Pengaruh Lingkungan Politik Internasional pada Industri Pembangkitan Listrik

MAGISTER MANAJEMEN UGM

Pengaruh Lingkungan Politik Internasional

pada Industri Pembangkitan Listrik

Dampak ACFTA dan Komunitas ASEAN 2015

GALIH HONGGO BASKORO

Dateline: 20 Maret 2014 Submit: 25 Maret 2014

Paper ini dibuat dalam pemenuhan terhadap mata kuliah General Business Environment

Magister Manajemen UGM dalam topik International Politics Environment (Mata kuliah ini

diampu oleh Prof. Dr. Mohtar Masoed).

General Business Environment

1

International Politics Environment

BAB I

PENDAHULUAN

Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW1

Permintaan akan energi listrik di Indonesia yang semakin meningkat, rata-rata

9% per tahun, menuntut adanya solusi yang menjamin ketersediaan energi listrik

Indonesia salah satunya melalui program percepatan pembangunan PLTU210.000

MW tahap I. Program tersebut diinisiasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2006 yang menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan

percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.

Dalam program tersebut dibangun 35 unit pembangkit dengan total kapasitas 10.000

MW, 10 unit pembangkit di antaranya dibangun di Pulau Jawa untuk memenuhi

kebutuhan sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI) sebagaimana

ditunjukkan dalam tabel berikut [1].

Tabel 1.1. Sepuluh Proyek PLTU dalam Sistem JAMALI

Selain penugasan Pemerintah yang tertuang dalam Perpres nomor 71 Tahun

2006, Pemerintah juga memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran hutang PT

PLN (Persero) kepada kreditor yang menyalurkan dananya dalam proyek ini melalui

1Proyek 10.000 MW juga biasa disebut dengan Fast Track Program Phase 1 (FTP-1).

2Istilah PLTU dalam tulisan ini merujuk kepada Pusat Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara.


2


Perpress Nomor 86 Tahun 2006 [2]. Program FTP-1 selain untuk mengimbangi

meningkatnya permintaan energi listrik, juga diharapkan untuk dapat menggantikan

pembangkit berbahan bakar minyak menjadi batubara, atau disebut dengan

diversifikasi energi. Proses diversifikasi pembangkit batubara tersebut menurut Ali

Herman Ibrahim juga akan mengurangi konsumsi BBM hingga maksimum hanya 5

persen sehingga memiliki dua keuntungan yaitu (1) Pembangunan infrastruktur

kelistrikan yang memungkinkan PLN memenuhi permintaan listrik yang tumbuh, dan

(2) Upaya menekan subsidi pemerintah yang disebabkan oleh naiknya harga BBM

[3].

Pengaruh Lingkungan Politik Internasional

Adanya hubungan imbal balik antara ekonomi (atau bisnis) dengan politik,

dijelaskan oleh Masoed dalam Ekonomi-politik Internasional, yang merupakan suatu

studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi,

antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan internasional,

dan antara pemerintah dengan masyarakat. Di mana ekonomi diartikan sebagai sistem

produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan, sedangkan politik diartikan sebagai

sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan

ekonomi [4].

Dengan berasalnya keseluruhan proyek percepatan PLTU 10.000 MW dari

Cina akibat adanya perjanjian Government-to-Government antara pemerintahan

Indonesia dengan Cina, maka tercipta ketergantungan PT PLN (Persero) atas pasokan

spare part dari Cina (Original Equipment Manufacturer). Hal ini menghadirkan

peluang sekaligus ancaman bagi keberhasilan bisnis dalam industri pembangkitan

listrik. Selain pengaruh perdagangan Cina terhadap Indonesia, juga akan dibahas

rencana implementasi Komunitas Asean pada tahun 2015. Peluang dan ancaman yang

muncul atas kedua isu tersebut akan diidentifikasi dan dikelola dengan menciptakan

strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang sekaligus meminimalkan ancaman.


3


BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

Latar Belakang dan Sejarah

PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, selanjutnya disebut PLN

UPJB, yang berdiri sejak Juli 2011 merupakan salah satu unit bisnis PT PLN

(Persero) yang dibangun dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi

pengendalian operasi dan pemeliharaan serta untuk peningkatan kinerja dan

percapaian target produksi pembangkit di Jawa-Bali khususnya Program Percepatan

Pembangunan Pembangkit 10.000 MW. PLN UPJB melingkupi Sektor Pembangkitan

Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan I (yang mengelola aset PLTU Suralaya

Unit 8, PLTU Labuan, dan PLTU Lontar), Sektor Pengendalian Pembangkitan II

(yang mengelola aset PLTU Palabuan Ratu, PLTU Indramayu, dan PLTU Adipala),

Sektor Pengendalian Pembangkitan III(yang mengelola aset PLTU Rembang, PLTU

Tanjung Awar-awar, PLTU Pacitan dan PLTU Paiton Unit 9), dan Sektor

Pengendalian Pembangkitan IV (yang mengelola aset PLTGU Muara Karang Blok 2,

PLTGU Tanjung Priok Blok 3, dan PLTGU Muara Tawar Blok 5). Gambar 1 berikut

menunjukkan wilayah kerja PLN UPJB dalam Sistem Jawa Madura Bali (JAMALI)

[5].


4


Gambar 1. Wilayah Kerja PLN UPJB

Tujuan Perusahaan

Dalam rangka peningkatan kinerja dan percapaian target produksi pembangkit

di Jawa-Bali khususnya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW,

sebagai Asset Manager3, PLN UPJB mengelola sistem asetnya dengan tujuan

optimalisasi risiko, biaya dan kinerja dengan pola pengusahaan sebagaimana Gambar

2 [5].

3PLN UPJB sebagai Manajer Aset atas Unit Pembangkit 10.000 MW, dengan Operator Aset yaitu PT

Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (Anak Perusahaan PT PLN (Persero)).


5


Gambar 2. Pola Pengelolaan Aset PLTU FTP1 JAMALI

Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Menjadi Perusahaan Pengelola Asset Pembangkit Terbaik di Indonesia pada

Tahun 2015.

Misi:

Bertindak sebagai asset manager yang bertanggung jawab terhadap pengendalian

operasi dan pemeliharaan pembangkit secara optimal, efektif dan efisien, serta

memastikan keamanan pasokan bahan bakar, agar dapat menjadi pembangkit yang

andal, produktif, dan ramah lingkungan dengan mengacu kepada standar kinerja

yang telah ditetapkan.


6


BAB III

ANALISA PELUANG DAN TANTANGAN

ACFTA

ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area merupakan kesepakatan yang

dibuat antara Negara-negara ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan

perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan

barang baik tariff maupun non-tarif, meningkatkan aspek pasar jasa, peraturan dan

ketentuan investasi, sekaligus peningkatan kerjasama ekonomi.

ACFTA mulai dibentuk pada saat kepala Negara kedua pihak menandatangani

ASEAN China Comprehensive Economic Cooperation pada 6 November 2001 di

Brunei Darussalam. Lalu dilakukan penandatanganan Framework Agreement on

Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Peoples Republic of

China pada 4 November 2002 di Kamboja. Pada 6 Oktober 2003 di Indonesia

disepakati perubahan protokol pertama, lalu disepakati protokol perubahan kedua

pada 8 Desember 2006. Indonesia sendiri telah membentuk Keputusan Presiden

Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 untuk mendukung ACFTA. Selain itu,

beberapa Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri juga dikeluarkan pada periode

2004 hingga 2008 untuk memperkuat pelaksanaan ACFTA khususnya dalam hal

tariff bea masuk barang [6].

Pada era globalisasi ini, Cina merupakan salah satu negara yang berhasil

menunjukkan performa yang sangat baik. Pada tahun 2011, MGI4 mencatat bahwa

Cina telah menjadi kekuatan ekonomi kedua setelah Amerika. Pertumbuhan Produk

Domestik Bruto pada periode 2000 hingga 2010 mencatat peningkatan yang paling

4 MGI ialah akronim dari McKinsey Global Institute, merupakan lembaga riset cabang dari McKinsey &

Company yang dibentuk pada tahun 1990 untuk melakukan penelitian tentang ekonomi global.


7


besar yaitu sebesar 11,5% diikuti oleh India sebesar 7,7% dan Indonesia sebesar 5,2%

[7].

Gambar 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto periode 2000-2010 (dalam Persen)

Gambar 4.Realisasi Produk Domestik Bruto Tahun 2011 (dalam $ triliun)

3.10

3.10

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.20

4.90

4.90

5.20

7.70

11.50

Israel

Australia

Republik Ceko

Afrika Selatan

Brasil

Cili

Estonia

Polandia

Turki

Korea Selatan

Rusia

Slovakia

Indonesia

India

Cina

15.10

7.30

5.90

3.60

2.80

2.50

2.40

2.20

1.90

1.70

1.70

1.50

1.50

1.20

1.10

0.80

0.80

0.80

Amerika

Cina

Jepang

Jerman

Perancis

Brasil

Inggris

Italia

Rusia

Kanada

India

Spanyol

Australia

Meksiko

Korea Selatan

Indonesia

Belanda

Turki


8


Dengan bertumbuh pesatnya kekuatan ekonomi Cina di dunia sebagaimana

ditunjukkan Gambar 3 dan 4, maka negara-negara ASEAN mencoba mengambil

peluang dengan melakukan perjanjian ACFTA yaitu untuk meningkatkan akses pasar

ekspor ke Cina dengan tingkat tariff yang lebih rendah dan meningkatkan kerja sama

dalam membentuk aliansi strategis.

Namun selain memberikan dampak positif, perjanjian ACFTA juga dapat

menimbulkan dampak negative bagi Indonesia, khususnya bagi produsen domestic

yang produknya sejenis dengan produk yang diimpor oleh Cina. Dari data Badan

Pusat Statistik Indonesia, perdagangan Indonesia-Cina telah meningkat secara

signifikan sejak tahun 2004 hingga 2013 dengan jumlah ekspor meningkat hampir

lima kali lipat dan impor meningkat sebesar tujuh kali lipat, sebagaimana dapat

dilihat pada gambar 5. Namun sejak tahun 2008, nilai ekpor dari Indonesia menuju

Cina selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor dari Cina menuju Indonesia

[8].

Gambar 5. Ekspor Impor Indonesia terhadap Cina (dalam Juta US Dollar)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Import Eksport


9


Selain nilai ekspor Indonesia yang lebih kecil dibandingkan nilai impor dari

Cina, produk ekspor Indonesia pun masih didominasi oleh produk promer dan bahan

bahan mentah dari sektor pertanian, sedangkan produk impor dari Cina didominasi

oleh produk manufaktur dengan kategori komoditas mesin dan peralatan mekanik

serta elektrik dan elektronik yang menempati posisi dua teratas [9].

Gambar 6. Ekspor Indonesia terhadap Cina Tahun 2008 (dalam Juta US Dollar)

Gambar 7. Impor Indonesia dari Cina Tahun 2008 (dalam Juta US Dollar)


10


Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015

Pada deklarasi Bali Concord II tanggal 7 Oktober 2003, para kepala Negara

ASEAN menandatangani kesepakatan membentuk suatu Masyarakat ASEAN yang

terdiri atas Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan

Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Kesepakatan tersebut didasari oleh tujuan untuk

membina perdamaian, menciptakan kesejahteraan, serta membangun sebuah identitas

regional. AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri disepakati dengan

ditandatanganinya ASEAN Economic Community Blueprint pada 20 November 2007

di Singapura [10].

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk untuk menciptakan suatu

pasar tunggal dan berbasis produksi, yang akan memperkuat perekonomian,

mempercepat integrasi regional, memfasilitasi perpindahan pebisnis dan tenaga

terampil, dan memperkuat mekanisme institusional ASEAN. MEA memiliki

karakteristik sebagai berikut: (1) Pasar dan Basis Produksi Tungal; (2) Kawasan

Ekonomi yang kompetitif; (3) Pembangunan Ekonomi yang adil; (4) Terintegrasi

secara penuh untuk masuk ke ekonomi global, sebagaimana gambar berikut [11].


11


Gambar 8. Karakteristik MEA 2015

Perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Negara

ASEAN lain, karena Indonesia merupakan kekuatan ekonomi terbesar dengan Produk

Domestik Bruto mencapai $878 milyar pada tahun 2012 dan pertumbuhan PDB

mencapai 6,2% (Gambar 9 menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita Indonesia

pada periode tahun 2000 hingga tahun 2013) [12]. Indonesia juga berpotensi menjadi

kekuatan ekonomi terbesar ke-tujuh pada tahun 2030 dengan 135 juta jiwa kelas

menengah menurut laporan MGI [7]. Namun dengan strategi yang kurang tepat,

Indonesia dengan 247 juta jiwa penduduknya hanya akan menjadi pasar utama pada

saat dilaksanakannya MEA pada tahun 2015.


12


Gambar 9. Realisasi PDB per Kapita (dalam Juta rupiah)

Sekertaris Kementrian Perindustrian, Ansari Bukhori, dalam FGD yang

diadakan oleh Kamar Dagang Indonesia membagi industry ke dalam dua bagian

dalam menghadapi MEA, yaitu: [13]

Untuk mengisi pasar ASEAN

o Produk berbasis Agro (CPO, Kakao, dan Karet),

o Ikan dan produk olahannya,

o Tekstil & produk tekstil,

o Alas kaki,

o Kulit dan Barang kuklit,

o Furniture,

o Makanan & Minuman,

o Pupuk dan petrokimia,

o Mesin dan peralatannya serta logam dasar.

Untuk mengamankan dalam negeri

o Otomotif,

o Elektronik,

o Semen,

o Pakaian Jadi,


13


o Alas Kaki,

o Makanan dan Minuman,

o Furniture.

Dalam pelaksanaan MEA, terjadi perpindahan barang, jasa, investasi, tenaga

kerja terlatih dan modal. Pada point yang terakhir, dapat dilihat melalui indicator FDI

atau Foreign Direct Investment, sebagaimana terlihat pada gambar 9 [14]. Walaupun

Indonesia memiliki pasar yang jauh lebih besar dari Singapura namun pemasukan

FDI nya hanya sebesar 17,5% dibandingkan total FDI, dibandingkan Singapura yang

mendapatkan pemasukan sebesar 46,6%. Hal ini mungkin selaras dengan pencapaian

Ease of Doing Business Indonesia yang hanya menempati peringkat 128 dari 185

negara yang disurvey, yang menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam

regulasi dan infrastruktur dalam pelaksanaan bisnis di Indonesia [15].

Gambar 10. FDI Inflow pada tahun 2010 (dalam Juta US Dollar)

35,520

13,304

9,156

8,000

6,320

783

629

450

333

Singapura

Indonesia

Malaysia

Vietnam

Thailand

Kamboja

Brunei

Filipina

Laos


14


Peluang & Tantangan

Sebagai salah satu pemain besar dalam industri pembangkitan listrik di

Indonesia, PLN UPJB secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan

dampak bisnis atas dijalankannya ACFTA dan MEA 2015, yang menciptakan

peluang dan tantangan sebagaimana berikut.

Peluang

Meningkatkan Akses Pasar

Dengan adanya perjanjian ACFTA maupun MEA 2015 akan meningkatkan

peluang berkembangnya pasar PT PLN (Persero) UPJB ke luar negeri.

Dengan core competency sebagai manager asset pembangkitan, PLN UPJB

dapat masuk ke industri pembangkitan listrik Myanmar, Vietnam, maupun

Cina yang memiliki karakteristik pembangkit listrik thermal.

Investasi Asing

Adanya peluang masuknya investasi asing, baik melalui obligasi maupun

melalui Project Fund, yang berguna untuk melakukan penambahan kapasitas

pembangkitan yang saat ini dimiliki oleh PLN UPJB. Hal ini akan membantu

dalam mengejar ketertinggalan pertumbuhan beban permintaan akan energi

listrik, dan masih rendahnya rasio elektrifikasi di Indonesia yang

menunjukkan masih besarnya peluang penambahan market share di

lingkungan domestik.

Transfer Knowledge & Technology

Peluang untuk bekerja sama dengan sesama pelaku bisnis dalam industri

pembangkitan listrik akan semakin bertambah. Dengan tingginya teknologi

pembangkitan yang telah dimiliki oleh Cina dan Thailand, maka PLN UPJB

dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan knowledge maupun teknologi

yang dapat mengoptimalkan risiko-biaya-kinerja. Tenaga ahli tenaga ahli


15


dari negara Cina maupun negara ASEAN lain juga dapat dipekerjakan dan

terlibat dalam peningkatan kedewasaan proses bisnis perusahaan.

Efisiensi Biaya Pemeliharaan

Dengan dibukanya jalur perdagangan barang/ dan jasa, maka PLN UPJB

berpeluang untuk mendapatkan material atau equipment yang lebih baik

kualitasnya, lebih rendah dari segi harga, dan lebih banyak pilihannya. Hal ini

juga berpeluang untuk mengurangi ketergantungan PLN UPJB kepada

Original Equipment Manufacturer dari Cina dan Jepang, karena adanya

pilihan material lain.

Ancaman

Berkurangnya Ketersediaan dan Meningkatnya Harga Energi Primer

Satu hal yang paling signifikan dalam industri pembangkitan listrik yaitu

bahan bakar atau energi primer. Dalam pelaksanaan proses bisnisnya, proporsi

biaya energi primer (Bahan Bakar Minyak, Batubara, dan Gas Alam) PLN

UPJB menyita anggaran sebesar 85%-90% dari total anggaran. Dengan

dibukanya jalur perdagangan bahan bakar, maka pasar domestik bahan bakar

akan menjadi kurang menarik bagi para pemasok batubara karena harga bahan

bakar di luar negeri yang lebih mahal. Maka perlu adanya Domestic Market

Obligation, atau adanya regulasi khusus yang dapat mengamankan

ketersediaan energi primer bagi PLN di saat MEA 2015 telah diterapkan.

Meningkatnya Persaingan

PLN UPJB harus dapat meningkatkan efektifitas dan effisiensi untuk bersaing

dengan pesaing yan semakin bertambah dari Cina maupun Negara ASEAN

lain. Dengan tingginya pertumbuhan permintaan energi listrik di dalam

negeri, maka akan mengundang pemain industri pembangkitan listrik dari

Cina maupun negara ASEAN lain untuk masuk. Saat ini banyak perusahaan

kelas dunia yang mengelola pembangkit-pembangkit listrik di negara ASEAN

seperti TNB dari Malaysia ataupun EGAT dari Thailand.


16


Meningkatnya Arus Barang atau Material yang Tidak Berkualitas

Sejak diberlakukannya ACFTA, barang impor dari Cina yang masuk ke

Indonesia meningkat secara signifikan (sebagaimana Gambar 5), dan

mayoritas barang yang masuk yaitu mesin dan peralatan mekanik (atau hasil

industri manufaktur). Rencana implementasi MEA 2015 berpotensi akan

menyebabkan hal yang serupa, yaitu derasnya arus barang masuk ke

Indonesia. PLN sebagai salah satu BUMN menggunakan aturan Pemerintah

dalam melaksanakan pembelian material/ equipment, yaitu dominan pada

pemilihan material dengan harga yang terendah (dengan spesifikasi yang

serupa). Hal ini akan meningkatkan kemungkinan PLN akan mendapatkan

barang dengan kualitas ataupun layanan purna jual yang kurang baik.

Sehingga akan berakibat negatif pada keandalan mesin-mesin pembangkit

listrik.

Kurang Bersaingnya Kualitas Pegawai

Tenaga kerja di Indonesia akan berhadapan langsung dengan tenaga-tenaga

ahli dari negara ASEAN. Kurangnya kompetensi atau skill pegawai PLN

UPJB akan menjadi ancaman, atas persaingan dengan kompetitor-kompetitor

baru.


17


BAB IV

IMPLIKASI TERHADAP BISNIS

Atas peluang dan ancaman yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya,

maka PLN UPJB perlu mengambil beberapa inisiatif strategis berikut guna

memaksimalkan benefit yang diambil dari peluang yang ada dan meminimalisir

dampak ancaman yang mungkin diterima.

1. Mengamankan ketersediaan Energi Primer

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kontrak pembelian energi primer

jangka panjang. Baik dengan supplier domestic maupun dengan supplier di

Negara ASEAN lain. PLN UPJB juga perlu mengusulkan kepada pemerintah

untuk menerapkan DMO (Domestic Market Obligation) sehingga ekspor

energi primer, khususnya Batubara masih dibatasi.

2. Kerjasama dengan Workshop Lokal

PLN UPJB dapat menjalin kerjasama dengan workshop-workshop domestik,

khususnya dengan sesama BUMN ataupun Anak Perusahaan BUMN, dalam

penyediaan spare part atau material bagi UPJB. Dengan inisiatif ini, maka

PLN UPJB akan mendapatkan beberapa manfaat:

Berkurangnya ketergantungan pasokan material dari OEM (Original

Equipment Manufacturer)

Meningkatkan ketersediaan spare part atau material

Menjalankan strategi Kementerian Perdagangan Indonesia dalam

menghadapi MEA 2015, yaitu mengamankan pasar dalam negeri. Hal

ini didapatkan dengan bertambahnya pengalaman workshop-workshop

lokal dalam memproduksi material pembangkit listrik yang dimiliki

oleh PLN UPJB.


18


3. Masuk ke Pasar Luar Negeri

Dengan pengalaman PLN UPJB dalam mengoptimalkan risiko-biaya-kinerja

pembangkit-pembangkit listrik thermal, dan pengelola pembangkit dengan

aset terbesar pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali, maka PLN UPJB berpeluang

untuk dapat masuk ke dalam industri pembangkitan listrik luar negeri. PLN

UPJB dapat memulai dengan mengumpulkan data pembanding dari TNB

(Malaysia) ataupun EGAT (Thailand), dan menentukan target pasar.


19


DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang

Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

2. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang

Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pecepatan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

3. Ibrahim, Ali Herman. 2008. General Check-Up Kelistrikan Nasional.

Mediaplus Network.

4. Masoed, Mohtar. 2008. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan

Edisi II. Pustaka Pelajar.

5. PT PLN (Persero) UPJB. 2014. Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014-

2018.

6. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Direktorat Kerjasama Regional.

2010. ASEAN China Free Trade Area.

7. McKinsey Global Institute. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing

Indonesias Potential.

8. Badan Pusat Statistik. 2014. Data Ekspor-Impor menurut Negara.

9. Mohtar, Masoed. 2014. GBE : International Politics. Materi Kuliah GBE

MMUGM.

10. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. . Buku Menuju ASEAN

Economic Community 2015.

11. Association of Southeast Asian Nations. 2008. ASEAN Economic Community

Blueprint. ASEAN Secretariat.

12. Badan Pusat Statistik. 2014. Produk Domestik Bruto Atas Dasar harga

Konstan.

13. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c8e5514f209/inilah-

industri-prioritas-pada-aec-2015 diakses pada 29 Juli 2013.


20


14. http://www.aienetwork.org/blog/38/is-indonesia-up-for-the-asean-

economic-community-2015 diakses pada 27 Maret 2014.

15. The World Bank. 2013. Ease of Doing Business 2013 Indonesia.

Documents

Pengaruh Lingkungan Politik Internasional pada Industri Pembangkitan Listrik