Upload
tranlien
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE,
AUDIT TENURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010-2014)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Khalil Noverri Setiawan
NIM: 1111082000021
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/2016 M
ii
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE,
AUDIT TENURE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010-2014)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun oleh:
Khalil Noverri Setiawan
NIM. 1111082000021
Dibawah Bimbingan
Pembimbing II
Nur Wachidah, SE., M.S.Ak
NIP.
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1437 H/2016 M
iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini 20 Juni 2016 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : Khalil Noverri Setiawan
2. NIM : 1111082000021
3. Jurusan : Akuntansi / Audit
4. Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure,
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan
Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama ujian skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 20 Juni 2016
1. Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si
NIP. 19760924 200604 2 002
( )
Ketua
2. Nur Wachidah, SE.,M.S.Ak
NIP.-
( )
Sekretaris
3. Dr. Yahya Hamja, MM
NIP. 19490602 1978 03 1 001
( )
Pembimbing 1
4. Nur Wachidah, SE.,M.S.Ak
NIP.-
( )
Pembimbing 2
5. Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA.,CPA
NIP. 19620502 199303 1 003
( )
Penguji Ahli
v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Khalil Noverri Setiawan
NIM : 1111082000021
Jurusan : Akuntansi / Audit
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiat naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini.
Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap
untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakutas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, Juni 2016
Yang Menyatakan
(Khalil Noverri Setiawan)
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Identitas Diri
Nama : Khalil Noverri Setiawan
Tempat, tanggal lahir : Padang, 17 Juni 1993
Alamat : Komp. Jondul IV Blok RR.2 Kelurahan Parupuk
Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Email : [email protected]
Handphone : 0857 6081 9181 / 0853 1374 4617
2. Pendidikan Formal
2011 – 2016 S1 Akuntansi, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2008 – 2011 MAN 2 Padang
2005 – 2008 SMPN 12 Padang
1999 – 2005 SD Baiturrahmah Padang
3. Pelatihan
2015 Pelatihan Bahasa Prancis UIN Jakarta
2014 Sekolah Pasar Modal Reguler dan Syariah level II di Bursa
Efek Indonesia
2013 Sekolah Pasar Modal Reguler dan Syariah level I di Bursa Efek
Indonesia
2012 Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Cabang Ciputat
2011 Foreign Language Orientation (FLO) dan Annual Training
(ANTHEM) UKM Bahasa FLAT
4. Pengalaman Organisasi
2016 – 2017 Dewan Pembina Keluarga Mahasiswa Minangkabau
(KMM) Ciputat
2014 – 2015 Pengurus Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Bahasa-FLAT
2014 – 2014 Anggota KPU UIN Jakarta dan Ketua KPPS Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
2013 – 2014 Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi
dan Bisnis
2013 – 2014 Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
2012 – 2013 Kepala Bidang Kaderisasi Keluarga Mahasiswa
Minangkabau (KMM) Ciputat
vii
5. Latar Belakang Keluarga
Ayah : Noviar M
Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 5 Februari 1959
Ibu : Revrida Harley
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 4 September 1959
Alamat : Komp. Jondul IV Blok RR.2 Tabing-
Padang
Anak ke dari : 2 dari 4 bersaudara
viii
ABSTRACT
The purpose of this research is to finding out the effect of corporate
governance mechanisms, audit tenure, and the size of the company on the
integrity of financial statements. Corporate governance mechanism in this study
was measured with institutional ownership, managerial ownership, audit
committee and independent commissioner. Samples were 15 company-owned
enterprises (SOEs) that are listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010-
2014, bringing the total sample of this study is 75 samples. Methods of data
analysis using multiple linear regression analysis.
Based on the results of statistical tests t and F show the results of
institutional ownership does not affect the integrity of financial statements.
Managerial ownership, the audit committee, independent commissioner
negatively affect the integrity of the financial statements. While the audit firm
tenure and size of the positive effect on the integrity of financial statements.
Simultaneous test conducted to demonstrate the value of Adjusted R Square of
0.165 shows that the value of the dependent variable is the integrity of the
financial statements of 16.5% can be explained by the independent variables are
institutional ownership, managerial ownership, audit committees, independent
directors, audit tenure, and the size of the company.
Keywords: Integrity Financial Report, Corporate Governance, Audit Tenure,
Company Size
ix
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme
corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan terhadap integritas
laporan keuangan. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini diukur
dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan
komisaris independen. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan badan usaha
milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2010-2014 sehingga total sampel penelitian ini adalah 75 sampel. Metode analisis
data menggunakan analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil uji statistik t dan F menunjukan hasil kepemilikan
institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan
manajerial, komite audit, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
integritas laporan keuangan. Sedangkan audit tenure dan ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Uji simultan yang
dilakukan menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar 0,165 nilai ini
menunjukan bahwa variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan dapat
dijelaskan sebesar 16,5% oleh variabel independen yaitu kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit
tenure, dan ukuran perusahaan.
Kata kunci: Integritas Laporan Keuangan, Corporate Governance, Audit
Tenure, Ukuran Perusahaan
x
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai seluruh alam, yang telah
memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam kami
ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kabar bahagia
kepada umat manusia.
Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Corporate
Governance, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan
Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar
di BEI Tahun 2010-2014”. Penelitian ini merupakan tugas akhir yang wajib
diselesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana satu pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah
membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis banyak dapat
bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis ingin
menyampaikan terimakasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rezeki kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua penulis, Ibunda Revrida Harley dan Ayahanda Noviar M
atas segala motivasi, kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, dukungan,
dan doa yang tiada henti yang telah diberikan kepada penulis. Mereka adalah
motivator utama penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Abang penulis, Aulia Noverri Putra dan kedua adik penulis, Nurul Noverri
Putri dan Biiznillah Noverri Achir yang telah memberikan semangat dan doa
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Arif Mufraini, Lc.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
xi
5. Ibu Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Hepi Prayudiawan, SE.,Ak.,MM.,CA. Selaku Sekretaris Jurusan
Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terimakasih atas segala ilmu
dan arahannya untuk mengambil judul skripsi penulis semoga barokah.
7. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM. Selaku Pembimbing I skripsi penulis semoga
ilmu yang diberikan barokah dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah
SWT.
8. Ibu Nur Wachidah Yulianti, SE., M.S.Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi
II yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, pengarahan, saran,
serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala
bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
9. Seluruh Dosen dan karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu yang
akan menjadi bekal dan pengalaman yang berharga bagi penulis di masa
depan.
10. Abang Huzaimi Attamimi alias kocung, mentor saya yang senantiasa
memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
angkatan 2011 khususnya keluarga besar akuntansi A yang telah memberikan
motivasi, bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi, pengalaman yang telah
kita lalui selalu dikenang di hati penulis.
12. Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat terima
kasih telah membantu penulis selama ini. Semoga organisasi ini semakin baik
kedepannya.
13. Keluarga Besar UKM Bahasa-FLAT terima kasih telah memberikan ilmu
kebahasaan yang sangat berguna bagi penulis di masa depan.
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Cabang Ciputat.
xii
15. Untuk seluruh teman, sahabat, dan pihak yang telah membantu
merampungkan skripsi ini dengan rendah hati penulis mohon maaf tidak
dapat sebutkan satu demi satu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, maupun
kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Akhiru kalam, Semoga kita
ditunjukan jalan yang lurus dan diridoi oleh Allah SWT.
Jakarta, Juni 2016
Khalil Noverri Setiawan
xiii
DAFTAR ISI
COVER .............................................................................................................. i
COVER DALAM .............................................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .............................. iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................... iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................... v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ vi
ABSTRACT ....................................................................................................... viii
ABSTRAK ........................................................................................................ ix
KATA PENGANTAR ...................................................................................... x
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xvii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. . xviii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Perumusan Masalah ...................................................................... 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 15
A. Landasan Teori .............................................................................. 15
1. Teori Agensi ............................................................................. 15
2. Integritas Laporan Keuangan dan Konservatisme Akuntansi .. 17
3. Mekanisme Corporate Governance ......................................... 25
a. Kepemilikan Institusional .................................................... 30
b. Kepemilikan Manajerial ...................................................... 31
c. Komite Audit ....................................................................... 32
d. Komisaris Independen ......................................................... 44
4. Audit Tenure ............................................................................. 48
5. Ukuran Perusahaan ................................................................... 50
B. Penelitian Sebelumnya .................................................................. 52
C. Kerangka Berpikir ......................................................................... 60
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis .................. 62
xiv
a. Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan
Keuangan .............................................................................. 62
b. Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan
Keuangan ............................................................................ 62
c. Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan ........ 63
d. Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan
Keuangan ............................................................................ 63
e. Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan .......... 64
f. Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan
Keuangan ............................................................................ 65
g. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial,
Komite Audit, Komisaris Independen, Audit Tenure, dan
Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Integritas
Laporan Keuangan ............................................................. 65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................... 67
A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 67
B. Metode Penentuan Sampel ............................................................ 67
C. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 68
D. Metode Analisis Data .................................................................... 69
1. Statistik Deskriptif ................................................................... 69
2. Uji Asumsi Klasik .................................................................... 69
a. Uji Normalitas ..................................................................... 70
b. Uji Multikolonieritas ........................................................... 70
c. Uji Autokorelasi ................................................................. 71
d. Uji Heteroskedastisitas ......................................................... 72
3. Uji Hipotesis ............................................................................ 72
a. Uji Koefisien Determinasi (Adj R2) ..................................... 73
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .......................... 74
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) ........ 74
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.............................................. 75
xv
1. Variabel Dependen ................................................................... 75
2. Variabel Independen ................................................................. 76
a. Kepemilikan Institusional .................................................... 76
b. Kepemilikan Manajerial ...................................................... 77
c. Komite audit ........................................................................ 77
d. Komisaris Independen .......................................................... 77
e. Audit Tenure ........................................................................ 78
f. Ukuran Perusahaan .............................................................. 78
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................... 80
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................ 80
B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian .................................................... 82
1. Hasil Uji Statisik Deskriptif ....................................................... 82
2. Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 86
a. Uji Normalitas ....................................................................... 86
b. Uji Multikolonieritas ............................................................. 88
c. Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 88
d. Uji Autokorelasi ..................................................................... 91
C. Pengujian Hipotesis ......................................................................... 92
a. Koefisien Determinasi ........................................................... 92
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ............................ 93
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .......... 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 103
A. Kesimpulan ...................................................................................... 103
B. Saran ................................................................................................ 104
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 107
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... 111
xvi
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya ............................................................ 52
3.1 Operasional Variabel ......................................................................... 79
4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria ................................... 81
4.2 Daftar Nama Perusahaan .................................................................. 81
4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................................. 83
4.4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov ..................................... 87
4.5 Hasil Uji Multikolineritas ................................................................. 88
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser ......................................... 90
4.7 Hasil Uji Autokorelasi Run Test ....................................................... 91
4.8 Hasil Uji Koefisisen Determinasi (R2) .............................................. 92
4.9 Hasil Uji Statistik F .......................................................................... 93
4.10 Hasil Uji Statistik t ........................................................................... 94
xvii
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Skema Kerangka Berpikir ................................................................ 60
4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot .................. 89
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1 Populasi Penelitian Perusahaan BUMN ........................................... 112
2 Sampel Penelitian Perusahaan BUMN ............................................ 113
3 Hasil Output SPSS Regresi Linear Berganda ................................. 114
4 Analisis Variabel Independen .......................................................... 117
5 Analisis Variabel Dependen ............................................................. 123
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan
keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi kepada pihak di luar
perusahaan (Sari dan Asyik, 2013). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(2012) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
Informasi yang dilaporkan seharusnya disajikan secara benar, jujur dan
mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Informasi akuntansi merupakan
informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan seperti
pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat
umum dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan.
Standar Akuntansi Keuangan (2012) menetapkan karakteristik kualitatif yang
harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses
pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat
empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan,
2
dan dapat diperbandingkan. Hedrikson dan Van Breda (2000) dalam Jama’an
(2008) mengemukakan beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan
yaitu cost and benefit, relevance, realibility, comparability, dan materiality.
Relevan (relevance) apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan
dan mengubah pengharapan para pengambil keputusan. Reliabel (realibility)
apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi bergantung pada
informasi tersebut. Berkualitas andal jika bebas dari kesalahan material,
menyesatkan dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus
atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara
wajar.
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara wajib
dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap
pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk
informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses
penyusunannya.
Dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan
disajikan dengan jujur dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada
pengguna laporan keuangan. Penelitian Mayangsari (2003) mendefinisikan
integritas laporan keuangan sebagai sejauh mana laporan keuangan yang
disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Penelitian Mulyadi
(2004) dalam Jama’an (2008) mendefinisikan integritas laporan keuangan
sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas
3
tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut
seperti apa adanya. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan
dengan integritas yang tinggi.
Namun, pada kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus hukum yang
melibatkan manipulasi data akuntansi khususnya pada laporan keuangan. Banyak
perusahaan menyajikan infomasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya
integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi
beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Kasus manipulasi akuntansi ini
melibatkan sejumlah perusahaan besar di berbagai belahan dunia seperti:
Olympus, Satyam, Enron, Xyrox, Tyco, Global Crossing Ltd, Worldcom dan
Toshiba. Kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dan
Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang tinggi (Susiana
dan Herawaty, 2007).
Salah satu contohnya pada kasus Satyam, perusahaan asal India ini merupakan
perusahaan teknologi informasi outsourcing terbesar keempat di India dengan
spesialisasi pada bisnis peranti lunak dan jasa back-office dengan klien-klien
besar seperti General Electric, Nestle, dan General Motors. Skandal ini diketahui
setelah pendiri sekaligus chairman Satyam, B. Ramalinga Raju mengakui bahwa
pihaknya telah memalsukan neraca keuangan dan asetnya. Perusahaan telah
membesar-besarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan
neracanya hingga lebih dari US$ 1 miliar. Manipulasi seperti ini disebabkan
keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor (Qomariyah, 2009).
4
Di Indonesia kasus manipulasi laporan keuangan juga dilakukan oleh
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kimia Farma yang
terdeteksi adanya manipulasi. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen
kimia farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 miliar, dan laporan
tersebut telah di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi,
Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu
besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3
Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali, karena
telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang
baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih
rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau 24,7 % lebih rendah daripada laba awal yang
dilaporkan. Kesalahan penyajian ini timbul karena nilai yang ada dalam daftar
persediaan digelembungkan (Kencana, 2012).
Kemudian pada tahun 2005, penggelembungan laporan keuangan masih
terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara, yakni PT KAI. Dalam laporan
kinerja yang diterbitkan pada tahun 2005, perusahaan mengumumkan
keuntungan sebesar Rp. 6,90 miliar. Namun apabila diteliti lebih rinci perusahaan
seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena
PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga.
Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai
pendapatan (Bambang, 2006).
5
Pada tahun 2009, Kementerian BUMN menemukan kelebihan pencatatan laba
bersih pada perusahaan Waskita Karya tahun 2004-2007. Terbongkarnya kasus
ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham
perdana. Dalam pemeriksaan itu ditemukan kelebihan pencatatan sekitar Rp 400
miliar. Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengungkapkan kasus
ini muncul sebagai akibat kedekatan persero dengan kantor akuntan publik.
Akibatnya penewaran saham Waskita Karya ditunda hingga PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero) menyelesaikan restrukturisasi dan menonaktifkan tiga
direksi perusahaan (Rahadiana, 2009)
Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas.
Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, auditor internal, sampai pada auditor
eksternal. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
perusahaan ditandai dengan turunnya harga saham perusahaan. Munculnya kasus
ini menimbulkan pertanyaan apakah tata kelola perusahaan (corporate
governance) tidak diterapkan dengan baik. Di Indonesia sendiri, perbincangan
mengenai corporate governance masih menjadi isu yang hangat. Terutama sejak
terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan
menjadi perhatian akibat terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan
keuangan.
Fenomena yang terjadi dapat membuktikan bahwa kurang integritasnya
laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan.
Penyajian laporan tidak melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
6
Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi
suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau
disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang
tidak berintegritas maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin
besar. Apabila laporan keuangan itu overstate akan sangat merugikan bagi
pengguna laporan keuangan tersebut (Hardiningsih, 2010).
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), laporan keuangan merupakan
gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki
kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan
dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara
wajar. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan benar dan jujur apabila
sesuai dengan karakteristik faithful representation dari yang seharusnya disajikan
atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
Untuk menilai integritas informasi laporan keuangan yang disajikan, peranan
dewan komisaris dalam perusahaan publik yaitu melakukan pengawasan dan
menjamin tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) guna
menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu.
Menurut Widya (2005) dalam Astria (2011) pengukuran integritas laporan
keuangan diukur dengan konservatisme akuntansi yaitu ditentukan dengan
menggunakan asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu antara lain
7
metode penyusutan, metode depresiasi dan amortisasi, dan pengukuran biaya
riset.
Konsep penggunaan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan
bertujuan untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan
pendapatan yang rendah, dan nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban
(Jamaan, 2008). Secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat
digunakan memprediksi kondisi mendatang sesuai dengan tujuan laporan
keuangan. Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme ini dapat menjadi
salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan
meningkatkan integritas laporan keuangan.
Integritas laporan keuangan dapat tercapai dengan menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate
Governance adalah prinsip korporasi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan
perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan
perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Good
Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa
manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholder.
Pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak
pemegang saham minoritas. Good Corporate Governance secara definitif
merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.
8
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan
kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen dan menjamin
akuntabilitas menajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada
kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Semakin baik penerapan
corporate governance yang dilakukan perusahaan maka akan diharapkan dapat
mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga
laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan
yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.
Selain perkembangan industri pasar modal, perkembangan korporasi juga
menjadi latarbelakang mengapa Corporate Governance menjadi keharusan.
Perkembangan konsep Corporate Governance bersama dengan
dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika pada tahun
1840. Istilah Corporate Governance pertama diperkenalkan Cadbury Committee
tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai
titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh
dunia. Pengertian Corporate Governance dalam Cadbury Report ialah suatu
sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.
Pergertian lain Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang
merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah,
karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun
eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.
9
Sistem corporate governance sendiri memerlukan pengawasan pemegang
saham dan tanggung jawab manajemen. Mekanisme pengawasan manajemen
baik internal maupun eksternal diwajibkan (Walsh & Seward, 1990) dalam Arifin
(2005). Dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi
eksekutif merupakan mekanisme pengawasan internal untuk melindungi
kepentingan pemegang saham dan pemilik. Di sisi lain kepemilikan pihak luar,
kreditur, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor) merupakan
mekanisme pengawasan eksternal yang membantu internal untuk pengawasan
efektif perusahaan.
Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
adalah audit tenure. Audit tenure adalah lamanya jangka waktu seorang auditor
bekerja dalam suatu kontrak di perusahaan tertentu. Independensi dari auditor
akan menurun apabila auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien,
karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan mental mereka dalam
mengeluarkan opini. Maka, jika suatu perusahaan di audit oleh suatu kantor
akuntan publik selama beberapa periode maka akan mempengaruhi objektivitas
laporan keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengatur dengan jelas
jangka waktu perikatan audit yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 yaitu
pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan
oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan
publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
10
Namun, ada pandangan lain berhubungan dengan tenur yang lama. Tenur
audit yang lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang
auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang
efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Giri, 2010).
Faktor lain yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran
perusahan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar
kecilnya perusahaan (Taures, 2011). Perusahaan yang berukuran besar memiliki
basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan
perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik
dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor kebijakan perusahaan akan
berdampak pada arus kas di masa akan datang. Sedangkan bagi pemerintah
(regulator) akan berdampak terhadap besarnya penerimaan pajak yang akan
diterima, dan peran perlindungan terhadap masyarakat umum. Semakin besar
suatu perusahaan makan akan semakin dikenal masyarakat, yang berarti semakin
mudah untuk mendapatkan informasi perusahaan (Jogiyanto, 2003) dalam
(Mutia et al., 2011)
Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis ingin menguji variabel
mekanisme corporate governance yang berpengaruh pada terhadap integritas
laporan keuangan serta menambahkan variabel independen yaitu audit tenure dan
ukuran perusahaan. Sehingga pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu
mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Sampel
yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik
11
Negara (BUMN) yang berada pada berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
Pemilihan sampel ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian dengan
populasi perusahaan BUMN, karena kebanyakan penelitian sebelumnya
terkonsentrasi pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. BUMN
adalah salah satu pilar ekonomi, karena beberapa BUMN berada dalam industri
vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan
implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia (Agrianti, 2009). Tahun
pengamatan penelitian ini lima tahun dimulai tahun 2010 hingga 2014.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh
Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan
Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. (Studi Empiris pada Perusahaan
BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas
laporan keuangan ?
2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan
keuangan ?
3. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan ?
12
4. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan
keuangan ?
5. Apakah ada pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan
6. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan ?
7. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
komite audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran perusahaan
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap integritas laporan
keuangan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap
integritas laporan keuangan.
b. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas
laporan keuangan.
c. Menganalisis adanya pengaruh komite audit terhadap integritas laporan
keuangan.
d. Menganalisis adanya komisaris independen terhadap integritas laporan
keuangan.
e. Menganalisis adanya pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan
keuangan.
13
f. Menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas
laporan.
g. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan.
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi
kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Adapun penjelasan manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kontribusi Teoritis
1) Ilmu Pengetahuan
Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan acuan
penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang
ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai integritas laporan
keuangan.
2) Masyarakat
Sebagai sarana informasi tentang integritas laporan keuangan serta
menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dan
akuntansi manajemen dengan memberikan bukti empiris tentang
pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure dan
ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.
14
3) Peneliti
Sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi
mengenai integritas laporan keuangan agar diperoleh hasil yang
bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang sebagai salah
satu syarat kelulusan sarjana strata 1.
b. Kontribusi Praktis
1) Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme
corporate governance dalam operasional perusahaan guna
meningkatkan integritas laporan keuangan.
2) Bagi praktisi auditor sebagai suatu tinjauan yang dapat bermanfaat
dalam rangka pengawal aktivitas pemeriksaan akuntansi secara
professional dan menyediakan informasi yang berkualitas bagi
para pengguna laporan keuangan.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara dua
pihak yaitu, pemilik (principal) dan manajemen (agent). Principal sebagai
pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agent. Agent
(manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan
mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah
munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dalam memperoleh
return maksimal dan harapan manajer. Manajer yang seharusnya mengelola
organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor menjadi optimal,
ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan
dirinya sendiri atau disebut tindakan moral hazard (Haryani et al., 2011)
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Astria (2011) menyatakan
bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer
dan pemegang saham (shareholders) dan manajer dan pemberi pinjaman
(bondholders).
Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara
agent dan principal. Akibat dari asimetri ini adalah agent mempunyai
potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal (Agrianti,
16
2009). Adanya asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua masalah
potensial yaitu: adverse selection dan moral hazard. Kedua masalah ini
terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu
bertindak oportunis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk
kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan
investor. Adverse selection terjadi karena manajemen memiliki informasi
lebih baik atau lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor.
Sedangkan moral hazard terjadi karena perilaku manajemen yang tidak
dapat diamati (Rozania et al., 2013).
Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan
kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung
biaya keagenan (agency cost). Teori agensi menyatakan bahwa konflik
tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan dengan
menggunakan mekanisme corporate governance. Hal ini diharapkan dapat
berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada shareholders
bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka
investasikan kepada perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013).
Selain menggunakan mekanisme corporate governance dalam
meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang
bersifat independen sebagai mediator antara principal dan agent. Pihak
ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku agent apakah telah bertindak
sesuai dengan keinginan principal dan juga memberikan informasi yang
17
andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan dengan kelangsungan
perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani
kepentingan principal dengan agent dalam mengelola perusahaan (Setiawan,
2006).
2. Integritas Laporan Keuangan dan Konservatisme Akuntansi
a. Integritas Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan
pihak luar perusahaan tentang kondisi keuangan perusahaan atau aktivitas
perusahaan selama periode tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012)
dalam PSAK No.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah
untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus
kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.
Integritas laporan keuangan menunjukan informasi yang benar, jujur,
akurat, serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang
disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka
akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai
perusahaannya. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur
dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan
18
kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur
dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI,
2012).
Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan
tersebut memenuhi kualitas reability (Kieso, 2008) dan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berterima umum. Reability memiliki kualitas
sebagai berikut:
1) Daya Uji (Verifiability)
Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang
sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang
sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.
2) Ketepatan Penyajian (Representational faithfulness)
Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada
dan benar-benar terjadi.
3) Netralitas (Neutrality)
Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan
umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan
keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan
informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal
tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan
berlawanan.
19
Jama’an (2008) menyatakan laporan keuangan seharusnya
memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Integritas informasi laporan keuangan menyangkut
keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam
penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas yang antara lain:
1) Kejujuran (Faithfulness) berarti bahwa terdapat kesesuain antara
ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi
yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber
ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa
perubahan sumber-sumber dan kewajiban dinyatakan dalam
laporan keuangan.
2) Dapat dipercaya (Reliability) bahwa seorang pengguna dapat
menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang
dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya
jika informasi secara menyatakan apa yang dimaksud, apa yang
diungkapkan, dan dapat diuji kebenarannya.
3) Netral (neutrality) berarti bahwa informasi akuntansi harus netral,
atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku
pengguna informasi. Oleh karana informasi akuntansi memberi
pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa
informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias.
20
Dalam penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan
adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan
informasi yang benar dan jujur. Sedangkan Mulyadi (2004) dalam Jamaan
(2008) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak
memihak, jujur dan seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta
seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.
Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat
diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga
memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi
tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan
keuangan untuk membantu membuat keputusan (Mayangsari, 2003).
Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun
demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan
konservatisme dan manajemen laba. Menurut Mayangsari (2003) laporan
keuangan yang dapat dipercaya atau berintegritas dapat dinilai dengan
cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan earning
management. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih reliable
apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan
tersebut tidak overstate sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat
penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut.
21
b. Konservatisme Akuntansi
Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang
dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan
dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis
yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 2002 dalam Pramana, 2010).
Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak
pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau
tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian, atau
hasil yang dianggap kurang menguntungkan.
Implikasi dari konsep ini terhadap akuntansi adalah akuntansi
mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak
segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun
kemungkinan terjadinya besar (Dewi, 2004 dalam Brilianti, 2013).
Menurut Widya (2005) konservatisme merupakan prinsip yang
penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran
aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena aktivitas
ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Ketidakpastian dan resiko
tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi
dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan keuangan yang didasari pada
kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai
laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat mengambil
keputusan investasi atau pemberian kredit dengan tepat atas prediksi yang
22
mereka lakukan yang memuat ketidakpastian dan resiko perusahaan.
Para peneliti biasanya menggunakan tiga bentuk pengukuran untuk
menyatakan konservatisme, yaitu (Watts, 2003 dalam Haniati dan
Fitriany, 2010):
1) Net Asset Measure
Ukuran ini digunakan untuk menilai nilai aset yang
understated dan kewajiban yang overstated. Salah satu model
pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh
Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan market to book
ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai perusahaan.
rasio yang berlebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang
konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah
dari nilai pasarnya.
2) Earning/Stock Return Relation
Pengukuran konservatisme bisa dikaitkan dengan
estimasi/negatif return disaham. Kaitannya dengan konservatisme
adalah acuan untuk memverifikasi apakah gain/loss dapat diakui. Jika
laba diakui maka akan meningkatkan net aset perusahaan, sebaliknya
jika rugi diakui maka akan menurunkan net aset perusahaan. Jadi,
return yang positif menandakan adanya kenaikan net aset sedangkan
return yang negatif menandakan penurunan net aset. Jika rugi itu
menjadi subjek yang menandakan adanya verifikasi lebih sedikit
23
tingkatnya, maka laba akan merespon rugi ini lebih cepat daripada
laba (Seswanto, 2012)
3) Earning/Accrual Measures
(a) Model Givoly dan Hayn (2000)
Dwiputro (2009) menjelaskan bahwa Givoly dan Hayn
memfokuskan konservatisme pada laporan laba rugi selama
beberapa tahun. Mereka berpendapat konservatisme menghasilkan
akrula negatif terus menerus. Akrual disini adalah perbedaan
antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas
kegiatan operasi. Landasannya bahwa konservatisme menunda
pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya.
Despresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan
konservatisme akuntansi karena depresiasi merupakan alokasi
biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan.
(b) Model Zhang (2007)
Zhang ini menggunakan konservatisme akrual sebagai salah
satu pengukuran konservatisme. Konservatisme akrual didapatkan
dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non
operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk dalam
perusahaan contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset.
Dalam penelitiannya konservatisme akrual dikalikan dengan -1
dengan tujuan mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi
24
konservatisme akrual maka penerapan konservatisme juga
semakin tinggi.
(c) Discretionary Accrual
Terdapat beberapa model untuk menghitung Discretionary
Accrual. Discretionary Accrual yang paling sering digunakan
adalah Discretionary Accrual Model Kasznik (1999).
Discretionary Accrual adalah suatu ukuran untuk mengetahui
besarnya manipulasi laba yang dilakukan manajemen.
3. Mekanisme Corporate Governance
Menurut Griffin (2002) dalam Susiana dan Herawaty (2007)
pengertian corporate governance adalah peran antara pemegang saham,
direksi, dan manajer lainnya dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam
suatu perusahaan.
Menurut Deni, Khomsiyah dan Rika (2004) dalam Hardiningsih
(2010) corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam
menigkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara
manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan
stakeholders lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang
memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana
untuk menentukan teknik monitoring kinerja.
The World Bank (2005), menjelaskan corporate governance mengacu
pada proses struktur untuk arah dan kontrol perusahaan. Corporate
25
governance menyangkut hubungan antara manajemen, dewan direksi,
pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan pemegang
saham lainnya.
Bank Sentral Eropa (2004), mendefinisikan corporate governance
sebagai prosedur dan proses menurut organisasi yang diarahkan dan
dikendalikan. Corporate governance menentukan pembagian hak dan
tanggung jawab diantara anggota dalam organisasi seperti direksi, manajer,
pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan menetapkan aturan-
aturan dan proses pengambilan keputusan.
The Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan
hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham,
dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan. Corporate
governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan
manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan
dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga
mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.
Price Waterhousecoopers menjelaskan corporate governance sebagai
proses pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur
organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan dan struktur
organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan,
efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan
26
mementingkan kepentingan shareholders.
Dalam sebuah forum corporate governance di Indonesia, corporate
governance didefinisikan sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain,
corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan. Corporate governance bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas
perusahaan (Hery, 2013)
Tim corporate governance Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) menjelaskan corporate governance sebagai
komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat
dan beretika.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik corporate
governance pada BUMN mendefisinisikan corporate governance sebagai
suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.
27
Dalam SK Menteri BUMN tersebut, juga memuat mengenai prinsip
dan tujuan dari penerapan corporate governance dalam lingkungan badan
usaha milik Negara. Prinsipnya, yaitu:
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pegambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi materal dan relevan mengenai perusahaan.
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
d. Kemandirian (independency), yaitu keadaaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun.
e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
hak-hak stakeholders.
Sedangkan tujuannya, yaitu:
a. Memaksimalkan nilai BUMN.
b. Mendorong pengelolaan BUMN.
c. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi nilai moral yang
tinggi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan
28
tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders dan lingkungan
sekitar.
d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
f. Mensukseskan program privatisasi.
Organization for Economic Corporation and Development atau OECD
(2004) dalam Citra (2013), prinsip dasar Good Corporate Governance
adalah:
a. Kewajaran (fairness) yaitu prinsip kewajaran menekankan pada
adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang
saham mayoritas maupun minoritas, termasuk pemegang saham asing
serta investor lainnya.
b. Akuntabilitas (accountability) yaitu prinsip akuntabilitas berhubungan
dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit
pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan oleh
adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit.
c. Transparansi (transparency) yaitu prinsip dasar transparansi
berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh
perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan
informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan.
d. Responsibilitas (responsibility) yaitu tanggung jawab perusahaan
sebagai anggota masyarakat untuk mamatuhi peraturan dan hukum
29
yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan sosial.
Responsibilitas juga mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap
pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Kharisma (2014), ada beberapa prinsip yang mendasari
pentingnya pemahaman good governance, Prinsip-prinsip tersebut yaitu:
a. Partisipasi masyarakat artinya semua warga mempunyai suara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah.
b. Tegaknya supremasi hukum artinya kerangka hukum harus adil dan
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk hukum hak asasi manusia.
c. Transparansi artinya keterbukaan dibangun atas dasar informasi yang
bebas. Pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi yang tersedia
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
d. Peduli artinya lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus
berupaya melayani pihak-pihak yang berkepentingan.
e. Berorientasi pada konsensus artinya tata pemerintahan yang baik
menjembatani kepentingan yang berbeda agar terbangunnya suatu
konsensus atau kesepakatan yang menyeluruh
f. Kesetaraan artinya semua warga masyarakat mempunyai kesempatan
memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya.
g. Efektivitas dan efisiensi artinya proses pemerintahan dan lembaga
30
menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
menggunakan sumber daya tersebut seoptimal dan sebaik mungkin.
h. Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor
swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan.
i. Visi strategis artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif
yang luas dan jauh ke depan atas tata pemeritahan yang baik dan
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yag dibutuhkan
untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini meliputi
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan
komisaris independen. Mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Kepemilikan Institusional
Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan persentase saham intitusi
adalah penjumlahan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh intitusi
atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan
kepemilikan institusional lain) baik yang berada di dalam maupun di luar
negeri.
Keberadaan investor institusional dapat menunjukan corporate
governance yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan
pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan monitoring
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak pemegang saham
31
institusional lainnya dapat membatasi perilaku manajer dalam
pengendalian dan pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi
tindakan manajemen laba dan menjamin kemakmuran pemegang saham
(Oktadella, 2011).
Investor institusional merupakan investor yang berbentuk badan usaha
atau lembaga yang berpengalaman sehingga dapat melaksanakan fungsi
pengawasan dengan lebih efektif dan tidak mudah diperdaya oleh
tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan.
Sehingga, keberadaan investor institusional dapat meningkatkan
integritas laporan keuangan.
Adanya pemegang saham institusional memiliki arti penting dalam
memonitor manajemen, contohnya perusahaan asuransi, bank, dan
perusahaan-perusahaan investasi lainnya. Kepemilikan ini akan
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme
monitoring ini akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang
saham.
b. Kepemilikan Manajerial
Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal
saham yang dikelola. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) dalam
Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan kepemilikan manajerial mampu
menjadi mekanisme dalam mengatasi konflik keagenan dari manajer
dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham.
32
Kepemilikan saham yang tinggi akan membuat manajer secara langsung
merasakan manfaat dari keputusan ekonomi yang telah diambil dan
menanggung resiko dari pengambilan keputusan yang salah.
Cornet et al (2006) dalam Jao dan Pagalung (2006) mendefinisikan
kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham yang dimiliki manejemen
yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan,
meliputi direksi dan komisaris. Sedangkan penelitian Susiana dan
Herawaty (2007) menjelaskan persentase saham yang dimiliki oleh
manajemen termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki oleh
manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan
bersangkutan beserta afiliasinya.
Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membuat manajemen
memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan
menyajikan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang
saham dan dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan manajerial yang tinggi
dapat mengurangi konflik kepentingan dan masalah agensi. Manajer yang
memiliki saham di perusahaan akan merasa bahwa perusahaan tersebut
juga dimiliki olehnya, untuk itu laporan keuangan yang disajikan
tentunya tidak lepas dari integritas laporan keuangan yang tinggi (Saputra
et al., 2014).
c. Komite Audit
Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit
33
sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independen
yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi
pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko,
pelaksanaan audit dan implementasi corporate governance di perusahaan
(Effendi, 2009).
Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan undang-
undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan
suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu komite yang
memiliki peranan penting dalam corporate governance. Komite audit
harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat
dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan,
dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara
efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah
untuk memelihara integritas serta pandangan objektif dalam laporan serta
penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena
individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta
objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Hardiningsih, 2010).
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006
Tentang Komite Audit bagi BUMN menjelaskan bahwa komite audit
diangkat dan diberhentikan oleh komisaris atau dewan pengawas dan
dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite
34
Audit terdiri sekurang-kurangnya seorang anggota komisaris atau dewan
pengawas, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang
berasal dari luar BUMN.
Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan antara lain:
1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan.
2) Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap
BUMN.
3) Mampu berkomunikasi secara efektif.
Jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu,
maka institusi dimana anggota komite audit berasal tidak boleh
memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. Masa jabatan komite
audit yang bukan berasal dari anggota komisaris atau dewan pengawas
BUMN yang bersangkutan paling lama dua tahun dengan tidak
mengurangi hak komisaris atau dewan pengawas untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota komite audit yang berakhir
masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan
berikutnya.
Tugas dan tanggung jawab komite audit sesuai Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi
BUMN yaitu antara lain:
35
1) Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan
oleh satuan pengawasan intern ataupun auditor eksternal.
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan
terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.
5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian
komisaris atau dewan pengawas serta tugas komisaris atau dewan
pengawas dan dapat pula memberikan penugasan lain kepada
komite audit namun terbatas pada:
a) Melakukan penelahaan atas informasi mengenai BUMN,
serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran
BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya.
b) Melakukan penelahaan atas ketaatan BUMN terhadap
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
kegiatan BUMN.
Untuk menerapkan good corporate governance, perusahaan
membentuk komite audit yang independen, komite audit ini merupakan
bagian dari internal perusahaan. Komite audit dimaksudkan agar pihak
manajemen mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam laporan
36
keuangan secara benar agar dapat berguna pada pengguna laporan
keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan
informasi ini melindungi para investor dan calon investor dalam
mengambil keputusan investasi mereka. Selain itu, komite audit
diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja
manajemen.
Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek
penilaian implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu
perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan
pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus
menjadi landasan utama dari aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG dalam aktivitas komite audit sebagai berikut (Effendi,
2009).
1) Prinsip Independensi
Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap
kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki
hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun
hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan
komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan
kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite
audit haruslah diumumkan ke masyarakat sebagai wujud
37
terhadap sikap independensi mereka.
2) Prinsip Transparansi
Prinsip ini ditunjukan melalui piagam komite audit, program
kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodic yang
didokumentasikan dalam setiap rapat. Komite audit
hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris
tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan.
3) Prinsip Akuntabilitas
Prinsip ini ditunjukan dengan frekuensi pertenuan dan tingkat
kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit
haruslah memiliki kapasitas, kompetensi, dan pengalaman di
bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat
bekerja secara professional.
4) Prinsip Pertanggungjawaban
Prinsip ini ditunjukan dengan aktivitas komite audit yang
dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik selain kepada dewan
komisaris.
5) Prinsip Kewajaran
Prinsip ini ditunjukan dengan sikap komite audit dalam
pengambilan keputusan yang didasarkan pada sikap adil dan
38
objektif terhadap semua pihak. Komite audit berkewajiban
menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan
dan peraturan yang berlaku. Komite audit juga diharapkan
dapat melakukan identifikasi risiko potensial yang dihadapi
oleh perusahaan serta alternative solusi permasalahan.
Di dalam pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa komite audit sebagai
komite penunjang Dewan Komisaris yang memiliki beberapa poin
penting, yaitu:
1) Komite audit bertugas membantu Dewan komisaris untuk
memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur
pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan
sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut
temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
2) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk
imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
3) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan
kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan
efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan
39
yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara,
perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan
yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian
lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris
Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan
atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang
anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi
dan atau keuangan.
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 yang
diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 mengenai pembentukan dan
pedoman pelaksanaan kerja komite audit, menyebutkan bahwa:
1) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite
Audit.
3) Komite Audit bertindak secara independen dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris
40
5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam
Komite Audit (audit committee charter).
Peraturan yang sama juga mengatur mengenai struktur dan
keanggotaan komite audit, yaitu:
1) Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang
anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak
dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 juga
mengatur mengenai persyaratan keanggotaan komite audit, yaitu:
1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,
pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang
pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan
khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan
usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit,
manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.
3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan
oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
41
4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus
melalui pendidikan dan pelatihan.
5) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar
belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan
atau keuangan.
6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik,
Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau
pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance,
jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau
Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir.
7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten
atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan
terakhir kecuali Komisaris Independen.
8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung
pada Emiten atau Perusahaan Publik.
9) Anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau
Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung
akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib
42
dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten
atau Perusahaan Publik tersebut.
Tugas dan tanggung jawab komite audit yang diatur dalam Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 adalah:
1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan
dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik
dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan,
proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Emiten atau Perusahaan Publik.
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi
perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa
yang diberikannya.
43
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh
auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut
oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten
atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau
risiko di bawah Dewan Komisaris.
7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi
dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris
terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten
atau Perusahaan Publik.
9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten
atau Perusahaan Publik.
Berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai komite
audit dapat disimpulkan bahwa, komite audit merupakan suatu komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu kinerja dewan
komisaris dalam mewujudkan suatu praktik usaha yang sesuai dengan
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
44
d. Komisaris Independen
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), menyebutkan bahwa
kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua
badan (two tier board system) yaitu dewan komisaris dan direksi
mempunyai wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai dengan
fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggran
dasar dan peraturan perundang-undangan. Fungsi dewan direksi untuk
menjalankan perusahaan sedangkan fungsi dewan komisaris untuk
melakukan pengawasan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas Pasal 1, menyatakan bahwa kelembagaan dewan
komisaris merupakan salah satu organ perseroan selain RUPS dan
direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada dewan direksi. Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) maka perlu dibentuk komisaris independen.
Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang
biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari
luar perusahaan yang berfungsi menilai kerja perusahaan secara luas dan
keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan
dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan
terhadap pemegang saham nimoritas dan pihak lain yang terkait (Astria,
45
2011).
Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki
pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh
manajemen. Karena, komisaris independen mempunyai fungsi untuk
mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen, menjadi
penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan
mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada
manajemen.
Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal
114, tanggung jawab dewan komisaris merupakan tanggung jawab secara
pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dewan komisaris harus
melakukan pengawasan yang baik terhadap tata kelola perusahaan. Selain
itu. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam membentuk sistem
pengawasan yang baik untuk memastikan kepatuhan direksi terhadap
sistem tersebut seperti membentuk komite audit.
Adapun tugas-tugas utama dewan komisaris dalam FCGI (2002),
yaitu:
1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar
rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan
rencana usaha; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta
46
memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan
asset.
2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan
penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses
pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat
manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris,
termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi
perusahaan.
4) Memonitor pelaksanaan corporate governance, dan mengadakan
perubahan.
5) Memantau proses keterbukaan dan keefektivitasan komunikasi dalam
perusahaan.
Effendi (2009) menjelaskan bahwa dewan komisaris berfungsi untuk
melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris independen berfungsi
sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh
dewan komisaris. Peran dewan komisaris penting dan cukup menentukan
bagi keberhasilan dan implementasi GCG. Lemahnya pengawasan dan
terlalu besarnya kekuasaaan eksekutif telah menjadi salah satu penyebab
tumbangnya perusahaan dunia seperti Enron, Satyam, dan lain-lain.
Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap manajemen menjadi indikasi
sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia.
47
Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris independen diharapkan menjadi
penggerak GCG telah menjadi bagian dari reformasi bisnis di Indonesia
pasca krisis.
Komisaris independen di Indonesia terkait dengan berbagai upaya
yaitu:
1) Untuk menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang fair
terutama terhadap pemegang saham publik maupun minoritas.
2) Untuk dapat menerapkan praktik good corporate governance (GCG)
yang secara sederhana dapat diungkapkan sebagai:
(a) Tell the truth merupakan refleksi dari prinsip disclosure
(b) Keep your promise merupakan hubungan dari akuntabilitas dan
respontabilities yang juga merupakan cerminan ethical behavior
(c) Be fair yakni menjunjung fairness dan independensi
Terkait dengan upaya diatas maka penting bagi komisaris independen
untuk memiliki motivasi yang sejalan dengan peran dan fungsi yang
diembannya. Beberapa contoh motivasi positif yang perlu dikembangkan
oleh komisaris independen yaitu tekad untuk memberikan kontribusi
bermakana bagi nilai tambah perseroan, tekad untuk mengembangkan
karir secara positif demi kemajuan pribadi dan perseroan dan tekad untuk
mengasah kemampuan serta memperluas pengalaman yang ada untuk
kepentingan perseroan (Alijoyo dan Zaini, 2004).
48
4. Audit Tenure
Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)
dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai
audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan
untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan
publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.
Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008
tentang jasa akuntan publik pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang
pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Akuntan
publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk
klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas
laporan keuangan klien tersebut.
Adanya kewajiban rotasi auditor memiliki kewajiban dan kelemahan.
Rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan independensi audit
melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Kurangnya
pengaruh memnungkinkan terjadinya resiko kehilangan klien jika auditor
tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan menajer (Farmer et al., 1987
dalam Adibowo, 2009).
49
Isu yang muncul akibat lamanya audit tenure adalah isu independensi
auditor. Pada bulan Juli 2003, Federasi Akuntan Internasional (IFAC)
mengeluarkan suatu dokumen Rebuilding Public Confidence in Financial
Reporting, dimana IFAC menganggap kekerabatan antara auditor dengan
klien sebagai suatu ancaman bagi independensi auditor. Perhatian IFAC
yang utama adalah kekerabatan yang berlebihan itu dapat mengakibatkan
keragu-raguan. Dengan demikian untuk mengurangi tingkat keragu-raguan
diperlukan suatu audit yang efektif (IFAC, 2003 dalam Adibowo, 2009).
Lamanya hubungan antara auditor dan klien juga dapat mempengaruhi
keputusan auditor dalam memberikan opini auditnya.
Jangka waktu perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan
dengan independensi auditor. Independensi auditor sangat mempengaruhi
kualitas audit auditor yang diberikan kepada klien. Namun, proses audit
sangat membutuhkan kerjasama dari pihak manajemen perusahaan.
Hubungan kerja yang erat antara auditor dengan manajemen perusahaan
diwuudkan dengan jangka waktu perikatan yang lama. Masa perikatan
yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan
kedekatan antara mereka sehingga mengurangi independensi dan kualitas
audit serta objektivitas dalam menilai laporan keuangan, karena akan
menyesuaikan keinginan dari pihak manajemen dan pemegang saham.
Peningkatan jangka waktu perikatan KAP ini yang dapat menyebabkan
penurunan integritas laporan keuangan.
50
Dengan adanya regulasi dari pemerintah dapat meningkatkan dan
mempertahankan independensi, kualitas dan kompetensi yang dimiliki
oleh seorang auditor. Regulasi mengenai pembatasan masa perikatan audit
ini dirasa penting bagi kepentingan semua pihak, baik pihak internal
maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan
terhadap investasi disuatu perusahaan.
5. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara. Pada dasarnya
ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar
(large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil
(small firm). Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah
aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba
yang tinggi. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel
dan biaya tetap maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian.
Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan berskala besar
cenderung kurang menguntungkan (Saputra, Desmiawati, dan Anisma,
2014).
Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur
besarnya ukuran perusahaan, seperti total penjualan, total aset, jumlah
karyawan, dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai instrumen
tersebut, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran
51
perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat
didalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen
mengenai pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan adanya
hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan integritas laporan
keuangan, karena perusahaan besar lebih andal dalam menyajikan laporan
keuangan sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat (Jam’an,
2008)
Selain itu, perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat
sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan
(Ningsaptiti, 2010).
52
B. Hasil Penelitian Sebelumnya
Adapun hasil perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya
No Peneliti
(Tahun) Judul
Metodelogi Penelitian Hasil Penelitian
Perbedaan Persamaan
1 Susiana dan
Arleen
Herawaty
(2007)
Analisi Pengaruh
Independensi,
Mekanisme
Corporate
Governance, dan
Kualitas Audit
terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Variabel independen
yaitu kualitas audit,
independensi
auditor. Sampel
penelitian adalah
perusahaan publik
dari tahun 2000 –
2003
Variabel
mekanisme
corporate
governance, dan
variabel dependen
yaitu integritas
laporan keuangan
Independensi tahun 2000,
2001, dan 2002 tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan, sedangkan tahun
2003 memiliki pengaruh
signifikan terhadap integritas
laporan keuangan.
Mekanisme corporate
governance memiliki
pengaruh terhadap integritas
laporan keuangan dan
kualitas audit tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap
53
integritas laporan keuangan
2 Agrianti
(2009)
Analisis Pengaruh
Karakteristik
Perusahaan, Kualitas
Audit, Pergantian
Auditor, dan
Independensi
Auditor terhadap
Integritas Laporan
Keuangan
Vaiabel independen
yaitu kualitas audit,
pergantian auditor
dan independensi
auditor. Pengukuran
integritas laporan
keuangan
menggunakan
earnings
management
Variabel
independen
karakteristik
perusahaan yaitu
kepemilikan saham
institusi,
manajerial dan
komite audit.
Variabel dependen
yaitu integritas
laporan keuangan.
Hasil penelitian kepemilikan
saham institusional dan
manajemen berpengaruh
negatif terhadap manajemen
laba. Komite audit
berkorelasi positif terhadap
integritas laporan keuangan.
Auditor yang berkualitas
dapat mengurangi earnings
management. Pergantian
auditor dan independensi
auditor tidak mempunyai
pengaruh terhadap integritas
laporan keuagan.
54
3 Pancawati
Hardiningsih
(2010)
Pengaruh
Independensi,
Corporate
Governance, dan
Kualitas Audit
terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Variabel independen
yaitu independensi
auditor, kualitas
audit. Sampel
penelitian adalah
perusahaan publik
tahun 2005 -2008
Variabel
independen yaitu
variabel corporate
governance,
dependen yaitu
integritas laporan
keuangan
Hasil penelitian yaitu
independensi auditor, komite
audit, komisaris independen,
ukuran dewan komisaris,
kepemilikan institusional, .
Kualitas audit (auditor
spesialisasi industri) tidak
berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan,
sedangkan kepemilikan
manajerial berpengaruh
negatif terhadap integritas
laporan keuangan.
55
4 Kenneth
Enoch
Okpala
(2012)
Audit Committee and
Integrity of
Financial
Statements: A
Preventive
Mechanisme for
Corporate Failure
Variabel independen
yaitu kepemilikan
institusional,
manajerial,
komisaris
independen, audit
tenure, dan ukuran
perusahaan. Sampel
penelitian pada 183
perusahaan publik di
Nigeria Stock
Exchange
Variabel
independen komite
audit dan variabel
dependen integritas
laporan keuangan
Hasil penelitian ini adalah
aktivitas komite audit
meningkatkan corporate
governance dalam sebuah
perusahaan melalui audit
laporan keuangan. Hubungan
yang signifikan antara komite
audit dengan integritas
laporan keuangan.
5 Octavia
Nicolin dan
Arifin Sabeni
(2013)
Pengaruh Struktur
Corporate
Governance, Audit
Tenure, dan
Spesialisasi Industri
Auditor terhadap
Integritas Laporan
Variabel independen
yaitu spesialisasi
industri auditor dan
ukuran perusahaan.
Sampel penelitian
perusahaan
manufaktur yang
Variabel indepeden
yaitu Corporate
Governance,dan
Audit Tenure.
Variabel dependen
yaitu integritas
laporan keuangan
Hasil penelitian komisaris
independen, komite audit
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap integritas
laporan keuangan.
Kepemilikan saham
manajerial, institusional,
56
Keuangan terdaftar di BEI
tahun 2008-2011
audit tenure tidak memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap integritas laporan
keuangan dan spesialisasi
industri auditor tidak
memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap
integritas laporan keuangan
6 Rozania,
Ratna
Anggraini
dan Masellisa
Nindito
(2013)
Pengaruh
Mekanisme
Corporate
Governance,
Pergantian Auditor,
dan Spesialisasi
Industri Auditor
terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Variabel independen
yaitu pergantian
auditor dan
spesialisasi industry
auditor. Sampel
penelitian yaitu
perusahaan publik
yang terdaftar pada
tahun 2008-2011.
Pengukuran
integritas laporan
Variabel
independen yaitu
komite audit,
komisaris
independen, dan
variabel dependen
yaitu integritas
laporan keuangan
Hasil penelitian komisaris
independen berpengaruh
negatif terhadap terhadap
integritas laporan keuangan,
sedangkan komite audit dan
spesialisasi industry auditor
berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan.
Pergantian auditor tidak
terbukti berpengaruh
terhadap integritas laporan
57
dengan
konservatisme
menurut Penman
dan Zhang
keuangan.
7 Listya
Yuniastuti
Rahmina dan
Sukrisno
Agoes
(2014)
Influence of Auditor
Independence, Audit
Tenure, and Audit
Fee on Audit Quality
of Member of
Capital Market
Accountant Forum
in Indonesia
Variabel independen
yaitu Corporate
Governance, Ukuran
perusahaan.
Variabel dependen
yaitu Integritas
Laporan Keuangan
Variabel
Independen yaitu
Audit Tenure
Independensi auditor, audit
fee berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit, audit
tenure tidak berpengaruh
terhadap kualitas audit.
Variabel independen
mempengaruhi variabel
dependen sebesar 21,4%
8 N.P. Yani
Wulandari
dan I Ketut
Budiartha
(2014)
Pengaruh Struktur
Kepemilikan,
Komite Audit,
Komisaris
Independen, dan
Dewan Direksi
terhadap Integritas
Variabel independen
yaitu dewan direksi,
audit tenure, dan
ukuran perusahaan.
Sampel penelitian
pada perusahaan
manufaktur pada
Variabel
independen yaitu
kepemilikan
institusional,
manajerial, komite
audi, dan komisaris
independen.
Hasil peneltian yaitu
kepemilikan instituasional
berpengaruh dan dewan
direksi berpengaruh
terahadap inegritas laporan
keuangan sedangkan
kepemilikan manajemen,
58
Laporan Keuangan tahun 2010-2012 komite audit dan komisaris
independen tidak
berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan.
9 Wahyudi
Saputra,
Desmiawati,
dan Yuneita
Anisma
(2014)
Pengaruh
Mekanisme Good
Corporate
Governance, dan
Ukuran Perusahaan
terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Variabel independen
yaitu audit tenure,
kualitas audit.
Pengukuran
konservatisme
diukur dengan skala
nominal
Variabel
independen good
corporate
governance dan
ukuran perusahaan
Hasil penelitian ini
kepemilikan institusional dan
manajerial tidak berpengaruh
terhadap integritas laporan
keuangan sedangkan
reputasi KAP dan ukuran
perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap integritas
laporan.
10 Atik
Fajaryani
(2015)
Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Integritas Laporan
Keuangan
Variabel dependen
yaitu komite audit,
komisaris
independen, audit
tenure, Leverage,
dan spesialisasi
Variabel
kepemilikan
institusional,
manajerial, dan
ukuran perusahaan
Hasil penelitian kepemilikan
institusional, ukuran
perusahaan, leverage,
spesialisasi industri auditor
berpengaruh signifikan pada
integritas laporan keuangan.
59
industri auditor.
Sampel penelitian
perusahaan
pertambangan yang
terdaftar di BEI
tahun 2008-2013
Sedangkan kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh
terhadap integritas laporan
keuangan. Secara simultan
berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan.
60
C. Kerangka Pemikiran
Dari uraian di atas, dituangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran Teoritis
Bersambung pada halaman selanjutnya
Judul
Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Laporan keuangan dan annual report perusahaan BUMN yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia
Basis teori: Teori Agensi
Variabel Independen
Mekanisme Corporate Governance
Terdiri dari 4 dimensi variabel:
1. Kepemilikan Institusional (XI)
2. Kepemilikan Manajerial (X2)
3. Komite Audit (X3)
4. Komisaris Independen (X4)
Audit Tenure (X5)
Ukuran Perusahaan (Firm Size)
(X6)
Variabel Dependen
Integritas Laporan
Keuangan (Y)
61
(Lanjutan)
Metode Analisis Data:
1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Uji Koefisien Determinasi
4. Uji Hipotesis
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
62
D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesi
1. Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan
Penelitian Fajaryani (2015) menunjukkan kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Keberadaan
investor institusional dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap
kinerja manajemen sehingga dapat meminimalkan tindakan oportunistik
manajemen yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sama
dengan penelitian Wulandari dan Budiartha (2014) bahwa kepemilikan
institusional seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank, dan institusi
keuangan lainnya dapat mendorong peningkatan dan optimalisasi
pengawasan terhadap kinerja dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:
H1: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas
laporan keuangan.
2. Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan
Penelitian Hardiningsih (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sejalan
dengan penelitian Hermalin dan Weisbach (1991) menunjukan bahwa
semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan
integritas laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja
perusahaan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya memiliki self
interest sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang
63
sebaik-baiknya didepan pemegang saham agar kinerjanya terlihat lebih baik.
Manajer sebagai manusia bersifat opportunistic, yaitu mengutamakan
kepentingan pribadi. Sehingga manajer akan cenderung melakukan
manajemen laba dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai
pengelola perusahaan mempunyai informasi internal dan prospek perusahaan
di masa datang yang lebih banyak daripada pemilik perusahaan. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:
H2: Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas
laporan keuangan.
3. Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan
Hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) komite audit
terbukti berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Arah koefisien
yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan komite audit hanya sebatas
pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif. Selain
itu, komite audit belum mampu menunjukan kedudukannya yang berdiri
sendiri, ini menunjukan besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif daripada
komite auditnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah
hipotesis berikut ini:
H3: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan.
4. Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan
Hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) komisaris
64
independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan
keberadaan komisaris independen kurang efektif dalam melakukan
pengawasan dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat menyebabkan tingkat
integritas laporan keuangan yang rendah. Ketidakefektifan dapat disebabkan
karena pembentukan komisaris independen hanya sebatas pemenuhan
regulasi saja, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang baik. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:
H4: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas
laporan keuangan.
5. Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan
Penelitian Giri (2010) menyatakan bahwa audit tenure yang lama akan
mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan
ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Penelitan yang
dilakukan Giri (2010) menghasilkan temuan yang mendukung suatu argumen
bahwa semakin lama bertugas, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memiliki
pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan
benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut
ini:
H5: Audit tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
65
6. Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan
Hasil penelitian Fajaryani (2015) menunjukan bahwa ukuran
perusahan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini
dikarenakan banyaknya sorotan dari publik terhadap perusahaan besar
terbukti mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi
secara jujur sehingga mencerminkan laporan yang berintegritas. Penelitian ini
sejalan dengan penelitian Saputra, Desmiawati, dan Anisma (2014) yang
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
integritas laporan keuangan karena semakin menigkat ukuran perusahaan
maka integritas laporan keuangan juga semakin meningkat dan jika ukuran
perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan juga menurun.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan
keuangan.
7. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit,
Komisaris Independen, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan Secara
Simultan Berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan
Dalam penelitian ini akan diuji apakah semua variabel independen
yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit,
komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan secara simultan
atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas
laporan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
66
H7: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit,
komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan secara
simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
67
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu pengaruh dari
mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan sebagai
variabel independen terhadap integritas laporan keuangan sebagai variabel
dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan badan usaha milik Negara
(BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
B. Metode Penentuan Sampel
Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling atau judgement
sampling yang merupakan tipe pemilihan sampel yang didasarkan atas
pertimbangan pribadi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang
diteliti. Dengan metode tersebut sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik,
maka sampel yang dipilih adalah sampel dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, dengan listed sebagai perusahan
publik dari periode 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2014.
2. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud lengkap adalah perusahaan
harus memiliki data sebagai berikut:
a. Laporan keuangan (audited) atau laporan tahunan (apabila laporan
68
keuangan tidak diperoleh) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2014.
b. Data susunan dewan komisaris dan komite audit.
3. Perusahaan yang terdaftar di BEI tidak melakukan transaksi akuisisi dan
merger selama 31 Desember2010 sampai 31 Desember 2014.
4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
Data yang didapat Bursa Efek Indonesia bahwa terdapat populasi sejumlah 21
perusahaan. Namun, peneliti hanya menggunakan sampel 15 perusahaan selama 5
tahun, sehingga total sampel yang digunakan sejumlah 75 perusahaan. Beberapa
perusahaan lainnya tereliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria yang
dimaksudkan di atas.
C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data sekunder, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelusuran data ini diperoleh
dengan cara:
1. Penelusuran secara manual, untuk data dalam bentuk kertas hasil cetakan. Data
yang disajikan dalam bentuk kertas hasil cetakan yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain berupa buku dan jurnal ilmiah.
2. Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data berbentuk data
elektronik. Seperti, jurnal, thesis, bahan dari internet, data yang dipublikasikan
di BEI dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dan annual report yang
69
dikeluarkan oleh perusahaan.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi
19. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel mekanisme
corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan.
1. Statistik Deskriptif
Analisa statistik deskriptif memberikan gambaran ringkas dari sekumpulan
data yang didalamnya mencakup nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean), nilai
standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel yang digunakan
dalam model penelitian, sehingga pada akhirnya data-data tersebut dapat
disimpulkan secara mudah dan cepat. Hasil analisis tersebut dapat digunakan
untuk mengetahui karakteristik dan kewajaran data observasi yang digunakan
untuk masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan analisa
statistik deskriptif ini akan dapat diketahui apabila terdapat outlier dalam data
observasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis deksriptif digunakan
untuk mengetahui tingkat integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan
ukuran perusahaan (Ghozali, 2013).
2. Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti
melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji
70
heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketehui bahwa uji
t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau
asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel
kecil (Ghozali, 2013).
Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan melalui pengujian
Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini lebih sederhana untuk dilakukan
dibandingkan dengan pengujian normalitas dengan menggunakan grafik yang
seringkali menimbulkan perbedaan presepsi. Ghozali (2013) menjelaskan analisa
dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov adalah:
a) Jika signifikansi (Sig) > 0.05 maka data berdistribusi normal.
b) Jika signifikansi (Sig) < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak
orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi
antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:
71
a) Nilai R2
yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel indpenden banyak yang tidak
signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90),
maka adanya indikasi multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi
antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas.
Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau
lebih variabel independen.
c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya (2)
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Sebuah model dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas
apabila nilai VIF kurang dari 10. (Ghozali, 2013)
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada
dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke
observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut time (time series)
72
karena gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi
gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji
autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Run Test. Autokorelasi tidak
terjadi apabila probabilitas signifikan lebih besar dari α = 0,05 (Ghozali, 2013).
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Ghozali (2013) menyatakan ada beberapa cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu:
a) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan
residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi,
dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized.
b) Uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual
terhadap variabel independen.
3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Metode
73
regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk memprediksi hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus regresi
berganda sebagai berikut:
Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + βX6 + e
Dimana:
Y= Integritas Laporan Keuangan
α = Konstanta, harga Y bila X= 0
β= Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun
penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas
(X)
X1= Kepemilikan Institusional
X2= Kepemilikan Manajerial
X3= Komite Audit
X4= Komisaris Independen
X5= Audit Tenure
X6= Ukuran Perusahaan (Firm Size)
e = Error
Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinan
Adjusted R Square (Adj R2), uji F dan uji t.
a. Uji Adj R2
Koefisien determinasi (Adj R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai
74
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan
keputusan menurut Ghozali (2013) adalah dengan melihat angka
probabilitasnya. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima yang
menyatakan semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap
variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak
yang menyatakan semua variabel independen secara simultan tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.
c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah
apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau:
Ho : bi = 0
Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas
75
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA)
parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:
HA : bi ≠ 0
Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:
a) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau
lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang
menyatakan bi= 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2
(dalam nilai absolut). Dengan kata lain hipotesis alternatif
diterima.
b) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel.
Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan
nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif.
E. Operasional Variabel Penelitian
Pada bagian ini akan diuraikan defenisi dari masing-masing variabel yang
digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya
1. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah integritas laporan keuangan. Pancawati Hardinigsih (2010)
mendefinisikan Integritas Laporan Keuangan sebagai ukuran sejauh mana
laporan keuangan disajikan dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Integritas
76
laporan keuangan ini diukur dengan menggunakan indeks konservatisme.
Indeks konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan konservatisme
yang menyajikan laporan keuangan yang understate yang memiliki resiko lebih
kecil dibanding laporan keuangan yang overstate. Indeks konservatisme sebagai
proksi Integritas laporan keuangan dihitung dengan model Beaver dan Ryan
(2000) yang digunakan juga oleh Fajaryani (2015) menggunakan market to
book ratio, yaitu:
Keterangan:
ILK it = Integritas Laporan Keuangan perusahaan i pada tahun t.
Harga Pasar Saham = Harga saham pada 31 Desember
Nilai Buku Saham = Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar
2. Variabel Independen
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012).
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan
institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen,
audit tenure, dan ukuran perusahaan.
a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang
77
dimiliki pihak eksternal. Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan
kepemilikan institusional oleh perusahaan lain baik yang berada di
dalam maupun luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar
negeri. Diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh
institusi dengan jumlah saham yang beredar.
b. Kepemilikan Manajerial
Penelitian Fajaryani (2015) menyatakan kepemilikan
manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajemen yang
secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi
dewan direksi dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial diukur
dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan
jumlah saham beredar.
c. Komite Audit
Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh
sekelompok kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan
tertentu atau melakukan tugas khusus. Komite audit diukur dengan
menjumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan setiap tahunnya
(Saputra, Desmiawati dan Anisma, 2014).
d. Komisaris Independen
Komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan
komisaris independen dari seluruh jumlah komisaris perusahaan
(Rozania, Anggraini, dan Nindito, 2013)
78
e. Audit Tenure
Audit tenure di ukur dengan variavel dummy yaitu dengan
tenure lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan tenur singkat
(kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 (Giri, 2010)
f. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu
perusahaan yang dapat dilihat dari total aset. Saputra, Desmiawati dan
Anisma (2014) menyatakan ukuran perusahaan dalam penelitian ini
dihitung dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki
perusahaan. Logaritma natural dari total aset perusahaan dapat
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran atau aset suatu perusahaan
berarti semakin besar juga angka logaritmanya.
79
Tabel 3.1
Operasional Variabel
Variabel Indikator Skala
Kepemilikan
Institusional (X1)
Rasio
Kepemilikan
Manajerial (X2)
Rasio
Komite Audit (X3) Jumlah anggota komite audit Rasio
Komisaris
Independen (X4)
Rasio
Audit Tenure (X5) Tenur lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan
tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 Nominal
Ukuran Perusahaan
(X6) Logaritma natural dari Total Asset (Ln Assets) Rasio
Integritas laporan
keuangan (Y)
Rasio
80
BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2010-2014.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling.
Sampel perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 21
perusahaan. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang memenuhi
kriteria sampel penelitian yang diterapkan. Perolehan data yang digunakan melalui
website www.idx.co.id. Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sebelum 31 Desember 2010 dan selama periode penelitian perusahaan tidak keluar
atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat
pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan
terhadap integritas laporan keuangan.
Pemilihan perusahaan publik Badan Usaha Milik Negara ini didasarkan pada
pertimbangan karena masih terbatasnya penelitian dengan populasi perusahaan ini.
Perusahaan BUMN tersebar pada berbagai macam jenis usaha dan mayoritas
saham dimiliki oleh pemerintah sehingga laporan yang dikeluarkan harus
mempunyai integritas yang tinggi, selain itu beberapa BUMN berada dalam
industri vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan
implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Kebanyakan penelitian
81
sebelumnya mengenai integritas laporan keuangan masih terkonsentrasi pada
perusahaan manufaktur.
Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan
ditampilkan dalam tabel 4.1. Berikut tabel yang ditampilkan:
Tabel 4.1.
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria
No Kriteria Jumlah
1 Total perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI)
21
2 Perusahaan yang baru listing selama periode penelitian (4)
3 Perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah (2)
Data tersedia 15
Total sampel selama 5 tahun periode penelitian 75
Sumber: Data sekunder yang diolah
Adapun nama perusahaan yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Daftar Nama Perusahaan
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan
1 ADHI Adhi Karya Tbk.
2 ANTM Aneka Tambang Tbk.
3 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk.
4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk.
6 BMRI Bank Mandiri Tbk.
7 INAF Indofarma (Persero) Tbk.
8 JSMR Jasa Marga Tbk.
82
9 KAEF Kimia Farma Tbk.
10 PTBA Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.
11 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
12 SMGR Semen Gresik Tbk.
13 TINS Timah (Persero) Tbk.
14 TLKM Telkom Indonesia Tbk.
15 WIKA Wijaya Karya Tbk.
Sumber: www.idx.co.id
B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)
(Ghozali,2013). Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata data
yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa
besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum
digunakan untuk mengetahui nilat terbesar dari data bersangkutan. Nilai
minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari suatu data
bersangkutan.
Variabel pada penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel
independen. Variabel dependen adalah integritas laporan keuangan
sedangkan variabel independen adalah kepemilikan saham institusional,
kepemilikan saham manajerial, jumlah komite audit, proporsi komisaris
83
independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Hasil pengujian
deskriptif variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation
INTS 75 ,51000 ,98976 ,7007864 ,15143713
MANJ 75 ,00000 ,00411 ,0004187 ,00081058
KAUD 75 2,00000 8,00000 4,2666667 1,28750055
KIND 75 ,25000 ,71429 ,4266976 ,10490140
ATEN 75 ,00000 1,00000 ,8000000 ,40269363
SIZE 75 27,32172 34,38217 30,9002828 1,89871935
ILK 75 1,00000 8,00000 2,6533333 1,35060881
Valid N
(listwise)
75
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah data (Valid N) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 75 sampel yang berasal dari laporan
keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun
2010-2014. Berdasarkan hasil tersebut maka semua data pada sampel
dapat diolah dan tidak terdapat kehilangan data.
Variabel dependen pada penelitian ini adalah integritas laporan
keuangan (ILK). Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap
integritas laporan keuangan (ILK) menunjukkan nilai minimum 1 dan
nilai maksimum sebesar 8 dengan rata-rata 2,653333. Nilai maksimum
84
pada Perusahaan Tambang Bukit Asam (PTBA) pada tahun 2010, ini
mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan
mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai perusahaan. Nilai
minimum pada Perusahaan ADHI (2011), ANTM (2011-2014), BBTN
(2011-2014), INAF (2010, 2011, 2013), KAEF (2010).
Variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah
kepemilikan saham institusional (INT), perhitungan INT dengan cara
membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham
yang beredar. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif
terhadap kepemilikan intstitusional (INT) menunjukkan nilai minimum
sebesar 0,51000 dan nilai maksimum sebesar 0,98976 dan rata-rata
0,7007864. Kepemilikan institusional paling kecil pada PTPP (2010-
2014). Nilai maksimum paling besar pada BMRI (2012).
Variabel independen yang kedua pada penelitian ini adalah
kepemilikan saham manajerial (MAN), perhitungan MAN dengan cara
membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dengan jumlah
saham beredar. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif
terhadap kepemilikan manajerial (MAN) menunjukkan nilai minimum
sebesar 0 dan nilai maksimum 0,00411 dengan rata-rata 0,0004187. Nilai
minimum pada kepemilikan manajerial pada BBRI (2010-2014), BBTN
(2010), BMRI (2010), INAF (2011-2014), PTPP (2010-2014), SMGR
(2010-2013), sedangkan nilai maksimum pada WIKA (2012).
85
Variabel indepeden yang ketiga pada penelitian ini adalah jumlah
komite audit (KAUD), perhitungan KAUD dengan cara menjumlah
komite audit pada perusahaan. Hasil analisis menggunakan statistik
deskriptif terhadap komite audit (KAUD) menunjukkan nilai minimum
sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 8 sedangkan nilai rata-rata
4,2666667. Nilai minimum pada komite audit pada ADHI (2014),
sedangkan nilai maksimum pada BBRI (2012-2013).
Variabel independen yang keempat pada penelitian ini adalah
komisaris independen (KIND), perhitungan KIND dengan membagi
jumlah komisaris indepeden dengan jumlah komisaris pada suatu
perusahaan. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap
komisaris independen (KIND) menunjukkan hasil nilai minimum sebesar
0,25000 dan nilai maksimum sebesar 0,71429 sedangkan nilai rata-rata
0,4266976. Nilai minimum pada komisaris independen pada INAF (2010),
PTPP (2011), SMGR (2010), TLKM (2010), sedangkan nilai maksimum
pada BBRI (2014).
Variabel independen yang kelima pada penelitian ini adalah audit
tenure (ATEN), pengukuran ATEN dengan variabel dummy. Pengukuran
dengan memberi angka 1 pada panjang masa perikatan audit sama atau
lebih dari 3 tahun dan angka 0 pada panjang masa perikatan audit singkat
yaitu kurang dari 3 tahun. Hasil analisis menggunakan statistic deskriptif
terhadap audt tenure (ATEN) menunjukkan hasil nilai minimum 0 dan
86
nilai maksimum sebesar 1 dengan nilai rata-rata 0,8000000. Untuk
variabel audit tenure menggunakan variabel dummy, oleh karena itu hasil
penelitian hanya muncul angka 0 dan 1.
Variabel independen yang keenam pada penelitian ini adalah ukuran
perusahaan (SIZE), pengukuran SIZE dengan Log total asset. Hasil
analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran perusahaan
(SIZE) menunjukkan nilai minimum sebesar 27,32172 dan nilai
maksimum sebesar 34,38217 sedangkan nilai rata-rata 30,9002828. Nilai
minimum pada perusahaan INAF (2010) dengan total aset Rp.
733.957.862.392, sedangkan nilai maksimum pada perusahaan BMRI
(2014) dengan total aset Rp. 855.039.673.000.000.
2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dapat
digunakan. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada peneltian ini adalah uji
normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
a. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian
Kolmogorv-Smirnov. Pemilihan pengujian ini didasarkan pada
pengujian normalitas menggunakan grafik seringkali menimbulkan
perbedaan presepsi dan pengujian menggunakan Kolmogorv-Smirnov
lebih sederhana karena menggunakan data statistik.
87
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas : Kolmogorov-Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 75
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation 1,18330918
Most Extreme Differences Absolute ,132
Positive ,132
Negative -,081
Kolmogorov-Smirnov Z 1,143
Asymp. Sig. (2-tailed) ,146
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 4.4 di atas menunjukan nilai Kolmogorv-Smirnov adalah
1,143 dengan probabilitas signifikansi 0.146 jauh diatas α = 0,05 hal
ini berarti hipotesis nol diterima dengan arti bahwa data residual
terdistribusi normal dan data penelitian telah memenuhi asumsi
normalitas.
b. Hasil Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas penelitian ini dilihat dari nilai tolerance
(T) dan variance inflation factor (VIF). Tabel 4.5 merupakan tabel
hasil uji multikolonieritas, dari nilai tolerance menunjukan tidak ada
variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10.
88
Nilai variance inflation factor (VIF) menunjukan bahwa tidak ada satu
variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,0. Jadi
dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang
signifikan antar variabel independen.
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Collinearity
Statistics
Toleran
ce VIF
1 INT ,776 1,289
MAN ,895 1,118
KAUD ,691 1,447
KIND ,517 1,934
ATEN ,904 1,106
SIZE ,528 1,896
a. Dependent Variable: ILK
Sumber: Data sekunder yang diolah
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam
penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Hasil
menggunakan grafik scatterplot dengan melihat nilai prediksi variabel
dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.
89
Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot
Sumber: Data sekunder yang diolah
Dari gambar 4.1 menunjukan plots atau titik-titik menyebar
secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y,
sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi integritas
laporan keuangan (ILK) berdasarkan variabel-variabel yang
mempengaruhinya yaitu kepemilikan institusional (INT), kepemilikan
manajerial (MAN), komite audit (KAUD), komisaris independen
(KIND), audit tenure (ATEN), dan ukuran perusahaan (SIZE).
Selain menggunakan uji grafik scatterplot peneliti
menggunakan uji glejser. Berikut ini hasil uji glejser:
90
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Menggunakan Uji Glejser
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,669 1,928 ,866 ,390
INT -,699 ,740 -,126 -,945 ,348
MAN -14,967 128,726 -,014 -,116 ,908
KAUD -,067 ,092 -,102 -,725 ,471
KIND -,722 1,308 -,090 -,552 ,583
ATEN ,293 ,258 ,140 1,138 ,259
SIZE ,000 ,072 ,001 ,005 ,996
a. Dependent Variable: ABSUT
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, semua variabel independen
memiliki angka sigifikansi ditas 0,05. Jadi, dapat disimpulkan data
penelitian tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
d. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model
regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan
kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini
menggunakan uji Run Test. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
91
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi: Run Test
Runs Test
Unstandardi
zed Residual
Test Valuea -,15927
Cases < Test Value 37
Cases >= Test Value 38
Total Cases 75
Number of Runs 33
Z -1,278
Asymp. Sig. (2-
tailed)
,201
a. Median
Sumber : Data sekunder yang diolah
Tabel 4.7 di atas menunjukan Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau Run
Test sebesar 0,201 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti data yang
dipergunakan random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi.
C. Pengujian Hipotesis
a. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai
koefisien determinasi adalah 0 dan 1, jika nilainya kecil berarti
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas, namun jika nilai mendekati 1 berarti variabel
independen menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk
92
memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji
koefisien determinasi:
Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,482a ,232 ,165 1,23441058
a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN,
KAUD, KIND
b. Dependent Variable: ILK
Sumber: Data sekunder yang diolah
Pada tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai koefisien Adjusted R Square
sebesar 0,165 hal ini berarti hanya 16,5% variabel integritas laporan
keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure,
dan ukuran perusahaan sedangkan sisanya sebesar 83,5% dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini, seperti
independensi auditor, kualitas audit, leverage, dan spesialisasi indutri
auditor.
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistic F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel
independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara
93
bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yang diuji pada
tingkat probabilitas signifikansi 0,05. Berikut adalah hasil uji statistic F:
Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statisitik F)
ANOVAb
Model
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 31,370 6 5,228 3,431 ,005a
Residual 103,616 68 1,524
Total 134,987 74
a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN, KAUD, KIND
b. Dependent Variable: ILK
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa nilai F sebesar 3,431 dengan
tingkat probabilitas signifikansi yaitu sebesar 3,431 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,005 dan lebih kecil daripada tingkat signifikansi
yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,05 (5%), maka dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statitik t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh variabel
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, dengan
tingkat probabilitas signifikan yang digunakan pada penelitian ini adalah
94
0,05. Tabel 4.9 merupakan hasil pengujian uji signifikansi parameter
individual (uji statistik t).
Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -2,604 2,804 -,929 ,356
INT -,742 1,076 -,083 -,690 ,493
MAN -466,594 187,156 -,280 -2,493 ,015
KAUD -,320 ,134 -,305 -2,388 ,020
KIND -3,836 1,902 -,298 -2,016 ,048
ATEN ,760 ,375 ,227 2,027 ,047
SIZE ,271 ,104 ,381 2,602 ,011
a. Dependent Variable: ILK
Sumber: Data sekunder yang diolah
Hasil uji dari tabel 4.10 di atas dideskripsikan sebagai berikut:
1) Pengaruh Kepemilikan Institusional (INT) terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional
memiliki nilai t hitung -0,690 dengan tingkat probabilitas
signifikansi 0,493 lebih besar daripada 0,05. Nilai koefisien beta
yang dihasilkan -0,742. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H1
ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
95
institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan
keuangan.
2) Pengaruh Kepemilikan Manajerial (MAN) terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan manajerial nilai t
hitung sebesar -2,493 dengan tingkat probabilitas signifikansi
0,015 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta yang
dihasilkan -466,594. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H2
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian
Hardiningsih (2010) yang menyebutkan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian
Mayangsari (2003) yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh
negatif kepemilikan saham oleh manajemen terhadap integritas
laporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori agensi yang
menggunakan tiga asumsi sifat manusia (Eisenhardt, 1989 dalam
Hardinigsih, 2010), yaitu manusia pada umumnya lebih
mementingkan dirinya sendiri, manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa akan datang, dan manusia selalu
96
menghindari resiko. Manajer perusahan yang lebih banyak
mengetahui perusahaan sehingga manajer berkewajiban untuk
memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik
berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan
keuangan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa semakin
besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen ada
kecenderungan akan semakin rendah integritas laporan
keuangannya.
Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
Nicolin dan Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa kepemilikan
manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan
keuangan. Dengan hasil koefisien regresi yang negatif menunjukan
bahwa manajemen kurang melakukan fungsinya dengan baik. Hal
ini dapat terjadi akibat sifat menajer yang mengutamakan
kepentingan pribadi serta kesempatan yang diberikan kepadanya
dalam mengelola perusahaan. Penelitian Fajaryani (2015)
menunjukan bahwa kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh
terhadap integritas laporan keuangan, hal ini disebabkan karena
kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen terlalu kecil
sehingga tidak cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
3) Pengaruh Komite Audit (KAUD) terhadap Integritas Laporan
Keuangan
97
Hasil pengujian untuk variabel komite audit memiliki t hitung
sebesar -2,388 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,020 lebih
kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta -0,320. Hal ini
menunjukan bahwa hipotesis H3 diterima sehingga dapat
disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap
integritas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya
yaitu penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) yang
menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas
laporan keuangan. Arah koefisien yang negatif menunjukan bahwa
keberadaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi
tidak disertai dengan kinerja yang efektif. Selain itu, ada
kecenderungan komite audit belum mampu menunjukan
kedudukannya yang berdiri sendiri, ini menandakan masih
besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif daripada komite auditnya.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mayangsari
(2003) yang juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif
signifikan terhadap integritas laporan keuagan. Hal ini menunjukan
masih kurang efektifnya keberadaan komite audit untuk
meningkatkan integritas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan
Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa komite audit berpengaruh
98
signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah
pengaruh positif. Penelitian ini menunjukan bahwa semakin
banyak anggota komite audit akan meningkatkan integritas laporan
keuangan. Sejalan dengan fungsi komite audit yaitu untuk
mengawasi kebijakan manajemen serta menilai informasi yang
disajikan telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan
komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan, arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa
komite audit belum bekerja secara maksimal, adanya pengaruh dari
eksekutif menyebabkan komite audit kurang memaksimalkan
perannya di perusahaan.
4) Pengaruh Komisaris Independen (KIND) terhadap Integritas
Laporan Keuangan
Hasil pengujian untuk variabel komisaris independen memiliki
t hitung sebesar -2,016 dengan tingkat probabilitas signifikansi
0,048 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta -3,836. Hal ini
menunjukan bahwa H4 diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
integritas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rozania,
Anggraini, dan Nindito (2013) bahwa komisaris independen
berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif. Hasil pengujian
99
ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mayangsari (2003) dan
Linata dan Sugiarto (2012) yang menyatakan bahwa komisaris
independen berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas
laporan keuangan. Hal ini disebabkan masih cukup banyaknya
perusahaan yang belum membentuk komisaris independen atau
jumlah komisaris independen dalam perusahaan kurang dari 25%,
sehingga menyebabkan kurang efektifnya dalam menjalankan
pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Hasil
penelitian menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh
negatif terhadap integritas laporan keuangan, hal ini
mengindikasikan komisaris independen yang kurang
memaksimalkan perannnya dan juga banyak perusahaan yang
kurang memperhatikan komposisi dewan komisaris, selain itu
pengetahuan dan latar belakang komisaris independen harus sesuai
dengan bisnis perusahaan.
5) Pengaruh Audit Tenure (ATEN) terhadap Integritas Laporan
Keuangan
Hasil pengujian untuk variabel audit tenure memiliki t hitung
sebesar 2,027 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,047 lebih
kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta 0,760. Hal ini menunjukan
bahwa H5 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa audit
tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
100
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Giri
(2010) yang menunjukan bahwa tenur KAP yang lama akan
menaikan kualitas audit. Beberapa alasan yang mendasari hasil ini
adalah tenur KAP yang panjang akan menciptakan pengetahuan
yang cukup bagi auditor/KAP untuk melaksanakan tugas audit
secara profesional, tenur auditor yang panjang justru akan
menghasilkan kos yang lebih rendah dan pengetahuan yang cukup
dimiliki oleh auditor/KAP akan membuat auditor semakin teliti.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan
Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa audit tenure tidak
memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Masa
perikatan yang singkat maupun lama antara KAP dan perusahaan
tidak mempengaruhi pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap
klien dan juga tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan.
Hasil penelitian ini audit tenure berpengaruh positif terhadap
integritas laporan keuangan, koefisien yang positif menunjukan
bahwa semakin panjang masa perikatan audit maka akan
menambah integritas laporan keuangan, hal ini karena auditor telah
paham mengenai perusahaannya sehingga auditor dapat bekerja
lebih efektif dan efisien.
6) Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Integritas Laporan
Keuangan
101
Hasil pengujian untuk variabel ukuran perusahaan memiliki t
hitung sebesar 2,602 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,011
lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta 0,624. Hal ini
menunjukan bahwa H6 diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas
laporan keuangan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajaryani (2015)
yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Ukuran
perusahaan dianggap memiliki peranan penting dalam penyajian
laporan keuangan. Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan
yang lebih besar dari para pemegang saham untuk menyajikan
laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Banyaknya sorotan
baik leh pasar maupun publik terhadap perusahaan besar akan
mendorong perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi
secara jujur dan apa adanya. Penelitian Saputra, Desmiawati, dan
Anisma (2014) menunjukan hasil yang sama bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap
integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa semakin
meningkat ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat
integritas laporan keuangannya, sebaliknya apabila ukuran
perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan perusahaan
102
tersebut juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap integritas laporan keuangan, hal ini sesuai
mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka akan
semakin memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan
besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas
yang tinggi.
118
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini meneliti tentang mekanisme corporate governance, audit tenure
dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Analisis
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program
Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 19. Data sampel perusahaan
sebanyak 75 pengamatan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode
2010-2014. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan
terhadap permasalahan dengan melakukan analisa regresi berganda, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan
keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Susiana dan Herawaty (2007) dan
Nicolin dan Sabeni (2013). Hasil penelitian tidak konsisten dengan hasil
penelitian Fajaryani (2015).
2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Hardinigsih (2010) dan
Mayangsari (2003). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin
dan Sabeni (2013) dan Fajaryani (2015)
3. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
Konsisten dengan hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) dan
104
Mayangsari (2003). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian
Nicolin dan Sabeni (2013)
4. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan
keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito
(2013), Mayangsari (2003) dan Linata dan Sugiarto (2012).
5. Audit Tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
Konsisten dengan hasil penelitian Giri (2010). Hasil penelitian tidak sejalan
dengan hasil penelitian Nicolin dan Sabeni (2013)
6. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
Konsisten dengan hasil penelitian Fajaryani (2015) dan Penelitian Saputra,
Desmiawati, dan Anisma (2014)
7. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris
independen, audit tenure, ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh terhahdap integrtas laporan keuangan.
B. Saran
Peneliti dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang
lebih baik dengan adanya beberapa masukan diantaranya:
1. Menambah tahun pengamatan penelitian atau dapat menggunakan seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek
penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, indicator penelitian dapat diganti dengan proxy
lain ataupun ditambah dengan variabel lain seperti ukuran dewan direksi,
105
ukuran dewan komisaris, spesialisasi auditor, kualitas audit, independensi
auditor dan lain sebagainya.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan model berbeda dalam
pengukuran integritas laporan keuangan sehingga dapat dilihat hasil yang
berbeda. Seperti pengukuran menggunakan Discretionary Accrual, model
Zhang (2007), model Givoly dan Hayn (2000), dan Earning/Stock Return
Relation.
118
DAFTAR PUSTAKA
Adibowo, S. “Pengaruh Audit Firm Tenure, Audit Firm Size dan Industry
Spesialization terhadap Earning Quality”, Skripsi, Jurusan Akuntansi
Universitas Dipenogoro, Semarang, 2009.
Agrianti. “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kualitas Auditor,
Pergantian Auditor, dan Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan
Keuangan”, Vol.12 No.2, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Lampung, 2009.
Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. “Komisaris Independen; Penggerak Praktik
GCG di Perusahaan”, PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
Antaranews. “Komisaris Bongkar Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta
Api”,http://www.antaranews.com/berita/38743/komisaris-bongkar-dugaan-
manipulasi-laporan-keuangan-pt-kereta-api. Diakses pada 20 Desember 2015
pukul 16.00 WIB.
Arifin. “Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance
pada Perusahaan di Indonesia”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas
Dipenogoro, Semarang, 2005.
Astria, Tia. “Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, dan
Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Skripsi, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2011.
Brilianti, Dinny Prastiwi. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Konservatisme
Akuntansi”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013.
Citra, Nesia Elva. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas
Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Jurnal Fakultas Ekonomi,
Padang, 2013.
Detik, “Bursa India Diguncang Skandal Keuangan Satyam”,
http://finance.detik.com/read/2009/01/07/150554/1064537/6/bursa-india-
diguncang-skandal-keuangan-satyam. Diakses pada 20 Desember 2015
pukul 16.00 WIB.
Effendi, Muhammad Arief, “The Power Of Good Corporate Governance; Teori dan
Implementasi”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
Fajaryani, Atik. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan
Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di
107
BEI Periode 2008-2013)”, Vol. IV No. 1, Jurnal Nominal, Yogyakarta, 2015.
Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”,
Cetakan VII, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2013.
Giri, Efraim Ferdinan. “Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi
KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia”,
Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010.
Hamid, Abdul, “Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
Haniati, Sri dan Fitriany, “Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi
dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme”,
Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010.
Hardiningsih, Pancawati. “Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan
Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Kajian
Akuntansi, Februari 2010.
Haryani, et al. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja:
Transparansi sebagai Variabel Intervening”, Simposium Nasional Akuntansi
XIV, Aceh, 2011.
Hery, “Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini”, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 2013
IAI, “Standar Akuntansi Keuangan”, IAI, Jakarta, 2012.
Jama’an, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor
Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi
Kasus Perusahaan Publik di BEJ) ”, Tesis Universitas Diponegoro,
Semarang, 2008.
Jao, Robert dan Gagaring Pagalung, “Corporate Governance, Ukuran Perusahaan,
dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur
Indonesia”, Vol. 8, No.1, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Universitas
Hasanuddin, Makassar, 2011.
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite
Audit.
108
Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan
Publik.
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER–01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha
Milik Negara.
_______, Nomor. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
Kharisma, Bayu, “Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting
dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan”,
Vol. 19 No.1, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 2014.
Kieso, E, Weygandt J Jerry dan Warfield Terry D, “Akuntansi Intermediate”,
Erlangga, 2008.
Komite Nasional Good Corporate Governance (KNKG), “Pedoman Umum Good
Corporate Governance Indonesia”, 2006.
Kompasiana, “Kasus Kimia Farma (Etika Bisnis)”,
http://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farma-
etika-bisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb. Diakses pada 20 Desember 2015
pukul 16.00 WIB.
Mayangsari, Sekar, “Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta
Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan”,
Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 2003.
Mutia, Evi, Zuraida, Devi Andriani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,
dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR pada
perusahaan Manufaktur di BEI”, Vol.4 No.2, Jurnal Telaah dan Riset
Akuntansi, Aceh, 2011
Nasution, M dan Doddy Setiawan, “Pengaruh Corporate Governance terhadap
Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”, Simposium Nasional
Akuntansi X, Makassar, 2007.
Nicolin, Octavia dan Arifin Sabeni, “Pengaruh Struktur Corporate Governance,
Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan
Keuangan”, Vol.2 No.3, Dipenogoro Journal of Accounting, Semarang, 2013.
Ningsaptiti, Restie, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme
Corporate Governance terhadap Manajemen Laba”, Skripsi, Fakultas
Ekonomi Universitas Dipenogoro, 2010.
109
Oktadella, Dewanti, “Analisis Corporate Governance terhadap Integritas Laporan
Keuangan”, Skripsi, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011.
Okpala, Kenneth Enoch, “Audit Committee and Integrity of Financial Statements: A
Preventive Mechanism for Corporate Failure”, Vol. II, Australian Journal of
Business and Management Research, Australia, 2012.
Pramana, Arif Duta, “Pengaruh Tingkat Keuangan dan Tingkat Hutang terhadap
Konservatisme dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi”, Skripsi,
Universitas Sebelas Maret, 2010.
Rahmina, Listya Y dan Sukrisno Agoes, “Influence of Auditor Independence, Audit
Tenure, and Audit Fee on Audit Quality of Members of Capital Market
Accountant Forum in Indonesia”, Procedia Social and Behavioral Sciences,
Malaysia, 2014.
Rozania, Ratna Anggraini, Marsellisa Nindito, “Pengaruh Mekanisme Corporate
Governance, Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap
Integritas Laporan Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi XVI,
Manado, 2013.
Sari, Septiana Sari dan Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh Leverage dan Mekanisme
Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba”, Vol. 2 No.6,
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya, 2013.
Saputra, Wahyudi, Desmiawati, Yunaeita Anisma, “Pengaruh Mekanisme Good
Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan
Keuangan”, Vol. 1 No.2, JOM FEKON, Pekanbaru, 2014.
Seswanto, Herbowo, “Pengaruh Konservatisme terhadap Kualitas Laba dengan
Pendekatan Accounting Based dan Market Based”, Skripsi Jurusan Akuntansi
Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Susiana, Arleen Herawaty, “Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate
Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”,
Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007.
Taures, S, “Analisis Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dengan
Pengungkapan Risiko”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro,
2011.
110
Tempo, “Tiga Direksi Waskita Dinonaktifkan”,
https://bisnis.tempo.co/read/news/2009/08/28/090194968/tiga-direksi-
waskita-dinonaktifkan. Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.
Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Widya, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan terhadap
Akuntansi Konservatif”, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 2005.
Wulandari, Yani dan I Ketut Budiartha, “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite
Audit, Komisaris Independen, dan Dewan Direksi terhadap Integritas
Laporan Keuangan”, Jurnal Akuntansi Udayana, Bali, 2014.
www.idx.co.id
112
Lampiran 1: Populasi Penelitian Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
No Kode Emiten
1 ADHI Adhi Karya Tbk.
2 ANTM Aneka Tambang Tbk.
3 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk.
4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk.
6 BMRI Bank Mandiri Tbk.
7
GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
8
INAF Indofarma (Persero) Tbk.
9 JMSR Jasa Marga Tbk.
10 KAEF Kimia Farma Tbk.
11 KRAS Krakatau Steel Tbk.
12 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk.
13 PTBA Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.
14 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
15 SMBR Semen Baturaja Tbk.
16 SMGR Semen Gresik Tbk.
17 TINS Timah (Persero) Tbk.
18 TLKM Telkom Indonesia Tbk.
19 WIKA Wijaya Karya Tbk.
20
WSKT Waskita Karya Tbk.
113
21 WTON Wijaya Karya Beton Tbk.
Lampiran 2: Sampel Penelitian Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
No Kode Emiten
1 ADHI Adhi Karya Tbk.
2 ANTM Aneka Tambang Tbk.
3 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk.
4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk.
6 BMRI Bank Mandiri Tbk.
7
INAF Indofarma (Persero) Tbk.
8 JMSR Jasa Marga Tbk.
9 KAEF Kimia Farma Tbk.
10 PTBA Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.
11 PTPP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
12 SMGR Semen Gresik Tbk.
13 TINS Timah (Persero) Tbk.
14 TLKM Telkom Indonesia Tbk.
15 WIKA Wijaya Karya Tbk.
114
Lampiran 3: Hasil Output SPSS Regresi Linear Berganda
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
INTS 75 ,51000 ,98976 ,7007864 ,15143713
MANJ 75 ,00000 ,00411 ,0004187 ,00081058
KAUD 75 2,00000 8,00000 4,2666667 1,28750055
KIND 75 ,25000 ,71429 ,4266976 ,10490140
ATEN 75 ,00000 1,00000 ,8000000 ,40269363
SIZE 75 27,32172 34,38217 30,9002828 1,89871935
ILK 75 1,00000 8,00000 2,6533333 1,35060881
Valid N
(listwise)
75
Variables Entered/Removedb
Model
Variables
Entered
Variables
Removed Method
1 SIZE, ATEN,
INTS, MANJ,
KAUD, KIND
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ILK
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,482a ,232 ,165 1,23441058
a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN, KAUD,
KIND
b. Dependent Variable: ILK
115
ANOVAb
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 31,370 6 5,228 3,431 ,005a
Residual 103,616 68 1,524
Total 134,987 74
a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INTS, MANJ, KAUD, KIND
b. Dependent Variable: ILK
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta
Toleranc
e VIF
1 (Constant) -2,604 2,804 -,929 ,356
INTS -,742 1,076 -,083 -,690 ,493 ,776 1,289
MANJ -466,594 187,156 -,280 -2,493 ,015 ,895 1,118
KAUD -,320 ,134 -,305 -2,388 ,020 ,691 1,447
KIND -3,836 1,902 -,298 -2,016 ,048 ,517 1,934
ATEN ,760 ,375 ,227 2,027 ,047 ,904 1,106
SIZE ,271 ,104 ,381 2,602 ,011 ,528 1,896
a. Dependent Variable: ILK
116
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,669 1,928 ,866 ,390
INTS -,699 ,740 -,126 -,945 ,348
MANJ -14,967 128,726 -,014 -,116 ,908
KAUD -,067 ,092 -,102 -,725 ,471
KIND -,722 1,308 -,090 -,552 ,583
ATEN ,293 ,258 ,140 1,138 ,259
SIZE ,000 ,072 ,001 ,005 ,996
a. Dependent Variable: ABSUT
117
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 75
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation 1,18330918
Most Extreme
Differences
Absolute ,132
Positive ,132
Negative -,081
Kolmogorov-Smirnov Z 1,143
Asymp. Sig. (2-tailed) ,146
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Runs Test
Unstandardized
Residual
Test Valuea -,15927
Cases < Test Value 37
Cases >= Test Value 38
Total Cases 75
Number of Runs 33
Z -1,278
Asymp. Sig. (2-
tailed)
,201
a. Median
118
Lampiran 4: Analisis Variabel Independen (Kepemilikan Institusional, Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen)
No Nama Tahun Jumlah
Saham
Institusional
Jumlah
Saham
Manajerial
Jumlah Saham
Beredar
Kepemilikan
Institusional
Kepemilikan
Manajerial
Jumlah
Komite
Audit
Jumlah
Komisaris
Independen Komisaris
Independen
1 ADHI 2010 1.008.680.000 4.905.000 1.801.320.000 0,55997 0,00272 3 5 2 0,40000
2 ADHI 2011 1.008.680.000 850.000 1.801.320.000 0,55997 0,00047 3 5 2 0,40000
3 ADHI 2012 1.008.680.000 850.000 1.801.320.000 0,55997 0,00047 3 6 2 0,33333
4 ADHI 2013 1.008.680.000 100.000 1.801.320.000 0,55997 0,00006 3 6 2 0,33333
5 ADHI 2014 918.680.000 5.400 1.801.320.000 0,51000 0,00000 2 6 2 0,33333
6 ANTM 2010 6.200.000.000 511.250 9.538.459.750 0,65000 0,00005 6 4 2 0,50000
7 ANTM 2011 6.200.000.000 594.750 9.538.459.750 0,65000 0,00006 7 6 2 0,33333
8 ANTM 2012 6.200.000.000 1.110.500 9.538.459.750 0,65000 0,00012 6 6 2 0,33333
9 ANTM 2013 6.200.000.000 1.147.250 9.538.459.750 0,65000 0,00012 6 6 2 0,33333
10 ANTM 2014 6.200.000.000 1.200.750 9.538.459.750 0,65000 0,00013 4 6 2 0,33333
11 BBNI 2010 18.190.195.450 691.423 18.648.656.458 0,97542 0,00004 4 7 4 0,57143
12 BBNI 2011 18.190.195.450 685.926 18.648.656.458 0,97542 0,00004 4 7 4 0,57143
13 BBNI 2012 18.190.195.450 39.834.068 18.648.656.458 0,97542 0,00214 4 7 4 0,57143
14 BBNI 2013 18.190.195.450 40.931.446 18.648.656.458 0,97542 0,00219 3 7 4 0,57143
15 BBNI 2014 18.129.767.700 37.541.246 18.648.656.458 0,97218 0,00201 3 8 4 0,50000
16 BBRI 2010 7.000.000.000 0 12.334.581.000 0,56751 0,00000 6 7 4 0,57143
17 BBRI 2011 14.000.000.000 0 24.669.162.000 0,56751 0,00000 6 6 3 0,50000
18 BBRI 2012 14.000.000.000 0 24.669.162.000 0,56751 0,00000 8 8 5 0,62500
119
19 BBRI 2013 14.000.000.000 0 24.669.162.000 0,56751 0,00000 8 8 5 0,62500
20 BBRI 2014 14.000.000.000 0 24.669.162.000 0,56751 0,00000 6 7 5 0,71429
21 BBTN 2010 6.354.000.000 0 8.714.057.000 0,72917 0,00000 4 5 3 0,60000
22 BBTN 2011 6.354.000.000 14.727.500 8.835.970.500 0,71911 0,00167 4 6 3 0,50000
23 BBTN 2012 7.027.294.079 9.945.650 10.356.440.500 0,67854 0,00096 3 6 3 0,50000
24 BBTN 2013 6.895.719.968 14.124.650 10.564.853.500 0,65270 0,00134 5 6 3 0,50000
25 BBTN 2014 6.449.597.181 5.396.150 10.567.696.000 0,61031 0,00051 4 6 3 0,50000
26 BMRI 2010 20.716.184.651 0 20.996.494.742 0,98665 0,00000 5 7 4 0,57143
27 BMRI 2011 22.914.330.556 24.034.591 23.333.333.333 0,98204 0,00103 5 7 4 0,57143
28 BMRI 2012 23.094.488.419 22.132.760 23.333.333.333 0,98976 0,00095 6 7 4 0,57143
29 BMRI 2013 23.041.402.931 15.598.741 23.333.333.333 0,98749 0,00067 6 7 4 0,57143
30 BMRI 2014 16.827.792.265 13.892.900 23.333.333.333 0,72119 0,00060 6 7 4 0,57143
31 INAF 2010 2.500.000.001 364.000 3.099.267.500 0,80664 0,00012 5 4 1 0,25000
32 INAF 2011 2.500.000.001 0 3.099.267.500 0,80664 0,00000 5 5 2 0,40000
33 INAF 2012 2.500.000.001 0 3.099.267.500 0,80664 0,00000 4 5 2 0,40000
34 INAF 2013 2.500.000.001 0 3.099.267.500 0,80664 0,00000 3 4 2 0,50000
35 INAF 2014 2.500.000.001 0 3.099.267.500 0,80664 0,00000 3 3 1 0,33333
36 JSMR 2010 4.930.191.500 1.945.500 6.800.000.099 0,72503 0,00029 4 6 2 0,33333
37 JSMR 2011 4.894.289.500 1.459.000 6.800.000.000 0,71975 0,00021 3 7 3 0,42857
38 JSMR 2012 4.875.689.500 961.500 6.800.000.000 0,71701 0,00014 3 5 2 0,40000
39 JSMR 2013 4.908.751.000 961.500 6.800.000.000 0,72188 0,00014 3 6 2 0,33333
40 JSMR 2014 4.760.000.000 801.500 6.800.000.000 0,70000 0,00012 3 6 2 0,33333
41 KAEF 2010 5.000.000.000 272.500 5.554.000.000 0,90025 0,00005 3 4 2 0,50000
120
42 KAEF 2011 5.000.000.000 272.500 5.554.000.000 0,90025 0,00005 4 5 2 0,40000
43 KAEF 2012 5.000.000.000 125.000 5.554.000.000 0,90025 0,00002 3 5 2 0,40000
44 KAEF 2013 5.000.000.000 125.000 5.554.000.000 0,90025 0,00002 3 5 2 0,40000
45 KAEF 2014 5.000.000.000 125.000 5.554.000.000 0,90025 0,00002 3 5 2 0,40000
46 PTBA 2010 2.077.272.148 373.000 2.304.131.850 0,90154 0,00016 3 5 2 0,40000
47 PTBA 2011 2.000.112.401 60.000 2.304.131.850 0,86805 0,00003 3 6 2 0,33333
48 PTBA 2012 1.930.209.673 60.000 2.304.131.850 0,83772 0,00003 3 6 2 0,33333
49 PTBA 2013 1.498.087.500 60.000 2.304.131.850 0,65017 0,00003 4 6 2 0,33333
50 PTBA 2014 1.498.087.500 60.000 2.304.131.850 0,65017 0,00003 4 6 2 0,33333
51 PTPP 2010 2.469.642.760 0 4.842.436.500 0,51000 0,00000 4 3 1 0,33333
52 PTPP 2011 2.469.642.760 0 4.842.436.500 0,51000 0,00000 4 4 1 0,25000
53 PTPP 2012 2.469.642.760 0 4.842.436.500 0,51000 0,00000 4 6 2 0,33333
54 PTPP 2013 2.469.642.760 0 4.842.436.500 0,51000 0,00000 4 5 2 0,40000
55 PTPP 2014 2.469.642.760 0 4.842.436.500 0,51000 0,00000 4 5 2 0,40000
56 SMGR 2010 3.025.406.000 0 5.931.520.000 0,51006 0,00000 3 4 1 0,25000
57 SMGR 2011 3.025.406.000 0 5.931.520.000 0,51006 0,00000 3 6 2 0,33333
58 SMGR 2012 3.025.406.000 0 5.931.520.000 0,51006 0,00000 4 6 3 0,50000
59 SMGR 2013 3.025.406.000 0 5.931.520.000 0,51006 0,00000 4 6 2 0,33333
60 SMGR 2014 3.025.406.000 58.400 5.931.520.000 0,51006 0,00001 4 6 2 0,33333
61 TINS 2010 3.271.470.000 20.000 5.033.020.000 0,65000 0,00000 5 6 3 0,50000
62 TINS 2011 3.271.470.000 20.000 5.033.020.000 0,65000 0,00000 4 6 3 0,50000
63 TINS 2012 3.271.470.000 120.000 5.033.020.000 0,65000 0,00002 4 6 3 0,50000
64 TINS 2013 3.271.470.000 340.000 5.033.020.000 0,65000 0,00007 4 6 3 0,50000
121
65 TINS 2014 4.841.053.952 560.338 7.447.753.454 0,65000 0,00008 4 5 2 0,40000
66 TLKM 2010 12.715.441.368 23.112 20.159.999.280 0,63073 0,00000 5 4 1 0,25000
67 TLKM 2011 13.273.436.248 23.112 20.159.999.280 0,65840 0,00000 6 5 2 0,40000
68 TLKM 2012 12.518.158.928 5.724 20.159.999.280 0,62094 0,00000 6 5 2 0,40000
69 TLKM 2013 61.633.483.340 29.160 100.799.996.400 0,61144 0,00000 5 6 2 0,33333
70 TLKM 2014 61.075.273.740 88.620 100.799.996.400 0,60591 0,00000 5 7 3 0,42857
71 WIKA 2010 4.000.000.000 13.036.500 6.001.540.500 0,66650 0,00217 3 5 2 0,40000
72 WIKA 2011 4.000.000.000 13.036.500 6.027.267.500 0,66365 0,00216 3 5 2 0,40000
73 WIKA 2012 4.000.000.000 25.121.500 6.105.627.500 0,65513 0,00411 5 6 2 0,33333
74 WIKA 2013 4.000.000.000 13.474.500 6.139.968.000 0,65147 0,00219 5 6 2 0,33333
75 WIKA 2014 4.000.000.000 4.769.000 6.149.225.000 0,65049 0,00078 6 5 2 0,40000
Lampiran 5: Analisis Variabel Independen (Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan)
No Nama Tahun Audit Tenure Ukuran Perusahaan
Nama Kantor Akuntan Publik Nilai Total Asset LN Asset
1 ADHI 2010 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 4.927.696.202.275 29,22589269
2 ADHI 2011 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 6.112.953.591.126 29,44143118
3 ADHI 2012 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 7.872.073.635.468 29,69434263
4 ADHI 2013 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 9.720.961.764.422 29,90530568
5 ADHI 2014 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 10.458.881.684.274 29,97847266
6 ANTM 2010 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 10.573.147.722.000 29,98933867
122
7 ANTM 2011 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 15.201.235.077.000 30,3523978
8 ANTM 2012 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 19.708.540.946.000 30,61207321
9 ANTM 2013 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 21.865.117.391.000 30,71591367
10 ANTM 2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 22.044.202.220.000 30,72407075
11 BBNI 2010 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 0 248.580.529.000.000 33,14678797
12 BBNI 2011 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 0 299.058.161.000.000 33,33165919
13 BBNI 2012 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 333.303.506.000.000 33,44007462
14 BBNI 2013 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 386.654.815.000.000 33,58855346
15 BBNI 2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 416.573.708.000.000 33,66308453
16 BBRI 2010 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 404.285.602.000.000 33,63314268
17 BBRI 2011 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 469.899.284.000.000 33,7835395
18 BBRI 2012 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 551.336.790.000.000 33,94336697
19 BBRI 2013 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 626.182.926.000.000 34,07066366
20 BBRI 2014 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 801.955.021.000.000 34,31807364
21 BBTN 2010 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 68.385.539.000.000 31,8561825
22 BBTN 2011 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 89.121.459.000.000 32,12102126
23 BBTN 2012 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 111.748.593.000.000 32,34727276
24 BBTN 2013 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 131.169.730.000.000 32,50751325
25 BBTN 2014 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 144.575.961.000.000 32,60482617
26 BMRI 2010 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 449.774.551.000.000 33,73976758
27 BMRI 2011 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 551.891.704.000.000 33,94437295
28 BMRI 2012 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 635.618.708.000.000 34,08561998
29 BMRI 2013 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 733.099.762.000.000 34,22830291
123
30 BMRI 2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 855.039.673.000.000 34,38216898
31 INAF 2010 Husni, Mucharam &Rasidi 0 733.957.862.392 27,32171746
32 INAF 2011 Husni, Mucharam &Rasidi 0 1.114.901.669.774 27,73978733
33 INAF 2012 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 1.188.618.790.410 27,80381307
34 INAF 2013 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 1.294.510.669.195 27,88915388
35 INAF 2014 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 1.248.343.275.406 27,85283841
36 JSMR 2010 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 0 18.952.129.334.000 30,57293741
37 JSMR 2011 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 0 21.432.133.718.000 30,69591249
38 JSMR 2012 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 24.753.551.441.000 30,83999009
39 JSMR 2013 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 28.366.345.328.000 30,97622453
40 JSMR 2014 Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 1 31.857.947.989.000 31,09230801
41 KAEF 2010 Hendrawinata Gani & Hidayat 0 1.657.291.834.312 28,13620596
42 KAEF 2011 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 1.794.399.675.018 28,21569164
43 KAEF 2012 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 2.076.347.580.785 28,3616315
44 KAEF 2013 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 2.471.939.548.890 28,5360242
45 KAEF 2014 Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional) 1 2.968.184.626.297 28,71897164
46 PTBA 2010 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 8.772.699.000.000 29,80266563
47 PTBA 2011 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 11.507.104.000.000 30,0739857
48 PTBA 2012 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 12.728.981.000.000 30,17490248
49 PTBA 2013 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 11.677.155.000.000 30,08865548
50 PTBA 2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 1 14.812.023.000.000 30,32646033
51 PTPP 2010 Soejatna, Mulyana & Rekan 1 5.444.073.899.824 29,32554878
52 PTPP 2011 Soejatna, Mulyana & Rekan 1 6.933.353.587.843 29,56736474
124
53 PTPP 2012 Soejatna, Mulyana & Rekan 1 8.550.850.524.674 29,77705187
54 PTPP 2013 Soejatna, Mulyana & Rekan 1 12.415.669.401.062 30,14998045
55 PTPP 2014 Soejatna, Mulyana & Rekan 1 14.611.864.850.970 30,31285498
56 SMGR 2010 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 15.562.998.946.000 30,37591735
57 SMGR 2011 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 19.661.602.767.000 30,60968875
58 SMGR 2012 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 26.579.083.786.000 30,9111457
59 SMGR 2013 Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte) 0 30.792.884.092.000 31,05830474
60 SMGR 2014 Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte) 0 34.314.666.027.000 31,16659396
61 TINS 2010 Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte) 1 5.881.108.000.000 29,4027663
62 TINS 2011 Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte) 1 6.569.807.000.000 29,51350557
63 TINS 2012 Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte) 1 6.101.007.000.000 29,43947496
64 TINS 2013 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 7.883.294.000.000 29,69576695
65 TINS 2014 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 9.752.477.000.000 29,90854242
66 TLKM 2010 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 99.758.447.000.000 32,23377285
67 TLKM 2011 Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC) 0 103.054.000.000.000 32,26627424
68 TLKM 2012 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 111.369.000.000.000 32,34387013
69 TLKM 2013 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 127.951.000.000.000 32,48266849
70 TLKM 2014 Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young) 1 140.895.000.000.000 32,57903605
71 WIKA 2010 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1 6.286.304.902.000 29,46939456
72 WIKA 2011 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1 8.322.979.571.000 29,75004143
73 WIKA 2012 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1 10.945.209.418.000 30,02392298
74 WIKA 2013 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1 12.594.962.700.000 30,16431806
75 WIKA 2014 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 1 15.915.161.682.000 30,39829334
125
Lampiran 6 : Analisis Variabel Dependen (Integritas Laporan Keuangan)
No Nama Tahun Integritas Laporan Keuangan
Harga Pasar Saham per
31 Desember
Total Ekuitas Jumlah Saham
Beredar
Nilai Buku
Saham per 31
Desember
Integritas
Laporan
Keuangan
1 ADHI 2010 910 861.113.484.045 1.801.320.000 478 2
2 ADHI 2011 580 990.367.790.588 1.801.320.000 550 1
3 ADHI 2012 1.760 1.180.918.969.692 1.801.320.000 656 3
4 ADHI 2013 1.510 1.548.462.792.571 1.801.320.000 860 2
5 ADHI 2014 3.480 1.751.543.349.644 1.801.320.000 972 4
6 ANTM 2010 2.450 8.835.268.321.000 9.538.459.749 926 3
7 ANTM 2011 1.620 10.772.043.550.000 9.538.459.749 1.129 1
8 ANTM 2012 1.280 12.832.316.056.000 9.538.459.749 1.345 1
9 ANTM 2013 1.090 12.793.487.532.000 9.538.459.750 1.341 1
10 ANTM 2014 1.065 11.929.561.267.000 9.538.459.750 1.251 1
11 BBNI 2010 3.875 33.119.626.000.000 18.648.656.458 1.776 2
12 BBNI 2011 3.800 37.843.024.000.000 18.648.656.458 2.029 2
13 BBNI 2012 3.700 43.525.291.000.000 18.648.656.458 2.334 2
14 BBNI 2013 3.950 47.683.505.000.000 18.648.656.458 2.557 2
15 BBNI 2014 6.100 61.021.308.000.000 18.648.656.458 3.272 2
16 BBRI 2010 10.500 36.673.110.000.000 12.334.581.000 2.973 4
17 BBRI 2011 6.750 49.820.329.000.000 24.669.162.000 2.020 3
18 BBRI 2012 6.950 64.881.779.000.000 24.669.162.000 2.630 3
126
19 BBRI 2013 7.250 79.326.422.000.000 24.669.162.000 3.216 2
20 BBRI 2014 11.650 97.737.429.000.000 24.669.162.000 3.962 3
21 BBTN 2010 1.640 6.447.278.000.000 8.623.000.000 748 2
22 BBTN 2011 1.210 7.321.643.000.000 8.835.970.500 829 1
23 BBTN 2012 1.450 10.278.871.000.000 10.356.440.500 993 1
24 BBTN 2013 870 11.556.753.000.000 10.564.853.500 1.094 1
25 BBTN 2014 1.205 12.206.406.000.000 10.567.696.000 1.155 1
26 BMRI 2010 6.500 41.542.808.000.000 20.996.494.742 1.979 3
27 BMRI 2011 6.750 62.654.408.000.000 23.333.333.333 2.685 3
28 BMRI 2012 8.100 76.532.865.000.000 23.333.333.333 3.280 2
29 BMRI 2013 7.850 88.790.596.000.000 23.333.333.333 3.805 2
30 BMRI 2014 10.775 104.844.562.000.000 23.333.333.333 4.493 2
31 INAF 2010 80 311.268.183.245 3.099.267.500 100 1
32 INAF 2011 163 609.193.834.668 3.099.267.500 197 1
33 INAF 2012 330 650.102.176.989 3.099.267.500 210 2
34 INAF 2013 153 590.793.367.889 3.099.267.500 191 1
35 INAF 2014 355 591.963.192.465 3.099.267.500 191 2
36 JSMR 2010 3.425 7.740.013.867.000 6.800.000.000 1.138 3
37 JSMR 2011 4.200 9.420.280.261.000 6.800.000.000 1.385 3
38 JSMR 2012 5.450 9.787.785.568.000 6.800.000.000 1.439 4
39 JSMR 2013 4.725 10.866.980.040.000 6.800.000.000 1.598 3
40 JSMR 2014 7.050 11.424.995.629.000 6.800.000.000 1.680 4
41 KAEF 2010 159 1.114.028.943.712 5.554.000.000 201 1
127
42 KAEF 2011 340 1.252.505.683.826 5.554.000.000 226 2
43 KAEF 2012 740 1.441.533.689.666 5.554.000.000 260 3
44 KAEF 2013 590 1.624.354.688.981 5.554.000.000 292 2
45 KAEF 2014 1.465 1.811.143.949.913 5.554.000.000 326 4
46 PTBA 2010 22.950 6.366.736.000.000 2.304.131.850 2.763 8
47 PTBA 2011 17.350 8.165.002.000.000 2.304.131.850 3.544 5
48 PTBA 2012 15.100 8.505.169.000.000 2.304.131.850 3.691 4
49 PTBA 2013 10.200 7.551.569.000.000 2.304.131.850 3.277 3
50 PTBA 2014 12.500 8.670.842.000.000 2.304.131.850 3.763 3
51 PTPP 2010 800 1.261.842.880.698 4.842.436.500 261 3
52 PTPP 2011 485 1.425.439.849.740 4.842.436.500 294 2
53 PTPP 2012 830 1.655.849.031.797 4.842.436.500 342 2
54 PTPP 2013 1.160 1.984.747.306.312 4.842.436.500 410 3
55 PTPP 2014 3.575 2.390.270.175.491 4.842.436.500 494 7
56 SMGR 2010 9.450 12.006.438.613.000 5.931.520.000 2.024 5
57 SMGR 2011 11.450 14.615.096.979.000 5.931.520.000 2.464 5
58 SMGR 2012 15.850 18.164.854.648.000 5.931.520.000 3.062 5
59 SMGR 2013 14.150 21.803.975.875.000 5.931.520.000 3.676 4
60 SMGR 2014 16.200 25.002.451.936.000 5.931.520.000 4.215 4
61 TINS 2010 2.750 4.202.765.000.000 5.033.020.000 835 3
62 TINS 2011 1.670 4.597.795.000.000 5.033.020.000 914 2
63 TINS 2012 1.540 4.558.200.000.000 5.033.020.000 906 2
64 TINS 2013 1.600 4.892.110.000.000 5.033.020.000 972 2
128
65 TINS 2014 1.230 5.608.242.000.000 7.447.753.454 753 2
66 TLKM 2010 7.950 44.418.742.000.000 20.159.999.280 2.203 4
67 TLKM 2011 7.050 60.981.000.000.000 20.159.999.280 3.025 2
68 TLKM 2012 9.050 66.978.000.000.000 20.159.999.280 3.322 3
69 TLKM 2013 2.150 77.424.000.000.000 100.799.996.400 768 3
70 TLKM 2014 2.865 86.125.000.000.000 100.799.996.400 854 3
71 WIKA 2010 680 1.801.623.781.000 6.001.540.500 300 2
72 WIKA 2011 610 2.071.561.000.000 6.027.267.500 344 2
73 WIKA 2012 1.480 2.814.005.594.000 6.105.627.500 461 3
74 WIKA 2013 1.580 3.226.958.875.000 6.139.968.000 526 3
75 WIKA 2014 1.300 4.978.758.224.000 6.149.225.000 810 2