Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI KEPALA DAERAH DAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI DI KOTA TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
Oleh:
DONI WIRATMOKO
NIM: 1113086000056
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
ii
PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI KEPALA DAERAH DAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI DI KOTA TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan MemperolehGelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
oleh:
DONI WIRATMOKO
NIM: 1113086000056
Di Bawah Bimbingan
Dr. Ir. H. Roikhan Mochamad Aziz, MM.
NIDN.2515067001
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
iii
iv
v
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Doni Wiratmoko
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat Asal : Jl. Al Istiqomah Kp. Poncol RT 003 RW 002, Kecamatan
Limo, No 6
Alamat Sekarang : Jl. Al Istiqomah Kp. Poncol RT 003 RW 002, Kecamatan
Limo, No 6
E-mail : [email protected]
Nomor telepon : 085693260520
PENGALAMAN ORGANISASI
2015 Aggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cigudeg, Bogor
2015-2016 Koordinator divisi Seni Budaya HMJ Ekonomi Syariah
2015 Anggota Koperasi Mahasiswa
PENDIDIKAN FORMAL
2013-2018 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
UIN Syarifhidayatullah Jakarta
2009-2012 SMA Negeri 97 Jakarta
2006-2009 SMP Negeri 250 Jakarta
2000-2006 SDN Limo 01
vii
ABSTRACT
South Tangerang city at this time having progress and development after
regional expansion situation. It all does not escaped from the leadership regional
head. This study aimed to analyze influence of the Islamic leadership regional
head and local government performance toward the economic development in
south Tangerang city. the data used in this study are primary data by using
questionnaires distributed to people in south Tangerang city. The method analysis
data used is method Partial Least Square (PLS) with SmartPLS Software 2.0 and
Microsoft Excel 2010.
The results of this study indicate that the variable the Islamic leadership
regional head significantly influence the economic development in the south
Tangerang city, with a significant value 0.000 which is smaller than the
significance used 0.05. Variabel the Islamic leadership regional head also
significantly influence the local government performance in the south Tangerang
city. But variable local government performance is not significanty influence to
the economic development in the south Tangerang city. With t-statistic value
1.063 which is smaller than the t-tabel used is 1.96 and significant value 0.288
which is bigger than the significance used 0.05.
Keyword : Leadership, Islamic Leadership, Performance, Accountability,
Economic Development, PLS
viii
ABSTRAK
Kota Tangerang Selatan saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan
setelah adanya pemekaran daerah. Tentunya itu semua tidak luput dari
kepemimpinan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh kepemimpinan Islami kepala daerah dan kinerja pemerintahan daerah
terhadap pembangunan ekonomi di kota Tangerang Selatan. Data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar
pada masyarakat kota Tangerang Selatan. Metode analisis data yang digunakan
adalah Metode Partial Least Square (PLS) dengan Software SmartPLS 2.0 dan
Microsoft Excel 2010.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan
Islami berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Tangerang
Selatan, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari signifikansi yang
digunakan yaitu 0.05. Variabel kepemimpinan Islami juga berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kota Tangerang Selatan.
Sedangkan variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan dengan
nilai t-statistik 1.063 lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar 1.96 dan nilai
signifikansi sebesar 0.288 lebih besar dari dari signifikansi yang digunakan yaitu
0.05.
Kata kunci : Kepemimpinan, Kepemimpinan Islami, kinerja,
Akuntabilitas, pembangunan ekonomi, PLS
ix
KATA PENGANTAR
Assalaamu‟alaikum Wr. Wb.
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah STW, atas segala rahmat
dan karunia-Nya yang tidak terhingga dengan nikmat sehat sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta Salam penulis
tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Islami Kepala Daerah dan
Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang
Selatan”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana
Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis
dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa
belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta
selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk selalu belajar dari
setiap kejadian yang terjadi. Dengan ridho Allah SWT skripsi ini bisa
terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta bapak Suparmo dan ibunda
tercinta ibu Warinem serta kedua kakak penulis Agus Prianto dan Danar
Dini yang telah memberikan cinta kasih serta dukungan secara penuh
kepada penulis, baik materil maupun non materil. Terimakasih untuk
segala doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis agar bisa
menyeselaikan studi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Dr. Ir. H. Roikhan MA. MM. HAH. SLM sebagai penemu teori H
bahwa petunjuk jalan lurus manusia ke Allah dengan ibadah dan paramater
H=a+h+S+L+M serta dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan
x
waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dan memotivasi penulis
agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Yoghi Citra Pratama, SE., M.Sc selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6. Ibu RR Tini Anggraeni, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
7. Bapak Ali Rama, SE., M.Ec selaku dosen penasehat akademik yang selalu
memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan pendidikan di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan dan mengamalkan ilmu
yang tidak ternilai hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2013.
Terimakasih untuk semua canda tawa dan pengalaman serta perjuangan
kita bersama dalam proses belajar di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang
banyak membantu penulis sehingga skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan
kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
penulis harapkan. Adapun segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini
dapat bermanfaat bagi banyak pihak.
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 26 Desember 2017
Doni Wiratmoko
xi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ....................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ................................. v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................... vi
ABSTRACT ............................................................................................................ vii
ABSTRAK ........................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xv
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi
BAB I ....................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 18
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 18
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 19
BAB II .................................................................................................................... 20
TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................ 20
A. Kepemimpinan ........................................................................................... 20
1. Pengertian Kepemimpinan ................................................................... 20
2. Pengertian Kepemimpinan Islami ........................................................ 23
3. Unsur Kepemimpinan .......................................................................... 29
4. Tipe Kepemimpinan ............................................................................. 31
5. Indikator Kepemimpinan Islami .......................................................... 34
B. Kinerja ........................................................................................................ 36
1. Pengertian Kinerja ................................................................................ 36
xii
2. Teori-teori Kinerja ............................................................................... 40
3. Kinerja Instansi Pemerintah ................................................................. 41
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .............................. 43
5. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah .................................................. 47
C. Pembangunan Ekonomi ............................................................................. 48
1. Konsep Pembangunan Ekonomi .......................................................... 48
2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Growth Economic) ........................... 51
D. Indeks Pembangunan Manusia ................................................................... 55
E. Filosofi Ekonomi Islam .............................................................................. 57
F. Indikator Pembangunan Ekonomi .............................................................. 60
G. Keterkaitan Antar Variabel ........................................................................ 61
H. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 65
I. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 66
J. Hipotesis ..................................................................................................... 67
BAB III .................................................................................................................. 69
METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................. 69
A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 69
B. Metode Penentuan Sampel ......................................................................... 69
C. Metode Pengambilan Data ......................................................................... 71
D. Metode Analisis Data ................................................................................. 73
1. Partial Least Square ............................................................................ 73
1.1. Outer Model ............................................................................ 75
1.2. Inner Model ............................................................................. 76
2. Kriteria Penilaian ................................................................................. 77
3. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis ..................................... 78
E. Model Analisis Persamaan Struktural ........................................................ 79
F. Definisi Operasional................................................................................... 79
BAB IV .................................................................................................................. 81
ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................................... 81
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................... 81
xiii
B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 82
1. Karakteristik Responden ...................................................................... 82
2. Uji Partial Least Square (PLS) ............................................................. 84
2.1. Uji Validitas ................................................................................. 86
2.2. Uji Reliabilitas ............................................................................. 88
2.3. Uji Hipotesis ................................................................................ 90
C. Pembahasan ................................................................................................ 92
BAB V .................................................................................................................... 95
KESIMPULAN ...................................................................................................... 95
A. Kesimpulan ................................................................................................ 95
B. Saran ........................................................................................................... 96
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 97
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................... 104
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Kab/Kota Tahun 2012-2016 ........................................................... 12
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Menurut Kab/Kota
Tahun 2012-2016 ................................................................................................... 14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 65
Tabel 3.1 Skala Likert ............................................................................................ 72
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel ................................................................ 79
Tabel 4.1 Hasil Outer Loading .............................................................................. 86
Tabel 4.2 Hasil Average Variance Extracted (AVE) ............................................. 88
Tabel 4.3 Hasil Cronbachs Alpha ......................................................................... 89
Tabel 4.4 Hasil Composite Reliability ................................................................... 89
Tabel 4.5 Hasil Uji T .............................................................................................. 90
Tabel 4.6 Hasil R-Square Adjusted (R2) ................................................................ 91
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan dan
Kab Tangerang ....................................................................................................... 10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 66
Gambar 3.1 Model Analisis Persamaan Struktural ................................................ 79
Gambar 4.1 Usia Responden .................................................................................. 82
Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden .................................................................. 83
Gambar 4.3 Pendidikan Responden ....................................................................... 84
Gambar 4.4 Output Calculate Alghoritm ............................................................... 85
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian .................................................................. 104
Lampiran 2 : Tabulasi Data Responden .......................................................... 109
Lampiran 3 : Hasil SmartPLS ......................................................................... 116
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era demokrasi seperti sekarang ini, suatu organisasi berjalan dengan
baik apabila pemimpin dan bawahan menjalankan aktivitas organisasi sesuai
dengan aturan yang dibuat bersama antara bawahan yang dipimpin dengan
pemimpin. Serta memiliki tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang
yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu maka
sumber daya manusia menjadi hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan
yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Handoko (2003: 4), sumber daya
manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu organisasi, salah satu
implikasinya adalah bahwa investasi terpenting yang dilakukan oleh suatu
organisasi adalah di bidang sumber daya manusia. Perilaku adil dan accountable
membuat kerja sama antara pemimpin dan bawahan menjadi maksimal.
Akan tetapi masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri
bagi suatu organisasi. Karena keberhasilan organisasi tergantung pada kualitas
sumber daya manusia di dalamnya. Apabila sumber daya manusia di dalam
organisasi melakukan aktivitasnya untuk kepentingan organisasi tersebut, maka
sudah seharusnya sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi
memberikan kinerja terbaik demi kemajuan organisasinya. Maka sesuai dengan
yang dikemukakan Handoko (2003: 223) bahwa sumber daya yang terpenting
dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang-orang yang
memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi
2
Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor
penting. Seperti yang disebutkan Aminah (2010: 241), Pemimpin dapat
berpengaruh besar dalam suatu organisasi, baik itu pengaruh terhadap moral,
kepuasan, ketenangan, dan prestasi kerja. Pemimpin harus bisa membaca dengan
perasaan, melihat dengan hati nurani bagaimana situasi dan kondisi anggota
organisasi, budaya apa yang harus dikembangkan dan perubahan apa yang harus
dilakukan saat itu. Kejelian dan kearifan pemimpin merupakan bagian dari sifat
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal tersebut membuat seorang
pemimpin harus menjadi contoh dan panutan, disamping harus mempunyai peran
aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kebutuhan
anggota organisasi. Juga mengayomi bawahan atau masyarakat sebagai partner
yang harus berdampingan dengan pemimpin. Seringkali kita menjumpai adanya
pemimpin yang menggunakan kekuasaannya secara mutlak dengan
memerintahkan para bawahannya tanpa memperhatikan keadaan yang ada pada
bawahannya. Hal ini jelas akan menimbulkan suatu hubungan yang tidak
harmonis dalam organisasi.
Kepemimpinan merupakan suatu cara untuk mempengaruhi pihak lain.
Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada kemampuannya untuk
mempengaruhi bawahan. Dengan kata lain kepemimpinan dapat diartikan sebagai
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik
langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-
orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia
3
mengikuti kehendak pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang
yang memiliki kemampuan tersebut (Anoraga, 2003: 1).
Menurut Stoner (dalam Handoko, 2003: 294), kepemimpinan didefinisikan
sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan
dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sementara Rivai dan
Arifin (2013: 103) menyebut kepemimpinan adalah potensi yang dimiliki
seseorang, baik didapatkan melalui jenjang struktur formal, jenjang kultural
informal, maupun jenjang fungsional formal dan informal. Aminah (2010: 243)
menilai bahwa kunci dari kepemimpinan adalah sejauh mana seseorang dapat
mencatat dan mengetahui problematika apa yang sedang dihadapi saat itu sebagai
dasar untuk merumuskan pemecahan-pemecahan apa yang sesuai untuk
diterapkan, sehingga ada sinkronisasi dan relevansinya antara permasalahan dan
pemecahan dan akhirnya tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik.
Begitupun organisasi di pemerintahan atau negara, ada pemimpin dan ada
bawahan atau masyarakat yang menjaga kelangsungan hidup organisasi atau
negara. Pemimpinan dengan masyarakat di suatu negara haruslah berjalan
beriringan, karena semua tujuan yang ingin dicapai semata-mata adalah untuk
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemimpin yang baik harus membuka pintu
yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahannya
tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Tetapi menurut
Aminah (2010: 240) hampir satu dekade belakangan ini terjadi perubahan dunia
yang begitu drastis, perintah atasan tidak lagi dijadikan suatu kewajiban yang
harus dijalankan bawahan, baik di tingkat perusahaan, kepemimpinan daerah
4
sampai negara. Demonstrasi banyak dilakukan orang untuk menyampaikan
aspirasinya, walaupun demonstrasi merupakan hak seseorang atau golongan untuk
menyampaikan pendapat di depan umum, tetapi kalau tidak mengikuti aturan
yang berlaku maka akan menimbulkan kerusakan baik moril maupun materil,
sebagai akibat terjadianya tindakan anarkisme. Apakah peristiwa tersebut
disebabkan kesalahan dari pemimpin atau masyarakat itu sendiri. Di sinilah
kegagalan seorang pemimpin akan berdampak secara nyata dalam kehidupan di
masyarakat. Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan
pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.
Dalam perspektif Islam bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan
dimintai pertanggung jawabannya, termasuk kepemimpinan yang merupakan
amanah dari Allah SWT. Dapat dilihat dari banyaknya dalil yang menjelaskan
tentang pertanggung jawaban kepemimpinan. Allah SWT berfirman: “Tiap-tiap
diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Mudatstsir:
38). Dalam surat lain Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya.” (QS.
Al Isra’: 36). Juga secara jelas Nabi Muhammad bersabda mengenai pertanggung
jawaban dari kepemimpinan: “Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin
dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala
negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya
(rakyat). Seorang perempuan/ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga
suaminya dan anak-anaknya; ia bertanggung atas kepemimpinannya. Seorang
pelayan/hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung
5
jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin
dan masing-masing mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya”. (HR.
Bukhori).
Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan
merupakan amanah. Yaitu seorang pemimpin harus menjalankan
kepemimpinannya dengan cara melayani dan mengurusi urusan rakyat yang
berada di bawah kepemimpinannya (Fithrah, 2017: 2). Aktivitas tersebut
merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemimpin (Negara), termasuk upaya
mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata.
Sehingga upaya tersebut merupakan jaminan yang harus diberikan kepada setiap
rakyat tanpa terkecuali.
Dalam perspektif Islam kepemimpinan dikenal dengan istilah “Imamah,
Imaroh, dan Khilafah”. Berbagai istilah tersebut memiliki makna sama yakni,
kepemimpinan (leadership). Adapun orang yang menjalankannya kepemimpinan
juga menggunakan tiga istilah, yaitu Khalifah, Imam, dan Amirul Mukminin.
Ketiga istilah tersebut dinyatakan di dalam hadist-hadist shaheh dan ijma’ sahabat.
Zallum (dalam Fitrah, 2017: 6) berpendapat istilah Khalifah, Imam dan Amirul
Mukminin adalah orang yang mewakili umat (rakyat) dalam menjalankan
pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syara’. Sementara
Fithrah (2017: 8) memahami bahwa kepemimpian Islam adalah kepemimpinan
yang berdasarkan hukum Allah SWT.
Beberapa mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui
cara tidak langsung dilakukan terhadap kebutuhan bersifat individual /barang,
6
sementara kebutuhan jasa atau kebutuhan bersama berupa pendidikan, kesehatan
dan keamanan dijamin secara langsung pemenuhannya oleh Negara dengan cara
menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas kebutuhan tersebut, seperti sarana
pendidikan (sekolah), sarana kesehatan (rumah sakit) dan jaminan keamanan.
Semua itu dilakukan dan diberikan oleh Negara kepada masyarakat sebagai upaya
mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur serta merata.
Dengan demikian bahwa berbagai mekanisme yang ditetapkan secara
komprehensif di dalam Islam merupakan bagian dari upaya memerangi segala
bentuk kemiskinan yang terjadi. Ini semua implikasi dari pelaksanaan
kepemimpinan yang Islami secara benar.
Pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Illahi. Karena
kepemimpinan bertujuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah
diturunkan oleh Allah SWT. Merurut Djunaedi (2005: 55) persoalan
kepemimpinan (leadership) pada dekade terakhir menjadi persoalan yang
signifikan dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level
apapun. Suksesnya kepemimpinan dalam Islam yang paling sederhana yaitu
diukur dari sejauh mana implementasi amanah yang melekat pada sebuah
kekuasaan dapat dijalankan secara profesional.
Dengan realitas hampir semua pemimpin daerah di Indonesia adalah
beragama Islam. Pada penelitian ini di latar belakangi oleh hal tersebut.
Berdasarkan uraian di atas secara ideologis, kepemimpinan yang diamanahkan
harus berlandaskan kepada Islam. Tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan
harus barasal dari akidah Islam. Artinya prinsip-prinsip di dalam Islam yang lahir
7
dari akidah Islam harus mewarnai berbagai kebijakan yang dilakukan pemimpin
di daerah di seluruh Indonesia.
Tuntutan tersebut dapat diterapkan dengan pendekatan pembangunan
otonomi daerah yang bersifat desentralistik. Sikap yang dimiliki pemimpin
muslim di berbagai daerah di Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan yang
sesuai dengan Islam, mendekatkan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat
yang sejahtera, adil, makmur dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan
nasional yang telah dicanangkan.
Pembangunan merupakan bahasan yang menarik dan semakin berkembang.
Banyak dimensi yang mengungkapkan pembangunan secara utuh. Menurut Akbar
(2016), kajian mengenai pembangunan memiliki dua dimensi yang berbeda.
Yakni diantara studi pembangunan dan ekonomi pembangunan. Akan tetapi
keduanya memberikan tumpuan kepada kesejahteraan (well-being) sebagai
orientasi dari pembangunan. Kesejahteraan sulit untuk didefinisikan, tetapi lebih
sulit lagi untuk diukur. Secara umum, langkah-langkah kesejahteraan dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yakni ukuran objektif dan subjektif.
Langkah-langkah objektif yaitu, dimana kesejahteraan diukur melalui fakta-fakta
yang dapat diamati seperti statistik ekonomi, sosial dan lingkungan. Di sisi lain,
subjektif kesejahteraan diukur dengan menangkap perasaan orang atau
pengalaman nyata secara langsung (McGillivray dan Clarke, 2006; van Hoorn,
2007 dalam Akbar, 2016).
Islam identik dengan kesejahteraan, karena tujuan utama Syariat Islam
adalah membentuk manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam
8
artian mencapai falah. Kesejahteraan menurut Islam tidak saja sebatas
menyangkut kehidupan lahir, melainkan juga aspek batin. Kesejahteraan sejalan
dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan
Nabi Muhammad Saw, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. Al-Anbiya: 107)
yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi seluruh alam”. (Muhibbuddin dalam Akbar, 2016).
Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar
sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga
merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5
(lima) hal, yaitu keimanan (ad-dien), akal (al-‘ilm), kehidupan (an-nafs), harta
(al-maal) dan kelangsungan keturunan (an-nasb) yang kelimanya merupakan
sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan mencapai
tingkat kesejahteraan. Ada 5 (Lima) Masalah dasar sebagai bagian dari maqashid
al syari’ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu
kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia
dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi
dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna
untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.
Terdapat banyak penelitian yang meneliti hubungan pelaksanaan otonomi
daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satunya penelitian
yang dilakukan Hariadi (2010), membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah
di Jawa Tengah mempunyai dampak positif terhaadap kesejahteraan masyarakat
9
dengan penanda Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berarti kebijakan otonomi
daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan pada awal pelaksanaanya.
Suryaningsih (2015) membuktikan pula bahwa kinerja keuangan daerah memiliki
hubungan yang signifikan terrhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Dan
banyak lagi penelitian lainnya yang membuktikan bahwa otonomi daerah terhadap
kesejahteraan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Munculnya undang – undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan
dengan harapan melalui otonomi daerah ini dapat menghilangkan ketergantungan
praktik sentralistik yang di satu sisi dianggap tidak menguntungkan pemerintah
daerah dan penduduk lokal. Melalui otonomi daerah, diharapkan pembangunan
ekonomi suatu daerah dapat lebih ditingkatkan. Namun secara umum
pembangunan ekonomi masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata
belum tercapai.
Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999 itu telah banyak
memberikan kemajuan terhadap pembangunan di daerah. Sejak dijalankannya
otonomi daerah salah satu daerah yang merasakan manfaatnya adalah kota
Tangerang Selatan. Dalam sejarahnya salah satu pertimbangan selain keinginan
besar masyarakat yang tinggal di Ciputat Timur menginginkan lepas dari
Kabupaten Tangerang, adalah karena aspek pelayanan publik dan potensi
ekonomi di kecamatan-kecamatan tersebut sangat besar. Akhirnya tanggal 29
10
Septemper 2008 keluar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui Sidang Paripurna DPR-RI.
Wilayah yang mempunyai luas 147.19 km2 dan terdiri dari tujuh kecamatan
( Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan
Ciputat Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan
Setu ).
Pasca pemekaran wilayah, kabupaten Tangerang mengalami penurunan
dalam perolehan PAD, sedangkan Kota Tangerang Selatan mengalami
peningkatan PAD yang cukup signifikan. Secara umum pertumbuhan nilai PAD
Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang ditunjukkan oleh Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang
Selatan dan Kabupaten Tangerang (Milyar)
Sumber: Jurnal perencanaan wilayah (2012)
Berdasarkan data mengenai nilai PAD, maka dapat disimpulkan bahwa
pasca pemekaran wilayah, potensi yang terdapat di Kota Tangerang Selatan dapat
dikelola dengan lebih efektif dan menghasilkan PAD yang lebih optimal. Pada
tahun 2011, peningkatan PAD Kota Tangerang Selatan kembali meningkat sangat
11
pesat, kecenderungan peningkatan PAD Kota tangerang Selatan menunjukkan
bahwa pada tahun-tahun setelah berdiri sebagai daerah otonom, Kota Tangerang
Selatan dalam upaya penyesuaian dan terus berkembang seiring berjalannya
pemerintahannya yang otonom.
Dengan berdirinya kota Tangerang Selatan sebagai wilayah pemekaran
menyebabkan pemerintahah daerah bisa membuat kebijakan – kebijakan yang
tepat atau sesuai di daerahnya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan
mengembangkan lebih jauh potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.
Pertumbuhan ekonomi erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi itu sendiri terkait dengan peningkatan produksi barang dan
jasa, yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat
nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah baik
dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Sedangkan pembangunan ekonomi menurut Sumitro (dalam Sanusi, 2004)
mengandung arti yang luas dan mencakup perubahan pada susunan ekonomi
masyarakat secara menyeluruh. Lebih lanjut Sumitro menjelaskan bahwa
pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam
jangka panjang yang disertai oleh perbaikan kelembagaan.
Dengan demikian pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah proses yang dilakukan secara terus menerus sebagai upaya
meningkatkan PDRB, menekan angka kemiskinan dan indeks pembangunan
12
manusia. Juga Pertumbuhan ekonomi di lihat dari PDRB merupakan salah satu
indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan.
Dapat dilihat saat ini di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan
mengalami kemajuan dan perkembangan pembangunan khususnya di bidang
infrastruktur jalan dan bangunan, kebersihan, pendidikan dan kesehatan. Arus
investasi dan aktifitas perekonomian yang digerakkan sektor swasta terus
meningkat hingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator keberhasilan pembangunan
serta Income per capita masyarakat (Bappeda Tangerang Selatan, 2016). Berikut
ini adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 yang
dijelaskan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 –
2016 (persen).
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016
Kab. Pandeglang 5,81 4,92 5,23 5,96 5,49
Kab. Lebak 5,11 6,27 6,67 5,80 5,70
Kab. Tangerang 6,17 6,89 6,12 5,36 5,32
Kab. Serang 5,42 6,33 6,73 5,02 5
Kota Tangerang 7,07 6,73 6,17 5,36 5,32
Kota Cilegon 7,70 6,81 5,32 4,78 5,05
Kota Serang 7,42 7,42 7,73 6,29 6,22
13
Kota Tangerang Selatan 8,66 8,86 8,99 7,25 6,98
Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)
Pada Tabel 1.2 dapat dilihat Kabupaten/Kota yang memiliki laju
pertumbuhan PDRB tertinggi di Provinsi Banten adalah Kota Tangerang Selatan
pertumbuhannya, yaitu 8,66 persen pada tahun 2012, 8,86 persen pada tahun 2013,
8,99 persen pada tahun 2014, 7,20 persen pada tahun 2015 dan 6,98 persen pada
tahun 2016. Sedangkan Kabupaten Tangerang yang dahulu menjadi satu bagian
dengan Kota Tangerang Selatan hanya memilki laju pertumbuhan sebesar 6,17
persen pada tahun 2012, 6,89 persen pada tahun 2013, 6,12 persen pada tahun
2014, 5,36 persen pada 2015 dan 5,32 persen pada 2016.
Dari data peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Tangerang
Selatan di atas, pasti ada peran kepemimpin kepala daerah dan kinerja pemerintah
daerah sehingga membuat Kota Tangerang Selatan menjadi kota dengan LPE
tertinggi di Provinsi Banten, bahkan lebih tinggi dari LPE nasional. Menurut
Bernardin (dalam Sudarmanto, 2009) kinerja merupakan catatan hasil yang
diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas
selama periode waktu tertentu. Sehingga kinerja merupakan suatu hasil yang
dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang
bersangkutan. Oleh karena itu, kinerja bukan hanya menyangkut karakteristik
pribadi yang ditujukan oleh seseorang, melainkan hasil kerja yang telah dan akan
dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi kepemimpinan Islam dan kinerja yang
diemban oleh pemimpin muslim di daerah Indonesia khususnya kota Tangerang
14
Selatan, secara umum belum tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
masyarakat yang adil, makmur serta merata.
Dari program pembangunan di kota Tangerang Selatan, yang dilihat dari
perkembangan angka indeks pembangunan manusia (IPM) berjalan cukup baik.
Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan
perkembangan indeks pembangunan manusia di kota Tangerang Selatan.
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten menurut
Kab/Kota Tahun 2012-2016
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016
Kab. Pandeglang 60,48 61,35 62,06 62,72 63,40
Kab. Lebak 60,22 61,13 61,64 62,03 62,78
Kab. Tangerang 68,83 69,28 69,57 70,05 70,44
Kab. Serang 62,97 63,57 63,97 64,61 65,12
Kota Tangerang 74,57 75,04 75,87 76,08 76,81
Kota Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04
Kota Serang 69,43 69,69 70,26 70,51 71,09
Kota Tangerang Selatan 77,68 78,65 79,17 79,38 80,11
Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)
Dari Tabel di atas dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan di kota
Tangerang Selatan berjalan sangat baik dibandingkan Kab/Kota di Provinsi
Banten lainnya. Dari rentang tahun 2012 hingga tahun 2016 IPM Kota Tangerang
Selatan tertinggi se-Provinsi Banten. Pada tahun 2016 IPM Kota Tangerang
Selatan sudah menyentuh angka 80,11 dan cukup jauh selisihnya dengan
15
Kab/Kota lain. Dan disusul oleh Kab. Tangerang yang dulu pernah satu bagian
dari Kota Tangerang Selatan dengan IPM 76,81.
Tetapi di sisi lain ada berbagai kendala yang ditemukan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan melalui otonomi daerah itu sendiri. Seperti
penggunaan dana, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari
proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, akuntabilitas
dalam pertanggung jawaban publik, perlunya efektifitas dan efisiensi dalam
melakukan sebuah pekerjaan menjadi pertimbangan lain dalam menghadapi
dinamika perekonomian (Fitrah, 2017: 11). Juga hambatan ekonomi terkait
dengan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) serta birokrasi, perlu ditangani secara
serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang sehat.
Hal tersebut biasa disebut “Good Governance”. Menurut Mardiasmo
(2006: 17) good governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi
kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Good
governance dapat terwujud apabila diperlukan adanya akuntabilitas di organisasi
sektor publik dan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kerja sama
yang baik antar bagian dalam pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian untuk
tindak lanjutnya ada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
16
Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara periodik (LAN, 2003: 3).
Dari realitas yang diamati dan kota Tangerang Selatan merupakan kota
dengan penduduk mayoritas muslim. Dari 1.593.812 jiwa penduduk kota
Tangerang Selatan pada tahun 2016, 89 persen beragama Islam dan dipimpin oleh
Walikota yang beragama Islam. Seharusnya kepemimpinan Islam yang diemban
oleh pemimpin muslim di kota Tangerang Selatan dalam membuat dan
menjalankan kebijakan di daerah kepemimpinannya itu menggunakan faktor
agama (Islam) yang diyakini pemimpin. Sehingga kehidupan yang identik dengan
Islam yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur serta merata dapat tercapai.
Terutama dalam masalah pembangunan ekonomi masyarakat.
Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga akar kata yaitu
“sin” yang berarti “alam”, “lam) yang berarti Allah, dan “mim” berarti ibadah,
kemudian bila digabungkan menjadi “sinlammim” bermakna “alam dicipta Allah
untuk ibadah” (Aziz, 2009). Didasari oleh QS Adz-Dzariat [51]: 56, artinya: Dan
tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.
17
Sedangkan berdasarkan kata jadian “salama” bermakna “keselamatan,
kedamaian”. Sehingga jika digabungkan maka kata “Ekonomi Islam” secara
harfiah berarti “aturan rumah tangga untuk keselamatan”. Di dalam filosofinya
Ekonomi Islam terkandung tiga hal yaitu Ontologi Ekonomi Islam, Epistomologi
Islam dan Aksologi Islam (Aziz, 2009). Islam dalam Ekonomi Islam merupakan
konsep besar sebagai suaut sistem yang menyeluruh. Kemudian Islam yang
menyeluruh inilah yang menjadi epistomologi dari keilmuan Ekonomi Islam yang
sedang berkembang yaitu kaffah. Ekonomi Islam uang kaffah muncul sebagai
konsep dasar ekonomi dengan batasan Islam sebagai sauatu sistem (Azis, 2009).
Didasari oleh Al-Baqarah [2]: (208), artinya: Wahai orang-orang beriman
masuklah ke dalam Islam secara kaffah.
Tercapainya tujuan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor
pemimpin dan kepemimpinannya yang ada. Karena faktor kepemimpianan
menjadi sorotan dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan
demikian, tercapai tidaknya pembangunan ekonomi yang dicanangkan sangat
ditentukan oleh upaya pemimpin pada suatu daerah. Dari data pembangunan
ekonomi secara umum di atas, dapat dilihat kota Tangerang Selatan mengalami
pembangunan yang cukup baik. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh
kepemimpinan Islami yang memimpin daerah tersebut. Hal tersebutlah yang akan
diteliti pada panelitian ini. Oleh sebab itu, dari latar belakang di atas maka penulis
melakukan penelitian yang berjudul “ PENGARUH KEPEMIMPINAN
ISLAMI KEPALA DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
18
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA TANGERANG
SELATAN ”
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah
faktor-faktor dari kepemimpinan Islami dan kinerja pemerintah yang
mempengaruhi pembangunan ekonomi di kota Tangerang Selatan. Sehingga dapat
dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Islami kepala daerah terhadap
pembangunan ekonomi di kota Tangerang Selatan
2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan Islami kepala daerah terhadap
kinerja pemerintah daerah
3. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap pembangunan
ekonomi di kota Tangerang Selatan
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
kepemimpinan Islami kepala daerah terhadap pembangunan ekonomi di
kota Tangerang Selatan
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
kepemimpinan Islami kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
kinerja pemerintahan daerah terhadap pembangunan ekonomi di kota
Tangerang Selatan
19
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan, rujukan
serta acuan dalam bidang ilmu ekonomi syariah. Khususnya yang
berkaitan dengan pembangunan ekonomi di kota Tangerang Selatan
terutama dalam hal kepemimpinan Islami pemerintah daerah dan kinerja
pemerintahan.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah sehubungan dengan kebijakan
pemerintah dalam hal kepemimpinan Islami, kinerja pemerintahan dan
pembangunan ekonomi di kota Tangerang Selatan.
3. Menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya dalam penelitian
tugas akhir, jika melakukan penelitian dengan topik yang sama.
20
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kepemimpinan
1. Pengertian Kepemimpinan
Secara etimologi, istilah kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “pimpin”. Dengan mendapat awalan me
menjadi “memimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan
membimbing. Perkataan memimpin bermakna sebagai kegiatan, sedangkan yang
melaksanakannya disebut pemimpin. Jadi kata pemimpin itu sendiri mempunyai
makna: “orang yang memimpin”. Bertolak dari kata pemimpin berkembang pula
kata kepemimpinan yang menunjukkan semua perihal dalam memimpin, termasuk
juga kegiatannya. Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin (Depdikbud,
1994: 967).
Dari sisi lain secara empiris terlihat bahwa kepemimpinan merupakan
proses mempengaruhi orang lain untuk berbuat, guna mewujudkan tujuan-tujuan
yang telah ditentukan (Nawawi, 1993: 11). Rangkaian kegiatan itu berwujud
kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan dan pikiran orang lain,
agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan pemimpin dan terarah pada
tujuan yang telah disepakati bersama.
Dari segi bahasa, kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris dan dikenal
dengan kata leadership yang berasal dari kata “leader”. Kata ini muncul sekitar
tahun 1300-an. Sedangkan kata leadership muncul kemudian sekitar tahun 1700-
an. Hingga tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori
21
sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau
intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Artinya,
kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan (Rivai, 2013: 8).
Pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan dalam melakukan aktivitas tertentu
yang diberikan kepada mereka, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada
bukunya yang berjudul Kepemimpinan : Dasar-dasar dan pengembangannya,
Bernadine R Wirjana dan Susilo Supardo (2006: 1), mendefinisikan
kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang
mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau sasaran dan
mengarahkan organisasi dengan cara yang pembuatannya lebih kohensif dan lebih
masuk akal. Menurut Stoner (dalam Handoko, 2003: 294), kepemimpinan adalah
sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian penuh pada kegiatan-kegiatan
dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Pengertian
kepemimpinan yang tidak jauh berbeda dikemukakan Nimran (2004: 64),
kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain, agar berperilaku
seperti yang akan dikehendaki.
Kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya
ada seseorang yang mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Soehardi Sigit
(2001: 177) dalam bukunya Teori Kepemimpinan dalam Manajemen, mengatakan
bahwa kepemimpinan adalah hubungan antara orang dan pemimpin di mana di
dalamnya saling mempengaruhi agar mau bekerjasama berbagi tugas untuk
mencapai keinginan sang pemimpin.
22
Griffin (2000: 121) membahas lebih lanjut mengenai kepemimpinan.
Pengertian kepemimpinan dibagi menjadi dua konsep, yaitu kepemimpinan
sebagai sebuah proses dan kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Kepemimpinan
sebagai sebuah proses adalah kepemimpinan difokuskan kepada apa yang
dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin
menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para
pegawai, bawahan atau yang dipimpinnya. Dan memotivasi mereka untuk
mencapai tujuan tersebut serta membantu menciptakan suatu budaya produktif
dalam organisasi.
Sedangakan pengertian kepemimpinan sebagai sebuah atribut adalah
kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena
itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga
orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak
memimpin mereka.
Dengan demikian menurut Rivai dan Arifin (2009: 106), seorang
pemimpin adalah seorang yang unik dan tidak diwariskan secara otomatis, akan
tetapi untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik tertentu
yang timbul pada situasi-situasi yang berbeda. Jadi jelaslah bahwa pemimpin dan
kepemimpinan merupakan dua hal yang saling berkaitan, serta memiliki hubungan
satu sama lain.
Selanjutnya, menurut Mulyono dan Kurniawan (2013: 69), kepemimpinan
adalah sebuah ikatan emosi antara pengikut dengan pemimpin dan dengan
23
tujuannya. Menurutnya pada tingkat emosional, pemimpin menciptakan pengikut,
sebab mereka menghasilkan dan memunculkan: (1) kepercayaan kepada orang
yang tertakuti; (2) kepastian kepada orang yang ragu-ragu; (3) tindakan di mana
terdapat keraguan; (4) kekuatan di mana terdapat kelemahan; (5) keahlian di mana
terdapat kebodohan; (6) keberanian di mana terdapat kepengecutan; (7) optimisme
di mana terdapat sinisme; dan (8) keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik.
Jadi kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara
pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan bawahan untuk melakukan
sesuatu aktivitas agar mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pengertian Kepemimpinan Islami
Sementara itu kepemimpinan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan
konsep kepemimpiann pada umumnya. Adapun yang membedakan antara
kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan pada umumnya dilihat dari prinsip
dasar dan tujuan kepemimpinan itu sendiri, yang dapat dilihat dari pelaksananya.
Di dalam Islam, kepemimpinan merupakan sunnatullah (Fitrah, 2017: 50). Hal
demikian berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: Artinya: “Ketahuilah
bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab
atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan ia
bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyat). Seorang perempuan/ibu
adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya; ia
bertanggung atas kepemimpinannya. Seorang pelayan/hamba sahaya adalah
pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya.
24
Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing
mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhori).
Dalam hadist di atas dipahami bahwa kepemimpinan merupakan fitrah
manusia, di mana dalam kondisi tertentu ia sebagai pemimpin atau memimpin,
setidaknya ia sebagai pemimpin diri sendiri. Kepemimpinan juga sebagai sebuah
amanah yang harus dijalankan sesuai keinginan yang memberikan amanah
tersebut. Sehingga sebesar apapun kepemimpinan akan dimintai pertanggung
jawabannya oleh Allah SWT.
Menurut Hakim (2011: 80), filsafat Islam dari kehidupan kepemimpinan
dianggap sebagai kepercayaan dan tanggung jawab yang tidak hanya bertanggung
jawab untuk anggota di bawah kepemimpinannya, tetapi juga bertanggung jawab
di hadapan Allah SWT sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran (QS. Al-
Mu’minun: 8-11). Oleh karena itu cakupan kepemimpinan di dalam Islam yaitu
kepemimpinan atas diri sendiri, kepemimpinan dalam sebuah komunitas dan
kepemimpinan atas ide atau ideologis.
Aminah (2010: 240), dalam tulisannya yang berjudul “kepemimpinan
Islam dan konvensional (sebagai studi perbandingan)” dituliskan bahwa
kepemimpinan Islam merupakan kepemimpinan yang berdasarkan al-Quran dan
al-Hadist, bukan dibuat bersama antara pemimpin dengan umat (bawahan). Secara
garis besar kepemimpinan di dalam Islam harus menyayangi umat (rakyat), dan
berdiri di baris depan dalam segala permasalahan. Sedangkan umat (rakyat) harus
tunduk dan patuh kepada pemimpin sebagaimana digambarkan dalam pelaksanaan
ibadah shalat. Seorang imam (pemimpin) harus berada di depan dan umat
25
(ma’mum) mengikuti di belakang. Jika imam salah maka, ma’mum berhak
menegur dan mengingatkan imam sesuai dengan tata cara aatu aturan dalam shalat.
Implementasi dalam organisasi, kelompok bahkan negara, apabila pemimpin
keliru atau tidak menjalankan roda kepemimpinan, maka pemimpin harus
menerima/siap ditegur oleh umat dengan cara yang sudah diatur dan bukan
dengan cara anarkis.
Pendapat Aminah di atas juga dapat dipahami bahwa kepemimpinan di
dalam Islam merupakan implementasi hukum Islam (syariat) yang telah
diturunkan oleh Allah SWT dan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian
secara prinsip kepemimpinan di dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari
pelaksanaan syariah (al-Quran dan al-Hadist), dan syariah dapat dilaksanakan
dengan adanya kepemimpinan yang melaksanakannya. Ibnu Taimiyyah
mengatakan bahwa: “agama Islam (syariah) tidak akan bisa tegak dan abadi
tanpa ditunjang oleh kekuasaan (kepemimpinan), dan kekuasaan tidak bisa
langgeng tanpa ditunjang dengan agama (syariah)”. Oleh karena itu, di dalam
Islam antara agama (syariah) dengan kekuasaan (kepemimpinan) merupakan dua
hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
Hujjatul Islam al-Ghazali (dalam Fitrah, 2017: 52) mengatakan: “Agama adalah
landasan bagi kehidupan manusia dan kekuatan politik (negara) adalah
penjaganya. Keduanya memiliki hubungan erat: politik tanpa agama bisa hancur,
sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.
Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama”.
26
Jadi sebagai upaya dalam mengamalkan agama (syariah) secara kaffah
(menyeluruh) konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam sangat penting. Allah
SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam
secara total dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya
syetan adalah musuh yang nyata bagimu”(QS. Al-Baqarah: 208). Karena itu
kepemimpinan seorang pemimpin adalah rujukan bagaimana umat atau
masyarakat itu berkehidupan atau menjalankan aktivitas baik jasmani maupun
rohani.
Oleh karena itu, kategori kepemimpinan Islam lebih tepat jika didasarkan
kepada sistem dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin (zainuddin, 2002: 51).
Karena yang diimplementasikan adalah sistem dan cara kepemimpinan Islam,
maka sistem dan cara tersebut harus berdasarkan Islam.
Di samping itu, kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah
“Imamah, Imaroh, dan Khilafah”. Berbagai istilah terebut memiliki makna sama,
yaitu kepemimpinan (leadership). Menurut Shihab dalam tafsirnya al-Misbah
(dalam Fitrah, 2017: 54) di dalam Al-Quran masalah kepemimpinan dan
khalifatullah terdapat tiga kata yang menjadi rujukan makna pemimpin, yaitu
khalifah, imam dan ulil amri. Dari analisis ini menghasilkan tiga konsepsi
kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sebagai khalifah, adalah yang berada di
belakang, fungsinya memberikan dorongan, fasilitas, semangat dan sebagainya.
Pemimpin sebagai imam, yaitu yang berada di depan, fungsinya sebagai teladan
atau imam. Kepemimpinan sebagai amir, yang bersedia untuk memerintah dan
diperintah. Oleh karena itu, seorang pemimpin selalu dekat dengan rakyatnya,
27
selalu berada di tengah-tengah mereka, karena seorang pemimpin dalam
memerintah tidaklah efektif jika berada di kejauhan dari rakyatnya, dan begitu
juga rakyat tidak mungkin bisa memberikan permintaan, masukan dan perintah
kepada pemimpinnya jika pimpinannya tidak berada di depannya. Kedudukan
khalifah yang melekat otomatis kepada manusia membuat semua manusia
mendapat predikat yang sama sebagai khalifah. Namun hanya kualifikasinya saja
yang berbeda. Kedudukan ini pula yang menjadi modal awal (potensi) dalam
membangun kepemimpinan di dalam Islam.
Secara istilah khalifah, Imam dan Amirul Mukminin adalah orang yang
mewakili umat (rakyat) dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan
penerapan huku-hukum syara’. Karena Islam telah menjadikan pemerintah dan
kekuasaan tersebut menjadi milik umat. Dalam hal ini, uamt mewakilkan kepada
seseorang unutk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan, Allah
SWT juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara’ secara
keseluruhan (Zallum dalam Fitrah, 2017: 55). Pengertian di atas diperkuat dengan
mengemukakan pendapat Ath-Thabari dalam tafsirnya mengemukakan bahwa
kata “imam” mempunyai makna yang sama dengan khalifah. Hanya saja kata
imam digunakan untuk keteladanan. Karena ia diperoleh dari kata yang
mengandung arti depan, berbeda dengan khalifah, yang terambil dari kata
belakang. Beekun dan Badawi, dalam tulisannya yang berjudul “The Leadership
Process in Islamic” menuliskan bahwa kepemimpinan Islam merupakan
kepemimpinan yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan
28
teladan. Karena peran pemimpin sudah digambarkan Nabi SAW semenjak masih
kecil, dari aktivitasnya sebagai “gembala” domba.
Pemahaman kepemimpianan dalam perspektif Islam menurut Nawawi
(1993: 55) adalah kemampuan larangan dari Allah SAW apakah itu dilakukan
bersama-sama dengan orang lain atau sendirian. Ini berarti kepemimpinan adalah
kemampuan untuk mewujudkan semua utusannya (Hakim, 2011: 80). Konsep
kepemimpinan Islam yang telah diuraikan di atas, tidak jauh berbeda dengan
pemahaman kepemimpinan Islam ditulis oleh Rahim (2014: 55) adalah
kemampuan untuk mewujudkan semua perintah Allah yang disampaikan kepada
Nabi-Nya. Pengertian ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah SWT
surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini merupakan argumen tentang perlunya umat
Islam memilih dan menunjuk pemimpin tertinggi sebagai tokoh pemersatu di
antara semua umat Islam yang dapat memimpin orang-orang untuk melaksanakan
hukum-hukum Allah di dunia ini. Para ulama Muslim telah disebutkan
karakteristik yang harus berproses oleh para pemimpin terkemuka, antara lain:
adil dan berpengatahuan yang memungkinkan dia untuk bertindak sebagai hakim
dan mujtahid, tidak memiliki cacat fisik serta cukup berpengalaman dan tidak ada
pilih kasih dalam melaksanakan hukum Allah SWT (Rahim, 2014: 55). Dengan
demikian, kepemimpinan di dalam Islam merupakan proses atau upaya
menggerakkan orang lain dalam rangka melaksanakan syariat yang telah
diturunkan oleh Allah SWT secara keseluruhan (kaffah) di muka bumi
sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi
setelahnya (Khulafaur Rasyidin). Oleh karena itu, kepemimpinan Islam bukan
29
sekedar proses atau upaya yang bebas nilai (value free), akan tetapi
kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu bentuk aktivitas yang akan
dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT (Fitrah, 2017: 57). Karena dalam
kepemimpinan di dalam Islam merupakan amanah dari yang memberikan amanah
(Allah SWT).
3. Unsur Kepemimpinan
Setelah membahas pengertian kepemimpinan dan teori yang mendasarinya,
secara umum terdapat empat unsur dalam kepemimpinan, yaitu: (adanya
pemimpin), (2) adanya pengikut, (3) adanya sifat perilaku tertentu dan (4) adanya
situasi dan kondisi tertentu. beberapa unsur tersebut tidak jauh berbeda dengan
empat unsur kepemimpinan yang dirumuskan oleh Nawawi (1993: 15). Yaitu:
1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin
2. Adanya orang lain yang dipimpin
3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain, yang dilakukan dengan
mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah lakunya
4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara
sistematis maupun bersifat sukarela
Berdasarkan empat unsur kepemimpinan di atas dapat dikatakan sebuah
kepemimpinan, ketika keempat unsur tersebut ada, dan bukan sebuah
kepemimpinan jika keempat unsur di atas tidak ada.
Menurut Nimran (2004: 64) terdapat tiga unsur kepemimpinan, yaitu (1)
melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat
pemimpin dan anggotanya berinteraksi, (2) di dalam kepemimpinan terjadi
30
pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin, dan (3)
adanya tujuan bersama yang harus dicapai.
Secara umum unsur-unsur kepemimpiann dalam Islam tidak jauh berbeda
dengan unsur kepemimpinan secara umumnya. Berpedoman kepada hadits Rasul
SAW terdapat tiga unsur kepemimpinan di dalam Islam yaitu (1) tanggung jawab
(mas’uliyah), (2) kewenangan (shalahiyah) dan (3) hak pengambilan keputusan
(taqrir) yang diamanatkan kepada seorang pemimpin (Fitrah, 2017: 59). Ketiga
unsur kepemimpinan demikian sebagaimana tersirat di dalam hadits Nabi
Muhammad SAW: Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin
dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala
negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya
(rakyat). Seorang perempuan/ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga
suaminya dan anak-anaknya; ia bertanggung atas kepemimpinannya. Seorang
pelayan/hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung
jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin
dan masing-masing mempertanggung jawabkan atas kepemimpinannya”. (HR.
Bukhori).
Beberapa unsur kepemimpinan di dalam Islam sebagaimana dijelaskan di
atas dipahami bahwa ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, di
mana besarnya tanggung jawab (mas’uliyah) dipengaruhi besarnya wewenang
yang dimiliki (shalahiyah), dan lingkup kepemimpinan yang diemban
mempengaruhi keputusan (taqriri) yang dibuat oleh pemimpin dalam suatu
31
kepemimpinan. Hal inilah yang digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan di
atas
Dari uraian di atas sebagai contoh, pemimpin negara hanya bertanggung
jawab terhadap negara yang dipimpin, dan kewenangan hanya di lingkup negara
yang dipimpin. Sehingga berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Artinya,
hanya berlaku bagi negara yang dipimpin, dan begitu juga bentuk kepemimpinan
yang lain. Unsur-unsur kepemimpinan Islam sebagaimana dijelaskan di dalam
hadits di atas, tergambarlah bahwa kepemimpinan menempati posisi penting di
dalam Islam. Menurut Rivai (2013: 1) empat alasan kepemimpinan dibutuhkan
manusia, yaitu: (1) karena banyak orang memerlukan figur pemimpin, (2) dalam
beberapa situasi seseorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (3)
sebagai tempat pengambilan risiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, (4)
sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.
Dari empat alasan kepemimpinan di atas merupakan unsur-unsur yang
terdapat dalam kepemimpinan dan secara umum tidak jauh berbeda dengan unsur-
unsur kepemimpinan di dalam Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
4. Tipe Kepemimpinan
Siagian (2003: 27) menyatakan bahwa terdapat lima tipe kepemimpinan
yang mempunyai ciri masing-masing, yaitu:
1. Tipe Otokratik
Kepemimpinan otokratik adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri
yang pada umumnya negatif, mempunyai sifat egois yang besar sehingga akan
memutarbalikan kenyataan dan kebenaran sehingga sesuatu yang subyektif akan
32
diinterpretasikan sebagai kenyataan dan atau sebaliknya. Tipe kepemimpinan ini
segalanya akan diputuskan sendiri, serta punya anggapan bahwa bawahanya tidak
mampu memutuskan sesuatu.
2. Tipe Paternalistik
Kepemimpinan paternalistik adalah seorang pemimpin yang mempunyai
ciri menggabungkan antara ciri negatif dan positif, ciri-cirinya adalah:
a. Bersikap selalu melindungi.
b. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil
keputusan sendiri.
c. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif dan
mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
d. Sering menonjolkan sikap paling mengetahui.
e. Melakukan pengawasan yang ketat.
3. Tipe Kharismatik
Tipe kepemimpinan kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik dan
wibawa yang luar biasauntuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu
bersedia untuk mengikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab
kesediaan itu. Menurut Max Webber, pemimpin yang kharismatik biasanya
dipandang sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kualitas supernatural
dan mempunyai daya yang istimewa. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang
biasa karena kemampuan ini bersumber dari Illahi, dan berdasarkan hal ini
seseorang kemudian dianggap sebagai seorang pemimpin. Pemimpin kharismatik
mempunyai banyak cara untuk memperoleh simpati dari karyawannya yaitu
33
dengan menggunakan pernyataan visi untuk menanamkan tujuan dan sasaran
kepada karyawannya, kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja yang
tinggi dan meyakini dengan meningkatkan ras percaya diri bahwa bawahan bisa
mencapainya, kemudian pemimpin memberikan contoh melalui kata-kata dan
tindakan, serta memberikan teladan supaya ditiru para bawahannya.
4. Tipe Laissez Faire
Kepemimpinan laissez faire adalah kepemimpinan yang gemar
melimpahkan wewenang kepada bawahanya dan lebih menyenangi situasi bahwa
para bawahanlah yang mengambil keputusan dan keberadaan dalam organisasi
lebih bersifat suportif. Pemimpin ini tidak senang mengambil risiko dan lebih
cenderung pada upaya mempertahankan status quo.
5. Tipe Demokratik
Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang selalu
mendelegasikan wewenangnya yang praktis dan realistik tanpa kehilangan kendali
organisasional dan melibatkan bawahannya secara aktif dalam menentukan nasib
sendiri melalui peran sertanya dalam proses pengambilan keputusan serta
memperlakukan bawahan sebagai makhluk politik, ekonomi, sosial, dan sebagai
individu dengan karakteristik dan jati diri. Pemimpin ini dihormati dan disegani
dan bukan ditakutikarena perilakunya dalam kehidupan organisasional mendorong
para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan
kreatifitasnya.
Jadi dari beberapa tipe kepemimpinan di atas dapat dipahami bahwa
beberapa kepemimpinan dipengaruhi juga oleh model kepemimpinan yang
34
diterapkan pemimpin dalam sebuah kepemimpinan, termasuk kepemimpinan
kepala daerah.
5. Indikator Kepemimpinan Islami
Ilfi (2011) melakukan penelitian tentang kepemimpinan Islami dengan
judul Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Islami di UIN Maliki Malang,
dan menemukan aspek atau indikator kepemimpinan Islami sebagai berikut :
1. Kemampuan Manajerial
Faktor/indikator kemampuan manajerial ini merupakan indikator yang
paling menonjol dalam mengukur variabel kepemimpinan Islami. Faktor/indikator
ini ditunjukkan dengan 6 item, yaitu : pertama, implementasi renstra yang telah
dicanangkan. Kedua, penempatan berdasarkan kepasitas karyawan. Ketiga, toleran
pada semua kelompok. Keempat, perhatian terhadap hak bawahan. Kelima,
bertanggungjawab. Keenam, memberikan informasi yang diperlukan bawahan.
2. Etos Kerja
Faktor/indikator etos kerja ini merupakan Indikator yang dapat mengukur
variabel kepemimpinan Islami. Faktor/indikator ini ditunjukkan oleh 4 item, yaitu,
pertama, kerja keras. Kedua, kehati-hatian dalam menggunakan aset lembaga.
Ketiga, sikap ringan tangan untuk membantu orang lain. Keempat, tidak menunda
pekerjaan.
3. Kemuliaan Akhlak
Indikator kemuliaan akhlak ini dapat mengukur kepemimpinan Islami.
Indikator ini meliputi item kejujuran, kesantunan dalam berkata, dan kerendahan
hati.
35
4. Pengetahuan Agama
Faktor/indikator pengetahuan agama dapat digunakan untuk mengukur
kepemimpinan Islami. merujuk pendapat al Ghazali, bahwa ilmu agama
merupakan ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin, dan semua
ulama mensyaratkan seorang pemimpin harus memahami pengetahuan agama
sebagai sumber dalam bertindak dan berperilaku.
5. Kemampuan Intelektual
Faktor/indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kepemimpinan
Islami. Faktor/indikator ini meliputi 4 item, yaitu ide/gagasan baru, keahlian,
kemampuan diplomasi, cepat tanggap menyelesaikan masalah.
6. Perhatian Pada Bawahan
Faktor/Indikator ini dapat mengukur kepemimpinan Islami. Indikator ini
meliputi 3 item, yaitu kemauan membimbing, penghargaan dan kepedulian
terhadap bawahan.
7. Pemberdayaan
Faktor/Indikator ini dapat mengukur kepemimpinan Islami. Indikator ini
meliputi 3 item, yaitu kemauan membimbing, penghargaan dan kepedulian
terhadap bawahan.
8. Pengendalian Emosi
Faktor/Indikator pengendalian emosi dapat mengukur variabel
kepemimpinan Islami. Islam mengajarkan bersikap sabar dalam kondisi apapun,
dan memerangi hawa nafsu termasuk emosi merupakan jihad yang terbesar. Allah
memberikan konsep agar berhati lemah-lembut, karena jika bersikap keras dan
36
kasar maka mereka pasti akan menjauh, jika mereka berbuat kesalahan maka
seorang pemimpin hendaknya memaafkannya (QS.3: 159).
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilfi (2011), ada
beberapa faktor/indikator yang dapat mengukur kepemimpiann Islami. Maka
indikator yang digunakan pada variabel kepemimpinan Islami di penelitian ini
adalah kemampuan manajerial, etos kerja, kemuliaan akhlak, pengetahuan agama,
kemampuan intelektual, perhatian pada bawahan, pemberdayaan, pengendalian
emosi.
B. Kinerja
1 Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Hasibuan
(2003: 34) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan
kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam
melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan. Selanjutnya As’ad mengemukakan bahwa kinerja seseorang
merupakan ukuran sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas
pekerjaannya (Brahmasari & Suprayetno, 2008: 128).
Kinerja menurut Dale Timpe (1992: 31) adalah tingkat prestasi seseorang
atau karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan
produktifitas. Kinerja menurut Meiner (1965 dalam Lewa dan Subowo, 2005:
130) adalah sebagai kesuksesan yang dapat dicapai individu di dalam melakukan
37
pekerjaannya, di mana ukuran kesuksesan yang dicapai individu tidak dapat
disamakan dengan individu yang lain. Kesuksesan yang dicapai individu adalah
berdasarkan ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.
Sedangkan Beyley (1982) berpendapat bahwa kinerja berkaitan erat dengan tujuan
atau sebagai suatu hasil dari perilaku kerja individu, hasil yang diharapkan dapat
merupakan tuntutan dari individu itu sendiri (dalam Lewa dan Subowo, 2005:
130).
Menurut (Bastian, 2006: 274), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan
rencana strategis (strategic planning) suatu organisasi. Menurut (Mahsun 2014:
25) kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini
berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan
atau target, kinerja seseorang atau individu tidak mungkin dapat dicapai karena
tidak ada tolak ukurnya.
Sejalan dengan pemikiran di atas mengenai kinerja, Dawson (dalam fitrah,
2017: 75) mengemukakan pendapatnya mengenai kinerja pegawai. Menurutnya
kinerja pegawai adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan tentang
kemampuan kerja pegawai sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
Sementara itu Simamora (1995: 325) mengemukakan bahwa kinerja pegawai
merupakan tingkat di mana para karyawan/pegawai mencapai persyaratan-
persyaratan pekerjaan. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003: 3)
38
mendefinisikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan kegiatan/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan
misi organisasi.
Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat ahli di atas dapat
dipahami bahwa kinerja erat kaitannya dengan hasil atau keberhasilan pekerjaan
seseorang dalam suatu organisasi. Hasil atau keberhasilan dari pekerjaan tersebut
dapat dilihat dari sasaran atau tujuan yang tercapai. Sehingga kemajuan suatu
organisasi dapat diketahui.
Sementara itu, Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2001: 51), merincikan
bahwa kinerja meliputi beberapa aspek yaitu: Pertama, kualitas kerja. Kualitas
kerja yaitu mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil
pekerjaan yang telah dicapai. Kedua, ketepatan. Yakni, berkaitan dengan sesuai
atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang telah
direncanakan dan pemanfaatan waktu yang seefisien mungkin. Setiap pekerjaan
diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada
pekerjaan lain.
Ketiga, inisiatif. Inisiatif ini adalah berupa wujud pengambilan keputusan
yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Seorang pimpinan harus
memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif,
dengan memberikan kebebasan agar bawahannya aktif memikirkan dan
menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Maksudnya agar bawahan menjadi aktif
berusaha tidak tergantung pada atasannya.
39
Keempat, kemampuan. Kemampuan pegawai yaitu kecakapan, sikap
mental dan unsur fisik yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Setiap pegawai harus benar-benar mengetahui bidang pekerjaan yang ditekuninya.
Serta mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi
keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya dalam mencapai
tujuan organisasi. Kelima, komunikasi. Komunikasi menyangkut kelancaran
berinteraksi dalam organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Seorang
pimpinan dalam mengambil keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan
kepada bawahannya mengemukakan saran dan pendapatnya. Pimpinan mengajak
para bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang
dihadapi, keputusan terakhir tetap berada ditangan pimpinan. Akan menimbulkan
kerjasama yang lebih baik dan hubungan-hubungan yang semakin harmonis. Juga
menimbulkan perasaan-perasaan senasib sepenanggungan.
Dessler (2009: 10) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai evaluasi
kinerja karyawan saat ini atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya.
Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada
organisasi tempat mereka bekerja. Model penilaian kinerja yang dicontohkan oleh
Dessler (2009: 135) meliputi indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kerja adalah
akuransi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan; 2)
Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode
waktu tertentu; 3) Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi
praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan; 4) Bisa diandalkan adalah sejauh
mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas;
40
5) Kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode
istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan; dan 6)
Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa
pengawasan.
Mahsun (2006: 71) mengatakan penggunaan indikator kinerja sangat
penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan
secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda
tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu
mempertimbangkan komponen berikut: 1) biaya pelayanan (cost of service); 2)
penggunaan (utilization); 3) kualitas dan standar pelayanan (quality and
standards); 4) cakupan pelayanan (coverage); dan 5) kepuasan (satisfaction).
2. Teori – teori Kinerja
1. Goal Theory
Teori ini dikemukakan oleh Georgopoulus (1975) yang disebut path goal
theory. Menurutnya performance adalah fungsi dari facilitating process dan
inhibiting process. Prinsip dasarnya adalah jika seseorang melihat bahwa
performance yang tinggi itu merupakan jalur (path) untuk memuaskan need (goal)
tertentu, maka ia akan berbuat mengikuti jalur tersebut sebagai fungsi dari level of
needs yang bersangkutan.
Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa performance atau kinerja yang
tinggi apabila anggotanya merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh
organisasi, dalam hal proses menuju tujuan yang diharapkan dengan level tertentu.
41
2. Attribusi / Expectancy Theory
Pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958), pendekatan teori atribusi
ini mengenai kinerja yang dirumuskan sebagai berikut:
P = M x A
Keterangan:
P = Performance (kinerja)
A = Ability (kemampuan)
M = Motivation (motivasi)
Berdasarkan rumus diatas, teori kinerja (performance) adalah hasil
interaksi antara motivasi (motivation) dan kemampuan (ability).
3. Kinerja Instansi Pemerintah
Pengukuran kinerja pemerintah harus mencakup kinerja keuangan dan non
keuangan. Suatu instansi pemerintah dikatakan berhasil melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah,
walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di
bawah standar. Pengertian kinerja itu sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
yaitu, berbunyi: “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur” (Pasal 1: ayat 2).
Cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah
maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran
tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih
42
ditekankan pada keluaran proses manfaat dan dampak. Melalui pengukuran
kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan
instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan
rencana yang telah disusun (Perwirasari, 2016: 15).
Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara No:239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran
dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah didasarkan pada
masing-masing satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola
sumber daya sebagaimana bidangnya.
Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan
dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif
birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari persepektif
kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut
saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep
kinerja organisasi publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi
publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat
dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas,
serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk melihat
kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran.
43
Konsep ini sering dikenal dengan istilah performance in term of the monetary
calculus of efficiency (Mardiasmo, 2006: 15).
Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap
satuan kerja atau entitas di lingkungan pemerintah. Fokus pengukuran kinerja
untuk setiap satuan kinerja atau entitas mencakup (Mahsun 2006: 198)
1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia
4. Program kerja
5. Anggaran
Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan
kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu
instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui
dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Mardiasmo
(2006: 21) dalam mengemukakan kinerja pemerintah berhubungan dengan
akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat
bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena
pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka
menjalankan pemerintahannya. Indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur
kinerja, dipakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability yang berarti
keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas
44
menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan.
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mahsun, 2006: 56).
Mardiasmo (2006: 21) mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak
yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki
kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.
Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu aparatur pemerintah harus
mempertanggung jawabkan atau memberitahu kepada rakyat tentang informasi
seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik sehubungan dengan
pengumpulan sumber daya juga penggunaannya. Akuntabilitas publik merupakan
kewajiban pihak pemegang amanat untuk memberikan pertanggung jawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggung jawaban tersebut (Renyowijoyo 2003: 21).
Mardiasmo (2006) menyebutkan beberapa karakteristik pokok sistem
akuntabilitas, yaitu:
1. Berfokus pada hasil
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk pengukuran
kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas
suatu program atau kebijakan
45
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur
Mahsun (2006: 25) menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan
kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban,
menyajikan, melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban
untuk meminta pertanggung jawabannya tersebut.
Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003: 3) akuntabilitas
kinerja merupakan analisis akuntabilitas kinerja yang meliputi keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana
strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan
menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Dan bila
memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan
dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya.
Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003: 5). Mardiasmo (2006: 3)
46
menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di
pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan
menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.
Pernyataan tersebut berarti memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai
dan meminta pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktivitas yang
dilakukan pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik
apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut LAN (2003: 5):
a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber
daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara
b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dari manfaat yang
diperoleh
e. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan.
Menurut LAN (2003: 7) pedoman penyusunan pelaporan AKIP tercantum
juga bahwa pelaksanaan AKIP harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
pemerintah yang bersangkutan
47
b. Harus memperhatikan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya secara konsisten dengan praturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang berlaku
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh
e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran
metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas
5. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Dalam penelitian ini, variabel kinerja pemerintah daerah dilihat dari
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mardiasmo (2006) menyebutkan bahwa
akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi,
American Accounting Association menyatakan akuntabilitas suatu entitas
pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:
1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian
tujuan, manfaat dan efektifitas
Berdasarkan pendapat American Accounting Association mengenai
akuntabilitas suatu entitas pemerintah yang dibagi dalam empat kelompok. Pada
48
penelitian ini menggunakan pendapat tersebut untuk dijadikan indikator pada
variabel kinerja pemerintah daerah.
C. Pembangunan Ekonomi
1. Konsep Pembangunan Ekonomi
Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh
suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat, 2013: 1). Pembangunan ekonomi
adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk
mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup
atau kemakmuran (income per-kapita) dalam jangka panjang (Subandi, 2011: 9).
Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses di mana pendapatan
perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan
catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut
tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dalam
Kuncoro, 2006: 5). Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan
ekonomi tidak hanya dilihat dari pendapatan perkapita suatu negara akan tetapi
lebih luas dari itu yaitu melibatkan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran
masyarakat di suatu negara tersebut.
Fitrah (2017: 80) juga mengemukakan pendapatnya mengenai
pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan atau
meningkatkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara atau daerah melebihi
tingkat pertumbuhan penduduk. Kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula
oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Dalam pembangunan
49
ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan
sesuai tujuan pembangunan. Menurut Jhingan (2012: 338), salah satu faktor utama
dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal.
Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada
berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya
modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga
dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal
diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta.
Selanjutnya Jhingan (2012: 41) menyebutkan bahwa ada prasyarat -
prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:
1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa
untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu
sendiri
2. Menghilangkan ketidak sempurnaan pasar yang menyebabkan
immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan,
sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio-ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian
tradisional menjadi ekonomi industri moderen, yang mencakup peralihan
lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis di dalam
proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan
menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan
ekonomi.
50
5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab negara untuk
melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji
dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika
perekonomian.
6. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah
diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan
pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial,
jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian
budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak
korup, merupakan sine qua non pembangunan ekonomi. Tanpa alat
perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan
publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.
Selanjutnya menurut Arsyad (2004: 11) pembangunan ekonomi adalah
kenaikan GDP (gross national product) atau GNP (gross national product) tanpa
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat
pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau
tidak. Menurut Sumitro (dalam Sanusi, 2004: 8) pembangunan ekonomi
mengandung arti yang luas dan mencakup perubahan pada susunan ekonomi
masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil
perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh
perbaikan sistem kelembagaan.
51
Menurut Witjaksono (2009: 3) pembangunan ekonomi adalah
pembangunan ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya.
Adapun proses pembangunan ekonomi adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan
dan penataan kembali suatu ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran
ekonomi suatu masyarakat. Sumitro (dalam Deliarnov, 2006: 90) mengatakan
bahwa untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi suatu masyarakat merupakan
bagian dari pembangunan ekonomi di suatu negara, pemerintah bertanggung
jawab secara terus menerus mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor dan
keadaan yang mempengaruhi berbagai kekuatan pasar. Oleh karena itu campur
tangan pemerintah diperlukan dalam melakukan pembangunan ekonomi
masyarakat, guna menaikkan GDP atau GNP di suatu negara.
Dengan demikian pembangunan ekonomi yang dimaksud dalam penelitain
ini adalah proses yang dilakukan secara terus menerus sebagai upaya
meningkatkan PDB (produk domestik bruto), pengurangan angka kemiskinan dan
indeks pembangunan manusia. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi erat
hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi
mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.
2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Growth Economic)
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Sementara menurut Samuelson (2004: 256) menjelaskan bahwa pertumbuhan
52
ekonomi menunjukkan perkembangan GNP (gross national product) potensial di
suatu negara.
Pengertian yang tidak berbeda yang dikutip dari literatur, economic growth
(dalam Fitrah, 2017: 85) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan
kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, dibandingkan dari satu
periode waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara nominal,
yang meliputi inflsi, atau secara riil, yang disesuaikan dengan inflasi. Untuk
membandingkan pertumbuhan ekonomi satu negara ke yang lain, PDB atau GNP
per kapita harus digunakan karena ini memperhitungkan perbedaan populasi
rekening antar negara.
Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi
berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu
negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan
infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan
pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2009: 423).
Berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa tolak ukur terjadinya
pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari peningkatan jumlah GDP atau
GNP. Bahkan sebagian besar dunia saat ini menganggap bahwa pertumbuhan
ekonomi (economic growth) sebagai tujuan utama yang dicapai dalam ekonomi.
Mereka beranggapan bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu negara amat tinggi
berarti problematika utama ekonomi relatif mampu ditanggulangi (Zulhelmy,
2013: 136).
53
Sementara menurut Ormedo (dalam Zulhelmy, 2013: 138) ukuran
pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan pendapatan nasional atau national
accounting yang dijadikan standar semua negara saat ini, baik maju maupun
berkembang patut dipertanyakan. Karena pertumbuhan ekonomi dengan
mengukur tingginya pendapatan nasional tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan
setiap individu secara keseluruhan. Menurutnya, bahwa kenyataan (terutama
Indonesia) meskipun dengan tingginnya angka pertumbuhan ekonomi, yang
bahkan berada pada tingkat fantastis, justru perekonomian negara mengalami
kegoncangan, bahkan berada pada perekonomian yang ambruk, tingkat
pengangguran semakin melabar, dan kemiskinan semakin tinggi.
Berangkat dari pandangan di atas, pandangan berbeda dalam perspektif
Islam bahwa pembangunan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi
tidak diukur dari tinggi atau rendahnya pendapatan nasional suatu negara, tetapi
lebih kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu perorangan.
Perbedaan signifikan terhadap tolak ukur pertumbuhan ekonomi
(pembangunan ekonomi) dalam perspektif Islam dengan di luar Islam
(kapitalisme), terletak pada pandangan tentang masalah utama dalam ekonomi.
Menurut an-Nabhani (dalam Fitrah, 2017: 87), dalam ekonomi Kapitalis
memandang bahwa masalah utama dalam ekonomi adalah masalah kelangkaan
barang dan jasa (scarcity), banyaknya kebutuhan dan sedikitnya alat pemuas
kebutuhan manusia. Artinya, jumlah barang dan jasa yang ada tidak akan bisa
memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu,
penyelesaian permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan produksi barang
54
dan jasa, tanpa memperhatikan apakah setiap individu sudah mendapati barang
dan jasa yang telah diproduksi.
Berbeda dengan pendapat Zulhelmy (2013: 143) megenai masalah utama
ekonomi dalam Islam, bahwa Islam memandang masalah utama dalam ekonomi
adalah distribusi barang dan jasa. Artinya, ketersediaan barang dan jasa saat ini,
tidak dapat dimiliki atau dikonsumsi individu perorangan secara menyeluruh atau
terdistribusinya barang dan jasa dengan merata. Karena prinsip utama dalam
ekonomi Islam menurut al-Qardhawi (1997) (dalam Rahmawaty, 2013) adalah
keadilan distributif. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal
pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.
Jika mengabaikan dua sendi mendasar tersebut maka terjadinya kesenjangan
antara si kaya dan si miskin semakin lebar.
Dengan demikian, jelaslah bahwa adanya pandangan berbeda antara Islam
dalam pembangunan ekonomi, di mana Islam lebih kepada pemerataan ekonomi
masyarakat secara menyeluruh keindividu-individu tanpa terkecuali, karena Islam
memandang bahwa permasalahan utama dalam ekonomi tidak lancarnya
pendistribusian barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Sementara dalam
pandangan di luar Islam (sistem kapitalis) lebih kepada pertumbuhan ekonomi
masyarakat dengan mengukur tingkat pendapatan nasional dan pada akhirnya
peningkatan dari pendapatan nasional disimpukan bahwa perekonomian
mengalami pertumbuhan dan terjadi pembangunan ekonomi masyarakat dalam
suatu negara.
55
D. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi
penduduk (enlarging people choice). Indeks pembangunan manusia merupakan
indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja
program pembangunan secara menyeluruh di suatu negara. Sehingga, IPM selalu
dianggap sebagai gambaran dari hasil kinerja pembangunan yang telah dilakukan
beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan
dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal
dan akhir periode tersebut.
IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan suatu
negara yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan
kualitas penduduk suatu negara dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan
standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya.
IPM diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990, dengan definisi bahwa
pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan
bagi manusia (a process of enlarging peoples's choices) Dari definisi ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia
sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut
pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas.
Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP
ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan
56
pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana IPM diperkenalkan pertama sekali
pada tahun 1990 oleh UNDP, IPM mencakup tiga komponen yang dianggap
mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk
menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.
Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), pengetahuan
(knowledge) dan hidup layak (living standards). Peluang hidup dihitung
berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan
rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas;
dan hidup layak diukur dengan produksi per kapita yang didasarkan pada paritas
daya beli (purchasing power parity).
IPM sesungguhnya merupakan indikator pembangunan yang
mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah segala
sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang.
Kebutuhan dasar ini meliputi makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan
keselamatan diri. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak
dipenuhi, maka muncullah keadaan yang disebut kemunduran absolut (Todaro,
2011: 27).
Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai kunci
terhadap pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan
sosial. Investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan physical capital
stock tetapi juga human capital stock dengan mengambil keutamaan pada usaha
meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi (Tjokroamidjojo, 1995: 44).
57
Schumacher (Tjokroamidjojo, l995: 46) mengemukakan pula bahwa
pembangunan tidak mulai dari barang-barang, tetapi mulai dari manusia dengan
pendidikan, organisasi dan disiplinnya. Setiap negara yang memiliki tingkat
pendidikan, organisasi dan disiplin yang tinggi pasti mengalami keajaiban
ekonomi. Dengan demikian perbaikan mutu sumber daya manusia akan
memberikan inisiatif-inisiatif dan sikap kewirausahawanan, akan tumbuh pula
lapangan-lapangan kerja baru, dengan demikian produktivitas nasional akan
meningkat. Tampak kiranya bahwa salah satu tujuan dari pendekatan
pengembangan sumber daya manusia adalah tumbuhnya wiraswasta, yang
peranannya dalam pembangunan memang diakui sudah sejak lama. Raepke
(Tjokroamidjojo, 1995: 46) menyatakan suatu bangsa akan berkembang secara
ekonomi, apabila bangsa tersebut mempunyai wiraswasta-wiraswasta yang
mempunyai kebebasan dan motif-motif yang mendukung untuk mengambil
keputusan yang bersifat kewirausahawanan, yang sebetulnya berarti mengadakan
inspirasi, yaitu mewujudkan gagasan-gagasan baru dalam praktek.
E. Filosofi Ekonomi Islam
Kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu
“oikos” yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan “nomos” yang berarti
“praturan, hukum” kemudian bila digabung bermakna “aturan rumah tangga”.
Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 akar kata
yaitu “sin” yang berarti “alam”, “lam” yang berarti Allah, dan “mim” yang berarti
ibadah, kemudian bila digabung menjadi “sinlammim” bermakna “alam dicipta
Allah untuk ibadah”. Didasarkan pada QS Adz-Dzariat [51]: 56 yang
58
Artinya: “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah
kepada-Ku”.
Kata “Islam” terdapat dalam 4 ayat dalam 3 surat yang berbeda. Kata
Islam dapat ditemukan dalam beberapa surat di al-Quran. (1) QS. Ali Imran [3]:
19, artinya: “Sesungguhnya Din di sisi Allah adalah Islam”. (2) QS. Ali Imran
[3]: 85, artinya: “Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan
diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi”. (3) QS. Al Shaf [61]: 7,
artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada (agama) Islam? Dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (4) QS. Al
Maidah [5]: 3.
Sedangkan berdasarkan kata jadian “salama” bermakna “keselamatan,
kedamaian”. Sehingga jika digabungkan maka kata “Ekonomi Islam” secara
harfiah berarti “aturan rumah tangga untuk keselamatan”. Di dalam filosofinya
Ekonomi Islam terkandung tiga hal yaitu Ontologi Ekonomi Islam, Epistemologi
Ekonomi Islam, dan Aksologi Ekonomi Islam (Aziz, 2009).
Latar belakang keilmuan Ekonomi Islam disebut sebagai Ontologi
Ekonomi Islam yaitu berupa alasan mendasar adanya Ekonomi Islam. Sesuai
dengan sistem kehidupan yang ada pada diri manusia, keluarga, lingkungan, dan
alam semesta maka elemen dasar penciptaan terdiri dari 3 unsur yaitu manusia,
Allah, dan ibadah. Kemudian perpaduan 3 hal ini membentuk alasan besar
penciptaan yaitu Islam, sehingga ontology dari Ekonomi Islam adalah Islam. QS.
Ali Imran [3]: 19, Artinya: “Sesunguhnya Din (sistem) di sisi Allah adalah Islam”.
59
Sesuai dengan firman Allah tersebut bahwa sistem atau Din yang diciptakan Allah
itu hanya Islam. Sehingga sistem ekonomi yang ada seharusnya juga mengikuti
aturan dalam sistem Islam (Aziz, 2009).
Islam dalam Ekonomi Islam merupakan konsep besar sebagai suatu sistem
yang menyeluruh. Kemudian Islam yang menyeluruh inilah yang menjadi
epistemology dari keilmuan Ekonomi Islam yang sedang berkembang yaitu kafah.
Ekonomi Islam yang kafah muncul sebagai konsep dasar ekonomi dengan batasan
Islam sebagai suatu sistem. QS. Al Baqarah [2]: 208, artinya: “Wahai orang-
orang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah”.
Konsep Ekonomi Islam yang kafah didukung oleh al-Quran Surat Al-
Baqarah [2] ayat 208 bahwa tujuan dari Ekonomi Islam dapat dijalankan oleh
orang-orang yang beriman dan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh atau
kafah yang berarti dimulai dari Islam sebagai kerangka dasar kehidupan yang di
dalamnya mengandung makna bahwa manusia diciptakan Allah untuk ibadah.
Kemudian dikembangkan ke berbahai aspek termasuk ekonomi (Aziz, 2010).
Kerangka dasar Islam dari konsep yang menyeluruh berupa kafah ini perlu
diterjemahkan ke dalam penerapan berekonomi secara makro dan mikro ekonomi.
Implementasi dari kedua hal tersebut dijabarkan dalam bentuk aksiologi yaitu
keseimbangan sistem ekonomi yang terdiri dari 2 hal misalnya antara penawaran
dan permintaan. Secara analogis, gambaran tentang keseimbangan antara 2 hal
dalam Al-Quran disebutkan sebagai hubungan antara hal yang baik dan hal yang
buruk (Aziz, 2010). QS. Saba [34]: 28, artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu,
melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira
60
dan sebagai pemberi peringatan”. Kaffah Thinking adalah berfikir holistic dengan
pendekatan akar kata Islam berupa makna sinlamim (Roikhan, 2009). Berfikir
kaffah berarti bahwa sebuah sistem yang menyeluruh pastilah bernilai Islam.
F. Indikator Pembangunan Ekonomi
Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel
pembangunan ekonomi adalah:
1. Kesejahteraan
2. Peningkatan lapangan pekerjaan
3. Investasi
4. Tingkat inflasi daerah
5. Perkembangan Ziswaf
Indikator ini didapat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitrah (2017).
Pengertian pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan
serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
hidup, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan. Adapun proses
pembangunan ekonomi adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan dan penataan
kembali suatu ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu
masyarakat (Witjaksono, 2009: 4). Keberhasilan Pembangunan sering diidentikan
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena semakin tinggi tingkat
pertumbuhan suatu negara atau daerah, semakin tinggi pula tingkat
kesejahteraannya. Selanjutnya indikator peningkatan lapangan pekerjaan didasari
oleh pembangunan yang tidak hanya dari peningkatan barang-barang, tetapi
61
mulai dari manusia dengan pendidikan, organisasi dan disiplinnya (Schumacher
dalam Tjokroamidjojo, 1995: 47). Dengan perbaikan mutu sumber daya manusia
akan memberikan inisiatif-inisiatif dan sikap kewirausahawan, sehingga akan
tumbuh pula lapangan-lapangan kerja baru.
Dan untuk mendorong pembangunan ekonomi tersebut, salah satu upaya
yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendorong investor untuk
melakukan investasi di daerah tersebut (Fretes, 2007). Indikator inflasi didasari
oleh penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa inflasi secara langsung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Endrayani, 2016).
Dan menekan tingkat kemiskinan merupakan tujuan dari keberhasilan sebuah
pembangunan. Pemahaman sistem ekonomi yang Islami senantiasa mengacu pada
konsep Islam yang menyeluruh atau kaffah. Pendekatan Islam kaffah ini
mengandung makna adanya ekspos mengenai iman, Islam dan ihsan. Tiga hal
diskursus ini diperkuat oleh rukun Islam yaitu: 1) Syahadat; 2) Shalat; 3) Zakat; 4)
Puasa dan 5) Haji (Aziz, 2009). Selanjutnya Ziswaf merupakan salah satu unsur
penting dalam sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Menurut para pemikir
Islam, ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila Ziswaf berjalan
sebagaimana mestinya. Ziswaf dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi
masyarakat, karena akan mengurangi penduduk miskin di dalam suatu negara dan
akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (Muchtasib dalam
Fithrah, 2017: 129).
G. Keterkaitan Antar Variabel
1. Hubungan Kepemimpinan Islami dengan Pembangunan ekonomi
62
Kata kunci pembangunan adalah pembentukan modal. Sedangkan modal
yang dibutuhkan selain modal fisik tetapi juga modal manusia. Modal manusia
yang berkualitaslah yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi
suatu negara. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor
terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Demikian juga
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis
maupun publik biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan
pemimpin. Kesuksesan antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur
organisasi dipandang sebagai suatu prasayarat kunci untuk kesuksesan prestasi
tujuan organisasi (Yulk dan Fleet dalam Fithrah, 2017: 112).
Islam merupakan konsep besar sebagai suatu sistem yang menyeluruh
(Azis, 2009). Termasuk kepemimpinan yang diamanahkan harus berlandaskan
kepada Islam. Artinya prinsip-prinsip di dalam Islam yang lahir dari akidah Islam
harus mewarnai berbagai kebijakan yang dilakukan pemimpin di daerah di seluruh
Indonesia (Fithrah, 2017: 10). Pemimpin dalam Islam berkewajiban melayani
kepentingan rakyat/umat. Dalam bidang ekonomi, Islam mewajibkan kepada
pemimpin dalam memenuhi berbagai kebutuhan rakyat (terjadi pembangunan
ekonomi).
Peningkatan pembangunan di kabupaten Bangkalan 2003-2013
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Bupati, di mana dalam proses pengambilan
keputusan bupati selalu melakukan dengan cara yang transparan. Dalam
penetapan kebijakan, Bupati selalu terbuka terhaap kritik dan saran, selain itu juga
memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki prestasi kerja.
63
Berdasarkan hasil penelitian juga didapati kesimpulan bahwa Bupati Bangkalan
menganut sistem kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari cara
pengambilan keputusan, penetapan kegiatan atau tugas, pemberian tugas atau
penugasan, peberian penghargaan dan kritik yang melibatkan masyarakat dan
jajaran di bawahnya.
Terbukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mutiara (2014) di atas,
terkait hubungan antara kepemimpinan dan pembangunan yang memiliki
hubungan.
2. Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi
pada pemerintahan yang terdesentralisasi (Meier dan Bohte, 2000). Wibowo
(2008) dalam penelitiannya yang berjudul mencermati dampak desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuat beberapa kesimpulan : (1)
desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap
pembangunan daerah 1999-2004. (2) era baru desentralisasi fiskal yang
diluncurkan ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap
pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya.
Dari penelitian di atas terlihat bahwa desentralisasi secara umum
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana, desentralisasi itu sendiri
pada hakikatnya adalah kemampuan daerah mengelola potensi kewenangan yang
ada padanya dalam semangat otonomi. Kemampuan dalam mengelola potensi
kewenangan pemerintah itu diukur dari akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
itu sendiri.
64
3. Kepemimpinan Islami dengan Kinerja Pemerintah Daerah
Pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan
organisasi. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan
mengimplementasikan strategi organisasi (Su’ud, 2000). Redmon (2000)
menyatakan bahwa kreativitas pekerja meningkat jika pemimpin menerima dan
menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan kognitif dan ketidak sesuaian.
Demikian juga apabila para pemimpin memiliki dorongan motivasi yang kuat
terhadap tugas-tugas kreatif karyawan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja
pekerja itu sendiri (Tierney dalam Fitrah, 2017). Teori Path Goal mengatakan
bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara memberikan
kegiatan –kegiatan yang mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa hasil
yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius.
Dalam Islam semua yang dilakukan pada akhirnya akan dipertanggung
jawabkan di hadapan Allah. Seorang pemimpin yang mempercayai itu senantiasa
akan melakukan perkejaan baik ke atas (Allah) dan ke bawah
(bawahan/karyawan) dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan yang
diinginkan.
Dari pernyataan di atas terlihat bahwa kepemimpinan memiliki hubungan
dengan kinerja bawahan, dengan memberikan dorongan untuk mempengaruhi
kinerja pekerja atau bawahan.
65
H. Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan. Dibawah ini penulis akan
memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan:
Table 2. 1
Penelitian terdahulu
No Nama peneliti , Tahun, Judul
Penelitian
Metode
Analisis
Hasil Penelitian
1 Mutiara Aliefty Octavina,
Suryadi, Stefanus Pani Rengu
(2014), Kepemimpinan Bupati
Dalam Meningkatkan
Pembangunan
(Studi tentang Kepemimpinan
Bupati di Kabupaten
Bangkalan 2003-2013)
Model
interaktif
dari Miles
dan
huberman
(1992)
Peningkatan
pembangungan di
kabupaten tersebut
dipengaruhi oleh gaya
kepemimpinan Bupati
dalam proses pengambilan
keputusan, penetapan
kegiatan atau tugas,
pemberian tugas atau
penugasan, pemberian
penghargaan dan kritik
yang melibatkan
masyarakat dan jajaran di
bawahnya.
2 Ahmad Zainuri (2011),
Pengaruh Etika Kerja dan
Kepemimpinan Islam
Terhadap Kinerja Karyawan
(Studi pada KJKS/UJKS
Koperasi Kab. Pati)
Regressio
n Models
Kepemimpinan Islam
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.
66
3 Susilo Toto Raharjo, Durrotun
Nafisah (2006), Analisis
Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Terhadap
Kepuasan Kerja, Komitmen
Organisasi
dan Kinerja Karyawan
(Sudi empiris pada
Departemen Agama
kabupaten Kendal dan
Departemen Agama kota
Semarang)
Regressio
n Models
Salah satu gaya
kepemimpinan
berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan kerja,
komitmen organisasi dan
kinerja karyawan.
4 Khairul Fitrah (2017),
Pengaruh Kepemimpinan
Islami Kepala Daerah dan
Kinerja Pemerintah Daerah
Terhadap Pembangunan
Ekonomi Di Provinsi Riau
Structural
Equation
Modeling
dengan
sistem
Lisrel
Kepemimpinan Islami
kepala daerah melalui
kinerja pemerintah daerah
berpengaruh terhadap
pembangunan ekonomi di
provinsi Riau. Namun
secara simultan hubungan
tersebut tidak signifikan.
5 Siti Mustofiah (2015),
Pengaruh Kepemimpinan
Islami Terhadap Kinerja
Karyawan Pada Rabbani
Semarang
Analisis
kuantitatif
dan
analisis
regresi
sederhana
Variabel kepemimpinan
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.
I. Kerangka Pemikiran
Kerangkan pemikiran dalam penelitain ini dapat digambarkan sebagai
berikut:
67
Gambar 2.1
J. Hipotesis
Hipotesis yang dikembangkan dalam peneitian ini adalah:
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
daerah
1. Sumber daya
finansial
2. Kepatuhan
terhadap hukum
dan administrasi
3. Efisiensi dan
ekonomis
4. Orientasi
manfaat dan
hasil
Kepemimpinan
Islami
1. Manajerial
2. Etos kerja
3. Kemuliaan
akhlak
4. Pengetahuan
agama
5. Intelektual
6. Perhatian pada
bawahan
7. Pengendalian
emosi
8. pemberdayaan
Pembangunan
ekonomi
1. Pertumbuhan
ekonomi
2. Lapangan
pekerjaan
3. Tingkat inflasi
4. Investasi
5. Ziswaf
Uji Partial Least Square
Hasil dan pembahasan
Kesimpulan
68
1. H0 : Tidak ada pengaruh antara Kepemimpinan Islami Kepala Daerah
terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang Selatan
H1 : Ada pengaruh antara Kepemimpinan Islami Kepala Daerah
terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang Selatan
2. H0 : Tidak ada pengaruh antara Kepemimpinan Islami Kepala Daerah
terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah
H1 : Ada pengaruh antara Kepemimpinan Islami Kepala Daerah
terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
3. H0 : Tidak ada pengaruh antara Akuntabilitas kinerja Pemerintahan
Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang Selatan
H1 : Ada pengaruh antara Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
terhadap Pembangunan Ekonomi di Kota Tangerang Selatan
69
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan mengukur dan menganalisis pengaruh variabel
kepemimpinan Islami dan kinerja pemerintah daerah terhadap variabel
pembangunan ekonomi. Sehingga peneliti menetapkan jenis penelitian adalah
penelitian kuantitatif dengan analisis kausal untuk mencari pengaruh antar
variabel penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di
wilayah Kota Tangerang Selatan dan secara administratif merupakan penduduk
Kota Tangerang Selatan (berada di bawah kepemimpinan dan pemerintahan Kota
Tangerang Selatan).
Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner
kepada 100 responden. Sehingga kuesioner merupakan sumber data uatama dalam
penelitian ini.
B. Metode Penentuan Sampel
1. Populasi
Muis (2009: 103) mendefiniskan populasi yaitu sekelompok orang,
kejadian, atau gejala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota
populasi disebut dengan elemen populasi. Masalah populasi timbul terutama pada
penelitian opini yang menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan
data. Populasi bukan hanya terpaku pada manusia, tetapi juga bisa berupa obyek
atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang
dimiliki oleh obyek atau subyek itu (Mufraini, 2013: 35). Berdasarkan laporan
70
tahunan Kota Tangerang Selatan (2016), jumlah populasi masyarakat di Kota
Tangerang Selatan adalah sebesar 1.543.209 jiwa.
2. Sampel
Menurut Supriyadi (2014: 17) sampel merupakan sebagian dari populasi
yang diteliti. Sampel merupakan sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil
penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada
populasi. Penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar
dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi tersebut.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak
memiliki kesempatan yang sama sebagai sampel. Teknik sampling yang
digunakan adalah Purposive Sampling Menurut Muis (2009: 167). Purposive
Sampling yaitu merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan karena tujuan
penelitian hanya dimaksudkan untuk mengungkap variabel sebatas dalam sampel
itu saja. Sedangkan Mufraini (2013: 38) menyatakan bahwa Purposive Sampling
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan
dari peneliti agar tujuan tersebut dapat terpenuhi.
Roscoe dalam Supriyadi (2014: 18) memberikan acuan umum untuk
menentukan ukuran sampel:
a. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran
sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.
b. Analisis SEM ukuran sampel 5 (lima) kali jumlah indikator atau berkisar 100
sampel sampai 200 sampel.
71
c. Ukuran sampel lebih dari 30 orang dan kurang dari 500 adalah tepat untuk
kebanyakan penelitian
d. Pada umumnya penentuan sampel tergantung biaya yang ada, makin besar
jumlah sampel lebih baik dari pada sedikit sampel.
Sehingga berdasarkan pernyataan di atas , bahwa di dalam penelitian ini
sampel yang digunakan adalah sebesar 100 responden masyarakat di Kota
Tangerang Selatan. Selain itu untuk metode analisis PLS (Partial Least Square)
yang didasari asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari
100 bisa dilakukan analisis (Ghozali, 2015: 10).
C. Metode Pengambilan data
Metode dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah merupakan data yang bersumber dari responden secara
langsung dan bukan dalam bentuk file-file (Sarwono, 2006: 8). Dengan kata
lain data primer merupakan data yang secara langsung berhubungan dengan
responden. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya
secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan
data primer antara lain FGD (Focus Group Discussion) dan penyebaran
kuesioner (Mufraini, 2013: 46).
Tipe skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert
digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang. Biasanya
cara pengisian kuesioner jenis ini dengan menggunakan ceklis atau pilihan
72
ganda. Kemudian untuk masing-masing sikap kemudian diberi bobot
(Mufraini 2013: 55). Bobot/skor dari skala likert, sebagai berikut:
Tabel 3.1
Bobot/Skor Skala Likert
Sangat
setuju (SS)
Setuju
(S)
Netral
(N)
Tidak setuju
(TS)
Sangat tidak
setuju
(STS)
5 4 3 2 1
Sumber: Mufraini (2013)
Dalam hal ini, data primer yang digunakan oleh peneliti berupa data yang
diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 100
responden yang berada di Kota Tangerang Selatan.
2. Data sekunder
Menurut sarwono (2006: 11), data sekunder merupakan data yang sudah
tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan menggunakan data tersebut.
Menurut Mufraini (2013: 46) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai
sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-
lain.
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan
melakukan riset kepustakaan. Dimana peneliti melakukan studi kepustakaan,
yang diperoleh dengan membaca buku-buku teori yang berhubungan dengan
permasalahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku referensi, artikel,
jurnal dan data lain dari internet. Sementara data yang bersumber dari
publikasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
73
D. Metode Analisis Data
Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang juga disebut
sebagai metode positivistic dikarenakan, berdasarkan pada filsafat positivisme.
Fakta atau fenomena yang diamati memiliki realitas objektif yang bisa diukur.
Kemudian tujuan penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjelaskan
hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti (Supriyadi, 2014: 7).
Dalam penelitian ini menggunakan dua macam statistik untuk
menganalisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik
deskriptif adalah metode mengatur, merangkum, dan mempresentasikan data
dengan cara yang formatif. Sedangkan, statistik inferensial merupakan metode
yang digunakan untuk mengestimasi sifat populasi berdasarkan sampel (Lind dkk,
2007). Untuk analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan
software SmartPLS (Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer
model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis.
1. Partial Least Square
Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). PLS
adalah metode alternatif dalam persamaan struktural. PLS merupakan salah satu
metode untuk melaksanakan model Structural Equation Modelling (SEM). Model
PLS digunakan pada saat dasar teori perancangan model masih dikatakan lemah
dan indikator pengukuran tidak memenuhi model pengukuran yang ideal. Karena
PLS dapat digunakan untuk prediksi. PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel
yang tidak besar dan dapat diterapkan pada semua skala data (Gozali, 2015: 12).
74
PLS selain digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel
laten (prediction), PLS dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori (Chin
dalam Gozali, 2015: 12). Untuk tujuan penelitian ini metode ini dirasa lebih baik
dibandingkan software SEM yang lain, misalnya AMOS dan LISREL.
Menurut Gozali (2015: 15), PLS merupakan metode analisis yang
powerful karena tidak mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu
dan juga dapat dilakukan dengan jumlah sampel kecil hingga besar. Software PLS
digunakan pada penelitian ini karena semua variabel merupakan variabel laten,
dan model penelitian yang struktural. Dalam pengujian digunakan software
SmartPLS versi 3.0.
Secara mendasar, perbedaan antara covariance based SEM dengan
component based PLS adalah tujuan penelitian, apakah akan menggunakan model
persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan
prediksi (Gozali, 2015: 18). Pada situasi dimana kita mepunyai dasar yang kuat
dan pengujian teori atau pengembangan teori sebagai tujuan utama riset, maka
metode dengan covariance based SEM lebih sesuai. Namun demikian dengan
adanya indeterminacy dari estimasi factor score maka akan kehilangan ketepatan
prediksi. Untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok karena pendekatan
ini mengasumsikan bahwa semua ukuran variance adalah variance yang berguna
untuk dijelaskan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi variabel laten
dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator, maka menghindarkan masalah
indeterminacy dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor (Wold
dalam Gozali, 2015: 20).
75
Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model
pengukuran (measurentment model) atau sering disebut dengan outer model dan
model sturtural (structural model) atau sering disebut dengan inner model. Model
pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel
merepresentasi variabel laten untuk diukur. Sedang model struktural menunjukkan
kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk.
1.1 Outer Model
Analisa outer model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten
dengan indikator-indikatornya. atau dapat dikatakan bahwa outer model
mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.
Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas dan
realibilitas model. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan
instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan
Schindler dalam Jogiyanto dan Abdillah 2009: 57). Sedangkan uji reliablitas
digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep
atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden.
Convergent validity dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan
skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau
memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading >
0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut memenuhi kriteria
validitas konvergen (Chin dalam Gozali, 2015). Discriminant Validity, nilai ini
merupakan nilai cross loading faktor yang berguna untuk mengetahui apakah
konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan
76
nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan
nilai loading dengan konstruk yang lain.
Selanjutnya untuk uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai crombach alpha
dan nilai composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan
reliabel, maka nilai cronbach alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability
harus > 0,7. Dibandingkan dengan cronbach alpha, ukuran composite reliability
tidak mengansumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua
indikator diberi bobot sama. Sehingga cronbach Alpha cenderung lower bond
estimate reliability, sedangkan composite reliability merupakan closer
approximation dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat.
1.2 Inner Model
Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada
pada model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-
square untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien
parameter jalur struktural. Model persamaan inner model adalah sebagai berikut :
Ƞ = β₀ + βɳ + Гξ + ζ
Keterangan :
Ƞ = Vektor variabel laten endogen (dependen)
Гξ = Vektor variabel laten eksogen (independen)
ζ = Vektor residual (unexplained variance)
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk
setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada
regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh
77
variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah
mempunyai pengaruh yang substantif (Gozali, 2015). Di samping melihat nilai R-
square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi
untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik resampling atau
bootstrapping. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika
nilai t-statistic lebih besar dari t-tabel 1,96 (Gozali, 2015).
2. Kriteria Penilaian
PLS mempunyai beberapa evaluasi terhadap model struktural dan model
pengukuran yang ada. Dalam evaluasi pengukuran, dilakukan uji convergent
validity, discriminant validity, Composite Reliability, dan average variance
extracted. Sedangkan dalam evaluasi model struktural dilakukan dengan uji R-
Squared dan uji estimasi koefisien jalur.
a. Convergent validity digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antara
variabel laten dengan variabel manifest pada model pengukuran refleksif. Uji
validitas convergent indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.0 dapat
dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Rule of thumb
yang biasanya digunakan untuk menilai validitas convergent yaitu loading
factor harus lebih dari 0.5.
b. Discriminant validity dapat dihitung berdasarkan nilai cross loading dari
variabel manifest terhadap masing – masing variabel laten. Jika korelasi antara
variabel laten dengan setiap indikatornya lebih besar dari pada korelasi dengan
78
variabel laten lainnya, maka variabel laten tersebut dapat dikatakan
memperediksi indikatornya lebih baik daripada variabel laten lainnya.
Dicriminan validity dapat dihitung dengan membandingkan nilai average
variance extracted (AVE) . Nilai Discriminant validity diterima apabila nilai
average variance extracted (AVE) harus lebih besar dari 0.5
c. Composite Reliability digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan
ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Rule of Thumb yang biasanya
digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai Composite Reliability
harus lebih besar dari 0.7.
d. R-Square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten
independen terhadap variabel dependen. Menurut Chin (dalam Gozali, 2015) ,
hasil Adjusted R-Squared sebesar 0,67 mengindikasikan bahwa model
tersebut baik. Hasil R2 yang sebesar 0,33 mengindikasikan bahwa model
tersebut dikategorikan moderat, sedangkan jika hasil R2 kurang dari 0,33
mengindikasikan bahwa kategori tersebut lemah.
3. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis
Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan pada penelitian ini dengan
menggunakan T-statistic dan R-Square. Jika t-statistic lebih tinggi dibandingkan
nilai t-table, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini t-table
yang digunakan sebesar 1.96 dengan tingkat signifikansi 0.05 (two tail). Analisis
PLS (Partial Least Square) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan program SmartPLS versi 3.0.
79
E. Model Analisis Persamaan Struktural
Model analisis struktural yang dibangun dalam penelitian ini dari
perumusan masalah dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3.1
Model Analisis Persamaan Struktural
Sumber: diolah dengan SmartPLS
F. Definisi Operasional
Menurut Nazir (2005: 152) definisi operasional adalah suatu definisi yang
diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau
menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang
diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.
Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel
80
No Variabel Definisi Variabel Indikator
1 Kepemimpinan
Islami
Adalah proses atau upaya
menggerakkan,
membimbing dan
menunjukkan kepada
orang lain dalam rangka
melaksanakan syariat
yang diturunkan oleh
Allah SWT.
a. Kemampuan manajerial
b. Etos kerja
c. Kemulyaan akhlak
d. Pengetahuan agama
e. Kemampuan intelektual
f. Perhatian pada bawahan
g. pemberdayaan
h. pengendalian emosi
2 Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk
mempertanggung
jawabkan
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan organisasi
dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah
ditentukan.
a. Sumber daya finansial
b. Kepatuhan terhadap
hukum dan kebijaksanaan
administratif
c. Efisiensi dan
ekonomisnya suatu
kegiatan
d. Hasil program yang
tercermin dari tujuan
manfaat dan efektivitas
3 Pembangunan
Ekonomi
Adalah pembangunan
kemakmuran ekonomi
negara atau daerah guna
kesejahteraan
penduduknya.
a. Pertumbuhan ekonomi
b. peningkatan lapangan
kerja
c. tingkat inflasi daerah
d. perkembangan ziswaf
e. investasi
81
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang baru resmi memisahkan
diri dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 dan terletak di bagian timur
Provinsi Banten. Secara administratif Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7
kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur,
Pamulang, dan Setu serta 45 kelurahan. Wilayah kota Tangerang Selatan
mempunyai batas administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Kota
Tangerang dan DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Kota Depok dan
DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota
Depok, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Sarana dan
prasarana umum yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan cukup banyak.
Berdasarkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (2014) , sarana
pendidikan yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan berjumlah 413 sekolah.
Lalu, fasilitas kesehatan yang dimiliki berjumlah 17 unit rumah sakit.
Jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.543.209 dengan
777.713 penduduk laki-laki dan 765.496 penduduk perempuan. Hal ini
menunjukkan bahwa Tangerang Selatan didominasi oleh laki-laki. Sedangkan,
untuk kelompok usia didominasi oleh usia 30-34 tahun dengan jumlah 150.592
jiwa. Kemudian, jumlah penduduk miskin yang berada di kota Tangerang Selatan
untuk tahun 2015 sebesar 25.890. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya yaitu 25.290. Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh
82
masyarakat Tangerang Selatan didominasi oleh tingkat sarjana yaitu sebesar 4.387
dengan mayoritas perempuan sebesar 2.490 sarjana.
Selanjutnya, jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2015
berjumlah 685.752 jiwa dengan pengangguran berjumlah 42.058 dan bukan
angkatan kerja berjumlah 474.269. Untuk jumlah angkatan kerja yang bekerja
didominasi oleh laki-laki berjumlah 450.303 dan perempuan berjumlah 425.945.
Jumlah penduduk muslim di Kota Tangerang Selatan sebesar 1.093.969 atau
sebesar 89.20% dan sisanya 10.8% merupakan penduduk non-muslim. Kemudian,
jumlah masjid dan mushalla di Kota Tangerang Selatan masing-masing sebesar
537 unit dan 933 unit dan sarana peribadatan muslim di Kota Tangerang Selatan
mendominasi dibandingkan dengan sarana peribadatan yang dimiliki oleh non-
muslim di Kota Tangerang Selatan (BPS Kota Tangerang Selatan, 2016).
B. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden perlu disajikan dalam penelitian ini guna untuk
menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan
informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Untuk gambaran
mengenai karakteristik respon sebagai berikut:
a) Karakteristik Responden Berdsarkan Usia
Gambar 4.1
Usia Responden
83
Sumber: data primer diolah (2017)
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan responden yang memilki usia
17-25 tahun sebesar 61%, jumlah responden yang memiliki usia 26-45
tahun sebesar 27%, jumlah responden yang memiliki usia 46-55 tahun
sebesar 7% dan jumlah responden yang memiliki usia >55 tahun sebesar
5%. Sehingga jumlah responden sebagian besar memiliki usia 17-25 tahun
dengan presentase 61%.
b) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 4.2
Jenis Kelamin Responden
Sumber: Data diolah (2017)
68%
20%
7%5%
usia
17 - 25 tahun
26 - 45 tahun
46 - 55 tahun
>55 tahun
52%
48%
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
84
Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan dari 100 responden yang
berada di Kota Tangerang Selatan, sebesar 52% berjenis kelamin pria dan
sebesar 48% yang berjenis kelamin wanita. Sehingg mayoritas responden
yang diteliti adalah berjenis kelamin pria dengan persentase 52%.
c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Gambar 4.3
Pendidikan Responden
Sumber: Data primer diolah (2017)
Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan responden yang pendidikan
terakhir SD sebesar 3% untuk pendidikan terakhir SMP sebesar 3% juga,
untuk pendidikan terakhir SMA sebesar 16% dan untuk pendidikan
terakhir sarjana sebesar 78%. Sehingga mayoritas respon yang diteliti
memiliki pendidikan terakhir sebesar 78%.
2. Uji Partial Least Square (PLS)
Penelitian ini menggunakan model Structural Equation Modelling
(SEM) berbasis varian (Partial Least Square), dimana PLS-SEM ini
bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan
78%
16%
3% 3%
Pendidikan
Sarjana
SMA
SMP
SD
85
melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut.
Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 3.0
Gambar 4.4
Ouput Calculate Alghoritm
Sumber: diolah oleh SmartPLS
Pada Gambar 4.4 menunjukkan hasil penelitian dari masing-masing
variabel yaitu, KI variabel kepemimpinan Islami yang memiliki 8 indikator (x111-
x182), AKIP variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang memiliki 4
indikator (x211-x243) dan PE variabel pembangunan ekonomi yang memilki 5
indikator (y111-y153). Indikator tersebut terdiri dari butir pertanyaan kuesioner.
Arah panah antara indikator dengan konstruk laten adalah menuju konstruk yang
menunjukan bahwa penelitian menggunakan indikator formatif yang bersifat
mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan konstruk.
86
2.1 Uji Validitas
Pengujian validitas untuk indikator formatif menunjukan adanya perubahan
pada suatu indikator dalam konstruk jika indikator lain pada konstruk yang sama
berubah atau dikeluarkan dari model.
Uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari uji convergen validity, dan
dari nilai AVE. hasil output dari uji validitas dapat dilihat di bawah ini.
Tabel 4.1
Hasil Outer Loading
KI AKIP PE
X111 0.641
X112 0.607
X113 0.642
X114 0.739
X121 0.737
X122 0.756
X123 0.796
X131 0.801
X132 0.748
X133 0.750
X141 0.731
X142 0.614
X143 0.679
X151 0.782
X152 0.767
X153 0.744
X161 0.769
X162 0.612
X163 0.672
87
X171 0.757
X172 0.722
X181 0.801
X182 0.719
X211 0.856
X212 0.835
X221 0.831
X222 0.823
X231 0.803
X232 0.764
X241 0.840
X242 0.731
X243 0.837
Y111 0.767
Y112 0.779
Y121 0.827
Y122 0.803
Y131 0.774
Y132 0.732
Y141 0.660
Y151 0.847
Y152 0.743
Y153 0.715
Sumber: data diolah dengan SmartPLS
Tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa nilai loading faktor dalam setiap
konstruk lebih dari nilai loading faktor yang disarankan, yakni > 0.5. Indikator
dianggap valid jika memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel
memiliki nilai loading > 0.5 (Chin dalam Gozali, 2015). Nilai indikator yang
88
paling rendah ada pada indikator X112 dengan nilai sebesar 0.607 dan indikator
yang memiliki nilai tertinggi X211 sebesar 0.856, maka indikator dalam penelitian
ini dinyatakan valid atau memenuhi uji convergent validity. Kemudian akan
dilakukan metode lain dalam melihat discriminant validity adalah dengan melihat
nilai square root of average extracted (AVE). Nilai AVE yang disarankan agar
dapat dikatakan memenuhi syarat uji discriminant validity adalah lebih dari 0.5.
Dengan output sebagai berikut:
Tabel 4.2
Hasil Average Variance Extracted (AVE)
AVE
KI 0.524
AKIP 0.663
PE 0.588
Sumber: data diolah dengan SmartPLS
Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai AVE dari setiap konstruk
lebih dari 0.5 yakni KI (Kepemimpinan Islami) memiliki nilai 0.524, AKIP
(Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah) memiliki nilai 0.663, serta PE
(Pembangunan Ekonomi) memiliki nilai 0.588. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa konstruk ini memenuhi uji discriminant validity.
2.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas pada penelitian ini dilihat dari nilai cronbachs Alpha yang
dihasilkan dari setiap konstruk. Hasil cronbachs Alpha yang dapat dikatakan
memenuhi uji reliabilitas apabila lebih dari 0.70. Berikut adalah output dari uji
Cronbachs Alpha.
89
Tabel 4.3
Hasil Cronbachs Alpha
Cronbachs Alpha.
KI 0.958
AKIP 0.937
PE 0.921
Sumber: data diolah dengan SmartPLS
Dari Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai cronbachs Alpha dari setiap
konstruk sangat baik yakni diatas 0.70 dengan kepemimpinan Islami (KI) sebesar
0.958, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) sebesar 0.937, dan
pembangunan ekonomi (PE) sebesar 0.921. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.
Kemudian uji reliabilitas dalam penelitian ini juga dapat diperkuat dengan uji
composite reliability. Agar dapat dinyatakan memenuhi uji reliabilitas nilai
composite reliability yang disarankan harus lebih dari 0.70. Berikut hasil output
composite reliability.
Tabel 4.4
Hasil Composite Reliability
Composite Reliability
KI 0.962
AKIP 0.946
PE 0.934
Sumber: data diolah dengan SmartPLS
Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihati bahwa nilai composite reliability dari
setiap konstruk sangat baik yakni diatas 0.70 dengan KI sebesar 0.962, AKIP
sebesar 0.946, dan PE 0.934. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua
indikator konstruk adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.
90
Dapat dilihat juga bahwa nilai composite reliability lebih tinggi untuk semua
konstruk dibandingkan dengan nilai cronbachs alpha. Hal ini juga memperkuat
penelitian bahwa konstruk dalam penelitian ini memenuhi uji reliabilitas.
2.3 Uji Hipotesis
Dalam melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini dilakukan uji T dan
nilai R-Square Adjusted (R2). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yang
digunakan dalam penelitian menggunakan uji T dan melihat besaran nilai R-
Square Adjusted (R2).
1. Uji T
Hipotesis penelitian dapat diterima jika nilai t hitung (t-statistik) lebih
dari t tabel pada tingkat kesalahan 1.96. berikut ini merupakan nilai dari t
hitung (tstatistik) berdasarkan path coefficient yang dihasilkan dari analisis.
Tabel 4.5
Hasil Uji T
Original Sampel T-Statistik P Values
KI PE 0.669 6.817 0.000
KI AKIP 0.811 16.007 0.000
AKIP PE 0.122 1.063 0.288
Sumber: Data diolah oleh SmartPLS
Pengujian hipotesis pertama H0 ditolak dan H1 diterima, dari nilai
koefisien path dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat ada pengaruh positif
signifikan antara kepemimpinan Islami (KI) terhadap pembangunan
ekonomi (PE). Dengan nilai t-statistik KI sebesar 6.817 dan nilai p value
91
sebesar 0.000. Keduanya telah lebih besar dari pada tingkat t-tabelnya yaitu
1.96 dan telah memenuhi signifikan di bawah 0.05.
Dari nilai koefisien path dapat dilihat bahwa kepemimpinan Islami
(KI) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah (AKIP), hal ini dikarenakan t-statistik yang dimiliki KI lebih dari t
tabel 1.96 yakni sebesar 16.007, dan telah memenuhi nilai signifikan di
bawah 0.05 yaitu dengan nilai p values 0.000. Dengan hasil tersebut, maka
hipotesis pertama pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Islami memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Selanjutnya pengujian hipotesis ke tiga adalah H0 diterima dan H1
ditolak. Dilihat dari nilai koefisien path pada Tabel 4.8 di atas bahwa
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) tidak berpengaruh terhadap
pembangunan ekonomi (PE). Karena nilai t-statistik yang didapatkan
sebesar 1.063 lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar 1.96, dan nilai p value
juga lebih besar dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0.288 dari 0.05.
2. Uji R-Square Adjusted (R2)
Tabel 4.6
Hasil R-Square Adjusted (R2)
R-Square Adjusted (R2)
AKIP 0.654
PE 0.586
Sumber: data diolah oleh SmartPLS
92
Dari Tabel 4.6 di atas dapat diihat bahwa, nilai R-square variabel
kinerja pemerintah daerah (AKIP) sebesar 0.654 yang artinya variabel
kepemimpinan Islami (KI) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap
variabel AKIP sebesar 65,4% sedangkan 34,6% dipengaruhi oleh varibel
lain di luar model yang diteliti. Sedangkan nilai R-Square variabel
pembangunan ekonomi (PE). Selatan sebesar 0.586 yang artinya variabel
kepemimpinan Islami (KI) dan variabel akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah (AKIP) mampu mempengaruhi variabel PE sebesar 58,6%
sedangkan 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti.
C. Pembahasan
Setelah melewati proses pengujian model, berikut ini akan dibahas analisis
sesuai hipotesis yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya.
1. Pengaruh Kepemimpinan Islami terhadap Pembangunan Ekonomi
Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji T, dapat dilihat bahwa kepemimpinan
Islami kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan
ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Dengan nilai t-statistik sebesar 6.817 dan
nilai p value sebesar 0.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa H0
ditolak yaitu kepemimpinan Islami kepala daerah berpengaruh terhadap
pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrah (2017) dengan konsep TSR
(Tawhidi String Relation), bahwa faktor Islami dalam kepemimpinan yang
mengacu kepada Rasulullah SWT berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala
daerah di Provinsi Riau yang notabene adalah muslim. Juga sejalan dengan
93
pemikiran Ibn Khaldun yang memaparkan kepemimpinan memiliki dua tujuan
yaitu, mewujudkan kemaslahatan dalam bidang spiritual (keagamaan) maupun
dalam bidang sosial ekonomi (dalam Al-Mawardi, 2006: 5). Pengembangan
ekonomi Islam selama ini berbasiskan pola pikir linier dengan pendekatan non
religius, memisahkan keilmuan dengan keagamaan, sehingga otomatis makna
ibadah tercerabut dengan sendirinya. Makna ibadah merupakan proses yang alami
dalam setiap aktivitas kehidupan manusia termasuk ekonomi (Aziz, 2012). Jadi
sudah sepantasnya setiap umat Islam sebagai pemimpin yang beriman harus
berusaha secara maksimal untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan
menjalankan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.
2. Pengaruh Kepemimpinan Islami terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Daerah
Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji T, dapat dilihat bahwa kepemimpinan
Islami kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan. Dengan nilai t-statistik sebesar
16.007 dan nilai p value sebesar 0.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesa H0 ditolak yaitu kepemimpinan Islami kepala daerah berpengaruh
terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi
penelitian sebelumnya seperti teori path goal (Evans, 1970; House & Mitchell
dalam Yulk, 1989) mengatakan bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih
tinggi dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi
bawahannya agar percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha
yang serius. Juga dalam perspektif kepemimpinan Islami mengacu pada firman
94
Allah SWT An-Nisa (64-65) artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu
menunaikan amanah kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah menghukumnya dengan adil”, maka kepemimpinan Islami
harus mengacu pada prilaku Rasulullah SAW. Salah satu prilaku itu adalah
amanah, dengan kata lain bertanggung jawab atau akuntabel.
3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan
Ekonomi
Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji T, dapat dilihat bahwa akuntabilitas
kinerja pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi
di Kota Tangerang Selatan. Dengan nilai t-statistik 1.063 lebih kecil dari t-tabel
yaitu sebesar 1.96, dan nilai p value juga lebih besar dari nilai signifikansi yaitu
sebesar 0.288 dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima,
yaitu akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap
pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Robert (2001) bahwa hubungan
antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai
dampak secara langsung. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung
pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada
pengeluaran atau pembelanjaan publik. Namun penelitain ini berbeda dengan
penelitian Brodjonegoro dan Dartanto (2003) yang menemukan bahwa dalam era
desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan
yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi
yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
95
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Islami kepala daerah
berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kota
Tangerang Selatan. Artinya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang
besar terhadap keberhasilan organisasi, dalam penelitian ini keberhasilan
organisasi adalah terjadinya pembangunan ekonomi masyarakat. Faktor
Islam yang tertanam pada kepemimpinan kepala daerah meningkatkan
kemaslahatan dalam bidang spiritual (keagamaan) maupun dalam bidang
sosial ekonomi masyarakat. Sebagai pemimpin duniawi, pemimpin wajib
mengurusi kepentingan umum umat manusia dengan segala
kemampuannya.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Islami kepala
daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan
daerah di kota Tangerang Selatan. Artinya kepemimpinan memeberikan
porsi yang besar untuk mendorong kinerja bawahannya/karyawannya yang
lebih tinggi, sebagaimana yang dinyatakan dalam teori path goal.
Kepemimpinan Islami yang mengacu pada prilaku Rasulullah SAW adalah
amanah, dengan kata lain bertanggung jawab atau akuntabel.
96
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi
di Kota Tangerang Selatan. Artinya untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi tidak hanya dilakukan dengan akuntabilitas pemerintahan saja,
akan tetapi lebih kepada pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan
publik, tersedianya lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar masyarakat
terpenuhi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba
menyampaikan saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat,
diantaranya:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel yang
berbeda karena dari hasil yang didapat masih ada variabel lain yang dapat
mempengaruhi pembangunan ekonomi. Serta, diharapkan dapat meneliti
dengan sampel yang lebih besar lagi untuk mewakili populasi. Juga untuk
penelitian selanjutnya memasukkan nilai Islam, metode dan alat uji dengan
pendekatan ibadah sehingga hasil studi yang genuine dari ekonomi Islam.
2. Bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan penelitian ini dapat
membantu, bahwa kepemimpinan yang berlandaskan Islam dalam
menjalankan pemerintahan dapat meningkatkan kinerja bawahan/aparatur
sipil negara dan mewujudkan pembangunan ekonomi. Serta
memperbanyak kebijakan yang memasukkan nilai ibadah secara luas
dalam berbagai sistem pemerintahan maupun ekonomi daerah.
97
DAFTAR PUSTAKA
A, Dale Timpala. 1992. “Kinerja”. Jakarta: PT Gramedia
Abdillah, W & Jogiyanto,H. M. (2009). “Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least
Square) Untuk Penelitian Empiris”. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi.
Akbar, Rizal M. 2016. “Pengaruh Pembangunan dan Pengamalan Agama Islam
terhadap Kebahagiaan di Indonesia”. Univ Trisakti Jakarta
Al-Mawardi, Imam. 2006. “Hukum-hukum Penyeenggaraan Negara dalam
Syariat Islam”. Jakarta: Darul Falah
Aminah, Siti Chaniago. 2010. “Kepemimpinan Islam dan Konvensional (Studi
perbandingan)”. RELIGIA Vol. 13, No. 2, Pp 239-254
Anoraga, Pandji. 2003. “Psikologi Kepemimpinan”. Jakarta: Rineka Cipta
Arsyad, Lincolin. 2004. “Ekonomi Pembangunan”. Yogyakarta: Bagian
Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. New Paradigm on Sinlammim Kaffah In Islamic
Economics. Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. Kaffah Thinking on Sinlammim Method Through
Digital Root. Proceeding, ISOIT International Seminar on Islamic Thought,
UKM, Bangi, Malaysia.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. Education on Root Of Islam. Proceeding,
International Seminar On Islamic Education. UNJ, Jakarta.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2009. Moneter Syariah. Modul Kuliah, Fakultas
Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
98
Aziz, Roikhan Mochamad. March 2009. The Application of Kaffah Economics on
Sukuk As Islamic Economic Instrument In OIC Countries. IRTI-IDB,
IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia.
Aziz, Roikhan Mochamad. April 2009. Pemodelan Institusi Keuangan Islam
Berbasis Metode Sinlammim Kaffah (Studi Kelayakan Pada Bofsa), UII,
Jogjakarta.
Aziz, Roikhan Mochamad. August 2009. Islamic Principle and Financial Aspect
in Sukuk on Asset Becked securities. IALE Hukumonline.com, Jakarta.
Aziz, Roikhan Mochamad. October 2009. Kaffah Thinking on Sinlammim Method
Through Digital Root. Proceeding, UKM Malaysia.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. Ekonomi Moneter Tiga Dimensi. Modul Kuliah,
Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2010. New Paradigm in On Sinlammim Kaffah In
Islamic Economics. Jurnal Signifikan, Vol. 9, No.2, Mei-Agustus, Jakarta.
http://www.uinjkt.ac.id.
Aziz, Roikhan Mochamad. April 2010. The prospect of IslamicRevival in
Indonesia 2015 Based on Development of Sukuk The Skuk Through
Sinlamim Kaffaf Method. Approved Paper For Seminar Sharia Economics
Days (Second), UI, Depok.
Aziz, Roikhan Mochamad. 2016. Factors of Internal, External And Religiosity To
Influence Lecture Performance By Peer Review Teaching on HAHSLM
Approach. The 3rd International Conference on Socio-Cultural
Relationship and Education Pedagogy Learning Science Bali
Bappeda Tangerang Selatan. 2016
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
99
Bernadine, R. Wirjana, Susilo Supardo. 2006. “Kepemimpinan : Dasar-dasar dan
Pengembangannya”. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi Offset
BPS. 2017. Perkembangan Ekonomi Tangerang Selatan, Badan Pusat Statistik.
Brahmasari dan Suprayetno. 2008. “Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan
dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta
Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai
International Wiratama Indonesia)., Universitas 17 Agustus Surabaya
Deliarnov. 2006. “Ekonomi Politik”. Jakarta: Erlangga
Depdikbud. 1994. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka
Dessler, Gary. 2009. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: Indeks
Djunaedi, Zulkifli. 2005. “Prinsip Dasar Manajemen Risiko (Risk Management).
Depok: FKM UI
Endrayani. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Bali”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana
Fithrah, Khairul. 2017. “Pengaruh Kepemimpinan Islami Kepala Daerah dan
Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi
Riau”. Universitas Trisakti, Jakarta.
Fretes, N. De. 2007. “Analisis Tentang Pengaruh Investasi terhadap
Pembangunan Ekonomi di Provinsi Papua”. STIE Ottow dan Geissler
Serui Papua.
Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015.”Partial Least Square Konsep Teknik
dan Apliksai menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian
Empiris”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Griffin, Ricky. 2000. “Management”. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga
100
Hakim, Lukman. 2011. “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja
Karyawan”, Studi kasus PDAM Kota Surakarta, LPPM Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Handoko, T. Hani, 2003. “Manajemen”. Cetakan kedelapan belas, Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta.
Hariadi, Pramono. 2010. “Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jakarta: Salemba
Empat
Hasibuan, Malayu SP. 2003. Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan
Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
Ilfi, Nur diana. 2011. “Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Islami di UIN
Maliki Malang”. UIN Maliki Malang
Jhingan M.L. 2012. “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Kuncoro, Mudrajad. 2006. “Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan
Kebijakan”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. “Penyusunan Standar Pelayanan
Publik”. Jakarta: LAN
Lewa, K., Idham, Eka dan Subowo. 2005. “Pengaruh Kepemimpinan,
Llingkungan Kerja fisik terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina
daerah operasi Cirebon”. Jurnal SINERGI
Mahsun, Muhammad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta:
BPFE Sedarmayanti. 2001. “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Kerja. Bandung: Mandar Maju
Mardiasmo. 2006. Perpajakan Indonesia Revisi. Yogyakarta: Andi
Mufraini, M. Arief. 2013.“Metodologi Penelitian Bidang Studi Ekonomi Islam”,
Jakarta: UIN Jakarta Press
101
Muis, Moh. Sidiq Priadana Saludin. 2009.“Metodologi Penelitian Ekonomi dan
Bisnis”, Yogyakarta: Graha Ilmu
Mustofiah, Siti. 2015. “Pengaruh Kepemimpinan Islami Terhadap Kinerja
Karyawan Pada Rabbani Semarang”. Semarang: FEB UIN Walisongo
Mutiara etl. 2014. “Kepemimpinan Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan
(Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-
2013)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5
Nawawi, Adari. 1993. “Kepemimpinan Menurut Islam”, Yogyakarta: UGM Press
Nimran, Umar. 2004. “Prilaku Organisasi”. Jakarta: Jakarta Kencana
Perwirasari, Fajar Bayu. 2016. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah”. Solo: FE UNS
Rahim, Faqih dkk. 2004. “Kepemimpinan Islam”. Yogyakarta: UII Press
Rahmat. 2013. “Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan”. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Rahmawaty, Anita. 2013. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam”. STAIN Kudus
Vol.1, No.1
Renyowijoyo, Muindro. 2003. “Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba”.
Jakarta: Mitra Wacana Media
Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2009. “Islamic Leadership: Membangun
Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual”. Jakarta: PT. Bumi
Aksara
Rivai, Veithzal dkk. 2013. “Pemimpin dan Kepemimpinan Organisasi”. Jakarta:
Rajawali Press
Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus, William. 2004. “Ilmu Makro Ekonomi”.
Jakarta: Media Global Edukasi
102
Sanusi, Bachrawi. 2004. “Pengantar Ekonomi Pembangunan”. Jakarta: PT.
Rineka Cipta
Sarwono, Jonathan. 2006.“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”,
Yogyakarta: Graha Ilmu
Siagian, Sondang. 2003. “Teori dan Praktik Kepemimpinan”. Jakarta: Rineka
Cipta
Sigit, Soehardi. 2001. “Teori Kepemimpinan Dalam Mnajemen”. Yogyakarta:
Yogyakarta Armurrita
Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan”. Bandung: Alfabeta
Sudarmanto. 2009. “Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM”. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Supriyadi, Edy. 2014.“SPSS + Amos”, Bogor: In Media
Suryaningsih. 2015. “Dampak Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan
Masyarakat di Provinsi Bali”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Su’ud, Muh. 2000. “Persepsi Sosial Tentang Kredibilitas Pemimpin”. Sinergi
Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 1.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. “Pengantar Administrasi Pembangunan”. Jakarta:
LP3S
Todaro, Michael P. 2011. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta:
Erlangga
Vidayani, Fitria Ayu. 2012. “Dampak Pemekaran terhadap Perkembangan Kota
Tangerang Selatan”. jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK
Vol.1, No.1
Wibowo, Puji. 2008. “Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Jurnal Keuangan Publik, Vol 5, No. 1
103
Witjaksono, Mit. 2009. “Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan:
Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan”. JESP,
Vol 1, No. 1
Zainuri, Ahmad. 2011. “Pengaruh Etika Kerja dan Kepemimpinan Islam
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada KJKS/UJKS Koperasi Kab.
Pati)”. Semarang, FSH Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Zulhelmy. 2013. “Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam”. Al Azhar
Press
www. ibnumajjah.wordpress.com
104
LAMPIRAN- LAMPIRAN
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI KEPALA DAERAH DAN
KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI DI KOTA TANGERANG SELATAN
I. Identitas Responden
Jenis kelamin : Pria Wanita
Umur : .........................
Pendidikan : SD SMP SMA Sarjana
II. Petunjuk Pengisian Angket
Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, dengan alternative jawaban sebagai berikut:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
1. Pertanyaan untuk variabel kepemimpinan Islami
1.a. Kemampuan manajerial
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota selalu bersikap adil
kepada semua kelompok dalam
berpartisipasi dan memanfaatkan
hasil-hasil pembangunan
2 Profesionalitas, kemampuan dan
moral pegawai selalu menjadi
pertimbangan dalam penempatan
pejabat struktural, di samping jenjang
kepangkatan
3 Renstra (rencana strategis) selalu
terealisasi pada pelaksanaan
pembangunan daerah
4 Pemerintah kota selalu bertanggung
jawab atas risiko dari setiap kebijakan
105
1.b. Etos kerja
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota adalah pribadi pekerja
keras yang ulet
2 Selalu serius dalam bekerja dan
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
3 Sangat dermawan dan selalu
meringankan permasalahan masyarakat
1.c. Kemuliaan akhlak
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota adalah pribadi yang jujur
dan selalu dapat dipercaya
2 Rendah hati dan merakyat kepada semua
lapisan masyarakat
3 Berbicara santun kepada masyarakat
1.d. Pengetahuan agama
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota menerapkan nilai Islam
dalam menjalankan pemerintahan
2 Suka mendatangi ceramah dan forum
diskusi agama
3 Mendorong bawahannya untuk
melaksanakan kegiatan dan ibadah
keagamaan
1.e. Kemampuan intelektual
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota selalu memiliki gagasan
baru dalam memajukan pembangunan
daerah
2 Memiliki keahlian lebih dalam hal
pemerintahan dan pembangunan
3 Selalu cepat tanggap dalam menghadapi
berbagai permasalahan di daerah
1.f. Perhatian pada bawahan
No Pertanyaan SS S N TS STS
106
1 Pemerintah kota selalu memberikan
bimbingan kepada bawahan
2 Memberikan penghargaan kepada
bawahan yang berprestasi
3 Selalu memperhatikan kesejahteraan
bawahan
1.g. Pemberdayaan
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pemerintah kota memberikan dukungan
bagi pegawai yang ingin melanjutkan
pendidikannya
2 Memfasilitasi kegiatan seminar guna
peningkatan wawasan aparaturnya
1.h. Pengendalian emosi
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Tegas pada bawahan namun tidak emosi
dalam hal menindak bawahan yang
melakukan kesalahan
2 Mampu meredam konflik yang terjadi
pada bawahan dan menyelesaikan
masalah dengan kepala dingin
2. Pertanyaan untuk variabel akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
2.a. Sumber daya finansial
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Penerimaan dan pengeluaran daerah
sesuai dengan kebutuhan pembangunan
daerah
2 Anggaran belanja rutin sesuai dengan
APBD
2.b. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Badan Pemeriksa Keuangan tidak banyak
menemukan penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan daerah
107
2 Terciptanya good governance
2.c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Infrastruktur yang menggunakan dana
APBD mendorong kelancaran ekonomi
masyarakat
2 Proyek-proyek yang dibiayai APBD
berrmanfaat bagi masyarakat
2.d. Pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Pembangunan yang dilakukan pemerintah
kota sesuai dengan tujuan yang
diinginkan masyarakat
2 Pembangunan yang dilakukan sangat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
3 Pembangunan yang dilakukan bukan
merupakan suatu pemborosan melainkan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
III. Pertanyaan untuk variabel Pembangunan Ekonomi
3.a. Kesejahteraan
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Mayoritas masyarakat mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya secara layak
2 Pendapatan masyarakat masih dapat
untuk membiayai masalah kesehatan
3.b. Peningkatan lapangan kerja
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Masyarakat mudah mendapatkan
pekerjaan
2 Rata-rata masyarakat usia kerja bekerja
pada lapangan pekerjaan yang mereka
harapkan
3.c. Investasi
108
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Terjadi peningkatan jumlah industri yang
beroperasi di daerah ini setiap tahunnya
2 Kehadiran industri baru sangat membuka
lapangan kerja dan peluang usaha rakyat
lainnya
3.d. Inflasi atau ketidak stabilan harga barang
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Jarang terjadi kenaikan harga barang
kebutuhan pokok di daerah ini
3.e. Perkembangan Ziswaf
No Pertanyaan SS S N TS STS
1 Masyarakat muslim di kota tangerang
selatan memiliki kesadaran membayar
zakat
2 Kepercayaan masyarakat akan Badan
Amil Zakat Nasional Daerah sangat
baik
3 Penyaluran zakat oleh BAZNAS Daerah
sudah sesuai dengan ketentuan dan
terdistribusi dengan baik
109
Lampiran 2: Tabulasi Data Responden
No x
1
1
1
x
1
1
2
x
1
1
3
x
1
1
4
x
1
2
1
x
1
2
2
x
1
2
3
x131 x
1
3
2
x
1
3
3
x
1
4
1
x142 x
1
4
3
x
1
5
1
x152
1 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4
2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4
3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
6 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3
12 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
15 4 4 4 3 2 2 2 1 2 3 3 4 3 2 1
16 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
18 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
21 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 3
23 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4
24 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
25 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
27 4 4 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4
28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
29 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
30 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
31 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4
32 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4
33 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
35 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
36 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4
110
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4
39 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4
40 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
41 3 5 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4
42 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
43 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
44 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4
45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
46 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3
47 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
48 4 5 3 3 3 2 2 2 5 5 4 4 3 4 4
49 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
50 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
51 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
52 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4
54 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4
55 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
56 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4
57 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4
58 3 4 2 3 2 3 2 1 2 3 4 3 4 4 4
59 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2
62 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
63 3 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4
64 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4
65 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4
66 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
68 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3
69 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
70 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3
74 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
76 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
77 4 4 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1
111
78 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
79 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
80 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
81 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 3
82 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4
83 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
84 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
85 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
86 4 4 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 4
87 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
88 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
89 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
90 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4
91 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4
92 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
94 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
95 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4
98 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4
99 4 4 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1
100 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2
No x
1
5
3
x
1
6
1
x
1
6
2
x
1
6
3
x
1
7
1
x
1
7
2
x
1
8
1
x182 x
2
1
1
x
2
1
2
x
2
2
1
x222 x
2
3
1
x
2
3
2
x241
1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
9 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
11 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4
12 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112
14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 4 4 3
16 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
17 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
18 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
21 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
22 2 4 1 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5
23 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4
24 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5
25 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4
26 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
27 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4
28 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
31 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
32 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4
33 2 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 1 3 4 3
34 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
35 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
36 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
39 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4
40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
41 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
43 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
44 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3
45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3
47 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
48 2 2 3 3 4 5 4 4 2 3 2 3 4 5 4
49 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
50 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4
51 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
53 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
54 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
113
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
57 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
58 4 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 1 5 2 3
59 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
62 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2
63 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
65 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3
69 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
71 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
73 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3
74 3 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
76 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
77 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 4 4 3
78 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
79 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
80 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
81 2 4 1 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5
82 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4
83 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 3 3
84 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4
85 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
86 2 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3
87 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
89 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
90 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
91 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4
92 2 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 1 3 4 3
93 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
94 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
95 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4
114
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
98 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4
99 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 4 4 3
100 2 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 1 3 4 3
N
o
x24
2
x24
3
y11
1
y11
2
y12
1
y12
2
y13
1
y13
2
y14
1
y15
1
y15
2
y1
53 1 3 4 5 2 2 3 2 4 5 4 3 4
2 4 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
6 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
7 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
8 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
9 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
10 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4
11 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4
12 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
15 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
16 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4
17 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4
18 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
19 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4
21 4 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4
22 5 3 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4
23 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4
24 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
25 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
26 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
27 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 4
31 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3
32 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4
33 3 2 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4
34 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
35 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
115
36 2 2 2 5 4 2 2 3 2 4 4 4
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4
39 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5
40 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5
41 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5
42 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3
43 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
44 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
46 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4
47 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
48 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
49 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
50 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
51 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4
52 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
53 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
54 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4
55 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
56 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4
57 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
58 3 2 4 5 4 3 1 5 5 5 4 2
59 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
63 3 4 5 2 2 3 2 4 5 4 3 4
64 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4
65 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
66 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
68 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
69 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
70 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
71 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
72 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4
73 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4
74 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
76 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
77 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
78 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4
79 2 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4
116
80 4 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4
81 5 3 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4
82 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4
83 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
84 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
85 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
86 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
89 3 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 4
90 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3
91 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 4
92 3 2 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4
93 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
94 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
95 2 2 2 5 4 2 2 3 2 4 4 4
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4
98 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5
99 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
10
0
3 2 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4
Lampiran 3: Hasil SmartPLS
117
118
119
