MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIANOMOR PM. 29 TAHUN2012

TENTANG

PENGANGKATANDALAMJABATANFUNGSIONALUMUMBAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian telah diatur setiappegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan danpangkat tertentu;

b. babwa berdasarkan hasil analisis jabatan, makaseluruh unit kerja eselon I, eselon II, dan unitpelaksana teknis telah ditetapkan peta jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungantentang Pengangkatan Dalam Jabatan FungsionalUmum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganKementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubab denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4263) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor92 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang danPemberian Kuasa Bidang Kepegawaian diLingkungan Departemen Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KeIjaKementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 101Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisisdan Evaluasi Jabatan di Lingkungan KementerianPerhubungan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 928);

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONALUMUM BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN.

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Perhubungan.

2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkamemimpin suatu satuan organisasi negara.

3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatukedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai NegeriSipil dalam suatu satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliandanj atau keterampilan tertentu serta bersifatmandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkandengan angka kredit.

4. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukanyang menunjukkan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipildalam suatu satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan padaketerampilan tertentu dan untuk kenaikanpangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki JabatanStruktural danjatau Jabatan Fungsional Tertentudiangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.

Nama-nama Jabatan Fungsional Umum dirumuskanberdasarkan hasil analisis jabatan yang ditetapkandengan Peraturan Menteri.

Menteri mempunyai wewenang untuk menetapkanpengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagiPegawai Negeri Sipil.

(1) Pengangkatan pertama kali dalam JabatanFungsional Umum dilaksanakan sesuai denganformasi Jabatan Fungsional Umum yang ditetapkanoleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara setelah mendapatpertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Menteri memberikan kuasa wewenang pengangkatandalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimanadirnaksud pada ayat (1) kepada:a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, bagi

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a ke atas;dan

b. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian, bagiPegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d kebawah.

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari JabatanStruktural dan/ atau Jabatan Fungsional Tertentudiangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakanuraian kegiatan Jabatan Fungsional Umum danbelum menduduki Jabatan Fungsional Umum, makayang bersangkutan diangkat dalam JabatanFungsional Umum melalui pengangkatanpenyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum.

(2) Untuk ke1ancaran, efektifitas, dan efisiensipengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanFungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Menteri memberi kuasa untuk melakukanpenetapan pengangkatan penyesuaian dala:nJabatan Fungsional Umum kepada pejabatsebagaimana tercantum dalam Lampiran I PeraturanMenteri ini.

(3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatauFungsional Umum sebagaimana dimakeud pada ayat(2) dengan menggunakan format surat keputusansebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Menteri ini.

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunyaPeraturan Menteri ini telah diangkat dalam JabatanFungsional Umum yang jabatannya tidak sesuai denganpeta jabatan unit organisasi, maka dilaksanakanpengangkatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanFungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu)tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri Inl denganpenempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 15 Mei 2012

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakartapada tanggal 21 Mei 2012

MENTERIHUKUMDAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

UMA ARIS, SH. MM. MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPlRAN IPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM. 29 TAHUN 2012TENTANGPENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN

PEJABATYANG DIBERlKAN KUASA UNTUK MELAKUKANPENGANGKATAN PENYESUAIAN KE DALAMJABATAN FUNGSIONAL UMUM

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No PEJABAT KUASA UNIT KERJA1 2 3 41. Kepala Biro Kepegawaian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal

dan Organisasi Umum bagi Pegawai Negeri SipilGolonganjRuang IVja ke atas

2. Sekretaris Direktorat Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektorat JenderaljDirektoratJenderalj Inspektorat Umum bagi Pegawai Negeri Sipil JenderaljBadan di lingkunganJ enderalj Badan GolonganjRuang IVja ke atas Kantor Pusat Kementerian

Perhubungan

3. Kepala Bagian Perencanaan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sekretariat JenderalKepegawaian Umum bagi Pegawai Negeri Sipil

GolonganjRuang IIIjd ke bawah

4. Kepala Bagian yang Pengangkatan dalam J abatan Fungsional Inspektorat JenderaljDirektoratmenanganikepegawaian Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Jenderalj Badan

GolonganjRuang IIIjd ke bawah

No PEJABAT KUASA UNIT KERJA1 2 3 45. Kepala Unit Pelaksana Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Eselon II

Teknis (UPT)Eselon II Umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masingGolongan/Ruang IVla ke atas

6. Kepala Bagian yang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Eselon IImembidangi Kepegawaian di Umum bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masinglingkungan UPT Eselon II Golongan/Ruang III/d ke bawah

7. Kepala Unit Pelaksana Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Eselon IIITeknis (UPT) Eselon III ke Umum bagi Pegawai Negeri Sipil ke bawah di lingkungan masing-bawah Golongan/Ruang III/d ke bawah masing

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

UMAR RIS SH. MM. MHPembina Utama Muda (IVIc)NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM. 29 TAHUN 2012TENTANGPENGANGKATANDALAMJABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANomor: SK Tahun .

PENGANGKATAN DALAMJABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATAS NAMA NIP .

a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian te1ah diatur setiap pegawai negeri sipildiangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, maka seluruhunit kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknistelah ditetapkan peta jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan hurufb, perlu mengangkatyang namanya tersebut di bawah ini menjadi pejabatfungsional umum Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentangPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 92 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...tentang Pengangkatan Dalam Jabatan FungsionalUmum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganKementerian Perhubungan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun ... Nomor .... ;

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPENGANGKATANDALAMJABATANFUNGSIONALUMUMBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS NAMA....................... NIP .

Terhitung mulai tanggal .. . mengangkatmenjadi pejabat fungsional umum:Nama . . .NIP .Tempatjtanggallahir .Agama . . .Pendidikan . .. .Golongan j Ruang .Masa Kerja Golongan .Gaji Pokok .J abatan .Unit Organisasi .Instansi : Kementerian Perhubungan

Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan perbaikan danperhitungan kembali sebagaimana mestinya.

AsH Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutanuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPada tanggal

Tembusan:1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal;3. Inspektur Jenderal;4. Direktur Jenderal/Kepala Badan ;5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ;8. Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal;9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

Salinan sesuai dengKepala Biro d

S SH. MM. MHPembin Utama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001