Upload
phamxuyen
View
237
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, PAJAK
REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-
2014
Dika Viokta
Universitas Maritim Raja Ali Haji
2016
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan
Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari 2011 sampai dengan 2014 menjadi 48, Populasi ini
diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Bintan. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, BPHTB, dan Pendapatan
Asli Daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara parsial
Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa Pajak
Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Koefisien
Determinasi sebesar 44,8%.
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi Negara dan rakyatnya baik dari
intrvensi politik luar maupun dalam negeri. Dalam Hal meningkatkan derajat hidup masyarakat
menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan
kenegaraan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya seperti disinggung
sebelumnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai kewajibannya tersebut. Dana yang
diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga
merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada
masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.
Realisasi Pajak Hotel pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan dari tahun
ke tahunnya. Begitu pula dengan Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2011 mengalami
peningkatan dan pada tahun 2012-2014 Pajak Hiburan mengalami penurunan. Sedangkan
realisasi Pajak Restoran mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 dan kembali naik pada
tahun 2012. Hanya saja pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali, kemudian kembali
mengalami peningkatan ditahun 2014.
Selanjutnya Pajak Reklame pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan dari tahun ke
tahunnya. Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan di tahun 2011, dan mengalami
peningkatan di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan kembali, dan tahun
2014 kembali meningkat. Begitu juga dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
mengalami peningkatan di tahun 2011. Kemudian menurun di tahun 2012 dan 2013, Namun
mengalami peningkatan kembali di tahun 2014. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun mengalami penurunan di tahun
2012, sementara di tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan
berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bintan. Dengan peningkatan
tersebut tentunya akan memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bintan.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun
skripsi yg berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014.
PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Bintan tahun 2011-2014?
2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Bintan tahun 2011-2014?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Bintan tahun 2011-2014?
4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten
Bintan tahun 2011-2014?
5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?
6. Apakah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?
7. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?
8. Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan secara bersaamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bintan tahun 2011-2014?
TINJAUAN PUSTAKA
Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan umm (undang-undang) dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2011:2).
Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hotel
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hiburan
adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang
ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Restoran
adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia
makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.
Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Reklame
adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh
umum.
Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Penerangan
Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut atas setiap kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Bea Perolehan
Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peratuan Daerah sesuai dengan
Peratuan Perundang-Undangan.
Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
HIPOTESIS
Hipotesis (H1) : Diduga Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bintan.
Hipotesis (H2) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bintan
Hipotesis (H3) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bintan.
Hipotesis (H4) : Diduga Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bintan.
Hipotesis (H5) : Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bintan.
Hipotesis (H6) : Diduga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
Hipotesis (H7) : Diduga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bintan, salah satu
kabupaten di Kepulauan Riau. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah
oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek selama
periode tertentu.
POPULASI DAN SAMPEL
Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari
2011 sampai dengan 2014 sehingga menjadi 48, populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan.
Penarikan Sampel yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode
sensus, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan pajak
daerah yang berada di Kabupaten Bintan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel,
Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam Dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan Pendapatan Asli
Daerah.
METODE ANALISIS
Analisis Deskriptif
Deskriptif menurut Seputra (2013:3) bersifat memberi gambaran.
UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas
Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah
berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi
data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak
digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Menurut Wiratna Sujarweni (2015:185) Uji Multikolinearitas diperlukan untuk
mengetahui ada tidaknya variabel independent yang memiliki kemiripan antar variabel
independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk
menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji
parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Jika VIF yang
dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
Uji Autokorelasi
Menurut Wiratna Sujarweni (2015:186) tujuan Uji Autokorelasi untuk mengetahui ada
tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel
sebelumnya.
Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013 :
139) jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas :
a. Grafik scatterplot, deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut. Residual dikatakan tidak
terjadi heteroskedastisitas jika pada grafik scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Demikian sebaliknya
jika ada pola tertentu, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.
b. Uji spearman dimana uji yang dilakukan dengan cara mengkorelasi nilai residual
(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independent dengan
ketentuan jika signifikansi korelasi <0,05 maka pada model regresi terjadi masalah
heteroskestisitas (Priyatno, 2010 :84).
ANALISIS REGRESI
Menurut Wiratna Sujarweni (2015:149) Regresi yang memiliki satu variabel dependen
dan lebih dari satu variabel independent. Model persamaan regresi linier berganda sebagai
berikut :
Y = α + β1X1+β2X2 +β3X3 + β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ ε
Dimana :
Y : Pendapatan Asli Daerah
α : Konstanta
β : Koefisien Regresi
X1 : Pajak Hotel
X2 : Pajak Hiburan
X3 : Pajak Restoran
X4 : Pajak Reklame
X5 : Pajak Penerangan Jalan
X6 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
X7 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ε : Error
UJI HIPOTESIS
Uji Parsial (Uji t)
Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi variabel independen (X1,X2…….Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel
dependen.
Uji Simultan (Uji f )
Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel
independen (X1,X2…….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel Y.
Uji Koefisien Determinan R2
Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data
penelitian seperti minimum, maksimum,dan mean. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa :
1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata Rp.1.249.302,17 dengan tingkat
standar deviasi Rp.386.068,131; dari 48 sampel variabel Pendapatan Asli Daerah yang
memiliki nilai minimum Rp.794.599 serta memiliki nilai maksimum Rp.3.093.186.
2. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata Rp.452.906,79 dengan tingkat standar deviasi
Rp.96.845.867; dari 48 sampel variabel Pajak Hotel yang memiliki nilai minimum
Rp.242.300 serta memiliki nilai maksimum Rp.651.323.
3. Variabel Pajak Hiburan memiliki nilai rata-rata Rp.25.412,38 dengan tingkat standar
deviasi Rp.19.515,807; dari 48 sampel variabel Pajak Hiburan yang memiliki nilai
minimum Rp.2.484 serta memiliki nilai maksimum Rp.104.932.
4. Variabel Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata Rp.215.832,77 dengan tingkat standar
deviasi Rp.39.826,418; dari 48 sampel variabel Pajak Restoran yang memiliki nilai
minimum Rp.114.410 serta memiliki nilai maksimum Rp.283.346.
5. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata Rp.2.841,35 dengan tingkat standar
deviasi Rp.1.823,262; dari 48 sampel variabel Pajak Reklame yang memiliki nilai
minimum Rp.534 serta memiliki nilai maksimum Rp.9.120.
6. Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai rata-rata Rp.63.296,25 dengan tingkat
standar deviasi Rp.23.583,571; dari 48 sampel variabel Pajak Penerangan Jalan yang
memiliki nilai minimum Rp.10.765 serta memiliki nilai maksimum Rp.119.890.
7. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki nilai rata-rata Rp.114.939,73
dengan tingkat standar deviasi Rp.40.886,599; dari 48 sampel variabel Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang memiliki nilai minimum Rp.57.120 serta memiliki nilai
maksimum Rp.274.760.
8. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki nilai rata-rata
Rp.54.574,29 dengan tingkat standar deviasi Rp.126.397,910; dari 48 sampel variabel Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memiliki nilai minimum Rp.942 serta
memiliki nilai maksimum Rp.691.565.
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
Uji Normalitas
Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah
berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi
data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian
Dari tabel 4.2 diatas yang telah diolah maka dapat terlihat bahwa nilai Asymp.Sig (2-
Tabel) adalah 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dinyatakan
terdistribusi tidak normal. Menurut Ghozali (2013:35) data yang terdistribusi secara normal
dapat ditransformasi agar menjadi normal.
Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa hasil uji normalitas dengan
mengunakan Kolmogorov smirnov menunjukkan angka yang normal setelah variabel
dependent dan independentnya dilogaritmakan naturalkan. Karena lebih besar dari nilai
Asymp.Sig (2-Tabel) adalah 0,118 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut
dinyatakan terdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Berdasarkan dari hasil output di atas pada tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel tidak mengandung atau bebas dari multikolinieritas. Karena seluruh nilai
Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.
Uji Autokorelasi
Dari hasil uji di atas pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >
0.05. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual random atau bebas dari autokorelasi.
Uji Heteroskedastisitas
Uji Scatterplot
Dari hasil output diatas pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan
pola yang tidak jelas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
Uji Spearman
Dari hasil output diatas pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa korelasi ke enam variabel
dengan Unstandarized Residual, semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ada heteroskedastisitas.
Dari keempat uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah
memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah multikolonieritas, autokorelasi, dan
heteroskedastisitas.
UJI REGRESI LINIER BERGANDA
Nilai konstanta sebesar 6,989; artinya jika Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah nilainya
sebesar 6,989.
Koefisien regresi Pajak Hotel sebesar 0,373; artinya jika Pajak Hotel mengalami kenaikan
satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,373 satuan
dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Pajak Hiburan sebesar 0,004; artinya jika Pajak Hiburan mengalami
kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar
0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Pajak Restoran sebesar 0,162; artinya jika Pajak Restoran mengalami
kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar
0,162 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Pajak Reklame sebesar 0,048; artinya jika Pajak Reklame mengalami
kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar
0,048 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan sebesar -0,043; artinya jika Pajak Penerangan
Jalan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami
penurunan sebesar -0,043 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar -0,056; artinya jika Pajak
Mineral Bukan Logam dan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah
akan mengalami penurunan sebesar -0,056 satuan dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai tetap.
Koefisien regresi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,092; artinya jika
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan satu satuan, maka
Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,092 satuan dengan asumsi
variabel independen lainnya bernilai tetap.
UJI PARSIAL (UJI T)
Dari hasil output diatas pada tabel 4.8, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pajak Hotel
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Hotel (X1) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)
sebesar 2,018 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hotel tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Hiburan
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Hiburan (X2) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)
sebesar 0,111 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hiburan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Restoran
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Restoran (X3) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)
sebesar 0,844 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Restoran tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak Reklame
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Reklame (X4) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y)
sebesar 1,058 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Reklame tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pajak Penerangan Jalan
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan (X5) dengan variable Pendapatan Asli
Daerah (Y) sebesar -0,651 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak
Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X6) dengan variable
Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -0,496 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian
variable Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat
signifikan antara variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X7) dengan variable
Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,540 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian
variable Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
UJI SIMULTAN (UJI F)
Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.9 diperoleh F hitung sebesar 6,447. nilai
signiifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kreteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan F = 0,000 < 0,05.
Sehingga jika variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan secara bersama-sama meningkat, maka Pajak Daerah meningkat juga.
UJI KOEFISIEN DETERMINASI
Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.10 diperoleh angka Adjusted R Squared
sebesar 0,448 atau 44,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 44,8%. Atau variasi variabel
independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 44,8% variasi variabel
dependen. Sedangkan sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model
regresi yang baik, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas
serta terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian
dari hasil pengujian secara simultan (Uji F) diketahui bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak
Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014
Hal ini diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 44,8% yang berarti
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan 45,8% dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak
Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Hotel menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,018 dan t-tabel
sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (2,018 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,050 ternyata >
0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Hiburan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,111 dan t-
tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,111 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,912
ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hiburan tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Restoran menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,844 dan t-
tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,844 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,404
ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Restoran tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Reklame menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 1,058 dan t-
tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (1,058 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,296
ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -
0,651 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,651 > 2,021) dan nilai signifikasi
0,519 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hasil pengujian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan bahwa nilai t-
hitung sebesar -0,496 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,496 > 2,021) dan
nilai signifikasi 0,622 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah
Hasil pengujian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menunjukkan bahwa nilai
t-hitung sebesar 4,540 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (4,540 > 2,021) dan
nilai signifikasi 0,000 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Ditolak yang berarti Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
KESIMPULAN
1. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hotel, menyatakan bahwa Pajak
Hotel tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hiburan, menyatakan bahwa
Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Restoran, menyatakan bahwa
Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Reklame, menyatakan bahwa
Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Penerangan Jalan, menyatakan
bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
6. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh
signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8. Dari hasil pengujian secara simultan variabel independent memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,005 artinya variabel independent mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis
dalam penelitian ini tidak dapat ditolak.
9. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) membuktikan bahwa variabel independent
mempengaruhi variabel dependent dengan persentase 44,8% dan 55,2% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi.
SARAN
Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum diatas, sebagai masukan
untuk Pemerintahan Kabupaten Bintan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
maka dapat disarankan sebagai berikut:
1. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. merupakan komponen yang tidak
berpengaruh terhadap PAD, oleh karena itu dalam hal ini DPPKAD harus lebih
meningatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya mengawasi
pemungutan yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatkan
jumlah objek pajak tersebut di Kabupaten Bintan maka realisasi pajak tersebut akan
meningkat sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat. Dengan adanya
peningkatan PAD, maka dapat digunakan untuk membiayai pembangun di Kabupaten
Bintan.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang mempunyai
pengaruh terhadap penerimaan PAD, hal ini sudah bisa dikatakan baik untuk
pembangunan di Kabupaten Bintan, namun dengan meningkatkan pendapatan pajak
yang lainnya maka lebih baik untuk pembangunan di Kabupaten Bintan kedepannya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian maupun tahun
penelitiannya, agar hasil yang didapat lebih mencerminkan keadaan yang
sesungguhnya, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian yang
belum digunakan dengan teori-teori yang digunakan.
DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Sopian dan Tukiran. 2012. Metode Pelelitian Survei. Jakarta : Yahya.
Ghozali, Imam.2013. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Universitas Diponegoro.
Lukitorini. 2015. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Yogyakarta tahun 2008-2013. Universitas Sanata Dharma.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011. Yogyakarta:Andi.
Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel
Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan
Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame
Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Penerangan Jalan Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bintan.
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: MediaKOm.
Razianti, Deny. 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Saputra, Andrea R. 2014. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
Seputra, Yulius E. A. 2013. Belajar dan Analisis Tuntas Statistika Berbasis Komputer.
Jakarta:Mitra Wacana Media.
Sujarweni. Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.