan

dalam masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz oleh Yahya bin Sa’ad menceritakan bahwa:

“Saya diutus oleh Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan zakat di Afrika, dan saya

jalankan tugas itu. Saya cari orang-orang fakir di sana untuk diberi zakat, tetapi saya tidak

mendapati adanya orang-orang fakir dan miskin yang mau menerima zakat. Dan orang-orang

mengatakan: ‘Umar bin Abdul Aziz yang membuat orang-orang menjadi kaya’”

Namun seringkali keberadaan khalifah-khalifah ini dipandang sebelah mata. Kebesaran yang

dibangunnya seolah pupus dengan khilaf yang dilakukannya yang mungkin apabila dibandingkan

dengan pemimpin-pemimpin masa sekarangpun, masih jauh perbandingannya. Mungkin perbuatan

Yazid pada Peristiwa Karbala, 10 Muharam, pembantaian Husein r.a. dan keluarganya memang

sepertinya tidak dapat dimaafkan, namun Mu’awiyah mungkin bisa dinilai berbeda. Beliau adalah

28



orang yang sejaman dengan Rasul saw, Khalifah keenam, Politikus ulung, serta penghalau Byzantium

di daerah utara Islam. Namun karena kesalahannya memaksakan anaknya Yazid untuk menjadi

khalifah sehingga menerapkan sistem putera mahkota dalam pemerintahan Islam maka seolah

pupus kebajikan yang dibuatnya.

-Masa Khalifah Bani Abbasiyyah: 750-1517 / 132-923 H (767 tahun)

Setelah Umayyah jatuh dan digantikan oleh Abbasiyah. Pusat pemerintahan di Baghdad, kota

yang dibangun oleh Abu Ja’far al-Mansur khalifah kedua, tahun 145 H./762 M. Selama pemerintahan

Abbasiyah, Irak khususnya Baghdad, menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan,

peradaban dan ilmu pengetahuan di dunia Islam timur. Puncak kejayaan dicapai pada masa

pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid (786-809) dan Khalifah al-Makmun (813-833). Dalam kurun

waktu tersebut mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi, berbagai cabang ilmu pengetahuan,

konstruksi dan teknologi, kesenian, sastra dan politik yang stabil di wilayah kekuasaan yang luas.

Setelah kurun waktu tersebut, mengalami disintegrasi politik.

Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan membawa dampak kepada kemajuan ilmu

pengetahuan, filsafat dan kebudayaan Islam. Disamping dana tersedia, pengembangan bidang ini

juga didorong pemerintah dengan menyediakan berbagai fasilitas dan memberikan kebebasan

intelektual.

Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan beberapa cara:

1. Pertama, dilakukan penerjemahan buku-buku Yunani, Persia, Suriah, India dan Koptik ke dalam

bahasa Arab. Ribuan buku diambil dari perpustakaan-perpustakaan lama, dibawa ke Irak untuk

diterjemahkan dan perpustakaan-perpustakaan baru didirikan. Gerakan penerjemahan ini

berlangsung tahun 750-850.

2. Kedua, karya-karya yang diterjemahkan itu kemudian diberi komentar oleh para sarjana

Islam. Teori-teori yang ada diberi penjelasan dan disesuaikan dengan Islam. Melalui renungan,

pengamatan, penelitian dan eksperimen, mereka dapat melahirkan teori-teori dan konsep-konsep

baru. Dari kegiatan ini mereka menghasilkan ribuan karya tulis dalam berbagai cabang ilmu

pengetahuan.

3. Ketiga, didirikan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, seperti

Baitul Hikmah, Majelis al-Manazarah dan Madrasah Nizamiyah. Masjid-masjid, istana dan rumah

para sarjana difungsikan sebagai tempat-tempat belajar. Baghdad, Basra, Kufah dan Mosul menjadi

pusat pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti tafsir, hadits, fiqh, bahasa, sejarah,

filsafat, ilmu alam, ilmu pasti, matematika, astronomi, kedokteran, ilmu kalam, musik dan sastra.

Seni ukir, seni lukis dan arsitektur Islam tampak dalam bangunan-bangunan masjid-masjid di

Baghdad, Basra dan Kufah; juga pada istana di Baghdad dan Samarra. Keempat kota ini melahirkan

ulama dan tokoh pemikir serta ribuan lulusan, yang kemudian menyebar ke berbagai negeri Islam

dan mengembangkan ilmu pengetahuan di negeri masing-masing. Karena itu selama Dinasti

Abbasiyah berkuasa di Irak, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam merata di

berbagai kota penting di luar Irak. Kejayaan Abbasiyah berakhir setelah Baghdad dihancurkan Hulagu

Khan dari Mogul tahun 1258.

29



-Masa Kekhilafahan Ustmaniyah: 1517-1924/ 923-1349 H (407 tahun)

Kata “Utsmaniyah” yang berarti anak-anak Utsman, didirikan oleh Utsman (1258-1326).

Mencapai keemasannya selama tahun 1481-1566, dalam masa pemerintahan Bayezid II (1481-1512),

Selim I (1512-1520), dan Suleiman I (1520-1566). Bayezid mengembangkan wilayah kekuasaan

hingga ke daratan Eropa, hingga Laut Hitam, dan Asia Timur. Bayezid digantikan oleh putranya, Selim

I. Dalam waktu singkat, kekuasaan Utsmaniyah berhasil menjangkau Suriah, Mesopotamia (Iraq),

Arab dan Mesir. Saat berada di Mekkah, Selim mengangkat dirinya sebagai khalifah, pemimpin

seluruh umat Muslim. Dengan kekuasaan penuh atas dunia Arab, Selim memboyong para

cendekiawan dan seniman untuk datang ke Konstantinopel, ibukota dinasti Utsmani yang direbut

dari tangan Byzantium tahun 1453 silam.

Selim I kemudian digantikan oleh putranya, Sulaiman I (1520-1566). Gebrakan Sulaiman pada

masa awal pemerintahannya sungguh mengesankan. Setahun setelah memerintah, Beograd berhasil

ditaklukkan. Setahun kemudian, 1522, giliran Rhodes yang jatuh ke tangan Utsmani, sementara itu

kekuatan militer Hungaria dihancurkan. Tahun 1529, Afrika Utara berhasil direbut, disusul oleh

Tripoli tahun 1551. Pada setiap kota utama yang ditaklukannya, Sulaiman menghiasinya dengan

mesjid, aquaduk, jembatan dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Kegemilangan yang dibawa oleh Sulaiman I, ternyata juga membawa bibit kemunduran.

Sulaiman mulai lebih banyak melewatkan waktunya di harem, daripada memikirkan perkembangan

kenegaraan. Hal ini memberi kesempatan bagi wakil dan para menterinya untuk sedikit demi sedikit

menggerogoti kekuasaan Sulaiman. Turki Utsmani praktis lemah dari dalam, sementara di luar

mereka harus menghadpai kenyataan semakin kuatnya Eropa, yang kini telah mengambil format

negara-bangsa. Sulaiman I kemudian digantikan oleh Selim II (1566-1574).

Di tengah kemundurannya, Turki Utsmani masih sempat melebarkan sayapnya. Upaya

revitalisasi yang dilakukan semasa pemerintahan Murad III (1574-1595) berhasil membuat daerah

Kaukasus dan Azerbaijan direbut. Dengan kedua daerah penaklukan baru ini, Turki Utsmani

mencapai luas bentangan geografis yang terbesar sepanjang sejarahnya. Walau bagaimanapun, bola

salju kemunduran Turki sudah tak bisa ditahan lagi. Keberhasilan untuk merebut Kaukasus dan

Azerbaijan tempo hari hanya berumur pendek. Kedua daerah kekuasaan baru tersebut kembali lepas

tahun 1603. Keadaan ini masih diperburuk lagi dengan perang 41 tahun melawan Eropa sejak 1683.

Turki harus rela kehilangan sebagian besar daerah Balkan dan Laut Hitam akibat perang

berkepanjangan ini.

Puncak kemunduran Turki Utsmani terjadi pada 1850-1922. Demikian lemahnya Turki hingga

digambarkan sebagai “Orang sakit dari Eropa”. Turki terlibat Perang Dunia I, untuk bergabung

bersama Jerman-sebuah pilihan keliru yang berujung pada kekalahan dan keterpurukan yang lebih

dalam. Di dalam negeri, kekalahan tersebut membangkitkan gerakan nasionalis Turki yang telah

muak dengan kemerosotan moral yang dialami oleh pemimpin mereka. Tahun 1922, kesultanan

Turki dibubarkan oleh Mustafa Kemal Pasha yang tak lama kemudian diangkat menjadi Presiden

Republik Turki. Khalifah Abdul Majid yang terakhir berkuasa, terusir ke luar Turki.

Kehancuran Khilafah Islamiyah, tak diragukan lagi adalah sebuah episode sejarah umat Islam

yang paling tragis, memilukan, dan menyakitkan. Betapa tidak, kejadian yang sudah berlalu 78 tahun

30



lalu itu dampak buruknya sedemikian dahsyat dan masih terasa akibatnya yang pedih sampai

sekarang. Kaum muslimin hidup nista dan terlunta-lunta, bahkan terus tertindas dan terjajah di

bawah cengkeraman negara-negara adidaya Barat yang kafir.

Hancurnya Khilafah telah melenyapkan negara yang mampu mempersatukan umat Islam

dalam sebuah ikatan Aqidah Islamiyah yang mampu melebur orang Ajam dan Arab sebagai satu

kesatuan yang utuh. Negara Khilafah inilah yang dulu mampu membendung laju imperalisme Eropa

yang akan menjajah negeri-negeri Islam yang kaya dengan sumber daya alam dan mampu mencegah

ambisi kotor Zionisme untuk merampas tanah Palestina yang suci dan diberkahi.

Hancurnya Khilafah telah memungkinkan Eropa untuk memecahbelah negeri-negeri Islam,

memutuskan hubungannya satu sama lain dengan menebarkan ide nasionalisme, dan

mendudukinya secara langsung. Perancis telah menduduki Suriah dan Lebanon, sementara Inggris

berhasil menduduki Irak, Yordania, dan Palestina (Al Qadhamani, 1986).

Hancurnya Khilafah telah memusnahkan sebagian besar hukum-hukum Allah di muka bumi.

Yang tersisa hanyalah secuil hukum-hukum seputar akhlaq, ibadah, dan sebagian kecil muamalah

seperti al ahwalusy syakhshiyyah (hukum tentang pengaturan keluarga). Dapat dikatakan, Islam

nyaris musnah dari realitas kehidupan, karena Khilafah yang menopangnya telah tiada. Padahal,

sebagaimana kata Imam Al Ghazali dalam kitabnya Al Iqtishad fil I’tiqad halaman 199,“_ agama

(Islam) adalah pondasi dan kekuasaan itu adalah penjaga(nya). Segala sesuatu yang tak berpondasi

akan rubuh, dan segala sesuatu yang tak berpenjaga akan hilang lenyap.” (Belhaj, 1991)

-Faktor-Faktor Kelemahan Internal Daulah Khilafah

Bila kita tengok lembaran sejarah ke belakang, kehancuran Khilafah itu adalah sesuatu yang

wajar, dalam arti negara itu memang sudah sangat lemah, hingga orang menyebutnya sebagai Ar

Rajul Al Mariidh atau “The Sick Man”. Bahkan kelemahannya ini sudah muncul jauh sebelumnya,

sejak abad-abad pertama lahirnya agama Islam yang mulia ini.

Menurut Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1953), pendiriHizbut Tahrir, dalam kitabnya Ad

Daulah Al Islamiyah, kelemahan ini nampak dalam dua hal, yaitu: Pertama, kelemahan umat dalam

pemahaman (al fahm) terhadap Islam, dan kedua, kelemahan dalam penerapan (at tathbiq) Islam.

Kelemahan pemahaman ini antara lain berkenaan dengan nash-nash ajaran Islam, bahasa

Arab, dan ketidaksesuaian praktek ajaran Islam dalam realitas kehidupan. Berkaitan dengan nash-

nash Islam, telah terjadi upaya pembuatan hadits-hadits palsu oleh kaum zindiq, meskipun

kemudian ini dapat ditanggulangi berkat bangkitnya para ulama hadits dengan memberikan kriteria

mengenai keotentikan dan derajat hadits.

Kelemahan dalam bahasa Arab terjadi saat berkuasanya para Mamalik yang mengabaikan

bahasa Arab. Akibatnya terjadilah kelemahan dalam ijtihad hukum syara’ dan penerapannya dalam

kenyataan.

Kelemahan dalam praktek ajaran Islam, muncul pada abad-abad pertama karena adanya

upaya mengkompromikan ajaran filsafat India dengan ajaran Islam, sehingga zuhud akhirnya

ditafsirkan sebagai penyiksaan diri (asketisme). Akibatnya, banyak kaum muslimin yang lari dari

31



kenyataan hidup, padahal tenaga dan pikiran mereka seharusnya dapat didedikasikan untuk

kemajuan negara dan dakwah Islam (An Nabhani, 1953).

Kelemahan pemahaman dalam tiga aspek ini diperparah dengan Al Ghazwuts Tsaqafi (Perang

Budaya) yang dilancarkan Barat ke negeri-negeri Islam dengan peluru-peluru yang berisikan

peradaban Barat yang bertentangan dengan peradaban Islam. Barat menyebarkan waham (ilusi)

bahwa peradaban Barat sesuai dengan Islam, hingga akhirnya pemahaman umat terhadap Islam

semakin lemah. Mereka akhirnya mengambil sebagian hukum Barat di masa Daulah Utsmaniyah,

mentakwilkan riba dan membuka bank-bank, memberhentikan penegakan hudud dan mengambil

gantinya dari undang-undang Barat.

Adapun kelemahan dalam penerapan Islam, nampak dari penerapan yang buruk (isaàtut

tathbiq) terhadap hukum Islam dalam kehidupan. Di antaranya ialah adanya partai-partai politik

yang menggunakan kekuatan militer (thariqul quwwah) untuk meraih kekuasaan, bukan

menggunakan dukungan umat (thariqul ummah). Seperti golongan Abbasiyah yang menduduki

Persia dan Irak serta menjadikan wilayah ini sebagai sentral kekuasaannnya. Lalu dari sini mereka

menggulingkan kekuasaan dan menjadikan Bani Hasyim sebagai para penguasanya. Begitu pula yang

dilakukan golongan Fathimiyin yang telah menduduki Mesir dan menjadikannya sebagai sentral

kekuatannya dengan menjadikan keturunan Fathimah ra sebagai para pemimpinnya.

Di samping itu, kelemahan lainnya juga nampak dari pemberian otoritas yang besar dan luas

kepada para Wali (Gubernur) di berbagai wilayah. Misalnya diamnya penguasa Abbasiyah terhadap

Abdurrahman Ad Dakhil yang berkuasa di Andalusia dan membiarkannya berkuasa secara

independen. Meskipun Andalusia saat itu masih menjadi bagian integral dari Khilafah, tetapi wilayah

itu sudah terpisah dari segi pengelolaan pemerintahannya. Demikian pula halnya para penguasa

Saljuqiyyin dan Hamdaniyyin, yang sebenarnya adalah para wali. Khalifah memberikan kewenangan

yang luas kepada mereka sehingga akhirnya mereka mengatur urusan wilayahnya sendiri secara

independen, terlepas dari pusat. Hubungan dengan pusat hanya formalitas, seperti doa kepada

Khalifah di mimbar Jumat, pencetakan mata uang atas namanya, pengiriman kharaj kepadanya, dan

sebagainya (An Nabhani, 1953).

Semua faktor ini telah melemahkan Daulah Islamiyah, hingga kemudian datang golongan

Utsmaniyin mengambil kendali pemerintahan Khilafah (abad ke-9 H/ke-15 M). Mereka

mempersatukan negeri-negeri Islam seperti negeri-negeri Arab di bawah kekuasaannya (abad ke-10

H/ke-16 M) kemudian menyebarluaskan Islam ke negara-negara Eropa. Namun, semua upaya ini

tidaklah didasarkan pada pemahaman yang sahih terhadap Islam dan penerapannya secara benar

dalam kehidupan, melainkan hanya berdasarkan kekuatan iman para Khalifah Utsmaniyah.

Akibatnya, tak lama kemudian Khilafah semakin lama semakin lemah sehingga akhirnya dijuluki

“lelaki yang sakit.”

-Kristenisasi (Al Ghazwut Tabsyiri) dan Perang Politik (Al Ghazwus Siyasi)

Kelemahan internal umat Islam dalam hal pemahaman dan penerapan Islam tersebut, belum

begitu terasa atau diperhatikan pada masa-masa awal kekuasaan Khilafah Utsmani (abad ke-9 H/ke-

15 M). Sebab saat itu mereka mempunyai kekuatan militer yang hebat dan disegani oleh musuh-

musuhnya, yakni negara-negara Eropa. Bila ditimbang, Daulah Islamiyah masih lebih unggul daripada

32



Eropa dalam bidang pemikiran, hukum, dan peradaban. Eropa saat itu masih tenggelam dalam abad

kegelapan, meskipun sudah mulai bangkit.

Pada saat yang demikian, Khilafah melakukan futuhat ke negara-negara Eropa, sampai ke

bagian selatan dan timur wilayah Balkan. Jutaan orang masuk Islam di Albania, Yugoslavia, dan

Bulgaria. Negara-negara Eropa pun mulai membahas bagaimana cara menghadapi serangan jihad

Khilafah ini. Muncullah apa yang dikenal dengan “Masalah Timur” (al masàlah asy syarqiyah), yakni

bagaimana menghindarkan diri dari serbuan pasukan Khilafah Utsmaniyah, di bawah pimpinan

Muhammad Al Fatih (abad ke-9 H/ke-15 M). Pasukan ini tereksis dan misinya dilanjutkan oleh

generasi-generasi Islam sesudahnya hingga berhentinya jihad pada abad ke-11 H/ke-18 M ketika

pasukan Islam dipimpin Sulaiman Al Qanuni (An Nabhani, 1953).

Barulah pada abad ke-18 M ini, kelemahan internal dalam negara Khilafah itu makin terasa,

diakibatkan oleh semakin buruknya penerapan Islam oleh negara dan semakin lemahnya

pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Seharusnya saat itu penguasa Khilafah Utsmaniyah

mengambil upaya-upaya perbaikan. Misalnya menggali pemahaman Islam yang sahih dan murni,

memperhatikan bahasa Arab, mendorong ijtihad, serta mengembangkan aspek pemikiran dan

hukum. Namun, sayangnya semua ini tak terjadi.

Sementara itu, pada abad ke-13 H/ke-19 M Eropa sudah bangkit dengan adanya kemajuan

ilmu pengetahuan dan industri, akibat Revolusi Pemikiran (Renaissance dan Humanisme) yang telah

mereka alami, yang selanjutnya mencetuskan Revolusi Industri yang berhasil dengan gemilang. Topik

“Masalah Timur” telah bergeser. Semula topiknya bagaimana menghindarkan diri dari “bahaya”

pasukan Islam. Namun kemudian berubah menjadi bagaimana menghancurkan Khilafah dan

membagi-bagi wilayahnya yang luas.

Maka dari itu, negara-negara Barat makin menggencarkan upaya untuk

menghancurkan Khilafah yang makin lemah. Negara Khilafah saat itu telah tercabik-cabik wilayah

kekuasaannya akibat gerakan separatisme yang bertumpu pada ide nasionalisme, yang tersebar

akibat gerakan Kristenisasi/Misionarisme (Al Ghazwut Tabsyiri) di Dunia Islam. Gerakan ini sudah

lama mereka rintis, yakni pada akhir abad ke-16 M tatkala mereka mendirikan pusat kegiatan

Kristenisasi di Malta. Gerakan yang sebagian besarnya berasal dari negara-negara Inggris, Perancis,

dan Amerika ini lalu menebarkan benih-benih nasionalisme di tubuh negara Islam. Nasionalisme pun

lalu tumbuh subur di seluruh penjuru Daulah Islamiyah, di Balkan, Turki, negeri-negeri Arab,

Armenia, Kurdistan, dan sebagainya.

Negara Khilafah yang telah lemah itu juga harus menghadapi serangan politik (Al Ghazwus

Siyasi) yang dilancarkan musuh-musuhnya. Serangan ini nampak dengan adanya upaya negara-

negara kafir untuk menduduki negeri-negeri Islam. Rusia di bawah pimpinan Catherina (1862-1896)

telah berhasil merebut dan menduduki beberapa negeri Islam. Pada tahun 1884 Rusia berhasil

melepaskan Turkistan dari induknya, Khilafah Utsmaniyah, dan kemudian menduduki seluruh

wilayah Kaukasus. Perancis pada tahun 1830 berhasil menduduki Aljazair. Kemudian di bawah

pimpinan Napoleon, pada tahun 1896 Perancis berhasil menguasai Mesir. Pada tahun 1899 mereka

menyerang daerah selatan Syam dan berhasil menduduki Gaza dan Ramalah. Italia pada tahun 1911

berhasil menduduki Tharablus, sebuah wilayah Palestina. Inggris pada tahun 1882 telah menguasai

Mesir, dan pada tahun 1898 berhasil menduduki Sudan.

33



Serangan politik ini juga nampak dengan munculnya gerakan-gerakan yang dikendalikan dan

diarahkan oleh negara-negara Barat, misalnya gerakan-gerakan politik di Turki dan negeri-negeri

Arab. Antara lain partai Turkiya Al Fatah (Turki Muda), partai Al Ittihad wat Taraqqi (Kesatuan dan

Kemajuan), partai Istiqlal Al Arabi (Kemerdekaan Arab), dan lain-lain.

-Antara Sistem Demokrasi dan Sistem Khilafah ( Pemerintahan Islam )

Sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu negara memiliki perbedaan boleh latar

belakang negara yang berbeda. Penggunaan sistem pemerintahan dalam suatu negara terkadang

merupakan suatu proses trial dan juga termasuk didalamnya persaingan untuk mendapatkan

pengaruh, kekuasaan, dan faktor kepentingan.

Sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad)

dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban yang pada mulanya berpola pikir jahiliyyah. Nabi

Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat di bantah (Unguestionable Leader)

bagi negara Islam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip

Agama (Islam) seperti: Memimpin shalat, menyampaikan berabagai khotbah. Sebagai negarawan,

beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan

perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam

Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan

iman yang bersifat ideologis dan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara

muslim dan yang bukan muslim. Pada masa Khulafaurrasyidin yang berlangsung selama 30 tahun,

pemerintahan Islam sudah mulai mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan berbagai

konflik yang mulai tampak tajam pada masa Kholifah ke 3 ( Usman Bin Affan ra). Pada masa itu

muncullah bermacam ideologis seperti Favoritisme dan Nepotisme yang di lakukan oleh sekelompok

pejabat pemerintahan, yang pada akhir nya mengakibatkan terbunuhnya Utsman itu sendiri. Pada

masa Ali pemerintahan Islam mengalami gejolak yang lebih dahsyat. Saat itu muncul berbagai ragam

faksi politik, yang membentuk spectrum pemikiran politik Islam, yaitu kaum Khawarij, Syiah, dan

Sunni. Yang setiap kelompok ini mempunyai pemikiran yang saling bersebarangan dan kaum-kaum

tersebut dan membentuk ideologinya masing-masing. Pada masa-masa berikutnya system

pemerintahan Islam lebih cenderung ke sistem warisan yang di mulai ketika masa Muawiyah pada

pemerintahan Dinasti Umayah. Indonesia hingga saat masih ini menggunakan sistem demokrasi

dalam menjalankan kepemerintahannya.

2.5 Implementasi Pemikiran Filsafat Islam dan Sistem Pemerintahan dan Politik pada

Pemerintahan Rasulullah SAW terhadap Sistem Pemerintahan dan Politik di Indonesia dan Konsep

Good Governance

Demokrasi dianggap efektif bagi perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya,

beberapa macam sistem pernah diaplikasikan di Negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia

mengandung nilai-nilai keislaman karena sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat

Islam. Keadaan ini dapat juga disebut pemerintahan islami atau sistem pemerintahan yang

34



mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk

daerah-daerah otonom untuk menjalankan proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan

pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia.

Menurut Robet A. Dahl: "Otonom akan menimbulkan peluang-peluang untuk melancarkan

destruksi. Setiap daerah otonom dapat berpeluang untuk mengabadikan ketidakadilan, melestarikan

egoisme sempit dan juga untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri". Sehingga menurutnya setiap

daerah otonom harus memiliki kualitas dan pengawasan tertentu.

Selain itu, pada sistem demokrasi di Negeri ini yang menggunakan pemilu dengan sistem

multipartai, dalam pemilihan wakil-wakil rakyat saja masih terdapat banyak kekurangan, seperti

operasional yang besar tapi tidak efektif, sebagai contoh adalah lambatnya perhitungan suara dan

kondisi IT yang amburadul, padahal biaya IT sangatlah besar, sehingga mensinyalir ada unsur KKN.

Dilihat dari tendernya saja, pengadaan IT pemilu tidak melalui lelang, tetapi melalui penunjukan

langsung. Ini menjadi tanggung jawab bagi para pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), dan juga kita

sebagai mahasiswa sebagai generasi masa depan. Kita harus bisa membuat suatu perubahan kearah

yang lebih baik dan harus bersikap lebih dewasa dalam segala hal. Karena salah satu bentuk

ketidakdewasaan adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan mengharapkan hasil

yang berbeda. Ironis memang, jika kita melihat masalah-masalah yang terjadi dalam pemilu yang

berskala nasional saat ini, Jika melihat realita yang terjadi ketika diadakan pesta demokrasi skala

kecil seperti di sekolah atau di tingkat perguruan tinggi, kita masih merasa kesulitan dalam

menghadapi masalah yang muncul.

Sebagi solusi kita harus bisa mengatasi penyebab runtuhnya umat islam pada masa ini.

Menurut Syekh Hasan Annadwi dalam bukunya Maza Khasiral Aalami Binhithaatil Muslimin

mengatakan: Ada lima penyebab runtuhnya umat islam:

1.Kepemimpinan berada di tangan yang tidak layak,

2.Politik dipisahkan dari agama,

3.Pemimpin dan para pengauasa muslim memberikan contoh yang buruk,

4.Para ilmuwan muslim gagal mengembangkan ilmu,

5.Timbul nya bid'ah dan kesesatan dalam dunia islam.

Kita juga harus bisa meneladani dan mengambil hikmah kisah yang terjadi pada zaman khalifah Ali

ra. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya.. Ali…!!, Pada masa khalifah Abu

Bakar keadaan umat Islam tidak kacau seperti ini, begitu juga pada masa khalifah Umar dan Utsman

". Kemudian Ali menjawab: "Dulu ketika masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Usman, mereka

memimpin orang-orang seperti aku dan sekarang aku memimpin orang-orang seperti kamu". Artinya

adalah Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di tentukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi

lebih dari itu oleh orang-orang yang di pimpinnya.

Seiring dengan perkembangan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama dengan

munculnya konsep good governance, maka muncul pertanyaan terhadap kebijakan-kebijakan

pemerintah, sejauh mana pemerintah dapat diterima oleh masyarakat? Dapatkan pemerintah

35



mengimplementasikan good governance? Penilaian-penilaian tersebut menjadi penting ketika rakyat

Indonesia menghadapi pemilu pada tahun 2009 yang lalu dan bagi pemerintah sekarang adalah

sejauh mana penilaian-pemilaian tersebut dapat dijadikan modal untuk dapat melanjutkan

kekuasaannya tahun 2009. Untuk menganalisa hal tersebut, kita dapat menggunakan konsep good

governance yang dikeluarkan oleh United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA).

Dalam pandangan resmi UK/ODA yang dikeluarkan pada tahun 1993, istilah good

governance atau good government tidak dibedakan. Keduanya dianggap sama-sama merujuk aspek-

aspek normatif pemerintahan yang digunakan dalam menyusun berbagai kriteria dari yang bersifat

politik hingga ekonomi. Kriteria tersebut digunakan dalam merumuskan kebijaksanaan pemberian

bantuan luar negeri, khususnya kepada negara-negara berkembang.

UK/ODA menjelaskan karakteristik good government, yaitu: legitimasi, akuntabilitas,

kompetensi, penghormatan terhadap hukum/ hak-hak asasi manusia. Pengertian dari karakteristik-

karakteristik yang dimaksud, ialah: (1) Legitimasi. Legitimasi menekankan pada kebutuhan terhadap

sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang

diperintah (rakyat), dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan

persetujuan tersebut. (2) Akuntabilitas. Mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara

konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat

pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performa

perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya

dengan kebebasan media. (3) Kompetensi. Pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk

membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat

mencapai pelayanan publik yang efisien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas

manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan, khususnya pada

anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya

pembangunan sosial seperti: antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan. (4)

Penghormatan Terhadap Hukum/Hak-Hak Asasi Manusia. Pemerintah memiliki tugas (bukan hanya

yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional) untuk menjamin hak-hak individu atau

kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan

institusi. (UK/ODA, 1993)

Implementasi di Indonesia

-Legitimasi

Sebenarnya legitimasi pemerintah Indonesia saat ini sangatlah kuat. Dengan dipilih langsung

oleh rakyat pada pemilu 2004, posisi pemerintah Indonesia sekarang tidak sama seperti pemerintah

pada masa-masa sebelumnya yang dipilih oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR). Legitimasi yang kuat juga didapat dari komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

yang diketuai oleh partai yang berasal dari pemerintah yang berkuasa (partai Golkar) serta

merekalah yang menjadi mayoritas anggota DPR.

Namun yang menjadi persoalan adalah sejauhmana legitimasi yang ada tersebut membuat

pemerintahan berjalan efektif dan langsung mendapat persetujuan dari rakyat (DPR).

36



Beberapa kebijakan pemerintah seperti kebijakan untuk memberikan izin impor beras

sebanyak 75 ribu ton dari Vietnam, mendapatkan persetujuan dari DPR dengan segera. Juga ketika

pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1 Oktober 2005. Dalam

sidangnya, DPR setuju menyetujui kenaikan harga BBM tersebut.

Namun dalam kasus persetujuan pemerintah terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) tentang nuklir Irak, justru ada anggota DPR dari fraksi Golkar yang bersuara vokal menentang

kebijakan tersebut. Sehingga membuat pemerintah melakukan sosialisasi yang intens atas

keputusannya, tidak hanya untuk anggota dewan juga kepada masyarakat terutama kalangan

akademisi.

Dalam konteks menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan

tersebut dalam sistem pemerintahan di Indonesia dapat melalui parlemen dan rakyat juga dibuka

pintu penyaluran aspirasi yang seluas-luasnya baik melalui kelompok kepentingan atau kelompok

penekan.

Pandangan lain adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syahrir. Bagi Syahrir, legitimasi

erat kaitannya dengan dukungan politik. Dukungan politik bukanlah terjadi secara statis, tetapi

berlangsung secara dinamis. Contoh yang paling konkrit adalah peristiwa Watergate yang menimpa

mantan Presiden Gerald Nixon dari Amerika Serikat. Dia memperoleh kemenangan besar dari

pemilihan umum tahun 1972. Tetapi peristiwa Watergate yang berawal dari perbuatan kriminal

kelas teri yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya akhirnya menjerembabkan posisi Nixon,

bahkan ia harus turun secara tidak hormat.

Jadi, dengan perkataan lain, Untuk bisa memiliki pemerintahan yang absah tetapi begitu

terjadi masalah-masalah yang bersifat pelanggaran, maka bukan tidak mungkin akan dapat

menyaksikan proses delegitimasi yang berlangsung amat cepat. Intinya adalah Indonesia, yang

dalam proses demokratisasi berada dalam tingkat yang paling awal (Infant Democracy), amat mudah

untuk berubah atau terhenti karena faktor-faktor politik.

Dalam proses itu, pemerintahan yang absah di Indonesia mempunyai kekuasaan yang jauh

lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintahan yang absah di negara-negara demokrasi lainnya

yang telah berlangsung selama berabad-abad seperti di AS, Eropa Barat dan juga Jepang. Sementara

itu banyak faktor yang dapat merusak dukungan politik terkadang berada di luar jangkauan

pemerintahan yang bersangkutan. Potensi disintegrasi, peranan tentara yang disorot, merupakan

faktor-faktor yang terkadang di luar kemampuan pemerintahan untuk dapat menanganinya dengan

lebih baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa legitimasi dalam arti mengoperasikan jalannya pemerintahan

dengan persetujuan dari rakyat dan menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan

persetujuan tersebut sebenarnya sudah ada tinggal dijalankan secara optimal.

-Akuntabilitas

Dari sisi akuntabilitas, menarik apa yang diungkapkan oleh Profesor Toshiko Kinoshita dari

Universitas Waseda bahwa “masyarakat Indonesia tidak pernah berpikir panjang, masyarakat

Indonesia hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah

37



berpikir panjang (untuk negaranya), dan karakteristik seperti ini tidak hanya terlihat di kalangan

masyarakat dari semua lapisan, tetapi juga politisi dan pejabat pemerintahnya.” (Kompas, 24 Mei

2002).

Persoalannya adalah bahwa sekarang pun, pemerintahan sebagian besar hanya

merencanakan rencana jangka pendek yang bersifat reaktif terhadap ratusan masalah individual

tanpa adanya suatu kebijakan umum atau sistem yang mengikat untuk jangka waktu lama. Dengan

sedikit pengarahan para pelaksana diharuskan menciptakan sistem sendiri.

Sebagai perbandingan, sebenarnya selama lebih dari 30 tahun, dari 1960-an hingga 1990-an,

Amerika Serikat (AS) dihadapkan pada pemborosan dan inefisiensi, termasuk korupsi di

pemerintahan, sehingga menghilangkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Di AS, banyak peraturan telah dibuat untuk mengatasi keruwetan pemerintahan dalam 30

tahun tersebut, namun bentuknya adalah dalam “keputusan presiden”. Analisis menunjukkan bahwa

cara ini merupakan kelemahan utama pelaksanaan pemerintahan sehingga diputuskan untuk

membuat sistem dalam kemasan undang-undang yang disebut Government Performance and

Results Act (GPRA, 1993). Peraturan ini merupakan suatu undang-undang akuntabilitas yang direstui

oleh Presiden Bill Clinton bersama Kongres AS. Desainnya sangat inventif karena di dalamnya

terdapat suatu reward and punishment system (carrot and stick) yang halus.

GPRA 1993 dimaksudkan untuk membawa transformasi fundamental dalam good

governance di AS. SP-GPRA 1993 merupakan suatu alat manajemen dan birokrasi yang tepat untuk

lembaga-lembaga pemerintah yang berada dalam kesulitan majemuk seperti di Indonesia. Ia

dimodifikasi dari strategic planning untuk bisnis dan dikembangkan dari model bisnis yang dipakai di

Sunnyvale, California, karena dianggap yang paling bagus. Dan saat ini proses SP-GPRA di AS sudah

diterapkan sejak tahun 1997.

Maka, untuk kasus Indonesia, jika jargon “perubahan” yang dikumandangkan oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono memang ingin benar-benar diwujudnyatakan, dibutuhkan model

perencanaan strategik jangka panjang seperti ini. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan

proaktif dan tidak reaktif, dengan rencana jangka panjang (10-20 tahun) yang baik. Jika kita mulai

sekarang, kita baru akan memiliki pemerintahan yang akuntabel pada tahun 2015 nanti. Ini baru

wujud “berpikir panjang” seperti kata Profesor Kinoshita.

-Kompetensi

Penyebab masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia barangkali

dikarenakan kurangnya kompetensi yang dimiliki anggota instansi pemerintah. Ditambah lagi dengan

peraturan dan prosedur yang seringkali tidak jelas dan berubah-ubah. Selain itu, karena ada unsur

hirarki yang kuat pada organisasi yang mengambil bentuk birokrasi, maka mestinya pimpinan-

pimpinannya betul-betul pimpinan yang bisa menegakkan aturan dan prosedur.

Sebagaimana yang kerap muncul dalam media, instansi pemerintah begitu banyak disorot

karena kasus-kasus in-efektivitas dan in-efisiensi yang terjadi di dalamnya. Berita penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah, mulai dari kalangan pegawai

pelaksana yang sekadar mengurus administrasi Kartu Penduduk, hingga tataran pejabat yang

38



seharusnya menegakkan amanat rakyat adalah sebagian kecil gambaran tersebut. Kondisi ini

memunculkan pandangan bahwa kondisi birokrasi pemerintahan identik dengan segala in-efisiensi

dan in-efektivitas.

Maka pemerintah belum dapat menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang

efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, sehingga dapat mencapai pelayanan publik

yang efisien.

Kaitannya dengan kompetensi, Syahrir membaginya dengan administrasi pemerintahan serta proses

pembuatan kebijakan. Menyangkut administrasi pemerintahan bernegara, dengan dihapusnya

beberapa departemen dan juga berlakunya UU Otonomi daerah yang belum disertai oleh peraturan

pemerintahan pelaksanaan UU itu, ternyata menghasilkan kondisi transisi yang cukup mencemaskan

bilamana tidak diatasi oleh langkah-langkah berencana, terfokus, diimplementasikan dengan baik.

-Penghormatan Terhadap Hukum/Hak-Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hukum dan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup

signifikan. Terlepas dari berbagai kasus pelanggaran HAM dan meningkatnya tingkat kriminalitas

yang terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak terobosan di bidang hukum seperti memecah

kekuasaan hukum yang awalnya hanya di tangan Mahkamah Agung dengan memunculkan

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Hal lain juga telah ada komitmen Pemerintah Indonesia

untuk meratifikasi ICC pada 2008 yang merupakan langkah awal yang positif bagi penegakan HAM di

Indonesia.

Dengan ratifikasi dan implementasi ICC akan menjamin pelanggaran HAM serupa tidak

terulang di masa depan. Ratifikasi ICC oleh Indonesia juga akan menjadikan Indonesia memiliki akses

untuk berpartisipasi di dalam berbagai proses dan operasional ICC yang berkedudukan di Den Haag,

misalnya dalam pencalonan hakim, penuntut, dan badan-badan ICC yang lain. Selain itu, ratifikasi ICC

oleh Indonesia juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara pihak untuk aktif dalam Pertemuan

Dewan Negara Pihak (Assembly of States Parties/ASP) dan di dalam Review Conference yang akan

diadakan pada tahun 2008 atau 2009.

Namun, menurut Ketua IKOHI, Mugiyanto, upaya tersebut tetap membutuhkan konsistensi

pemerintah sekaligus dilakukannya reformasi menyeluruh di dalam kerangka penegakan HAM di

Indonesia. Ratifikasi dan implementasi ICC seharusnya juga diikuti dengan berbagai perubahan

sistem hukum nasional agar penegakan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban dapat lebih

terjamin.

Harapan terwujudnya good governance di Indonesia adalah cita-cita yang mungkin masih

membutuhkan waktu panjang untuk bisa kita rasakan. Namun setidaknya dengan penguasaan

konsep yang jelas mengenai good governance merupakan langkah awal untuk dapat mengevaluasi

apa yang tengah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Dengan menggunakan

konsep dari United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA) maka pemerintah

Indonesia telah memiliki bekal yang kuat dari aspek legitimasi dan penghormatan terhadap hukum /

39



hak asasi manusia. Namun masih perlu penguatan dari aspek akuntabilitas dan kompetensi

pemerintahan.

Dengan melihat dunia masa depan yang semakin terbuka akibat dari globalisasi maka

tentunya aspek akuntabilitas dan kompetensi harus sesegera mungkin diwujudkan, jika tidak, maka

siap-siapkah untuk terlindas.

BAB III

PENUTUPAN

40



3.1 Kesimpulan

Filsafat Islam sendiri muncul pada Zaman Keemasan Islam, dimana Islam berjaya. Pemikiran-

pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran filsafat Islam, diakui berbagai kalangan telah

mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat.

Semua itu menunjukkan bahwa sebelum dikenal adanya logika dan

filsafat Yunani, telah ada model pemikiran filosofis yang berjalan baik dalam masyarakat Islam, yakni

dalam soal-soal teologis dan kajian hukum. Bahkan, pemikiran rasional dari teologi dan hukum inilah

yang telah berjasa menyiapkan landasan bagi diterima dan berkembangnya logika dan filsafat Yunani

dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan para peneliti yang kritis, muslim maupun non-muslim,

pemikian rasional-filosofis Islam lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci mereka sendiri,

dari Al-Quran, khususnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menyesuaikan antara ajaran

teks dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Perkembangan filsafat Islam mempengaruhi kebangkitan dari agama Islam itu sendiri. Hal ini

dibuktikan dengan awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu

pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Selain itu muncul juga ahli filsafat

pada jamannya yang ahli dalam berbagai bidang keilmuwan seperti Al-Farabi ahli astronomi dan

matematika, Ibnu Sina ahli kedokteran dengan bukunya yang terkenal yaitu The Canon of Medicine,

yang kemudian menjadi buku pegangan bagi pengajaran ilmu kedokteran di perguruan-perguruan

tinggi Eropa.

Pengaruh filsafat Islam bukan hanya sebatas pada peradaban dan pengetahuan saja,

melainkan dalam sistem pemerintahan dan politik juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-

pemikiran brilian dari filsafat Islam itu sendiri. Sistem pemerintahan dan politik pada masa khalifah

selalu dijadikan rujukan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan. Dengan kata lain, umat Islam

waktu itu mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, baik bidang pembangunan, ilmu

pengetahuan, maupun kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan umat Islam (kaum Muslimin)

mempunyai negara dan pemerintahan yang bebas merdeka dan berdaulat penuh dalam mengurusi

kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, timbulah suatu masyarakat Islam yang aman

sejahtera berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang kemudian disusul dengan mendirikan suatu

Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama yang merdeka dan berdaulat penuh.

Dalam penerapannya sendiri di Indonesia, adanya pemikiran filsafat Islam berperan penting

dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis karena demokrasi dianggap efektif bagi

perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya, beberapa macam sistem pernah

diaplikasikan di Negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman karena

sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat Islam. Keadaan ini dapat juga disebut

pemerintahan islami atau sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Dalam

sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk daerah-daerah otonom untuk menjalankan

proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik

dan tingkat kesejahteraan manusia.

3.2 Saran

41



Filsafat khususnya filsafat Islam pada masa kebangkitan Islam diharapkan mampu menjadi

inspirasi masyarakat di seluruh dunia khususnya Indonesia dalam membentuk suatu masyarakat

yang madani, sistem pemerintahan dan politik yang demokratis. Tidak hanya itu, filsafat Islam bagi

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat menjadi acuan dalam masyarakat

Indonesia dalam berpikir logis dan kritis serta bertindak baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh

Rasulullah. Rakyat Indonesia diharapkan selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam

pengambilan keputusan sehingga harapan menjadi negara yang demokratis dapat terlaksana.

LAMPIRAN

Artikel

42



Abstrak Proposal Thesis: Kepemimpinan Ilahiah dalam Konsep

Demokrasi Pancasila: sebuah Kajian Filsafat Islam “DIVINE

LEADERSHIP (WILAYAH AL-HIKMAH)IN THE CONCEPT OF

DEMOCRACY PANCASILA: AN ISLAMIC PHILOSOPHICAL STUDIES”

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Juli 5, 2007 in Falsafah, Hikmah

Perkembangan kehidupan berbangsa dan kenegaraan di Republik Indonesia pasca gerakan reformasi

1998 menyisakan ketidakpastian bentuk dan hasil reformasi yang masih jauh dari harapan dan cita-cita

reformasi. Meskipun memang ada beberapa kemajuan yang terjadi pada proses demokratisasi kehidupan

sosial politik secara umum, namun secara keseluruhan, masíh banyak hal yang jauh dari cita-cita dan

tuntutan reformasi.

Eforia reformasi membuka peluang banyak orang untuk mengkritisi segala yang ada para era rezim

otoritarian Orde Baru Soeharto yang dianggap sebagai penghambat demokrasi di Indonesia. Bahkan

untuk mengakomodasi semangat reformasi tersebut UUD 1945 pun telah diamandemen oleh MPR-DPR.

Namun demikian, sebagian pihak malah menganggap bahwa Panca Sila sudah tidak layak lagi menjadi

Dasar Negara Republik Indonesia. Panca Sila dipandang sudah usang (kadaluarsa) oleh sebagian orang

yang kecewa dengan kepemimpinan para Presiden RI Sejak Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman

Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudono. Akibatnya muncullah tuntutan dan gerakan untuk

mengganti Panca Sila dengan filsafat-ideologi lain yang beragam: mulai dari yang ekstrim kiri:

Komunisme, Sosialis-Demokrat; ekstrim tengah: Demokrasi Sekuler-Liberal Nasionalis; maupun ekstrim

kanan: kelompok pendukung ‘Syariah’ dan ‘Khilafah/Negara Islam’.

Saat ini, Sejak awal tahun 2006, kita menyaksikan memanasnya polemik dan ketegangan politik antar

berbagai komponen atau faksi-faksi politik aliran (politik identitas) tersebut. Kontroversi dan polemik

antara kaum ekstrim nasionalis-sekuler dan ekstrim globalis fundamentalisme Islam (Pengusung

“Kekhalifahan & Syariat Islam”) menyeret pada kecenderungan untuk mempertentangkan antara ajaran

Islam dengan Panca Sila. Terjadi stigmatisasi dan mispresepsi terhadap aspirasi Islam berhadapan dengan

dengan isu sekularisasi dan demoralisasi Panca Sila[1]. Kontroversi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

(RUU-APP) dan Perda-perda ‘bernuansa Syariah Islam’ serta RaPerda Manokwari-Papua ‘yang bernuansa

Kristen’ semakin mempertajam konflik dan polarisasi yang dipandang mengancam keutuhan persatuan

nasional dan NKRI, serta mengancam hak asasi manusia (HAM), emansipasi dan demokrasi di Indonesia.

Pada sisi yang lain, secara normative, Pancasilatelah dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri

republik Indonesia ini sebagai modus vivendi (pedoman hidup) bagi bangsa Indonesia yang pluralistic

(beragam) namun tetap dalam satu kesatuan (Bhineka Tunggal Ika).

http://ahmadsamantho.wordpress.com/author/ahmadsamantho/

http://ahmadsamantho.wordpress.com/2007/07/05/abstrak-proposal-thesis-kepemimpinan-ilahiah-dalam-konsep-demokrasi-pancasila-sebuah-kajian-filsafat-islam/

http://ahmadsamantho.wordpress.com/category/falsafah/

http://ahmadsamantho.wordpress.com/category/uncategorized/hikmah/

43



Setiap sila dalam Panca Sila merupakan obyektifikasi – dalam istilah Kuntowijoyo – dari nilai-nilai

universal dalam setiap agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah,

ada nilai-nilai yang diyakini bersama sebagai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai bersama itu dalam Al-Qur’an

disebut dengan kalimatin sawa. Pancasila adalah kalimatin sawa – common ground.

Dalam perjalanan sejarah, Pancasila telah menjadi pemersatu bangsa dalam perjuangannya untuk

menentang penjajahan dan memakmurkan rakyat.

Pernah Panca Sila dipertentangkan dengan Islam, sehingga konstituante (pada tahun 1950-an) telah

dijadikan ajang konflik. Konflik ini kemudian melimpah dari gedung parlemen ke dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Banyak korban berjatuhan karena konflik ini.

Akhir-akhir ini, konflik antar umat beragama, intra umat beragama dan di antara kelompok agama dan

kelompok sekular mulai berkembang ke arah pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mengacam

kesatuan dan persatuan bangsa serta NKRI. Kalimatin sawa telah terlupakan.

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dengan

risaumenyebutkan memudarnya kesadaran Panca Sila pada kelompok elit di Indonesia. Indikasinya

adalah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah (Pusat maupun Daerah), MUI dan lembaga-lembaga

publik lainnya yang menyuburkan sikap-sikap intoleransi dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Konflik kebangsaan tersebut menurut pengamatan sementara penulis dan beberapa pengamat lainnya

adalah disebabkan pada satu pihak oleh kecenderungan pemikiran dangkal dari kalangan puritan

(fundamentalis) Islam literalis-tekstual kaum pengikut Wahabisme & Talibanisme, sehingga memancing

reaksi kontra yang juga ekstrim dari kaum sekular-liberalis yang terkait dengan kepentingan kapitalisme-

imperialisme Global. Konflik ini sebenarnya terutama dipicu oleh isu-isu ketidakadilan politik-ekonomi,

dan dominasi hegemonik korporat kapitalis global atas segala sumber daya alam (migas dan mineral),

yang kemudian memunculkan reaksi perlawanan dari kalangan politikus Islam di Indonesia yang

menyeret simbol-simbol keagamaan dan justifikasi serta stigmatisasi SARA.

Ketika Panca Sila dicoba untuk dipertentangkan dengan Islam, ketika Islam seolah-olah dipersepsikan anti

Panca Sila, atau Panca Sila dipersepsi sebagai tidak Islamis, maka problem ini memotivasipenulis untuk

melakukan penelitian, untuk menjawab pertanyaan benarkah persepsi-persepsi filosofis tersebut? Lalu

apakah memang perlu dan bagaimanakah cara memandang dan menafsirkan kembali makna substansial

teks-teks Panca Sila maupun makna teks-teks suci Islam (Al-Quran, Sunnah & Ijtihad para ulama) dalam

konteks filsafat-ideologi dan setting habitat bangsa Indonesia yang plural dan multikultural (Bhineka

Tunggal Ika). Bagaimanakah menafsirkan Panca Sila yang sesuai dengan cita-cita harmonisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara di tengah realitas keragaman (pluralism & multikulturalisme) agama, suku, ras

dan golongan antar komponen dan unsur penyusun negara bangsa Indonesia ini. Bagaimanakah kita

44



memahami dan menafsirkan isu-isu pluralisme, multikulturalisme, demokrasi dan HAM dalam Pandangan

Dunia Islamisme (yang membawa misi Rahmatan lil ‘Alamin) secara tepat dan benar sesuai kaidah

berfikiran filosofis dan ilmiah (scientific).

Maka dipandang sudah sangat penting adanya upaya untuk menggali dan merekonstruksi kembali

pemahaman dan penghayatan terhadap substansi & esensi Pancasila dalam konteks inti saripati nilai

agama-agama, untuk kemudian mensosialisasikan kembali Panca Sila, kepada semua komponen bangsa

Indonesia.Dengan kata lain diperlukan upaya-upaya penelitian dan pengembangan ke arah

substansiasinilai-nilai luhur Pancasila, sehingga Panca Sila tidak hanya sekedar menjadi slogan para

politisi saja, tetapi benar-benar dapat menjadi system falsafah-ideologi yang dapat menjadi ‘modus

vivendi’ (pedoman hidup) bagi subsistem kehidupan ipoleksosbud hankamnas (ideology-politik-ekonomi

sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional)negara dan bangsa Republik Indonesia.

Jawaban-jawaban yang tepat dan benar atas pertanyaan dan masalah-masalah tersebut di atas, melalui

penelitian dan penulisan Thesis Magíster Filsafat Islam penulis di ICAS-Paramadina Jakarta inilah,

diharapkan dapat melahirkan salah satu alternatif solusi fundamental (mendasar) dan radikal (mengakar)

untuk merevisi cara pandang (worldview/weltanschaung) bangsa Indonesia terhadap realitas Panca Sila

dalam keragaman ras, suku, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia yang “ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Setelah mengkaji “Filsafat Hikmah”, meneliti dan merenungkan makna kata “Hikmah” dalam rumusan sila

ke-4 Pancasila,penulis berasumsi bahwa solusi atas segala permasalahan tersebutdapat didekati dengan

pendekatan deskripsi-elaboratif, komparasi dananalisis Filsafat Hikmah (Filsafat Islam) yang holistik-

komprehensif yaitu: Hikmah al-Muta’aliyah yang dikembangkan Mulla Sadra danKonsep Imamah dan

Wilayatul Faqih yang dikembangkan oleh Imam Khomeini

Kajian Filsafat Politik yang akan penulis lakukan merupakan wilayah/domain filsafat praktis

(Hikmah‘amali).Ini sesuai dengan karateristif Filsafat Islam yang penulis pelajari, yang tidak dapat

terlepas dari kajian ontologis maupun epistemologis (al-Hikmah al-Nazari/Filsafat Teoritik) sebagai satu

kesatuan sistemik-integratif dari Filsafat Islam.Secara lebih tegas kajian penelitian Thesis ini akan

memasuki wilayah kajian etika politik sebagai bagian dari filsafat politik Islam yang sejalan dengan

Pancasila, sebagai dasar falsafah dan ideologi serta landasan prinsip normatif dasar kehidupan berbangsa

dan bernegara di Republik Indonesia.

Metodologi Penelitian atau pendekatan terhadap objek kajian/penelitian yang akan penulis gunakan,

sebagaimana metode epistemologi Filsafat al-Hikmah al-Muta’aliyah(Mulla Sadra), adalah pendekatan

yang holistik-integratif yang meliputi baik: Burhani,Bayani, maupun Irfani (gnostic).Al-Hikmah al-

Muta’aliyah (Theosofi Transendental) secara epistemologis didasarkan pada tiga prinsip: intuisi

intelektual (dzawq atauIsyraq), pembuktian rasional (‘aql atau istidlal atau argumentasi

logis/burhani),dan Syariat Islam (bayani/penjelasan tekstual).Mengutip uraian Prof. Dr. Jalaluddin

Rakhmat: “…sehingga Hikmah adalah kebijaksanaan (wisdom) yang diperoleh lewat pencerahan

45



ruhaniyah atau intuisi intelektual dan disajikan dalam bentuk yang rasional dengan menggunakan

argumen-argumen yang rasional. Hikmah ini bukan hanya memberikan pencerahan kognitif, tetapi juga

realisasi, yang mengubah wujud penerima pencerahan itu merealisasikan pengetahuan sehingga

terjadinya transformasi wujud hanya dapat dicapai dengan mengikuti syariat.”

Gambar

DAFTAR KATA-KATA SULIT

46



-Dark age: istilah jaman kegelapan pada di Eropa sebelum muncul masa kebangkitan Renaissance.

-Khalifah: (bahasa Arab: ة ف ي ل secara harfiyah bermakna "pengganti" atau (bahasa Inggeris: Caliph)(خ

"wakil" yakni pemimpin umatIslam setelah Nabi Muhammad s.a.w. wafat. Mereka digelar sebagai

khalifah Allah (perwakilan Allah) dan khalifah Rasulullah (pengganti utusan Allah).

-Syara’: segolongan umat Islam yang melawan dan mendurhaka kepada Ulil Amri (Khalifah), iaitu

pemerintah (Daulah Islamiyah) yang adil yang menjalankan hukum-hukum syari’at Islam

-Tamadun: berasal dari perkataan Arab maddana, mudun, madain yang bererti pembukaan bandar

atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun

dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Istilah-istilah lain yang

sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran, hadarah, madaniyah. Dalam bahasa Inggeris,

istilah yang hampir sama dengan tamadun ialah culture and civilization atau kebudayaan dalam

bahasa Melayu. Perkataan civilization dalam bahasa inggeris berasal dari bahasa Greek civitas yang

bermaksud bandar.

-Teologi: taakulan dan perbincangan mengenai Tuhan atau dewa-dewi, ataupun secara meluasnya

berkaitan dengan agama, kepercayaan dan kerohanian. Perkataan ini berasal daripada

perkataan bahasa Greek, iaitu θεός, theos (Tuhan) dan λόγος, logos (kata).

-Ortodoks: sebuah kata majmuk dan berasal dari perkataan Greek orthodoxos, yang merupakan

gabungan oρθός, orthos ("benar") dan δόξα, dokein ("fikiran", "ajaran" atau "pendapat").

Keortodoksan dalam sebuah ajaran agama ertinya adalah "ajaran yang benar (ajaran asal seperti

yang disampaikan pada asalnya)", namun biasanya hal ini diertikan sebagai "ajaran yang lama (ajaran

asal)", "ajaran yang kuno (ajaran asas)" atau "ajaran yang fundamentalis (pemahaman yang

memperjuangkan ajaran asal tanpa mahu tokok tambah dalam ajaran yang langsung belum

tercemar (kerana ia adalah ajaran asal).

-Bid’ah: Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah karya Hadratusy Syeikh Hasyim Asy’ari, istilah

"bid’ah" ini disandingkan dengan istilah "sunnah". Seperti dikutip Hadratusy Syeikh, menurut Syaikh

Zaruq dalam kitab ‘Uddatul Murid, kata bid’ah secara syara’ adalah munculnya perkara baru dalam

agama yang kemudian mirip dengan bagian ajaran agama itu, padahal bukan bagian darinya, baik

formal maupun hakekatnya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW,” Barangsiapa

memunculkan perkara baru dalam urusan kami (agama) yang tidak merupakan bagian dari agama

itu, maka perkara tersebut tertolak”.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggeris

http://ms.wikipedia.org/wiki/Islam

http://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Allah

http://ms.wikipedia.org/wiki/Khalifah

http://ms.wikipedia.org/wiki/Daulah_Islamiyah

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadarah&action=edit&redlink=1

http://ms.wikipedia.org/wiki/Madaniyah

http://ms.wikipedia.org/wiki/Budaya

http://ms.wikipedia.org/wiki/Tuhan

http://ms.wikipedia.org/wiki/Dewa

http://ms.wikipedia.org/wiki/Agama

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Greek

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Greek

http://ms.wikipedia.org/wiki/Agama

47



DAFTAR PUSTAKA

-Ahmad, H. Zainal Abidin. 1977. Ilmu Politik Islam III – Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang

(Perkembangan dari Zaman ke Zaman). Jakarta: Bulan Bintang.

-Adib, MA, Drs.H.Mohammad. 2010. Filsafat Ilmu . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-Dahl, Robert A. 1985. Dilema demokrasi pluralis: antara otonomi dan control. Jakarta: Rajawali.

-Jinda, Dr. Khalid Ibrahim. 1999. Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang

Pemerintahan Islam. Hal:2-6. Surabaya: Risalah Gusti.

- Esposito, John J. Donohue da John L. (ed), Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah–Masalah

(Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hal.96 – 104.

- Sadjali, Munawir. Islam dan Tata Negara, 1993

-http://www.scribd.com/doc/4812351/Perjalanan-Filsafat-dalam-Pemikiran-Islam

-Sumbangan Dunia Islam Terhadap Kebangkitan Peradaban Eropa - Muslimdaily.net

-http://www.scribd.com/doc/18544995/Sejarah-Kebudayaan-Islam

-http://hbmulyana.wordpress.com/2008/01/19/politik-islam-telaah-sistem-pemerintahan-masa-

rasulullah-muhammad-saw-pada-daulah-islam-madinah-al-munawaroh/

-http://sukosenseistpm1.blogspot.com/2009/04/sistem-pemerintahan-negara-islam.html

-http://www.scribd.com/doc/47166654/SISTEM-PEMERINTAHAN-KHILAFAH

-http://makalahcyber.blogspot.com/2012/10/antara-sistem-demokrasi-dan-sistem.html

-http://hbmulyana.wordpress.com/2008/01/19/good-governance-dan-implementasi-di-indonesia/

-http://hbmulyana.wordpress.com/2008/01/19/peran-peradaban-dalam-perkembangan-ilmu-

pengetahuan/

-http://www.jaringankomputer.org/filsafatislam-dan-tokoh-aliran-filsafatislam/

-Hanafi, Ahmad. 1974. Teologi Islam. Hal: 53-56. Jakarta: Bulan Bintang.

-Madiksi, George A. 2005. Cita Humanisme Islam (Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya

Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat). Jakarta: Serambi

-http://ms.wikipedia.org/wiki/Khalifah

-http://ms.wikipedia.org/wiki/Bughat

-http://ms.wikipedia.org/wiki/Tamadun

48



-http://ms.wikipedia.org/wiki/Teologi

-http://ms.wikipedia.org/wiki/Ortodok

-Rasyidi, H.M. 1984. Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat. Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam

pada Perguruan Tinggi.

-http://situsbloggermuslim.blogspot.com/2012/04/pengertian-bidah-menurut-sunni.html

Documents

Pengaruh Pemikiran Filsafat Islam pada Periode Kebangkitan ... · Topik yang diangkat dari makalah ini adalah penjabaran dari filsafat ilmu yang terus berkembang menjadi cabang-cabang