PENGANTAR

Pembahasan MSDM yang lebih menekankan pada unsur

manusia sebagai individu tidaklah cukup tanpa dilengkapi

pembahasan manusia sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup

bersama dan diantara mereka saling berinteraksi.

Setiap anggota kelompok sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan

Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

Ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat sehingga hubungan antar mereka menjadi erat, seperyti suku, agama, nasib dan sebagainya

Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.

Bersistem dan berproses.

Setiap karyawan dapat membentuk atau bergabung dalam suatu

kelompok. Mereka mendapat manfaat atau keun-tungan dengan

menjadi anggota suatu kelompok.

Kelompok tersebut dapat berbentuk kelompok formal maupun

kelompok informal.

Kelompok informal dalam perusahaan akan memberikan status,

perhatian, bantuan, dsb

Kelompok formal (Serikat Pekerja) bermanfaat dalam tujuan untuk

berhubungan dengan pihak perusahaan/ pemilik yang menyangkut

hubungan kerja maupun kondisi kerja.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai

unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

PERJANJIAN

KERJA

HUBUNGAN

KERJA

Konkrit Abstrak

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak

Syarat sahnya perjanjian kerja, yakni :

1. adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan,penyesatan/kekhilafan atau penipuan):

2. pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian);

3. ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan

4. (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK).

BATASAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Adalah sistem hubungan yang dinamis antara

pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur

pengusaha, buruh, dan pemerintah

Bersifat dinamis, dalam arti bahwa bentuk,

sifat dan mekanisme hubungan industrial

dipengaruhi oleh lingkungannya sebagai

supra sistem, dan sistem yang lain spt;

sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum

dsb baik yang berdimensi lokal, nasional,

maupun internasional

HIP

Suatu sistem hubungan yang terbentuk

antara para pelaku proses produksi

barang dan/atau jasa yang terdiri dari

unsur pengusaha, pekerja/ buruh dan

pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945

HIP =HUBUNGAN KEMITRAAN

Mitra dalam proses produksi yang berarti pekerja danpengusaha bekerja sama sebaik-baiknya dalam mencapaitarget produksi yang telah ditentukan;

Mitra dalam menikmati hasil perusahaan yang berarti pekerjadapat ikut menikmati hasil perusahaan berupa peningkatankesejahteraan pekerja dan keluarganya dan pengusaha dapatlebih mengembangkan usahanya;

Mitra dalam tanggung jawab yang berarti pekerja danpengusaha bersama-sama bertanggung jawab tidak hanyauntuk kemajuan perusahaan, tetapi juga kepada pekerja dankeluarganya, masyarakat dan lingkungan, nusa dan bangsa, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,

FUNGSI PELAKU HI

Pemerintah

Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan

dan melakukan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan

Pekerja/Serikat Pekerja

Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi

kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengem-

bangkan keterampilan, dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan

Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pengusaha dan Organisasi Pengusaha

Menciptakan kemitraan, menghembangkan usaha, memperluas lapangan

kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, berkedadilan

dan demokratis.

HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Lembaga

Kerjasama

Bipartit

Serikat

Pekerja/

Buruh

Lembaga

Kerjasama

Tripartit

Organisasi

Pengusaha

Perjanian

Kerja

Bersama

Peraturan

Perusahaan

Lembaga

PPHI

Per-UU

Ketenagakerjaan

Menghindari

Keputusan

Sepihak

Mencipyakan

Ketenangan

berusaha

Meningkatkan

Kesejahteraan

Buruh

Kelancaran

Proses

Produksi

SARANA

HI

TUJUAN

HI

Serikat Pekerja/Buruh

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan

menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh

Serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dibentuk

oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang

pekerja/buruh.

SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB

bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan

hak dan kepentingan, serta meningkatkan

kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan

keluarganya.

ORGANISASI PENGUSAHA

Setiap pengusaha berhak membentuk dan

menjadi anggota organisasi pengusaha.

Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Menciptakan kemitraan, menghembangkan usaha,

memperluas lapangan kerja, dan memberikan

kesejahteraan pekerja secara terbuka, berkeadilan

dan demokratis.

LEMBAGA KERJASAMA

BIPARTIT

Wajib dibentuk di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang/lebih

Lembaga kerja sama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

Keanggotaan terdiri dari unsur pengusaha danunsur perwakilan pekerja. Anggota Bipartitditunjuk berdasarkan kesepakatan dan keahlian.

Hasil kerja Lembaga Bipartit menjadi masukanbagi semua pihak dalam usaha untuk mencip-takan ketenangan kerja, ketenangan usaha, produktivitas kerja dan peningkatan kesejahteraan

L K TRIPARTIT

Lembaga kerja sama tripartit memberikan

pertimbangan, saran, dan pendapat kepada

pemerintah dan pihak terkait dalam penyu-

sunan kebijakan dan pemecahan masalah

ketenagakerjaan.

Terdapat di tingkat nasional, provinsi dan

Kabupaten/Kota

Keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah,

organisasi pengusaha dan Serikat Pekerja.

PERATURAN PERUSAHAAN

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulisoleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertibperusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

Pengusaha mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang, wajibmembuat peraturan perusahaan dengan memperhatikan saran wakil pekerja

Memuat sekurang-kurangnya: Hak dan kewajiban pengusaha

Hak dan kewajiban pekerja

Syarat kerja

Tata tertib perusahaan

Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

PKB dibuat oleh satu/beberapa Serikat Pekerja dengan pengusaha secara musyawarah

PKB memuat sekurang-kurangnya;

Hak dan kewajiban pengusaha

Hak dan kewajiban pekerja serta Serikat Pekerja

Syarat kerja

Tata tertib perusahaan

Jangka waktu berlakunya PKB

Tanda tangan pihak pembuat PKB

ISU-ISU DALAM PKB

ISU NORMATIF

•Upah Minimum

•Cuti

•PHK

•Jamsostek

•Kerja kontrak

•Perjanjian kerja

ISU NON NORMATIF

•kenaikan gaji/bonus,

•tunjangan makan,

•pembayaran insentif

•tunjangan transportasi

•Uang kehadiran

•Katering

Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat

buruh secara musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesaian secara musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak

wajib menyelesaikan melalui prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

yang diatur dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2004

UU NO 2 TAHUN 2004

undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

Perbedaan pendapat atau kepentingan keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;

Pengakhiran hubungan kerja;

Perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.

POKOK-POKOK DALAM UU NO

2 TH 2004 pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perorangan maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antara serikat Pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu perusahaan.

setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit).

dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan persel isihannya pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Penyelesaian perselisihan yang sudah dicatat di instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dpt diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase, sebelum diajukan ke pengadialan HI dapat dilakukan mediasi

dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal -hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung.

Jenis Perselisihan Hubungan

Industrial

a. Perselisihan hak;

b. Perselisihan kepentingan;

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh hanya dalam satu perusahaan.

PENYELESAIANNYA

(BIPARTIT / MEDIASI)

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan

bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Mediasi Hubungan Industrial adalah perselisihan hak,

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang

atau lebih mediator yang netral.

KONSILIASI

Konsiliasi Hubungan Industrial adalah

penyelesaian perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau

lebih konsiliator yang netral, dengan

memberikan anjuran tertulis kpd pihak yang

berselisih.

ARBITRASE

Arbitrase Hubungan Industrial adalah

penyelesaian suatu perselisihan kepentingan,

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar

Pengadilan Hubungan Industrial melalui

kesepakatan tertulis dari para pihak yang

berselisih yang putusannya mengikat para

pihak dan bersifat final.

PERATURAN PER UU AN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat

Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3989);

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang RI , Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial