Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin

8/20/2019 Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin

1/70

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli Daerah,

berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan asil Pengelolaan

!eka"aan Daerah "ang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain "ang sah#

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang

Perimbangan !euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

$nggaran Pendapatan dan %elanja Daerah bersumber dari $nggaran Pendapatan

dan %elanja Negara# Pendatan $sli Daerah "ang antara lain berupa Pajak Daerah

dan &etribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembia"aan

pen"elenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan

meratakan kesejahteraan mas"arakat# Dengan demikian, daerah mampu

melaksanakan otonomi, "aitu mampu mengatur dan mengurus rumah tanggan"a

sendiri#

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah

untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing# 'ebagai administrator

penuh, masing-masing daerah harus bertindak e(ekti( dan e(isien agar pengelolaan

daerahn"a lebih ter(okus dan men)apai sasaran "ang telah ditentukan# !esalahan

persepsi "ang menjadikan sumber da"a alam sebagai sandaran utama sumber

pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat keka"aan alam akan

habis# Pemerintah daerah harus mulai men)ari sumber lain "ang ada di


2/70

2

wila"ahn"a untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan $sli daerah

*P$D+#

Dalam rangka menjalankan (ungsi dan kewenangan pemerintah daerah

dalam bentuk pelaksanaan kewenangan (iskal, setiap daerah harus dapat

mengenali potensi dan mengidenti(ikasi sumber-sumber da"a "ang dimilikin"a#

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan,

khususn"a untuk memenuhi kebutuhan pembia"aan pemerintahan dan

pembangunan di daerahn"a melalui Pendapatan $sli Daerah *P$D+# Tuntutan

peningkatan Pendapatan $sli Daerah *P$D+ semakin besar seiring dengan

semakin ban"akn"a kewenangan pemerintahan "ang dilimpahkan kepada daerah

disertai pengalihan personil, peralatan, pembia"aan dan dokumentasi *P3D+ ke

daerah#

enurut ahmudi *200./+, jika dibandingkan dengan sektor bisnis,

sumber pendapatan pemerintah daerah relati( terprediksi dan lebih stabil, sebab

pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah "ang

bersi(at mengikat dan dapat dipaksakan# 'edangkan pada sektor bisnis sangat

dipengaruhi oleh pasar "ang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga

pendapatan pada sektor bisnis bersi(at (luktuati(#

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan

$nggaran Pendapatan dan %elanja Daerah *$P%D+, sumber-sumber penerimaan

daerah "ang potensial harus digali se)ara maksimal di dalam koridor peraturan

perundang-undangan "ang berlaku, termasuk diantaran"a adalah pajak daerah dan

retribusi daerah "ang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan $sli

Daerah *P$D+ "ang utama# 'emakin tinggi kewenangan keuangan "ang dimiliki

1


3/70

3

daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan $sli Daerah *P$D+ dalam

struktur keuangan daerah, begitu pula sebalikn"a#

'alah satu pos Pendapatan $sli Daerah *P$D+ dalam $nggaran

Pendapatan dan %elanja Daerah *$P%D+ adalah pajak daerah# Pajak daerah adalah

iuran wajib "ang diba"arkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah

daerah tanpa imbalan langsung "ang nantin"a iuran tersebut digunakan untuk

membia"ai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana "ang diutarakan !esit

%ambang Prakosa *200.2+, pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang

pribadi atau badan "ang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan

langsung "ang seimbang, "ang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan "ang berlaku, "ang digunakan untuk membia"ai

pen"elenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah#

Pemungutan pajak merupakan alternati( "ang paling potensial dalam

meningkatkan pendapatan negara# al ini dikarenakan pajak memiliki jumlah

"ang relati( stabil# 'elain itu pajak daerah merupakan )erminan partisipasi akti(

mas"arakat dalam membia"ai pelaksanaan pemerintahan daerah# 1enis

pemungutan pajak di ndonesia terdiri dari pajak negara *pajak pusat+, pajak

daerah, retribusi daerah, bea dan )ukai, dan penerimaan negara bukan pajak#

'alah satu komponen P$D tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak

daerah# Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah "ang

penting guna membia"ai pen"elenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

daerah untuk memantapkan otonomi daerah "ang luas, n"ata, dan bertanggung

jawab# enurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 tentang Pajak

Dan &etribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak !abupaten5!ota terdiri dari


4/70

4

pajak hotel, pajak restoran, Pajak otel, pajak reklame, pajak penerangan jalan,

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang

burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan#

!ota edan sebagai salah satu kota "ang menuju ke arah etropolitan,

dalam perkembangann"a dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana "ang

baik dalam upa"a untuk meman)ing in6estor baik lokal maupun man)anegara#

!ota edan juga berupa"a untuk mengembangkan sektor pariwisata memerlukan

tempat dilaksanakann"a eeting, n)enti6es, 7on6entions and 89hibitions

*78+, sekaligus pusat la"anan kepariwisataan wila"ah sekitarn"a, kota edan

memerlukan peningkatan pengembangan hotel sebagai penunjang da"a tarik

kepariwisataan tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah

dengan salah satun"a pengembangan sektor hotel# al ini diimbangi dengan

sumbangan penerimaan P$D kota edan "ang telah menjadi andalan diantara

ban"ak sumber P$D !ota edan dalam setiap tahun $P%D#

erupakan suatu mutualisme apabila wajib pajak hotel memenuhi

kewajiban perpajakann"a, hal ini dikarenakan penerimaan pajak tersebut nantin"a

sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan in(rastruktur "ang dapat

menunjang peningkatan potensi-potensi penerimaan hotel itu sendiri walaupun

hotel tidak akan menerima kontraprestasi se)ara langsung dari pemba"aran pajak#

al tersebut merupakan (ungsi budgetair dari pajak "aitu sebagai sumber dana

pemerintah daerah untuk membia"ai pengeluaran-pengeluarann"a dalam rangka

mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan mas"arakat seirama dengan

tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah#


5/70

5

Dalam upa"a untuk memaksimalkan sumber P$D dari sektor hotel

tersebut, maka pemerintah daerah !ota edan mengambil kebijakan dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20 tentang Pajak otel, "ang

dimaksud dengan pajak hotel disini adalah setiap pela"anan "ang disediakan hotel

"ang si(atn"a memberikan kemudahan dan ken"amanan termasuk jasa penunjang

lainn"a#

'uatu !ebijakan "ang telah dirumuskan tentun"a memiliki tujuan-tujuan

atau target-target "ang ingin di)apai# Pen)apaian target baru akan terealisasi jika

kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan

bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan "ang paling penting dalam proses

kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan#

mplementasi merupakan tahap "ang sangat menentukan dalam proses

kebijakan karena tanpa implementasi "ang e(ekti( maka keputusan pembuat

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan# mplementasi kebijakan merupakan

akti6itas "ang terlihat setelah adan"a pengarahan "ang sah dari suatu kebijakan

"ang meliputi upa"a mengelola input untuk menghasilkan output atau out)omes

bagi mas"arakat# Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan

sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah

siap untuk proses pelaksanaan"a dan telah disalurkan untuk men)apai sasaran atau

tujuan kebijakan "ang diinginkan# !ebijakan biasan"a berisi suatu program untuk

men)apai tujuan, nilai-nilai "ang dilakukan melalui tindakan-tindakan "ang

terarah# $pabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut

harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat "ang berkepentingan#


6/70

6

Dinas Pendapatan !ota edan memiliki sebagai pemungut Pajak otel

menghadapi tantangan bagaimana mengimplementasikan kebijakan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 20 tentang Pajak otel tersebut kepada wajib pajak#

engingat pajak hotel merupakan pen"umbang pajak terbesar# Untuk itu Dinas

Pendapatan !ota edan dituntut untuk melakukan langkah-langkah atau upa"a

guna mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut sehingga penerimaan pajak

hotel di !ota edan menjadi pen"umbang pajak terbesar di !ota edan#

Pada tahun 203 kontribusi pajak hotel sebesar &p ::#00#4/#333,24 dari

target &p 3#0#40:#3:,00 atau sekitar 3,2; "ang dilaporkan pada !antor

Dinas Pendapatan Daerah !ota edan, namun P$D "ang dianggarkan tidak

terealisasi#

%erdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis merasa tertarik untuk

meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor !ahun

"#$$ !entang Pajak Hotel Dalam %angka &eningkatkan Pen'apatan Asli

Daerah 'i Dinas Pen'apatan Daerah Kota &e'an(#

B. Perumusan &asalah

Dari uraian di atas, untuk menghindari ruang lingkup permasalahan "ang

terlalu luas sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian, maka penulisan juga

akan merumuskan masalah tersebut# 'ebelumn"a, perlu kita ketahui terlebih

dahulu apa "ang di maksud dengan masalah#


7/70

7

Tahun 20 Tentang Pajak otel Dalam &angka eningkatkan Pendapatan $sli

Daerah di Dinas Pendapatan Daerah !ota edan#

). !ujuan 'an &an*aat Penelitian

# Tujuan Penelitian

$dapun tujuan penelitian ini adalah .

a+ Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

20 Tentang Pajak otel#

b+ Untuk mengetahui kendala-kendala "ang dihadapi dalam implementasi

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel#

2# an(aat Penelitian

$dapun mam(aat penelitian "ang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut .

a+ emberikan masukan bagi penulisan mengenai ruang lingkup "ang dibahas

dalam penelitian ini, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu "ang diperoleh#

b+ 'ebagai bahan masukan, pedoman sekaligus bahan pertimbangan "ang

mungkin berguna dan berman(aat untuk implementasi peraturan daerah

tentang pajak sebagai sumber P$D khususn"a pajak hotel#

)+ 'ebagai bahan re(erensi bagi pengembangan atau peneliti selanjutn"a#

D. +istematika Penulisan

%$% . berisikan Pendahuluan "ang menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan man(aat penelitian, dan

sistematika penulisan


8/70

8

%$% . berisikan tentang implementasi kebijakan publik, teori peraturan

daerah, peraturan daerah Nomor 4 Tahun 20 tentang pajak

hotel, teori tentang pajak daerah, pendapatan asli daerah dan pajak

hotel#

%$% . berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian "ang menguraikan

tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data dan lokasi penelitian

%$% = . berisikan analisis data "ang menguraikan pengujian data,

pembahasan atau analisis data dan pengujian hipotesis

%$% = . berisikan penutup "ang menguraikan kesimpulan dan saran#


9/70

9

BAB II

U%UAIAN !E,%I!I+

A. Implementasi Kebijakan Publik

$. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

mplementasi merupakan tahap "ang sangat menentukan dalam proses

kebijakan karena tanpa implementasi "ang e(ekti( maka keputusan pembuat

kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan# mplementasi kebijakan merupakan

akti6itas "ang terlihat setelah adan"a pengarahan "ang sah dari suatu kebijakan

"ang meliputi upa"a mengelola input untuk menghasilkan output atau out)omes

bagi mas"arakat# Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan

sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah

siap untuk proses pelaksanaan"a dan telah disalurkan untuk men)apai sasaran atau

tujuan kebijakan "ang diinginkan# !ebijakan biasan"a berisi suatu program untuk

men)apai tujuan, nilai-nilai "ang dilakukan melalui tindakan-tindakan "ang

terarah# $pabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut

harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat "ang berkepentingan#

Pengertian mplementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan "ang

dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik se)ara indi6idu atau kelompok "ang

dimaksudkan untuk men)apai tujuan sebagaimana "ang telah dirumuskan dalam

kebijakan *>ahab, 200./+#

Perumusan lebih rin)i mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh

>inarno *200:. :4+ bahwa implementasi kebijakan adalah . ?Tahap pembuatan

kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan

bagi mas"arakat "ang dipengaruhin"a# 1ika suatu kebijakan tidak tepat5 tidak


10/70

10

dapat mengurangi masalah "ang merupakan sasaran dari kebijakan, maka

kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan

itu diimplementasikan dengan baik#

Pendapat dari ahli kebijakan "ang lebih mem(okuskan model

implementasi kebijakan dalam pers(ekti( bottom up adalah $dam 'mith, dalam

slam" *200. 0+ implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau

alur# odel 'mith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses

kebijakan dari pers(ekti( perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan "ang

dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan

dalam mas"arakat sebagai kelompok sasaran#

mplementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 6ariable, "aitu .

+ Idealized policy "aitu pola interaksi "ang digagas oleh perumus kebijakan

dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group

untuk melaksanakann"a#

2+ Target groups "aitu bagian dari policy stake holders "ang diharapkan dapat

mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana "ang diharapkan oleh perumus

kebijakan# !arena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan,

maka diharapkan dapat men"esuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan

"ang telah dirumuskan#

3+ Implementing organization "aitu badan-badan pelaksana "ang bertanggung

jawab dalam implementasi kebijakan#

4+ Environmental factors "aitu unsur-unsur di dalam lingkungan "ang

mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek buda"a, sosial, ekonomi

dan politik *'mith dalam slam", 200.0+#

9


11/70

11

%erdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka implementasi kebijakan

dalam hal ini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan "ang dilakukan

pemerintah dalam rangka mewujudkan ter)apain"a tujuan "ang telah ditetapkan#

mplementasi kebijakan berjalan tidak selalu mulus, ban"ak (aktor "ang dapat

mempengaruhi suatu implementasi keberhasilan# al ini dipengaruhi karena pada

dasarn"a implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat "ang 6akum,

sehingga terdapat berbagai ma)am (aktor "ang mempengaruhi disekelilingn"a

"ang turut mempengaruhi implementasi kebijakan#

". -aktor-aktor Pen'ukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Publik

Dalam model kebijakan (aktor-(aktor "ang mempengaruhi keberhasilan

implemantasi kebijakan "aitu .

+ 'tandar dan sasaran kebijakan 5 ukuran dan tujuan kebijakan

!inerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilann"a dari

ukuran dan tujuan kebijakan "ang bersi(at realistis dengan sosio-kultur "ang ada

di le6el pelaksana kebijakan# !etika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal

*utopis+, maka akan sulit direalisasikan# Disamping itu juga menurut =an eter

dan =an orn *dalam $gustino, 200/./4+ mengemukakan untuk mengukur

kinerja implementasi kebijakan tentun"a menegaskan standar dan sasaran tertentu

"ang harus di)apai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada

dasarn"a merupakan penilaian atas tingkat keter)apaian standar dan sasaran

tersebut#

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan

kebijakan adalah penting# mplementasi kebijakan "ang berhasil, bisa jadi gagal


12/70

12

*(rustated+ ketika para pelaksana *o((i)ials+, tidak sepenuhn"a men"adari terhadap

standar dan tujuan kebijakan# 'tandar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan

erat dengan disposisi para pelaksana *implementors+# $rah disposisi para

pelaksana *implementors+ terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan

hal "ang ?)ru)ial@# mplementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan

kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa "ang menjadi

tujuan suatu kebijakan *=an ater dan =an orn dalam $gustino, 200/./4+#

2+ 'umber Da"a

!eberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

meman(aatkan sumber da"a "ang tersedia# anusia merupakan sumber da"a "ang

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan# 'etiap

tahap implementasi menuntut adan"a sumber da"a manusia "ang berkualitas

sesuai dengan pekerjaan "ang diis"aratkan oleh kebijakan "ang telah ditetapkan

se)ara apolitik# 'elain sumber da"a manusia, sumber da"a (inansial dan waktu

menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan#

=an ater dan =an orn *dalam >idodo, 200:.4+ menegaskan bahwa.

@'umber da"a kebijakan *poli)" resour)es+ tidak kalah pentingn"a dengan

komunikasi# 'umber da"a kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk

memperlan)ar administrasi implementasi suatu kebijakan# 'umber da"a ini terdiri

atas dana atau insenti( lain "ang dapat memperlan)ar pelaksanaan *implementasi+

suatu kebijakan# !urangn"a atau terbatasn"a dana atau insenti( lain dalam

implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagaln"a

implementasi kebijakan#@


13/70

13

3+ !arakteristik Arganisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi (ormal dan

organisasi in(ormal "ang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan# al

ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh

)iri "ang tepat serta )o)ok dengan para agen pelaksanan"a# al ini berkaitan

dengan konteks kebijakan "ang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan

dituntut pelaksana kebijakan "ang ketat dan disiplin# Pada konteks lain diperlukan

agen pelaksana "ang demokratis dan persuasi(# 'elain itu, )akupan atau luas

wila"ah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana

kebijakan#

4+ !omunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

!omunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan e(ekti(, menurut =an orn dan

=an ater *dalam >idodo, 200:.:+ apa "ang menjadi standar tujuan harus

dipahami oleh para indi6idu *implementors+#


14/70

14

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misaln"a, komunikasi sering

merupakan proses "ang sulit dan komplek# Proses pentrans(eran berita kebawah

didalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke

komunikator lain, sering mengalami ganguan *distortion+ baik "ang disengaja

maupun tidak# 1ika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi "ang

tidak sama *in)onsistent+ terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber in(ormasi

sama memberikan interprestasi "ang penuh dengan pertentangan *)on(li)ting+,

maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian "ang

lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan se)ara intensi(#

1adi prospek implementasi kebijakan "ang e(ekti(, sangat ditentukan oleh

komunikasi kepada para pelaksana kebijakan se)ara akurat dan konsisten

*accuracy and consistency+ *=an ater dan =an orn, dalam >idodo 200:.:+#

Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme "ang ampuh dalam

implementasi kebijakan# 'emakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-

pihak "ang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin

ke)il, demikian sebalikn"a#

+ Disposisi atau sikap para pelaksana

enurut pendapat =an etter dan =an orn *dalam $gustino, 200/./2+.

@'ikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik@# al

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan "ang dilaksanakan bukanlah hasil

(ormulasi warga setempat "ang mengenal betul permasalahan dan persoalan "ang

mereka rasakan# Tetapi kebijakan publik biasan"a bersi(at top down "ang sangat


15/70

15

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu

men"entuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan "ang harus diselesaikan#

'ikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangann"a terhadap suatu kebijakan

dan )ara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan

organisasin"a dan kepentingan-kepentingan pribadin"a# =an ater dan =an orn

*:4+ *dalam $gustino, 200/./2+ menjelaskan disposisi bahwa implementasi

kebijakan diawali pen"aringan *befiltered + lebih dahulu melalui persepsi dari

pelaksana *implementors+ dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan# Terdapat

tiga ma)am elemen respon "ang dapat mempengaruhi kemampuan dan

kemauann"a untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama,

pengetahuan *cognition+, pemahaman dan pendalaman *comprehension and

understanding + terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima,

netral atau menolak *acceptance, neutrality, and rejection+, dan ketiga, intensitas

terhadap kebijakan#

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan

kebijakan adalah penting, karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan

"ang berhasil, bisa jadi gagal *(rustated+ ketika para pelaksana *o((i)ials+, tidak

sepenuhn"a men"adari terhadap standar dan tujuan kebijakan# $rah disposisi para

pelaksana *implementors+ terhadap standar dan tujuan kebijakan# $rah disposisi

para pelaksana *implementors+ terhadap standar dan tujuan kebijakan juga

merupakan hal "ang krusial# mplementors mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa "ang menjadi tujuan

suatu kebijakan#


16/70

16

'ebalikn"a, apabila penerimaan "ang men"ebar dan mendalam terhadap

standar dan tujuan kebijakan diantara mereka "ang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi "ang besar terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan# Pada akhirn"a, intesitas disposisi para

pelaksana *implementors+ dapat mempengaruhi pelaksana *per(orman)e+

kebijakan# !urangn"a atau terbatasn"a intensitas disposisi ini, akan bisa

men"ebabkan gagaln"a implementasi kebijakan#

/+ Bingkungan sosial, ekonomi dan politik

al terakhir "ang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik# Bingkungan sosial, ekonomi dan politik "ang tidak kondusi(

dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan,

karena itu upa"a implementasi kebijakan mens"aratkan kondisi lingkungan

eksternal "ang kondusi(# $dan"a kondisi "ang kondusi( ini memungkinkan

implementasi kebijakan akan berjalan lan)ar dan terkendali#

!orten dalam Tarigan *2000. + men"atakan bahwa suatu program akan

berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi

program# Pertama, kesesuaian antara program dengan peman(aat, "aitu kesesuaian

antara apa "ang ditawarkan oleh program dengan apa "ang dibutuhkan oleh

kelompok sasaran *peman(aat+# !edua, kesesuaian antara program dengan

organisasi pelaksana, "aitu kesesuaian antara tugas "ang dis"aratkan oleh program

dengan kemampuan organisasi pelaksana# !etiga, kesesuaian antara kelompok

peman(aat dengan organisasi pelaksana, "aitu kesesuaian antara s"arat "ang


17/70

17

diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa "ang

dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program#

%erdasarkan pola "ang dikembangkan !orten, dapat dipahami bahwa jika

tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja

program tidak akan berhasil sesuai dengan apa "ang diharapkan# 1ika output

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas output-n"a tidak

dapat diman(aatkan# 1ika organisasi pelaksana program tidak memiliki

kemampuan melaksanakan tugas "ang dis"aratkan oleh program maka

organisasin"a tidak dapat men"ampaikan output program dengan tepat# 1ika

s"arat "ang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh

kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program#

Aleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak

diperlukan agar program berjalan sesuai dengan ren)ana "ang telah dibuat#

odel kesesuaian implementasi kebijakan "ang diperkenalkan oleh

!orten memperka"a model implementasi kebijakan "ang lain# al ini dapat

dipahami dari kata kun)i kesesuaian "ang digunakan# eskipun demikian, elemen

*program, peman(aat dan organisasi+ "ang disesuaikan satu sama lain juga sudah

termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan *program+ dan dimensi konteks

implementasi *organisasi+ maupun dalam out)omes *peman(aat+#

/. -aktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Caktor penghambat implementasi kebijakan menurut 'unggono

*4.4-3+, terdiri dari.

+ si kebijakan


18/70

18

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarn"a isi

kebijakan, maksudn"a apa "ang menjadi tujuan tidak )ukup terperin)i, sarana-

sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum

atau sama sekali tidak ada#!edua, karena kurangn"a ketetapan intern maupun

ekstern dari kebijakan "ang akan dilaksanakan#!etiga, kebijakan "ang akan

diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adan"a kekurangan-kekurangan

"ang sangat berarti#!eempat, pen"ebab lain dari timbuln"a kegagalan

implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan

"ang men"angkut sumber da"a-sumber da"a pembantu, misaln"a "ang

men"angkut waktu, bia"a5dana dan tenaga manusia#

2+ n(ormasi

mplementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang

peran "ang terlibat langsung mempun"ai in(ormasi "ang perlu atau sangat

berkaitan untuk dapat memainkan perann"a dengan baik# n(ormasi ini justru

tidak ada, misaln"a akibat adan"a gangguan komunikasi#

3+ Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada

pengimlementasiann"a tidak )ukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan

tersebut#

4+ Pembagian potensi

'ebab musabab "ang berkaitan dengan gagaln"a implementasi suatu

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku

"ang terlibat dalam implementasi# Dalam hal ini berkaitan dengan di(erensiasi

tugas dan wewenang organisasi pelaksana# 'truktur organisasi pelaksanaan dapat


19/70

19

menimbulkan masalah-masalah apabilapembagian wewenang dan tanggung jawab

kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adan"a

pembatasan-pembatasan "ang kurang jelas#

enurut 1ames $nderson"ang dikutip oleh 'unggono *4.44-4+,

(aktor-(aktor "ang men"ebabkan anggota mas"arakat tidak mematuhi dan

melaksanakan suatu kebijakan publik, "aitu .

+ $dan"a konsep ketidakpatuhan selekti( terhadap hukum, dimana terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik "ang bersi(at

kurang mengikat indi6idu-indi6idu

2+ !arena anggota mas"arakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan

dimanamereka mempun"ai gagasan atau pemikiran "ang tidak sesuai atau

bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah

3+ $dan"a keinginan untuk men)ari keuntungan dengan )epat diantara anggota

mas"arakat "ang men)enderungkan orang bertindak dengan menipu atau

dengan jalan melawan hukum

4+ $dan"a ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ?ukuran@ kebijakan "ang

mungkin saling bertentangan satu sama lain, "ang dapat menjadi sumber

ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik

+ $pabila suatukebijakan ditentang se)ara tajam *bertentangan+ dengan sistem

nilai "ang dianut mas"arakat se)ara luas atau kelompok-kelompok tertentu

dalam mas"arakat#

'uatu kebijakan publik akan menjadi e(ekti( apabila dilaksanakan dan

mempun"ai man(aat positi( bagi anggota-anggota mas"arakat# Dengan kata lain,

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota mas"arakat harus sesuai dengan


20/70

20

apa "ang diinginkan oleh pemerintah atau negara# 'ehingga apabila perilaku atau

perbuatan merekatidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka

suatu kebijakan publik tidaklah e(ekti(#

. Upa0a &engatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi

kebijakan publik# 'uatu kebijakan akanmenjadi e(ekti( apabila dalam pembuatan

maupun implementasin"a didukung oleh sarana-sarana "ang memadai# $dapun

unsur-unsur "ang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan

baik, "aitu .

+ Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan

adan"a ketidak)o)okan-ketidak)o)okan antara kebijakan-kebijakan dengan

hukum "ang tidak tertulis atau kebiasaan "ang berlaku dalam mas"arakat#

2+ entalitas petugas "ang menerapkan hukum atau kebijakan# Para petugas

hukum *se)ara (ormal+ "ang men)akup hakim, jaksa, polisi, dan sebagain"a

harus memiliki mental "ang baik dalam melaksanakan *menerapkan+ suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan# 'ebab apabila terjadi "ang

sebalikn"a, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan

dalam melaksanakan kebijakan5peraturan hukum#

3+ Casilitas, "ang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan

hukum# $pabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan

baik, harus pula ditunjang oleh (asilitas-(asilitas "ang memadai agar tidak

menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam

pelaksanaann"a#


21/70

21

4+ >arga mas"arakat sebagai ob"ek, dalam hal ini diperlukan adan"a kesadaran

hukum mas"arakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga mas"arakat seperti

"ang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan *'unggono, 4 .

+#

B. Peraturan Daerah

$. Pengertian Peraturan Daerah

Dalam pen"elenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum "ang

dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satun"a adalah Peraturan Daerah#

!ewenangan membuat peraturan daerah *Perda+, merupakan wujud n"ata

pelaksanaan hak otonomi "ang dimiliki oleh suatu daerah dan sebalikn"a,

peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam pen"elenggaraan otonomi

daerah# Perda ditetapkan oleh !epala Daerah setelah mendapat persetujuan

bersama DP&D, untuk pen"elenggaraan otonomi "ang dimiliki oleh pro6insi

5kabupaten5kota, serta tugas pembantuan# Perda padadasarn"a merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan "ang lebih

tinggi,dengan memperhatikan )irri khas masing-masing daerah# Perda "ang dibuat

oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan5 atau

peraturanperundang-undangan "ang lebih tinggi,dan baru mempun"ai kekuatan

mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah *$bdullah,

200 . 3-32+#

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan,

pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan


22/70

22

perundang-undangan# Aleh sebab itu, perda "ang baik itu adalah "ang memuat

ketentuan, antara lain.

+ emihak kepada rak"at ban"ak

2+ enjunjung tinggi hak asasi manusia

3+ %erwawasan lingkungan dan buda"a#

'edangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan

kemandirian daerah dan memberda"akan mas"arakat# Dalam proses pembuatan

suatu perda, mas"arakat berhak memberikan masukan, baik se)ara lisan maupun

tertulis# !eterlibatan mas"arakat sebaikn"a dimulai dari proses pen"iapan sampai

pada waktu pembahasan ran)angan perda# Penggunaan hak mas"arakat

dalampelaksanaann"a diatur dalam peraturan tata tertib DP&D *$bdullah, 200 .

33+#

!ewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud n"ata pelaksanaan

hak otonomi "ang dimiliki oleh suatu daerah dan sebalikn"a, peraturan daerah

merupakan salah satu sarana dalam pen"elenggaraan otonomi daerah *&oEali

$bdulloh, 200.3+# Peraturan daerah ditetapkan oleh !epala Daerah setelah

mendapat persetujuan dari DP&D# Pembentukan suatu peraturan daerah harus

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada

umumn"a "ang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ

pembentukan "ang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi "ang muatan,

keda"agunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan# uatan

suatu peraturan daerah "ang baik harus mengandung asas penga"oman,

kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan

pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses


23/70

23

pembentukan suatu peraturan daerah, mas"arakat berhak memberikan masukan,

baik se)ara lisan, atau se)ara tertulis# !eterlibatan mas"arakat ini dimulai dari

proses pen"iapan sampai pada waktu pembahasan ren)ana peraturan daerah#

Peraturan daerah "ang sudah ditetapkan atau din"atakan sah disampaikan

kepada pemerintah pusat selambat-lambatn"a tujuh hari setelah ditetapkan#

$pabila peraturan daerah tersebut tern"ata bertentangan dengan kepentingan-

kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat#

". &ekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

&an)angan Peraturan Daerah *&aperda+ dapat berasal dari DP&D

atau!epalaDaerah *Fubernur, %upati, atau >alikota+# &aperda "ang disiapkan

oleh !epala Daerah disampaikan kepada DP&D# 'edangkan &aperda "ang

disiapkan oleh DP&D disampaikan oleh pimpinan DP&D kepada !epala Daerah#

Pembahasan &aperda di DP&D dilakukan oleh DP&D bersama Fubernur atau

%upati5>alikota# Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat

pembi)araan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DP&D "ang khusus

menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna# &aperda "ang telah disetujui

bersama oleh DP&D dan Fubernur atau %upati5>alikota disampaikan oleh

Pimpinan DP&D kepada Fubernur atau %upati5>alikota untuk disahkan#

'edangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan

kemandirian daerah dan memberda"akan mas"arakat# Dalam proses pembuatan

suatu peraturan daerah, mas"arakat berhak memberikan masukan, baik se)ara

lisan maupun se)ara tertulis# !eterlibatan mas"arakat, sebaikn"a dimulai dari

proses pen"iapan sampai pada waktu pembahasan ran)angan peraturan daerah#


24/70

24

Penggunaan hak mas"arakat dalam pelaksanaann"a diatur dalam peraturan tata

tertib DP&D *$bdullah, 200. 33+#

). Peraturan Daerah Kota &e'an Nomor !ahun "#$$

'esuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 20

tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan %ab !etentuan Umum

*Pasal angka + "ang dimaksudPeraturan Daerah !abupaten5!ota adalah

Peraturan Perundang-undangan "ang dibentuk oleh Dewan Perwakilan &ak"at

Daerah !abupaten5!ota dengan persetujuan bersama %upati5>alikota# 'edangkan

Peraturan Daerah !ota edan Nomor 4 Tahun 20 adalah Peraturan Daerah

"ang dibentuk oleh !epala Daerah atau >alikota edan tentang Pajak otel#

aksud dibentukn"a Peraturan Daerah !ota edan Nomor 4 Tahun 20 tentang

Pajak otel adalah untuk meningkatkan Pendapatan $sli Daerah !ota edan

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlan)ar jalann"a

pembangunan#

'esuai dengan %ab Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20,

bahwa nama, objek dan subjek pajak adalah setiap pela"anan "ang disediakan

oleh otel dengan pemba"aran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan

hotel "ang si(atn"a memberikan kemudahan dan ken"amanan, termasuk (asilitas

olah raga dan hotel dipungut pajak dengan nama Pajak otel# Abjek Pajak otel

adalah pela"anan "ang disediakan oleh otel dengan pemba"aran termasuk jasa

penunjang sebagai kelengkapan hotel "ang si(atn"a memberikan kemudahan dan

ken"amanan, termasuk (asilitas olah raga dan hotel# 'ub"ek Pajak otel adalah

orang pribadi atau %adan "ang melakukan pemba"aran kepada orang pribadi atau


25/70

25

%adan "ang mengusahakan otel >ajib Pajak otel adalah orang pribadi atau

%adan "ang mengusahakan hotel#

Pada %ab Pasal 4, , / dan : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20

bahwa dasar pengenaan, tari( dan )ara menghitung pajak# Dasar pengenaan pajak

hotel adalah jumlah pemba"aran atau "ang seharusn"a diba"ar kepada hotel# Tari(

pajak hotel ditetapkan sebesar 0; *sepuluh persen+# !husus untuk rumah kost

"ang lebih dari 0 *sepuluh+ kamar "ang dihuni mahasiswa dengan harga sewa

kamar diatas *satu+ juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tari( pajak 0;

*sepuluh persen+#

D. Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah "akni terbatas pada hal-hal "ang

berkaitan dengan $nggaran Pendapatan dan %elanja Daerah *$P%D+# %erdasarkan

PP Nomor Tahun 200, !euangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka pen"elenggaraan pemerintah daerah "ang dapat dinilai

dengan uang termasuk di dalamn"a segala bentuk keka"aan "ang berhubungan

dengan hak dan kewajiban tersebut# ak dan !ewajiban daerah perlu dikelola

dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah#

enurut


26/70

26

enurut %astian *200 .+ $nggaran dapat diinterprestasikan sebagai

paket pern"ataan men"angkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran "ang

diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang,

%erdasarkan Permendagri Nomor# 3 Tahun 200/, $P%D merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa *satu+ tahun#

%erdasarkan Peraturan Pemerintah &epublik ndonesia Nomor : Tahun

200 Tentang 'tandar $kuntansi Pemerintahan, $nggaran Pendapatan dan %elanja

Daerah *$P%D+ adalah ren)ana keuangan tahunan pemerintahan daerah "ang

disetujui oleh Dewan Perwakilan &ak"at Daerah#

enurut ardiasmo *2002.2+ $P%D adalah pendekatan suatu kinerja

"ang merupakan suatu sistem anggaran "ang mengutamakan kepada upa"a

pen)apaian hasil kinerja atau output dari peren)anaan alokasi bia"a atau input

"ang ditetapkan#

%erdasarkan beberapa pendapat tersebut tentang anggaran maka dapat

disimpulkan bahwa $P%D digunakan sebagai alat untuk menentukan besar

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan peren)anaan

pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa "ang akan datang, alat untuk

memoti6asi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua akti6itas dari berbagai

unit kerja# Dalam kaitan ini proses pen"usunan dan pelaksanaan anggaran

hendakn"a di(okuskan pada upa"a mendukung pelaksanaan akti6itas5program

"ang menjadi prioritas dan pre(erensi daerah "ang bersangkutan#

$nggaran Pendapatan dan %elanja Daerah *$P%D+ terdiri atas.

a# Pendapatan Daerah


27/70

27

!elompok Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan $sli Daerah, Dana

Perimbangan dan Bain-lain Pendapatan


28/70

28

enurut ardiasmo *2002.32+ P$D dapat juga diartikan sebagai

penerimaan "ang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan keka"aan daerah "ang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah "ang sah# %erdasarkan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Pasal : Tentang pemerintah daerah P$D merupakan salah satu

komponen sumber pendapatan daerah "ang dapat diukur dengan uang karena

kewenangan *otoritas+ "ang diberikan mas"arakat dapat berupa hasil pajak daerah

dan retribusi daerah#

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat men"impulkan bahwa

P$D adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan

keuangan itu bersumber dari potensi-potensi "ang ada di daerah tersebut misaln"a

pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah "ang sah, serta

penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah#

%edasarkan Undang-undang No#32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah dijelaskan bahwa, Pendapatan asli daerah *P$D+ terdiri dari .

a# Pajak Daerah adalah iuran wajib "ang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung "ang seimbang, "ang dapat dipaksakan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan "ang berlaku dan digunakan

untuk membia"ai pen"elenggaraan pemerintahan atau pembangunan daerah

b# &etribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pemba"aran atas jasa atau

pemberian ijin tertentu "ang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan#

)# asil Perusahaan ilik Daerah dan asil Pengelolaan !eka"aan Daerah#

asil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan


29/70

29

bersih perusahaan daerah "ang berupa dana pembangunan daerah dan bagian

untuk anggaran belanja daerah "ang disetor ke kas daerah, asil pengelolaan

keka"aan daerah merupakan jenis penerimaan antara lain bagian laba, di6iden

dan penjualan saham milik daerah,

d# Bain-lain Pendapatan Daerah


30/70

30

disediakan bagi orang untuk dapat menginap5istirahat, memperoleh pela"anan,

dan atau (asilitas lainn"a dengan dipungut ba"aran# termasuk bangunan lainn"a

"ang men"atu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak "ang sama, ke)uali oleh

pertokoan dan perkantoran# Pengertian otel disini termasuk juga rumah

penginapan "ang memungut ba"aran# &umah Penginapan adalah penginapan

dalam bentuk dan klasi(ikasi apapun beserta (asilitasn"a "ang digunakan untuk

menginap dan disewakan untuk umum#

". Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak otel di ndonesia saat ini didasar pada dasar hukum

"ang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh mas"arakat dan pihak "ang

terkait# Dasar pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota "aitu.

+ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 tentang Pajak Daerah dan &etribusi

Daerah#

2+ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 "ang merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor Tahun : tentang Pajak Daerah dan &etribusi

Daerah#

3+ Peraturan Pemerintah Nomor / Tahun 200 tentang Pajak Daerah#

4+ Peraturan >alikota edan Nomor . 30 Tahun 20 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah !ota edan Nomor . 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel

/. ,bjek Pajak Hotel

%erdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor Tahun :, Abjek Pajak otel adalah pela"anan


31/70

31

"ang disediakan oleh otel dengan pemba"aran, termasuk jasa penunjang sebagai

kelengkapan otel "ang si(atn"a memberikan kemudahan dan ken"amanan,

termasuk Casilitas olahraga dan hotel# 1asa penunjang lainn"a sebagai

kelengkapan otel "aitu. Casilitas Telephone, Ca9imile, Teleks, nternet,

Coto)op", Pela"anan )u)i, 'trika, Transportasi dan Casilitas sejenis lainn"a "ang

disediakan atau dikelola oleh otel#

. +ubjek Pajak 'an 3ajib Pajak Hotel

%erdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200, Pada Pajak otel

"ang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan "ang melakukan

pemba"aran atas pela"anan otel# 'e)ara sederhana "ang menjadi subjek pajak

adalah konsumen "ang menikmati dan memba"ar pela"anan "ang diberikan oleh

Pengusaha otel# 'edangkan "ang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha otel,

"aitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun "ang dalam lingkungan

Perusahaan atau pekerjaann"a melakukan usaha dibidang jasa penginapan#

Dengan demikian pada Pajak otel subjek pajak dan wajib pajak tidak

sama, dimana konsumen "ang menikmati pela"anan otel merupakan subjek

pajak "ang memba"ar atau menanggung pajak, sementara Pengusaha otel

bertindak sebagai wajib pajak "ang diberi kewenangan untuk memungut pajak

dari konsumen atau subjek pajak dan melaksanakan kebijakan perpajakan#

4. !ari* Pajak Hotel

'esuai dengan Undang-Undang Nomor# 2 Tahun 200 pasal 33 Tari(

pajak otel ditetapkan paling tinggi sebesar 0; *sepuluh+ persen dan ditetapkan


32/70

32

dengan peraturan daerah kabupaten5kota "ang bersangkutan# al ini dimaksudkan

untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten5kota untuk

menetapkan tari( pajak "ang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah kabupaten5kota# Dengan demikian, setiap daerah kabupaten5kota diberi

kewenangan untuk menetapkan besarn"a tari( pajak "ang mungkin berbeda

dengan kabupaten5kota lain"a, asalkan tidak lebih dari 0; *sepuluh+ persen#


33/70

33

BAB III

&E!,D,L,5I PENELI!IAN

A. 6enis Penelitian

Penelitian ini han"a akan memberikan suatu penjelasan mengenai suatu

(enomena maka digunakan metode penelitian deskripti(# Penelitian deskripti(

menurut 1alaludin &akhmat han"a memaparkan situasi suatu peristiwa,

penelitian ini tidak men)ari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji

hipotesisi atau membuat suatu prediksi *1alaludin &akhmat, .24+#

'edangkan metodologi "ang digunakan adalah deskripti( kualitati(# etode

deskripti( kualitati( dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau

(enomena sosial tertentu *asri 'ingarimbun dan 'o(ian 8((endi, / . 4+#

Pertanggungjawaban se)ara kualitati( tidak dilakukan dengan mempergunakan

rumus-rumus dan simbol-simbol statistik# $rtin"a data pada penelitian

kualitati( bukan dalam bentuk apa "ang ditrans(ormasikan menjadi bilangan

atau angka, tidak diolah dalam rumus dan tidak diinterpretasikan sesuai

ketentuan statistik atau matematik#

B. Narasumber

Narasumber dipilih untuk penelitian ini adalah tiga orang "ang

dijadikan sebagai sumber in(ormasi dan akan dimintai keterangann"a melalui

wawan)ara mereka dipilih karena mereka mempun"ai in(ormasi "ang peneliti

harapkan# Penetapan narasumber dalam penelitian ini "aitu berjumlah

orang dengan alasan untuk memperoleh in(ormasi "ang tepat dalam sebuah


34/70

34

organisasi harus men)ari in(ormasi dari leader atau pimpinan dari organisasi

tersebut, dan untuk mengimbangi in(ormasi "ang didapat harus berimbang

maka diperlukan in(ormasi tambahan dari anggota biasa, jadi "ang menjadi

nara sumber dalam penelitian ini, "aitu.

+ !epala Dinas Pendapatan !ota edan

2+ 'ekretaris Dinas Pendapatan !ota edan

3+ !epala %idang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan !ota

edan

4+ Pegawai bidang pengolahan data dan in(ormasi

+ Pegawai bidang penagihan dan perhitungan

). !eknik Pengumpulan Data

Untuk kelan)aran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, maka penulis

sangat memerlukan data-data "ang rele6an# Dengan demikian maka dalam

upa"a memperoleh data "ang diperlukan tersebut, penulis menggunakan teknik

sebagai berikut .

# 'tud" kepustakaan, * Library Research+, "aitu pengumpulan data "ang

diperoleh dari buku-buku tulisan ilmiah "ang mempun"ai rele6ansi

langsung, literatur dan sebagin"a#

NaEir * . -2+ studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, )atatan-)atatan, dan laporan-laporan "ang ada hubungann"a

dengan masalah "ang dipe)ahkan# studi kepustakaan merupakan langkah

"ang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topi) penelitian#

33


35/70

35

Bangkah selanjutn"a adalah melakukan kajian "ang berkaitan dengan teori

"ang berkaitan dengan topik penelitian# Dalam pen)arian teori, peneliti

akan mengumpulkan in(ormasi seban"ak-ban"akn"a dari kepustakaan "ang

berhubungan# 'umber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari. buku,

jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian *tesis dan disertasi+, dan sumber-

sumber lainn"a "ang sesuai *internet, koran dll+# %ila kita telah

memperoleh kepustakaan "ang rele6an, maka segera untuk disusun se)ara

teratur untuk dipergunakan dalam penelitian# Aleh karena itu studi

kepustakaan meliputi proses umum seperti. mengidenti(ikasikan teori

se)ara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen "ang memuat

in(ormasi "ang berkaitan dengan topik penelitian#

2# 'tud" Bapangan * ield Reseach+

a+ Abser6asi5 Pengamatan, "aitu pengamatan se)ara langsung dari objek

"ang diteliti di lapangan dalam hal partisipasi mas"arakat dalam

meningkatkan pembangunan#

Bangkah-langkah obser6asi

+ engenal lokasi penelitian

2+ 'iapa "ang akan dijadikan objek penelitian

3+ Data-data "ang dibutuhkan dalam penelitian

4+ 7ara mengumpulkan data

+ en)atat hasil obser6asi

b+ >awan)ara, "aitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan

wawan)ara *Tan"a jawab+ se)ara lisan kepada narasumber#


36/70

36

D. !eknik Analisa Data

$nalisa data !ualitati( adalah upa"a "ang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahn"a menjadi

satuan "ang dapat dikelola, mesintesiskann"a, men)ari dan menemukan pola,

dan memutuskan apa "ang di)eritakan kepada orang lain# *oleong, 200+#

Teknik analisa data "ang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitati( "aitu . $kti6itas dalam analisa data kualitati( dilakukan se)ara

interakti( dan berlangsung se)ara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

sehingga sampai tuntas, dan datan"a sampai jenuh# $kti6itas dalam analisis

data, "aitu data reduction, data collection, d ata display, dan conclusion

drawing!verification *'ugi"ono 200. /2+#

Data "ang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-

tahap sebagai berikut.

a# &eduksi Data * "ata reduction+. ereduksi data berarti merangkum

memilih hal-hal "ang pokok, mem(okuskan pada hal-hal "ang penting,

di)ari tema dan polan"a# Dengan demikian data "ang telah direduksi akan

memberikan gambaran "ang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutn"a dan men)arin"a bila diperlukan#

*'ugi"ono, 200. /3+#

b# Pengumpulan Data * "ata collection+. Data "ang dikelompokkan

selanjutn"a disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk

rangkaian in(ormasi "ang bermakna sesuai dengan masalah penelitian#


37/70

37

)# Pen"ajian Data * "ata "isplay+. elakukan interpretasi data "aitu

menginterpretasikan apa "ang telah diinterpretasikan in(orman terhadap

masalah "ang diteliti

d# Penarikan !esimpulan *#onclusion "rawing!verification+. Pengambilan

kesimpulan berdasarkan susunan narasi "ang telah disusun pada tahap

ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian#

e# 86aluasi. elakukan 6eri(ikasi hasil analisis data dengan in(orman, "ang

didasarkan pada kesimpulan tahap keempat# Tahap ini dimaksudkan untuk

menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawan)ara dengan

sejumlah in(orman "ang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarn"a

dari (okus penelitian#

E. Lokasi Penelitian

+uatu penelitian harus mempun"ai lokasi penelitian "ang jelas# Dalam

penelitian ini penulis menentukan bahwa objek penelitian adalah Dinas

Pendapatan Daerah !ota edan "ang terletak di 1alan $bdul aris Nasution No#

32 edan#

-. Deskripsi Lokasi Penelitian

$. +ejarah Dinas Pen'apatan Daerah Kota &e'an

Pada mulan"a Dinas Pendapatan !ota edan adalah suatu 'ub %agian

pada %agian !euangan "ang mengelolah bidang penerimaan dan pendapatan

Daerah# Pada sub ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini >ajib

Pajak5>ajib Pajak &etribusi "ang berdomisili di daerah !ota edan belum begitu


38/70

38

ban"ak# empertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan

penduduk di kota edan melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut

di ubah menjadi bagian G5Pendapatan# Pada %agian G5Pendapatan dibentuklah

beberapa seksi "ang mengelola Penerimaan Pajak dan &etribusi Daerah "ang

merupakan para >ajib Pajak 5 >ajib Pajak &etribusi Daerah !ota edan

'ehubungan dengan nstruksi enteri Dalam Negeri Nomor !UPD5:5254- 0

tentang pen"eragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh

ndonesia, maka Pemerintah Daerah !ota edan berdasarkan P8&D$ Nomor 2

tahun :, men"esuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan

Daerah "ang baru ini dibentuklah seksi-seksi $dministrasi Dinas Pendapatan

Daerah#

%agian Tata Usaha terdiri dari 3 !epala 'ub %agian# Peningkatan

penerimaan pendapatan daerah melalui 'ub 'ektor Perpajakan, &etribusi Daerah,

Pendapatan Daerah lainn"a serta peningkatan pemungutan Pajak Parkir "ang

merupakan kontribusi "ang )ukup penting bagi Pemerintah Daerah#

eningkatn"a Pendapatan Daerah hendakn"a tidak harus ditempuh dengan )ara

menaikkan tari( saja, tetapi "ang lebih penting dengan memperbaiki atau

men"empurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas

Pendapatan Daerah "ang ada sekarang# Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan

untuk perlun"a meninjau kembali dan pen"empurnaan anual Pendapatan

Daerah *$P$TD$+ dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan "ang

sedang berjalan terutama dari pola pendekatan "ang selama ini dilakukan se)ara

sektorat perlu diubah se)ara (ungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan

pemerintah "ang paling akhir dibidang Perpajakan, maka pen"empurnaan telah


39/70

39

dilaksanakan se)ara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun anual

Pendapatan Daerah *$P$TD$+

Dinas Pendapatan !ota edan dahulu han"a satu unit kerja "ang ke)il

"aitu 'ub-%agian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokokn"a

mengelola bidang penerimaan5pendapatan daerah#engingat pada saat itu potensi

pajak maupun retribusi daerah di !ota edan belum begitu ban"ak, maka dalam

sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan# Dengan peningkatan

perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta Potensi

Pajak5&etribusi Daerah !ota edan, maka melalui peraturan daerah !ota edan,

'ub%agian tersebut di atas ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian G

"ang tugas pokokn"a mengelola penerimaan dan pendapatan daerah# %agian G

tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan se)ara sektoral

pungutan daerah#

Pada tahun : berdasarkan nstruksi enteri Dalam Negeri Nomor .

!UPD-:, tahun :, tentang pen"eragaman 'truktur Arganisasi Dinas

Pendapatan Daerah Propinsi dan !abupaten5!otamad"a di seluruh ndonesia,

maka pemerintah !ota edan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun

: tentang 'truktur Arganisasi dinas Pendapatan daerah !otamad"a edan

sebagaimana dimaksudkan dalam nstruksi endagri dimaksud# 'truktur

Arganisasi dinas Pendapatan daerah "ang baru ini dipimpin oleh seorang !epala

dinas "ang terdiri dari *satu+# %agian Tata Usaha, dengan 3 *tiga+ Urusan dan 4

*empat+ seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 *tiga+ subseksi#

'eiring dengan meningkatn"a pembangunan dan pertumbuhan wajib

pajak5retribusi daerah, struktur Arganisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk


40/70

40

dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut

perlu dirubah se)ara (ungsional# Dengan keputusan enteri dalam Negeri Nomor

:3-442, tahun , tanggal 2/ ei tentang sistem dan prosedur

Perpajakan5&etribusi daerah dan Pendapatan daerah lainn"a serta Pajak %umi dan

%angunan di !abupaten5!ota dan surat 8daran enteri Dalam Negeri Nomor

0/5/5PUAD, tanggal 2 ei tentang Arganisasi dan Tata !erja Dinas

Pendapatan Daerah !ota edan Nomor 2 Tahun : tentang 'truktur

Arganisasi Dinas Pendapatan Daerah !otamad"a edan menjadi Peraturan

Daerah !ota edan Nomor / Tahun 0 tentang susunan Arganisasi dan Tata

!erja dinas Pendapatan !otamad"a Daerah T!# edan#

Dalam perkembangan selanjutn"a dengan keputusan enteri Dalam

Negeri dan Atonomi Daerah nomor 0 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan

Arganisasi dan Tata !erja Perangkat Daerah !abupaten5!ota, maka Pemerintah

!ota edan membentuk Arganisasi dan Tata !erja dinas-dinas daerah

dilingkungan Pemerintah !ota edan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam

Peraturan daerah !ota edan Nomor 4 tahun 200, sehingga Peraturan daerah

!otamad"a Daerah T! edan Nomor / tahun 0 din"atakan tidak berlaku

dan diganti dengan '!# >alikota edan Nomor 2 tahun 2002 tentang 'usunan

Arganisasi Dinas Pendapatan Daerah !ota edan#

'ebagai unsur pelaksana Pemerintah !ota edan dalam bidang pungutan

pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainn"a#Dinas Pendapatan daerah di

pimpin oleh seorang !epala Dinas "ang berada dan bertanggung jawab kepada

kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari *satu+# %agian Tata Usaha


41/70

41

dengan 4 *empat+ sub bagian dan *lima+ 'ub Dinas dengan masing-masing 4

*empat+ seksi serta kelompok jabatan (ungsional#

Pen"empurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan Arganisasi

Pendapatan !ota edan atau anual Pendapatan Daerah *$P$TD$+ "ang

dilaksanakan bertahap dan pen"empurnaan ini merupakan berdasarkan 'urat

8daran enteri Dalam Negeri Nomor 0/5/:5PUAD, tanggal 2 ei ,

nstruksi Fubernur !epala Daerah Tingkat 'umetera Utara Nomor

#342#205, tanggal aret , "ang terakhir diubah dengan 'urat

!eputusan >alikota edan Nomor #3425:05'!5, tentang pelaksanaan

P8&D$ Nomor / tahun tentang susunan organisasi dan tata )ara kerja

Dinas Pendapatan !ota edan#

". +truktur ,rganisasi

Untuk memperlan)ar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam

melaksanakan akti(itasn"a, !antor Dinas Pendapatan !ota edan telah membuat

struktur organisasi# 'tuktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk

men)apai tujuan "ang e(ekti( "akni ter)iptan"a garis koordinasi "ang baik serta

adan"a hubungan "ang baik antara pimpinan dengan bawahan# Untuk menunjang

seluruh kegiatan "ang ada pada Dinas Pendapatan !ota edan dan untuk

pen)apaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan (ungsi masing-masing

sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan# Dengan adan"a pembagian tugas

"ang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang

batas-batas wewenang dan tanggung jawab#

'truktur organisasi "ang digunakan untuk Dinas Pendapatan !ota edan

adalah bentuk organisasi garis dimana bentuk tersebut menggunakan sistem


42/70

42

koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan se)ara langsung dimana pihak

bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaaan "ang diberikan

kepadan"a.

$dapun susunan organisasi Dinas Pendapatan !ota edan terdiri dari .

# Dinas

2# 'ekretariat, membawahkan .

a# 'ub %agian Umum

b# 'ub %agian !euangan

)# 'ub %agian Pen"usunan Program

3# %idang Pendapatan dan Penetapan,

a# 'eksi Pendatann dan Penda(taran

b# 'eksi Pemeriksaan

)# 'eksi Penetapan

d# 'eksi Pengolahan dan n(ormasi

4# %idang Penagihan, embawahkan.

a# 'eksi Pembukuan dan =erti(ikasi

b# 'eksi Penagihan dan Perhitungan

)# 'eksi Pertimbangan dan &estitusi

# %idang %agi asil Pendapatan, Terdiri $tas.

a# 'eksi %agi asil Pajak

b# 'eksi %agi asil %ukan Pajak

)# 'eksi Penatausahaan %agi asil

d# 'eksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan


43/70

43

/# %idang Pengembangan Pendapatan Daerah, Terdiri $tas.

a# 'eksi Pengembangan Pajak

b# 'eksi Pengembangan &etribusi

)# 'eksi Pengembangan Pendapatan Bain-lain

7. Unit Pelaksanaan Teknis *UPT+ # !elompok 1abatan Cungsional

'umber . Dinas Pendapatan Daerah !ota edan


44/70

44

$dapun tugas pokok dari !epala Dinas Dinas dan masing-masing seksi

pada !antor Dinas Pendapatan !ota edan adalah sebagai berikut .

$. Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, "ang dipimpin oleh

!epala Dinas "ang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

>alikota melalui 'ekretaris Daerah# Dinas mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan#

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas men"elenggarakan (ungsi .

# Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan#

2# Pen"elenggaraan urusan pemerintahan dan pela"anan umum di bidang

pendapatan#

3# Pembinaan dan pelaksanaan tgas di bidang pendapatan#

4# Pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh >alikota sesuai dengan tugas dan

(ungsin"a#

". +ekretariatan

'ekretariat dipimpin oleh 'ekretaris, "ang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Dinas# 'ekretariat mempun"ai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan

administasi umum, keuangan dan pen"usunan program#

$dapun (ungsi sekretarian adalah sebagai berikut.

# pen"usunan ren)ana, program, dan kegiatan kesekretariatan#

2# pengkoordinasian pen"usunan peren)anaan program Dinas#


45/70

45

3# pelaksanaan dan pen"elenggaraan pela"anan administrasi kesekretariatan

Dinas "ang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan

kerumahtanggaan Dinas#

4# pengelolaan dan pemberda"aan sumber da"a manusia, pengembangan

organisasi, dan ketatalaksanaan#

# pelaksanaan koordinasi pen"elenggaraan tugas-tugas Dinas#

/# pen"iapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian#

:# pelaksanaan monitoring, e6aluasi, dan pelaporan kesekretariatan#

# pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh !epala Dinas sesuai dengan tugas

dan (ungsin"a#

%agian sekretariatan terdiri dari beberapa sub dan tugas-tugas pokok, "aitu.

a# 'ub %agian Umum

'ub %agian Umum mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

sekretariat lingkup administrasi Umum#

b# 'ub %agian !euangan

'ub %agian !euangan mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan#

)# 'ub %agian Pen"usunan Program

'ub %agian Pen"usunan Program mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas sekretariatlingkup pen"usunan program dan pelaporan#

/. +ub Bi'ang Pen'ataan 'an Penetapan

%idang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh !epala %idang,"ang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada !epala Dinas#


46/70

46

%idang Pendataan dan Penetapan mempun"ai tugas dan (ungsi, "aitu .

# %idang Pendataan dan Penetapan mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, penda(taran, pemeriksaan penetapan,

dan pengolahan data in(ormasi#

2# Dalam melaksanakan tugas pokok, %idang Pendataan dan Penetapan

men"elenggarakan (ungsi .

a# pen"usunan ren)ana, program, dan kegiatan %idang Pendataan dan

Penetapan#

b# pen"usunan petunjuk teknis ruang lingkup pendataan, penda(taran,

pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan in(ormasi#

)# melaksanakan penda(taran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi

dan pendapatan daerah lainn"a#

d# pelaksanaan pengolahan dan in(ormasi baik dari 'urat Pemberitahuan Pajak

Daerah *'PTPD+, 'urat Pemberitahuan &etribusi Daerah *'PT&D+, hasil

pemeriksaan dari instansi "ang terkait#

e# pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

daerah lainn"a#

(# peren)anaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap >ajib Pajak dan

>ajib &etribusi#

g# pelaksanaan monitoring, e6aluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan

dan penetapan#

h# pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh !epala Dinas sesuai dengan tugas

dan (ungsin"a#


47/70

47

$dapun %idang pendataan dan penda(taran terdiri dari beberapa seksi dan

tugas-tugas pokok, "aitu.

a# 'eksi pendataan dan penda(taran

'eksi ini mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang

pendataan dan penetapan lingkup pendataan dan penda(taran#

b# 'eksi pemeriksaan

'eksi ini mempun"ai tugas pokok sebagian bidang pendataan dan penetapan

lingkup pemeriksaan#

)# 'eksi penetapan


pendataan dan penetapan pokok pajak daerah 5 pokok retribusi daerah#

d# 'eksi pengolahan data


pendataan dan penetan lingkup data dan in(ormasi#

. Bi'ang Penagihan

%idang Penagihan dipimpin oleh !epala %idang, "ang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada !epala Dinas#

%agian Penagihan mempun"ai tugas dan (ungsi, "aitu .

4## %idang Penagihan mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas lingkup pembukuan, 6eri(ikasi, penagihan, perhitungan,

pertimbangan, dan restitusi#

4#2# Dalam melaksanakan tugas pokok, %idang Penagihan mempun"ai tugas

dan (ungsi "aitu .


48/70

48

a# pen"usunan ren)ana, program, dan kegiatan %idang Penagihan#

b# pen"usunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, 6eri(ikasi, penagihan,

perhitungan, pertimbangan dan restitusi

)# pelaksanaan pembukuan dan 6eri(ikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainn"a#

d# pelaksanaan penagihan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainn"a#

e# pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak

daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainn"a#

(# pelaksanaan telaan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak

atas permohonan wajib pajak#

g# pelaksanaan monitoring, e6aluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan#

h# pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh kepada !epala Dinas sesuai

dengan tugas dan (ungsin"a#

$dapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi dan tugas-tugas

pokok, "aitu .

a# 'eksi Pembukuan dan =eri(ikasi

'eksi Pertimbangan dan &estitusi mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas %idang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi#

b# 'eksi Penagihan dan Perhitungan

'eksi Penagihan dan Perhitungan mempun"ai tugas pokok melaksanakan

tugas %idang Penagihan dan Perhitungan#


49/70

49

)# 'eksi Pertimbangan dan &estitusi

'eksi Pertimbangan dan &estitusi mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas %idang Penagihan lingkup pertimbangan dan restitusi#

4. Bi'ang Bagi Hasil Pen'apatan

%idang %agi asil Pendapatan dipimpin oleh !epala %idang, "ang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada !epala Dinas#

%idang %agi asil Pendapatan mempun"ai tugas pokok dan (ungsi, "aitu.

## %idang %agi asil Pendapatan mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak,

penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian

pandapatan #

#2# Dalam melaksanakan tugas pokok %idang %agi asil Pendapatan

men"elenggarakan (ungsi .

a# pen"usunan ren)ana, program, dan kegiatan %idang %agi asil Pendapatan#

b# pen"usunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasi pajak dan bukan pajak,

penata usahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian

pendapatan#

)# pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak,

D$U, D$!, dan lain-lain pendapatan "ang sah#

d# pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan

pajak, D$U, D$!, dan lain-lain pendapatan "ang sah#

e# pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak5 bukan pajak

pro6insi dan dana bagi hasil pajak5bukan pajak pusat, D$U, D$!, dan lain-


50/70

50

lain pendapatan "ang sah#

(# pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan "ang sah#

g# pen"iapan bahan monitoring, e6aluasi, dan pelaporan lingkup bidang bagi

hasil pendapatan#

h# pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh !epala %idang sesuai dengan

tugas dan (ungsin"a #

$dapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi dan tugas-tugas pokok,

"aitu.

a# 'eksi %agi asil Pajak

'eksi %agi asil Pajak mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

%idang %agi asil Pendapatan lingkup bagi hasil pajak#

b# 'eksi %agi asil %ukan Pajak

'eksi %agi asil %ukan Pajak mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas %idang asil Pendapatan lingkup bagi hasil bukan pajak#

)# 'eksi Penatausahaan %agi asil

'eksi Penatausahaan %agi asil mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas %idang %agi asil Pendapatan lingkup penatausahaan bagi

hasil#

d# 'eksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan 'eksi

Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan mempun"ai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas %idang %agi asil Pendapatan lingkup

peraturan perundang-undangan dan kajian pendapatan#


51/70

51

8. Bi'ang Pengembangan Pen'apatan Daerah

%idang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh !epala %idang,

"ang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada !epala Dinas#

%idang Pengembangan Pendapatan Daerah mempun"ai tugas pokok dan

(ungsi, "aitu.

8.$. %idang Pengembangan Pendapatan Daerah mempun"ai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan pajak,

retribusi dan pendapatan lain-lain#

8.". Dalam melaksanakan tugas pokok %idang Pengembangan Pendapatan

Daerah men"elenggarakan (ungsi .

a# pen"usunan ren)ana, program, dan kegiatan %idang Pengembangan Pendapatan

Daerah#

b# pen"usunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan

pendapatan lain-lain#

)# pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

lainn"a#

d# penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah#

e# pelaksanaan monitoring, e6aluasi, dan pelaoran lingkup bidang

pengembangan pendapatan daerah#

(# pelaksanaan tugas lain "ang diberikan oleh !epala %idang sesuai dengan

tugas dan (ungsin"a#

$dapun bidang pelaksanaan terdiri dari beberapa seksi beserta tugastugas pokok,

"aitu .


52/70

52

a# 'eksi Pengembangan Pajak

'eksi Pengembangan Pajak mempun"ai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas %idang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan

pajak#

b# 'eksi Pengembangan &etribusi

'eksi Pengembangan &etribusi mempun"ai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas %idang Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup

pengembangan retribusi#

)# 'eksi Pengembangan Pendapatan Bain-lain

'eksi Pengembangan Pendapatan Bain-lain memiliki tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas %idang Pengembangan Pendapatan lain-lain#

7. Unit Pelaksana !eknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan (ungsi Unit Pelaksana Teknis

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan >alikota#

9. Kelompok 6abatan -ungsional

!elompok 1abatan Cungsional mempun"ai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan#

$dapun peraturan "ang berlaku, "aitu .

9.$. !elompok 1abatan Cungsional terdiri dari sejumlah tenaga (ungsional

"ang

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan#

9.". 'etiap !elompok 1abatan Cungsional, dipimpin oleh Tenaga Cungsional

'enior "ang ditunjuk#


53/70

53

9./. 1umlah tenaga kerja (ungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja#

9.. 1enis dan jenjang jabatan (ungsional diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan#


54/70

54

BAB I:

PEN;A6IAN DAN ANALI+I+ DA!A

A. Pen0ajian Data

'etelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka

diperoleh berbagai data tentang keadaan responden dalam kaitann"a implementasi

kebijakan Perataturan Daerah Nomor 4 Tahun 20 tentang Pajak otel Dalam

&angka eningkatkan Pendapatan $sli Daerah !ota edan#

Dinas pendapatan daerah kota edan memiliki tujuan untuk

meningkatkan peran serta mas"arakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

kota medan dan mewujudkan ibukota "ang modern#

Dinas Pendapatan $sli Daerah !ota edan mengimplementasikan

kebijakan Peraturan Daerah !ota edan nomor 4 tahun tentang pajak hotel

dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada pendapatan asli daerah

kota medan#

Untuk mengimbangi in(ormasi "ang didapat harus berimbang maka

diperlukan in(ormasi tambahan dari anggota biasa, jadi "ang menjadi nara

sumber dalam penelitian ini, "aitu.

+ !epala Dinas Pendapatan !ota edan

2+ 'ekretaris Dinas Pendapatan !ota edan

3+ !epala %idang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan !ota

edan

4+ Pegawai bidang pengolahan data dan in(ormasi

+ Pegawai bidang penagihan dan perhitungan

54


55/70


56/70

56

Dinas !omunikasi dan n(ormatika !ota edan juga berkoordinasi dan

menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti !ejaksaan, DemPom 'atpol PP,

Dinas !ebuda"aan dan Pariwisata dan %agian %idang ukum Bainn"a serta

%P!Pdan mas"arakat guna mendukung pelaksanaan Peraturan >alikota Nomor3

Tahun 20 Tentang Pajak otel Di !ota edan tersebut# $dapun koordinasi dan

kerjasama "ang dilakukan dengan instansi lain seperti 'atpol PP, Polisi, Denpom,

!ejaksaan dan %idang ukum Bainn"a adalah berkaitan dengan pembentukan tim

"ang diberi nama tim penegakan peraturan daerah, "ang didalam membantu Dinas

Pendapatan !ota edan setiap melakukan penagihan bagi "ang melanggar

PeraturanNomor3 Tahun 20 Tentang Pajak otel Di !ota edan, sedangkan

kerjasama "ang dilakukan dengan Dinas !ebuda"aan dan Pariwisata untuk

kepengurusan pemberian iEin usaha "ang akan dilakukan, sedangkan koordinasi

dengan %P!P "ang merupakan ahli audit "ang membantu dalam hal memeriksa

pajak#

n(orman menambahkan bahwa selain komunikasi antara para agen

implementor, komunikasi terhadap target group atau kelompok sasaran juga

sangat penting dilakukan, dalam hal ini "ang menjadi kelompok sasaran atas

peraturan walikota ini adalah mas"arakat !ota edan khususn"a

pengusaha5pemilik dan penanggung jawab tempat hotel# $dan"a komunikasi

kepada mas"arakat ini sangat penting, supa"a mas"arakat mengerti mengenai apa


57/70

57

"ang menjadi hak dan tanggungjawabn"a dalam menjalankan usaha tempat hotel

"ang tertib dan aman# enurut beliau komunikasi "ang dilakukan kepada

mas"arakatkhususn"a pengusaha5pemilik dan penanggung jawab tempat hotel

sudah dilakukan memalui pertemuan pengusaha dengan entri !euangan & di

sebuah otel Faruda edan, melalui web online dan melalui surat pos, UPT

dengan door to door#

'truktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting

dalam implementasi kebijakan# $spek struktur birokrasi ini men)akup dua hal

penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri#

ekanisme implementasi program biasan"a sudah ditetapkan melalui standar

operating pro)edur *'AP+ "ang di)antumkan dalam guideline program5kebijakan#

enurut in(orman dari hasil lapangan Dinas Pendapatan !ota edan 'AP Dinas

Pendapatan !ota edan "ang baru belum dapat di berikan dikarenakan belum di

sahkan oleh >ali !ota edan hingga penulis selesai mengerjakan

penelitian#Prosedur "ang harus diikuti dalam melaksanakan Peraturan Daerah

!ota edan Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel edan tidak ada diatur

se)ara baku melainkan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan "ang sewajarn"a#

'edangkan untuk struktur organisasi, menurut para in(orman rentang kendali

antara sta(( dan pengambil keputusan, sudah baik dilihant dari struktur organisasi

"ang ada sudah mempermudah sta(( untuk men"elesaikan masalah "ang ada, hal


58/70

58

ini dapat dilihat dari setiap sta(( sudah mendapat bidang n"a masing-masing untuk

masalah "ang ter(okus juga# 'ehingga ketika ada permasalahan "ang rumit,

dibutuhkan waktu "ang tidak terlalu lama untuk men"elesaikann"a#

!eberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan meman(aatkan sumber da"a "ang tersedia# 'umber da"a "ang

dibutuhkan dalam mplementasi Peraturan >alikota Nomor 3 tahun 20

Tentang Pajak otel di !ota edan dibedakan menjadi tiga "aitu sumber da"a

manusia, (inansial dan (asilitas#

enurut keterangan in(orman, sumber da"a manusia "ang dimiliki oleh

Dinas Pendapatan !ota edan sudah )ukup siap dan mampu untuk melaksanakan

kebijakan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan (ungsi "ang ada# Bebih lanjut

in(orman menambahkan bahwa pegawai "ang mengarah pada %idang "ang

menangani mplementasi Peraturan >alikota Nomor 3 tahun 20 Trntang Pajak

otel di !ota edan tersebut sudah ada dan baik adan"a karena sudah di lakukan

training dan mereka berkoordinasi dengan bidang lainn"a dalam mendukung

pelaksanaan kebijakan tersebut# %erdasarkan data sekunder "ang ada dapat dilihat

pegawai pada Dinas Pendapatan !ota edan berjumlah 42 orang dan di

dominasi oleh lulusan sarjana diharapkan mampu untuk mengimplementasian

Peraturan Daerah !ota edan Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel di !ota

edan tersebut#


59/70


60/70

60

diberikan wewenang dan tanggungjawab kepada Dinas Pendapatan !ota edan

agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan "ang diharapkan# Dari

hasil wawan)ara di lapangan, peneliti menemukan data mengenai bagaimana

pemahaman para agen pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 20 Tentang Pajak otel# !epala %idang Pendataan dan Penetapan Dinas

Pendapatan !ota edan mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

20 Tentang Pajak otel, merupakan baik adan"a dikarenakan lebih membantu

didalam petugas dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, terutama di dalam

hal teknis pemungutan pajak "ang sesuai dengan peraturan daerah tidak

men"alahi peraturan "ang ada# 1uga hal teknis Pajak hotel, lebih terperin)i dan

meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas "ang sebelumn"a# al ini tidak

lain tentun"a demi men)iptakan pela"anan "ang lebih baik untuk kemajuan

bersama# n(orman juga menuturkan sebenarn"a UU no 2 Tahun 200 berlaku di

ndonesia saat ini, kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah !ota edan

Nomor : Tahun 20 Tentang Pajak hotel dan di persempit menjadi Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel#

Peneliti juga menan"akan tentang latar belakang dari dibentukn"a

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel Di !ota edan

kepada !epala %idang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan !ota edan,

beliau mengatakan latar belakang dari dibentukn"a Peraturan Daerah Nomor 4


61/70

61

Tahun 20 Tentang Pajak otel Di !ota edan ini adalah untuk mempermudah

petugas di dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan "ang lebih mengarah

kepada teknis atau tata )ara bagaimana pemungutan pajak, )ara menghitung

persentase dan memberi tahu kepada wajib pajak sehingga mereka mengetahui

tentang peraturan "ang ada agar menjadi warga "ang tertib dan patuh wajib pajak#

'elain melakukan wawan)ara tentang pemahaman in(orman kun)i

mengenai latar belakang dan tujuan dari dibentukn"a Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 20 Tentang Pajak otel Di !ota edan peneliti juga menan"akan hal

"ang sama kepada pengusaha atau penanggung jawab hotel tentang bagaimana

pemahaman mereka mengenai peraturan tersebut %erdasarkan data kuesioner

"ang diperoleh, dapat dilihat bahwa dari 43 responden, ma"oritas mas"arakat

"ang sudah mengurus iEin usaha hotel ke Dinas Pendapatan !ota edan

men"atakan mengetahui tentang adan"a kebijakan periEinan tersebut# 'ebagian

besar in(orman tersebut men"atakan mengetahui tentang adan"a kebijakan

tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan !ota

edan pada awal mun)uln"a peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung sepeerti

mengadakan pertemuan di otel Faruda edan langsung dengan !ementrian

!euangan &epublik ndonesia dan pengusaha hotel dan sedangan pihak Dinas

Pendapatan !ota edan, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi

Dinas Pendapatan !ota edan#


62/70

62

Dari hasil penelitian tentang pemahaman in(orman akan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 20 Tentang Pajak otel dapat dilihat bahwa sebenarn"a se)ara

garis besar para in(orman sudah )ukup memahami dan mengetah

Documents

Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin