Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

Volume I/No.1/Oktober 2009

PENGARUH ASSYMETRI INFORMASI TERHADAPTetet Cahyati

PENGARUH EARNING POWER TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN STUDYKASUS PADA PT.UNILEVER INDONESIA, TBK.Iman Santoso Chasan Doerjat

PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYGOOD CORPORATE GOVERNANCE, PENELITIAN PADAPT.TELKOM INDONESIA, TBKLilis PuspitawatiRahmat Adiyat

PENGARUH IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNINGTERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA PT.PLNDian Dwinita KurniawatySri Restu Yulia

PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP KUALITASPELAYANAN PUBLIKSri Dewi Anggadini

PENGARUH KOMITE AUDIT TERHADAP PENGENDALIAN INTERNALPERUSAHAAN PADA PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)Wati Aris Astuti

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIAJL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022

ISSN : 2086-0447

PENGARUH ASSYMETRI INFORMASI TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL

TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN STUDYKASUS PADA PT.UNILEVER INDONESIA, TBK.

SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PRAKTIK, PENELITIAN PADA

PT.TELKOM INDONESIA, TBK

ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP)TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA PT.PLN

TERHADAP KUALITAS

KOMITE AUDIT TERHADAP PENGENDALIAN INTERNALPERUSAHAAN PADA PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375

Email : ak@unikom.ac.id

TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN STUDYKASUS PADA PT.UNILEVER INDONESIA, TBK.

TERHADAP PRAKTIK, PENELITIAN PADA

)TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA PT.PLN

PERUSAHAAN PADA PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

AKUNTANSI

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

Sri Dewi Anggadini

Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Applied by him three principles in the process of the organisation management that iseconomics, efficiency, and the effectiveness.. This research is conducted to know the influencewhich significant of value for money pressure to quality of the public's service which was done byPuskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung. This research is conducted to know theinfluence which significant of quality public’s service pressure to quality of the public's servicewhich was done by Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.

The research method that writer use in this research is descriptive analysis method andkuantitative analysis method . Strong relations or the weakness of the Time and Y of the variableditunjukan through the Rank Spearman Correlation Coefficient, to know the influence size valuefor money towards the quality of the public's service use the Determination Coefficient. Thetesting of the hypothesis in this research uses test statistics t two sides. The receipt is producedby this analysis processed by using the SPSS program the version 12 For Windows.

Is based on results of the analysis of statistics of showing the existence of very strongrelations and a direction (positive) between value for money and the quality of the public'sservice. The conclusion from this research is to have the influence that is significant upper valuefor money towards the quality of the public's service.

Keywords : Value For Money, Quality Public’s Service, Puskesmas.

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini sangat cepat dikarenakan Indonesiaadalah negara yang sedang berkembang dengan pesat. Upaya pemerintah dilakukanberdasarkan pola umum pembangunan jangka panjang yang telah mencapai kemajuan yangcukup memuaskan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Namunsetelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, kondisi perekonomian kita menurun dengandrastis. Hal ini membawa dampak yang buruk bagi kondisi di Indonesia sehingga menimbulkangejolak ekonomi yang berkepanjangan dan kecemburuan sosial.

Pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan tentunyamemerlukan dana yang cukup besar, yang selanjutnya akan dialokasikan pada berbagai bidangperekonomian yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomiIndonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan negara maupun daerah di dalamorganisasi publik yang tepat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatianpada segi-segi efisiensi dan efektif.

Keefesiensi dan keefektifan di segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat,telah memunculkan aspirasi dan tuntutan baru masyarakat untuk berperan aktif dan terlibatdalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam kontekspembangunan daerah, keinginan untuk meningkatkan peran serta masyarakat daerah ditunjukandengan adanya keinginan pergeseran dari peranan pemerintah pusat ke pemerintah daerah

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

80

dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk menciptakankemandirian daerah yang lebih besar, serta keinginan untuk diberikan keadilan pembagiankeuangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga good governance menjadi kunci utamasebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme pemantauan kinerjamanajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawabanpimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi.

Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhiadalah adanya transparansi / keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas. Dalamrangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsungsecara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme.

Proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang good governance didasarkan padaprinsip sebagai berikut:

a. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahdaerah

b. Demokratisasi adalah kebebasan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyatc. Tranparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan anggaran daerahd. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.Pada umumnya, pemerintah menganggap bahwa akuntabilitas publik (public

accountability) merupakan prasayarat penting untuk dapat menciptakan efisiensi produksi danpelayanan jasa publik. Salah satu upaya untuk menilai akuntabilitas yang merupakan bagian dariprinsip good governance adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik.Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai pada periodetertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Penganggaran sektor publik berkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuktiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Prosesnya dimulai ketika perumusanstrategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Aspek-aspek yang harus tercakupdalam anggaran sektor publik antara lain aspek perencanan, aspek pengendalian dan aspekakuntabilitas. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dengan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terjamin secara layak.

Selama ini pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistempengukuran yang menginformasikan tentang tingkat keberhasilan saat organisasi serta masihadanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah tergantung darikemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yangdicapai dari pelaksanaan program.

Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for moneydalam rangka menjalankan aktivitas dalam pelayanan publik. Value for money adalah konseppencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menetapkan prinsip 3E artinya,pemerintah daerah harus selalu memperhatikan tiap sen / rupiah dana (uang) yang diperoleh dandipergunakan (http://www.yahoo.com)

Dengan demikian value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam prosespengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan denganpemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yangpaling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebutdapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwapenggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentinganpublik.

Sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana,institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

81

value for money. Melalui value for money diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui,mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu dan minimalisir inefisiensi,pemborosan, kebocoran dana.

Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesiasalah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan.Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugaslangsung dalam pelayanan publik (Indra Bastian,2001)

Dengan value for money, organisasi sektor publik diharapkan dapat memberikanpelayanan yang berkualitas. Dimana pelayanan publik di organisasi sektor publik jika ditelaahmemiliki beberapa permasalahan mendasar. Pertama, rendahnya kualitas produk layanan.Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan. Ketiga, ketiadaan akses bagi kelompokrentan, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Keempat, ketiadaan mekanismekomplain dan penyelesaian sengketa. Kelima ketiadaan ruang partisipasi publik dalammenyelenggarakan pelayanan (http://www.Ekonomirakyat.Org).

Instansi pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakatsalah satunya adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kepadamasyarakat (publik) dari Pemerintah khususnya Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan KotaBandung dalam bidang pembangunan kesehatan dan perbaikan kesehatan masyarakat dengantugas sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat,2. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan,3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan membiayai

usaha-usaha kesehatan tanpa melupakan fungsi sosial,4. Pengaturan aset-aset pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin

administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan disektor kesehatan,5. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rutin adminitrasi pemerintah dan usaha-usaha

pembangunan disektor kesehatan yang berada dibawah kebijakan umum peraturan-peraturan yang berlaku.Dalam aktivitasnya Puskesmas memperoleh dana dari APBD Pemerintah Kota Bandung

dimana setiap kegiatan pelayanan kesehatan didanai oleh pemerintah kota dan kabupatensetempat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003tentang Standar Pelayanan Kesehatan minimal dikabupaten / kota adalah sebagai berikut:Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai StandarPelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.

Puskesmas Pasirkaliki memiliki masalah dengan kualitas pelayanan publik dimana akhir-akhir ini timbul permasalahan dalam masyarakat mengenai rendahnya kualitas pelayanan daripemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatunsur pelayanan, mulai pada tingkat petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatpenanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapanmasyarakat sering terlambat / bahkan diabaikan sama sekali. Berbagai informasi yangseharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat / bahkan tidak sampai kepada masyarakat.Berbagai unit pelaksanaan pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehinggamenyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Berbagai unit pelayanan yangberkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpah tindihataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lainyang terkait. Kurang mau mendengar keluhan / saran / aspirasi masyarakat pada umumnyaaparat pelayanan kurang memiliki kemaunan untuk mendengar keluhan / saran / aspirasi darimasyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dariwaktu ke waktu.Pada Puskesmas Pasirkaliki peran value for money sangatlah dibutuhkan. Hal inibertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan-pemborosan biaya dalam suatu anggaranyang akan mengakibatkan terjadinya suatu realisasi yang melebihi target anggaran. Hal ini dapatdiakibatkan oleh kurangnya pengendalian dari setiap unit kerja pada saat menentukan programanggaran. Selain itu, dana pengeluaran-pengeluaran diluar target yang sudah ditetapkansebelumnya mengakibatkan realisasi yang melebihi target.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

82

Penerimaan yang diperoleh Puskesmas Pasirkaliki merupakan input bagi seluruhaktivitas yang akan dilakukan, apabila tidak mencapai target sehingga dalam menghasilkanoutputnya tidak akan efektif dan efisien karena harus dilakukan penekanan atas seluruh biayayang akan dilakukan sehingga tidak terjadi pemborosan. Hal tersebut juga dapat disebabkanoleh tidak adanya value for money dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga keefektifankerjanya menjadi kurang optimal.

Untuk itu puskesmas perlu mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif darimasalah ini. Agar puskesmas memiliki kualitas pelayanan yang berkualitas, maka diperlukanvalue for money yang didukung konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitandengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada hargayang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money)tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwapenggunaan anggaran / pengelolaan organisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkanuntuk kepentingan publik.

Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tugasterpenting bagi organisasi pemerintah adalah dalam rangka mengatur mekanisme dan prosedurdalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga berbagai kepentingan dan kebutuhantidak saling bertentangan yang pada gilirannya merugikan semua pihak. Untuk itu birokasipemerintah yang professional, efektif, efisien merupakan hal yang menjadi idamanmasyarakat.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yaitu dengan judul:“Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik”.

1.2 Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana value for money yang dilaksanakan pada Puskesmas Pasirkaliki DinasKesehatan Kota Bandung

2. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan KotaBandung

3. Sejauh mana pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan Publik padaPuskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS2.1. Kajian Pustaka2.1.1 Value For Money

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocorandana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publikmemperhatikan value for money.

Pengertian value for money yang dikutip penulis dari http://www.yahoo.com, adalah:“Value for Money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerahyang menerapkan prinsip 3 E. Artinya, pemerintah daerah selalu memperhatikan tiapsen/rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan.”Dengan demikian, value for money berarti diterapkannya tiga dalam proses pengelolaan

organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan danpenggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapatmenghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaananggaran tersebut harus mencapai target-target untuk tujuan kepentingan publik.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

83

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik2.1.2.1 Kualitas

Pengertian mengenai kualitas sangat sulit untuk dideskripsikan karena kualitas inibersifat sangat subyektif, tergantung pihak yang merasakannya. Webster mengatakan bahwasebaliknya kualitas ditentukan berdasarkan persepktif pelanggan masing-masing.

Menurut Kolter (2003:452) menjelaskan kualitas adalah :“Quality is the totality as features ny characteristics of a product or service that bear onits satisty stated or implied need.”Sedangkan menurut Tjiptono (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005:209) pada prinsipnya

konsep kualitas memiliki 2 dimensi, yaitu :“1. Dimensi produk yang memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif derajat

konformitas dengan spesifikasinya, yaitu perspektif memandang kualitas dari sosok yangdapat dilihat, kasat mata dan dapat diidentifikasikan melalui pemeriksaan danpengamatan.

2. Dimensi berhubungan antara produk dan pemakai memiliki perspektif bahwa suatukarakteristik lingkungan dimana kualitas produk adalah dinamis, sehingga harusdisesuaikan dengan tuntutan dari pemakai produk”.Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari

suatu produk/layanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhanyang dinyatakan/yang tersirat.

Dalam menilai kualitas jasa, pada dasarnya pengguna jasa membandingkan jasa yangdiberikan dengan apa yang diharapkan dari jasa tersebut.

Zeithami dan Bitner yang dikutip oleh Kotler (2003:384) mendefinisikan kualitas jasapelayanan (Service Quality) adalah :

“Service quality as delivery of excellent or superior service relative to customerexpectation.”Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa jasa /pelayanan yang berkualitas merupakan

keseluruhan atribut yang menyertai pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan yang dapatmemuaskan kebutuhan,keinginan, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Di sini jasa ataulayanan mencakup lokasi yang nyaman, ragam pilihan, bertransaksi, alat komunikasi,pengiklanan dan humas, kesopanan dan keramahan pengetahuan akan produk, kesediaan untukmembantu, dan antusiasme.

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan, (2005:207), jika dihubungkan dengan administrasipublik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokasi terhadap masyarakat. Kata kualitasmemiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yanglebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik darisuatu produk, seperti kinerja, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika dan sebagainya.Adapun dalam definisi strategi dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampumemenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategisoleh Gaspersz (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005:207) mengemukanan bahwa pada dasarnyakualitas mengacu kepada pengertian pokok:

“1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung,maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikankepuasan atas penggunaan produk,

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekuarangan atau kerusakan”.Tuntutan kualitas jasa pelayanan publik oleh pengguna semakin meningkat. Di pihak

operator pelayanan publik menghadapi kendala dalam menyajikan jasa pelayanan publik. Dipihak lain kualitas dan kuantitas yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi, akuntabilitas,kesetaraan dalam pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yangterkait. Dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada, sehinggaterjadi keseimbangan pihak-pihak terkait dalam layanan publik. Di luar pengguna jasa layananpublik perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tutntutan lingkungan.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

84

2.1.2.2 Pengertian Pelayanan PublikMenurut Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993

pelayanan publik adalah:“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang ataujasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yangmerupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalampenyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikanpelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraanmasyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintahkarena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, danberbagai pungutan lainnya.

Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak padapemerintahan, pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaituorganisasi nonprofit, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Jika penyelenggaraanpelayanan publik tertentu diserahkan kepada sawasta atau pihak ketiga, maka yang terpentingdilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan hukum, dan lingkungan yangkondusif.

2.1.3 Hubungan Value For Money dengan Kualitas Pelayanan PublikSalah satu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah efektivitas pelayanan

dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik yangbaik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yangmerupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untukmemberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakankesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik daripemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak,retribusi, dan berbagaipungutan lainnya. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh pemberipelayanan serta didukung konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money).Value for money berarti diterapkannya tiga dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber dayadalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwapenggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yangmaksimal (berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harusmencapai target-target untuk tujuan kepentingan publik.

Menurut Mardiasmo (2002:7) manfaat implementasi konsep value for money padaorganisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikantepat sasaran;

2. Meningkatkan mutu pelayanan;3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjalinnya

penghematan dalam penggunaan input;4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan

akuntabilitas publik”.Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling

kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanyeimpelentasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiringdengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

85

Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik danmemperbaiki kinerja sektor publik.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis2.2.1 Kerangka PemikiranDalam upaya membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara organisasipemerintah dalam era otonomi daerah ini harus mempunyai tujuan utama yaitu menciptakanmasyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagaisumber daya yang secara ekonomi terbatas jumlahnya. Penyelenggaraan otonomi daerahdiharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerah melauiusaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karenapada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah,yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,2. Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta

(perpartisipasi) dalam proses pembangunan,Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatifsumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan danbagian (sharing) dari pemerintah pusat dan mengunakan dana publik sesuai dengan prioritasdan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance, terfokus pada keberhasilanatas kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaranyang telah ditetapkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara periodik. Hal inimembedakan akuntabilitas dengan cara-cara tradisional dalam mempertanggungjawabkanpelaksanaan suatu kebijakan atau program. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikandalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah sebagai berikut:

a. Harus adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakanpengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber dayasecara konsisten dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;d. Harus berorientasi pada pencapaian visi da misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen

instansi pemerintahan dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukurankinerja dan peyusunan laporan akuntabilitas.Akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan tujuan penting dari reformasi sektor

publik karena kualitas pemerintah yang baik dan kepemerintahan yang bersih ditentukan olehkedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supermasi hukum.

Akuntabilitas publik keuangan maupun pemberian informasi dan pengungkapan atasaktivitas dan kinerja keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan dana publiksecara ekonomi, efesien, efektif kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know). Hak untuk memberikan informasi(right to be kept informated), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listenedto) dapat dipenuhi.

Dalam anggaran belanja suatu instansi pemerintah, yang menjadi tolak ukurnya adalahvalue for money, yang meliputi penilaian ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi danefektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaranbelanja untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang semaksimal mungkin.

Dalam upaya penerapan konsep value for money, menurut Mardiasmo (2002:4) value formoney, adalah sebagai berikut:

“ Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemenutama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas”

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

86

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa value for money berarti diterapkannya tigaprinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomiberkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentupada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (publicmoney) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) efektivitas berartibahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target untuk tujuan kepentinganpublik.

Organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam rangka menjalankanaktivitas seperti halnya dalam pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 63/KEP/ M PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum PenyelenggaraanPelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai:

“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan olehpenyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaanpelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan” .Agar pelayanan dapat memuaskan orang / kelompok orang lain yang dilayani, maka

perlu yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu:1. Tingkah laku yang sopan,2. Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima

oleh orang yang bersangkutan,3. Waktu penyampaian yang tepat,4. Keramahtamahan,Kualitas pelayanan yang lain ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai

pelaksanaan serta ditunjang sarana dan prasarana fisik yang memadai. Sumber daya manusiamerupakan satu-satunya bagian pemerintah yang berinteraksi dengan publik secara langsungsehingga cara mereka melayani publik akan menentukan kualitas pelayanan. Kebutuhan akanmembelian dan perbaikan kualitas bagi pemerintah sudah jelas yaitu intropeksi yang objektif,keterbukaan mengenai kekurangan dan kesiapan untuk melakukan perubahan dan perbaikantersebut.

Sektor publik merupakan sektor yang berhadapan langsung dengan kepentingan umumsehingga dituntut untuk lebih prima dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dalamhal ini dengan value for money diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuantersebut, karena melalui value for money dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaiantujuan yang sudah ditetapkan dan value for money dapat memberikan penilaian yang objektifdalam pengambilan keputusan organisasi maupun manajemen. Value for money dapat tercapaiapabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yangoptimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintahbertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangkamenciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapat pelayanan yangterbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentukpembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Kualitas pelayanan publikditentukan oleh pemberi pelayanan serta didukung konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas(value for money ).

Menurut Mardiasmo (2002:7) manfaat implementasi konsep value for money padaorganisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikantepat sasaran;

2. Meningkatkan mutu pelayanan;3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjalinnya

penghematan dalam penggunaan input;4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan

akuntabilitas publik”.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

87

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasiyaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaansumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efesiensi berartibahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yangmaksimal (berdaya guna). Efektivitas berate bahwa penggunaan anggaran / pengelolaanorganisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkan untuk kepentingan publik.

2.2.2 HipotesisHipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara.

Sugiyono (2009: 64), menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut:“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah, di atas penulis mengemukakan

hipotesis:“Value For Money terhadap Kualitas Pelayanan Publik”

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objekpenelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi daripermasalahan yang terjadi.

Husein Umar (2003: 303), menjelaskan pengertian dari objek penelitian sebagai berikut:“Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian jugadimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggapperlu.”

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Value For Money dan Kualitas PelayananPublik Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

3.2. Metode Penelitian3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedomandalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yangterlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepadadesain penelitian yang telah dibuat.

Sugiyono (2008:13), menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:“1. Sumber masalah2. Rumusan masalah3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan4. Pengajuan hipotesis5. Metode penelitian6. Menyusun instrument penelitian7. Kesimpulan”.

3.2.2. Operasionalisasi VariabelOperasional vaiabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam

subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraianoperasioanlisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas,apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

3.2.3. Sumber Data dan Teknik Penentuan Data3.2.3.1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian mengenai pengaruh value for moneyterhadap kualitas pelayanan publik adalah data primer dan data sekunder.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

88

3.2.3.2. Teknik Penentuan DataTeknik penentuan data dalam penelitian ini menggunakan populasi untuk menentukan

obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu. populasi yang digunakan oleh penulisadalah bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usaha sebanyak 6 orang, bagianpelayanan sebanyak 10 orang, jadi populasi yang digunakan sebanyak 20 orang. Populasi yangada pada penelitian ini relatif kecil, jadi peneliti mengunakan penarikan sampel dengan metodesensus.

3.2.4. Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh value for money terhadap

kualitas pelayanan publik ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan sepertiobservasi, kuesioner dan wawancara, serta searcing (internet).

3.2.5. Rancangan AnalisisAnalisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah

diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil yang dapatdipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan peneliti bandingkan antara data yangada di lapangan dengan teori yang relevan, kemudian dilakukan analisis untuk menarikkesimpulan.

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dankuantitatif.

1. Metode DeskriptifMetode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang

fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalahpertanyaan pertama dan kedua, dengan cara member peringkat pada masing-masing variabeldengan menggunakan persentase skor aktual.

sebagaimana Umi Narimawati (2007: 84) menjelaskan sebagai berikut:

Skor aktual% skor aktual = X 100%

Skor ideal

Keterangan :a. skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan

memilih jawaban dengan skor tertinggi.

2. Analisis korelasi (Rank Spearman)Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat , maka digunakan korelasi.Korelasi Rank Spearman dapat dirumuskan dengan:

6 ∑ d2

rs = 1-n3 – n

Keterangan : rs = korelasi rank spearmand2 = selisih antara X dan Yn = jumlah sampel yang diambil

3 Pengujian Koefisien Determinasi (KD)Untuk mengetahui besarnya sumbangan atau peran variabel X dan variabel Y, dapat

dihitung dengan rumus koefisien determinasi, Jonathan (2006: 50) menjelaskan rumus koefisiendeterminasi sebagai berikut:

KD= rs2 x 100%

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

89

Dimana :KD = Koefisien Determinasirs = Koefisien Korelasi

Pengujian Hipotesis

Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak, maka dilakukanuji t.

Sugiyono (2009: 184) menjelaskan rumus untuk menguji t sebagai berikut:

rs √n - 2t =

√1 – rs2

Membandingkan t tabel dan thitung dengan kriteria:thitung ≥ttabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima.thitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Pada penelitian ini dilakukan uji dua pihak karena hipótesis yang telah ditetapkanmenyatakan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, jadi belum terlihat apakahvariabel X dapat meningkatkan variabel Y atau tidak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN4.1. Pelaksanaan Value For Money Pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota

BandungPada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas

Kesehatan Kota Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban respondenyang diisi oleh 20 orang pegawai pada bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usahasebanyak 6 orang, bagian pelayanan sebanyak 10 orang yang terlibat dalam proses value formoney, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel dapat dilihat dariperbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Skor aktual% skor aktual = X 100%

Skor idealKeterangan :a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan

memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Diketahui bahwa persentase skor aktual dari value for money sebesar 88,6%. Menurut UmiNarimawati (2007: 85) menjelaskan bahwa skor aktual sebesar 88,6% masuk dalam kriteriasangat baik, Sangat baiknya penilaian responden disebabkan oleh beberapa hal penting yangmampu diperhatikan oleh Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu Ekonomi,Efisiensi, dan Efektivitas.

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input palingkecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ekonomiberkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentupada harga yang paling murah. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output denganinput. Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika output yang dihasilkan lebih besar dengan inputyang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Olehkarena berorientasi output, biaya yang dianggarkan muncul karena kita melakukan kegiatan yangrelevan dengan pencapaian tujuan.Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran / pengelolaan organisasi tersebut harusmencapai target yang diinginkan untuk kepentingan publik

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

90

4.2. Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan KotaBandung

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada Puskesmas Pasirkaliki DinasKesehatan Kota Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban respondenyang diisi oleh 20 orang pegawai pada bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usahasebanyak 6 orang, bagian pelayanan sebanyak 10 orang yang terlibat dalam proses kualitaspelayanan publik, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel dapat dilihat dariperbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

Skor aktual% skor aktual = X 100%

Skor ideal

Keterangan:a. skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan

memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari variabel pengendalian internalperusahaan sebesar 86,95 Menurut Umi Narimawati (2007: 85) menjelaskan bahwa persentaseskor aktual sebesar 86,95% masuk dalam kriteria sangat baik, Hal ini menunjukkan bahwaKualitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung sangatbaik dimata responden. Baiknya penilaian responden disebabkan oleh beberapa hal pentingyang mampu diperhatikan oleh Puskesmas Pasirkaliki yaitu dapat terpenuhinya tujuan darikualitas pelayanan publik itu sendiri yaitu, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudahdipahami dan mudah dilaksanakan, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabdalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalampelaksanaan pelayanan publik, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudahdijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi,lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikanpelayanan dengan ikhlas. Pimpinan penyelenggaran pelayanan publik atau pejabat yang ditunjukbertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalampelaksanaan pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana tersedianya sarana danprasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaansaran teknologi telekomunikasi dan informasi.

4.3. Pengaruh Value For Money terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada PuskesmasPasirkaliki Dinas Kesehatan Kota BandungPengujian hipotesis digunakan untuk mebuktikan hipotesis dalam penelitian. Pengujian

hipotesis dalam panalitian kali ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh keberadaanvalue for money (variabel independent) terhadap kualitas pelayanan publik (variabel dependent).Untuk menguji hipotesis tersebut, maka peneliti melakukan beberapa langkah antara lain:1. Pengujian Korelasi Rank Spearman

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil data yang telah diperoleh dari hasilpenelitian dan pengujian hipotesis dihitung berdasarkan korelasi Rank Spearman. Adapunperhitungannya dapat menggunakan perhitungan manual atau dibantu dengan program SPSS12.0 For Windows.

Dari hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan SPSS 12.0 for Windows dapat dilihatbahwa rs = 0,888, maka hubungan ini menurut Sugiyono (2009:184) termasuk hubungan dalamkriteria yang sangat kuat dan memiliki hubungan yang positif (+) atau searah.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

91

2. Pengujian Koefisien Determinasi (KD)Besarnya pengaruh value for money (variabel X) terhadap kualitas pelayanan publik dapat

diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi (Kd), dengan rumus sebagaiberikut:

KD = 0,8022 x 100%= 0,788554 x 100%= 78,85%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruhvalue for money terhadap kualitas pelayanan publik adalah sebesar 78,85%, dan sisanya yaitusebesar 21,15% (100%-78,85%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sumber daya manusiayang dimiliki oleh Puskesmas Pasirkaliki belum dapat menerapkan sepenuhnya value for money,pemutakhiran teknologi, serta masyarakat yang belum tidak memanfaatkan fasilitas yangdisediakan. value for money belum dapat diterapkan sepenuhnya sehingga kualitas pelayananpublik pun dirasa kurang maksimal.3 Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

2hitung1

2t

s

s

r

nr

thitung = 0,888 √20-2

√1-(0,888)²

thitung = 3,7650,460

thitung = 3,305

Dimana : Jika thitung > dari ttabel , maka H0 ditolak, Ha diterima

Jika thitung < dari t tabel, maka H 0 diterima, Ha ditolak

Dengan taraf signifikansi α=0,05 dan dk=20-2= 181 maka ttabel= 2,101, jadi thitung=3,305 >ttabel=2,101, thitung lebih besar dari ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Dari hasil semua pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa value for moneymempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap kualitas pelayanan publik, ditunjukkanoleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,888. Ini berarti bahwa apabila value formoney diterapkan dengan baik dan berhasil, maka kualitas pelayanan publik itu sendiri akanterwujud seiring dengan perkembangan penerapan value for money.value for money jugamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, ditunjukkan olehbesarnya thitung lebih besar daripada t tabel yaitu 3,305 > 2,101 Hal ini membuktikan hipotesispenelitian bahwa value for money berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayananpublik Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupunmenggunakan SPSS 12.0 For Windows, hasilnya adalah value for money dan kualitas pelayananpublik sudah baik, serta adanya pengaruh yang sangat kuat dan signifikan antara value formoney terhadap kualitas pelayanan publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan identifikasi masalahyang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :1. Dari penelitian yang dilakukan untuk value for money pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas

Kesehatan Kota Bandung dengan mengunakan metode dekriptif maka tanggapan

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

92

responden terhadap value for money sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan olehpenulis dinyatakan “sangat baik”. Di mana konsep 3E yaitu ekonomi, efisiensi, danefektivitas dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yangmemberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan meningkatkankesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2. Dari penelitian yang dilakukan untuk kualitas pelayanan publik pada Puskesmas PasirkalikiDinas Kesehatan Kota Bandung mengunakan metode deskriptif maka tanggapanresponden terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkanoleh penulis dinyatakan “sangat berkualitas”. Dimana pelayanan publik pada PuskesmasPasirkaliki yaitu Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudahdilaksanakan, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalammemberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaanpelayanan publik, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktuyang telah ditentukan, produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dansah, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum,pimpinan penyelenggaran pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawabatas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaanpelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukunglainnya yang memadai termasuk penyediaan saran teknologi telekomunikasi dan informasi,tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau olehmasyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, pemberianpelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanandengan ikhlas, dan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tungguyang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi denganfasilitas pendukung pelayanan.

3. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi didapat sebesar 78,85 %, artinya value formoney memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabilavalue for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapatterwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri, dan begitupunsebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka maka kualitaspelayanan publik pun tidak akan maksimal. Sisanya yaitu sebesar 21,15 % (100%-78,85%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diduga seperti sumber daya manusia yangdimiliki oleh Puskesmas Pasirkaliki belum dapat menerapkan sepenuhnya value formoney, pemutakhiran teknologi, serta masyarakat yang belum tidak memanfaatkanfasilitas yang disediakan. value for money belum dapat diterapkan sepenuhnya sehinggakualitas pelayanan publik pun dirasa kurang maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis ajukanadalah sebagai berikut :1. Puskesmas Pasirkaliki dalam pengelolaan organisasinya agar mempertahankan dengan

konsep 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan terlihat dari Puskesmaspasirkaliki dapat mengoptimalkan input yang diperoleh untuk menghasilkan output yangberkualitas.

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penulis menyarankan, PuskesmasPasirkaliki yang merupakan unit pelayanan kesehatan yang berada di tengah kota mampumemberikan pelayanan yang maksimal dengan meningkatkan program puskesmas kelilinguntuk menjangkau pasien yang jarah tempuh ke Puskesmas Pasirkaliki jauh denganmenambah frekuansi kunjunganya, menambah sumber daya manusia atau tenaga kerjayang memadai serta berkualitas, dan meningkatkan jalinan kemitraan baik pihak swastamaupun pemerintah guna menunjang pelayanan dan keberhasilan program.

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

93

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, (2004), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: SalembaEmpat.

Indra Bastian, (2002), Akuntansi Sektor Publik Indonesia, Penerbit Andi Yogyakarta.Jonathan Sarwono, (2006), Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14, Penerbit Andi Yogyakarta.Sedarmayanti, (2004), Good Governance, Bagian Kedua, Bandara Maju, Bandung.Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta..Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CVSugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.Tangkilisan, Hessel Nogi. S (2005), Manajemen Publik, Penerbit Gramedia

Bandung., Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993.

, Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum PenyelenggaraanPelayanan Publik.

http://www.yahoo.comhttp://www.Ekonomirakyat.Org

GambarDaerah penerimaan dan penolakan hipótesis

-3,305 -2,101 2,101 3,305

GambarHasil Uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

94

TabelOperasionalisasi Variabel

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala

Value ForMoney(Variabel X)

Value for money adalah konseppengelolaan organisasi sektorpublik yang mendasarkan padatiga elemen utama, yaituekonomi, efisiensi, efektivitas.”Mardiasmo (2002:7)

a. ekonomib. efisiensic. efektivitas

Ordinal

KualitasPelayananPublik(Variabel Y)

Kualitas adalah sejumlahkeistimewaaan produk, baikkeistimewaan langsungmaupun keistimewaan atraktifyang memenuhi keinginanpelanggan dan memberikankepuasan atas penggunaanprodukGaspersz (Hessel Nogi S.Tangkilisan 2005:207)Pelayanan Publik adalahsegala kegiatan pelayananyang dilaksanakan olehpenyelenggara pelayananpublik sebagai upayapemenuhan kebutuhanpenerima pelayanan maupunpelaksanaan ketentuanperaturan perundang-undangan.Menurut Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur NegaraNomor 63/KEP/M PAN/7/2003

a. Tangibles (Bukti Fisik),b.Realiability ( Kehandalan)c. Responsiveness(DayaTangkap)d. Competence(Kemampuan)e. Courtesy(Sikap/Perilaku

Ramah),f. Credibility (Dapat dipercaya),g. Security (Keamanan),h. Communications(Komunikasi),i. Acces (Kemudahan),j. Understanding The Costumer

(Kebutuhan Pelanggan),dank. Accountability(bertanggung

jawab)

Ordinal

TabelKriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

Terhadap Skor Ideal

No. % Jumlah Skor Kriteria1. 20.00 – 36.00 Tidak Baik2. 36.01 – 52.00 Kurang Baik3. 52.01 – 68.00 Cukup4. 68.01 – 84.00 Baik5. 84.01 – 100 Sangat Baik

(Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)

Jurn

al R

iset

Aku

ntan

si -

Vol I

/No.

1/O

ktob

er 2

009

95

TabelKoefisien Korelasi

INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN

0,00 – 0,0119 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0.40 – 0,599 Sedang

0.60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

(Sumber: Sugiyono, 2009: 184)

TabelHasil Uji Hipotesis Korelasi Rank Spearman

Correlations

KomiteAudit

PengendalianInternal

PerusahaanSpearman's rho Value For

MoneyCorrelationCoefficient 1,000 ,888(**)

Sig. (2-tailed) . ,000N 20 20

KualitasPelayananPublik

CorrelationCoefficient ,888(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .N 20 20

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).