PENGARUH INDEKS CORPORATE GOVERNANCE, …eprints.undip.ac.id/28079/1/jurnal_PENGARUH_INDEKS_CORPORATE... · laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas

PENGARUH INDEKS CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR

KEPEMILIKAN, DAN DEWAN KOMISARIS, TERHADAP LUAS

PENGUNGKAPAN INFORMASI SUKARELA DALAM LAPORAN

TAHUNAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI

INDONESIA TAHUN 2003-2007)

Nurbuana Tunjung Ismoyowati

C2C606084

Prof. Dr. H. Arifin S. M., Com (Hons)., Akt

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidance of the influence of index

corporate governance, ownership structure, commissioners to the extensive voluntary

disclosure in annual report. Hypothesis are (1) that there are positive and influence from the

index of corporate governance to voluntary disclosure, (2) that there are positive and

influence from the ownership stucture to voluntary disclosure, (3) that there are positive and

influence from the commissioners to voluntary disclosure.

This studies use 50 companies registered in BEI 2003-2007, with the criteria publish

financial statements as of 31 december in a consistent and complete from the year 2003-

2007. Samples obtained by purposive sampling. Data were analyzed with multiple regression.

The result of this study are (1) there is a positive and significant influence of the

broad index corporate governance against information in annual report, (2) there is a

positive and not significant influence ownership structure against information in annual

report, (3) there is a positive and significant of commissioners influence against information

in annual report.

Keyword: Corporate Governance, ownership structure, commissioners, voluntary

information disclosure.

1. Pendahuluan

Terjadinya Revolusi Industri dan penggabungan di Eropa ke-19 yang dibutuhkan

perusahaan pelaksanaan proyek-proyek besar membutuhkan modal moneter yang sangat

besar. Sejak itu jauh di luar fasilitas keuangan dari satu atau lebih investor dan bahkan

pemerintah waktu itu, korporasi pertama dibangun. Format modern (misalnya perusahaan)

adalah solusi yang tepat untuk menyediakan modal besar dan perdagangan distribusi risiko.

Ketika ini terjadi, topik berurusan dengan pemisahan kepemilikan dari manajemen dan,

sebagai konsekuensi, isu laporan keuangan dan memberikan informasi untuk mengambil

keputusan dan untuk menilai kinerja direksi.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi dalam

membuat perdagangan dan keputusan ekonomi. Saat ini, pembangunan ekonomi didasarkan

pada akses ke sumber keuangan untuk investasi yang stabil. Keputusan investor pada

investasi sumber daya mereka di perusahaan, pada gilirannya, tergantung pada reporing

keuangan yang tepat yang ada dalam perusahaan. Pelaporan keuangan mengungkapkan

alokasi sumber daya modal dalam sebuah perusahaan perdagangan dan profitabilitas.

Informasi ekonomi memberikan kontribusi terhadap pengakuan status keuangan dan

kesehatan unit perdagangan. pengungkapan informasi keuangan adalah faktor penting untuk

mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan yang lemah sering

mengakibatkan menyesatkan pemegang saham dan memiliki efek buruk pada kekayaan

mereka.

Mengingat uraian di atas itu terungkap bahwa tingkat pengungkapan informasi untuk

kontribusi alokasi secara optimal atas sumber daya ekonomi terbatas mungkin memiliki peran

penting untuk membantu investor dalam mereka mengambil keputusan yang tepat. Selain,

keputusan yang dibuat pada tingkat pengungkapan informasi keuangan, pelaporan

perusahaan, komposisi sumber daya informasi, kuantitas dan kualitas informasi yang

diungkapkan, dipengaruhi oleh banyak faktor (Archambault dan Archambault, 2003). Jadi,

penilaian empiris variabel efektif pada pengungkapan dapat menciptakan ruang dan kendala

kontribusi terhadap peningkatan kualitas keterbukaan.

Corporate Governace perusahaan adalah faktor yang membawa kualitas yang lebih

baik untuk kinerja perusahaan dan, khususnya, informasi yang disampaikan oleh manajemen.

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam

bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu

yang telah berlalu (past performance), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban

manajemen.

Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang

berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan principal untuk memberikan

isentif pada agen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak

dalam menanggung resiko (Eisenhard, 1989 dalam Khomsiyah, 2003). Agen yang

mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh,

tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi asses pada informasi

internal perusahaan terbatas akan meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya.

Keinginan principal tersebut pada umumnya sangat sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan

beberapa faktor seperti: biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko

untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan

sebagainya. Produk dari ketiadaan harmonisasi antara agen dan principal ini adalah penyebab

timbulnya ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) (Khomsiyah, 2003).

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen

bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan Good Corporate

Governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham,

terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan Corporate

Governance menunjukkan adanya perlindungan tersebut. Good Corporate Governance

secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang

ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh

informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan

untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Atau secara

singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu fairness,

transparancy, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena

penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan (Beasly, dkk., 1996 dalam researchengines. com).

2. Telaah Teori

Pengungkapan Informasi Sukarela

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang

bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pengguna laporan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak

menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan

(disclosures) yang memadai. Pengungkapan (disclosures) didefinisi sebagai penyediaan

sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien

(Hendrickson dan Breda, 1992 dalam Widiastuti, 2002).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dikelompokkan menjadi

dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosures) dan pengungkapan sukarela

(voluntary disclosures). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh

emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Di Indonesia, pengungkapan

wajib dalam laporan tahunan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-

134/BL/2006 (Peraturan X.K.6). Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan

pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang

berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam

laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan

sukarela antar perusahaan.

Teori pensignalan (signaling theory) melandasi pengungkapan sukarela (Suwardjono,

2005). Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut

pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya kalau

informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Manajemen juga berminat

menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas kesuksesan perusahaan

meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik juga

menunjukkan bahwa makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang

disampaikan (Suwardjono, 2005). Teori signaling menunjukkan konsistensi yang besar

terhadap adanya pengungkapan yang luas, yaitu bahwasanya perusahaan yang tidak

mengungkapkan informasi dengan baik, berarti mengasingkan diri dari yang memiliki kesan

baik (Kiswara, 1999).

Luas Pengungkapan Informasi Sukarela dalam Laporan Tahunan

Penelitian ini terbatas pada luas pengungkapan sukarela yang terdapat dalam laporan

tahunan. Alasan pembatasan tersebut adalah bahwa laporan tahunan merupakan suatu proksi

yang baik untuk tingkat pengungkapan sukarela yang disediakan suatu perusahaan. Hal ini

disebabkan tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan secara positif berhubungan

dengan banyaknya jumlah pengungkapan yang diberikan melalui media lainnya (Lang dan

Lundhlom, 1993 dalam Kasmadi dan Susanto, 2004). Knutson (dalam Kasmadi dan Susanto,

2004) menyatakan bahwa laporan tahunan kepada pemegang saham menduduki urutan teratas

bagi para analis sebagai sumber informasi analisis mereka. Laporan tahunan merupakan

dokumen pelaporan yang paling utama dan setiap laporan keuangan lain bersifat

melengkapinya. Sedangkan dalam penelitian Susanto (1992 dalam Kasmadi dan Susanto,

2004) ditemukan bahwa kebanyakan responden (interviewees) menyatakan bahwa laporan

tahunan merupakan sumber informasi utama bagi investor dalam pengambilan keputusan

untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi pada sekuritas perusahaan. Di samping itu, laporan

tahunan sudah meliputi pengungkapan berbagai informasi penting baik keuangan maupun

non-keuangan dari suatu perusahaan. Dari tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan

bahwa para peneliti memfokuskan pada item-item pengungkapan sebagai ukuran dari luas

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Beberapa penelitian tentang topik ini menggunakan indeks pengungkapan

(disclosures index) sebagai indikator empiris luas pengungkapan. Indeks pengungkapan

merupakan rasio (ratio) antara jumlah elemen (item) informasi yang dipenuhi dengan jumlah

elemen informasi yang mungkin dipenuhi. Makin tinggi angka indeks pengungkapan, makin

tinggi luas pengungkapan (Widiastuti, 2002).

Dengan mempelajari dan menganalisis kasus dianggap pengungkapan sukarela dalam

penelitian serupa, daftar pengungkapan kasus termasuk 30 item yang diambil sebagai berikut

(Khodadadi, 2010):

1. Riwayat singkat perusahaan

2. Nama anggota dewan

3. Nama manajer staf

4. Nama pemegang blok

5. Perusahaan efek yang mungkin

6. Perusahaan utama pasar

7. Perkiraan laba usaha

8. Perkiraan laba bersih

9. Bekerja bertindak untuk mengakses objek

10. Informasi tentang berbagai produksi

11. Informasi penjualan di tahun terakhir

12. Informasi harga pokok penjualan pada tahun terakhir

13. Informasi laba usaha pada tahun terakhir

14. Informasi biaya keuangan dalam beberapa tahun terakhir

15. Pengeluaran modal di tahun terakhir

16. Rasio Profitabilitas

17. Rasio struktur keuangan

18. Rasio likuiditas

19. Jumlah unit yang terjual dari produk utama

20. Harga per unit produk utama

21. Jumlah karyawan

22. Uraian tentang perubahan pendapatan

23. Uraian tentang perubahan harga pokok penjualan

24. Uraian tentang perubahan pendapatan kotor

25. Uraian tentang perubahan biaya administrasi

26. Uraian tentang perubahan biaya keuangan

27. Uraian tentang perubahan bunga

28. Informasi tentang eksekutif dan manajer non-eksekutif

29. Informasi tentang proyek-proyek masa depan

30. Perkiraan penjualan

Pertimbangan Perusahaan untuk Mengungkapkan Informasi

Keputusan manajemen untuk mengungkapkan informasi diperoleh melalui analisis

biaya manfaat. Manajemen akan mengungkapkan suatu informasi, apabila manfaat yang

diperoleh lebih besar dari biayanya. Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan

informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditor memahami resiko investasi.

Beberapa alasan keengganan perusahaan menambah pengungkapan informasi

akuntansinya (Soewardjono, 2005) adalah:

1. Dikhawatirkan pengungkapan hanya akan membantu para pesaing dan merugikan para

pemegang saham.

2. Serikat buruh akan memperoleh keuntungan dalam proses negosiasi upah jika mereka

mengetahui informasi keuangan yang lengkap.

3. Seringkali ada kesangsian mengenai kemampuan para investor untuk memahaami

kebijakan dan proses akuntansi, sehingga pengungkaan yang penuh hanya menyesatkan

mereka.

4. Argumen bahwa laporan keuangan bukan satu-satunya sumber informasi dan sumber

informasi lainnya dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah.

5. Kekurangtahuan perusahaan terhadap kebutuhan investor (Hendriksen, 1994). Perbedaan

variabilitas pengungkapan antar perusahaan salah satunya dibebankan karena perbedaan

pertimbangan manajer masing-masing perusahaan atas faktor-faktor tersebut.

Corporate Governance

Dalam teori keagenan (Agency Theory), hubungan agensi akan muncul ketika satu

orang atau lebih (Principal) memberikan kepercayaan kepada orang lain (Agent) untuk

mengelola suatu bisnis dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan

kepada agen tersebut. Oleh karena itu sebagai pengelola, agent (manajemen) berkewajiban

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada principal (pemilik). Salah satu

bentuk informasi yang diberikan adalah pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan

keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, hubungan antara pemilik dan pihak manajemen

dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (Asymmetrical Information)

karena biasanya manjemen cenderung pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak

tentang perusahaan daripada pemilik. Manajemen cenderung memaksimalkan

kepentingannya, sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk menyembunyikan beberapa

informasi yang tidak diketahui oleh pemilik.

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance merupakan konsep

didasarkan pada teori keagenan. Corporate Governance diharapkan dapat berfungsi sebagai

alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor dan kreditur bahwa mereka akan

menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, FCGI (2002) definisi

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan,

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan. Adapun tujuan dari Corporate Governance yaitu untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua kepentingan semua pihak.

Terdapat lima prinsip pokok corporate governance dalam Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD) yaitu: perlindungan terhadap hak-hak pemegang

saham, perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders dalam

corporate governance, keterbukaan dan transparansi, dan peranan dewan komisaris dalam

perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjabarkan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance.

1. Fairness (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham dan jaminan perlindungan hak

pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham

asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak

sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (Insider trading).

2. Disclosure dan Transparency (Transparansi)

Hak-hak para pemegang saham, ang hrus diberi informasi dengan benar dan tepat pada

waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan

mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh

bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta

transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan,

serta para pemegang kepentingan (Stakeholders)

3. Accountability (Akuntabilitas)

Dimilikinya dewan komisaris dan direksi yang kompeten dibidangnya. Tanggung jawab

manajemen melalui pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh

dewan komisaris serta pertanggungjawaban manajemen kepada manajemen dan para

pemegang saham.

4. Responsibility (Tanggung jawab)

Peranan pemeang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hokum dan kerjasama

yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan

kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan

tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yag tunduk pada hokum dan

bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Memastikan dipatuhinya semua peraturan, termasuk nilai-nilai sosial.

Kepemilikan Manajerial

Prosentase kepemilikan manajerial yaitu prosentase saham yang dimiliki oleh

manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam

pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan

perusahaan biasanya dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang

saham, kreditur dan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan erat

kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik

(melalui manajemen) dengan kreditur. Dengan pengungkapan yang lebih luas, manajemen

berusaha menurunkan potensi konflik yang akan menaikkan biaya pengawasan.

Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen sangat berperan penting dalam setiap

keputusan-keputusan yang akan diambil demi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Manajemenlah yang menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan agar tujuan perusahaan

tercapai. Hasil kerja manajemen ini akan dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban

ini dapat diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga diperkirakan jumlah

kepemilikan saham manajerial akan dapat memepengaruhi pengungkapan laporan keuangan

perusahaan.

Dewan Komisaris

Dalam menjalankan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pemisahan fungsi

antara pemilik modal dan pengelola perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Pemilik adalah

pihak yang menyediakan modal sedangkan pengelola adalah yang memanfaatkan modal

untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan

besar, sifat kegiatan dan peraturan yang berlaku. Demikian juga tingkah laku masing-masing

dapat tidak saling mendukung kepentingan perusahaan. Pada dasarnya, para pemodal tidak

dapat secara langsung berhubungan dengan pengelola terutama pada perusahaan besar, pada

keadaan inilah hubungan kelembagaan dewan komisaris dibutuhkan, sebagai suatu badan

yang melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola agar kepentingan perseroan dapat

terjamin. Adanya komisaris independen yang proposional akan mewakili jumlah kepemilkan

untuk setiap pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan terhadap tindakan atau

keputusan yang dibuat oleh direksi.

Dewan komisaris adalah merupakan suatu badan dalam perusahaan yang biasanya

beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang

berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan

Herawaty, 2007). Secara teori dan praktek fungsi organ perseroan, fungsi dewan komisaris

adalah melakukan fungsi pengawasan dengan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk

kepentingan perseroan. Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang

pengambilan keputusan dewan komisaris. Sedang misi komisaris independen adalah

mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (Fairness)

diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan

stakeholders sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Sehingga ada tolok ukur penilaian dewan komisaris (Board of Director). Dalam konstruksi

hukum perseroan terbatas, kinerja perseroan adalah indikator performa Board of Director.

Hal ini sebagai konsekuensi bahwa Board of Director menjalankan fungsi kepengurusan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris

independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Terkait dengan reformasi good corporate governance di Indonesia maka kembali

ditekankan peran penting komisaris yang memungkinkan komisaris berfungsi secara efektif,

independen, dan bernilai tambah. Untuk menciptakan kembali fungsi komisaris dan

memberikan keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap

kepentingan pemegang saham minoritas.

Beberapa rujukan dari institusi-institusi tentang kriteria independensi dari Komisaris

Independen itu sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut (Alijoyo dan Zaini, 2004):

1. Dipilih dan diangkat secara independen.

2. Penilaian objektif dan independen.

3. Berasal dari luar perusahaan.

4. Bebas dari pengaruh.

5. Tidak ada hubungan afiliasi.

6. Tidak memiliki kepentingan diperusahaan.

7. Memiliki kopetensi dan integritas yang memadai.

Berkaitan dengan kriteria-kriteria diatas Alijoyo dan Zaini (2004) menyatakan

pengertian Komisaris independen sebagai berikut:

“Anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan

independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari

pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta

dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada

prinsip-prinsip good corporate governance (transparency, accountability,

responsibility, fairness”

3. Metode Penelitian

Variabel Tergantung

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan informasi

sukarela dalam laporan tahunan. Operasionalisasi dari luas pengungkapan informasi sukarela

dalam laporan tahunan adalah persentase indeks pengungkapan pada masing-masing

perusahaan. Pengungkapan disini adalah item laporan keuangan minimum yang harus

diungkapkan dalam laporan keuangan yang diatur secara rinci dalam SAK. Rumus dari

indeks pengungkapan (Wallace dalam Nugraheni, 2002) adalah:

IP : n/k X 100%

Keterangan:

n : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan

k : jumlah item yang seharusnya diungkap

Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini ada empat, yaitu indeks corporate governance,

struktur kepemilikan, dewan komisaris, dan komite audit. Operasionalisasi dari keempat

variabel bebas tersebut sebagai berikut:

1. Indeks corporate governance adalah hasil pemeringkatan atas penerapan corporate

governance yang dilakukan oleh lembaga riset independen Indonesian Institute of

Corporate Governance (IICG). Indeks corporate governance diukur dari skor Corporate

Governance Perception Index (CGPI) peringkat 1-10 dari perusahaan-perusahaan yang

terdaftar di BEI tahun 2003-2007 dan menjadi peserta dari CGPI tahun 2003-2007 yang

diperoleh dari [email protected]. Skor CGPI dinyatakan dalam persen.

2. Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan masyarakat sebagai pihak luar dari

perusahaan terhadap jumlah seluruh modal perusahaan. Struktur kepemilikan diukur

dengan menjumlahkan skor publik dibawah 5% yang diperoleh dari laporan keuangan

bagian penjelasan tentang modal saham. Struktur kepemilikan dinyatakan dalam persen.

3. Dewan komisaris adalah proporsi jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh

komisaris. Dewan komisaris dinyatakan dalam persen dan dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

DK = jumlah komisaris independen x 100%

jumlah keseluruhan komisaris

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI

tahun 2003-2007 dan menjadi peserta dari CGPI tahun 2003-2007. Pada penelitian ini

digunakan sampel dan supaya sampel yang diambil representatif populasi maka sampel

diperoleh dengan menggunakan teknik sampling yang sesuai, yaitu teknik purposive

sampling yang merupakan pemilihan sekelompok sampel yang didasarkan atas ciri-ciri atau

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau

mailto:[email protected]

sifat-sifat populasi yang sudah ditetapkan di atas (Azwar, 1998). Selanjutnya populasi dalam

penelitian ini memiliki karakteritik sebagai berikut :

1. Perusahaan go public yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan

auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap dari tahun 2003-2007.

2. Perusahaan tidak didelisting selama periode tahun 2003-2007. Alasan penggunaan

periode 2003-2007 karena dalam kurun waktu tersebut mulai diterapkan implementasi

CGG oleh Bapepam bagi perusahaan yang go public Selain itu, penggunaan lima tahun

pengamatan dianggap sudah cukup untuk memberikan proyeksi.

3. Perusahaan go public menjadi peserta dari CGPI tahun 2003-2007.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Sum

Valid Missing

IP 50 0 .844 .061324 .730 .940 42.237

ICGP 50 0 8.074 4.682256 68.560 89.270 4.037E3

SK 50 0 3.435 17.429956 .000 70.550 1.718E3

DK 50 0 3.946 17.167205 .000 75.000 1.973E3

Sumber: Data sekunder yang diolah (2011)

Pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian

ini sebanyak 50 sampel data yang diambil dari laporan keuangan dan laporan ICGP dari

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, serta menjadi peserta dari

CGPI tahun 2003-2007 dan mendapat peringkat 1-10.

Data luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan yang diukur dengan

menggunakan IP memiliki nilai terendah 0,730, yaitu PT. Apexindo Pratama Tbk (2006).

Sedangkan IP tertinggi adalah 0,940, yaitu Bank Niaga Tbk (2007). Sementara standar

deviasi sebesar 0,061 yang menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya

lebih kecil daripada nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,844. Dengan tidak besarnya simpangan

data, menunjukkan bahwa data luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan

dikatakan cukup baik.

Data indeks corporate governance yang diukur dengan menggunakan ICGP memiliki nilai

terendah 68,560, yaitu PT. Bimantara Citra Tbk yang memiliki peringkat kesepuluh pada

tahun 2003. Sedangkan ICGP tertinggi adalah 89,270, yaitu Bank Niaga Tbk yang memiliki

peringkat kesatu pada tahun 2006. Sementara standar deviasi sebesar 4,682 yang

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya lebih kecil daripada nilai

rata-ratanya yaitu sebesar 8,074. Dengan tidak besarnya simpangan data, menunjukkan

bahwa data indeks corporate governance dikatakan cukup baik.

Data struktur kepemilikan yang diukur dengan menggunakan proporsi kepemilikan

masyarakat sebagai pihak luar dari perusahaan terhadap jumlah seluruh modal perusahaan

memiliki nilai terendah 0%, yaitu PT. Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2004 dan 2005.

Sedangkan nilai tertinggi adalah 70,55%, yaitu Bank Niaga Tbk pada tahun 2007. Sementara

standar deviasi sebesar 17,430 yang menunjukkan simpangan data yang relatif besar, karena

nilainya lebih besar daripada nilai rata-ratanya yaitu sebesar 3,435. Dengan besarnya

simpangan data, menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dikatakan kurang baik.

Data dewan komisaris yang diukur dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris

independen terhadap jumlah seluruh komisaris memiliki nilai terendah 0%, yaitu PT.

Unilever Tbk (2003) dan PT. Astra Agro Lestari Tbk (2004 dan 2005). Sedangkan nilai

tertinggi adalah 75%, yaitu PT. BFI Indonesia Tbk pada tahun 2003-2005. Sementara standar

deviasi sebesar 17,167 yang menunjukkan simpangan data yang relatif besar, karena nilainya

lebih besar daripada nilai rata-ratanya yaitu sebesar 3,946. Dengan besarnya simpangan data,

menunjukkan bahwa data dewan komisaris dikatakan kurang baik.

Hasil Analisis Regresi Ganda

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .308 .111 2.773 .008

ICGP .006 .001 .430 4.094 .000

SK .001 .000 .161 1.402 .168

DK .002 .000 .445 3.906 .000

a. Dependent Variable: IP

Keterangan : t tabel (N=50, α = 0,05, 1-tailed) = 1,677

Sumber : Data sekunder yang diolah (2011)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

IP = 0,430 ICG + 0,161 SK + 0,445 DK

Keterangan :

IP : Luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan

ICG : Indeks Corporate Governance

SK : Struktur Kepemilikan

DK : Dewan Komisaris

Arti dari persamaan di atas sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel indeks corporate governance berpengaruh positif, artinya

semakin tinggi indeks corporate governance maka semakin luas pengungkapan informasi

sukarela dalam laporan tahunan.

2. Koefisien regresi variabel struktur kepemilikan berpengaruh positif, artinya semakin

besar proporsi kepemilikan masyarakat sebagai pihak luar dari perusahaan terhadap

jumlah seluruh modal perusahaan maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela

dalam laporan tahunan.

3. Koefisien regresi variabel dewan komisaris berpengaruh positif, artinya artinya semakin

besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin luas pengungkapan informasi

sukarela dalam laporan tahunan.

Pengaruh dari Indeks Corporate Govenance terhadap Luas Pengungkapan Informasi

Sukarela dalam Laporan Tahunan

Hipotesis pertama diterima karena nilai t = 4,094 (t hitung > t tabel) dengan nilai p =

0,000 (nilai p < 0,05). Dengan demikian, ada pengaruh positif dan signifikan dari indeks

corporate govenance terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan.

Semakin tinggi indeks corporate governance maka semakin luas pengungkapan informasi

sukarela dalam laporan tahunan. Implementasi corporate governance dapat menjadi upaya

untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi (Healy dan Palepu dalam

Khomsyah, 2003), serta mendukung prinsip transparansi yang menjadi salah satu prinsip

good corporate governance.

Implementasi corporate governance yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan

berusaha mempraktikan prinsip-prinsip good corporate governance, yang meliputi

kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Prinsip kewajaran salah satunya

menekankan adanya keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk

pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (Insider trading). Dengan demikian,

indeks corporate governance yang tinggi mengindikasikan adanya praktik kewajaran yang

mendorong perusahaan melakukan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan

secara lebih luas.

Indeks corporate governance yang tinggi mengindikasikan adanya praktik

transparansi yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan informasi sukarela

dalam laporan tahunan secara lebih luas. Prinsip transparansi berarti perusahaan memberikan

informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan.

Indeks corporate governance yang tinggi mengindikasikan adanya praktik

akuntabilitas, yaitu perusahaan memiliki dewan komisaris dan direksi yang kompeten di

bidangnya. Hal tersebut akan mendorong terealisasinya fungsi pengawasan yang efektif,

seperti manajemen senantiasa mengungkapkan laporan keuangan secara transparansi.

Indeks corporate governance yang tinggi mengindikasikan adanya praktik tanggung

jawab, yaitu manajemen menjalankan usahanya sesuai peraturan atau hukum yang berlaku.

Dengan demikian, manajemen akan dituntut untuk mengungkapkan laporan tahunan sesuai

dengan peraturan yang ditetapkan.

Pengaruh dari Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Informasi

Sukarela dalam Laporan Tahunan

Hipotesis kedua ditolak karena nilai t = 1,402 (t hitung < t tabel) dengan nilai p =

0,168 (nilai p > 0,05). Dengan demikian, ada pengaruh positif dan tidak signifikan dari

struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Khomsiyah (2003) dan Mintara

(2008) bahwa semakin tinggi indeks corporate governance berarti semakin tinggi

implementasi corporate governance sehingga pengungkapan informasi yang diberikan oleh

perusahaan semakin berkualitas. Sebaliknya, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil

penelitian Susanto (1992) bahwa struktur kepemilikan masyarakat yang besar akan

memberikan tekanan yang besar pula terhadap perusahaan untuk memberikan pengungkapan

laporan tahunan yang lebih baik. Perusahaan mengungkapkan laporan tahunan secara lebih

luas dengan tujuan mampu menarik minat masyarakat untuk membeli saham yang dijualnya

dipasaran.

Dalam banyak kasus sering dijumpai fenomena bahwa manajer dan direktur kebal

terhadap pertanggungjawaban kepada stakeholder. Semakin besar kepemilikan masyarakat

tidak cukup menjadi syarat dilakukannya transparansi (pengungkapan informasi) yang lebih

baik dalam suatu perusahaan. Selain itu, praktik KKN yang disebabkan oleh faktor

kepentingan yang marak terjadi di dalam tubuh perusahaan-perusahaan Indonesia, sehingga

manipulasi data dan penginformasian data yang tidak benar merupakan hal yang wajar dan

dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak salah.

Pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

dalam Laporan Tahunan

Hipotesis ketiga diterima nilai t = 3,906 (t hitung > t tabel) dengan nilai p = 0,000

(nilai p < 0,05). Dengan demikian, ada pengaruh positif dan signifikan dri dewan komisaris

terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Semakin besar

proporsi dewan komisaris independen maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela

dalam laporan tahunan. Keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas

dalam implementasi corporate governance, yang mengharuskan perusahaan untuk

memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Khomsiyah (2003) bahwa

keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan

keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan

pihak-pihak lain yang terkait. Hal tersebut dimanifestasikan dalam fungsi pengawasan

terhadap pengungkapan laporan keuangan secara transparansi.

Kehadiran direktur non-eksekutif di dewan komisaris perusahaan dan kinerja

pengawasan mereka sebagai individu mandiri, sangat memberikan kontribusi penurunan

konflik kepentingan yang ada antara pemegang saham dan direksi perusahaan. Tentu saja,

perlu dicatat bahwa direktur eksekutif perusahaan memainkan peran utama dalam membuat

komposisi yang tepat direktur eksekutif dan non-eksekutif, antara anggota dewan komisaris.

Komposisi seperti dianggap sebagai elemen utama dewan komisaris yang efisien dan efektif,

meskipun sejak direktur eksekutif menawarkan informasi berharga tentang kegiatan

perusahaan, direktur non-eksekutif di direksi perusahaan dan kinerja pengawasan mereka

sebagai individu independen nyata membantu penurunan konflik kepentingan antara

pemegang saham dan direksi perusahaan (Hassas Yeganeh dan Baghoomian, 2006).

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Adanya pengaruh positif dan signifikan dari indeks corporate govenance terhadap

luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Semakin tinggi indeks

corporate governance maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan

tahunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Khomsiyah (2003) dan

Mintara (2008).

Struktur kepemilikan berprngaruh terhadap luas pengungkapan informasi sukarela

dalam laporan tahunan, tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil

penelitian Mintara (2008)

Dewan komisaris berpengaruh dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi

sukarela dalam laporan tahunan. semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka

semakin luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini

konsisten dengan hasil penelitian Khomsiyah (2003).

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit dan periode yang

pendek, yakni perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, serta

menjadi peserta dari CGPI tahun 2003-2007 dan mendapat peringkat 1-10. Padahal masih

banyak perusahaan yang terdaftar di BEI yang mungkin dapat dijadikan sebagai objek

penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu berhati-hati dalam

menggeneralisasi pada konteks perusahaan yang terdaftar di BEI yang lebih luas di

Indonesia.

2. Indeks corporate governance mengacu pada hasil penelitian lembaga riset independen

IICG sehingga tidak dapat melihat secara detail tinggi rendahnya nilai indeks pada setiap

kriteria penilaian corporate governance. Selain itu, indeks corporate governance yang

digunakan hanya peringkat 1-10.

3. Kurang mengkaji komponen-komponen yang membentuk indeks corporate governance

terhadap pengaruhnya pada kebijakan perusahaan dalam mengungkap informasi.

Saran

Mengacu pada keterbatasan penelitian, maka saran yang diajukan antara lain:

1. Jumlah pengamatan yang digunakan dalam penelitian yang akan datang, tidak hanya

sebatas pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007, serta

menjadi peserta dari CGPI tahun 2003-2007 dan mendapat peringkat 1-10, serta

menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

2. Indeks corporate governance tidak terbatas pada peringkat no. 1-10.

3. Mengkaji komponen-komponen yang membentuk indeks corporate governance terhadap

pengaruhnya pada kebijakan perusahaan dalam mengungkap informasi.

4. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa indeks corporate governance dan dewan

komisaris memberikangan pengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan

informasi sukarela dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, kedua hal tersebut dapat

dipergunakan untuk memprediksi luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan

tahunan. Sebaliknya, struktur kepemilikan masyarakat walaupun memberikan pengaruh

positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan keuangan tetapi

tidak signifikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan struktur

kepemilikan bukan satu-satunya faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap

transaparansi laporan keuangan. Selain itu, lemahnya pengaruh variabel tersebut

terhadap luas pengungkapan informasi sukarela dalam laporan keuangan kemungkinan

adanya praktek poor corporate governance.

6. Referensi

Alijoyo, dan Zaini. 2004. “Komisaris Independen; penggerak Praktik Good Corporate

Governance di Perusahaan”

Amalia, Dessy. 2005. :Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan

Sukarela Pada Laporan Tahunan”

Anggraini, R.R. “Pengungkapan Informasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam

Laporan Keuangan Tahunan (Study Empiris pada Perusahaan-Perusahan yang

terdaftar Bursa Efek Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Ariyanto, dkk. 2000. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor regulasi Terhadap

Konsep Corporate Governance”

Azwar, 1998. “Metode Penelitian”. Yogyakarta; Pustaka Pelajar Fakultas Psikologi UGM.

Bachtaruddin, T. 2003. Struktur Teori Akuntansi Keuangan.

http://www.zahiraccounting.com/id/modules/zahirtutorial/item.php?itemid

Bryd, J. and Hickman ,K. (1992) “Do outside directors monitors managers?: Evidence from

Tender Offer Bids”. Journal of Financial Economics. Vol. 32: 195-221.

Deni. 2007. “Pengembangan Pustaka Proteksi dengan Perangkat Lunak”

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. “Tata Kelola Perusahaan

(Corporate Governance). Jilid II “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit

dalam Melaksanakan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)”.

http://www.cic-fcgi.org/news/files /FCGI_Booklet_II.pdf.

Ghozali. 2007. “Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS”. Semarang

Gujarati. 1999. “Ekonometrika Dasar”

Hanifah, dan Cooke. 2002. “Influence of Ownership Structure Corporate Governance and

Disclousure”

Ho, S and Wong, K (2001) “A study the relationship between corporate governance

structures and the extent of voluntary disclosure”. Journal of International

Accounting Aauditing & Taxation, Vol. 10,139-156.

-------. 2002. “Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). The Essence of

Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi

Indonesia”. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy

Communication.

http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_Etika_Kompartemen_Akuntan_Publik8686

http://www.stekpi.ac.id/skin/download3/Bab1_2.pdf

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Irawan, Bambang. 2006. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Keuangan”

Kasmadi dan Susanto, 2004. “ Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Luas

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial”

http://www.zahiraccounting.com/id/modules/zahirtutorial/item.php?itemid

http://www.cic-fcgi.org/news/files%20/FCGI_Booklet_II.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Aturan_Etika_Kompartemen_Akuntan_Publik8686

http://www.stekpi.ac.id/skin/download3/Bab1_2.pdf

Khodadadi. 2010. The effect of Corporate Governance Structur on the extent of Voluntary

Disclosure in Iran.

Khomsiyah. 2003. “Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi:

Pengujian Secara Simultan”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Khomsiyah. 2003. “Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi:

Pengujian Secara Simultan”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Kiswara, 1999. “Pengaruh Earning Power terhadap Praktek Manajemen Laba”

Semarang.

Kusumawati, D.N. “Profitability and Corporate Governance Disclosure: An Indonesian

Study”. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Lakhal, 2003. “The Effects of Corporate Governance on The Intelectual Capital”

Maksum, A. Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia.

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf.

Mintara. 2008. “Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap Pengungkapan

Informasi”. Yogyakarta.

Nugraheni, 2002. “Pengaruh Faktor-faktor Fundamental terhadap Kelengkapan

Pengungkapan Informasi”

Shleifer, and, Vishny. 1997. “Survey of Corporate Governance”. Journal of Finance 2.

Suprayitno, G. 2005. Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis.

Jakarta: IICG.

Surya, I dan Ivan Yustiavanda. 2006. Penerapan Good Corporate Governance:

Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Prenada

Media Group.

Suryabrata, 2000. “Metodologi Penelitian”. Jakarta.

Susanto. 1992. “Analisis Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan

Laporan Tahunan”

Susiana, dan Herawaty. 2007. “Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate

Governance dan Kualitas Audit”

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Yogyakarta:

BPFE.

Theresia, D. “Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan

dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek

Jakarta)”. Kumpulan Artikel SNA VIII Solo. September. hl. 238-247.

http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf

Tjager, N, dkk.. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas

Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.

Verdiyana, Renita. 2006. “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dalam

Laporan Tahunan Perusahaan”

Yeganeh, Hassas, and Baghoomian. 2006. “The Effects of Corporate Governance on The

Extent of Iran”

Wallace, R.S and Naser, K (1995) “Firm specific determinants of the comprehensiveness of

mandatory disclosure in the corporate annual reports of firms listed on the stock

exchange of Hong Kong”. Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 14, 31-68.

Lampiran

DATA PENELITIAN

No. Perusahaan Tahun IP ICGP SK DK

1 PT. Astra Internasional Tbk 2003 89.600 81.200 49.850 30.000

2 PT. Unilever Indonesia Tbk 2003 74.800 76.860 14.990 0.000

3 PT. Astra Graphia Tbk 2003 85.200 76.760 23.130 33.333

4 PT. Medco Energi Internasional Tbk 2003 87.800 74.860 42.300 33.333

5 PT. Bank Niaga Tbk 2003 90.700 74.160 36.000 55.556

6 PT. Kalbe Farma Tbk 2003 77.400 72.840 42.300 33.333

7 PT. Dankos Laboratories Tbk 2003 79.100 72.460 49.850 30.000

8 PT. Bank Bumiputra Indonesia Tbk 2003 84.700 70.700 46.640 40.000

9 PT. BFI Indonesia Tbk 2003 86.000 68.600 49.600 75.000

10 PT. Bimantara Citra 2003 76.500 68.560 36.000 55.556


12 PT. Bank Central Asia Tbk 2004 91.300 85.140 41.570 40.000

13 PT. Bank Niaga Tbk 2004 92.600 84.230 42.000 55.556


15 PT. Bank Permata Tbk 2004 89.300 83.330 10.730 30.000


17 PT. Astra Agro Lestari Tbk 2004 75.700 82.310 0.000 0.000





22 PT. Bank Central Asia Tbk 2005 92.000 85.140 46.640 40.000

23 PT. Bank Niaga Tbk 2005 92.700 84.230 36.000 55.556




27 PT. Astra Agro Lestari Tbk 2005 73.900 82.320 0.000 0.000




31 PT. Bank Niaga Tbk 2006 94.000 89.270 62.940 60.000

32 PT. Medco Energi Internasional Tbk 2006 86.100 87.400 42.300 33.333

33 PT. Bank Mandiri Tbk 2006 93.300 83.660 32.140 71.430


35 PT. Aneka Tambang Tbk 2006 89.000 81.920 26.000 40.000

36 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 2006 83.500 81.300 42.300 33.333

37 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 2006 83.300 79.390 0.830 28.570



40 PT. Apexindo Pratama Tbk 2006 73.000 77.580 10.360 33.333

41 PT. Bank Mandiri Tbk 2007 93.300 88.660 32.530 71.429

42 PT. Bank Niaga Tbk 2007 94.000 87.900 70.550 60.000

No. Perusahaan Tahun IP ICGP SK DK

43 PT. Aneka Tambang Tbk 2007 89.000 82.070 25.000 25.000

44 PT. Adhi Karya Tbk 2007 87.800 81.790 49.850 30.000

45 PT. United Tractors Tbk 2007 89.000 81.530 41.550 37.500

46

PT. Tambang Batubara Bukit Asam

Tbk 2007 83.500 80.870 49.850 30.000



49 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 2007 83.300 79.460 7.620 28.571


ANALISIS REGRESI GANDA

Statistics

N

Mean

Std.

Deviation Minimum Maximum Sum

Valid Missing

IP 50 0 .84474 .061324 .730 .940 42.237

ICGP 50 0

8.07418E

1 4.682256 68.560 89.270 4.037E3

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 DK, ICGP, SKa . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IP

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .707

a .499 .467 .044791 1.437

a. Predictors: (Constant), DK, ICGP, SK


SK 50 0

3.43550E

1 17.429956 .000 70.550 1.718E3

DK 50 0

3.94611E

1 17.167205 .000 75.000 1.973E3

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .092 3 .031 15.283 .000

a

Residual .092 46 .002

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

ICGP .986 1.014

SK .830 1.204

DK .840 1.190

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .308 .111

2.773 .008

ICGP .006 .001 .430 4.094 .000

SK .001 .000 .161 1.402 .168

DK .002 .000 .445 3.906 .000


Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation N

Predicted Value .74925 .94155 .84474 .043327 50

Std. Predicted Value -2.204 2.234 .000 1.000 50

Total .184 49



Standard Error of

Predicted Value .007 .023 .012 .004 50

Adjusted Predicted

Value .74946 .94180 .84461 .043537 50

Residual -.079888 .072840 .000000 .043398 50

Std. Residual -1.784 1.626 .000 .969 50

Stud. Residual -1.827 1.697 .001 1.000 50

Deleted Residual -.083823 .079287 .000132 .046226 50

Stud. Deleted Residual -1.876 1.733 .000 1.010 50

Mahal. Distance .271 11.641 2.940 2.496 50

Cook's Distance .000 .064 .016 .017 50

Centered Leverage

Value .006 .238 .060 .051 50


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

N 50

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .04339791

Most Extreme

Differences

Absolute .116

Positive .092

Negative -.116

Kolmogorov-Smirnov Z .822

Asymp. Sig. (2-tailed) .508

a. Test distribution is Normal.

UJI GLESJER

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables

Removed Method

1 DK, ICGP, SKa . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: abs_res

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .315a .099 .041 .02285



ANOVAb

Model

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .003 3 .001 1.692 .182a

Residual .024 46 .001

Total .027 49



Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .135 .057 2.391 .021

ICGP -.001 .001 -.230 -1.634 .109

SK .000 .000 -.206 -1.340 .187

DK 7.290E-5 .000 .054 .351 .727

a. Dependent Variable: abs_res

Documents

PENGARUH INDEKS CORPORATE GOVERNANCE, …eprints.undip.ac.id/28079/1/jurnal_PENGARUH_INDEKS_CORPORATE... · laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas