Upload
ledan
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor : 73 / PDT / 2017 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;
ZAINUDDIN, Pekerjaan Swasta, Umur 74 tahun,tempat tinggal di Jl Komodor
Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Lalang
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi,
selanjutnya disebut Penggugat ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATA
RAJA SIMARMATA, SH., Advokat/Pengacara
dari Kantor “MATA RAJA SIMARMATA &
PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Pahat
N0.21 RT/RW: 006/02, Komplek PLN Klender
Kelurahan Jati Negara Jakarta Timur 13930,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT
REKONVENSI sekarang PEMBANDING ;
L a w a n :
1. H. RAMLI LUBIS, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei
Kopas Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten
Asahan; Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT
REKONVENSI sekarang TERGUGAT I ;
2. NAZHAH Br. PANJAITAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Sei Kopas Lingkungan II Kelurahan
Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Timur
Kabupaten Asahan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI
sekarang TERBANDING II ;
Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II
KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI
memberikan kuasa kepada:
1) HERMAN HADI, S.H;
2) MARAIHUT SIMBOLON, S.H;
3) ADI GUNAWAN,S.H;
4) MUDFAR ALIANUR, S.H;
Keempat orang tersebut diatas merupakan
Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat
Magang pada Kantor Hukum Hadi Simbolon &
Rekan, beralamat Kantor di Jalan Sidomulyo
No. 65, Kelurahan Pulo Brayan I, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan – Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Oktober 2015;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI, beralamat di
Jalan Kom Yos Sudarso, Kel. Lalang, Kec.
Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya
disebut TERGUGAT I II KONVENSI sekarang
TERBANDING III ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. BUTTU O. SIMANUNTAK, S.H. ( Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara);
2. JANSEN PURBA (Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan);
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1002/100-
12.76/XI/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi pada tanggal 18 September 2015 dalam register Nomor
36/Pdt.G/2015/PN.Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 4000, 5 M2 (empat ribu koma
lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing
Tinggi, Kec. Rambutan, Kel. Lalang, setempat dikenal dengan Jalan Yos
Sudarso, Lingkungan I, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai
berikut:
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah parit kebun almarhum
Saimin/Sariah.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Parit Kebun.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hj. Saolah / Mustafa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
2. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari Ibunda Penggugat yaitu
almarhum Asiah dengan Ayah Penggugat yang bernama Ahmad;
3. Bahwa Ibunda Penggugat meninggal dunia pada tahun 1973 sedangkan
Ayah Penggugat telah meninggal dunia dan dari perkawinan mereka
diperoleh 6 (enam) orang anak namun 5 (lima) orang diantaranya telah
meninggal dunia sehingga hanya Penggugatlah yang masih hidup;
4. Bahwa Ibunda Penggugat merupakan anak kedua dari perkawinan Nenek
Jahura dengan Kakek Calak;
5. Bahwa dari perkawinan Nenek Jahura dengan suaminya (Kakek
Penggugat) yang bernama Calak mempunyai 2 (dua) orang anak
perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
a. Jawiyah (perempuan) sebagai anak pertama (Uwak Perempuan
Penggugat) atau kakak perempuan dari Ibu Kandung Penggugat yang
telah meninggal dunia pada tahun 1980 akan tetapi tidak mempunyai
keturunan dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama Haji
Basri;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
b. Asiah (perempuan) sebagai anak kedua (Ibu Kandung Penggugat) telah
meninggal dunia pada tahun 1973 mempunyai keturunan 6 (enam
orang);
c. Ibrahim (laki-laki) sebagai anak ketiga (Paman Penggugat) telah
meninggal dunia pada tahun 1975 tanpa memperoleh keturunan dari
perkawinannya dengan Almarhummah Sana;
6. Bahwa Nenek Jahura meninggal dunia pada tahun 1973 sedangkan
suaminya yaitu Kakek Calak meninggal dunia pada tahun 1970;
7. Bahwa Nenek Penggugat yang bernama Jahura telah membeli sebidang
tanah yaitu tanah objek sengketa dari Hajjah Rubiah pada tahun 1946
berupa sebidang tanah kosong dan kemudian mendirikan berupa rumah
tempat tinggal yang sekarang dikenal Jalan Kom. Yos Sudarso
Lingkungan I, Kelurahan Lalang (dahulu Kelurahan Rantau Laban) Kec.
Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
8. Dengan demikian asal usul ataupun sejarah kepemilikan tanah kepunyaan
Penggugat (tanah objek sengketa) adalah dari Nenek Penggugat yang
bernama Jahura sedangkan Nenek Jahura tersebut memperoleh tanah
objek sengketa dengan cara membeli dari Hajjah Rubiah pada tahun 1946
kemudian oleh karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia
dan Pak Cik Penggugat yang bernama Ibrahim juga telah meninggal dunia
yang kebetulan tidak mempunyai keturunan, Uwak perempuan Penggugat
yang bernama Jawiyah juga telah meinggal dunia tidak mempunyai
keturunan sedangkan saudara kandung Penggugat seluruhnya sudah
meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa jatuh kepada Penggugat;
9. Bahwa sekitar akhir bulan April 2013 tepatnya pada tanggal 30 April 2013
Penggugat sangat terkejut mendapatkan pemberitahuan dari seorang yang
bernama Haji Anwar yang mengaku selaku kuasa dari Haji Fatimah Binti
Zakaria sudah membeli tanah milik Penggugat dari Haji Ramli Lubis dan
sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 230 dan No. 34 dan No. 35 ditanah
tersebut sekaligus memberitahukan kalau diatas tanah Penggugat terbit
sertifikat Hak Milik No. 230 dan No. 34 dan No. 35 dan Hajjah Fatimah
Binti Haji Zakaria tersebut hendak membeli atas tanah dimaksud hanya
seluas ± 3.200 m2 dari yang bernama Haji Ramli Lubis, sehingga
Penggugat meminta fotocopy sertifikat dimaksud dan selanjutnya
Penggugat menyampaikan permasalahan ini Kepada Wati sebagai anak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
dari salah seorang yang pernah menyewa tanah objek sengketa tersebut
dari Nenek Penggugat yaitu Nenek Jahura dan berkebetulan hanya
Watilah selama ini yang peduli kepada Penggugat;
10. Bahwa sebenarnya selain dari pada Wati masih ada lagi beberapa orang
penyewa rumah milik Nenek Penggugat yang bernama Jahura yaitu:
1. Hamzah Panjaitan;
2. Abi (Suku Tionghua) selaku mantan Kepling di dusun 1 dan tetapi Pak
Abi tersebut sudah pindah ke Jakarta;
3. Chairul Saleh Batu Bara;
4. Min Harsudi;
11. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan secara turun
temurun dari Nenek Penggugat hingga kepada orang tua Penggugat dan
akhirnya kepada Penggugat;
12. Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai dan diusahai oleh pihak keluarga
besar Penggugat secara turun temurun dari mulai tahun 1946 hingga saat
ini karena tanah objek sengketa tersebut dibeli Nenek Jahura pada tahun
1946 dari Hajjah Rubiah;
13. Bahwa dahulu semasa hidup Nenek Jahura dan/atau Ibunda Penggugat
diatas tersebut telah berdiri rumah tempat tinggal milik Nenek Penggugat
(Nenek Jahura) dan beberapa pintu rumah sewa dan sewanya diterima
oleh nenek Penggugat semasih hidup dan diteruskan hingga kepada Uwak
Penggugat yiatu Jawiyah dan terakhir kepada Penggugat Penggugat
sudah meninggal dunia Uwak Juwiyah dan Pak Cik Penggugat yang
bernama Ibrahim telah meninggal dunia yang kebetulan tidak mempunyai
keturunan, Uwak perempuan Penggugat yang bernama Jawiyah juga telah
meninggal dunia tidak mempunyai keturunan sedangkan Saudara
Kandung, Penggugat seluruhnya sudah meninggal dunia sehingga Tanah
Objek Sengketa jatuh kepada Penggugat. Namun seiring dengan waktu
rumah bangunan tersebut telah lapuk dan akhirnya runtuh sehingga yang
tinggal hanyalah rumah darurat semi permanen yang ditempati/dihuni oleh
Penggugat selama ini
14. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara Aquo telah terbit 3
(tiga) Sertifikat Hak Milik (diterbitkan oleh Tergugat III) yaitu:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
a) Sertifikat Hak Milik No.35/Desa Lalang atas nama Haji Ramli Lubis
(Tergugat I) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.
31/Lalang/1998 tanggal 28-05-1998 seluas 1.607 m2;
b) Sertifikat Hak Milik No.34/Desa Lalang atas nama Nahzhah Panjaitan
(Tergugat II) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.
30/Lalang/1998 tanggal 28-05-1998 seluas 1.604 m2;
c) Sertifikat Hak Milik No.230/Desa Rantau Laban, atas nama Hamzah
Panjaitan tertanggal 6-8-1986 berdasarkan Surat Ukur No. 449/1986
tanggal 1-8-1986 seluas 190 m2;
15. Bahwa dikeluarkannya ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Aquo oleh Tergugat
III Jelas telah merugikan kepentingan Penggugat Secara Yuridis;
16. Bahwa tanah objek sengketa yang diatasnya terbit Sertifikat Hak Milik
dimaksud merupakan kepunyaan Penggugat yang dibeli oleh Nenek
Penggugat dari Hajah Rubiah pada tahun 1946, hal ini diketahui
Penggugat adalah setelah Nenek Penggugat (Jaurah) meninggal dunia
pada tahun 1973, Penggugat merapi-rapikan kamar Nenek Penggugat dan
pada saat membersihkan tempat tidur dibawah tilam ada selembar Segel
bertuliskan Surat Jual Beli tanah antara Rubiah dan Jahura di Kamar
Nenek tersebut. Tiba-tiba Penggugat melihat dibawah tilam bahwa ada
secarik kertas berwarna kuning keemasan, dengan gambar burung garuda
di sebelah kiri atas. Lalu Penggugat membacanya ternyata surat tersebut
merupakan surat jual beli antara Nenek Penggugat (Nenek Jaurah)
dengan Hajjah Rubiah;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat tersebut kepada Uwak
perempuan Penggugat atau Kakak Kandung dari Ibu Penggugat yang
bernama Jawiyah karena beliaulah sebagai Anak Sulung (Anak Tertua)
dari Nenek Jahura yang masih hidup sebag Ibu Penggugat yang bernama
Asiah sudah meninggal dunia pada tahun itu juga (tahun 1973) sedangkan
anak laki-laki nenek tersebut yang bernama Ibrahim (Adik Kandung) dari
Ibu Penggugat pada saat itu sakit-sakitan dan sudah meninggal dunia
pada tahun 1975 tanpa meninggalkan keturunan;
18. Bahwa kemudian Uwak perempuan Penggugat tersebut juga telah
meninggal dunia pada tahun 1980 juga tidak meninggalkan keturunan,
sehingga setelah Uwak tersebut meninggal dunia maka Penggugat pada
awal tahun 1982 telah meminta Uwak laki-laki atau suami Uwak Jawiyah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
yang bernama Haji Basri tersebut agar memberikan Surat Tanah tersebut,
bahkan diminta untuk memperlihatkan saja pun Suami Uwak tersebut tidak
mau, sehingga Penggugat mengadukannya ke Kodim, Tebing Tinggi;
19. Bahwa setelah Pihak Kodim Tebing Tinggi memanggil Suami Uwak
tersebut (Haji Basri) ternyata Uwak laki-laki tersebut telah melarikan diri ke
kampungnya di Daerah Kabupaten Asahan kemudian meninggal dunia di
Kampungnya tersebut dan hingga akhir hayat Uwak Haji Basri tersebut
(Suami Uwak Jawiyah), dirinya tidak pernah muncul atau datang lagi ke
Tanah Objek Sengketa, demikian pula Surat Tanah Objek Sengketa
hingga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat keberadaannya;
20. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Aquo atas nama Tergugat I dan
Tergugat II oleh Tergugat III telah melanggar ketentuan Pendaftaran tanah
yang menyatakan “bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu
diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-
batasnya” karena tetangga Penggugat selaku Jiran sebatas setelah di
konfirmasi atas terbitnya ke-3 (tiga) Sertifikat Hak milik tersebut secara
jelas dan tegas menyatakan kalau mereka sebagai Jiran sebatas tidak
pernah mengetahui jual beli Tanah Sengketa tersebut. Dan tidak pernah
menyaksikan atau menjadi saksi atau menandatangani Surat surat selaku
Jiran sebatas atas permohonan Hak Sertifikat-sertifikat tersebut;
21. Bahwa Tergugat III dalam mengeluarkan Sertifikat-sertifikat atas nama
Tergugat I dan Tergugat II diatas Tanah kepunyaan Penggugat secara
terang dan jelas telah menyalahi prosedur penerbitan Sertifikat Aquo dan
juga pembuatan dan penjagaan maupun pemeliharaan patok-patok batas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
10 Tentang Pendaftaran Tanah;
22. Bahwa Penerbitan Sertifikat-sertifikat oleh Tergugat III atas nama Tergugat
I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan PP No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan Pendaftaran Peralihan
sesuatu Hak atas Tanah, jika salah satu syarat didalam ketentuan Pasal
28 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1961 tidak dipenuhi;
23. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat-sertifikat atas nama
Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat III diduga telah melanggar
ketentuan dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
24. Bahwa ketentuan dari Pasal 196 ayat 1 huruf c PMA No. 8 Tahun 1961
Tentang Peraturan Tanda-tanda Batas yo Pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 PP
No. 24 Tahun 1997 yo Pasal 22 PMA No. 3 Tahun 1997 telah dilanggar
oleh Penerima Hak, sehingga dengan demikian sebenarnya Pemberian
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II oleh
Tergugat III dalam konteks perkara aquo sudah batal dengan sendirinya
atau setidak-tidaknya dapat dimohonkan untuk dibatalkan atau dicabut /
dievaluasi haknya;
25. Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti nantinya didepan Persidangan
pada saat persidangan PEMBUKTIAN SURAT yaitu:
a. Putusan PN Tebing Tinggi Nomor : 04/Pid.C/2013/PN.Ttd tanggal 19
Mei 2014;
b. Putusan PN Tebing Tinggi Nomor : 05/Pid.C/2015/PN.Ttd tanggal 17
April 2015;
c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013;
d. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 Surat Keterangan Ahli
Waris tanggal 18 April 2015;
e. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992;
f. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 April 2012;
g. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
26. Permohonan Sita Jaminan dan Putusan Provisi atas/mengenai tanah
sengketa adalah beralasan dan patut dikabulkan
Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti kebenarannya maka
seharusnya Pengadilan meletakkan sita jaminan dan mengabulkan
putusan provisi atas/mengenai tanah sengketa;
27. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat untuk menguasai tanah
sengketa dikemudian hari dan atau mencegah Tergugat I dan Tergugat II
melakukan Pengalihan Hak atau Pembebanan hak lainnya atas tanah
sengketa yang dapat menyulitkan Penggugat, maka beralasan apabila
Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah
sengketa;
28. Bahwa sita jaminan tersebut sangat mendesak (urgent) dan lebih
beralasan lagi mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
1984 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 yang pada
pokoknya menetapkan apabila ada suatu sengketa Pengadilan atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
sebidang tanah maka haruslah ditetapkan/diperintahkan tanah sengketa
tersebut berada dalam status Quo (tidak dialihkan pemilikan atau
penggunaannya/penguasaannya);
29. Permohonan Putusan Provisi
Bahwa pemeriksaan perkara ini sampai memperoleh putusan akhir dapat
memakan waktu yang relative lama dan sementara itu Tergugat I dan
Tergugat II atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya
berdasarkan Sertifikat Hak Milik – Sertifikat Hak milik Tersebut diatas
dapat dilakukan perbuatan-perbuatan / tindakan-tindakan yang dapat
merugikan Penggugat seperti antara lain pengalihan hak dan atau
pembebanan hak lainnya atas tanah sengketa, pendirian bangunan-
bangunan gedung diatas tanah sengketa yang kesemuanya itu tentu akan
menyulitkan Penggugat dikemudian hari untuk pemilikan dan
penguasaannya atas tanah sengketa;
30. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan-
perbuatan / tindakan-tindakan baik dilakukan sendiri-sendiri maupun
dilakukan orang-orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah
sengketa yang merugikan dan atau menyulitkan Penggugat dikemudian
hari seperti yang diuraikan diatas, maka beralasanlah kiranya apabila
Pengadilan sebelum memberikan putusan akhir dalam perkara ini, terlebih
dahulu menetapkan satu putusan provisi yang pada pokoknya melarang
Tergugat I dan Tergugat II dan orang-orang lain yang mendapatkan hak
dari padanya melakukan perbuatan-perbuatan / tindakan-tindakan yang
dapat merugikan / menyulitkan Penggugat seperti diuraikan diatas;
31. Bahwa agar putusan provisi ini tidak menjadi sia-sia dan dapat diharapkan
diindahkan / ditaati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka patutlah juga
ditetapkan dalam putusan Provisi itu kewajiban Tergugat I dan Tergugat II
secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang
besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila terjadi
pelanggaran atas putusan Provisi, uang paksa mana harus dibayar
sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
32. Bahwa Tergugat III turut digugat dalam perkara ini agar mengindahkan
dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini (te gehengen en te
gedongen);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
33. Bahwa oleh karena surat-surat bukti yang diajukan Penggugat terdiri dari
akte-akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
maka beralasan kiranya apabila Penggugat mohon agar Pengadilan
menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
bantahan, banding atau kasasi (uit voorbar bij voorraad);
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan memutuskan dan menetapkan:
DALAM PROVISI
I. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak
daripadanya melakukan tindakan berupa Pengalihan hak, mendirikan
bangunan, membebankan hak atau tindakan-tindakan lainnya atas tanah
sengketa seluas kira-kira 4.000, 5 m2 terletak di Jalan Yos Sudarso
Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing
Tinggi;
II. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari sekaligus dan seketika kepada Penggugat apabila
melanggar putusan Provisi;
DALAM POKOK PERKARA :
I. Mengabulkan seluruh gugatan;
II. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas kurang lebih 4.000, 5 m2
terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan
Rambutan, Kota Tebing Tinggi yang batas-batasnya disebelah:
- Selatan : Tanah parit kebun almarhum Saimin/Sariah;
- Barat : Tanah Parit Kebun;
- Utara : Tanah Hj. Saolah / Mustafa;
- Timur : Jalan Yos Sudarso;
Dan apabila sita jaminan sudah diletakkan, menyatakan sita jaminan itu
sah dan berharga;
III. Menyatakan penerbitan:
a. Sertifikat Hak Milik No.35/Desa Lalang atas nama Haji Ramli Lubis
(Tergugat I) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.
31/Lalang/1998 tanggal 28-05-1998 seluas 1.607 m2;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
b. Sertifikat Hak Milik No.34/Desa Lalang atas nama Nahzhah Panjaitan
(Tergugat II) tertanggal 29 Mei 1998 berdasarkan Surat Ukur No.
30/Lalang/1998 tanggal 28-05-1998 seluas 1.604 m2;
c. Sertifikat Hak Milik No.230/Desa Rantau Laban, atas nama Hamzah
Panjaitan tertanggal 6-8-1986 berdasarkan Surat Ukur No. 449/1986
tanggal 1-8-1986 seluas 190 m2 tidak sah atau tidak mempunyai
kekuatan hukum;
IV. Menyatakan status tanah sengketa kembali kepada status semula yaitu
tanah milik Penggugat;
V. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik dari tanah sengketa sesuai
dengan surat keterangan ahli waris tanggal 18 April 2012, seluas kira-kira
4.000, 5 m2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan
Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
VI. a. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang
mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan tanah
sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat seluas kira-kira
4.000, 5 m2 terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan
Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
b. Menghukum Tegugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari seketika dan sekaligus apabila Tergugat I dan
Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan
penguasaan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat
seperti termaksud dalam petitum VI.a;
VII. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
VIII. Memerintahkan Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan dalam
perkara ini (te gehenjen en te gedogen);
IX. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (nit voorbaar bij voorraad);
X. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi
telah memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada
pada pokoknya sebagai berikut:
I. DALAM KONPENSI :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Tentang Eksepsi : 1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan a
quo ;
- Bahwa dalam surat gugatannya pada point 1 s/d 8,
Penggugatmendalilkan dan menguraikan secara panjang lebar
tentang kedudukannya sebagai ahli waris satu-satunya dari
Almarhumah JAHURA (yang diakui sebagai nenek Penggugat) yang
telah meninggal dunia pada tahun 1973 ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, oleh karena Penggugat
merupakan ahli waris satu-satunya dari Almh. JAHURA, maka tanah
peninggalan Almh. JAHURA yang terletak di Jalan Yos Sudarso
Lingkungan I Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing
Tinggi (tanah objek perkara) jatuh ke tangan Penggugat ;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan,
sebab hanya merupakan pengakuan sepihak tanpa didukung bukti-
bukti yang sah secara hukum, yaitu berupa penetapan atau putusan
pengadilan i.c. pengadilan agama yang dapat menjelaskan apakah
Penggugat memang benar sebagai ahli waris dari Almh. JAHURA ;
- Bahwa pengakuan Penggugat sebagai ahli waris Almh. JAHURA
yang didasarkan pada surat pernyataan dan surat keterangan sangat
kontradiktif dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tebing
Tinggi Deli tanggal 12-1-1981 maupun Putusan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Deli Nomor 4 Perd/1981/PN-TTD tanggal 21 Mei 1981
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Perd/1982/PT-MDN
tanggal 7 Juli 1982 ;
- Bahwa dalam Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi
Deli tanggal 12-1-1981 telah ditetapkan bahwa ahli waris Almh.
JAHURA adalah anak satu-satunya yaitu Almh. JAWIYAH, dan pada
saat Almh. JAWIYAH meninggal dunia hanya meninggalkan seorang
ahli waris, yaitu suaminya yang bernama HADJI BASRI, sedangkan
Almh. ASIAH (ibu Penggugat) sama sekali bukan anak dari Almh.
JAHURA ;
- Bahwa terbukti pula, di dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 4
Perd/1981/PN-TTD tersebut, ternyata Penggugat (ZAINUDDIN) dalam
perkara a quo, merupakan salah seorang saksi yang telah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
mengetahui bahwa Almh. JAHURA hanya memiliki satu orang anak
bernama JAWIYAH, dan pada saat meninggal dunia mempunyai
seorang ahli waris yaitu suaminya yang bernama HADJI BASRI dan
tidak memiliki keturunan ;
- Bahwa di samping itu, Almh. JAHURA memiliki saudara laki-laki
kandung bernama TARMUM¸ dan TARMUM memiliki 2 (dua) orang
anak laki-laki yaitu JIBIL dan IBRAHIM ;
- Bahwa berdasarkan fakta ini, terbukti dalil gugatan Penggugat yang
membuat silsilah Almh. JAHURA menurut versi Penggugat dimana
mendalilkan Almh. JAHURA (nenek Penggugat) yang menikah
dengan CALAK (kakek Penggugat) dan memiliki tiga orang anak yaitu
JAWIYAH (uwak Penggugat), ASIAH (ibu kandung Penggugat) dan
IBRAHIM (paman Penggugat) merupakan silsilah rekayasa, sebab
ASIAH (ibu kandung Penggugat) sama sekali tidak mempunyai
hubungan darah dengan Almh. JAHURA, sehingga pengakuan
Penggugat sebagai ahli waris Almh. JAHURA hanya merupakan
hayalan, imajinasi dan rekaan Penggugat belaka ;
- Bahwa oleh karena Almh. ASIAH (ibu kandung Penggugat) bukan
merupakan anak kandung dari Almh. JAHURA, maka kedudukan
Penggugat juga sama sekali bukan merupakan ahli waris dari Almh
JAHURA, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal
standing) untuk mengajukan gugatan a quo ;
Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis
Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscur libel) :
DALIL-DALIL POSITA GUGATAN BUKAN FAKTA HUKUM
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada
point 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 19 bukanlah merupakan fakta
hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum (rechtsgrond)
dalam posita gugatan, sebab dalil-dalil tersebut hanya sebuah cerita
rekaan tanpa didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum ;
- Bahwa pada point 12 Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa
telah dikuasai dan diusahai oleh keluarga besar Penggugat secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
turun temurun sejak tahun 1946 hingga saat ini, atau sejak dibeli
Almh. JAHURA dari Hajjah RUBIAH pada tahun 1946 ;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut, ternyata di dalam gugatannya
Penggugat tidak menguraikan tentang penetapan atau putusan
pengadilan yang menjelaskan tentang siapa ahli waris Almh.
JAHURA, sehingga dapat dipastikan apakah Penggugat memang
benar sebagai ahli waris Almh. JAHURA ;
- Bahwa demikian pula dengan dalil tentang pembelian tanah objek
perkara oleh Almh. JAHURA dari Hajjah RUBIAH pada tahun 1946,
tidak cukup hanya dengan uraian Penggugat pada point 16 yang
intinya menyatakan:
“……, hal ini diketahui Penggugat setelah nenek Penggugat
(JAHURA) meninggal dunia pada tahun 1973, Penggugat merapi-
rapikan kamar nenek Penggugat dan pada saat membersihkan
tempat tidur di bawah tilam ada secarik kertas segel berwarna
kuning keemasan, dengan lambang burung garuda di sebelah kiri
atas, bertuliskan Surat Jual Beli Tanah antara nenek JAHURA
dengan Hajjah RUBIAH” ;
- Bahwa dalil di atas sangat tidak berdasar hukum, sebab quod non
benar ada perjanjian beli tanah antara Almh. JAHURA dengan Hajjah
RUBIAH, maka kertas segel pada tahun 1946 belum bergambar
burung garuda, tapi bergambar pohon palem dengan tulisan “Zegel Van Indonesia” dengan harga 1½ G (satu setengah gulden), sementara kertas segel bergambar burung garuda baru
diterbitkan pertama kali tahun 1961 dengan tulisan “Meterai Republik
Indonesia” dengan harga Rp. 3,- (tiga rupiah), sehingga dalil tersebut
sudah sewajarnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan dalam segel
tersebut bertuliskan “Surat Jual Beli Tanah”, sudah dapat dipastikan
pada tahun 1946, ejaan yang digunakan bukanlah Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD), namun ejaan lama yaitu “Soerat Djoeal Beli
Tanah” ;
- Bahwa dalil Penggugat juga semakin tidak jelas sebagaimana
diuraikan pada point 5 huruf c dan point 17 yang menyatakan
IBRAHIM (paman Penggugat atau adik kandung ibu Penggugat) telah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
meninggal dunia pada tahun 1975, namun faktanya IBRAHIM
bukanlah adik kandung ASIAH (ibu Penggugat), telah mengajukan
gugatan terhadap HAJI BASRI di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Deli pada tahun 1981, dengan register perkara No.
4/PERD./1981/PN-TTD, dimana Penggugat (ZAINUDDIN) juga ikut
menjadi saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa terkait keberadaan Surat Jual Beli Tanah tahun 1946, pada
halaman 6 point 19 Penggugat mendalilkan bahwa surat tanah
tersebut dibawa oleh HADJI BASRI (suami Almh. JAWIYAH) saat
melarikan diri ke kampungnya di Kabupaten Asahan ketika dipangggil
pihak Kodim Tebing Tinggi, sampai akhirnya HADJI BASRI meninggal
dunia di kampungnya, sehingga Penggugat tidak mengetahui
keberadaan surat tanah dimaksud ;
- Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta
hukum tentang kaitan (relasi) pengaduan Penggugat ke Kodim Tebing
Tinggi serta keterangan adanya bukti pengaduan dimaksud, dan quod
non dalil tersebut benar adanya, maka Kodim Tebing Tinggi sama
sekali tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan
atau penyidikan perkara keperdataan ;
- Bahwa demikian pula dengan dalil bahwa HAJI BASRI meninggal
dunia di kampungnya, tentu harus pula dapat dibuktikan kapan HAJI
BASRI meninggal dunia yaitu dengan adanya surat kematian ;
- Bahwa oleh karena dasar gugatan gugatan Penggugat tidak jelas dan
kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.
6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan : “Gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak
sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa
tidak jelas” ;
POSITA DAN PETITUM GUGATAN TIDAK MENJELASKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA
TERGUGAT
- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan a quo merupakan “Gugatan
Perbuatan Melawan Hukum”, sebagaimana tertera pada bagian
pembuka halaman 1 surat gugatan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
- Bahwa untuk menghindari terjadinya cacat formil surat gugatan, maka
seharusnya pada bagian posita diuraikan tentang peristiwa-peristiwa
maupun fakta hukum dan akhirnya Penggugat berkesimpulan Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait objek
perkara yang digugatnya ;
- Bahwa ternyata pada bagian posita gugatan, Penggugat sama sekali
tidak menguraikan tentang apa dan bagaimana perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
atas tanah objek perkara a quo ;
- Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatan, Penggugat juga tidak
meminta atau memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar
menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dalam positanya tidak
menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para
Tergugat dan di dalam petitumnya tidak pula memintakan pengadilan
untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum, maka terbukti gugatan Penggugat menjadi kabur
dan tidak jelas, sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat
diterima ;
3. Gugatan Menggabungkan Dua Kompetensi Peradilan;
- Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 6 – 7 point 20, 21, 22,
23 dan 24 pada pokoknya menyatakan penerbitan ketiga Sertipikat
Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II melanggar
ketentuan tentang Pendaftaran Tanah atau tidak prosedural, dan
pemberian SHM atas nama Tergugat I dan Tergugat II sudah batal
dengan sendirinya atau setidak-tidaknya dapat dimohonkan untuk
dibatalkan atau dicabut/dievaluasi haknya, sangat beralasan hukum
untuk ditolak, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :
a. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan alasan-alasan
untuk mengajukan pembatalan SHM, sehingga alasan tersebut
menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan
bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
b. Bahwa lagi pula terhadap dalil Penggugat yang menyatakan
penerbitan ketiga SHM milik Tergugat – I dan II tidak prosedural
dan dimohonkan pembatalannya dalam perkara a quo, oleh
Penggugat (ZAINUDDIN) telah mengajukan gugatan
pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan
yang terdaftar dalam register perkara No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-
MDN dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk
mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak
terlihat adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah
yang termuat dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa”
Bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam Putusan PTUN Medan
No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2013,
amarnya berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima”, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PT.TUN) Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-MEDAN
tanggal 19 Pebruari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya:
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ZAINUDDIN
tersebut” ;
c. Bahwa di samping itu, terhadap dalil Penggugat yang memohon
untuk menyatakan batal sertipikat bukanlah kewenangan
pengadilan negeri, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI di antaranya :
Putusan MA Nomor 321 K / Sip / 1978 tanggal 31 Januari 1981:
“PN tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik
yang dikeluarkan oleh instansi lain” ;
Putusan MA Nomor 383 K/ Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971:
“Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh
instansi Agraria (sekarang : Kantor Badan Pertahanan)
secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri
melainkan semata-mata termasuk wewenang pengadilan
administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus diminta
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi
Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya”;
d. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat telah
menggabungkan suatu perkara yang tunduk pada hukum acara
yang berbeda, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat
diterima, hal mana sesuai dengan :
Putusan MA No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972:
“Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya
tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang
berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas
dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara
atas dasar Pasal 1365 BW”;
Putusan MA No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972:
“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang
bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain
yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum,
sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama
lain;
Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dalil gugatan Penggugat
yang telah menggabungkan dua kompetensi peradilan yang tunduk pada
hukum acara yang berbeda, maka beralasan gugatan Penggugat untuk
dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Gugatan Nebis In Idem
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah
seluas 4.000,5 m2 (empat ribu koma lima meter persegi) yang terletak
di Jalan Kom. Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Lalang,
Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dengan dasar warisan
dari nenek Penggugat (Almh. Jahura) yang dibeli dari Hajjah Rubiah
pada tahun 1946;
- Bahwa ternyata terhadap tanah objek perkara yang diklaim
Penggugat sebagai miliknya tersebut, telah pernah diajukan gugatan
oleh IBRAHIM BIN TARMUM (anak dari saudara laki-laki Almh.
JAHURA, yang bernama TARMUM), terhadap HADJI BASRI (suami
Almh. JAWIYAH – satu-satunya anak perempuan kandung Almh.
JAHURA) ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan pokok perkara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
berupa pembagian warisan atas harta peninggalan Almh. JAHURA
yaitu sebidang tanah seluas 12 (dua belas) rante, dengan batas
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Umum ;
Sebelah Barat berbatas dengan Kebun PTP ;
Sebelah Utara berbatas dengan Haji Manap Lubis ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Saimin ;
- Bahwa gugatan IBRAHIM terhadap HAJI BASRI tersebut terdaftar
pada register Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah Nomor:
4/PERD/1981/PN/-TTD, dan telah diputus pada tanggal 21 Mei 1981,
yang pada pokoknya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT
(IBRAHIM) DENGAN ALASAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH
TERGUGAT (HADJI BASRI) BUKANLAH PENINGGALAN ALMH.
JAHURA MELAINKAN HARTA BERSAMA HADJI BASRI DENGAN
ALMH. JAWIYAH ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor
4/PERD/1981/ PN-TTD, tanggal 21 Mei 1981 telah pula dikuatkan
dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PERD/1982/PT-
MDN, tanggal 10 Juli 1982 ;
- Bahwa oleh karena terhadap tanah objek perkara telah pernah
diajukan gugatan dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde), maka Tergugat I dan Tergugat II mohon
kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili gugatan a quo
untuk menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diteima (niet
ontvantkelijke verklaard), hal mana bersesuaian dengan :
1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20
Mei 2002 :
“Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama
dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan
hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem” ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18
Desember 1975 :
“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata
ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa
obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
keputusan Pengadilan Negeri yang Iebih dulu dan telah
mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama” ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan Dalam Eksepsi
di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang
integral yang tidak dapat terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat
II yang akan diuraikan di dalam bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas
semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan
Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, karena dalil-dalil tersebut tidak
didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan
menyangkal Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Almh. JAHURA
sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya ;
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil Penggugat
yang mengatakan Almh. ASIAH dan Alm. IBRAHIM merupakan anak
kandung dari Almh. JAHURA, sebab Almh. JAHURA hanya memiliki seorang
anak kandung perempuan yang bernama JAWIYAH, sementara Alm.
IBRAHIM merupakan anak dari saudara laki-laki Almh JAHURA yang
bernama TARMUM, sebagaimana dimaksud dalam Salinan Penetapan
Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli tanggal 12-1-1981 maupun Putusan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 4 Perd/1981/PN-TTD tanggal
21 Mei 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Perd/1982/PT-
MDN tanggal 7 Juli 1982, dan oleh karenanya terbantah pula dalil Penggugat
yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari Almh.
JAHURA ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil Penggugat yang
menyatakan semasa hidup Almh. JAHURA tepatnya pada tahun 1946 ada
membeli sebidang tanah dari Hajjah RUBIAH yang terletak di Lingkungan I,
Kelurahan Lalang (dahulu Desa Rantau Laban), Kecamatan Rambutan, Kota
Tebing Tinggi, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut :
- Bahwa pada point 16 surat gugatannya Penggugat mendalilkan :
“......., hal ini diketahui Penggugat setelah nenek Penggugat
(JAHURA) meninggal dunia pada tahun 1973, Penggugat merapi-
rapikan kamar nenek Penggugat dan pada saat membersihkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
tempat tidur di bawah tilam ada secarik kertas segel berwarna kuning
keemasan, dengan lambang burung garuda di sebelah kiri atas,
bertuliskan Surat Jual Beli Tanah antara nenek JAHURA dengan
Hajjah RUBIAH” ;
- Bahwa dalil di atas sangat jauh dari kebenaran, sebab quod non benar
ada perjanjian jual beli tanah objek perkara antara Almh. JAHURA
dengan Hajjah RUBIAH, maka kertas segel pada tahun 1946 belumlah
bergambar burung garuda sebagaimana didalilkan Penggugat, tapi
bergambar pohon palem dengan tulisan “Zegel Van Indonesia” dengan
harga 1½ G (satu setengah gulden), sementara kertas segel bergambar
burung garuda baru diterbitkan pertama kali tahun 1961 dengan tulisan
“Meterai Republik Indonesia” dengan harga Rp. 3,- (tiga rupiah) ;
- Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan dalam segel
tersebut bertuliskan “Surat Jual Beli Tanah”, sudah dapat dipastikan pada
tahun 1946, ejaan yang digunakan bukanlah Ejaan Yang Disempurnakan
(EYD), namun ejaan lama yaitu “Soerat Djoeal Beli Tanah” ;
- Bahwa dari fakta di atas, membuktikan bahwa dalil Penggugat yang
menyatakan adanya jual beli tanah objek perkara antara Almh. JAHURA
dengan Hajjah RUBIAH pada tahun 1946 merupakan suatu kebohongan
belaka dan sudah sewajarnya dalil yang demikian untuk ditolak dan
dikesampingkan ;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas
dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/
Desa Rantau Laban, Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Kelurahan Lalang dan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Kelurahan Lalang, diterbitkan di atas tanah
kepunyaan Almh. JAHURA, dengan alasan dan argumentasi sebagai
berikut:
- Bahwa pada awalnya tanah objek perkara yang di atasnya telah
diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan
Hamzah Panjaitan yaitu (SHM No. 35, SHM No. 34, dan SHM No. 230)
merupakan tanah negara yang dikuasai oleh AMAT, dimana berdasarkan
Soerat Djoeal tanggal 15-7-1946, AMAT mengalihkan tanah tersebut
kepada HADJI BASRI(suami Almh. JAWIYAH) dengan ukuran Lebar 18
depa dan Panjang 80 depa, dengan batas-batas sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Sebelah Oetara dengan Naisa;
Sebelah Selatan dengan Naimin;
Sebelah Barat dengan Pasar Hitam;
Sebelah Timoer dengan Oloeny Riama;
- Bahwa oleh HADJI BASRI tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada
DJAWIYAH (isteri HADJI BASRI) sebagaimana Soerat Keterangan Hibah
yang diketahui oleh Loerah Rantau Laban, yang ketika itu dijabat oleh S.
Djemain dan Tjamat N.R.I Tebing Tinggi ketika itu dijabat oleh Amir
Hamzah ;
- Bahwa pada saat JAWIYAH meninggal dunia pada tanggal 4-5-1980,
meninggalkan seorang ahli waris yaitu HADJI BASRI sebagai suami, hal
ini sejalan dengan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli
Nomor: 9/1981, tanggal 12-1-1981, dan selanjutnya berdasarkan
penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi inilah Hadji Basri
menguasai harta peninggalan istrinya yaitu Almarhumah JAWIYAH
(DJAWIYAH) ;
- Bahwa terhadap penguasaan HADJI BASRI atas harta peninggalan
Almh. JAWIYAH tersebut, telah diajukan gugatan perdata oleh IBRAHIM
yang mengaku sebagai anak dari saudara kandung laki-laki Almh.
JAHURA yang bernama TARMUM, (sehingga fakta ini membuktikan
kebohongan Penggugat yang mendalilkan IBRAHIM sebagai adik
kandung JAWIYAH atau anak kandung Almh. JAHURA), dengan pokok
perkara berupa pembagian warisan atas harta peninggalan Almh.
JAHURA yaitu sebidang tanah seluas 12 (dua belas) rante, dengan batas
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Umum ;
Sebelah Barat berbatas dengan Kebun PTP ;
Sebelah Utara berbatas dengan Haji Manap Lubis ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Saimin ;
- Bahwa gugatan IBRAHIM terhadap HAJI BASRI tersebut terdaftar dalam
register Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah Nomor:
4/PERD/1981/PN/-TTD, dan telah diputus pada tanggal 21 Mei 1981,
yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Ibrahim) dengan
alasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat (Hadji Basri) bukanlah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
peninggalan Almh. Jahura melainkan Harta Bersama Hadji Basri dengan
Almh. Jawiyah;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor
4/PERD/1981/PN-TTD, tanggal 21 Mei 1981 telah pula dikuatkan dengan
putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PERD/1982/PT-MDN,
tanggal 10 Juli 1982, sehingga putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dapat ditegaskan disini, dalam perkara perdata antara IBRAHIM
dengan HADJI BASRI Nomor 4/PERD/1981/PN-TTD tersebut,
Penggugat dalam perkara aquo (i.c. ZAINUDDIN) merupakan saksi yang
dihadirkan Penggugat (IBRAHIM) dimana dalam kesaksiannya
ZAINUDDIN tidak membantah bahwa IBRAHIM adalah anak Saudara
Kandung dari JAHURA (Ibu kandung dari JAWIYAH) serta tidak pula
membantah bahwa JAWIYAH adalah anak satu satunya dari JAHURA ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :
4/PERD/1981/PN-TTD tanggal 21 Mei 1981 yang dikuatkan Pengadilan
Tinggi Medan dengan Putusan Nomor : 8/PERD/1982/PT-MDN tanggal
10 Juli 1982, HADJI BASRI mengalihkan tanah tersebut, sebagaimana
diterangkan Lurah Rantau Laban ketika itu dijabat Sulaiman (NIP
400007035) bertanggal 19 Pebruari 1983, tanah milik HADJI BASRI yang
diukur seluas 4.261,20 M2 , yaitu kepada :
a. HAMZAH PANJAITAN ;
Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor :
25/3/GR/1983, seluas 210 M2 ;
b. CHAIRUDDIN :
Berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor :
26/3/GR/1983 seluas 3.287,70 M2 ;
c. Diserahkan kepada JIBIL dan IBRAHIM seluas 763,20 M
7. Bahwa selanjutnya terhadap tanah kepunyaan HAMZAH PANJAITAN
berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24-2-1983, Nomor:
25/3/GR/1983 seluas 210 M2, pada tahun 1986 dimohonkannya Sertipikat
Hak Milik kepada Kantor Agraria Kotamadya Tebing Tinggi melalui kegiatan
Prona dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera
Utara tanggal 27-3-1983, Nomor : SK/159.2.21.1179-3/1986, Nomor Urut 12
diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
1886 atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat
Ukur Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986, terletak di Jalan Kom.
Yos Sudarso, Desa Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kotamadya
Tebing Tinggi ;
8. Bahwa tanah milik HAMZAH PANJAITAN berdasarkan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 230/Desa Rantau Laban, kemudian dialihkannya kepada H. RAMLI
LUBIS (i.c. Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
153/JB/XII/Rambutan/1996 tanggal 19 – 12 – 1996 yang dibuat Djuita
Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;
9. Bahwa kemudian tanah kepunyaan CHAIRUDDIN yang diperolehnya
berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 24 – 2 – 1983, Nomor :
26/3/GR/1983, seluas 3.287,70 M2, oleh CHAIRUDDIN dialihkan kepada :
9.1. NAZHAH BORU PANJAITAN (i.c. Tergugat II) berdasarkan Surat
Pelepasan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi, tanggal 22 Januari
1997, seluas 1.641 M2 ;
9.2. H. RAMLI LUBIS (i.c. Tergugat I) berdasarkan Surat Pelepasan dan
Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 22 Januari 1997 seluas
1.574 M2 ;
10. Bahwa tanah kepunyaan NAZHAH BORU PANJAITAN sebagaimana
dimaksud pada point 9.1 di atas, pada tahun 1997 diajukan permohonan
sertipikat hak milik melalui kegiatan Prona sesuai dengan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara
tanggal 22-05-1998 Nomor : 389/HM/22.16/1988, Nomor Urut 8 diterbitkan
Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN (i.c. Tergugat II), seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat
Ukur tanggal 28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998, terletak di Jalan
Kom.Yos Sudarso, Desa Lalang, Kec. Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi;
11. Bahwa demikian pula terhadap tanah kepunyaan H. RAMLI LUBIS
sebagaimana dimaksud pada point 9.2 di atas, pada tahun 1997 telah
diajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik melalui kegiatan Prona,
sesuai dengan Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera
Utara tanggal 22-05-1988 Nomor : 389/HM/22.16/1998, Nomor Urut 9
diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji
RAMLI LUBIS (i.c. Tergugat I), seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
tanggal 28-05-1998, Nomor : 31/Lalang/1998, terletak di Jalan Kom.Yos
Sudarso, Desa Lalang, Kec.Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi;
12. Bahwa hingga saat ini, SHM Nomor 230, SHM Nomor 34 dan SHM Nomor
35 tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan, karenanya secara hukum
ketiga SHM tersebut masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa dari uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, maka sudah terang
benderanglah sejarah (historis) tanah yang diatasnya diterbitkan ketiga SHM
tersebut, dimana terhadap tanah objek perkara tersebut tidak ada kaitannya
dengan Penggugat baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum
berupa putusan lembaga peradilan ;
14. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara tidak mempunyai hubungan hukum
apapun dengan Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk menolak
gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
15. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 6 – 7 point 20, 21, 22, 23 dan
24 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik
(SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan tentang
Pendaftaran Tanah atau tidak prosedural, dan pemberian SHM atas nama
Tergugat I dan Tergugat II sudah batal dengan sendirinya atau setidak-
tidaknya dapat dimohonkan untuk dibatalkan atau dicabut/dievaluasi haknya
beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan dan
argumentasi sebagai berikut :
a. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan alasan-alasan untuk
mengajukan pembatalan SHM, sehingga dalil tersebut menjadi
kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi
kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
b. Bahwa lagi pula terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan
ketiga SHM milik Tergugat I dan Tergugat II tidak prosedural, telah
diajukan oleh Penggugat (ZAINUDDIN) ke PTUN Medan yang terdaftar
dalam register perkara No. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN dimana dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan :
“Bahwa Penggugat tidak memliki kepentingan untuk mengajukan
gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak terlihat adanya
hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang termuat dalam
Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa Putusan PTUN MedanNo. 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06
Nopember 2013, “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”,
telah dikuatkan oleh Putusan PT.TUN Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-
MEDAN tanggal 19 Pebruari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya
berbunyi : “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
ZAINUDDIN tersebut” ;
c. Bahwa lagi pula terhadap dalil-dalil yang memohon untuk menyatakan
batal sertipikat bukanlah kewenangan pengadilan negeri, hal mana
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya :
Putusan MA Nomor 321 K / Sip / 1978 tanggal 31 Januari 1981 :
“PN tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang
dikeluarkan oleh instansi lain” ;
Putusan MA Nomor 383 K/Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971 :
Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi
Agraria (sekarang : Kantor Badan Pertahanan) secara sah tidak
termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata
termasuk wewenang pengadilan administrasi. Pembatalan surat bukti
hak milik harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan
kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang
diperolehnya;
16. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, proses
penerbitan ketiga SHM di atas tanah objek perkara telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum
untuk menyatakan penerbitan ketiga SHM tersebut cacat hukum atau
melanggar peraturan perundangan yang berlaku ;
17. Bahwa pada halaman 7 point 25, Penggugat mendalilkan akan mengajukan
6 (enam) jenis bukti surat di depan persidangan yaitu :
a. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 04/Pid.C/2013/PN.Ttd
tanggal 19 Mei 2014, atas nama Terdakwa ZAINUDDIN ;
b. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor :
05/Pid.C/2013/PN.TTd tanggal 17 April 2015, atas nama Terdakwa
WATI ;
c. Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 ;
d. Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
e. Surat Keterangan Waris tanggal 18 April 2012 ; dan,
f. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012 ;
18. Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut akan Tergugat I dan II
tanggapi secara lengkap pada saat pembuktian dan kesimpulan perkara a
quo, namun Tergugat I dan Tergugat II melihat tidak ada satupun dari bukti
tersebut merupakan bukti otentik yang dapat mendukung dalil gugatan
bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penggugat ;
19. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung
dengan bukti-bukti yang otentik, maka dalil gugatan Penggugat pada
halaman 8 point 26, 27 dan 28 yang memohon diletakkan sita jaminan atas
tanah objek perkara beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan ;
20. Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Pengugat pada halaman 8 - 9
point 29, 30 dan 31 yang mengajukan permohonan putusan provisi, sangat
beralasan pula untuk ditolak dan dikesampingkan dengan alasan tidak
adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara
serta dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung dengan bukti-
bukti yang otentik ;
21. Bahwa lagi pula alasan putusan provisi sebagaimana pada point 29 gugatan
Penggugat, nyata-nyata mengenai tanah objek sengketa, sehingga
berasalan tuntutan putusan provisi harus dinyatakan tidak diterima,
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070.K/Sip/1972, tanggal 7
Mei 1973 dan Putusan Mahmakah Agung RI No.279.K/Sip/1976, tanggal 5
Juli 1977, yang menyatakan :
“Tuntutan/putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok sengketa
perkara (Bodem Geschil) dan jika begitu harus dinyatakan tidak
diterima” ;
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan
Penggugat pada halaman 9 point 33 yang memohon pengadilan untuk
menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan, banding atau
kasasi, sebab dalil tersebut sama sekali tidak berdasar untuk dikabulkan,
karena tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya,
yang merupakan syarat utama untuk dikabulkannya Putusan Serta Merta
sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan angka 4 Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta
Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional ;
Pasal 191 ayat (1) RBgberbunyi :
“…..maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan
hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang
menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika
ada keputusan hukum lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah
menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula
di dalam perselisihan tentang hak milik” ;
Bahwa butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000
tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi :
Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan
Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta
Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut, di antaranya :
a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan
(handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda
tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai
kekuatan bukti;
b. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum
yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 322 Rv ;
c. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan ;
Bahwa selanjutnya dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta,dengan tegas disebutkan :
“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian
pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan
putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;
Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka secara imperatif telah
memberikan batasan bahwa “tanpa adanya jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta” ;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa tuntutan
putusan serta merta sebagaimana dimohonkan dalam gugatan Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
ternyata tidak disertai alasannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, sehingga
permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij
voorraad) beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;
Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan kerendahan hati TergugatI
dan Tergugat II memohon berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);
DALAM REKONPENSI :
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi
(untuk selanjutnya disebut “PENGGUGAT REKONPENSI”) dengan ini
mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat
Rekonpensi (untuk selanjutnya disebut “TERGUGAT REKONPENSI”) ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hal-hal yang telah dikemukakan
Penggugat Rekonpensi dalam eksepsi dan pokok perkara dalam Konpensi
secara mutatis mutandis merupakan bagian yang integral dalam gugatan
rekonpensi a quo ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang
tanah seluas 3.401 m2 (tiga ribu empat ratus satu meter persegi) yang
terletak di Jalan Kom. Yos Sudarso Lingkungan I, Kelurahan Lalang,
Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam:
a. Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;
b. Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998 ;
c. Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketiga
SHM tersebut telah diperoleh sesuai dengan prosedur perundang-undangan
yang berlaku, sehingga dengan demikian tanah objek perkara dalam ketiga
SHM tersebut merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi Penggugat
Rekonpensi yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat di dalamnya, sehingga demi
hukum Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek
perkara ;
5. Bahwa oleh karena proses peralihan dan penerbitan ketiga SHM di atas
tanah milik Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, makaberalasan hukum kiranya Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Penggugat
Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pemilik yang
sah atas tanah objek perkara dalam ketiga SHM tersebut, maka dimohonkan
agar :
Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998, adalah sah dan berkekuatan
hukum ;
Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998, adalah sah dan berkekuatan hukum;
Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi, adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
7. Bahwa akan tetapi Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah
terhadap tanah obyek perkara aquo menjadi terhalang haknya untuk
mengambil manfaat diatas tanah obyek perkara, halmana disebabkan oleh
tindakan TergugatRekonpensi yang telah mengklaim tanah obyek perkara
milik Penggugat Rekonpensi dengan mengajukan gugatan pembatalan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonpensi sebagaimana Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/Pdt/G/2013/PTUN-MDN
tanggal 06 Nopember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan No. 06/B/2014/PT.TUN-MEDAN tanggal 19 Pebruari 2014 jo.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/2014 tanggal 12 Agustus
2014 yang amarnya berbunyi: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : ZAINUDDIN tersebut” ;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
63/Pdt/G/2013/ PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2013 yang “Menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dalam pertimbangan hukumnya
telah pula menyatakan : “Bahwa Penggugat tidak memliki kepentingan untuk
mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena tidak terlihat adanya
hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang termuat dalam Keputusan
Tata Usaha Negara objek sengketa”;
9. Bahwa di samping mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan perbuatan-perbuatan
berupa :
- Memasang papan plang di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi yang
berbunyi “DILARANG MASUK KUHP 551 TANAH INI MILIK ZAINUDDIN
SELUAS 4254 M2 DIBAWAH PENGAWASAN PENGACARA HUMALA
SIMANGUNSONG, SH, LUHUT NAPITUPULU, SH” dan “DILARANG
MASUK KUHP 551 TANAH INI MILIK ZAINUDDIN SELUAS 4000,5 M2
DI BAWAH PENGAWASAN PENGACARA HUMALA SIMANGUNSONG,
SH, DI DAFTAR DI PTUN MEDAN NO. 63/G/2013/PTUN MEDAN ;
- Menghilangkan tanda batas tanah milik Penggugat Rekonpensi ;
- Mendirikan bangunan yang sebagian bangunan tersebut masuk ke dalam
tanah milik Penggugat Rekonpensi ;
- Mengajukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 230, Nomor 34
dan Nomor 35 ke Kantor Pertanahan Tebing Tinggi, tanggal 17 April
2013 ;
- Mengajukan permohonan pengukuran atas tanah milik Penggugat
Rekonvensi ke Kantor Pertanahan Tebing Tinggi, tanggal 25 Agustus
2014 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
10. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi di
atas tanah objek perkara, yang sama sekali tidak berdasarkan bukti-bukti
otentik, namun hanya berupa surat pernyataan dan surat keterangan, maka
perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
11. Bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonpensi atas tanah objek
perkara, maka patut dan beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi
memohon kiranya agar sejumlah surat berupa surat pernyataan maupun
surat keterangan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi dalam mengklaim
tanah milik Penggugat Rekonpensi yaitu :
- Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013, yang dibuat oleh ZAINUDDIN
dan diketahui Plt. Lurah Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi
ASNUL FADLI, BA, Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN
EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI ;
- Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing
Tinggi, NUKMAN EFFENDI ;
- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;
- Surat Keterangan Waris Nomor 475/98/BM-II/2012, tanggal 18 April
2012, yang dibuat atas pernyataan ZAINUDDIN dan diketahui oleh
Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar Masilam
II ;
- Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani
oleh 8 (delapan) warga Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi,
dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI ;
- maupun surat-surat lainnya terkait tanah objek perkara ;
untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan
segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah
milik Penggugat Rekonpensi ;
12. Bahwa oleh karena surat keterangan yang dijadikan alas hak Tergugat
Rekonpensi mengklaim tanah objek perkara sebagai miliknya dan diterbitkan
oleh Pelaksana Lurah Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi
dan Kepala Lingkungan I pada tahun 2013, maka surat-surat tersebut harus
dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebab
diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang, berdasarkan Instruksi Menteri
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SI tanggal 22 Mei 1984 dan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
Tahun 1999, tentang pencabutan kewenangan Kepala Desa untuk
menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ;
13. Bahwa dengan terhalangnya hak Penggugat Rekonpensi untuk
mengambilmanfaat atas tanah milik Penggugat Rekonpensi, sehingga
Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil yang diperhitungkan
dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat Rekonpensi dalam
menghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi baik di PTUN Medan, PT.TUN
Medan serta Mahkamah Agung RI, sejumlah laporan polisi yang dilaporkan
Tergugat Rekonpensi maupun Penggugat Rekonpensi serta menghadapi
gugatan a quo, berupa ongkos perjalanan dan akomodasi yang ditaksir
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)dan kerugian
immateriil akibat tercemar nama baik Penggugat ditaksir sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kerugian mana patut dan wajar
dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil
maupun kerugian immaterial secara seketika dan sekaligus kepada
Penggugat Rekonpensi;
14. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi
disebabkan oleh tindakan dan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi, maka
oleh karena itu patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim menghukum
Tergugat Rekonpensi agar membayar kerugian tersebut kepada Penggugat
Rekonpensi baik kerugian materiil maupun moril sebesar Rp.1.250.000.000,-
(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat
Rekonpensi ;
15. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi
hampa dikemudian hari, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta baik bergerak
maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, khususnya yakni :
“Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya terletak di Kom. Yos
Sudarso Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi ;
16. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi
berdasarkan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285
RBg/165 HIR dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam
Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
perlawanan Banding ataupun Kasasi (Uit voerbar bij voorraad) sebagaimana
yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000,
maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam
Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun
ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit voerbar bij voorraad);
17. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil
Gugatan Rekonpensinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menghukumTergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang
timbul dalam Rekonpensi ini ;
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yuridis di atas, maka patut
dan berdasar kiranya bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memohon Kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo mengambil putusan dalam perkara ini yang
amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I
DALAM KONPENSI :
Dalam Eksepsi :
1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;
DALAM REKONPENSI :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah
objek perkara berdasarkan :
Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998 ;
Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998 ;
Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998 ;
Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan
segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah
milik Penggugat Rekonpensi, surat-surat berupa :
- Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013, yang dibuat oleh ZAINUDDIN
dan diketahui Plt. Lurah Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi
ASNUL FADLI, BA, Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN
EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI ;
- Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing
Tinggi, NUKMAN EFFENDI ;
- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992 ;
- Surat Keterangan Waris Nomor 475/98/BM-II/2012, tanggal 18 April
2012, yang dibuat atas pernyataan ZAINUDDIN dan diketahui oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar
Masilam II ;
- Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani
oleh 8 (delapan) warga Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi,
dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI ;
- maupun surat-surat lainnya terkait tanah objek perkara ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti kerugian materiil dan
moril secara tunai yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonpensi berjumlah
sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),
kepada Penggugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara Gugatan Rekopensi ini dapat dijalankan
secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (uit
voerbar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang
timbul dalam perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19
April 2016 Nomor : 36/PDT.G/2015/PN.Tbt atas gugatan Penggugat yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM PROVISI
- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I, II dan III seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah
objek perkara berdasarkan:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tanggal 29-05-1998 atas nama NAZHAH
BORU PANJAITAN, seluas 1.604 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal
28-05-1998, Nomor : 30/Lalang/1998;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tanggal 29-05-1998 atas nama Haji RAMLI
LUBIS, seluas 1.607 M2 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 28-05-1998,
Nomor : 31/Lalang/1998;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 230/Desa Rantau Laban, tanggal 1-8-1886
atas nama Hamzah Panjaitan, seluas 190 M2 sesuai dengan Surat Ukur
Sementara Nomor : 499/1986, tanggal 1-8-1986 dan telah dialihkan
kepada H. Ramli Lubis (Penggugat Rekonpensi) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 153/JB/XII/ Rambutan/1996 tanggal 19 – 12- 1996 yang
dibuat Djuita Siregar, SH, PPAT di Tebing Tinggi;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan
segala akibat hukumnya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah
milik Penggugat Rekonpensi, surat-surat berupa:
- Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013, yang dibuat oleh ZAINUDDIN
dan diketahui Plt. Lurah Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 38 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
ASNUL FADLI, BA, Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN
EFFENDI, dan saksi-saksi yaitu SARIAH dan MIN HARSUDI;
- Surat Keterangan tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala Lingkungan I, Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing
Tinggi, NUKMAN EFFENDI;
- Surat Pernyataan tanggal 10 September 1992;
- Surat Keterangan Waris Nomor 475/98/BM-II/2012, tanggal 18 April
2012, yang dibuat atas pernyataan ZAINUDDIN dan diketahui oleh
Camat Bandar Masilam, Kab. Simalungun serta Pangulu Bandar
Masilam II;
- Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani
oleh 8 (delapan) warga Kel. Lalang, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi,
dan diketahui Kepala Lingkungan I Kel. Lalang NUKMAN EFFENDI;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam
ribu rupiah);
Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Di Luar Hadir Kepada
Penggugat Nomor : 36/ Pdt/2015/PN.TBT, telah memberitahukan kepada
Penggugat tanggal 11 Mei 2016 ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
PONIMAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menyatakan
bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pembanding / Penggugat telah
mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 April 2016 Nomor:
36/PDT.G/2015/PN.TBT untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan
tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada
Terbanding / Tergugat dan sehubungan Tergugat tidak ada ditempat maka
yang menerima Kepala Kelurahan setempat tanggal 30 Mei 2016 dan kepada
Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14 September 2016 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 39 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding /
Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
tanggal 3 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II tanggal 29 Agustus 2016
dan kepada Kuasa Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14 September
2016 ;
Bahwa Pemohon banding i.c. Zainuddin ingin menyampaikan kehadapan
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara
perdata yang dimohonkan banding oleh Pemohon banding pada hari Jum’at
tanggal 13 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.
36/Pdt.G/2015/PN.Tbt tertanggal 19 April 2016 dimana mengenai duduk
persoalan perkara perdata a quo dimaksud yang menjadi objek sengketanya
adalah atas tanah yang dikuasai oleh saya Pemohon Banding i.c. Zainuddin
yang setahu saya tanah objek perkara yang saya kuasai adalah seluas
4000, 5 M² (empat ribu koma lima) meter persegi dengan batas-batas tanah
sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Saimin/Sariah + 119 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kebun + 33 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Saolah/Mustafa + 135 M;
Namun yang di ajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I.c. H.
Ramli Lubis bahwa yang menjadi dasarnya adalah suatu peralihan hak dengan
Soerat Djual yang mana bahwa Amat menjual tanah kepada Haji Basri tanggal
15 Juli 1946 dengan lebar 18 Depa panjang 80 Depa dimana batas-batas
terhadap tanah yang telah diperjual-belikan tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan NAISAR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan NAIMIN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Hitam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan OLEONY RIMANA;
Bahwa inilah yang menjadi dasar alas hak bagi Tergugat I dan Tergugat
II serta Tergugat III untuk membuat dan menerbitkan Sertifikat tanah
yaitu :
1. SHM No. 34
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 40 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
2. SHM No. 35
3. SHM No. 230
Namun mengapa pihak BPN keliru dan ceroboh telah menerbitkan ketiga
sertifikat sebagaimana tersebut diatas hak milik tanah terbit dengan
batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan alas hak yang menjadi
pedoman bagi BPN ? Sehingga terjadinya penyerobotan tanah milik
pembanding I.C. (Zainuddin).
HAKIM JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN SUATU KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA A QUO
1. ALASAN PERALIHAN HAK
keberatan Pemohon Banding i.c. Zainuddin tersebut dapat dibenarkan, untuk
mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi tersebut adalah dikarenakan karena terdapat suatu kekeliruan yang
nyata ;
Bahwa seharusnya Judex Juris dalam pertimbangan hukum dalam Putusan
Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Tbt tertanggal 19 April 2016 tersebut memperhatikan
proses peradilan perdata yang pada prinsipnya berangkat dari ‘kebenaran
formil’ yang sebagian besarnya mengacu pada surat-surat bukti (otentik) dan
keterangan para pihak terkaitnya ;
Bahwa dalam hal ini seharusnya Judex Juris kurang mencermati dasar-dasar
diajukannya gugatan yang mana adalah maksud dan tujuannya dalam rangka
untuk ‘meluruskan’ kekhilafan nyata (faktual) yang sebelumnya telah terjadi,
namun dalam hal ini Putusan Judex Juris tersebut malah telah menimbulkan
suatu pertentangan hukum dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak
mencerminkan suatu keadilan bagi Penggugat i.c Zainuddin atas perkara
tersebut;
Bahwa disini Pembanding ingin menyampaikan mengenai pembuktian hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksananya harus terkait dengan dua aspek:
1. Keberadaan hak katas tanah yang dapat dibuktikan dengan
dokumen kepemilikan yang sah termasuk surat ukur yang menggambarkan letak keberadaan atas cara hak atas tanah yang harus dibuktikan dengan fakta penguasaan fisik tanah secara
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 41 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
terus menerus dan pemamfaatan tanah secara efektif oleh orang yang mengaku dan menuntut sebagai pemegang hak atas tanah ;
Bahwa proses peralihan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan cara
Jual Beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan waris, pemberian menurut
hukum adat, lelang, dan pemasukan tanah sebagai modal dalam badan hukum ;
Bahwa menurut Pemohon banding Judex Juris dalam putusannya sangat jelas
terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam memberikan suatu pertimbangan
hukumnya, karena alasan peralihan hak atas tanah didalam perkara a quo yang
dibuktikan oleh Tergugat adalah melalui Soerat Djual tertanggal 15 Juli 1946
antara Amat kepada H. Basri SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DISINGGUNG
OLEH MAJELIS HAKIM didalam pertimbangan Hukumnya;
Bahwa seharusnya Judex Juris dalam mempertimbangkan putusan tersebut harus memperhatikan hal-hal yang diajukan para tergugat didalam melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pembuktian perkara a quo serta telah memberikan suatu pertimbangan hukum tentang hal-hal seperti ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA :
Yang sungguh berbeda dengan asal-usul tanah terperkara A quo. Dan tidak menyambung surat tersebut dengan soerat djoal beli tanggal 15 Juli 1946 antara Amat kepada H. Basri yang menjadi Alas Hak atau asal-usul
diterbitkannya Sertifikat (SHM No 34, 35 , 230) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi, sedangkan tanah kepemilikan Penggugat dalam hal ini disebut Pembanding I.C. (Zainuddin) yang saya kuasai adalah seluas + 4.000,5 M2 (Empat Ribu koma Lima Meter Persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Saimin/Sariah + 119 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Kebun + 33 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Saolah/Mustafa + 135 M;
Jadi sungguh berbeda letak tanah Objek Sengketa status aquo milik Penggugat dalam hal ini Pembanding I.C. (Zainuddin) dengan soerat djoal
beli tanggal 15 Juli 1946 antara Amat kepada H. Basri yang menjadi Alas Hak untuk penerbitan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 42 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
(H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) yang menjadi acuan diterbitkannya ketiga Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) tersebut oleh Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi.
Seharusnya Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi)
yang dianggap ahli sama sekali tidak menerapkan keahliannya serta tidak
melakukan penelitian, mencerna, menelaah sebelum menerbitkan Sertifikat
(SHM No.34, 35, 230) yang sudah jelas sekali berbeda yang dijadikan sebagai
Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli Lubis) serta Tergugat II I.C. (Nazha Br.
Panjaitan) yang diperoleh melalui soerat djoal beli tanggal 15 Juli 1946.
Yang menjadi Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli Lubis) serta Tergugat II I.C.
(Nazha Br. Panjaitan) adalah sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Hitam.
- Sebelah Timur berbatas dengan Oloeny Rimana.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Naimin.
- Sebelah Utara berbatas dengan Naisar
Sedangkan objek sengketa tanah menjadi tanah yang dikuasai Penggugat
dalam hal ini disebut pembanding I.C. (Zainuddin) didalam Memori
Bandingnya pemohon banding i.c. ZAINUDDIN ingin menyampaikan dalam
hal ini bahwa pemohon banding i.c. ZAINUDDIN menguasai objek sengketa
tanah dengan luas + 4.005 M² (empat ribu lima meter persegi) Dengan
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. SAOLAH/MUSTAFA + 135 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alm. SAIMIN/SARIAH + 119 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kebun + 33 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komp. Yos Sudarso + 30 meter;
Bahwa Pemohon Banding ic. ZAINUDDIN dalam hal ini adalah seorang warga negera Indonesia yang baik serta taat pajak dimana Pemohon Banding ic. ZAINUDDIN selain menguasai objek sengketa tanah juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (PBB/Pajak Bumi dan Bangunan dan juga turut melapirkan fotocopy bukti pembayaran PPB yang masih ada tersimpan) atas tanah yang dikuasainya serta diusahainya ataupun dikelolanya tanpa ada pihak manapun juga yang dirugikan serta dilanggar hak-haknya atas tanah tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 43 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
Cukup sangat jelas sekali perbedaannya Alas Hak Tergugat I I.C (H. Ramli
Lubis) serta Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) dengan tanah yang
dikuasai Penggugat/Pemohon Banding i.c ZAINUDDIN.
Terbukti cukup jelas sekali Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota
Tebing Tinggi) lalai serta ceroboh dalam menerbitkan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan).
Terbukti Tergugat III I.C. (Badan Pertanahan Negara Kota Tebing Tinggi)
sama sekali tidak pernah mengetahui bahkan meninjau lokasi tanah
objek sengketa status aquo sebelum menerbitkan Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan).
Sehingga merugikan Penggugat I I.C (Zainuddin) akibat diterbitkannya
Sertifikat (SHM No. 34, 35, 230) milik Tergugat I I.C. (H. Ramli Lubis) dan Tergugat II I.C. (Nazha Br. Panjaitan) tersebut.
Membaca, surat Kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding I / Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi tanggal 06 September 2016, Kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding /
Penggugat tanggal 05 Oktober 2016 dan kepada Terbanding III /
Tergugat III tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya sebagai
berikut ;
1. Bahwa pada halaman 6 Memori Bandingnya, Pembanding mendalilkan
mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tbt, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016,
dan selanjutnya menyerahkan Memori Banding pada tanggal 3 Agustus
2016 ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan tanggal 9
Februari 2012, dalam lampiran III.B. Angka 5.1 huruf c menegaskan :
“Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu
menunggu diterimanya memori banding” ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 44 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
3. Bahwa terkait prosedur pengajuan banding tersebut, selanjutnya juga diatur
bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding
diajukan, berkas banding harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, ternyata kewajiban Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi untuk memberitahukan permohonan banding kepada
TERBANDING I dan TERBANDING II sama sekali tidak dilakukan, dan
demikian pula kewajiban Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk
mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi Medan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, juga tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Bahwa Memori Banding tersebut lebih banyak menguraikan tulisan atau
makalah yang dikutip keseluruhan dan tidak memiliki relevansi dengan
perkara a quo sebagaimana diuraikan Pembanding pada halaman 7 s/d 14
serta halaman 15 s/d 26 (kemungkinan sampai halaman 27, dikarenakan
halaman 27 Memori Banding tidak ada, apakah penghilangan halaman 27
tersebut disengaja atau tidak), yaitu berupa tulisan dengan judul
“PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI PENGETAHUAN HAKIM” yang
ditulis ABDIL BARIL BASITH, MH, Hakim Pengadilan Agama Talu, yang
dikutip dari situs Pengadilan Tinggi Agama Padangwww.pta-padang.go.id
(terlampir); 6. Bahwa terhadap tanah objek perkara milik TERBANDING I dan
TERBANDING II sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 34, SHM No. 35 dan
SHM No. 230, telah diakui sebagai tanah Pembanding sebagai warisan dari
neneknya yang bernama JAHURA, namun Pembanding sama sekali tidak
dapat membuktikan hubungan kewarisan tersebut
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor : 36/PDT.G/2015/PN.TBT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah memberi kesempatan kepada Pihak
Penggugat / Pembanding tanggal 10 Oktober 2016, kepada Terbanding I /
Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II tanggal 20 September 2016 dan
diberitahukan kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 14
September 2016, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 45 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi surat
gugatan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi tanggal 19 April 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT, surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini serta telah pula memperhatikan
memori banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra memori banding
dari Terbanding I dan II / Tergugat I dan II berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa hal – hal maupun keberatan-keberatan yang
termuat dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak termuat hal-hal baru yang
dapat membatalkan atau melemahkan putusan majelis Hakim tingkat
pertama, lagi pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan
tepat dan benar dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam
putusan a quo, oleh karenanya memori banding dan Kontra memori banding
tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan –
alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
ini, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
tanggal 19 April 2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT, yang dimintakan
banding tersebut haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap
berada dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 46 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
peradilan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding seperti tersebut
dalam amar putusan dibawah ini.
Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum
lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 April
2016 Nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.TBT yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM’AT tanggal 2 JUNI 2017 oleh
kami DHARMA E.DAMANIK, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO, SH.MH dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 73/PDT/2017/PT.MDN
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari JUM’AT tanggal 9 JUNI 2017 diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada
PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri opleh kedua belah pihak
yang berperkara ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
1. ADI SUTRISNO, SH.MH DHARMA E.DAMANIK, SH.MH
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 47 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH
Panitera Pengganti :
ROSELINA, SH
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 48 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 49 dari 46 Hal Putusan No.73/PDT/2017/PT.MDN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,
BASTARIAL,SH.MH.
NIP. 19560821 198603 1 003.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA PENGADILAN TINGGI MEDAN PANITERA,
BASTARIAL,SH.MH.
NIP. 19560821 198603 1 003.