Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IANOMOR : W12-U9 / 1682 / KP.07.01/6/ 2020
TENTANGSTANDAR PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
Menimbang : Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perludilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biayaringan, dan transparan maka dibuat standar pelayanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang KeterbukaanInformasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran LaluLintas;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KepaniteraanDan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang StandarPelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman EvaluasiKinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan TingkatPertama Dan Tingkat Banding PAda 4 (Empat) LingkunganPeradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2014 tentang Penanganan BantuanPanggilan/Pemberitahuan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PemberlakukanBuku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentangMemberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DiLingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang PedomanPelayanan Informasi Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang StandarPelayanan Peradilan;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan BerbasisTeknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan DanSupervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara DiPengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat BandingPada Lingkungan Peradilan Umum.
20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar PelayananPemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari KeadilanDan Standar Meja informasi Di Pengadilan;
21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat JenderalBadan Peradilan Umum;
22. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal BadanPeradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentangPedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PadaPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IATENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERIKLATEN KELAS IA.
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IANomor W12-U9/733b/HK.04.01/3/2018 tanggal 12 Maret 2018tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IAmerupakan informasi layanan peradilan yang diperuntukkan bagipengguna layanan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
KETIGA : Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan NegeriKlaten Kelas IA sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : KlatenPada tanggal : 25 Juni 2020Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.NIP. 19640421 199212 1 001
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri KlatenNomor : W12-U9/1682/KP.07.01/6/2020Tangga : 25 JUNI 2020
KATA PENGANTAR
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak bagi setiap pencari keadilan
maupun setiap warga negara pada umumnya. Dengan semangat pelayanan yang
transparan, terukur dan melayani, Pengadilan Negeri Klaten berkomitmen untuk dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai wujud dari komitmen kami tersebut, Pengadilan Negeri Klaten
menerbitkan standar pelayanan publik yang dapat digunakan sebagai tolak ukur,
pedoman, serta acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan standar pelayanan ini didasarkan pada berbagai peraturan
perundang-undangan yang terkait degan berbagai pelayanan yang merupakan tugas
dan fungsi badan peradilan umum serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan
Pengadilan dan sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014.
Pengadilan Negeri Klaten percaya bahwa dengan pelayanan publik yang berkualitas,
visi Pengadilan untuk terwujudnya Peradilan yang Agung dapat segera terwujud.
Demikian standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Klaten ini diterbitkan. Semoga
dapat membantu semua pihak, baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan
pelayanan publik yang berkualitas khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.
STANDART PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan salah satu penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari
keadilan dan masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan sehingga berkewajiban
untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan
masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan.
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), sehingga memudahkan masyarakat mencari keadilan dan pengguna
jasa Pengadilan dalammendapatkan pelayanan terbaik dari Pengadilan.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan suatu
standar pelayanan publik yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, pedoman, serta
acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan tersebut
sebagai kewajiban dan janji Pengadilan Negeri Klaten kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Klaten telah disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Standar Pelayanan ini dilakukan dengan
memperhatikan prinsip : Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan,
Transparansi dan Keadilan.
B. DASAR HUKUM
1. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staasblad Tahun 1847 Nomor 52.
2. Met Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 Nomor 44.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku
Nikah, dan Akta Kelahiran.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai
kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun
2014 tentang Penangaan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4
April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan.
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
145/KMA/SKA/l11/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan
Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik;
19. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
821/PAN/OT.01.3A/I/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan
Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.
C. JENIS LAYANANAN PERADILAN
Jenis layanan pada Pengadilan Negeri Klaten yang masuk kedalam ruang
lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu :
1. Pelayanan Kepaniteraan Perdata
Tugas dan Tanggung jawab Petugas Kepaniteraan Perdata yaitu :
a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
c. Menerima pendaftaran perkara gugatan PHI.
d. Menerima pendaftaran perkara permohonan Pailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU.
e. Menerima pendaftaran gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI).
f. Menerima pendaftaran pekara perlawanan HKI.
g. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
h. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek.
i. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
j. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan
kembali.
k. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan
kembali.
l. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam
permohonan peninjauan kembali.
m. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
n. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
o. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan.
p. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
q. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
r. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang
konsinyasi.
s. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding,
kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
t. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU,
dan BPSK.
u. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
v. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara perdata/kekhususan.
2. Pelayanan Kepaniteraan Pidana
Tugas dan Tanggung jawab Petugas Kepaniteraan Pidana yaitu :
a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor perikanan,
singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali
dan grasi.
d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan
peninjauan kembali.
e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan
menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani
Ketua Pengadilan.
f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan
izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua
Pengadilan.
g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan
atau pelelangan barang bukti.
h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan
penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua
Pengadilan.
i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan
pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin
besuk.
k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa
yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara pidana/kekhususan.
3. Pelayanan Kepaniteraan Hukum
a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
b. Permohonan waarmaking surat-surat.
c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan
perdata.
d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
untuk melaksanakan penelitian dan riset.
e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang
telah berkekuatan hukum tetap.
f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
g. Permohonan legalisasi surat.
h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
i. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
j. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang
berkepentingan.
k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
4. Pelayanan Kesekretariatan Umum
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang
dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Klaten.
D. STANDAR PROSES PELAYANAN
Standar Proses Pelayanan Pengadilan Negeri Klaten yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 1 Dari 69
A. PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA
1. Perkara Perdata Gugatan/Bantahan
2. Perkara Perdata Permohonan
3. Perkara Gugatan Sederhana
4. Perkara Permohonan Upaya Hukum Banding
5. Perkara Permohonan Upaya Hukum Kasasi
6. Perkara Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
7. Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana
8. Permohonan Konsinyasi
9. Permohonan Eksekusi
10. Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi
11. Pemeriksaan Berkas/Inzage oleh Pihak
12. Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan
13. Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama
14. Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi
15. Peneriman Perkara melalui e-Court
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 2 Dari 69
A.1STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit
Persyaratan :
a. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan)/ menyesuaikan jumlah tergugat.
b. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word
c. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
d. Foto copy identitas / KTP penggugat
e. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penggugat/ Kuasanya menyerahkan syarat–syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
b. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
c. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM
selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas
perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya
Produk Layanan :
a. Penggugat/Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara.
b. Penggugat/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang
dikeluarkan Kasir.
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 3 Dari 69
A.2STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERDATA PERMOHONANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit
Persyaratan :
a. Surat permohonan asli dan salinan surat permohonan sejumlah 2 (dua)/ menyesuaikan jumlah termohon.
b. Soft copy permohonan dalam bentuk file MS word
c. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
d. Foto copy identitas / KTP pemohon
e. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon/ Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas
perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
c. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM
selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas
perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya
Produk Layanan :
a. Pemohon/ Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.
b. Pemohon/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang
dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 4 Dari 69
A.3STANDAR PELAYANAN
PERKARA GUGATAN SEDERHANAWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit
Persyaratan :
a. Surat Gugatan Sederhana asli dan salinan surat Gugatan Sederhana sejumlah 5 (lima)/ menyesuaikan jumlah
tergugat.
b. Soft copy Gugatan dalam bentuk file MS word
c. Melampirkan Bukti awal
d. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
e. Foto copy identitas/ KTP pemohon
f. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penggugat/ Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas gugatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata
c. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM
selanjutnya diserahkan kepada Penggugat / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas
perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya
Produk Layanan :
a. Pemohon/ Kuasanya menerima salinan gugatan sederhana yang telah mendapatkan nomor perkara.
b. Pemohon/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang
dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 5 Dari 69
A.4.STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDINGWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit
Persyaratan :
a. Pemohon banding/ Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
b. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada.
c. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri :
Foto copy KTP penerima kuasa, Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
d. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon banding/ Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.
b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum banding.
c. Membuat Akta banding setelah proses input SIPP dilakukan.
d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum banding
e. Penandatanganan Tanda terima Akta banding oleh Pemohon dan Panitera
f. Menyerahkan Akta Banding ke Kepaniteraan Muda Perdata
Produk Layanan :
a. Pemohon Banding/ Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani
Pemohon Banding dan Panitera.
b. Pemohon Banding/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan
SKUM yang dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 6 Dari 69
A.5.STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASIWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit
Persyaratan :
a. Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi.
b. Relaas pemberitahuan putusan Banding.
c. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA/ asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa, Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
d. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon kasasi/ Kuasanya menyatakan kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan.
b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum kasasi.
c. Membuat Akta Kasasi setelah proses input SIPP dilakukan.
d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum kasasi
e. Penandatanganan Tanda terima Akta Kasasi oleh Pemohon dan Panitera
f. Menyerahkan Akta Kasasi ke Kepaniteraan Muda Perdata
Produk Layanan :
a. Pemohon Kasasi / Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Kasasi
b. Pemohon Kasasi / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan
SKUM yang dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 7 Dari 69
A.6.STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALIWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit
Persyaratan :
a. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali
b. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
c. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut
yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
d. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon/ Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan kepada petugas Pelayanan.
b. Memeriksa persyaratan berkas permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali.
c. Membuat Akta Peninjuan Kembali setelah proses input SIPP dilakukan.
d. Pemeriksaan ulang persyaratan dan menandatangani akta permohonan hukum PK
e. Penandatanganan Tanda terima Akta Peninjauan Kembali oleh Pemohon dan Panitera
Menyerahkan Akta Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Muda Perdata
Produk Layanan :
a. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Peninjauan Kembali.
b. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali.
c. Pemohon Peninjauan Kembali/ Kuasanya menerima salinan memori Peninjauan Kembali.
d. Pemohon Peninjauan Kembali/ kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank sertasalinan SKUM yang dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 8 Dari 69
A.7.STANDAR PELAYANAN
PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN DALAM GUGATAN SEDERHANAWaktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) Menit
Persyaratan :
a. Pemohon Keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
b. Pemohon Keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan
c. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/ setelah diberitahukan.
d. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.
e. Asli surat kuasa khusus yang telah di daGarkan pada kepaniteraan Hukum dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa,
Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
f. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugasMekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon Keberatan / Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan
/mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori kebertan yang telah disiapkan petugas
Pelayanan.
b. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM
selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
c. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist
penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.
d. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya
ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
e. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada
Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya di tandatangani.
f. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada
Panitera untuk ditandatangani.
g. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan
bukti setor pembayaran panjar permohonan dan salian SKUM serta salinan bukti pembayaran yang
dikeluarkan kasir
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 9 Dari 69
Produk Layanan :
a. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima salina Akta pernyataan keberatan.
b. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima tanda salinan terima memori keberatan.
c. Pemohon keberatan/ Kuasanya menerima salinan memori keberatan yang telah dicap tanda terima dan
dibubuhi tanda tangan Panitera.
d. Pemohon keberatan/ kuasanya menerima salinan bukti setor pembayaran panjar perkara dari bank sertasalinan SKUM yang dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 10 Dari 69
A.8.STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN KONSINYASIWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) Menit
Persyaratan :
a. Surat permohonan Konsinyasi.
b. Melampirkan dokumen awal :
Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon
Surat Kuasa yang sudah didftarkan di Kepaniteraan Hukum dan Surat tugas dari instansi terkait.
Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.
Surat keputusan Gubernur, bupati/ wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan
Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi
Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
c. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat
diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas
perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk di telaah selanjutnya disampaikan kepada
Panitera untuk dipelajari.
c. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi
tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan
kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
d.Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas
perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya
Produk Layanan :
a. Pemohon / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.
b. Pemohon / kuasanya menerima salian bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang
dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 11 Dari 69
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 12 Dari 69
A.9.STANDAR PELAYANANPERMOHONAN EKSEKUSI
Waktu Pelayanan : 14 (empat belas) Hari KerjaPersyaratan :
a. Surat permohonan Eksekusi dan melampirkan dokumen bukti awal.
b. Surat Tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum
dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa, Foto copy surat sumpah dan
Foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa, Asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN,
Surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan
b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah dan dipelajari.
c. Setelah dipelajari petugas pelayanan meneruskan berkas tersebut pada bagian Umum untuk di teruskan
kepada pimpinan. Pemohon menunggu konfirmasi dari petugas Pelayanan.
d. Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua
Pengadilan lewat Panitera.
e. Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja I menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara.
f. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi
tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan
kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
g. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas
perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya
Produk Layanan :
Pemohon / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang
dikeluarkan Kasir
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua PengadilanAgama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan NegeriKlaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 13 Dari 69
A.10.STANDAR PELAYANAN
PENYAMPAIANMEMORI/KONTRA MEMORI BANDING/KASASIWaktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit
Persyaratan :
a. Pemohon/ Termohon/ Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori/ Kontra Memori banding / Kasasi
beserta soft copy.
b. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat
kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa dan
Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon/ Termohon/ Kuasanya menyerahkan Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi dan soft copy
kepada petugas Pelayanan.
b. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan memberi cap tanda terima yang nantinya
ditandatangani oleh panitera dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas yang selanjutnya ditandatangani
oleh panitera Muda Perdata.
c. Petugas Pelayanan membuat Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi yang nantinya
ditandatangani oleh Pemohon/ Termohon/ Kuasanya dan Panitera.
d. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi kepada Pemohon/
Termohon/ Kuasanya untuk diperiksa dan ditandangani.
e. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi kepada Panitera untuk
ditandatangani.
f. Petugas menyampaikan salinan tanda terima dan salinan Memori/ Kontra Memori banding/ Kasasi yang
telah dicap tanda terima kepada Pemohon/ Termohon/ Kuasanya
Produk Layanan :
g. Pemohon/Termohon/Kuasanya menerima salinan Tanda Terima Memori/Kontra Memori banding/Kasasi.
h. Pemohon/Termohon/Kuasanya menerima salinan Memori/Kontra Memori banding/Kasasi yang telah dicaptanda terima dan ditandatangani oleh Panitera.
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 14 Dari 69
A.11.STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN BERKAS/INZAGE OLEH PARA PIHAKWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Persyaratan :
a. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage
b. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat
kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa dan
Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage kepada petugas Pelayanan.
b. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada Panitera Muda Perdata.
c. Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata menyiapkan berkas yang akan
diperiksa dan memberikan pendampingan serta pengawasan proses memeriksa berkas tersebut.
d. Petugas Pelayanan membuat akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage danPanitera.
Produk Layanan :
a. Pemohon Inzage memeriksa berkas.
b. Mendapat layanan pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda Perdata / staf yang ditunjuk.
c. Pemohon Inzage mendapatkan salinan akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohonInzage dan Panitera
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 15 Dari 69
A.12.STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSANWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Persyaratan :
a. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan.
b. Menunjukkan identitas diri.
c. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.
d. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat
kuasa insidentil dengammelampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa dan
Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan kepada petugas
Pelayanan.
b. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya di cocokkan dengan pihak yang berperkara
dalam salinan Penetapan / Putusan tersebut.
c. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut.
d. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani.
e. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon
salinan
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima salinan.
b. Pemohon mendapat bukti biaya yang dibayarkan untuk salinan tersebut.
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 16 Dari 69
A.13.STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN SISA PANJAR TINGKAT PERTAMAWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Persyaratan :
a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar.
b. Menunjukkan identitas diri.
c. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada.
d. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat
kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa dan
Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan.
b. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak
menerima sisa panjar.
c. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
d. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar.
e. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.
f. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk ditanda tangani oleh pemohon.
g. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada pemohon
Produk Layanan :
a. Uang sisa panjar
b. salinan bukti pengambilan sisa panjar
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 17 Dari 69
A.14.STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN UANG GANTI RUGI/ KONSINYASIWaktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Persyaratan :
a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi.
b. Identitas diri Pemohon.
c. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari BPN.
d. Surat Pemutusan hubungan yang di keluarkan oleh BPN.
e. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan
surat kuasa insidentil dengan melampirkan :
Foto copy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi.
b. Petugas Pelayanan meminta persyaratan pengambilan uang Konsinyasi kepada pemohon.
c. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon dilengkapi syarat lain untuk disesuaikan pada berkas
perkara permohonan konsinyasi dengan tujuan memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima
uang konsinyasi.
d. Petugas Pelayanan Menyampaikan permohonan tersebut disertai lampiran persyaratan kepada Panitera
Muda Perdata dilanjutkan kepada Panitera untuk dipelajari dan diteliti.
e. Petugas pelayanan membuat Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi berdasarkan Perintah Panitera /
Panitera Muda Perdata.
f. Kasir membuat kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi.
g. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi dihadapan panitera dengan
disaksikan dua orang saksi.
h. Pemohon menandatangani kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi yang diketahui panitera.
i. Kasir menyerahkan salinan kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi, salinan Berita Acara Serah
terima Uang Konsinyasi serta uang konsinyasi kepada pemohon
Produk Layanan :
a. uang konsinyasi
b. salinan kwitansi tanda terima pencairan uang konsinyasi
c. salinan Berita Acara Serah terima Uang Konsinyasi
Biaya :Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 18 Dari 69
A.15.STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERKARA MELALUI E-COURTWaktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Persyaratan :
a. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka
Pengguna Terdaftar bila langsung mendaftar perkara.
b. Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat
pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa
Insidentil.
c. Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk
pendaftaran perkara secara online
d. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaftaran perkara E-Court antara lain
Identitas / KTP prinsipal.
Identitas Tergugat / Termohon
Soft copy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan Pdf
Soft copy bukti awal dalam bentuk Pdf
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas E-Court setiap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut.
b. Jika petugas mendapatkan adanya pendaftaran perkara melalui E-Court dan pendaftaran tersebut telah
selesai dilakukan oleh Pendaftar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas E-Court
menginformasikan kepada kasir.
c. Kasir menginput register perkara tersebut melalui SIPP.
d. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut.
e.Meja II menindaklajuti Perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari
sidang
Produk Layanan :
Pendaftar perkara melaui E-Court mendapatkan Nomor Perkara
Biaya :
Panjar biaya perkara sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan Ketua Pengadilan
Agama Klaten Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 dan Nomor : W11-A24/732/HK.05/III/2019
Tentang Penetapan Panjar Biaya dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA dan Pengadilan Agama Klaten Kelas IB Tanggal 11 Maret 2019 ( Terlampir).
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 19 Dari 69
B. PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA
1. Penerimaan Perkara Biasa danSingkat
2. Penerimaan Perkara Pidana Cepat dan Pelanggaran Lalu lintas
3. Penerimaan Perkara Pidana Pemilu
4. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding
5. Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
6. Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali
7. Penerimaan Permohonan Grasi
8. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding
9. Penerimaan Memori dan Kontra Memori Kasasi
10. Penerimaan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
11. Penerimaan Permohonan Pra Peradilan
12. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan
Penyitaan/Penggeledahan
13. Penerimaan Permohonan Diversi
14. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan
15. Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Tahanan Hakim
16. Permohonan Penangguhan Penahanan
17. Permohonan Pembantaran
18. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
19. Permohonan Ijin Berobat
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 20 Dari 69
B.1.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN SINGKAT
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penuntut Umummenyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penuntut Umummenyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
b. Petugas Meja I meneliti surat kelengkapan berkas perkara
c. Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP
Produk Layanan :
a. Penuntut Umummenerima tanda terima pelimpahan perkara
b. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP
c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan
Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 21 Dari 69
B.2.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERKARA PIDANA CEPAT DAN PELANGGARAN LALU LINTAS
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penyidik/PPNS menyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penyidik/PPNS menyerahkan berkas perkara dengan lampirannya
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP
Produk Layanan :
a. Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara
b. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP
c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan
Jurusita/Jurusita Pengganti
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 22 Dari 69
B.3.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERKARA PIDANA PEMILU
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penuntut Umummenyerahkan asli berkas perkara dengan dilengkapi soft copy surat dakwaan
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penuntut Umummenyerahkan berkas perkara beserta lampirannya
b. Petugas Meja I meneliti cheklist surat kelengkapan berkas perkara
c. Petugas Meja I menandatangani surat tanda terima berkas perkara
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data dan penomoran perkara ke dalam register dan
sistem SIPP
Produk Layanan :
a. Penyidik/PPNS menerima tanda terima pelimpahan perkara
b. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP
c. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukkan
Jurusita/Jurusita Pengganti
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 23 Dari 69
B.4.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING
Waktu Pelayanan : 45 (empat puluh lima) menit
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
Persyaratan :
a. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ) mengajukan
pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa
kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota
advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan banding adalah Pemohon tersebut
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon banding/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan banding kepada petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana
b. Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum.
c. Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan
dibacakan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan banding.
d. Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan banding lewat waktu 7 (tujuh) hari kalender,
petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan banding.
e. Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak
pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak
Produk Layanan :
Pemohon/Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan banding yang sudah diberi nomor
perkara banding.
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 24 Dari 69
B.5.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN UPAYA HUKUMKASASI
Waktu Pelayanan : 45(empat puluh lima) menit
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
Persyaratan :
a. Pemohon (Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ) mengajukan
pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila memberikan kuasa
kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan kartu anggota
advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani permohonan kasasi adalah Pemohon tersebut
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon kasasi/kuasanya mengajukan pernyataan permohonan kasasi kepada petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana
b. Petugas pelayanan PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti tenggang waktu upaya hukum.
c. Apabila memenuhi tenggang waktu upaya hukum sebelum lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender
dari tanggal pemberitahuan putusan, petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta permohonan
kasasi
d. Apabila tenggang waktu menyatakan permohonan kasasi lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender,
petugas PTSP Kepaniteraan Pidana akan membuat Akta terlambat menyatakan kasasi.
e. Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama 7 hari kerja sejak
pemberitahuan inzage tersebut kepada para pihak
Produk Layanan :
Pemohon/Penasihat Hukum menerima 1 (satu) akta permohonan kasasi yang sudah diberi nomor
perkara kasasi
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 25 Dari 69
B.6.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Waktu Pelayanan : 45 (empat puluh lima) menit
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
Persyaratan :
a. Pemohon (Terpidana, Ahli waris dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan
Peninjauan Kembali (PK) kepada petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
b. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana
memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan
kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali
(PK) adalah Terpidana tersebut.
c. Dalam hal Terpidana ditahan di Rutan/Lapas, yang berwenang mengajukan Permohonan Peninjauan
Kembali (PK) adalah Penasihat Hukum Terpidana
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan kepada petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana lengkap dengan Memori Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk
soft copy maupun hardcopy
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Peninjauan Kembali
(PK) kepada Panitera dan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP.
Produk Layanan :
a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
b. Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) mendapatkan nomor register dalam SIPP
c. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) akan mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 26 Dari 69
B.7.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN GRASI
Waktu Pelayanan : 45(empat puluh lima) menit
Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
Persyaratan :
a. Pemohon (Terpidana, dan atau Penasihat Hukum Terpidana) mengajukan permohonan Grasi kepada
petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
b. Grasi hanya dapat dimohonkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu
putusan pidana mati, putusan pidana penjara seumur hidup dan putusan pidana penjara paling
rendah 2 (dua) tahun
c. Asli Surat Kuasa yang telah didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Hukum (apabila Terpidana
memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dengan melampirkan fotocopy berita acara sumpah, dan
kartu anggota advokat), apabila maju sendiri yang menandatangani Grasi adalah Terpidana tersebut
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon upaya hukum Grasi mengajukan permohonan Grasi kepada petugas PTSP Kepaniteraan
Pidana lengkap dengan Permohonan Grasi dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuat akta tanda terima Permohonan Grasi
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta Permohonan Grasi kepada Paniteradan memasukkan data Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP
Produk Layanan :
a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi.
b. Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 27 Dari 69
B.8.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAANMEMORI DAN KONTRAMEMORI BANDING
Waktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit
Persyaratan :
Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori
banding dan atau kontra memori banding ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa),
menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding, ke petugas PTSP Kepaniteraan
Pidana sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD)
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori banding atau
kontra memori banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori
banding atau kontra memori banding kepada Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum,
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori banding atau kontramemori banding ke dalam SIPP
Produk Layanan :
Pemohon upaya hukum banding (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)
akan menerima tanda terima penyerahan memori banding atau kontra memori banding beserta 1
(satu) salinan resmi memori banding atau kontra memori banding yang telah terdaftar
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 28 Dari 69
B.9.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAANMEMORI DAN KONTRAMEMORI KASASI
Waktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit
Persyaratan :
Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa) menyerahkan memori
kasasi dan atau kontra memori kasasi ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana.
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa),
menyerahkan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
sebanyak 6 (enam) rangkap beserta softcopy (CD)
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan tanda terima penyerahan memori kasasi atau kontra
memori kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memberikan 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan memori
kasasi atau kontra memori kasasi kepada Pemohon upaya hukum kasasi (Penuntut Umum, Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Terdakwa)
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukan data tanggal penerimaan memori kasasi atau kontra
memori kasasi ke dalam SIPP
Produk Layanan :
a. Pemohon/Penasihat Hukum menerima tanda terima Permohonan Grasi.
b. Berkas Permohonan Grasi mendapatkan nomor register dalam SIPP
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 29 Dari 69
B.10.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN PENCABUTAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN
PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Waktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit
Persyaratan :
Pemohon (Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan
pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan upaya
hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan akta pencabutan permohonan upaya hukum banding,
kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memintakan tandatangan akta pencabutan permohonan upaya
hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke Panitera, memasukkan data permohonan
pencabutan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) ke dalam SIPP
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima tanda terima permohonan pencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali (PK)
b. Putusan di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap berkas perkara permohonanpencabutan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) yang sudah dikirimkan
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 30 Dari 69
B.11.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN PRA PERADILAN
Waktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) menit
Persyaratan :
Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan yang dilengkapi dengan
Softcopy (CD) Permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon Pra Peradilan menyerahkan berkas permohonan Pra Peradilan ke petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan Pra Peradilan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima berkas permohonan Pra
Peradilan dan memasukkan data permohonan Pra Peradilan ke dalam SIPP
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima tanda terima permohonan Pra Peradilan yang tercetak dalam surat permohonan
Pra Peradilan
b. Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 31 Dari 69
B.12.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN
PENYITAAN/PENGGELEDAHAN
Waktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi soft copy
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register
Produk Layanan :
a. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan
b. Surat permohonan mendapatkan nomor register penyitaan/penggeledahan
c. Penyidik menerima salinan penetapan persetujuan penyitaan/penggeledahan
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 32 Dari 69
B.13.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN DIVERSI
Waktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi soft copy
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penyidik menyerahkan surat permohonan dengan lampirannya
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register dan sistem SIPP
Produk Layanan :
a. Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan diversi
b. Penyidik menerima salinan penetapan diversi.
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 33 Dari 69
B.14.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN
Waktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Penyidik menyerahkan asli surat permohonan dengan lampirannya dan dilengkapi soft copy
Mekanisme dan Prosedur :
a. Penyidik atau Penuntut Umummenyerahkan surat permohonan dengan lampirannya
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menandatangani surat tanda terima permohonan
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan surat permohonan dalam register penahanan dan
sistem SIPP
Produk Layanan :
a. Surat permohonan mendapatkan nomor register penetapan perpanjangan penahanan
b. Penyidik menerima salinan penetapan perpanjangan penahanan
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 34 Dari 69
B.15.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN PERSETUJUAN BEZUK
TAHANAN HAKIM
Waktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Pemohon mengisi formulir permohonan izin besuk tahanan
b. Pemohon menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotocopy KTP
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir permohonan izin besuk tahanan dan fotocopy KTP
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan izin besuk
tahanan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meminta tanda tangan surat ijin besuk tahanan tersebut kepada
Panitera Muda Pidana
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim
b. Nama Pemohon tercatat dalam register
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 35 Dari 69
B.16.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN
Waktu Pelayanan : 30 ( tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan penangguhan penahanan oleh Pemohon
b. Surat Kuasa jika ada
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan penangguhan penahanan oleh
Pemohon
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat kelengkapan permohonan
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada
Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim
d. Penyerahan uang jaminan penangguhan penahanan (jika ada) kepada Panitera dengan berita acara
penerimaan uang jaminan penangguhan penahanan
e. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima surat ijin mengunjungi Tahanan Hakim
b. Nama Pemohon tercatat dalam register
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 36 Dari 69
B.17.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PEMBANTARAN
Waktu Pelayanan : 30 ( tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah sakit dari Rutan
b. Surat keterangan dari rumah sakit
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah
sakit dan surat keterangan dari rumah sakit
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat pembantaran
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pembantaran kepada Panitera
Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk dibuatkan penetapan
pembantaran
d. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan ke dalam register
Produk Layanan :
a. Pemohon menerima penetapan pembantaran
b. Pembantaran penahanan Terdakwa tercatat dalam register
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 37 Dari 69
B.18.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
Waktu Pelayanan : 35 (tiga puluh lima) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat permohonan
b. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa
c. Bukti identitas Pemohon (KTP)
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari
Pemohon
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan pinjam pakai barang bukti dan
lampiran-lampirannya dari Pemohon
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti
kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa
dan dipertimbangkan
d. Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan
penetapan oleh Hakim
Produk Layanan :
Pemohon menerima penetapan pinjam pakai barang bukti
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 38 Dari 69
B.19.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN IZIN BEROBAT
Waktu Pelayanan : 30 ( tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat permohonan
b. Surat keterangan Rutan
c. Surat Kuasa apabila Pemohon adalah Kuasa Hukum Terdakwa
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima surat permohonan ijin berobat dari Pemohon
b. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti cheklist surat permohonan ijin berobat dan lampiran-
lampirannya dari Pemohon
c. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat permohonan pinjam pakai barang bukti kepada
Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan
dipertimbangkan
d. Permohonan ijin berobat diproses dan dikonsep untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim
Produk Layanan :
Pemohon menerima penetapan ijin berobat
Biaya :
Prodeo/Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 39 Dari 69
C. PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM
1. Permohonan Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
2. Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan
3. Pendaftaran Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
5. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
6. Pengaduan/SIWASMA-RI Melalui Meja Pengaduan
7. Permohonan Penelitian/Riset
8. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak
Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan
9. Surat Keterangan Bebas Pidana
C.1.
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 40 Dari 69
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN FOTOCOPY TURUNAN PUTUSAN PENGADILAN
Waktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan data perkara dan turunan putusan;
b. Membayar PNBP
Mekanisme dan Prosedur :
a. Menerima Surat Permohonan Salinan Putusan;
b. Menindak lanjuti Surat, mencatat dalam buku Register, mencari data/Berkas di ruang arsip Perkara,
Fotocopy berkas;
c. Memberikan Catatan dan Paraf pada Turunan putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera;
d. Petugas menyerahkan formulir biaya Turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
e. Petugas menyerahkan Turunan putusan kepada Pemohon
Produk Layanan :
Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera
Biaya :
a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
b. Leges sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
C.2.
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 41 Dari 69
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN LEGALISIR FOTOCOPY TURUNAN
PUTUSAN PENGADILAN
Waktu Pelayanan : 15 (lima belas) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Putusan Asli;
b. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas Menerima Putusan Asli dan Salinan Putusan yang akan dilegalisir;
b. Meneliti Berkas yang akan dilegalisir;
c. Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tandatangan kepada Panitera;
d. Petugas menyerahkan Putusan Asli dan Turunan putusan kepada Pemohon setelah ditanda tangani
Panitera;
Produk Layanan :
Fotocopy turunan putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 42 Dari 69
C.3.
STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENETAPAN IZIN KUASA INSIDENTIL
Waktu Pelayanan : 25 (dua puluh lima) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
b. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
c. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa
e. Dokumen Kependudukan lainya (Surat Nikah/Akta kelahiran, bila diperlukan);
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas menerima Permohonan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan,
dan memberikan ceklist;
b. Membuat Surat Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
c. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan;
d. Mencatat Permohonan Penetapan Kuasa Insidentil kedalam Buku Register Permohonan Penetapan ijin
Kuasa Insidentil;
e. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
f. Petugas menyerahkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil yang telah ditanda tangani KPN
Produk Layanan :
Dokumen Penetapan Ijin Kuasa Insidentil
Biaya :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 43 Dari 69
C.4.
STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
Waktu Pelayanan : 15 (lima belas) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Kuasa Khusus;
b. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat;
c. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat;
d. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
e. Fotocopy Surat Tugas (Bagi Kuasa dari Instansi)
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas menerima Surat Kuasa Khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan
ceklist;
b. Petugas meregister Surat Kuasa Khusus dan memberikan Nomor dalam Surat Kuasa;
c. Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera;
d. Petugas menyerahkan formulir biaya pendaGaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk
membayar di Kasir;
e. Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan;
Produk Layanan :
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan
Biaya :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 44 Dari 69
C.5.
STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN/SIWAS MA-RI MELALUI MEJA PENGADUAN
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
Berkas Pengaduan tertulis/elektronik
Mekanisme dan Prosedur :
a. Petugas menerima Berkas Pengaduan tertulis/elektronik;
b. Petugas mencatat berkas pengaduan pada register Pengaduan;
c. Panitera Muda Hukum meneliti Berkas Pengaduan;
d. Panitera Muda Hukum Melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
e. Ketua mengklarifikasikan Pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut Pengaduan;
f. Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan;
g. Petugas menginput Pengaduan kedalam aplikasi SIWAS;
h. Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu;
i. Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan;
Produk Layanan :
Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 45 Dari 69
C.6.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PENELITIAN/RISET
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan dari Pemohon;
b. Proposal Penelitian
Mekanisme dan Prosedur :
c. Menerima Surat permohonan dari Sub Bagian Umum;
d. Menyampaikan kepada Hakim Pembimbing (untuk menentukan waktu pertemuan)
e. Melayani/menyediakan data yang dibutuhkan;
f. Membuatkan Surat keterangan telah selesai melakukan Penelitian/Riset
g. Memintakan tandatangan kepada Panitera;
h. Menyerahkan Surat keterangan Riset kepada Pemohon
Produk Layanan :
Surat Keterangan telah melakukan penelitian/riset
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 46 Dari 69
C.7.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT
HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
c. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
d. Fotocopy KTP;
e. Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
b. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai
dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
c. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
d. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
e. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilankepada Pemohon
Produk Layanan :
Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan
Biaya :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 47 Dari 69
C.8.
STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PIDANA
Waktu Pelayanan : 20 (dua puluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
c. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir;
d. Fotocopy KTP;
e. Past foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pemohon mengisi aplikasi eraterang;
b. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai
dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist;
c. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
d. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
e. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pidana kepada Pemohon;
Produk Layanan :
Surat Keterangan Bebas Pidana
Biaya :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 48 Dari 69
1. Penerimaan Surat Dinas/ Surat Resmi
2. Penerimaan Tamu
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 49 Dari 69
D.1.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN SURAT DINAS/SURAT RESMI
Waktu Pelayanan : 15 (lima belas) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Surat yang dialamatkan ke Pejabat Pengadilan Negeri Klaten;
b. Tanda Terima (apabila disertakan)
Mekanisme dan Prosedur :
a. Pengirim surat menyerahkan surat kepada Petugas PTSP bagian Umum/ Kesekretariatan
b. Petugas meneliti kesesuaian alamat tujuan surat
c. Petugas mengisi tanda terima surat yang disertakan pada surat
d. Apabila tidak menyertakan tanda terima, Petugas mengisi blangko tanda terima
e. Petugas menyerahkan tanda terima pada pengirim surat.
Produk Layanan :
Tanda terima pengiriman surat
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 50 Dari 69
D.2.
STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN TAMU
Waktu Pelayanan :10 (sepuluh) menit
Apabila persyaratan sudah lengkap
Persyaratan :
a. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu
b. Tujuan harus jelas
c. Meninggalkan tanda pengenal
d. Menggunakan ID Card yang diberi oleh petugas PTSP
Mekanisme dan Prosedur :
a. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam)
b. Satpam Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing
bagian sesuai dengan keperluan tamu.
c. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu
d. Petugas menyerahkan tanda pengenal tamu.
e. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluan, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untukmengambil kembali kartu identitas tamu
Produk Layanan :
Layanan terhadap tamu
Biaya :
Tidak dipungut biaya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 51 Dari 69
1) CHECKLIST PIDANA
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-A
JL RAYA KLATEN – SOLO Km. 2 KLATEN
CHEK LIST
PERKARA PERMOHONAN PRA PERADILAN
PERKARA PIDANA PRA PERADILAN NOMER : /Pid.Pra/20 /PN Kln
No Penerimaan BerkasPermohonan Pra Peradilan
Kelengkapan berkas perkaraPermohonan Pra Peradilan Keterangan
1. Berkas Perkara Permohonan PraPeradilan.
a. Surat permohonan dan SoftcopyPermohonan Pra peradilan
Ada / tidak
b. Tanda Terima Suratpermohonan softcopyPermohonan Pra Peradilan
Ada / tidak
c. Surat Kuasa dari Pemohon PraPeradilan
Ada / tidak
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 52 Dari 69
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
JL RAYA KLATEN – SOLO Km 2 KLATEN
CHEK LIST
PERKARA TINDAK PIDANA BIASA DAN PIDANA SINGKAT
PERKARA PIDANA NOMER : / Pid. / 20...... / PN Kln
No
Penerimaan BerkasPerkara Pidana BiasaBiasa dan BerkasPidana Singkat
Kelengkapan berkas perkara Pidana Biasa Keterangan
1 Berkas Perkara Pidana
a. Tanda terima Surat pelimpahanperkara acara pemeriksaan biasa. Ada / Tidak
b. Tanda Terima penyerahan BarangBukti. Ada / Tidak
c. Surat pengantar Pelimpahan berkas Ada / Tidak
d. Surat Dakwaan dari Jaksa penuntutUmum Ada / Tidak
e. Surat perintah penahanan. Ada / Tidak
f. Berita cara Penerimaan PenelitianTersangka Ada / Tidak
g. Berita Acara Penerimaan danpenelitian barang bukti. Ada / Tidak
h.Surat perintah Penunjukan JaksaPenuntut Umum untuk menyelesaikanperkara pidana
Ada / Tidak
i. Berkas Perkara dari Penyidikkepolisian. Ada / Tidak
j. Input SIPP Sudah / Belum
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 53 Dari 69
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-A
JL RAYA KLATEN – SOLO Km. 2 KLATEN
CHEK LIST
PERKARA TINDAK PIDANA CEPAT
PERKARA PIDANA CEPAT NOMER : / Pid.C / 2018 / PN Kln
No Penerimaan Berkas PerkaraPidana Biasa Cepat
Kelengkapan berkas perkara PidanaCepat Keterangan
1 Berkas Perkara Pidana Cepat
a. Pengiriman berkas perkara Ada / tidak
b. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti. Ada / tidak
c Berkas Perkara Tipiring dariPenyidik kepolisian. Ada / tidak
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 54 Dari 69
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-A
JL RAYA KLATEN – SOLO Km. 2 KLATEN
CHEK LIST
PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU – LINTAS
PADA HARI : Tanggal : Bulan : 20
NoPenerimaan Berkas
Perkara Tindak PidanaPelanggaran Lalu-Lintas
Kelengkapan berkas perkaraPidana Biasa Keterangan
1. Berkas Perkara Tindak PidanaPelanggaran Lalu-Lintas.
a. Surat pengantar Pelimpahanberkas pelimpahan perkaraTindak pidana PelanggaranLalu-Lintas penyidikKepolisian
Ada / tidak
b. Tanda Terima BerkasPerkara Tindak Pidana Lalu-Lintas
Ada / tidak
c. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti.
Ada / tidak
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 55 Dari 69
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-A
JL RAYA KLATEN – SOLO Km. 2 KLATEN
CHEK LIST
PENERIMAAN BARANG BUKTI DARI JAKSA PENUNTUT UMUM
PERKARA PIDANA NOMER : /Pid. /20 /PN Kln
NoPenerimaan Barang Bukti dariJaksa Penuntut Umum dan
Penyidik Kepolisian.
Kelengkapan berkas perkara PidanaBiasa,Ringan dan cepat Keterangan
1. Berkas Perkara Tindak Pidana.
a. Daftar Barang Bukti PerkaraPidana
Ada / tidak
b. Tanda Terima penyerahanBarang Bukti.
Ada / tidak
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 56 Dari 69
CEK LIST :
PENYUSUNAN BERKAS PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA
( BUNDEL A )
NOMOR :
No. DAFTAR ISI KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Penetapan Hari Sidang
Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri
Surat Dakwaan Penuntut Umum
Putusan Sela
Surat Tuntutan dari Penuntut Umum
Surat-surat bukti yang dimajukan di persidangan
Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum
Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal : , Nomor :
Surat Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Klaten
Berkas Perkara Penyidik
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 57 Dari 69
BUNDEL BNOMOR :
TERDAKWA :
( Untuk arsip berkas perkara pada Pengadilan Tinggi Semarang )
NO. DAFTAR ISI KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Surat Pengantar pengiriman berkas
- Keterangan Status terdakwa ditahan / diluar tahanan
Akta Permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal : .Jo. Nomor :
Relass Pemberitahuan permintaan Banding Kuasa Hukum Terdakwa kepadaJaksa Penuntut Umum tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 /PN Kln Jo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;
Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtertanggal : . , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo.Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;
Relass Pemberitahuan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umumkepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal : , Nomor : /Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln ;
Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa HukumTerdakwa tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN Kln Jo.Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln;
Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum tertanggal : , Nomor : / Akta.Pid / 20 / PN KlnJo. Nomor : / Pid.Sus / 20 / PN Kln ;
Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara baik Jaksa PenuntutUmum maupun Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal . ,Nomor : /Akta.Pid/20 /PN Kln Jo. Nomor : . /Pid.Sus/20 /PN Kln;
Salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Klaten tanggal : . ,Nomor : /Pid.Sus / 20 / PN Kln.sebanyak 3 (tiga) eksemplar ;
Soft Copy CD Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, , Nomor : / Pid.Sus/ 20 / PN Kln, dan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
Ada / Tidak ada
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 58 Dari 69
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I - A
JLN RAYA KLATEN - SOLO KM. 2 KLATEN
CHEK LIST
PENERIMAAN PERMOHONAN PENETAPAN DIVERSI
PERKARA PIDANA PELAKU ANAK NOMOR : / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Kln
NOPermohonan Penetapan Diversi Kelengkapan BerkasPermohonan PenetapanDiversi
Keterangan
1. Berkas Perkara TindakPidana Anak Pelaku yangharus di penuhi :
a. Surat Laporan dariPenyidik Kepolisianatau Kejaksaan HasilDiversi
Ada / Tidak
b. Berita Acara Diversi Ada / Tidak
c. Kesepakatan HasilDiversi
Ada / Tidak
d. Softcopy BA danKesepakatan HasilDiversi
Ada / Tidak
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 59 Dari 69
CEK LIST PIDANAPERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KETUA PN
Nomor : ............................................................
1. Laporan Polisi
2. Surat Perintah Penyelidikan
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Surat Perintah Penahanan
6. Berita Acara Penahanan
7. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan
8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka / Resume
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 60 Dari 69
CEK LIST PIDANAPERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAN / PENGGELEDAHAN
Nomor : ............................................................
9. Laporan Polisi
10. Surat Perintah Penyelidikan
11. Surat Perintah Penyidikan
12. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
13. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan
14. Berita Acara Penyitaan / Penggeledahan
15. Berita Acara Pembungkusan / Penyegelan Barang Bukti
16. Berita Acara Penitipan Barang Bukti
17. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka / Saksi
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I-AJalan Raya Klaten-Solo Km. 2, Klaten, Jawa Tengah
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566Website: www.pn-klaten.go.id, Email: [email protected]
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 61 Dari 69
2) CHECKLIST PERDATA
CEK LIST PERKARA PERDATA BANDINGTAHAP = PERNYATAAN BANDING
NO: /Pdt. / /PN Kln
NO. PERLENGKAPAN BERKAS PERKARA ADA TIDAK KETERANGAN
1. Bukti Pembayaran
2. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus apabila dikuasakan
3.Fotocopy Relaas PemberitahuanPutusan (Apabila tidak hadir saatPutusan)
4Nomor HP . (Yang Menyatakan)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 62 Dari 69
CHECKLIST PERKARA PERDATA EKSEKUSINO: / Pdt.Eks / 2020 / PN Kln
NO. PERLENGKAPAN PERMOHONANEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (HT)
ADA TIDAK KETERANGAN
1. Surat Permohonan
2. Softcopy Surat Permohonan Eksekusi
3. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus.
4. Foto Copy Sertifikat (Sertifikat Hak Milik(SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB)
5. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT).
6. Foto Copy Perjanjian Kredit
7. Foto Copy Surat Peringatan KepadaDebitur (Ke I, II, Dan III).
8. Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB)Terbaru jika ada
9. Foto Copy Perincian Hutang TerakhirBerikut Seluruh Kewajiban Debitur.
10. Telaah/Pendapat dari Panmud Perdata,Panitera, Jurusita, dan Ketua PN.
11. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
12. Nomor HP/ Contact Person
13. Lain-lain/ bukti pendukung lainnya
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 63 Dari 69
CEKLIST PERKARA PERDATANO: /Pdt. /2020/PN Kln
NO. PERLENGKAPANGUGATAN/PERMOHONAN
ADA TIDAK KETERANGAN
1. Surat Gugatan / Permohonan
2. CD Soft Copy Gugatan / Permohonan
3. Surat Kuasa ( Apabila Memakai Kuasa )
4. Bukti Pembayaran
5. Nomor HP .
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 64 Dari 69
CEK LIST PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALITAHAP = PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor K/Pdt/ (Kasasi). JoNomor /Pdt/ /PT.Smg (Banding).Jo.Nomor / Pdt. / 20 / PN Kln (PN Klaten)
NO. PERLENGKAPAN BERKAS PERKARA ADA TIDAK KETERANGAN
1. Bukti Pembayaran
2. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus apabila dikuasakan
3.Foto Copy Relaas Pemberitahuan putusanyang berkekuatan hukum tetap (apabilatidak hadir saat putusan)
4. Surat Permohonan Peninjauan Kembaliharus disertai alasan/ Memori PeninjauanKembali
5. CD Soft Copy Surat Permohonan/MemoriPeninjauan Kembali
6.Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agungdan bukti pendukung lainnya
7.Nomor HP . (Yang Menyatakan)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 65 Dari 69
CEKLIST PERKARA PERDATA KASASITAHAP = PERNYATAAN KASASI
NO: /Pdt/ /PT. Smg Jo.NO: /Pdt. / /PN Kln
NO. PERLENGKAPAN BERKAS PERKARA ADA TIDAK KETERANGAN
1. Bukti Pembayaran
2. Foto Copy KTP Principal/ Surat KuasaKhusus apabila dikuasakan
3. Fotocopy Relaas PemberitahuanPutusan Banding
4Nomor HP . (Yang Menyatakan)
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 66 Dari 69
3) CHECK LIST HUKUM
CEK LIST SURAT KETERANGANBELUM PERNAH DI HUKUM
NO URAIAN ADA TIDAKADA
1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Dari Kepala Desa
3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
4. Kartu Keluarga ( KK )
5. SKCK dari Kepolisian
6.
Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarnaUntuk persyaratan penyumpahan Advokat : 2 lembarUntuk persyaratan pengajuan Pensiun : 2 lembarUntuk Pencalonan Legislatif/ Perangkat Desa : 4 lembar
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 67 Dari 69
CEK LIST PENDAFTARAN SURAT KUASAADVOKAT
NO URAIAN ADA TIDAKADA
1. Surat Kuasa Khusus Asli ber meterai Rp.6.000,-
2. Foto copy Surat Kuasa Khusus minimal rangkap 3 (tiga)
3. Foto copy Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi
4. Foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 68 Dari 69
CEK LIST PENDAFTARAN SURAT KUASAINSTANSI
NO URAIAN ADA TIDAKADA
1. Surat Kuasa Khusus Asli ber meterai Rp.6.000,-
2. Foto copy Surat Kuasa Khusus minimal rangkap 3 (tiga)
3. Surat Tugas dari Instansi
4. Foto copy Surat Tugas dari Instansi
PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IAJln. Raya Klaten – Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Nomor W12-U9/1682/KP.07.01/6/ 2020
Revisi
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal 25 Juni 2020Halaman 69 Dari 69
CEK LIST PERMOHONAN LEGALISIRSALINAN PUTUSAN/PENETAPAN
NO URAIAN ADA TIDAKADA
1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Salinan Putusan/Penetapan yang diperlukan
3. Menunjukan salinan Putusan/Penetapan
S U R A T K E P U T U S A N B E R S A M A K E T U A P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN
K E T U A P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N K E L A S I B Nomor: W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Nomor: W11-A24/732/HK.05/III/2019
T E N T A N G P E N E T A P A N P A N J A R B I A Y A DAN B I A Y A
P A N G G I L A N / P E M B E R I T A H U A N P E R K A R A P E R D A T A PADA P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN
P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N K E L A S I B
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B , dalam Hal radius pemanggilan dan atau pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang berperkara dan atau saksi-saksi, perlu menetapkan biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;
b. bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B tanggal 3 Januari 2018 yang bertujuan untuk keseragaman radius pemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B perlu penyesuaian karena dianggap tidak memadai lagi dan perlu ditambahkan gtma keseragaman mengenai panjar biaya proses pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang herada di bawahnya maka dipandang perlu penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama
Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : W12-U9/83/PDT.04.01/1/2019 Nomor : W12-A24/150/HK.05/1/2019 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;
d. bahwa imtuk keseragaman panjar biaya proses dan biaya panggilan/pemberitahuan perkara perdata antara Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B , maka dipandang perlu dibuat Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1 A dan Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B tentang Penetapan Panjar Biaya Proses dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten Kelas T A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B ;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang herada di bawahnya; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Perdilan yang ada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekrtonik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/I996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/I/
K E T I G A : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini.
K E E M P A T : Besarnya Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai radius pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I I Surat Keputusan ini.
K E L I M A : Besarnya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A dan Pengadilan Agama Klaten Kelas I B adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I I I Surat Keputusan ini.
K E E N A M : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 28 Maret 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Daftar Lampiran I Sural Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor ; W11-A24/732/HK.05AII/2019 Tanggal : 11 Maret 2019
P A N J A R B I A Y A P E R K A R A P A D A P E N G A D I L A N N E G E R I K L A T E N D A N P E N G A D I L A N A G A M A K L A T E N 1. PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN.
No Uraian Biaya
No Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)
1. Pendaftaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3. PNBP Relaas
Panggilan Pertama P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4. Panggilan P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 5. Panggilan T 3x 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00 6. Panggilan Mediasi P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 7. Panggilan Mediasi T 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 8. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10. Pemberitahuan Putusan P,T 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 11. PNBP pemberitahuan putusan
P , T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000;t)0
JUMLAH Rp. 936.000,00 Rp. 1.101.000,00 Rp. 1.266.000^0 Keterangan : 1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri. 2. Untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya secara pasti ditambah biaya panggilan/pemberitahuan melalui radio sebesar Rp. 70.000,00 dan mass media sdbesar Rp. 320.000,00 untuk satu kali
panggilan/pemberitahuan serta panggilan/pemberitahuan pemerintah daerah dipungut biaya sebesar Rp. 70.000,00. PNBP Relaas panggilan pertama kepada Tergugat melalui iklan/radio/pengumuman dipungut biaya sebesar Rp.lO 000,-
3. Pemanggilan/'pemberitahuan untuk orang yang tidak diketahui alamatnya tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali (Panggilan Tergugat 3x pemberitahuan putusan l.x) 4. Biaya pengiriman wesel dan surat menyurat untuk pihak yang herada diluar daerah hukum Pengadilan setempat dipertimbangkan tersendiri. , 5. Besarnya biaya Pemeriksaan Setetnpat diperhitungkan sendiri. 6. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang
tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 7. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan bartis disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar
Rp.20.000,00. 8. Pendaftaran gugatan melalui e-court dikenakan biaya penggandaan gugatan sebesar RplOO.OOO,- dan apabila Tergugat lebih dari satu maka ditambahkan biaya (3!Rp25.0(i0,
PANJAR P E R K A R A P E R M O H O N A N
No Uraian Biaya No Uraian
Radius 1 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendanaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 3. PNBP Relaas
Panggilan Pertama 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4. Panggilan P 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 5. Redaksi Penetapan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6. Meterai Penetapan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
J U M L A H Rp. 246.000,00 Rp. 276.000,00 Rp. 306.000,00
Keterangan : 1. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri. 2. Untuk permohonan orang hilang ditambah panggilan kepada Termohon melalui panggilan umum dan media sebanyak 3x sehingga sejumlah : Rp. 390.000,00 X
3 = Rp. 1.170.000,00. PNBP Relaas panggilan pertama kepada Termohon melalui iklan/radio/pengumuman dipungut biaya sebesar Rp.10.000,00. 3. Jika sewaktu-waktu Hakim memandang perlu melaksanakan Pemeriksaan Setempat maka besar biaya ditentukan berdasarkan biaya Pemeriksaan Setempat. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan
dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. idak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka
/ 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^j
3. PANJAR B I A Y A P E R K A R A G U G A T A N S E D E R H A N A
Nn I Jraian X / 1 U 1 U l 1
Biaya Nn I Jraian
X / 1 U 1 U l 1 Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Relaas
Panggilan Pertama P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4. Panggilan Penggugat Ix 70.000,00 70.000,00 85.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000.00 5. Panggilan Tergugat 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 6. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8. Pemberitahuan Putusan P, T 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00 9. PNBP Pemberitahuan
Putusan P, T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J U M L A H Rp. 486.000,00 Rp. 561.000,00 Rp. 636.000,00
Keterangan :
1. Panjar biaya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri.
2. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
3. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ddak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00Zi
4. PANJAR BIAYA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA
No J N W Uraian Biaya No J N W Uraian
t V a U l U S 1 y i v p . j Tn tn l aV i /'Pr» ^ R a d i u s TT / R n "\
ivauius 11 tixp.j Ti imloV i / 'Pr\ ^
juiiiiari i . iMp.j
R a d i u s TIT I R n t
tvaaius 111 t i x p . j juiTiian ^ i v p . j
1 1 .
F C i i u a i U u a l l 7 0 0 0 0 0 0 ^0 0 0 0 0 0 n n n n n 7 0 n n n n n '^n n n n n n
j - z i a y a x XKJJ^J 5 0 0 0 0 0 0 SO 0 0 0 0 0 s n n n n n n s n n n n n n 5 0 n n n n n 7U.UUVJ,UU
s n n n n n n -J P f * r n H * * r i t ? i h i i a n ffTf^mx/JitfifiTi r wixiLiwi 1 l o i i u o i i ) p v i i i y a i o o i i 70.000,00 70.000,00 85,000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00 4. PNBP Relaas
P j l T l O O l l n T l P p f f a T T i n P T" X o i i ^ ^ i a i i X wi L O J i i a f , i
7 0 OOO OO 7n nnn nn 7n nnn nn 7 n nnn nn ZU.UUUjUU
7 n nnn nn ZU.UUU,UU
5. Pemberitahuan Memori rvcut ^ i a i o i i
7 0 0 0 0 0 0 70 000 00 8 5 n n n n n 8^ nnn nn 1 nn nnn nn lUU.UUUjUU
1 nn nnn nn 1UU.UUU,UU
A P^*m^^^M^t'!l^ll^l'n iCr\Txtvci F d i i u d i i o i i u a i i ^ j v u i i u a
Memori Keberatan 70.000,00 70.000,00 85,000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00
7. Redaksi Putusan 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Meterai Putusan 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 9. Pemberitahuan Isi Putusan
Keberatan 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00
10. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JUMLAH Rp. 486.000,00 Rp. 561.000,00 Rp. 636.000,00
Keterangan :
1. Panjar biaya untuk I Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 orang dalam satu daerah hukum selebihnya diperhitungkan sendiri.
2. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
3. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0^^ ^
PANJAR BIAYA GUGATAN HAK UJI MATERIIL
No Uraian Biaya No Uraian Kaaius I l,Kp. juinian l^Jtvp.^ P o d i i i c IT fOrt \
Kauius 11 ttvp.j juiiuan vTvp . j ] ? a r i i i i c TTT rT?r> T
Kaaius 111 (Kp.j juinian v t v p . j
I . jrenuanaran 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Pennohonan Gugatan
Hak Uji Dikirim Ke MA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4. Biaya Ongkos Kirim Gugatan Hak Uji Materiil
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil (P,T) + PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000;00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp. 1.510.000,00 Rp. 1.540.000,00 Rp. 1.570.000,00
Keterangan ;
1. Gugatan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.
3. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jumsita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00.yy
6. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL
No] Uraian Biaya No] Uraian Kauius 1 vKp.j junnan vivp.j R a d i u s TT T R r i 3 J U I U l d n ( lN.p.J R a d i u s ITT T R n T K d U l U S 1 1 1 l Kp.J J U I l l l d l l \ ivp. 1 . r c n c i a l l d J a n 200.000j00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000;00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Pemohonan Keberatan
Hak Uji Dikirim Ke MA l.OOO.OOOiOO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4. Biaya Ongkos Kirim Keberatan Hak Uji Materiil
lOO.OOOsOO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiil (P,T) + PNBP (Rp.lO.000,00)
SO.OOOjOO 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.540.000,00 Rp. 1.570.000,00
Keterangan :
1. Permohonan ini hanya, diajukan di Pengadilan Negeri Klaten,
2. Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.
3. Sisaibiaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jumsita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00/i/
PANJAR BIAYA PERMOHONAN
7.1 KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU (KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA)
No. T T * —
Uraian Bia^ ya
No. T T * —
Uraian Radius I (Rp.) Jumlali (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. Biaya Paneeilan untuk
Pemohon 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00
4. Biaya Panggilan untuk Termohon 2x
70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00
5. PNBP Relaas Pertama (P danT)
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
6. Meterai 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7. Redaksi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Biaya iPemberitahuan
Putusan (P,T) + PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp. 566.000,00 Rp. 626.000,00 Rp. 686.000,00
Keterangan :
Permohonan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.
Biaya pemberitahuan untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.
Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Penggugat/Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^7 /
7.2. PANJAR BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN KIP (KOMISI INFORMASI PUBLIK)
No. Uraian Biaya No. Uraian Kaaius 1 (Kp.; Jumian (Kp.) D n / 4 i i i ^ T T X T ? * , \
Radius IJ (Kp.) Jumian (Kp.) T 7 r . d * , , H T I T / T ^ H , \
Kaoius 111 (Kp.) Jumian (Kp.)
1 1 . r C I l U U I I d l d n 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses !>U.UUU,Uu c n n n n n n c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 c n n n n n n 50.000,00 - J J. D i a y d X d n g g i i o j i unnxK
Pemohon 2x 70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00
4. Biaya Panggilan untuk Termohon 2x
70.000,00 140.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 200.000,00
5. PNBP Relaas 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6. Meterai 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7. Redaksi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8. Biaya Pelaksanaan
Eksekusi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
JUMLAH Rp. 2.426.000,00 Rp. 2.486.000,00 Rp. 2.546.000,00
Keterangan :
Permohonan ini hanya diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.
Biaya pemberitahuan ini untuk 1 orang untuk selebihnya diperhitungkan tersendiri.
Sisaibiaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jumsita/Jumsita Pengganti tidak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0(UNr/
PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING
No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Biaya Proses C A A A A A A
50.000,00 C A A A A A A
50.000,00 C A A A A A A
50.000,00 ^ /\ f\n\/\ n\r\
50.000,00 ^/N n\t\n\ /\n\
50.000,00 50.000,00 '3 J. r l N D r / v K i a rjanuing 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. Pemberitahuan Banding
4 - D " \ 7 R D /PY-> 1 n n n n n n \ T r i N D r ( K p . 1 U . U I / U , U U J
80.000,00 rtn\ r\n\n^ n\f\
80.000,00 n\ ^ /N /N /\ n\ n\
95.000,00 n\ ^ /V n\. n\. n^ /x
95.000,00 110.000,00 110.000,00
5. Pemberitahuan Memori P a n / t i YY YYZ P M P P
tsanuingTr IN i 5 r (Rp. 10.000,00)
r i rx rN z\ rx r\ rx 80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
A o. remoenianuan Konrra Banding+PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
7 mzage z orang tr oan j ) +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 Q c n n n n n yj.uuUjUU 1 o n n n n n n 1 1 A A A A A A o o n n n n n n
8. Biaya Proses Banding ke Pengadilan Tinggi
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
9. Biaya Pengiriman dan penggandaan berkas
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
10. Pemberitahuan Putusan 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp. 970.000,00 Rp. 1.075.000,00 Rp. 1.180.000,00 1. Biaya tersebut untuk P dan T masing-mfising satu orang dan administrasi di daerah hukum kabupaten Klaten 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri 3 Domisili hukum luar Kabupaten Klaten akan disesuaikan dengan biaya proses Pengadilan dimana mohon bantuan. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuaii perhitimgan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uai^ tak
bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/.rurusita Pengganti tidak bertemu pibak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya
sebesar Rp.20.000,00 (Buku aftuan oleh Jum; II him. 1817 i
I
PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI
No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Pendaftaran 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Akta Kasasi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. Pemberitahuan Kasasi
+PNBP (Rp. 10.000,00) 80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
5. Pemberitahuan Memori Kasasi+PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
6. Pemberitahuan Kontra Kasasi+PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
7. Inzage 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
8. Biaya Proses Kasasi ke MA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 9. Biaya Pengiriman dan
penggandaan berkas 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
10. Pemberitahuan Putusan 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp. 1.320.000,00 Rp. 1.425.000,00 Rp. 1.530.000,00
Keterangan : 1. Biaya tersebut untuk P dan T masing-masing satu orang dan administrasi di daerah hukum kabupaten Klaten 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri 3. Domisili hukum luar Kabupaten Klaten akan disesuiakan dengan biaya proses Pengadilan dimana mohon bantuan. 4. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6
bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 5. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka
Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20,000,007" J
10. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I I (Rp.) Jumlah (Rp.) 1. Penaatlaran 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3. PNBP Akta PK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4. PNBP Penyumpahan
TL T /t 1 J • 1 \ r»T/"
Novum (bukti baru) PK
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
5. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
6. Pembentahuan Jawaban/Kontra Memon PK +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00
7. Biaya Proses PK Mahkamah Agung
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
8. Pemberitahuan Putusan 2 orang (P dan T) +PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
9. Biaya Pengiriman dan penggandaan berkas
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
JUMLAH Rp. 3.240.000,00 Rp. 3.300.000,00 RP. 3.360.000,00
Keterangan : 1 Biaya tersebut berlaku Pemohon PK dan Termohon PK masing-masing sebanyak satu orang 2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum. 3. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6
bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ti
Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^ iak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka
/
PANJAR PERKARA BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI PENGOSONGAN
No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)
1. Pendaftaran permohonan ^xly c yxly 11 y 4
eKseKusi
1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 t A A A A A A
10.000,00 2. Pendaftaran Sita Eksekusi A C A A A A A
25.000,00 A C A A A A A
25.000,00 A C A A A A A
25.000,00 A C A A A A A
25.000,00 A C A A A A A
25.000,00 A C A A A A A
25.000,00 -J J. Diaya proses C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A A
5U.UU0,U0 C A A A A A A
5U.00U,0U C A A A A A A
50.000,00 C A A A A A A
50.000,00 A T . riNtJr renetapan Aanmaning/ 1 eguran zx
A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 5. PNBP Berita Acara Teguran
zx A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 A A A A A A A
20.000,00 z o. riNisr reneiapan oita
Eksekusi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7. PNBP Berita Acara rciaKsanaan oiia CKseKusi
1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 1 A A A A A A
10.000,00 10.000,00 1 y\ /\/\n\ /\n\
10.000,00 o o. Aanmaning r ix, xzx t
PNBP (Rp. 10.000,00) 80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00
9. Meterai 5x 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 10. Redaksi 3x 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 m. Pemberitahuan Pelaksanaan
Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00
12. Pelaksanaan Sita 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ^ t\ f\ y\y\y\ y\/\
1.500.000,00 •1 y"/\/\ y\y\y\ y\y\
1.500.000,00 4 ^y\ y\ yxy\y\ y\y\
1.500.000,00 13. Penyampaian Berita Acara Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00
14. Pencatatan ke BPN 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 15. Cek lokasi Eksekusi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00/
No. Uraian Biaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II I (Rp.) Jumlah (Rp.)
16. PNBP Penetapan Perintah Eksekusi
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
17. rJNBr Benta Acara bksekusi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
18. Pemberitahuan Rapat It y^y\t*/Ht^xo 04 L 'A I o l y o o n o o Y X
jvooruiiiasi reiaKsanaan \ Eksekusi 6 orang (P, T, Kepala Desa, Muspika 3 Instansi)
nc\ f\(\f\ i\c\ 70.000,00 y i T r t r\c\c\ {\c\ 420.000,00 O C (\C\C\ C\(\
85.000,00 C I A A A A A A
5 iU.UUU,UO 1 (\{\ C\C\(\ C\C\ Z A A A A A A A
1Q #X4 yXT L yxyw*y4 4 44 yx 04 LJ^x 1 yx ly 0 yx4X yx yxxx
Kapai Kooruinasi reiaKsanaan Eksekusi (Konsumsi, Akomodasi)
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
zu. U^X4TX px x4*4Tyx vx 4 4 yx4x U^x 1 yx ly yxyxTX yx yx4x
remoentanuan reiaxsanaan; Eksekusi 6 orang (P, T, Kepala Desa, Muspika 3 Instansi) !
70.000,00 420.000,00 85.000,00 510.000,00 100.000,00 600.000,00
71 Z 1.
Dal yxlyon-rx yxyx*x I ^ l y o a l y i i o x i
reiaKsanaan riKseKusi (Konsiunsi, Akomodasi i Jurusita, Saksi-Saksi)
4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
22. Biaya Saksi-Saksi Kepala \ T i a o y x \ 7144 ox-xx ly yx 1*xo4-yx«xo4
uesa, iviuspiKa J instansi @Rp.500.000,00
A A A A A A A A A
2.000.000,00 A A A A A A A A A
2.000.000,00 A A A A A A A A A
2.000.000,00 T A A A A A A A A
2.000.000,00 T A A A A A A A A
2.000.000,00 T A A A A A A A A
2.000.000,00
; ; r Tj fwxw rr-Y4A4w4 a-\ 4 A44 T j y w 4 4-yx A yxyX4*yX
renyampaian oeriia /\cara Pelaksanaan Eksekusi 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 240.000,00 95.000,00 285.000,00 110.000,00 330.000,00
24. Pengukuran/Pembagian oleh BPN (jika ada) 2 orang @Rp.250.0OO,0O 1
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
JUMLAH; L Rp. 12.175.000,00 Rp. 12.535.000,00 Rp.l2.895.000,0g^
Keteran^n :
1. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum.
2. Untuk satu bidang tanah/bangunan dalam satu desa selebihnya diperhitungkan sendiri dengan melihat lokasi/daerah hukum.
3. Apabila ada tanah lain diluar daerah hukum disesuaikan dengan biaya Pengadilan yang dimohon bantuan (delegasi).
4. Biaya Pengamanan dan konsumsi yang melebihi ketentuan yang ada ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.
5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00 (Buku II him. 1 8 ) / /
12. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI LELANG
No. Uraian Biaya Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius II (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius III (Rp.) Jumlah (Rp.)
1. Pendaftaran pennohonan eksekusi
10 000 00 10 000 on 10 000 00 J \ J .\J\J\J y\J\f
10 000 no 1 \ J ,\J\J\J y\J\J
10 000 on 1 \ J ,\J\J\J y\J\J
10 000 00
2. Pendaftaran Sita Eksekusi ?S 000 00 7S 000 00 9S 000 00 Z^hX .\J\J\Jy\J\J
?S 000 00 ^ ^ .\J\J\J y\J\J
?S 000 00 7s 000 no 3. Biava nroses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4. PNBP Penetapan Aanmaning/
Teeuran 2x 70 000 00 zu.ouu,uo 70 000 00 7n nno no 70 000 00 70 000 00 70 000 00
5. PT^RP Rerita Acara Tcpiiran 2x
70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 70 000 00 4.\J.V/\JVy,v/V/
6. PNBP Penetapan Sita Eksekusi
10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 00 10 000 on
7. PNBP Berita Acara .•. i Y * y * i H H & A 4. 4 J •XyV4-4X*
Pelaksanaan Sita Eksekusi
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8. Aanmaning P Ix, T2x + PNBP (RD 10 000 00) 1- J. 4 X 14. X.L/ • 4. vy • \J Xy Vr ^ \y vy f
80 000 00 740 000 00 OS 000 00 y 7 . U U U , U U
78S 000 00 Z o y .UUU,UU 1 10 000 00 330 000 00
9. Meterai 5x X T 4 Xy X^y4 wy y V
6 000 00 30 000 00 6 000 00 \ J .\J\J\J y\J\J
30 000 00 •y \y. V/ \J\J y V/V/
6 000 00 vy. Vy Vy vy y Vy Vy
30 000 00 10. Redaksi 3x 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 la. Pemberitahuan Pelaksanaan
Sita 3x f P T Kenala Desal UJXXXA »y/V y X J X y X^W|./CUCX L^\/tjXAJ
70 000 00 710 000 00 RS 000 00 7 S S 000 00 Z y y .vuvj.uu 100 000 00 300 000 on y V/VJ. WVy,V/v
12. Pelaksanaan Sita 4 Xy4X4 aXhJX^ m 4X4X14 4 Xy 4 VX4
1 500 000 00 1 500 000 on 1 500 nnn no 1 . hJ\J\J .\J\J\Jy\J\J
1 500 000 00 1 500 000 no 1 .-/V/\y .V/v/Vy, W
1 500 000 00 13. Penvamoaian Berita Acara
4 X^44 T X44 44 4y X44 %4 * • * y XH» 4 4 XXy V4
Sita 3x ( P, T, Kepala Desa) + PNBP (Rp. 10.000,00)
80 000 00 Vy vy , \ J \ J V/ J V/ Vy
240 000 00 ^ ~ \ J . Vy \ J Vy y \J\J
95 000 00 Jy i / ,\y V/Vy J \y V
285 000 00 u^ Vy wJ . Vy Vy \ J y Vy Vy
110 000 00 330 000 00 *y w/ vy • vy Vy Vy y\J\J
14. PNBP penetapan lelang 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15. Pencatatan ke BPN 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16. Biaya Pengumiunan Lelang
melalui media 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00
17. PNBP pengiunuman lelang 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 18. Biaya Appraisal 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
19. Akomodasi ke KPKNL 3x 250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 250.000,00 750.000,00 20. Biaya Pendaftaran Lelang ke
KPKNL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,0Qy
21. Pembuatan SKPT | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 22. Pelaksanaan Lelang (Jurusita, |
Saksi-Saksi) i 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
23. PNBP Berita Acara Lelang 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 JUMLAH
Rp. 16.090.000,00 Rp. 16.225.000,00 Rp. 16.360.000,00
Keterangan : 1. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggal/domisili hukum. 2. Untuk satu bidang tanah/bangunan dalam satu desa selebihnya diperhitungkan sendiri dengan melihat lokasi/daerah hukum. 3. Apabila ada tanah lain diluar daerah hukum disesuaikan dengan biaya Pengadilan yang dimohon bantuan (delegasi). 4. Biaya Pengamaman dan konsumsi yang melebihi ketentuan yang ada ditanggung oleh Pemohon Eksekusi. 5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil.oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6
bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Penggantbtidak bertemu pihak dan harus disanjpaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka
Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,0Q3( 1,
13. PANJAR B I A Y A PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI
1 I f O l O ' t X
uraian Biaya
Ty^yii,.^ 1 / ' D - » ^
Radius 1 (Rp.) T « H . 1 y . l . / T > w . \
Jumlah (Rp.) Radius 11 (Rp.) Jumlah (Rp.) T T _ J * _ TTT / T J — . \
Radius 111 (Rp.) T . . . , 1 „ 1 , / T J , \
Jumlah (Rp.) 1. Biaya proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ^ n / X ^ J ^ 4 * / X 4 2 x y
Meterai 3x 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00
3. Redaksi 2x 10.000,00 20.000,00 t J\ / \ / \ / \ T \ / X
10.000,00 20.000,00 1 f\ f\n\/\ n\f\
10.000,00 ' J / \ /\/\/\ /v/v 20.000,00 4. PNBP Penetapan Penawaran 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
c J.
rJNBP Benta Acara Penawaran
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
i6. PNBP Berita Acara Konsinyasi
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7. Pelaksanaan Penawaian, Saksi, Transportasi
600.000,00 600.000,00 700.000,00 700.000,00 800.000,00 800.000,00
:8. Biaya Panggilan P dan T (Pengesahan Konsinyasi)+ PNBP (Rp. 10.000,00)
80.000,00 160.000,00 95.000,00 190.000,00 110.000,00 220.000,00
JUMLAH Rp.878.000,00 Rp. 1.008.000,00 Rp. 1.138.000,00
Keterangan :
1 Biaya tersebut berlaku Pemohon dan Termohon masing-masing sebanyak satu orang
2. Apabila jumlah P dan T lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri sesuai jumlah orang, tempat tinggahdomisili hukum.
3. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP.
4. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan hams disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00^
V
14. BIAYA PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE
No. Uraian Biaya
No. Uraian Radius I (Rp.)
Radius II (Rp.) Radius III (Rp.)
1. Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional I 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2. Biaya Proses 50.000,00 50.000,00 50.000,00
JUMLAH Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00 Rp. 90.000,00
Keterangan :
1. Pendaftaran Putusan Abritase Intemasional dikenakan biaya sebesar RpSO.OOO, .00/1/
15. PEMERIKSAAN SETEMPAT ( PS).
No. Uraian 3iaya No. Uraian Radius I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius I I (Rp.) Jumlah (Rp.) Radius 111 (Rp.) Jumlah (Rp.)
1. Pemeriksaan Setempat (Transportasi dan Akomodasi)
800.000,00 800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2. PNBP Pemeiiksaan Setempat 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3. Pemberitahuan untuk 3 orang
(Kepala Desa, P dan T) 70.000,00 210.000,00 85.000,00 255.000,00 100.000,00 300.000,00
JUMLAH Rp. 1.020.000,00 Rp. 1.165.000,00 Rp.l.310.000,00 Keterangan : 1. Untuk satu bidang tanah apabila lebih dari satu bidang dalam desa ditambah biaya sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah), Sedangkan tanah yang lain yang berada di desa
lain biaya diperhitungkan tersendiri. 2. Biaya Pemeriksaan Setempat perkara pennohonan di Pengadilan Negeri Klaten dikenakan biaya sebesar Rp.500.000,00. 3. Pemberitahuan kepada Kepala Desa dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti. 4. Besarnya panjar biaya sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya keamanan dan pengukuran dari BPN (jika ada). 5. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 bulan akan
dinyatakan sebagai uang tak bertuan dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan disetor kas negara sebagai PNBP. 6. Apabila panggilan/ pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu pihak dan harus disampaikan melalui Kades/Lurah/Perangkat Desa maka Aparat Desa
mendapatkan penggantian biaya sebesar Rp.20.000,00.
Daftar Lampiran I I Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1 A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.01/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : WI 1-A24/732/HK.05/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019
DAFTAR RADIUS BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN PENGADILAN AGAMA K L A T E N K E L A S I B
NO. K E C A M A T A N RADIUS BIAYA (Rp.)
1. V i o + O M Qolo + <Y4» Kaaius i 70 nnn nn
z. l/lr»+tYH| T'.YTYr.Qh
JS-jdien 1 cngdn Kaaius 1 70 nnn nn
3. Klaten Utara Radius I 70.000,00
4, Bayat (Kecuali Ds. Jarum, Ds. Ngerangan)
Radius I I 85.000,00
5. Cawas (Kecuali Ds. Bendungan, Ds. Burikan, Ds. Bogor, Ds. Karangasem)
Radius I I 85.000,00
6. Ceper Radius I I 85.000,00
7. Delanggu Radius I I 85.000,00
8. Gantiwamo (Kecuali Ds. Gentan, Ds. x J U g u p i <f J ctlif I V i t l d v i i l l ) MJa%
Kerten, Ds. Ngandong)
Radius I I 85.000,00
9. Jatinom (Kecuali Ds. Bandungan, Ds. Kayumas)
Radius I I 85.000,00
10. Jogonalan Radius I I 85.000,00
I I . Juwiring (Kecuali Ds. Gondangsari, Ds. Serenan, Ds. Taji)
Radius I I 85.000,00
12. Kalikotes Radius I I 85.000,00
13. Karanganom Radius I I 85.000,00
14. Karangdowo (Kecuali Ds. Karangjoho, Ds. Tumpukan)
Radius I I 85.000,00
15. Karangnongko (Kecuali Ds. Ngemplak, Ds. Jiwan)
Radius I I 85.000,00
16. Kebonarum Radius I I 85.000,00
17. Kemalang (Kecuali Ds. Balerante, Ds. Tangkil, Ds. Legal Mulyo, Ds. Telogo Watu, Ds. Sidorejo)
Radius I I 85.000,00
18. Manisrenggo (Kecuali Ds. Kepurun) Radius I I 85.000,00^
19. Ngawen Radius I I 85.000,00
20. Pedan Radius I I 85.000,00
21. Polanharjo (Kecuali Ds. Sidoharjo) Radius I I 85.000,00
22. Prambanan (Kecuali Ds. Pereng, Ds. aengon)
Radius I I 85.000,00
23. Trucuk Radius I I 85.000,00
24. Tulung (Kecuali Ds. Malangan, Ds. iTiuuuu, lys. tvcmiri^
Radius I I 85.000,00
25. Wedi (Kecuali Ds.Kaligayam) Radius I I 85.000,00
26. Wonosari (Kecuali Ds. Bener, Ds. Sidowarno)
Radius I I 85.000,00
Khusus Desa: T N T i z n X
- Ds. Jarum, Kec. Bayat r% J ' „ T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Ngerangan, Kec. Bayat T J J ' T T T
Radius I I I 1 r \ r \ A / J A r \ r \
100.000,00 - Ds. Bendungan, Kec. Cawas T J J ' T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Bunkan, Kec. Cawas T J J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Bogor, Kec. Cawas Radius i l l 1 A A A A A A A 1UU.UUU,UU
- Ds. Karangasem, Kec. Cawas O n ^ ^ , , ^ T T T
Radius i l l 1 A A A A A A A
lUU.UUU,Uu - Ds. Centan, Kec. Cantiwamo T I > . y h ] , ' . . h T T T
Radius 111 1 A A A A A A A
iW.yjWyUu
- Ds. Jogoprayan, Kec. Cantiwamo Ty^AU,^ T T T
Radius 111 1 A A A A A A A 1UU.UUU,UU
- Ds. Katekan, Kec. Cantiwamo T J - . J ' , , - , T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Kerten, Kec. Cantiwamo T J J ' H, T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 T—V X T J T Z Z J y '
- Ds. Ngandong, Kec. Cantiwamo T J J " T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 r X 1~J J T Z T y *
- Ds. Bandungan, Kec. Jatinom T J T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Kayumas, Kec. Jatinom jy ^AU,r^ T T T
Radius HI 1 A A A A A A A
iOU.UUU,UU T x / ~ i J • T Z T ' '
- Ds. Condangsari, Kec. Juwinng T J J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Serenan, Kec. Juwiring T J 1 • T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Taji, Kec. Juwiring Radius I I I 100.000,00
- Ds. Karangjoho, Kec. Karangdowo Radius I I I 100.000,00
- Ds. Tumpukan, Kec. Karangdowo Radius I I I 100.000,00
- Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko
Radius I I I 100.000,00
- Ds. Jiwan, Kec. Karangnongko Radius I I I 100.000,00
- Ds. Balerante, Kec. Kemalang Radius I I I 100.000,00
- Ds. Tangkil, Kec. Kemalang Radius I I I 100.000,0^
- Ds. Tegalmulyo, Kec. Kemalang T J _ J * T T T
Radius i l l 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. 1 elogo Watu, Kec. Kemalang T J / k / J J , . / . T T T
Radius 111 1 A A A A A A A
100.000,00 r j o * J T y T y i
- Ds. Sidorejo, Kec. Kemalang TX J ' T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 x x T y T Z x r
- Ds. Kepurun, Kec. Manisrenggo TX J ' T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 - Ds. Sidohaijo, Kec. Polanharjo Radius I I I 4 /~v /A / ~ v / \ n \ T\T\
100.000,00 T X TX T Z TX 1
- Ds. Pereng, Kec. Prambanan TX J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 r x — C . — T Z TX t
- Ds. Sengon, Kec. Prambanan T J - , . J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 T X \ Jl 1 T Z T* 1
- Ds. Malangan, Kec. Tulung TX - J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 T X "k X J T Z r-T-i 1
- Ds. Mundu, Kec. Tulung TX J * T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 T X T Z T Z T " 1
- Ds. Kemin, Kec. Tulung TX J ' T T T
Radius I I I 1 A A A A A A A
100.000,00 T X H H T Z ,^ J J 1 ^ ,w —— r y M / ^ J ."
- Ds. Kadilanggon, Kec. Wedi r > — H 1 ; . , - T T T
Radius 111 1 A A A A A A A
1UU.UUU,UU - Ds.Kaligayam, Kec. Wedi Radius I I I 100.000,00
- Ds. Bener, Kec. Wonosari Radius I I I 100.000,00
- Ds. Sidowarno, Kec. Wonosari Radius I I I 100.000,00
Ditetapkan di : Klaten, Pada tanggal : 11 Maret 2019.
Daftar Lampiran III Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A Nomor : W12-U9/749/PDT.04.0I/3/2019 Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas I B Nomor : W11 -A24/732/HK.05/III/2019 Tanggal : 11 Maret 2019
DAFTAR JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN N E G E R I K L A T E N K E L A S I A DAN PENGADILAN AGAMA K L A T E N K E L A S I B
NO. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SATUAN T A R I F (Rp.)
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung
I . Pendaftaran permohonan kasasi Per perkara 50.000,00
2. Pendaftaran permohonan peninjauan kembali
Per perkara 200.000,00
3. Pendaftaran Hak Uji Materiil Per perkara 200.000,00
B Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding
I . Pendaftaran Permohonan Banding Per perkara 50.000,00
C. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama
I . Pendaftaran gugatan, gugatan sederhana, permohonan
Per perkara 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama
I . Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan
Per surat 10.000,00
2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan
Per lembar 500,00
3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyiunpahan di Luar Putusan Pengadilan
Per berita acara 10.000,00
4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteiaan
Per surat 10.000,00
5. Akta/Siu-at Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
Per akta/surat 10.000,00
6. Penerbitan dan Penyerahan Akta yang Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama
Per akta I0.000,0(^
7. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan
Per surat kuasa/kuasa insidentil
10.000,00
8. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Per putusan/penetapan 10.000,00
Ditetapkan di : Klaten,
+: