Nama: Hasna Syarifatul RosyidahNo. Absen: 12NPM:
143030005195
RESUME PERTEMUAN PERTAMAPENGANTAR PERPAJAKAN
1. PENGERTIAN DAN FUNGSI PAJAK1.1 Pengertian PajakDefinisi pajak
menurut para ahli sangatlah banyak. Salah satunya adalah yang
dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2)Pajak adalah
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan.Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 dijelaskan
bahwa,Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.Dari beragam pengertian pajak lainnya menurut para ahli,
dapat disipulkan bahwa ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian
pajak, adalah sebagai berikut.1. Suatu pungutan yang dapat
dipaksakan karena wewenang yang dimikili pemerintah;2. Harus
berdasarkan norma-norma umum atau Undang-undang;3. Merupakan iuran
rakyat kepada pemerintah secara insidentil atau periodic, di mana
yang dimaksud dengan rakyat baik perseorangan maupun badan;4.
Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk
ditunjukkan kepada individu;5. Untuk membiayai pengeluaran
umum.
1.2 Fungsi Pajaka. Fungsi Penerimaan (Budgeter)Pajak berfungsu
sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiaaan pengeluaran
pemerintah. Contohnya dimasukannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri.b. Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak berfungsi
sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi. Salah satu
contohnya yaitu adanya pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi
untuk PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).c. Fungsi
DemokrasiPajak berfungsi sebagai salah satu penjelmaan atau wujud
sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
demi kemaslahatan manusia.d. Fungsi RedistribusiFungsi ini lebih
menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyrakat. Hal
ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif pada
undang-undang pajak.
2. PERBEDAAN PAJAK DENGAN RETRIBUSI DAN SUMBANGAN2.1
RetribusiSama halnya dengan pajak, retribusi merupakan suatu
pungutan yang memaksa, namun berbeda dalam hal penerimaan imbalan.
Seseorang yang membayar retribusi akan menerima imbalannya secara
langsung sedangkan pajak tidak.2.2 SumbanganPengertian sumbangan
disini adalah pengertian sumbangan dalam arti hukum, yang mempunyai
pengertian suatu pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh
kelompok yang menikmati jasa negara.
3. TEORI PERPAJAKAN DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK3.1 Teori
Perpajakan3.1.1 Teori Pemungutan Pajaka. Teori AsuransiMenurut
teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk
melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan
keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan
dengan pembayaran dengan pembayaran premi, untuk perlindungan
diperlukan pembayaran berupa premi.b. Teori KepentinganTeori ini
memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari
seluruh penduduk. Rakyat yang berkepentingan atas jasa Negara, maka
rakyat harus menyampaikan partisipasinya sesuai kemampuan melalui
pajak. Sedangkan pemerintah yang telah menerima partisipasi dari
rakyat wajib mengguk=nakan dana tersebut seefektif dan seefisien
mungkin.c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)Negara
mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus
menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban.
Pembayaran pajak yang dilakukan merupakan bakti dari masyarakat
kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan
kepentingan masyarakatnya.d. Teori Asas Gaya Beli.Mengambil gaya
beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara,
lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup
masyarakat ke arah tertentu. Teori ini menitik beratkan pada fungsi
pajak yaitu mengatur.e. Teori Asas Gaya PikulMenurut teori ini,
pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang
dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar
adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya
penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.
3.1.2 Asas EkonomiTeori yang mewaspadai kepentingan ekonomi ini
disebut asas ekonomi, dia memperhatikan keseimbangan dalam
kehidupan ekonomi agar tidak boleh terhanggu karena diberlakukannya
undang-undang perpajakan. Pembebanan pajak oleh Negara jangan
sampai menghambat pertumbuhan ekonomi.
3.1.3 Asas YuridisAsas ini mengandung sudut hukum. Hukum Pajak
harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan
yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Dasar hukum
pemungutan pajak dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar
1945.Segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan
undang-undang.3.1.4 Asas FinansialSetiap pemungitan pajak hendaknya
diperhatikan agar biaya-biaya pemungutan harus lebih kecil
dibandingkan dengan penghasilan penerimaan pajak dari sector yang
bersangkutan.3.2 Asas Pemungutan PajakMenurut Adam Smith dalam buku
dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of
Nations, asas dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:1. Asas
Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu
pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuannya membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang
diterima. 1. Asas Certainty Penentapan pajak tidak dapat ditentukan
dengan sewenang-wenang. 1. Asas ConvenienceWaktu untuk Wajib Pajak
membayar pajaknya sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak
menyulitkan Wajib Pajak .1. Asas EconomyBiaya pemungutan pajak dan
biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan
seminimum mungkin.
4. TINJAUAN ASPEK HUKUM4.1 Kedudukan Hukum PajakPembagian hukum
sesuai civil law system (sistem hukum Romawi/Eropa Kontinental)
memberikan pemisahan yang tegas antara hukum privat dan hukum
publik. Hukum yang masuk ke dalam bagian hukum privat, misalnya
hukum perdata, hukum dagang, hukum perkawinan, dan sebagainya.
Hukum yang masuk ke dalam hukum publik, misalnya hukum tata negara,
hukum administrasi (hukum tata usaha negara), hukum pidana, dan
hukum internasional. Berdasarkan pembagian hukum tersebut, ternyata
hukum pajak tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kandungan
hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik.Hukum pajak
adalah bagian dari hukum administrasi, yang merupakan segenap
peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan
serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam
melaksanakan tugas administrasi, dalam hal ini kaitannya dengan
pemeritah dan Wajib Pajak.Dalam kenyataannya, tidak dapat
dipungkiri bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan negara akan
pajak, Undang-undang Pajak mengalami perubahan (tax reform).
Sebagai konsekuensinya, ternyata secara tidak disadari hukum pajak
telah memisahkan diri dari hukum administrasi. Secara tegas
dikatakan, bahwa hukum pajak bukan lagi bagian hukum administrasi,
melainkan kedudukannya sama dalam kajian ilmu hukum.4.2 Hukum Pajak
Materiil dan FormilHukum Pajak Formil adalah Hukum Pajak yang
memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan,
perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus
dikenakan pajak, sisapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa
besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang
timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum
antara pemerintah dan wajib pajak.Hukum pajak formil, memuat
bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi
kenyataan, yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: Tata
cara penetapan utang pajak Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib
pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat
menimbulkan utang pajak Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh
penyelenggaraan pembukuan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan
keberatan dan banding.
5. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK5.1 Sistem Official
AssessementMerupakan system yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri
official assesement adalah sebagai berikut.a. Wewenang menentukan
besarnya pajak terutang berada pada fiskusb. Wajib pajak bersifat
pasifc. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus5.2 Sistem Self AssessementSistem ini merupakan
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.5.3 Sistem
WithholdingSistem ini merupakan system pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat :
JakartaBoediono, B. 2000. Perpajakan Indonesia. Diadit Media :
JakartaZulvina,Susi . 2011. Pengantar Hukum Pajak. STAN Press :
Jakarta
