PENGARUH KARAKTERISTIK AGEN DAN JENIS KAP PADA …/Pengaruh... · KEUANGAN BANK, DENGAN commit to user i DAN JENIS KAP PADA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB RISIKO CORPORATE GOVERNANCE

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENGARUH KARAKTERISTIK AGEN DAN JENIS KAP PADA

TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB RISIKO

KEUANGAN BANK, DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI

VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

NOVITA AYU HAPSARI

F0309105

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013


commit to user

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:




VARIABEL MODERASI

Telah disetujui dan diterima oleh pembimbing untuk diajukan kepada tim penguji

skripsi

Surakarta, 22 Februari 2013

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak.

NIP. 19610711 198703 1 002


commit to user

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh tim penguji skripsi Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi

syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Surakarta, Maret 2013

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. Jaka Winarna, M.Si., Ak. Ketua (.....................)

NIP. 19660919 199203 1 001

2. Dra. Setianingtyas Honggowati, MM., Ak. Anggota (.....................)

NIP. 19600427 198601 2 001

3. Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak. Pembimbing (.....................)

NIP. 19610711 198703 1 002


commit to user

iii


commit to user

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk. . . .

ALLAH SWT

Ayah, Ibu, dan Kakakku tersayang

Kekasih, Sahabat, dan Rekan-rekan terbaikku

Almamater Kebanggaanku


commit to user

v

MOTTO

“Man jadda Wajada”

- Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil -

(Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara)

“Manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang”

(Imam Syafi’i)

“Selama kita berusaha dan bekerja di atas orang kebanyakan, maka otomatis kita akan

menjadi juara”

(Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara)

“Every accomplishment starts with the decision to try”

(Gail Devers)


commit to user

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Agen dan Jenis KAP pada Tingkat

Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan Bank, dengan Corporate

Governance sebagai Variabel Moderasi”.

Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai

tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan

dan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

2. Bapak Drs. Santosa Tri Hananto, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Drs. Sri Hartoko, MBA., Ak., selaku pembimbing skripsi atas

semua kritik, saran, dan perhatiannya yang sangat membantu penulis

untuk mencapai hasil yang terbaik.

4. Bapak Halim Dedi Perdana, SE., Ak., selaku pembimbing akademik atas

nasihat, saran, dan sharing ceritanya yang sudah diberikan selama ini.


commit to user

vii

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta karyawan FE UNS, terima kasih

penulis ucapkan atas semua ilmu yang telah diberikan.

6. Ayah dan ibu tercinta atas semua doa dan dukungannya, terima kasih

untuk selalu setia mendengar keluh kesah putri kecilmu dan perjuangan

tak kenal lelah untuk memberiku masa depan yang baik.

7. Rahayu Fitri Purnamasari, kakak semata wayangku tercinta, terima kasih

atas segala ilmu, nasihat, dan teladan yang kakak berikan untuk

menjadikanku sosok yang lebih mandiri dan bersyukur. Dan teruntuk

keluargaku (nenek, paman, bibi, dan sepupu-sepupuku) terima kasih atas

segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan, serta dua

keponakanku yang lucu-lucu yang menjadi obat pelipur lara, I love you

all.

8. Mohammad Reza Aldy Wijaya, kekasih sekaligus sahabat setiaku dan

pendengar terbaik setelah Ayah dan Ibu. Terima kasih untuk segala

kesabaranmu dalam menghadapi maupun mendegar keluh kesaku,

nasihat agar selalu mensyukuri hidup, dan selalu memberiku motivasi

untuk mengupayakan segalanya sebaik mungkin. Beberapa langkah lagi

menuju impian kita untuk menyempurnakan agama, you'll be the first

and the last, Insha Allah.

9. Sahabat-sahabat karibku bu bos geng sandra, miss cepoe yeni, miss

boyolali sari, si kecil dan selalu semangat tina, dan mbak yang ngapak

dari purwokerto retnia, mbak gita teman seperjuangan, tak lupa sahabat

sekaligus yang sudah aku anggap seperti kakakku sendiri kak sue ami,


commit to user

viii

semoga terwujud ya kak mendapat suami bule. Semoga kesuksesan

senantiasa untuk kita semua.

10. Adik-adik seperjuangan yang telah aku anggap seperti adik sendiri, dek

ticka triwik yang pinter tapi seneng ngeluh, dek farah yang suka bikin

status galau di fb, dek aditya purnama putra a.k.a bogel yang sudah

banyak membantu tim olimpiade akuntansi FE UNS dan tak lupa

Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UNS yang telah

memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk membawa

nama almamater dalam ajang olimpiade akuntansi, serta bantuan dan

dukungan yang telah banyak diberikan.

11. Teman-teman KEI’ers, ngatijo, laely, anisa, deshinta, wulan, adhe’ lely,

anita, danik, ira, rozi, dek herni, dek hayu, dek bondan, dek wintari, dek

nickma dan teman-teman lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per

satu, serta Akei mbak retna, mbak riesa, mbak dewilis, mbak rena, mbak

tika, mas syukron, mas listyo, terima kasih atas kerja sama dan

pengalaman yang telah teman-teman berikan selama ini. Meskipun tak

memberikan kontribusi banyak semoga ukhuwah yang selama ini sudah

terjalin bisa tetap terjaga sampai kapan pun.

12. Teman-teman akuntansi 2009, lani-adit, jessica, jayco, gepeng, harun-

ferda, bang haji adhiyanto, ulva, vika, julia, ika, andri, ryan, icha, fifi,

taufik, tomy, edwin, hendro, novi, laila, mifta, maya, nandhya dan teman-

teman lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, atas kebersamaan

yang telah kita jalin dan telah menjadikan kita layaknya sebuah keluarga

besar. Semoga ke depan kita dapat kembali dipertemukan untuk berbagi


commit to user

ix

kisah sukses kita masing-masing kelak. Senantiasa SEMANGAT untuk

masa depan yang lebih baik.

13. Kakak-kakak tingkat mas peka, mas zulfikar, mas miko, mbak anes, mba

oca, mbak eva, mbak dista, atas saran dan nasihat yang telah diberikan,

dan maaf jika sering merepotkan.

14. Teman-teman LBPP LIA, dika, devi, ratih, fatwa, nirma, rini, shofi, tika,

goldha, abi, aulia, ana, dan pengajar tercinta miss ambar, miss umi dan

miss yayan, atas tambahan ilmu, pengalaman, dan kebersamaannya

selama ini.

15. Dan terakhir orang-orang di sekitarku yang telah memberikan banyak

warna dan arti dalam hidupku, yang tak bisa penulis sebutkan satu per

satu karena keterbatasan tempat, maaf, dan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan sebagai masukan yang berharga dan demi perbaikan yang berkelanjutan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

dan semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih.

Surakarta, 18 Februari 2013

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iv

MOTTO ................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... .x

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xiv

ABSTRAKSI ........................................................................................................ xv

ABSTRACT..........................................................................................................xvi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... ..1

A. Latar Belakang .......................................................................................... ..1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... ..7

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... ..7

D. Manfaat Penelitian .................................................................................... ..8

E. Sistematika Penulisan ................................................................................ ..9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 11

A. Landasan Teori ........................................................................................ 11

1. Teori Agensi ........................................................................................ 11

2. Corporate Governance ........................................................................ 16

3. Laporan Tahunan dan Pengungkapan (Disclosure) ............................. 21


commit to user

xi

4. Pengungkapan Risiko Keuangan ......................................................... 26

5. Dewan Direksi ..................................................................................... 36

6. Kepemilikan Manajerial ...................................................................... 41

7. Kantor Akuntan Publik.........................................................................42

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 44

C. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis ................................ 46

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 58

A. Desain Penelitian......................................................................................58

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .............................. 58

C. Data dan Metode Pengumpulan Data ...................................................... 59

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ...................................... 59

E. Metode Analisis Data .............................................................................. 66

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ........................................................ 74

A. Deskriptif Data.........................................................................................74

B. Uji Asumsi Klasik ................................................................................... 79

C. Uji Hipotesis ............................................................................................ 82

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 91

A. Kesimpulan .............................................................................................. 91

B. Keterbatasan ............................................................................................. 92

C. Saran ......................................................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 94

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Ketentuan Pengungkapan Risiko di Beberapa Negara ......................... 28

Tabel 2.2 Perbandingan Klasifikasi Risiko ........................................................... 34

Tabel 4.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian................................................ 74

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif ................................................................................ 75

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Dummy Kantor Akuntan Publik .............. 79

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas ............................................................................. 80

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................... 80

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .......................................................................... 81

Tabel 4.7 Hasil Uji heteroskedastisitas ................................................................. 82

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan Regresi 1)........... 83

Tabel 4.9 Hasil Regresi Persamaan 2 Variabel Karakteristik Agen Terhadap

Corporate Governance ......................................................................... 88

Tabel 4.10 Hasil Regresi Persamaan 2 Variabel Karakteristik Agen Terhadap

Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan Terhadap

Absolut Residual....................................................................................89


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Two Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia ............................... 38

Gambar 2.2 Skema Konsep Penelitian...................................................................45


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Bank Sampel Penelitian

Lampiran 2 Summary Item Pengungkapan Risiko Keuangan

Lampiran 3 Summary Item Pengungkapan Corporate Governance

Lampiran 4 Data SPSS Analisis Deskriptif

Lampiran 5 Data SPSS Uji Asumsi Klasik

Lampiran 6 Data SPSS Analisis Regresi Berganda

Lampiran 7 Data SPSS Analisis Residual


commit to user

xv




VARIABEL MODERASI

ABSTRAKSI

NOVITA AYU HAPSARI

NIM. F0309105

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris

mengenai pengaruh karakteristik agen dan jenis kantor akuntan publik

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan dengan

corporate governance sebagai variabel moderasi. Karakteristik agen

direpresentasikan dengan ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan

dewan direksi, dan kepemilikan manajerial. Variabel dependen adalah tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan yang diukur dengan

menggunakan teknik scoring sesuai dengan penelitian Taylor et al. (2008) dan

Oorschot (2009), dengan menggunakan item-item yang terdapat pada PSAK

50 (Revisi 2006), Peraturan Bank Indonesia, dan Bapepam-LK.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive

sampling, dengan sampel berupa laporan tahunan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Sampel yang diperoleh sebanyak 31

perbankan dengan 62 annual report.

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa

karakteristik agen dan jenis KAP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan. Variabel independen yang terbukti

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan yaitu latar belakang pendidikan dewan direksi, kepemilikan

manajerial, dan jenis KAP. Sementara variabel ukuran dewan direksi

ditemukan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

risiko keuangan. Hasil pengujian analisis residual menunjukkan bahwa

corporate governance yang digunakan sebagai variabel moderasi dalam

penelitian ini terbukti tidak memoderasi hubungan antara karakteristik agen

dengan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Kata kunci: karakteristik agen, KAP, corporate governance, pengungkapan

risiko keuangan, perbankan Indonesia


commit to user

xvi

THE INFLUENCE OF AGENT CHARACTERISTICS AND TYPE OF

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM ON THE LEVEL OF COMPLIANCE

MANDATORY DISCLOSURE OF BANK FINANCIAL RISK, WITH

CORPORATE GOVERNANCE AS MODERATING VARIABLE

ABSTRACT

NOVITA AYU HAPSARI

NIM. F0309105

The purpose of this study is to provide empirical evidence about the

influence of agent characteristics and the type of public accountant firm to the

level of compliance mandatory disclosure of financial risks with corporate

governance as moderating variable. Characteristics of agents represented by the

size of the board of directors, educational background of directors, and

managerial ownership. The dependent variable is the level of compliance

mandatory disclosure of financial risks based on identified items of PSAK 50

(Revised 2006), Regulation of Bank Indonesia and Bapepam-LK.

Under purposive sampling, secondary data of 62 annual reports year

2010-2011 of banks in Indonesian Stock Exchange are selected.

The results of multiple linear regression showed that agent characteristics

and the type of public accountant firm affects the level of compliance mandatory

disclosure of financial risks through the variable educational background of

directors, managerial ownership, and type of public accountant firm. While board

size found has no effect on the level of compliance mandatory disclosure of

financial risks. Test results of residual analysis shows that corporate governance

that is used as moderating variable is proved not to moderate the relation

between agent characteristics to the level of compliance mandatory disclosure of

financial risks.

Keywords: agent characteristics, public accountant firm, corporate governance,

financial risk disclosure, Indonesian banks


commit to user

1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik keagenan dalam teori agensi muncul ketika manajer sebagai

pengelola perusahaan tidak menyampaikan informasi terkait kondisi

perusahaan yang sebenarnya kepada pihak principal, hal ini menyebabkan

timbulnya kondisi yang dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau

asimetri informasi (information asymmetric). Konflik kepentingan yang

terjadi dapat diminimalkan dengan membentuk suatu mekanisme yang

mampu menyeimbangkan kepentingan antara pihak eksternal dan pihak

internal. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana cara terbaik

untuk mengurangi perilaku oportunistik manajerial. Tata kelola perusahaan

yang baik dapat memberikan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan

mengelola bisnis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas

perusahaan yang pada akhirnya dapat mewujudkan shareholder value.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), transparansi komunikasi keuangan

dapat meminimalkan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer

yang melekat dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan.

Laporan tahunan perusahaan telah menjadi sarana utama dalam

menyampaikan informasi yang berguna bagi keputusan investasi, kredit dan

keputusan lainnya selama bertahun-tahun. Namun, sejak terjadinya skandal

perusahaan besar dan praktik penipuan akuntansi seperti kasus Enron dan


commit to user

2

2

WorldCom, telah terjadi peningkatan permintaan untuk pengungkapan dalam

laporan keuangan perusahaan (Cole dan Jones, 2005).

Pengungkapan informasi tentang risiko dan ketidakpastian kini telah

menjadi bagian yang penting dalam pelaporan keuangan (Linsmeier dan

Pearson, 1997). Praktik penyimpangan akuntansi oleh perusahaan-perusahaan

besar telah meningkatkan diskusi terkait kebutuhan pengungkapan risiko

(Linsley dan Shrives, 2005). Perdebatan mengenai pentingnya pengungkapan

risiko dimulai sejak tahun 1998 ketika Institute of Chartered Accountants in

England and Wales (ICAEW) menerbitkan paper yang berjudul Financial

Reporting of Risk-Proposals for a Statement of Business Risk (Linsley,

Shrives, dan Crumpton, 2006). ICAEW menyarankan agar perusahaan

menyertakan informasi terkait risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan

karena hal itu lebih berguna dalam hal pengambilan keputusan.

Penelitian ini memilih perbankan sebagai objek penelitian karena bank

sebagai lembaga pengelola risiko (risk taking) mengandung berbagai risiko

dalam usahanya (Oorschot, 2009). Kegiatan usaha bank senantiasa

dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai

lembaga intermediasi keuangan. Perbankan sebagai lembaga perantara

keuangan merupakan salah satu media translasi dan transformasi risiko dari

pemilik dana yang umumnya bersifat risk averse (Napitupulu, 2009).

Menurut Hirtle (2007) tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dapat

menurunkan risiko bank. Keterbukaan dan transparansi informasi penting

adanya sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja perbankan dimana


commit to user

3

3

nantinya keterbukaan informasi yang tepat akan menghasilkan transparansi

yang memungkinkan pembaca untuk membuat penilaian tentang kinerja

keuangan entitas, termasuk profil risiko.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan

semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh

belum dilaksanakannya good corporate governance. Perkembangan yang

pesat dalam lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan

semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan mengakibatkan

meningkatnya kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (good corporate

governance).

Sebelum krisis moneter (7 Juli 1997), hampir seluruh bank swasta

dikendalikan oleh pemiliknya yang merangkap sebagai pengurus komisaris

atau direksi. Bank-bank milik negara pun “dikendalikan” oleh oknum-oknum

pejabat (Tampubolon, 2004). Kurangnya transparansi yang dilakukan oleh

pihak manajemen bank serta lemahnya pengawasan terhadap praktik

pelaksanaan corporate governance pada perbankan, memicu terjadinya

penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang pengusaha dan oknum

pejabat maupun karyawan bank. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya

daftar kasus bank bermasalah yang terjadi di Indonesia. Seperti

terbongkarnya kasus pembobolan Bank BNI dengan ditemukannya transaksi

ekspor fiktif melalui L/C (Letter of Credit), yang merugikan bank sebesar 1,7

triliun rupiah. Begitu pula dengan kasus pembobolan Bank BRI yang

menimbulkan kerugian sebesar 300 miliar rupiah (Fasabeni, 2003).


commit to user

4

4

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor

perbankan sebagai lembaga pengelola keuangan dan dalam rangka penerapan

good corporate governance, maka perlu diterapkan manajemen risiko yang

baik dalam dunia perbankan. Untuk menentukan berhasil atau tidaknya

penerapan manajemen risiko dalam suatu bank, mutlak diperlukan peranan

secara aktif oleh dewan komisaris dan direksi sebagai pengawas dan

penyelenggara pelaksanaan pengelolaan bank tersebut.

Dalam struktur organisasi perusahaan, dewan direksi memiliki

tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kepengurusan bank. Penelitian ini

berfokus pada karakteristik agen, dimana komposisi dewan direksi dipilih

karena dewan direksilah yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan dan

sekaligus sebagai dewan manajemen yang bertanggung jawab atas

pengelolaan perusahaan. Dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi,

dewan direksi juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan tahunan

perusahaan sekaligus menentukan luas pengungkapan yang harus dilakukan

oleh perusahaan.

Ukuran dewan direksi yang besar menimbulkan masalah tersendiri

bagi perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang terlampau banyak akan

menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Di sisi lain, ukuran dewan yang

kecil akan baik bagi perusahaan karena akan mempermudah dalam hal

koordinasi (Matoussi dan Chakroun, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh

Byard, Li, dan Weintrop (2006) yang mempelajari 1.279 perusahaan selama

tahun 2000 hingga 2002, menemukan bahwa kualitas pengungkapan


commit to user

5

5

keuangan cenderung menurun seiring dengan peningkatan jumlah anggota

dewan. Sehingga, ukuran dewan direksi yang lebih kecil diharapkan dapat

menghasilkan pengungkapan yang lebih baik.

Dewan direksi akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif

apabila didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Ponnu (2008), direksi dengan

pengalaman yang memadai dapat memberikan perspektif yang berguna

tentang risiko yang signifikan dan keuntungan kompetitif, serta pemahaman

tentang tantangan yang dihadapi bisnis. Haniffa dan Cooke (2002)

menyebutkan bahwa anggota direksi yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi dan bisnis mungkin melakukan tingkat pengungkapan yang lebih

luas untuk menunjukkan akuntabilitas, meningkatkan citra perusahaan,

maupun kredibilitas manajemen.

Dalam teori keagenan, konflik keagenan dapat diminimalisir apabila

manajer juga dianggap menjadi bagian dari perusahaan sehingga manajer

akan berupaya meningkatkan kemakmuran perusahaan secara keseluruhan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan bagi manajer

untuk memiliki sebagian dari saham perusahaan. Jensen dan Meckling (1976)

mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih besar dapat

menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Dengan adanya

kepemilikan manajerial maka tindakan oportunis manajer yang berusaha

memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang, sehingga tingkat

pengungkapan perusahaan pada akhirnya juga semakin luas.


commit to user

6

6

Kantor akuntan publik juga memiliki peranan penting dalam

mempengaruhi luas pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Guan, Sheu,

dan Chu (2007), Matoussi dan Chakroun (2008), dan Gao dan Kling (2012)

menemukan hubungan yang positif antara jenis kantor akuntan publik dengan

luas pengungkapan informasi. KAP yang termasuk dalam kategori The Big

Four dianggap mampu memberikan sinyal positif bagi perusahaan dalam hal

pengungkapan informasi, hal ini karena adanya reputasi dan kecakapan

profesional yang dimiliki untuk mendeteksi penyimpangan dalam sistem

akuntansi klien dibanding KAP non-Big Four.

Kelengkapan pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan

menjadi salah satu nilai tambah bagi stakeholder. Kinerja dewan direksi yang

efektif didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai serta

proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mendorong luasnya

pengungkapan risiko keuangan. Sehingga, dengan adanya struktur tata kelola

perusahaan (corporate governance) yang baik diharapkan dapat memperkuat

hubungan antara karakteristik agen dengan tingkat kepatuhan pengungkapan

wajib risiko keuangan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih

sangat jarang penelitian yang dilakukan terutama di Indonesia, yang berusaha

menguji pengaruh karakteristik agen dan jenis KAP dengan corporate

governance sebagai variabel moderasi terhadap pengungkapan wajib risiko

keuangan. Dan seperti yang telah dijelaskan, sejak terjadinya krisis keuangan

tahun 2007, perhatian terhadap pengungkapan risiko sebagai bentuk

pengawasan dan transparansi informasi dalam industri perbankan telah


commit to user

7

7

mengalami peningkatan. Sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk

dilakukan karena dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya

terkait dengan pengungkapan risiko keuangan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Agen dan Jenis KAP

pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan Bank,

dengan Corporate Governance sebagai Variable Moderasi.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, maka masalah yang

diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan?

2. Apakah latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan?

4. Apakah corporate governance memoderasi hubungan antara karakteristik

agen dan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan?


commit to user

8

8

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara ukuran

dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan.

2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara latar

belakang pendidikan dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan.

3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara

kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

risiko keuangan.

4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa hubungan antara karakteristik

agen dan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan

dimoderasi oleh corporate governance.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap

berbagai pihak di bawah ini:

1. Bagi perbankan, dapat memberikan pengetahuan tentang praktik

manajemen risiko, khususnya pengungkapan risiko keuangan yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam praktik

penerapan pengungkapan risiko keuangan.


commit to user

9

9

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi

bagi kalangan akademisi mengenai manajemen risiko, khususnya

pengungkapan risiko keuangan pada perbankan Indonesia. Serta menjadi

bahan pertimbangan lain apabila akan diadakan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi stakeholder, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan

perusahaan, terutama dalam pengelolaan pengungkapan risiko keuangan.

4. Bagi regulator, mendorong regulator (Bapepam, BI, dan IAI) untuk

menetapkan kebijakan dan regulasi ataupun standar pengungkapan yang

lebih baik bagi bank di Indonesia maupun sektor lainnya dalam hal

praktik pengungkapan risiko keuangan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori serta penelitian terdahulu terkait dengan

topik penelitian, kaitan variabel independen dengan variabel

dependen, serta kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan

teknik pengambilan sampel; data dan metode pengumpulan data;


commit to user

10

10

variabel penelitian dan pengukurannya; dan metode analisis data

yang digunakan dalam penelitian serta pengujian hipotesis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif data, pengujian

hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : Penutup

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti

berdasarkan hasil analisis data, menjelaskan mengenai

keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi peneliti

berikutnya.


commit to user

11

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak

secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum

memenuhi kepentingan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling

(1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal)

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada

agent untuk melakukan segala usaha bagi kepentingan principal.

Sedangkan menurut Scott (2003), agency theory merupakan bagian

dari game theory yang membahas sebuah desain kontrak untuk

memotivasi agen agar bertindak secara rasional atas nama principal.

Karakteristik sebuah kontrak dalam teori keagenan dapat bersifat

cooperative dan non-cooperative. Sebuah kontrak dikatakan non-

cooperative, ketika pihak agen dan principal mengambil keputusan untuk

mencapai kepentingan pribadinya masing-masing. Namun demikian,

masing-masing pihak harus mampu berkomitmen untuk memenuhi

kontrak yang telah disepakati, dimana kontrak seharusnya memiliki peran

untuk mengikat masing-masing pihak agar bertindak sesuai aturan main

(play by the rules).


commit to user

12

12

Pihak principal atau pemilik merupakan pihak yang menyertakan

modalnya ke perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional harian,

sedangkan manajer adalah pihak yang diberi amanah dan wewenang oleh

pemilik untuk mengelola perusahaan dan memanfaatkan dana yang telah

diberikan untuk kepentingan perusahaan semata. Masalah keagenan

mulai muncul ketika manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri

dalam mengelola perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemilik

maupun perusahaan secara keseluruhan. Eisenhardt (1989),

mengemukakan bahwa pada dasarnya masalah keagenan muncul karena

dua hal. Pertama, karena ada konflik kepentingan atau perbedaan tujuan

antara pihak agen dan principal. Dan yang kedua, karena adanya

kesulitan atau masalah terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak

principal untuk memantau kinerja yang dilakukan oleh manajer.

Tindakan manajer yang lebih condong untuk memaksimalkan

keuntungan pribadi dikarenakan adanya pandangan manajemen yang

cenderung untuk memaksimalkan profit jangka pendek dan mengabaikan

keuntungan jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi

kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai

bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam

bentuk gaji.

Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi biaya keagenan

menjadi tiga kelompok, yaitu:


commit to user

13

13

a. The monitoring expenditures by principal adalah biaya pengawasan

yang harus dikeluarkan olek pemilik untuk membatasi kegiatan

menyimpang dari agen. Dengan adanya monitoring cost tersebut

diharapkan manajemen akan senantiasa bertindak untuk

memaksimalkan kesejahteraan pemilik

b. The bonding expenditures by the agent merupakan biaya ikatan

yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa dirinya tidak

akan mengambil tindakan tertentu yang akan membahayakan atau

merugikan pihak principal. Seorang agen mungkin berkomitmen

atas suatu kewajiban kontrak dengan pihak principal atau

perusahaan, dimana hal tersebut akan membatasi aktivitas agen.

Dalam hal ini, manajer harus mengorbankan peluang kerja

potensial lainnya. Biaya implisit yang timbul inilah yang akan

dianggap sebagai biaya ikatan (bonding cost).

c. The residual cost adalah biaya yang timbul karena adanya

perbedaan kepentingan antara principal (pemilik) dan agen. Dalam

praktiknya seringkali terjadi perbedaan antara keputusan yang

diambil oleh agen dengan keputusan-keputusan yang akan

memaksimalkan kemakmuran pihak principal. Penurunan

kemakmuran yang dialami oleh pihak principal sebagai akibat dari

perbedaan tersebut juga merupakan suatu biaya agensi yang disebut

dengan residual cost.


commit to user

14

14

Manajer yang bertindak sebagai pengelola perusahaan memiliki

informasi yang lebih memadai terkait informasi internal maupun prospek

perusahaan di masa yang akan datang. Ketika manajer tidak

menyampaikan informasi terkait kondisi perusahaan yang sebenarnya

kepada pihak principal maka hal ini akan menimbulkan masalah yang

disebut asimetri informasi (information asymmetric). Scott (2003),

menyebutkan dua tipe asimetri informasi, yaitu:

a. Adverse selection, merupakan tipe asimetri informasi dimana satu

atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi

potensial, memiliki keunggulan informasi dibandingkan pihak lain.

Asimetri informasi tipe ini terjadi karena manajer serta orang-orang

dalam lainnya biasanya mengetahui informasi yang lebih banyak

tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor

pihak luar. Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta

dapat menyesatkan investor dalam mengambil keputusan atas

investasi yang akan dilakukannya.

b. Moral hazard, merupakan tipe asimetri informasi dimana satu atau

lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial

lainnya, dapat mengamati atau memantau tindakan mereka dalam

pemenuhan transaksi maupun kewajiban namun pihak lain tidak

bisa. Hal ini dapat dijelaskan dimana seorang manajer dapat

melakukan kegiatan yang tidak sepenuhnya diketahui oleh

pemegang saham maupun kreditor. Sehingga kemungkinan


commit to user

15

15

manajer dapat melakukan tindakan melanggar kontrak di luar

pemantauan pemegang saham.

Perbankan sebagai lembaga pengelola risiko dan lembaga

intermediasi keuangan memiliki kegiatan yang berbeda dibandingkan

dengan sektor lain. Dalam regulasi perbankan, bukan hanya produk dan

layanan yang ditawarkan bank yang diregulasi, namun lembaga bank itu

sendiri juga diatur dengan ketat. Ciancenelli dan Gonzales (2000),

mengungkapkan bahwa dengan adanya regulasi dalam perbankan

mengakibatkan masalah keagenan yang dihadapi dalam industri ini

berbeda dengan masalah kegaenan perusahaan publik lainnya. Dengan

adanya regulasi tersebut maka ada pihak ketiga yakni regulator

(pemerintah melalui Bank Indonesia) yang terlibat dalam hubungan

keagenan, sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin

kompleks. Ciancenelli dan Gonzales (2000), menyebutkan bahwa selain

asimetri informasi antara pihak agen dan pemilik (principal), dalam

sektor perbankan paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang

menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yakni:

a. hubungan antara deposan, bank dan regulator;

b. hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta;

c. hubungan antara peminjam (borrowers), manajer, dan regulator


commit to user

16

16

Penyampaian informasi yang menyesatkan dapat sangat merugikan

terutama bagi pihak eksternal yang tingkat ketergantungannya akan

informasi akuntansi lebih besar dibandingkan pihak internal perusahaan.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi terjadinya asimetri

informasi adalah perusahaan perlu melakukan suatu strategi

pengungkapan informasi. Kualitas keputusan investor besar

kemungkinannya dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan

perusahaan dalam laporannya. Seperti yang diungkapkan oleh Jensen dan

Meckling (1976), transparansi komunikasi keuangan dapat

meminimalkan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer

yang melekat dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan.

Keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk memantau dan

menganalisis kinerja manajer (Gao dan Kling, 2012).

2. Corporate Governance

Corporate Governance merupakan seperangkat mekanisme kontrol

yang dirancang khusus untuk mengawasi setiap keputusan manajerial

yang diambil, serta untuk menjamin terselenggaranya operasi yang

efisien dari suatu perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan

pihak pemangku kepentingan lainnya (Donnelly dan Mulcahy, 2008).

Bagi pemegang saham corporate governance dapat meningkatkan

keyakinan mereka pada return yang adil dari invetasi mereka (Maier,

2005). Sedangkan bagi pihak pemangku kepentingan lainnya


commit to user

17

17

(stakeholders), adanya corporate governance yang baik akan

memberikan jaminan bahwa informasi yang memadai, akurat, dan tepat

waktu akan disampaikan kepada stakeholders, serta mendorong agar

manajemen perusahaan senantiasa memperhatikan nilai-nilai moral dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tindakan dan

proses pembuatan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab sosial

kepada pihak stakeholders maupun lingkungan di sekitar perusahaan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)

mendefinisikan corporate governance sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan

kepercayaan investor. Corporate governance melibatkan serangkaian

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya. Corporate governance juga

menyediakan struktur dimana tujuan perusahaan ditetapkan, dan sarana

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut serta

menyediakan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan kinerja

(OECD, 2004). Dennis dan McConnell (2003) membedakan mekanisme

Good Corporate Governance menjadi dua bagian yakni mekanisme

internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi,


commit to user

18

18

dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan. Mekanisme

internal lebih berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan.

Sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh pasar sebagai

mekanisme kontrol (pengendalian) bagi perusahaan dan juga sistem

hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam corporate governance adalah

keberadaan Dewan Pengurus Perseroan atau Board of Directors. Dengan

demikian corporate governance dapat merujuk pada kewajiban direksi

kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi

semua kewajibannya sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya,

serta menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan

dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata. Dalam teori

agensi, masalah keagenan muncul ketika terjadi konflik antara pihak

principal dan agen, pihak agen dalam hal ini direpresentasikan oleh

dewan direksi, dimana agen tidak lagi bertindak untuk kepentingan

perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Carter, Simkins, dan Simpson (2002), agency theory

merupakan pengembangan dari teori corporate governance yang sering

digunakan dalam penelitian untuk memahami kaitan antara karakteristik

dewan direksi dengan nilai perusahaan. Dalam kerangka teori agensi,

corporate governance berkaitan dengan bagaimana cara terbaik untuk

mengurangi perilaku oportunistik manajerial (Taylor, Tower, Zahn, dan

Neilson, 2008).


commit to user

19

19

Kepercayaan investor tergantung pada kualitas informasi yang

disampaikan oleh perusahaan. Kurangnya informasi akan membatasi

kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko dari investasi

yang dilakukannya. Salah satu prinsip dasar dalam struktur corporate

governance yang baik adalah transparansi (OECD, 2004). Dalam bentuk

yang paling sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa organisasi harus

mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya sehingga para

pemangku kepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang

berguna untuk mengevaluasi organisasi dan membuat keputusan ekonomi

secara tepat. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat

memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang kegiatan

perusahaan dan situasi keuangan yang sedang dihadapi oleh perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi

industri perbankan kini merupakan suatu kebutuhan. Di Indonesia,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur tentang

pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum, menyebutkan

pentingnya praktik good corporate governance di sektor perbankan

mengingat semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, serta dalam

rangka melindungi kepentingan stakeholders. Menurut Htay, Rashid,

Adnan, dan Meera (2012), corporate governance pada industri

perbankan menduduki posisi yang lebih penting daripada industri

lainnya, karena sektor perbankan memainkan peran penting sebagai

lembaga intermediasi keuangan dalam perekonomian negara. Selain itu,


commit to user

20

20

melihat situasi eksternal dan internal perbankan yang mengalami

perkembangan yang sangat kompleks mengakibatkan risiko yang

dihadapi dari kegiatan perbankan pun menjadi semakin beragam. Kondisi

yang demikian tentunya menuntut pengelolaan perusahaan (corporate

management) dan pengelolaan risiko (risk management) yang baik.

Pengelolaan perusahaan dan pengelolaan risiko tersebut dapat

diintegrasikan dan disinergikan melalui penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance.

Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya

di Indonesia, setelah Indonesia mengalami masa krisis yang

berkepanjangan sejak tahun 1998. Krisis yang terjadi juga menambah

nilai penting praktik corporate governance terutama di sektor perbankan.

Bank-bank yang menjadi pilar dari sistem keuangan negara ikut

merasakan dampak negatif dari krisis multidimensi sehingga

mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja perbankan nasional. Seperti

yang dikemukakan oleh Htay et al. (2012), corporate governance yang

buruk dalam industri perbankan dapat menghilangkan kepercayaan pasar

akan kemampuan bank untuk mengelola aset dan kewajiban secara benar,

termasuk deposito, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya krisis

likuiditas dan kemungkinan mampu menyebabkan krisis ekonomi di

suatu negara serta menimbulkan risiko sistemik kepada masyarakat luas.

Oleh sebab itu, dengan penerapan Good Corporate Governance dalam

sektor perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan keyakinan


commit to user

21

21

investor akan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab

pengelolaan perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai pasar

perusahaan (Maier, 2005).

3. Laporan Tahunan dan Pengungkapan (Disclosure)

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan

berstatus sebagai perusahaan publik berkewajiban untuk menerbitkan

laporan tahunan kepada pihak eksternal. Laporan tahunan yang

diterbitkan oleh perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi

yang relevan bagi pembuat keputusan. Laporan tahunan juga menjadi alat

utama para manajer untuk menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan

dan melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi

(Suripto dan Baridwan, 1999). Menurut Oorschot (2009), laporan

tahunan memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan

bagi pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya,

termasuk di dalamnya memuat pengungkapan wajib maupun sukarela.

Laporan tahunan memuat baik informasi keuangan maupun non-

keuangan yang berguna bagi pihak stakeholder untuk menganalisis

kondisi perusahaan pada suatu periode. Laporan keuangan yang

diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan ini wajib diaudit oleh auditor independen

sebagai wujud dari transparansi keuangan perusahaan. Laporan non


commit to user

22

22

keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi laporan

manajemen yang berisi informasi penting mengenai perusahaan seperti

laporan dewan komisaris, laporan direksi, kinerja perusahaan selama satu

periode, profil perusahaan, strategi perusahaan, prospek perusahaan, dan

informasi penting lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Informasi yang dimuat dalam laporan tahunan ini lebih dikenal

dengan istilah pengungkapan laporan tahunan atau annual report

disclosure. Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005)

mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statement,

including the statements themselves, the notes to the statements, and the

supplementary disclosures associated with the statements. It does not

extend to public or private statement made by management or

information provided outside the financial statement”.

Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama,

contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan;

dan yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan contohnya analisis

manajemen dan ramalan atas operasi perusahaan di tahun mendatang

(Sudarmadji dan Sularto, 2007). Pengungkapan dalam pelaporan

keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk operasi

optimal pasar modal yang efisien. Hal tersebut mengandung arti bahwa

informasi yang memadai harus disajikan untuk memungkinkan

pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak pemakai informasi

(Hendriksen, 1994). Hendriksen dan Breda (2001) mengemukakan tiga

konsep umum dalam pengungkapan yaitu:


commit to user

23

23

1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) adalah

pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi

kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang

diungkapkan sesuai dengan stadar minimum yang diwajibkan.

terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.

Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan.

2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) adalah pengungkapan

yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah

informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna

laporan keuangan yang potensial. Informasi minimum yang

diwajibkan dan informasi tambahan lainnya untuk menghasilkan

penyajian laporan keuangan yang wajar.

3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) adalah pengungkapan

yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang

diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah

dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela. Full

disclosure dapat membantu mengurangi terjadinya informasi

asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Eng dan

Mak, 2003). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum


commit to user

24

24

yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana peraturan

mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia

dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM

(Hananto, 2009). Sementara, pengungkapan sukarela adalah

pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan

oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono,

2005). Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen

perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya

yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai

laporan tahunannya (Meek, Roberts, dan Gray, 1995).

Perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat

yang akan diperolehnya dari pengungkapan informasi yang dilakukan.

Segala informasi yang diungkapkan oleh perusahaan pada dasarnya

merupakan barang ekonomi meskipun pengguna laporan seringkali

menganggap bahwa informasi merupakan barang bebas (free goods).

Makin banyak informasi yang diungkapkan maka makin besar pula biaya

untuk menyediakan informasi tersebut. Cost-benefit merupakan batas

untuk mempertimbangkan diungkapkannya informasi dalam pelaporan.

Lebih lanjut, Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa selain

masalah terkait biaya, ada beberapa alasan yang melandasi perusahaan

enggan memperinci disclosure informasi keuangan yaitu:

1. Disclosure akan membantu para pesaing dan merugikan pemegang

saham.

2. Disclosure yang lengkap akan memberikan keuntungan kepada

serikat pekerja dalam hal tawar-menawar upah.


commit to user

25

25

3. Adanya keraguan terhadap kemampuan investor dalam memahami

kebijakan dan prosedur akuntansi sehingga full disclosure akan

menyesatkan mereka.

4. Tersedianya sumber-sumber informasi lain selain laporan keuangan

yang tersedia dengan biaya yang lebih murah.

5. Kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan investor juga

merupakan alasan bagi disclosure yang terbatas.

Namun demikian, pengungkapan tetap diperlukan karena manajer

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu dan

target keuangan yang harus dicapai. Manajer cenderung menyediakan

pengungkapan sukarela agar investor sadar akan kemampuan manajerial

yang ada dan mencegah hilangnya fungsi pengawasan atas kinerja yang

dilakukan oleh manajer (Iatridis, 2008). Guthrie dan Parker (1989),

menyatakan bahwa tujuan pengungkapan adalah sebagai ketersediaan

informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan

lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat dibuat dalam

laporan tahunan perusahaan atau laporan pertanggungjawaban terpisah.

Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam pelaporan

keuangan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Keputusan 38/PM/1996 (Peraturan

N0. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan) yang selanjutnya diubah dengan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Keputusan 134/BL/2006

(Peraturan Bapepam Nomor X.K.6). Regulasi tersebut diperlukan untuk

mencegah terjadinya asimetri informasi serta melindungi pemilik modal

dari penyalahgunaan oleh para pelaku pasar modal terutama terkait

pengungkapan.


commit to user

26

26

4. Pengungkapan Risiko Keuangan

Sejak terjadinya skandal perusahaan besar dan praktik

penyimpangan akuntansi seperti kasus Enron dan WorldCom, telah

meningkatkan diskusi terkait kebutuhan pengungkapan risiko (Linsley

dan Shrives, 2005). Risiko dalam hal ini dapat diartikan sebagai bagian

yang tidak dapat dihindari dari setiap kegiatan bisnis (Amran, Bin, dan

Hassan, 2009). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:

11/25/PBI/2009, risiko adalah potensi kerugian yang timbul karena

terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Sementara Linsley dan

Shrives (2006), mendefinisikan risiko dari segi pengungkapan risiko.

Dimana suatu perusahaan dikatakan telah melakukan pengungkapan

risiko apabila pembaca laporan tahunan mendapatkan informasi

mengenai peluang atau prospek, bahaya, ancaman, eksposur, atau potensi

kerugian yang dihadapi perusahaan yang akan berdampak bagi

perusahaan di masa sekarang atau pada masa yang akan datang.

Perdebatan mengenai pentingnya pengungkapan risiko dimulai

sejak tahun 1998 ketika Institute of Chartered Accountants in England

and Wales (ICAEW) menerbitkan paper yang berjudul Financial

Reporting of Risk-Proposals for a Statement of Business Risk (Linsley,

Shrives, dan Crumpton 2006). ICAEW menyarankan agar perusahaan

menyediakan informasi terkait risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan

dalam laporan tahunannya karena hal itu lebih berguna dalam hal

pengambilan keputusan.


commit to user

27

27

Pengungkapan risiko dalam pelaporan keuangan merupakan suatu

hal yang penting karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar

dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 dalam Abraham dan

Cox, 2007). Hassan (2009), mendefinisikan pengungkapan risiko sebagai

inklusi informasi dalam laporan tahunan terkait penilaian dan perkiraan

manajer, impairment, aktivitas lindung nilai, instrumen keuangan, nilai

wajar, dan informasi non-keuangan seperti rencana, strategi, aktivitas

operasi, serta informasi tentang kondisi ekonomi, politik, dan risiko

keuangan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengungkapan risiko antara

lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kegunaan laporan keuangan, serta

sebagai bentuk perlindungan terhadap investor (Oorschot, 2009).

2. Bagi investor, pengungkapan risiko dapat membantu untuk

menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan

akurasi ramalan harga sekuritas (Abraham dan Cox, 2007).

3. Bagi kreditor, pengungkapan risiko dapat membantu untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban

keuangannya di masa depan (Korosec dan Horvat, 2005).

4. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses

informasi terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko

dan membuat penilaian terkait prospek perusahaan (Korosec dan

Horvat, 2005).


commit to user

28

28

5. Mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor

(Oorschot, 2009). Dalam hal ini, investor dan manajer tidak

memiliki tingkat informasi yang sama, dimana manajer memiliki

informasi yang lebih banyak dan lebih baik tentang risiko yang

mungkin mempengaruhi kepentingan shareholder maupun

stakeholder. Sehingga dengan adanya pengungkapan risiko ini akan

mengurangi terjadinya asimetri informasi.

6. Meningkatkan citra perusahaan dan menginformasikan kepada para

stakeholders tentang kemampuan manajerial yang dimiliki

perusahaan dalam mengelola risiko Hassan (2009).

Perkembangan praktik pengungkapan risiko mendorong badan

regulator di beberapa negara untuk membuat sejumlah persyaratan terkait

penyediaan informasi tentang risiko dalam laporan tahunannya.

Ketentuan terkait pengungkapan risiko di beberapa negara diuraikan pada

Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ketentuan Pengungkapan Risiko di Beberapa Negara

Negara Peraturan Keterangan

USA Financial Reporting Release

No.48 (FRR 48), 1997

FFR 48 mensyaratkan perusahaan

yang terdaftar di bursa (SEC) untuk

mengungkapkan informasi kualitatif

dan kuantitatif mengenai risiko pasar.

Infomasi tersebut dapat diungkapkan

pada catatan atas laporan keuangan

atau pada bagian MDA (Management,

Discussion, and Analysis).

Kanada - The Canadian Institute of Chartered

Accountants (CICA), mensyaratkan


commit to user

29

29

perusahaan publik untuk melakukan

pengungkapan risiko.

UK The Operating and Financial

Review (OFR), 1993

OFR merekomendasikan perusahaan

untuk mengungkapkan analisisnya

terkait risiko kunci dan penjelasan atau

pembahasan yang jelas dari tren yang

mempengaruhi masa depan.

Jerman German Accounting Standards

No. 5 (GAS5)

GAS5 mensyaratkan informasi tentang

risiko diungkapkan dan disajikan

dalam bagian terpisah dari laporan

manajemen yang menyertai laporan

keuangan konsolidasi.

Australia Australia’s ASX Corporate

Governance Principles and

Recommendations

(Principle 7)

Berisi tentang pengakuan dan

manajemen risiko. Menunjukkan

pentingnya manajemen risiko sebagai

bagian dari good corporate

governance.

Malaysia Financial Reporting Act, 1997 Bursa Malaysia mensyaratkan

perusahaan terdaftar untuk

mengungkapkan posisi keuangan,

informasi manajemen, dan informasi

terkait operasi perusahaan. Selain itu,

perusahaan juga disyaratkan untuk

menyertakan laporan terkait praktik

corporate governance yang

dipraktikkan oleh perusahaan, kondisi

pengendalian internal dan manajemen

risiko perusahaan, serta pembahasan

terkait pencapaian dan prospek yang

dimiliki perusahaan.

UAE - Emirates Securities and Commodities

Market Authority (ES&CMA),

menetapkan persyaratan terkait risiko

yang mendorong perusahaan untuk

secara penuh mengungkapkan

informasi mengenai risiko pada

tingkat yang memadai.

Sumber: Amran et al. (2009); Hassan (2009); dan Lajili dan Zeghal

(2005).

Risiko keuangan (financial risk) merupakan salah satu risiko yang

dihadapi oleh perusahaan. Sampai saat ini, penelitian lebih lanjut di


commit to user

30

30

bidang akuntansi mengenai manajemen risiko dan pengungkapan lebih

mengarah serta menekankan pada pengungkapan risiko keuangan (Lajili

dan Zeghal, 2005). Amran et al. (2009) juga mengungkapkan bahwa

risiko keuangan merupakan jenis risiko yang paling sering diungkapkan

oleh perusahaan.

Sektor perbankan merupakan sektor yang kegiatan usahanya

senantiasa dihadapkan pada risiko, dimana hal ini berkaitan erat dengan

fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perbankan sebagai

lembaga perantara keuangan merupakan salah satu media translasi dan

transformasi risiko dari pemilik dana yang umumnya bersifat risk averse

(Napitupulu, 2009). Pengungkapan risiko pada sektor perbankan

diperlukan untuk memastikan mekanisme market dicipline bekerja secara

efektif (Oorschot, 2009). Mekanisme pendisiplinan pasar (market

dicipline) memungkinkan pasar untuk menerapkan sanksi yang relevan

terhadap bank yang kinerja atau profil risikonya dianggap tidak

memadai, dan dapat pula memberikan insentif bagi bank-bank yang

kinerja atau profil risikonya menunjukkan manajemen yang baik.

Peraturan mengenai risk disclosure pada sektor perbankan

dikuatkan setelah munculnya Basel II. Dalam Basel II, Basel Committee

on Banking Supervision mengeluarkan konsep perhitungan modal yang

bersifat lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan

insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di

bank (Linsley, Shrives, dan Crumpton 2006). Basel II bertujuan untuk


commit to user

31

31

meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan

menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko,

supervisory review process, dan market discipline (www.bi.go.id).

Di Indonesia, Bapepam dan IAI mengeluarkan peraturan mengenai

persyaratan pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. Aturan yang

dikeluarkan Bapepam adalah Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga

Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian

Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, menyebutkan

bahwa emiten diwajibkan untuk menyertakan penjelasan mengenai

risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah

dilakukan untuk mengelola risiko tersebut pada laporan tata kelola

perusahaan. Selanjutnya, PSAK No. 50 (Revisi 2006) yang dikeluarkan

IAI mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan,

menyebutkan bahwa pengungkapan yang dipersyaratkan adalah yang

menyediakan informasi untuk membantu para pengguna laporan

keuangan dalam menilai tingkat risiko yang terkait dengan instrumen

keuangan. Risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi risiko kredit,

risiko likuiditas, risiko tingkat bunga atas arus kas, serta risiko pasar yang

terdiri dari risiko mata uang, risiko tingkat bunga atas nilai wajar, dan

risika harga. PSAK 50 (Revisi 2006) dalam perkembangannya telah

mengalami revisi menjadi PSAK 50 (Revisi 2010) mengenai Instrumen

Keuangan: Penyajian yang merupakan adopsi dari IAS 32 dengan

beberapa pengecualian, dan PSAK 60 (Revisi 2010) mengenai Instrumen


commit to user

32

32

Keuangan: Pengungkapan yang merupakan adopsi dari IFRS 7 dengan

beberapa modifikasi yang diperlukan. Dengan adanya peraturan-

peraturan tersebut, pengungkapan risiko oleh perbankan di Indonesia

bukan merupakan pengungkapan yang sifatnya sukarela (voluntary

disclosure), tetapi sudah merupakan pengungkapan wajib (mandatory

disclosure).

Peraturan mengenai wajibnya pengungkapan risiko oleh perbankan

di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor:

11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,

yang mencakup risiko-risiko yang harus diungkapkan dalam laporan

keuangan, yakni sebagai berikut:

a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

b. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga

option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar,

risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

Risiko suku bunga adalah Risiko akibat perubahan harga

instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat

perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book, yang

disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi

trading book dan banking book yang disebabkan oleh

perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga

instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book

yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Risiko Ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen

keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh

perubahan harga saham.

c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan


commit to user

33

33

arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan

bank.

d. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan

sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang

mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku.

f. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau

kelemahan aspek yuridis.

g. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif

terhadap bank.

h. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Peraturan lain yang juga mengatur terkait pengungkapan risiko

adalah Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3KKEPPBANK,

2008) yang mewajibkan bank untuk mengungkapkan kebijakan terkait

masing-masing jenis risiko yang timbul dari kegiatan usahanya, faktor-

faktor yang mempengaruhi risiko tersebut, serta strategi manajemen

dalam menanggulangi faktor-faktor tersebut. Perbandingan klasifikasi

risiko menurut PBI 11/25/PBI/2009, PSAK 50 (Revisi 2006)1, dan

P3KKEPPBANK (2008) adalah sebagai berikut:

1 PSAK 50 (Revisi 2006) telah direvisi menjadi PSAK 60 (Revisi 2010) akan tetapi

PSAK 60 (Revisi 2010) baru berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2012. Penggunaan

sampel penelitian adalah periode 2010-2011 oleh karena itu penelitian ini mengacu pada

PSAK 50 (Revisi 2006), alasan lain adalah belum diterbitkannya laporan tahunan yang

lengkap untuk periode 2012 hingga akhir periode penelitian.


commit to user

34

34

Tabel 2.2

Perbandingan Klasifikasi Rasio

PBI Nomor:

11/25/PBI/2009

PSAK 50 (Revisi 2006)

P3KKEPPBANK (2008)

Risiko kredit

Risiko likuiditas

Risiko pasar:

Risiko suku bunga

Risiko nilai tukar

Risiko komoditas

Risiko Ekuitas

Risiko operasional

Risiko kepatuhan

Risiko hukum

Risiko reputasi

Risiko strategik

Risiko kredit

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko pasar:

Risiko mata uang

Risiko suku bunga atas nilai

wajar

Risiko harga

Risiko likuiditas

Risiko khusus:

Risiko kredit

Risiko pasar:

Risiko suku bunga

Risiko nilai tukar rupiah

Risiko likuiditas

Risiko solvabilitas

Risiko obligasi rekapitalisasi pemerintah

Risiko bank penggabungan

Risiko teknologi sistem informasi

Risiko ketergantungan kepada pemerintah

Risiko tidak dilanjutkannya program

penjaminan pemerintah

Risiko ketergantungan pada deposito

berjangka

Risiko agunan kredit

Risiko pemulihan krisis sektor perbankan

Risiko fidusia

Risiko umum:

Risiko kepanikan masyarakat

Risiko pemogokan karyawan

Risiko kerusuhan dan penjarahan

Risiko operasional

Risiko investasi

Risiko penanganan masalah litigasi

Risiko persaingan

Sumber: PBI 11/25/PBI/2009, PSAK 50 (Revisi 2006), dan P3KKEPPBANK

(2008)

Area penelitian

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, maka klasifikasi risiko

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Risiko kredit

b. Risiko suku bunga

c. Risiko pasar, yang terdiri dari risiko mata uang dan risiko harga

d. Risiko likuiditas


commit to user

35

35

Peraturan-peraturan di atas dipilih sebagai dasar pengklasifikasian

risiko keuangan karena sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah

sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia dalam kurun

waktu 2010-2011.

Kondisi industri perbankan di Indonesia apabila diamati sejak

terjadinya krisis perbankan yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan

semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan

oleh belum dilaksanakannya good corporate governance. Belum

diterapkannya manajemen risiko secara baik juga dapat memicu

terjadinya kasus bank bermasalah. Pihak pemilik dana dapat secara bebas

meminjamkan dana ke kelompok usahanya sendiri atau koleganya

sehingga hal ini merusak fondasi industri perbankan nasional

(Tampubolon, 2004). BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lagi-

lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seperti kasus BLBI pada Bank Century yang merugikan uang negara

sebesar 6,7 triliun rupiah (Susanto, 2009). Untuk mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan sebagai lembaga

pengelola keuangan dan dalam rangka penerapan good corporate

governance, maka perlu diterapkan manajemen risiko yang baik dalam

dunia perbankan. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi

dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan

usaha bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/2009).


commit to user

36

36

Dengan praktik good corporate governance diharapkan sektor

perbankan akan lebih baik lagi dalam hal pelaksanaan manajemen risiko

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas informasi yang

dibutuhkan oleh para stakeholders.

5. Dewan Direksi

Dalam struktur organisasi sebuah perusahaan, dewan direksi

memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kepengurusan

perusahaan serta mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yang telah

ditetapkan. Direktur perusahaan adalah orang yang mempunyai keahlian

dan pengetahuan tentang operasional perusahaan dan mengetahui dengan

pasti apa yang terjadi di dalam perusahaan (Bhagat dan Black, 1999), dan

berpotensi memberikan suatu informasi kepada pihak luar.

Menurut FCGI (2001), berkenaan dengan bentuk dewan dalam

sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari

dua sistem hukum yang berbeda, yaitu:

1. Sistem Hukum Anglo Saxon (One Tier System)

dalam sistem ini perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi

yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior

(direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan

prinsip paruh waktu (non-direktur eksekutif).


commit to user

37

37

2. Sistem Hukum Kontinental Eropa (Two Tiers System)

dalam sistem ini perusahaan memiliki dua badan terpisah, yakni

dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan

direksi). Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengelola dan

mewakili perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan dewan

komisaris.

Di Indonesia menganut sistem two tiers system yang berarti bahwa

komposisi dewan pengurus perusahaan terdiri dari fungsi eksekutif

(dewan direksi) dan fungsi pengawasan (dewan komisaris). Penelitian ini

menyoroti karakteristik agen dalam struktur corporate governance

sebuah perusahaan, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pada

dewan direksi yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutif perusahaan.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz,

Schmid, dan Zimmermann (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan

direksi akan mempengaruhi mekanisme corporate governance.

Mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan dalam sistem two tiers

system yang dianut oleh Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:


commit to user

38

38

Gambar 2.1

Two Tiers System yang diadopsi oleh Indonesia

Sumber: FCGI (2001)

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,

2006), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup lima

tugas utama yakni kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian

internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. KNKG (2006) juga

menyatakan bahwa agar pelaksanaan tugas dewan direksi dapat berjalan

secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan

cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota dewan direksi merupakan orang-orang profesional yakni

berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang

diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

3. Dewan direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan

perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan

memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

4. Dewan direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam

RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


commit to user

39

39

Untuk sektor perbankan, menurut Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi

paling kurang tiga orang dan seluruhnya wajib berdomisili di Indonesia.

Menurut Hermalin dan Weisbach (2003) menyatakan bahwa jumlah

dewan direksi biasanya berkaitan dengan implikasi dari kebijakan

tentang batasan jumlah dewan direksi. Anggota dewan direksi dengan

jumlah lebih dari tujuh atau delapan anggota tampaknya tidak akan

efektif (Florackis and Ozkan, 2004 dalam Htay, 2012).

Ukuran dewan direksi yang besar merupakan masalah bagi

perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang terlampau banyak akan

menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Di sisi lain, ukuran dewan

yang kecil akan baik bagi perusahaan karena akan mempermudah dalam

hal koordinasi (Matoussi dan Chakroun, 2008). Jensen dan Ruback

(1983) dan Florackis (2008) juga menjelaskan bahwa jumlah anggota

dewan yang terlampau banyak akan membuat baik koordinasi,

komunikasi, dan pengambilan keputusan menjadi lebih rumit

dibandingkan jumlah anggota dewan yang sedikit. Yoshikawa dan Phan

(2003) juga menyoroti bahwa ukuran dewan yang besar akan cenderung

kurang kohesif dan koordinasi menjadi lebih sulit karena mungkin dapat

memicu munculnya konflik di antara anggota dewan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Byard et al. (2006) yang mempelajari

1.279 perusahaan selama tahun 2000 hingga 2002, menemukan bahwa


commit to user

40

40

kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun seiring dengan

peningkatan jumlah anggota dewan. Sehingga, ukuran dewan direksi

yang lebih kecil diharapkan dapat menghasilkan pengungkapan yang

lebih baik. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Eisenberg,

Sundgren, dan Wells (1998) yang melaporkan bahwa ukuran dewan

direksi yang besar berpengaruh terhadap menurunnya kinerja perusahaan.


apabila didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Ponnu (2008),

direksi dengan pengalaman yang memadai dapat memberikan perspektif

yang berguna tentang risiko yang signifikan dan keuntungan kompetitif,

serta pemahaman tentang tantangan yang dihadapi bisnis. Siciliano

(1996) menemukan bahwa diversitas latar belakang pendidikan yang

berasosiasi dengan latar belakang pekerjaan anggota dewan direksi

perusahaan berpengaruh positif pada kinerja organisasi terutama pada

kinerja sosial. Haniffa dan Cooke (2002) menyebutkan bahwa anggota

direksi yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis

mungkin melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk

menunjukkan akuntabilitas, meningkatkan citra perusahaan, maupun

kredibilitas manajemen.


commit to user

41

41

6. Kepemilikan Manajerial

Dalam teori agensi, tingkat kepemilikan manajer dianggap dapat

mengurangi biaya agensi karena berfungsi untuk menyelaraskan

kepentingan manajemen dengan pemegang saham lainnya (Jensen dan

Meckling, 1976). Mgammal (2011), Matoussi dan Chakroun (2008) dan

Eng dan Mak (2003) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh dewan eksekutif. Sementara

menurut Diyah dan Erman (2009), kepemilikan manajerial adalah

proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut

dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah agensi karena

kinerja manajer akan lebih baik seiring dengan peningkatan kepemilikan

saham dalam perusahaan tersebut. Ketika kepemilikan manajer terhadap

perusahaan kecil, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan

kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya

semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka semakin

produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa kepemilikan

manajerial yang lebih besar dapat menyelaraskan kepentingan manajer

dan pemegang saham, menurunkan biaya agensi, dan meningkatkan nilai

perusahaan. Mehran (1995), mendukung pandangan Jensen dan Meckling

(1976) terkait kepemilikan manajerial. Mehran menemukan hubungan


commit to user

42

42

positif antara kepemilikan manajerial dan nilai Tobin Q yang digunakan

untuk mengukur performa perusahaan.

Dengan adanya kepemilikan manajerial maka tindakan oportunis

manajer yang berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi akan

berkurang dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan

kepentingan perusahaan, sehingga tingkat pengungkapan perusahaan

pada akhirnya juga semakin luas. Kepemikan manajerial dalam penelitian

ini mengacu pada ukuran yang digunakan oleh Matoussi dan Chakroun

(2008), Mgammal (2011) dan Eng dan Mak (2003) dimana kepemilikan

manajerial dipresentasikan oleh proporsi saham yang dimiliki oleh dewan

eksekutif (dalam hal ini dewan direksi). Penelitian yang dilakukan oleh

Htay et al. (2012) menemukan hubungan yang positif antara kepemilikan

direksi dan luas pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Guan et

al. (2007) juga menemukan hubungan yang positif signifikan antara

kepemilikan direksi dengan luas pengungkapan informasi di Taiwan.

7. Kantor Akuntan Publik

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun, mengelola, dan

menyalurkan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, sektor perbankan

membutuhkan praktik audit yang lebih ketat dibandingkan perusahaan

non-keuangan lainnya. Audit mengurangi mengurangi asimetri informasi

antara manajer dan pemegang saham dengan memungkinkan pihak luar


commit to user

43

43

yang independen memverifikasi validitas laporan keuangan (Becker,

Defond, Jiambalvo, dan Subramanyam, 1998).

Kantor akuntan publik memiliki peran penting dalam hal pelaporan

keuangan perusahaan. Peran penting kantor akuntan publik ini

dinyatakan dalam peraturan BAPEPAM melalui Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor Keputusan 134/BL/2006, sebagai berikut:

“Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang

akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.”

Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan

menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas karena memiliki

reputasi dan kecakapan profesional untuk mendeteksi penyimpangan

dalam sistem akuntansi klien dibanding KAP ukuran kecil. Penggunaan

KAP yang bereputasi dianggap dapat memberikan sinyal positif bagi

perusahaan, karena publik akan menganggap perusahaan tersebut

memiliki informasi yang tidak menyesatkan (Becker et al., 1998).

Benardi, Sutrisno, dan Assih (2009) mengatakan bahwa kualitas auditor

antara kantor akuntan publik berukuran besar dan kantor akuntan publik

berukuran kecil pasti memiliki perbedaan dari segi sumber daya dan

teknologi yang dapat memengaruhi hasil kerja (kualitas) auditnya.

Ukuran kantor akuntan publik secara umum dapat dibedakan

menjadi dua kategori, yang pertama adalah kantor akuntan publik yang


commit to user

44

44

memiliki lingkup global (Big Four) dan kantor akuntan publik dengan

lingkup domestik atau non-Big Four. Kantor akuntan publik Big Four

terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, PWC (PricewaterhouseCoopers),

Ernst & Young, dan KPMG (Klynveld Peat Main 25Goerdeler).

Pengklasifikasian dari ukuran kantor akuntan publik ini dengan

asumsi bahwa kantor akuntan publik yang masuk ke dalam kategori The

Big Four dinilai memiliki integritas dan profesionalitas yang dapat

menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik

dibanding dengan perusahaan dengan kantor akuntan publik kecil.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka mengenai hubungan masing-masing variabel dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:


commit to user

45

45

Gambar 2.3

Skema Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, dapat diketahui bahwa model

penelitian ini hanya terdiri dari satu arah yakni menjelaskan pengaruh

karakteristik agen yang dipresentasikan oleh ukuran dewan direksi, latar

belakang pendidikan direksi, dan kepemilikan manajerial serta jenis KAP

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Selain

menguji variabel independen dan dependen, penelitian ini juga menyertakan

corporate governance sebagai variabel moderasi. Keberadaan corporate

Variabel Moderasi

Corporate Governance (X5)

Variabel Independen Variabel Dependen

H1 -

H2 +

H3 +

Tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib

Risiko Keuangan

(Y)

Karakteristik Agen

1. Ukuran Dewan Direksi

(X1)

2. Latar Belakang Pendidikan

Direksi (X2)

3. Proporsi Kepemilikan

Manajerial (X3)

4. Jenis KAP (X4) H4 +

H5


commit to user

46

46

governance diharapkan dapat memperkuat hubungan antara variabel

karakteristik agen dan variabel tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan.

C. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Ide penelitian ini berasal dari penelitian Taylor et al. (2008) yang

menguji tentang karakteristik corporate governance sebagai penentu

pengungkapan instrumen keuangan pada perusahaan di Australia. Financial

Instrument Disclosure (FID) diukur dengan menggunakan Indeks

Pengungkapan Instrumen Keuangan yang terdiri dari 120 item pengungkapan.

Sementara mekanisme corporate governance diukur dengan menggunakan

Corporate Governance Score (CGS) yang memuat tiga belas variabel tata

kelola perusahaan yang berasal dari prinsip-prinsip corporate governance

yang direkomendasikan oleh The ASX Council. Penelitian menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara

struktur corporte governance dengan CGS dan tingkat pengungkapan

instrumen keuangan. Variabel jenis KAP dan karakteristik agen yang

dipresentasikan oleh ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan

direksi, dan kepemilikan manajerial dikembangkan dari penelitian-penelitian

lain yang juga memiliki kaitan tentang pengungkapan.

Penelitian Matoussi dan Chakroun (2008) berusaha menguji pengaruh

komposisi dewan direksi dan konsentrasi kepemilikan terhadap

pengungkapan sukarela dari perusahaan yang terdaftar Tunisia tahun 2003-


commit to user

47

47

2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dualitas dalam struktur

kepemimpinan dan adanya kepemilikan dari pihak keluarga dalam

perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Temuan lain adalah ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusi tidak

berpengaruh pada tingkat pengungkapan sukarela. Selanjutnya kepemilikan

manajerial yang dipresentasikan oleh proporsi kepemilikan saham oleh dewan

direksi ditemukan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Htay et al. (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji

pengaruh corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi sosial

dan lingkungan dari sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Malaysia.

Proksi corporate governance dipresentasikan oleh struktur kepemimpinan

dewan (independensi dewan), komposisi dewan (proporsi direktur

independen non-eksekutif), ukuran dewan, kepemilikan direksi, kepemilikan

institusional dan kepemilikan blok. Hasil penelitian menunjukan bahwa

ukuran dewan yang kecil, persentase direktur independen yang lebih tinggi

dalam dewan, persentase kepemilikan direksi yang lebih tinggi, kepemilikan

institusi dan kepemilikan blok yang rendah memperluas pengungkapan

informasi sosial dan lingkungan.

Penelitian Eng dan Mak (2003) menguji pengaruh struktur

kepemilikan dan komposisi dewan dari perusahaan keuangan dan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Singapura terhadap luas pengungkapan

sukarela. Struktur kepemilikan dipresentasikan dengan kepemilikan

manajerial, kepemilikan blockholder dan kepemilikan pemerintah. Sementara


commit to user

48

48

komposisi dewan diukur dengan persentase direktur independen.

Pengungkapan sukarela diproksikan dengan skor pengungkapan agregat dari

informasi non-mandatory, informasi strategis, informasi keuangan dan non-

keuangan. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang rendah

dan kepemilikan pemerintah yang signifikan menyebabkan peningkatan

dalam pengungkapan sukarela. Peningkatan jumlah direksi mengurangi luas

pengungkapan sukarela dan kepemilikan blockholder tidak memiliki

keterkaitan dengan pengungkapan.

Ponnu (2008), Siciliano (1996), dan Haniffa dan Cooke (2002)

meneliti tentang latar belakang pendidikan dewan direksi. Ponnu (2008) dan

Siciliano (1996) menguji tentang pengaruh latar belakang pendidikan dewan

direksi terhadap kinerja perusahaan. Menurut Ponnu (2008), direksi dengan

pengalaman yang memadai dapat memberikan perspektif yang berguna

tentang risiko yang signifikan dan keuntungan kompetitif, serta pemahaman

tentang tantangan yang dihadapi bisnis. Selanjutnya, Siciliano (1996)

menemukan bahwa diversitas latar belakang pendidikan yang berasosiasi

dengan latar belakang pekerjaan anggota dewan direksi perusahaan

berpengaruh positif pada kinerja organisasi terutama pada kinerja sosial.

Sementara, Haniffa dan Cooke (2002) meneliti tentang pengaruh faktor

budaya dan corporate governance pada luas pengungkapan di perusahaan

Malaysia. Faktor budaya dipresentasikan dengan ras dan latar belakang

pendidikan dewan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa anggota direksi

yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis kemungkinan


commit to user

49

49

besar akan melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk



1. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan

Dalam struktur tata kelola perusahaan (corporate governance) yang

baik, direksi mampu menjaminkan bahwa dirinya akan memenuhi semua

kewajibannya sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya dan

juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan

dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata. Dewan direksi

bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan kepengurusan perusahaan

serta mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yang telah

ditetapkan. Untuk sektor perbankan, menurut Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi

paling kurang berjumlah tiga orang.

Anggota dewan direksi dengan jumlah lebih dari tujuh atau delapan

anggota tampaknya tidak akan efektif (Florackis and Ozkan, 2004 dalam

Htay, 2012). Ukuran dewan direksi yang besar merupakan masalah bagi

perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang terlampau banyak akan

menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Di sisi lain, ukuran dewan

yang kecil akan baik bagi perusahaan karena akan mempermudah dalam


commit to user

50

50

hal koordinasi (Matoussi dan Chakroun, 2008). Jensen dan Ruback

(1983), Florackis (2008), dan Hermalin dan Weisbach (2003) juga

menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan yang terlampau banyak akan

membuat baik koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan

menjadi lebih rumit dibandingkan jumlah anggota dewan yang sedikit.

Yoshikawa dan Phan (2003) juga menyoroti bahwa ukuran dewan yang

besar akan cenderung kurang kohesif dan koordinasi menjadi lebih sulit

karena mungkin dapat memicu munculnya konflik di antara anggota

dewan itu sendiri.

Yermarck (1996) menganalisis sampel dari 452 perusahaan besar di

Amerika Serikat dan secara konsisten menemukan hubungan negatif

antara jumlah (ukuran) dewan dan nilai perusahaan. Setelah analisis

Yermarck tentang perusahaan besar, Eisenberg et al. (1998) menguji

hubungan antara ukuran dewan dan profitabilitas pada perusahaan-

perusahaan kecil dan menengah Finlandia. Hasil menunjukkan hubungan

yang negatif signifikan antara ukuran dewan dan profitabilitas

perusahaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Byard et al. (2006)

yang mempelajari 1.279 perusahaan selama tahun 2000 hingga 2002,

menemukan bahwa kualitas pengungkapan keuangan cenderung menurun

seiring dengan peningkatan jumlah anggota dewan. Sehingga, ukuran

dewan direksi yang lebih kecil diharapkan dapat menghasilkan

pengungkapan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan jumlah anggota


commit to user

51

51

dewan direksi yang sedikit perumusan kebijakan dan keputusan akan

menjadi lebih efektif, konflik antar anggota dapat diminimalisir,

performa perusahaan meningkat, sehingga pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pengungkapan oleh perusahaan yang dalam hal ini

juga mencakup pengungkapan risiko keuangan. Berdasarkan uraian

tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

2. Pengaruh latar belakang pendidikan dewan direksi terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan


apabila didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun bukan suatu

keharusan bahwa seseorang yang akan masuk ke dunia bisnis harus

memiliki basic pendidikan bisnis, namun dengan memiliki latar belakang

pendidikan bisnis dan ekonomi anggota dewan akan memiliki

pengetahuan dan kemampuan yang lebih memadai baik dalam hal

perumusan kebijakan, pengelolaan perusahaan, dan pengambilan

keputusan bisnis daripada yang tidak memiliki pengetahuan bisnis dan

ekonomi (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2007).

Menurut Ponnu (2008), direksi dengan pengalaman yang memadai

dapat memberikan perspektif yang berguna tentang risiko yang signifikan


commit to user

52

52

dan keuntungan kompetitif, serta pemahaman tentang tantangan yang

dihadapi bisnis. Siciliano (1996) menemukan bahwa diversitas latar

belakang pendidikan yang berasosiasi dengan latar belakang pekerjaan

anggota dewan direksi perusahaan berpengaruh positif pada kinerja

organisasi terutama pada kinerja sosial. Haniffa dan Cooke (2002)

menyebutkan bahwa anggota direksi yang memiliki latar belakang

pendidikan akuntansi dan bisnis kemungkinan besar akan melakukan

tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk menunjukkan akuntabilitas,

meningkatkan citra perusahaan, maupun kredibilitas manajemen. Dewan

direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis akan

memiliki pemahaman terkait pentingnya transparansi dan pengungkapan

informasi termasuk pengungkapan risiko keuangan yang dapat

meningkatkan kredibilitas dan image perusahaan di mata publik.

Suhardjanto dan Kharis (2010) yang melakukan penelitian tentang

pengaruh corporate governance terhadap tingkat ketaatan pengungkapan

wajib pada Badan Usaha Milik Negara non-keuangan di Indonesia,

menemukan hubungan yang positif signifikan antara dewan yang berlatar

belakang pendidikan ekonomi dan bisnis dengan luas pengungkapan

wajib. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H2: Latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan.


commit to user

53

53

3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan

Tingkat kepemilikan saham oleh manajer dapat mengurangi biaya

agensi karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen

dengan pemegang saham lainnya (Jensen dan Meckling, 1976).

Mgammal (2011), Matoussi dan Chakroun (2008), dan Eng dan Mak

(2003) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham

biasa yang dimiliki oleh dewan eksekutif. Mgammal (2011), Htay et al.

(2012), Matoussi dan Chakroun (2008), dan Guan et al. (2007)

menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang dipresentasikan oleh

kepemilikan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap luas

pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Baek, Johnson, dan Kim (2009) yang melakukan penelitian tentang

hubungan kepemilikan manajerial dan luas pengungkapan sukarela,

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat kepemilikan

manajerial di bawah 5%, hubungan negatif antara tingkat kepemilikan

manajerial dan tingkat pengungkapan sukarela ditemukan. Namun,

setelah tingkat kepemilikan meningkat melewati 5%, hubungan hampir

menjadi netral.

Warfield et al. (1995) juga memberikan bukti empiris yang

mendukung dalam temuan mereka yang menyatakan bahwa tingkat

kepemilikan saham oleh manajemen secara positif berhubungan dengan

jumlah pengungkapan informasi terkait laba. Dengan adanya


commit to user

54

54

kepemilikan manajerial maka tindakan oportunis manajer yang berusaha

memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang dan manajer akan

mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga

tingkat pengungkapan perusahaan pada akhirnya juga semakin luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

4. Pengaruh jenis KAP terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan

wajib risiko keuangan

Perusahaan akan cenderung menggunakan Kantor Akuntan Publik

(KAP) dengan reputasi baik untuk memberikan jasa audit eksternal, yaitu

Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam kategori The Big Four. KAP

yang termasuk dalam kategori The Big Four dianggap memiliki

kredibilitas dan kemampuan yang lebih memadai untuk mendeteksi

terjadinya penyimpangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan,

sehingga mampu memberikan sinyal positif bagi perusahaan dalam hal

pengungkapan informasi.

Benardi et al. (2009) melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang

dapat memengaruhi luas pengungkapan pada perusahaan-perusahaan

manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya

ditemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap luas

pengungkapan, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP dalam


commit to user

55

55

kategori The Big Four akan cenderung mengungkapkan infomasi secara

lebih transparan dalam laporan tahunannya. Hal tersebut didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Guan et al. (2007), Matoussi dan

Chakroun (2008), dan Gao dan Kling (2012) yang juga menemukan

hubungan yang positif signifikan antara jenis kantor akuntan publik

dengan luas pengungkapan informasi. Profesionalitas dan integritas yang

dimiliki oleh kantor akuntan publik yang masuk ke dalam kategori The

Big Four diharapkan dapat menekan perusahaan untuk melakukan

pengungkapan yang lebih baik, yang dalam hal ini mencakup

pengungkapan risiko keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat

dikembangkan hipotesis:

H4: Jenis KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan


5. Pengaruh karakteristik agen terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan dimoderasi oleh corporate

governance

Carter et al. (2002) menyatakan bahwa agency theory merupakan

pengembangan dari teori corporate governance yang sering digunakan

dalam penelitian untuk memahami kaitan antara karakteristik dewan

direksi dengan nilai perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, corporate

governance berkaitan dengan bagaimana cara terbaik untuk mengurangi

perilaku oportunistik manajerial (Taylor et al., 2008).


commit to user

56

56

Benardi et al. (2009) menyebutkan bahwa pengungkapan merupakan

atribut yang penting dari good corporate governance, terutama yang

berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat

memperkecil asimetri informasi sehingga dapat mengurangi terjadinya

konflik kepentingan. Sejak krisis perbankan yang dimulai pada akhir

tahun 1997, perbaikan mekanisme corporate governance di sektor

perbankan terus mengalami peningkatan, salah satunya adalah dengan

menerapkan manajemen risiko yang baik. Penelitian Taylor et al (2008)

menemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara

struktur corporte governance yang diukur dengan CGS (Corporate

Governance Score) dan tingkat pengungkapan instrumen keuangan.

Matoussi dan Chakroun (2008) mengemukakan bahwa kepemilikan

manajerial yang tinggi didukung dengan mekanisme corporate

governance yang baik akan memperluas tingkat pengungkapan sukarela

yang dilakukan oleh perusahaan.

Karakteristik agen dalam penelitian ini dipresentasikan dengan

ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, dan

kepemilikan manajerial. Kinerja dewan direksi yang efektif didukung

dengan latar belakang pendidikan yang memadai serta proporsi

kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mendorong luasnya

pengungkapan risiko keuangan. Sehingga, dengan adanya struktur tata

kelola perusahaan (corporate governance) yang baik diharapkan dapat

memperkuat hubungan antara karakteristik agen dengan tingkat


commit to user

57

57

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Berdasarkan uraian

tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H5: Corporate governance memoderasi hubungan antara

karakteristik agen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan

wajib risiko keuangan.


commit to user

58

58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis yang bertujuan

untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh jenis

KAP dan karakteristik agen yang direpresentasikan oleh ukuran dewan

direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, dan kepemilikan manajerial

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Serta

menguji keberadaan corporate governance yang memoderasi hubungan

antara karakteristik agen dan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan bank. Pengujian hipotesis menjelaskan sifat dari hubungan tertentu,

memahami perbedaan antara kelompok atau independensi dua variabel atau

lebih (Sekaran, 2006).

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonsesia (BEI) pada tahun 2010-

2011. Menurut (Sekaran, 2006), sampel adalah bagian dari populasi yang

masih memiliki ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi dan mampu

mewakili keseluruhan populasi penelitian. Dalam penentuan sampel, penulis

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel

dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang diperkirakan paling cocok dan


commit to user

59

59

sesuai dengan tujuan penelitian (Efferin, Darmadji, dan Tan, 2008). Kriteria

perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perbankan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) selama

dua tahun berturut-turut untuk tahun 2010-2011.

2. Perbankan yang menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian secara lengkap.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel untuk tahun

2010-2011 sebanyak 31 bank dengan 62 annual report.

C. Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang

diambil dari laporan tahunan bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2011. Laporan tahunan dipilih karena memiliki kredibilitas yang tinggi

(Zeghal dan Ahmed, 1990), selain itu laporan tahunan digunakan oleh

sejumlah stakeholder sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi

tentang kondisi perusahaan dan selanjutnya menggunakannya sebagai dasar

pengambilan keputusan. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari

jurnal, literatur-literatur terkait, dan situs www.idx.co.id untuk data annual

report perbankan serta dari situs masing-masing perusahaan.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel

independen dan variabel dependen, dan ditambah dengan variabel moderasi.

http://www.idx.co.id/


commit to user

60

60

Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan

sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini direpresentasikan dengan

ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan direksi, dan

kepemilikan manajerial.

a. Ukuran dewan direksi

Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam hal

pelaksanaan kepengurusan perusahaan serta mengelola perusahaan

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dipercayakan

perusahaan kepadanya. Ukuran dewan direksi yang besar merupakan

masalah bagi perusahaan. Menurut Matoussi dan Chakroun (2008),

jumlah anggota dewan direksi yang terlampau banyak akan

menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Di sisi lain, ukuran

dewan yang kecil akan baik bagi perusahaan karena akan

mempermudah dalam hal koordinasi. Indikator yang digunakan

sesuai dengan penelitian Beiner et al. (2003), Byard et al. (2006),

dan Htay et al. (2012) yaitu jumlah anggota direksi yang ada dalam

dewan direksi perusahaan.

Ukuran Dewan Direksi = Ʃ Anggota direksi perusahaan


commit to user

61

61

b. Latar belakang pendidikan direksi

Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan

ekonomi akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih

memadai baik dalam hal perumusan kebijakan, pengelolaan

perusahaan, dan pengambilan keputusan bisnis daripada yang tidak

memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi (Kusumastuti et al.,

2007). Indikator latar belakang dewan direksi mengacu pada

penelitian Haniffa dan Cooke (2002) yaitu proporsi jumlah direksi

yang memiliki latar belakang akuntansi atau bisnis dibandingkan

dengan jumlah total direksi yang ada di perusahaan.

c. Kepemilikan manajerial

Mgammal (2011), Matoussi dan Chakroun (2008), dan Eng

dan Mak (2003) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai

proporsi saham biasa yang dimiliki dewan eksekutif. Tingkat

kepemilikan saham oleh manajer dapat mengurangi biaya agensi

karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen

dengan pemegang saham lainnya (Jensen dan Meckling, 1976).

Indikator kepemilikan manajerial yang digunakan dalam penelitian

ini sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2003), Matoussi dan

Chakroun (2008), dan Mgammal (2011) yaitu persentase saham

Latar Belakang Pendidikan Direksi =


commit to user

62

62

biasa yang dimiliki oleh dewan eksekutif (dewan direksi) yang

termuat dalam laporan tahunan perusahaan.

d. Jenis KAP

Benardi et al. (2009), Guan et al. (2007), Matoussi dan

Chakroun (2008), dan Gao dan Kling (2012) meneliti pengaruh jenis

KAP terhadap luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh

perusahaan. Guan et al. (2007) meneliti tentang pengaruh struktur

kepemilikan, dewan direksi, dan pengungkapan informasi di Taiwan.

Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa perusahaan yang

diaudit oleh KAP dalam kategori Big 4 memiliki tingkat

pengungkapan informasi yang lebih luas.

Untuk itu pengukuran variabel jenis KAP dalam penelitian

ini mengacu pada penelitian Benardi et al. (2009), Guan et al. (2007)

dan Matoussi dan Chakroun (2008). Jenis KAP merupakan variabel

dummy dimana KAP yang masuk kategori Big 4 akan diberi angka 1,

dan 0 jika tidak.

KAP Big 4 = 1; KAP Non Big 4 = 0

Kepemilikan Manajerial =


commit to user

63

63

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan. Variabel dependen dalam

penelitian ini dinilai dengan ada atau tidaknya risiko keuangan yang

diungkapan dalam setiap instrumen keuangan, yang meliputi 19 item,

dalam laporan tahunan perbankan yang menjadi sampel. Penyusunan

item-item pengungkapan risiko keuangan dalam penelitian ini mengacu

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009, PSAK 50

(Revisi 2006), dan P3KKEPPBANK (2008), yang membagi risiko

keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Risiko suku bunga, yang terdiri dari 3 item pengungkapan, untuk

setiap kelompok aset keuangan dan kewajiban keuangan yang

dimiliki oleh perbankan.

b. Risiko kredit, yang terdiri dari 4 item pengungkapan, untuk setiap

kelompok aset keuangan dan eksposur kredit lainnya yang dimiliki

oleh perbankan.

c. Risiko likuiditas, yang terdiri dari 3 item pengungkapan.

d. Risiko pasar, yang terdiri dari 9 item pengungkapan mencakup item

untuk risiko harga dan risiko mata uang.

Karakteristik untuk masing-masing item pengungkapan risiko

terlampir. Tingkat pengungkapan risiko keuangan diukur dengan

menggunakan teknik scoring, jika item-item tersebut diungkapkan dalam

laporan tahunan maka diberikan skor 1 dan 0 jika item tidak


commit to user

64

64

diungkapkan. Indikator pengukuran mengacu pada penelitian Taylor et

al. (2008) dan Oorschot (2009), dimana tingkat pengungkapan risiko

keuangan dihitung dengan menjumlahkan skor pengungkapan untuk

setiap annual report bank tertentu dalam tahun tertentu, kemudian dibagi

dengan jumlah maksimum skor yang diperoleh bank pada tahun tertentu.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung tingkat pengungkapan

risiko keuangan dalam penelitian ini dapat adalah sebagai berikut:

Keterangan Persamaan:

DSOREBY = Skor pengungkapan bank B pada tahun Y

MAXBY = Nilai maksimum yang mungkin dicapai bank B pada

tahun Y

i = Item dalam framework

SCOREiBY = Skor untuk item i, bank B pada tahun Y

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh

ketergantungan yang kuat dengan hubungan variabel independen dan

variabel dependen (Sekaran, 2006). Variabel ini yang akan memperkuat

atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap

variabel dependen (Ghozali, 2006).


commit to user

65

65

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pengungkapan corporate governance pada laporan tahunan perusahaan.

Sebuah indeks pengungkapan dibentuk sebagai standar untuk mengukur

tingkat pengungkapan corporate governance pada perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk

membuat indeks pengungkapan corporate governance adalah

mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai

dikotomis, yaitu nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk

item yang tidak diungkapkan (Rini, 2010). Item-item pengungkapan yang

digunakan mengacu pada penelitian Rini (2010), yang kemudian

ditambahkan item-item lain yang berasal dari Keputusan Ketua

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor:

Kep-134/BL/2006, Pedoman Umum Penerapan Good Corporate

Governance Indonesia (KNKG, 2006), Peraturan Bank Indonesia No.

8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum, Peraturan Bank Indonesia No 5/8/2003 tentang Manajemen

Risiko Bank Umum, Laporan Corporate Governance Perception Index

(Suprayitno, Khomsiyah, Darmawati, Yasni, Susandy, dan Ratnawati

2005), dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-

117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Item-item tersebut diklasifikasikan menjadi 17 poin item yang

terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite


commit to user

66

66

audit; komite nominasi dan remunerasi; komite pemantau risiko; komite

manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan;

sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi

oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris;

akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab

sosial; pernyataan penerapan good corporate governance; dan informasi

penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan good corporate

governance. Dari ketujuh belas point item tersebut, dibagi menjadi 125

item pengungkapan yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh

perusahaan mengungkapkan informasi mengenai corporate governance.

Pengukuran indeks pengungkapan corporate governance dalam

laporan tahunan mengacu pada peneitian Bhuiyan dan Biswas (2007):

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan

pengujian hipotesis untuk menganalisis data. Untuk menganalisis data dengan

analisis regresi berganda digunakan SPSS release 17.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan nilai rata-rata (mean),

median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Analisis ini


commit to user

67

67

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan

perilaku data (Ghozali, 2006). Sehingga mudah dipahami secara

kontekstual oleh pembaca.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan

analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan

bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran

koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2003).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal

(Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan uji statistik dengan

Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Dasar pengambilan

keputusan pada analisis Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)

menurut Ghozali (2006):

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka Ho

ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

- Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka

Ho diterima. Hai ini berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen


commit to user

68

68

(Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinieritas di dalam model, penulis menggunakan analisis

perhitungan nilai tolerance dan variance infaltion factors (VIF)

dengan alat bantu program Statistical Product and Service Solution

(SPSS). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi, nilai

tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena

VIF = 1/Tolerance). Jika tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka

tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Dalam

penelitian ini menggunakan Run Test untuk melakukan uji

autokorelasi. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual

terjadi secara random atau tidak (Ghozali,2006). Kriteria pengujian

adalah:

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada output runs test lebih besar

dari 0,05 maka data residual random atau acak. Hal ini berarti

data tidak mengandung autokorelasi.

- Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada output runs test lebih kecil

dari 0,05 maka data residual tidak random. Hal ini berarti data

mengandung autokorelasi.


commit to user

69

69

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan

pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Uji heteroskedastisitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji park yaitu dengan

membentuk model logaritmik dari nilai kuadrat residual (Lnɛ2),

kemudian meregresikannya dengan variabel independen. Variabel

independen dikatakan tidak terkena heterokedastisitas, jika nilai

signifikansi antara variabel independen dengan logaritma dari

kuadrat residual (Lnɛ2) lebih dari 0,05 (Ghozali, 2006).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji

kekuatan dan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Pengujian menggunakan analisis regresi linier

berganda dilakukan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis

3, dan hipotesis 4, dengan persamaan regresi sebagai berikut:

FINDISC = β0+β1 BSIZE+ β2 BACKDIR+ β3 MOWN + β4 KAP + ɛ.....pers (1)


commit to user

70

70

Keterangan:

FINDISC = Tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan

BSIZE = Ukuran dewan direksi

BACKDIR = Background pendidikan dewan direksi

MOWN = Kepemilikan manajerial

KAP = Jenis KAP yang mengaudit

β = Koefisien regresi

ɛ = Eror

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual

dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, goodness of fit

suatu model dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R2), nilai

statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik dikatakan

signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima

(Ghozali, 2006). Pengukuran goodness of fit suatu model adalah

sebagai berikut:

Uji Ketepatan Perkiraan (Uji R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi

variabel independen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien yang diperoleh

akan berkisar 0 < R2

≤1 dimana jika nilai R2 semakin mendekati 1,


commit to user

71

71

maka semakin kuat kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen. Akan tetapi, dalam Ghozali (2006)

dijelaskan mengenai kelemahan mendasar penggunaan koefisien

determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel

independen, maka R2

pasti meningkat tanpa mempedulikan apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen. Oleh karena itu, penulis menggunakan nilai Adjusted R2

untuk mengevaluasi model regresi yang terbaik karena dalam model

regresi yang digunakan terdapat lebih dari dua variabel independen.

Pengujian signifikansi-F

Uji signifikansi F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai

F lebih besar dari 4 maka Ho ditolak pada tingkat signifikansi 5%,

yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa

model regresi signifikan.

Pengujian Parameter Individual (Uji signifikansi-t)

Uji signifikansi-t digunakan untuk mengetahui apakah

variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel

dependen. Nilai t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara


commit to user

72

72

parsial dari variabel independennya. Dalam penelitian ini, nilai t

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujiannya adalah

seperti berikut ini.

- Jika p-value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang

berarti variabel independen secara individual berpengaruh

terhadap variabel dependen.

- Jika p-value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang

berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

b. Analisis Residual

Uji residual digunakan untuk menguji pengaruh variabel

moderasi. Analisis residual ingin menguji pengaruh deviasi

(penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan

(lack of fit) yang dihasilkan dari deviasi hubungan liniear antar

variabel independen. Lack of fit ditunjukkan oleh nilai residual di

dalam regresi. Jika terjadi kecocokan antara variabel independen dan

variabel moderasi, maka nilai residual kecil atau nol. Jika terjadi

ketidakcocokan (lack of fit) antara variabel independen dan variabel

moderasi, maka nilai residual besar (Ghozali, 2006).

Menurut analisis residual, sebuah variabel dikatakan mampu

menjadi variabel moderating jika koefisien parameternya negatif dan


commit to user

73

73

signifikan. Analisis residual ini digunakan untuk menguji hipotesis 5,

dengan persamaan sebagai berikut:

CG = β0 + β1 BSIZE + β2 BACKDIR + β3 MOWN + e....pers (2.1)

| e | = β0 + β1FINDISC..........................................................pers (2.2)

Keterangan:

FINDISC = Tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan

BSIZE = Ukuran dewan direksi

BACKDIR = Background pendidikan dewan direksi

MOWN = Kepemilikan manajerial

CG = Corporate Governance

β = Koefisien regresi

| e | = Nilai absolut residual dari persamaan (2.1)


commit to user

74

74

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Data

Analisis deskriptif data terdiri dari seleksi sampel dan statistik deskriptif

1. Seleksi Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report

tahun 2010-2011. Data ini diperoleh dari www.idx.co.id dan dari situs

masing-masing bank sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2011 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Tahun Populasi Sampel

2010 31 31

2011 31 31

Total 62 62

Pada tabel 4.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2010 terdapat 31 bank

yang listing dan pada tahun 2011 terdapat 31 bank. Teknik pengambilan

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Bank yang menjadi

sampel adalah bank yang memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti

yang sudah dijelaskan (lihat bab III, hal. 59). Berdasarkan teknik


commit to user

75

75

pengambilan sampel tersebut, semua populasi yang terdapat dalam

penelitian telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Sehingga, semua

populasi yang ada dijadikan sampel dalam penelitian. Jumlah sampel

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 bank dengan 62 annual

report, dimana nama bank sampel dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Statistik Deskriptif

Informasi mengenai statistik dekriptif meliputi: nilai minimum,

nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihitung

dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS release 17. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah jenis KAP (KAP) dan

karakteristik agen yang direpresentasikan dengan ukuran dewan direksi

(BSIZE), latar belakang pendidikan dewan direksi (BACKDIR), dan

kepemilikan manajerial (MOWN). Sedangkan variabel dependennya

adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan

(FINDISC) serta variabel moderasi yakni corporate governance (CG).

Ringkasan hasil statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif

N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi

FINDISC 62 0,5470 0,9195 0,7460 0,0965

BSIZE 62 3,0000 12,0000 6,8065 2,7807

BACKDIR 62 0,2000 1,0000 0,6845 0,1942


commit to user

76

76

MOWN (%) 62 0,0000 0,8500 0,0742 0,1784

CG 62 0,3120 0,8880 0,6845 0,1473

Valid N (listwise) 62

Sumber: data sekunder, diolah (lampiran)

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif dependen variabel,

independen variabel, dan moderating variabel berdasarkan 62 annual

report dari 31 bank yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan (FINDISC) di

Indonesia berada pada score 74,60% dengan standar deviasi sebesar

0.0965. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib

risiko keuangan yang dilakukan oleh sektor perbankan di Indonesia sudah

baik. Sebagian besar bank sudah mematuhi dan menerapkan

pengungkapan risiko yang merupakan salah satu pengungkapan wajib

yang diharuskan oleh PSAK 50 (Revisi 2006). Membaiknya tingkat

pengungkapan wajib risiko keuangan yang dilakukan oleh sektor

perbankan di Indonesia disebabkan oleh semakin membaiknya

manajemen risiko, dimana Bank Indonesia selaku regulator telah

mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif

(Lampiran SE BI Nomor: 13/23/DPNP/2011). Tingkat kepatuhan

pengungkapan terendah yaitu sebesar 54,70% oleh Bank Nusantara

Parahiyangan, sedangkan pengungkapan tertinggi yaitu sebesar 91,95%

oleh Bank Tabungan Negara.


commit to user

77

77

Ukuran dewan direksi (BSIZE) berdasarkan data deskriptif pada

tabel 4.2 rata-rata berjumlah 6 orang. Menurut Florackis and Ozkan,

(2004) dalam Htay (2012), anggota dewan direksi dengan jumlah lebih

dari tujuh atau delapan anggota tampaknya tidak akan efektif. Sesuai

dengan data di atas, terdapat 4 bank yang memiliki jumlah dewan

komisaris terendah yaitu 3 orang. Keempat bank tersebut antara lain

Bank Agroniaga, Bank Pundi Indonesia, Bank Bumi Artha, dan Bank

Himpunan Saudara. Sedangkan jumlah dewan direksi terbanyak adalah

12 orang, yaitu terdapat pada Bank Danamon Indonesia dan Bank CIMB

Niaga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi paling kurang

berjumlah tiga orang dan seluruhnya wajib berdomisili di Indonesia.

Dengan demikian, dari hasil data yang diperoleh dapat disimpulkan

bahwa tidak ada bank yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia terkait kuantitas dewan direksi.

Proporsi latar belakang pendidikan dewan direksi (BACKDIR)

memiliki nilai rata-rata sebesar 68,45%. Rerata tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar bank dewan direksinya memiliki latar belakang

akuntansi dan bisnis. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bank

memilih dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan

bisnis untuk memperluas tingkat pengungkapan guna menunjukkan


commit to user

78

78

akuntabilitas, meningkatkan citra perusahaan, maupun kredibilitas

manajemen seperti yang disebutkan oleh Haniffa dan Cooke (2002).

Kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh rata-rata bank adalah

sebesar 0,074%. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 0,85% sahamnya

dimiliki oleh manajemen (dewan direksi) yang merupakan angka

tertinggi untuk bank yang memiliki kepemilikan manajerial.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah corporate

governance. Nilai rata-rata indeks corporate governance adalah sebesar

68,45%. Hal ini menunjukan membaiknya corporate governance pada

sektor perbankan, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap

membaiknya tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan

bank. Indeks corporate governance tertinggi ada pada Bank Internasional

Indonesia yakni sebesar 88,80%, dan terendah ada pada Bank Mayapada

yakni sebesar 31,20%.

Kantor akuntan publik yang masuk dalam kategori The Big Four

dinilai memiliki integritas dan profesionalitas yang dianggap dapat

mempengaruhi luas pengungkapan wajib risiko keuangan oleh bank.

Pada tahun 2010 terdapat 20 bank (64,52%) yang diaudit oleh KAP Big

4. Dan pada tahun 2011 terdapat 22 bank (70,97%) yang diaudit oleh

KAP Big 4.


commit to user

79

79

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Variabel Dummy

Kantor Akuntan Publik

Big 4 Non Big 4 N

2010 20 11 31

Persentase 64,52 35,48 100

2011 22 9 31

Persentase 70,97 29,03 100

Sumber: data sekunder, diolah

B. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian

dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Uji

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Model regresi

yang baik adalah model yang lolos dari uji asumsi klasik tersebut (Ghozali,

2006).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, data residual memiliki distribusi normal sehingga model regresi

dikatakan tidak bias. Normalitas data diuji dengan menggunakan

Kolmogorov-Smirnov Test pada program komputer SPSS 17.0 for

windows. Jika tingkat signifikansi > 0,05 maka berarti asumsi normalitas

terpenuhi. Hasil pengujian dapat dilihat pada halaman lampiran 5. Secara

ringkas hasil ditunjukkan pada tabel berikut:


commit to user

80

80

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

Parameter yang Diuji Z Sig Keterangan

Unstandardized Residual 0,616 0,843 Normal

Sumber : data sekunder, diolah (lampiran)

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,616 dan signifikan

pada 0,843. Tingkat signifikansi pada uji normalitas tersebut lebih dari

0,05 maka berarti asumsi normalitas terpenuhi, data residual

berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara

variabel independen atau korelasinya rendah. Keberadaan

multikolinearitas diketahui dengan Varians Inflating Factor (VIF) dan

Tolerance. Ringkasan hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.5

berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel bebas Collinearity Statistics Kesimpulan

Tolerance VIF

BSIZE 0,691 1,448 Tidak ada multikolinearitas

BACKDIR 0,877 1,141 Tidak ada multikolinearitas

MOWN 0,881 1,135 Tidak ada multikolinearitas

KAP 0,698 1,433 Tidak ada multikolinearitas



commit to user

81

81

Hasil perhitungan nilai tolerance dari model regresi menunjukkan

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1

(10%). Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF)

menunjukkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih

dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar

variabel bebas dalam kedua model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Run Test. Run

test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random

atau tidak (Ghozali,2006). Jika tingkat signifikansi pada output runs test

> 0,05 maka data dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Hasil

pengujian dapat dilihat pada lampiran 5. Secara ringkas hasil ditunjukkan

pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Parameter yang Diuji Z Sig Keterangan

Unstandardized Residual -1,793 0,073 Tidak ada autokorelasi


Tingkat signifikansi pada uji run test lebih dari 0,05 maka data

tidak mengandung autokorelasi.


commit to user

82

82

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji park yaitu yaitu dengan membentuk model logaritmik

dari nilai kuadrat residual (Lnɛ2), kemudian meregresikannya dengan

variabel independen. Variabel independen dikatakan tidak terkena

heterokedastisitas, jika nilai signifikansi antara variabel independen

dengan logaritma dari kuadrat residual (Lnɛ2) lebih dari 0,05 (Ghozali,

2006). Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 5. Secara ringkas

hasil ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel t Sig Keterangan

BSIZE -1,213 0,230 Tidak signifikan

BACKDIR 1,301 0,199 Tidak signifikan

MOWN 0,237 0,814 Tidak signifikan

KAP 0,060 0,953 Tidak signifikan


Hasil uji heteroskedastisitas tersebut menunjukkan bahwa semua

koefisien regresi untuk variabel independen tidak signifikan (p > 0,05),

sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi

pada penelitian ini.

C. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji kekuatan

dan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel


commit to user

83

83

dependen. Pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda

dilakukan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan

hipotesis 4. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 6. Ringkasan

hasil pengujian regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Persamaan Regresi 1)

Variabel Koefisien Regresi t p-value

Konstanta 0,572 11,884 0,000

BSIZE 0,005 1,013 0,315

BACKDIR 0,135 2,243 0,029*

MOWN 0,146 2,249 0,028*

KAP 0,057 2,059 0,044*

R2

Adjusted R2

F Statistic

0,273

0,222

5,342

Sig 0,001

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%


Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa

jauh variabel independen mampu menerangkan variabel dependen. Setiap

tambahan satu variabel independen, maka R2

pasti meningkat tidak peduli

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen. Oleh karena itu, untuk jumlah variabel independen lebih dari

dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah

disesuaikan yaitu Adjusted R2 (Ghozali, 2006).

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square

(Adjusted R2) sebesar 0,222, hal ini berarti bahwa 22,20% variabel

dependen (tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan) dapat


commit to user

84

84

dijelaskan oleh variabel independen ukuran dewan direksi, latar belakang

pendidikan dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan jenis KAP.

Sisanya sebesar 77,80% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Dalam tabel 4.8 juga diketahui bahwa nilai statistik F sebesar 5,342

dengan probabilitas sebesar 0,001 (p-value < 0,05). Karena nilai F lebih

besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,050 maka model

regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (good overall model fit)

sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan atau dapat dikatakan

bahwa ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi,

kepemilikan manajerial, dan jenis KAP secara bersama-sama

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan (Ghozali, 2006). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda

tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Ukuran Dewan Direksi

Hipotesis pertama yang diajukan yaitu: “Ukuran dewan

direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan”. Hasil analisis regresi (Tabel

4.8) ukuran dewan direksi (BSIZE) menghasilkan nilai t sebesar

1,013 dengan p-value sebesar 0,315. Nilai p-value > 0,05 (tidak

signifikan). Interprestasi dari hasil pengujian ini adalah bahwa

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan. Dari hasil diatas dapat


commit to user

85

85

disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Temuan ini sesuai

dengan penelitian Matoussi dan Chakroun (2008) yang menemukan

bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan perusahaan di Tunisia. Penelitian Suhardjanto dan

Kharis (2010) tentang pengaruh corporate governance terhadap

tingkat ketaatan pengungkapan wajib pada Badan Usaha Milik

Negara non-keuangan di Indonesia, juga menemukan bahwa ukuran

dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib BUMN. Hal

ini bisa disebabkan karena yang menentukan keluasan pengungkapan

risiko adalah segi efektivitas keberadaan dewan direksi, bukan dari

ukuran dalam hal jumlah. Ukuran dewan direksi yang besar pun

dapat menghasilkan pengungkapan yang lebih baik apabila

koordinasi dan efektivitas kinerjanya baik.

b. Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi

Hipotesis kedua yang diajukan: “Latar belakang pendidikan

dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan”. Uji statistik terhadap

koefisien regresi menghasilkan nilai t sebesar 2,243 dengan p-value

sebesar 0,029. Nilai p-value < 0,05 menunjukkan bahwa latar

belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko

keuangan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto


commit to user

86

86

dan Kharis (2010) yang menemukan pengaruh yang positif signifikan

antara dewan yang berlatar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis

dengan luas pengungkapan wajib di sektor BUMN.

Temuan ini juga mendukung pendapat Haniffa dan Cooke

(2002) yang menyatakan bahwa anggota direksi yang memiliki latar

belakang pendidikan akuntansi dan bisnis kemungkinan besar akan

melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk



c. Kepemilikan Manajerial

Hipotesis ketiga yang diajukan yaitu: “Kepemilikan

manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan



sebesar 0,028. Nilai p-value < 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan. Hasil ini

menunjukkan hipotesis ketiga diterima. Temuan ini sesuai dengan

penelitian Mgammal (2011), Htay et al. (2012), Matoussi dan

Chakroun (2008), dan Guan et al. (2007) yang menemukan bahwa

kepemilikan manajerial yang dipresentasikan oleh kepemilikan

direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap luas

pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari hasil


commit to user

87

87

temuan ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya kepemilikan

saham dari pihak manajemen dapat mengurangi perilaku oportunistik

manajer yang berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi,

sehingga berdampak pada tingkat pengungkapan perusahaan yang

semakin luas.

d. Jenis Kantor Akuntan Publik

Hipotesis keempat yang diajukan yaitu: “Jenis KAP

berpengaruh positif terhadap terhadap tingkat kepatuhan



sebesar 0,044. Nilai p-value < 0,05 menunjukkan bahwa jenis KAP

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan. Hasil ini berarti menerima

hipotesis keempat. Temuan ini sesuai dengan penelitian Guan et al.

(2007), Matoussi dan Chakroun (2008), dan Gao dan Kling (2012)

yang juga menemukan hubungan yang positif signifikan antara jenis

kantor akuntan publik dengan luas pengungkapan informasi.

Profesionalitas dan integritas yang dimiliki oleh kantor akuntan

publik yang masuk ke dalam kategori The Big Four dapat menekan

perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik, yang

dalam hal ini mencakup pengungkapan risiko keuangan.


commit to user

88

88

2. Analisis Residual

Analisis residual digunakan untuk menguji hipotesis kelima yaitu

corporate governance memoderasi hubungan antara karakteristik agen

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan.

Persamaan regresi yang dibentuk untuk menguji variabel moderasi

dengan menggunakan analisis residual adalah sebagai berikut:

CG = β0 + β1 BSIZE + β2 BACKDIR + β3 MOWN + e....pers (2.1)

| e | = β0 + β1FINDISC..........................................................pers (2.2)

Dari persamaan di atas variabel corporate governance akan

diterima sebagai variabel moderasi apabila koefisien β1 FINDISC

(tingkat pengungkapan wajib risiko keuangan) adalah negatif dan

signifikan. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 7. Ringkasan hasil

pengujian residual dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Hasil Regresi Persamaan 2

Variabel Karakteristik Agen Terhadap Corporate Governance

Variabel Koefisien t p-value

Konstanta 0,308 4,837 0,000

BSIZE 0,028 5,239 0,000

BACKDIR 0,269 3,384 0,001

MOWN 0,049 0,569 0,571

Variabel dependen: CG



commit to user

89

89

Tabel 4.10

Hasil Regresi Persamaan 2

Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Risiko Keuangan Terhadap

Absolut Residual

Variabel Koefisien t p-value

Konstanta 0,067 0,932 0,355

FINDISC 0,022 0,230 0,819

Variabel dependen: Absolut residual


Berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.10 maka dapat dibuat persamaan

regresi sebagai berikut :

CG = 0,308 + 0,028 BSIZE + 0,269 BACKDIR + 0,049 MOWN + e...(2.1)

| e | = 0,067 + 0,022 FINDISC................................................................(2.2)

Tabel 4.10 menunjukan bahwa koefisien parameter yang dihasilkan

adalah sebesar 0,022 (positif) dan tidak signifikan, p-value > 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak, yakni

pengaruh karakteristik agen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan

wajib risiko keuangan tidak dimoderasi oleh corporate governance. Hal

ini bisa disebabkan karena variabel pengungkapan risiko keuangan yang

digunakan pada penelitian ini adalah item yang wajib diungkapan dalam

laporan tahunan perbankan berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006).

Wajibnya pengungkapan risiko keuangan juga diperkuat oleh adanya

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009, Keputusan Ketua

Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006, dan

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau


commit to user

90

90

Perusahaan Publik Industri Perbankan yang dikeluarkan oleh Bapepam.

Karena item pengungkapan risiko keuangan yang digunakan merupakan

pengungkapan yang sifatnya wajib, maka bank yang menjadi sampel

dalam penelitian ini harus dan berusaha mengungkapkan item tersebut

guna mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi, tinggi rendahnya indeks

corporate governance tidak berpengaruh pada pengungkapan risiko

keuangan yang dilakukan oleh bank.


commit to user

91

91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh karakteristik

agen (dipresentasikan oleh ukuran dewan direksi, latar belakang pendidikan

dewan direksi, dan kepemilikan manajerial) dan jenis KAP terhadap tingkat

kepatuhan kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan pada perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan corporate governance sebagai

variabel moderasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil pengujian menunjukkan bahwa

karakteristik agen dan jenis KAP mempengaruhi tingkat kepatuhan

pengungkapan wajib risiko keuangan bank. Variabel independen yang

terbukti berpengaruh adalah latar belakang pendidikan dewan direksi,

kepemilikan manajerial, dan jenis KAP. Semakin besar proporsi dewan

direksi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis terbukti

mendukung keluasan informasi risiko keuangan yang diungkapkan oleh

perusahaan karena dewan direksi yang berlatar belakang pendidikan

akuntansi dan bisnis setidaknya memiliki pemahaman dan kemampuan

yang lebih memadai terkait pentingnya transparansi dan pengungkapan

informasi termasuk pengungkapan risiko keuangan yang dapat

meningkatkan kredibilitas dan image perusahaan di mata publik.


commit to user

92

92

Kepemilikan manajerial yang besar juga terbukti mampu memperluas

tingkat pengungkapan risiko keuangan karena kepemilikan manajerial

dapat menciptakan goal congruence antara pihak manajer dan pemegang

saham. Peranan kantor kuntan publik terbukti memiliki peran penting

dalam mempengaruhi luas pengungkapan risiko. Kantor akuntan publik

yang masuk dalam kategori Big Four memiliki kredibilitas dan

profesionalitas yang dapat menekan perusahaan untuk melakukan

pengungkapan yang lebih baik. Variabel ukuran dewan direksi terbukti

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan wajib risiko keuangan.

Selain itu, corporate governance juga terbukti tidak memoderasi

hubungan antara karakteristik agen terhadap tingkat kepatuhan


2. Rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan adalah

sebesar 74,60%. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan

wajib risiko keuangan yang dilakukan oleh sektor perbankan di Indonesia

sudah baik. Sebagian besar bank sudah mematuhi dan menerapkan

pengungkapan risiko yang merupakan salah satu pengungkapan wajib

yang diharuskan oleh PSAK 50 (Revisi 2006).

B. Keterbatasan

Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang relatif pendek yakni hanya dua tahun dengan

jumlah sampel sebanyak 62.


commit to user

93

93

2. Score indeks pengungkapan risiko keuangan dinilai oleh peneliti

berdasarkan intepretasi terhadap informasi laporan tahunan perusahaan

sampel, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pernilaian antar

bank karena penafsiran peneliti yang subyektif.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran untuk

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian

dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

2. Item pengungkapan risiko keuangan dapat lebih diperinci dengan

menggunakan peraturan yang lebih baru yakni PSAK 60 (Revisi 2010).

3. Memperluas cakupan variabel karakteristik agen seperti usia anggota

dewan direksi, komposisi dewan direksi wanita, dan latar belakang etnik

dewan direksi.

Documents

PENGARUH KARAKTERISTIK AGEN DAN JENIS KAP PADA …/Pengaruh... · KEUANGAN BANK, DENGAN commit to user i DAN JENIS KAP PADA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB RISIKO CORPORATE GOVERNANCE