Upload
lamtram
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 1 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N NOMOR : 152/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
PT ARGA CITRA KHARISMA : Berkedudukan di Medan Jalan Timor
No 1, Kelurahan Gang Buntu,Kecamatan Medan Timur
yang diwakili oleh MARLON PURBA, Jabatan Direktur
Utama PT ARGA CITRA KHARISMA yang bertindak dalam
Jabatannya yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa
hukumnya : HAKIM TUA HARAHAP,SH.,MH., CHARLES T
SILALAHI, SH.,MH., JONI ASMONO,SH.,MH., RIZAL
SIHOMBING, SH., SAHALA HALOMON TAMBUN,SH.,
RAJA FAISAL HARAHAP,SH., RAMLI TARIGAN,SH.,dan
ISKANDAR,SH., seluruhnya advokat/Penasihat Hukum
pada Kantor “DUTA KEADILAN” beralamat di Jalan
Prof.HM.Yamin,SH., Komplek Serdang Mas Blok B No 9
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No
99/DK.SK/IV/2015 tanggal 20 April 2015 bertindak sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama semula sebagai
PENGGUGAT sekarang PEMBANDING / TERBANDING ;
M E L A W A N
PT.KERETA API INDONESIA (Persero) beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan No.1 Bandung semula sebagai TERGUGAT sekarang
TERBANDING / PEMBANDING ;
D A N
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 2 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan semula sebagai TURUT TERGUGAT I sekarang disebut sebagai
TURUT TERBANDING I ; 2. PEMERINTAH KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Kapten Maulana
Lubis Medan, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang disebut
sebagai TURUT TERBANDING II ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei
2017 Nomor : 152/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat
Banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23
Mei 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi
dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA :
----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 29 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor :
289/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan gugatan
kepada Penggugat tersebut di atas, dengan mengemukakan hal – hal
sebagai berikut :
Bahwa Penggugat adalah perusahaan perseroan terbatas yang
didirikandengan Akte No. 3 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat oleh dan
dihadapan Poeryanto Poedjiaty, SH Notaris di Medan dan merupakan
sebuah Badan Hukum Indonesia yang disahkan sesuai surat pengesahan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 3 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Menteri Hukum dan HAM RI No.C-17219 HT.01.01.TH.2002 tanggal 6
September 2002 ;
Bahwa dengan semangat pembangunan perekonomian nasional pada
umumnya dan perekonomian di Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan
pada khususnya Penggugat pada tahun 2010 membangun pusat bisnis di
kota Medan diatas tanah yang terletak di Jalan Timur/Veteran, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas 34.776 M2 ;
Bahwa keinginan tersebut dapat direalisasikan Penggugat dan karena pada
tahun 2002 Penggugat memperoleh hak guna bangunan diatas hak
pengelelolaan (HPL) Turut TergugatIIatas tanah seluas 34.776M2 yang
terletak di Jalan Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat HGB No. 1147, 1150 dan 1151
Tahun 1994, yang masa berlaku hak guna bangunannya berakhir pada
bulan Juli 2014 ;
Bahwa oleh karena pada tahun 2010 Penggugat hendak melakukan
pembangunan diatas tanah Sertifikat HGB No. 1147 dan HGB No. 1151,
maka sehubungan dengan jangka waktu berakhirnya HGB pada tahun 2014,
sudah seharusnyalah dilakukan perpanjangan atas Hak Guna Bangunan
tersebut dan hal itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengharuskan hak guna bangunan tersebut harus diperpanjang sebelum
masa berlakunya berakhir ;
Bahwa oleh karena itu Penggugat pada tahun 2010 mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 1147 dan
1151 kepada Turut Tergugat II selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL)
dan atas permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari Turut
Tergugat II, sehingga Penggugat menandatangani Surat Perjanjian No.
593.5/2193/30/2010 Tanggal 12 Pebruari 2010 Dan Surat Perjanjian No.
593.5/2194/31/2010 Tanggal 12 Pebruari 2010 antara Penggugat dengan
Turut Tergugat II ;
Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 20 Januari 2014(Handoko Lie)
Mantan Direktur Utama Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam
kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.
Print 10/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang kemudian dilakukan
penahanan pada tanggal 07 April 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Penahanan yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 4 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Muda Tindak Pidana Khusus No. : Print-40/F.2/FD.1/04/2015 tanggal 07
April 2015 atas laporan dari Tergugat ;
Bahwa selain itu sebelumnya juga Kejaksaan Agung RI telah melakukan
penyitaan terhadap foto copy buku tanah Hak Guna Bangunan No. 1147,
No. 1150, No. 1151 dan foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan milik
Penggugat sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Agustus 2014
berdasarkan Surat Perintah Penyitaan / Penitipan No. Print-
32/F.2/Fd.1/8/2014 tanggal 18 Agustus 2014 ;
Bahwa perkara yang disangkakan kepada Handoko Lie(Mantan Direktur)
Penggugat adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
Bahwa penetapan mantan Direktur Penggugat sebagai Tersangka dan
selanjutnya dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung RI berkaitan
dengan proses Pengalihan HAT-PJKA menjadi HPL Pemda TK-II Medan
1982, Penerbitan HGB Tahun 1994 dan Pengalihan HGB Tahun 2004 serta
Perpanjangan HGB 2011 sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka, Berita
Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan dan Surat
Perintah Penahanan ;
Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penahanan dan penetapan
Tersangka terhadap Mantan Direktur Utama Penggugat yang sekaligus
melakukan penyitaan terhadap foto copy Buku Tanah HGB No. 1147, HGB
No. 1150, HGB No. 1151 dan foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan milik
Penggugat karena Penggugat dan Mantan Direktur Utama Penggugat sama
sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat
merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,
karena berakibat pada perusahaan Penggugat tidak bisa melakukan
perbuatan hukum apapun yang sifatnya mengalihkan hak atas tanah milik
Penggugat kepada pihak pembeli ;
Bahwa untuk memudahkan Pemahaman perkara ini, Penggugat akan
menguraikan historis dari perolehan hak guna bangunan atas tanah tersebut
diatas kepada Penggugat yakni sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 5 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa Tergugat telah menyatakan menanggalkan hak atas tanah di
Jalan Timor/Veteran Kelurahan Gang Buntu Kota Medan seluas
34.776M2 berikut bangunannya dan menyerahkan kepada
TurutTergugat II, sesuai Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas
Tanah dan Bangunan No. 47 Tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat
dan dihadapan Agoes Salim Notaris di Medan;
2. Bahwa kemudian Tergugat dan Turut Tergugat II membuat perjanjian
lanjutan dari penanggalan hak atas tanah dan bangunan yang mana
Turut Tergugat II diwajibkan menyediakan 288 unit rumah permanen
berikut sarana dan prasarananya kepada Tergugat yang dibangun
diatas tanah yang dikuasai Tergugat dan kemudian Tergugat dan
Turut Tergugat II sepakat menunjuk PT. Inanta Timber & Trading Coy
Ltd sebagai pelaksana pembangunan 288 unit rumah tersebut, hal ini
sesuai dengan Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan
Hak atas Tanah dan Bangunan No. 36 tanggal 17 November 1982
yang dibuat dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan, dan
kemudian untuk menindak lanjuti perjanjian tersebut maka Turut
Tergugat II memberikan persetujuan kepada PT. Inanta Timber &
Trading Coy Ltd untuk memperoleh Hak Guna Bangunan di atas tanah
Hak Pengelolaan(HPL) Turut Tergugat II dengan syaratPT. Inanta
Timber & Trading Coy Ltdharus melaksanakan pembangunan 288 unit
rumah sebagaimana yang diatur didalam Akta Perjanjian Lanjutan dari
Pernyataan Penanggalan Hak atasTanah dan bangunan No. 36
tanggal 17 November 1982, hal ini sesuai Akta Perjanjian Tentang
Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas
Tanah Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
No. 37 Tanggal 17 Nopember 1982 yang dibuat dan dihadapan Agoes
Salim, Notaris di Medan;
3. Bahwa akan tetapi pada Tanggal 3 Juni 1983 dibentuk Panitia Penilai
Ganti Rugi dengan unsur dari Departemen Keuangan, Departemen
Perhubungan, Tergugat dan TurutTergugat II yang hasilnya
menyimpulkan bahwa terkait kewajiban pembangunan 288 unit rumah
dalam pelepasan hak atas tanah tersebut dikonversi menjadi nilai uang
tunai sebagai ganti rugisebesar Rp. 3.677.179.889,- dan kemudian
pada Tanggal 27 Oktober 1983, Menteri Perhubungan menyetujui hasil
penilaian tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 6 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa sebelum kewajiban tersebut direalisasikan, pada tanggal 19
Desember 1989 terjadi pengalihan hak serta kewajiban dari PT. Inanta
Timber & Trading Coy Ltd kepada PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE)
terkait Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan
No. 47 Tanggal 25 Agustus 1982, Akta Perjanjian Lanjutan dari
Pernyataan Penanggalan Hak atas Tanah dan Bangunan No. 36
tanggal 17 November 1982, dan Akta Perjanjian Tentang Pemberian
Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas
TanahPengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
No. 37 Tanggal 17 Nopember 1982 atas tanah tersebut, sesuai Akta
Pengalihan hak dan Kuasa No. 238 Tanggal 19 Desember 1989 dan
Akta Pelunasan dan Pembebasan No. 239 Tanggal 19 Desember 1989
yang keduanya dibuat dan dihadapan Mohammad Said Tadjoedin,
Notaris di Jakarta ;
5. Bahwa atas pengalihan hak serta kewajiban dari PT. Inanta Timber &
Trading Coy Ltd kepada PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) atas tanah
tersebut maka terbitlah Akta No. 171 dan Akta No. 172 Tanggal 30
Maret 1990 antara Tergugat , Turut Tergugat II, dan PT. Bonauli Real
Estate (PT. BRE) yang dibuat dan dihadapan Djaidir, SH, Notaris di
Medan, sebagai addendum dari Akta Perjanjian Tentang Pemberian
Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas
TanahPengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
No. 37 Tanggal 17 Nopember 1982;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 1994 oleh Turut Tergugat I telah
menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1147, 1150 dan 1151
diatas tanah tersebut An. PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) ;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE)
dengan Penggugat membuat Perjanjian dan Pernyataan sesuai Akta
No. 27 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan
Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta yang pada intinya PT.
Bonauli Real Estate (PT. BRE) menyerahkan kepada Penggugat
segala hak dan kewajiban wewenang dan tanggung jawab yang harus
dipenuhi oleh PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) baik terhadap
Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat II dan Penggugat
menyatakan telah menerima sepenuhnya segala hak dan kewajiban
wewenang dan tanggung jawab tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 7 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
8. Bahwa atas penyerahan hak dan kewajiban tersebut PT. Bonauli Real
Estate telah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1147
Tahun 1994, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1150 Tahun 1994 dan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1151 Tahun 1994 kepada
Penggugat dan secara fisik tanah tersebut mulai diganti rugi kepada
Penghuni dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan akhirnya telah
dikuasai dan diusahai oleh Penggugat padahal objeknya dari Tergugat
dan Turut TergugatII sejak 1982 s/d 2003 (+ 21 tahun), tidak mampu
dikosongkan dari para penghuni, karena tingkat kesulitan yang sangat
tinggi itu ada dipersoalan tanah dan para penguni tanah dimaksud;
9. Bahwa setelah dilakukan penyerahan sertifikat tersebut dibuatlah Akta
Pengikatan Jual Beli No. 23 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat
oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta
antara PT. Bonauli Real Estate dengan Penggugat terhadap ketiga
bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
1147 Tahun 1994, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1150 Tahun
1994 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1151 Tahun 1994 ;
10. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut Penggugat
mengajukan permohonan persetujuan peralihan hak atas tanah
dimaksud kepada Turut Tergugat II selaku pemegang Hak Pengelolaan
(HPL), dan oleh Turut Tergugat IImenyetujuinya dengan catatan agar
kewajiban atas konpensasi yang menjadi kewajiban PT. Bonauli Real
Estate (PT. BRE) disanggupi oleh Penggugat , dan atas persetujuan
tersebut Penggugat telah mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 1150 Tahun 1994 langsung kepada pihak ketiga selaku pembeli,
sedangkan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1147 Tahun
1994 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1151 Tahun 1994
ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli dari PT. Bonauli Real Estate (PT.
BRE) kepada Penggugat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 223 Tahun
2004 dan Akta Jual Beli No. 224 Tahun 2004 yang keduanya dibuat
dihadapan Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan
selanjutnya telah didaftarkan di Kantor TurutTergugat I (Kantor
Pertanahan Kota Medan), sehingga secara hukum sah menjadi milik
Penggugat ;
11. Bahwa kemudian karena hingga pada tahun 2002 PT. Bonauli Real
Estate belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 8 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
yakni kompensasi sebesar Rp. 3.677.179.889, maka Tergugat
mengusulkan kembali nilai besaran kompensasi pada tahun 2004
karena telah terjadi fluktuasi nilai mata uang, kepada Menteri BUMN
dengan suratnya No. C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari
2004agar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menyetujui hasil
negoisasi besaran kompensasi yang harus dibayarkan PT. Bonauli
Real Estate (PT. BRE) kepada Tergugat sebesar Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar rupiah) yang kemudian disetujui oleh Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara dengan Suratnya Tertanggal 18 Oktober
2004 No. S-586/MBU/2004 perihal persetujuan penggantian
kompensasi atas penghapus bukuan aktiva tetap Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) memiliki
kewajiban untuk memberikan konpensasi atas bangunan serta fasilitas
yang disebutkan diatas kepada Tergugat I sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), maka tentulah kewajiban
pembayaran tersebut demi hukum beralih menjadi kewajiban
Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian dan
Pernyataan No. 27 Tanggal 9 September 2002;
13. Bahwa atas kewajiban tersebut Penggugat telah mengajukan
permohonan pembayaran kepada Tergugat baik secara lisan mulai
pada awal tahun 2005sampai pada tahun 2010 maupun secara tertulis
sebagaimana dalam surat Penggugat No. 273/ACKH/XII/2010 tanggal
10 Desember 2010 perihal Pemenuhan Kewajiban dan melalui surat
kuasa hukum Penggugat sebagaimana Surat No. 5276/DK-P/III/2011
tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Untuk Menerima
Kewajiban Pembayaran Secara Tunai kepada PT. Kereta Api
Indonesia Ic. Tergugat, terkait tanah di Jalan Timor/Madura Kelurahan
Gang Buntu, Kota Medan seluas 34.776 M2 akan tetapi permohonan
tersebut tidak diterima dan tidak ditanggapi oleh Tergugat , padahal
seyogianya surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-
586/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 perihal persetujuan
penggantian kompensasi tersebut mengikat Penggugat , Tergugat dan
Turut Tergugat II ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima dan tidak
menanggapinya, Penggugat telah menempuh upaya konsinyasi yaitu
dengan menitipkan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 9 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Medan, dengan tujuan agar Pengadilan Negeri Medan yang
menawarkan pembayaran tersebut sesuai Berita Acara Penerimaan
uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012 dan selanjutnya pada
tanggal 09 Maret 2012 Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan
“Penetapan” Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN.Medan yang diantaranya
memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan melakukan
penawaran sejumlah Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah)
kepada Tergugat ;
15. Bahwa atas penetapan tersebut Juru Sita Pengadilan Negeri Medan
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan telah menawarkan
kepada Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung Cq
PT. Kereta Api Indonesia Cabang Medan di Jalan Prof. HM. Yamin,SH
No.14 Medan yang intinya agar Tergugat menerima penyerahan uang
sejumlah Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah) sebagai
pemenuhan kewajiban Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak
menerima penawaran pembayaran, sehingga uang sejumlah
Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah) sesuai berita acara
penerimaan uang (consignatie) tanggal 8 Maret 2012 telah disimpan /
konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai
dengan Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan
Penyimpanan/Konsignasi Di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan No.01/Pdt.Cons/2012/PN-Mdn Tanggal 16 April 2012 dan telah
dinyatakan sah dan berharga berdasarkan putusan penetapan
No. 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012, namun Tergugat
tidak bersedia menerima uang Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar
rupiah) tersebut, sehingga jelaslah perbuatan Tergugat merupakan
perbuatan melawan hukum ;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka
jelaslah seluruh proses penawaran pembayaran yang diikuti penitipan
(consignatie) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku yakni : Pasal 1404 KUHPerdata yang intinya menentukan apabila sipiutang menolak pembayaran, maka siberutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya dan jika siberpiutang juga menolaknya, maka siberutang dapat menitipkan uang atau barangnya kepengadilan ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 10 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Bahwa apabila penawaran pembayaran ditolak oleh Termohon (Tergugat)
maka seharusnya upaya hukumnya adalah gugatan biasa seperti perkara
ini, buka upaya hukum kasasi seperti yang diajukan Tergugat ;
Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran melalui
konsignasi ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara
Penerimaan Uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012 Jo Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pdt.Cons/2012/PN.Medan tanggal
09 Maret 2012 Jo Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan dilakukan
Penyimpanan/Konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
No. 01/Pdt.Cons/2012/PN-Mdn Tanggal 16 April 2012 Jo Putusan
Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 2209/Pdt. P/2012/PN.Mdn
tanggal 4 Juli 2012, maka mohonlah Pengadilan menyatakan pembayaran
yang dilakukan Penggugat dinyatakan sah dan berharga ;
Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atas kewajiban tersebut kepada
Tergugat, mohonlah menghukum Tergugat agar menerima pembayaran
tersebut dan dapat mengambilnya setiap saat di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan ;
Bahwa selain dari pada itu, oleh karena jumlah nilai kewajiban Penggugat
atas Kompensasi terhadap Tergugat sudah ditetapkan sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas miliyar rupiah) berdasarkan Surat Menteri
BUMN No. S-586/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 perihal
persetujuan penggantian kompensasi atas penghapus bukuan aktiva
Tergugat, maka mohonlah dinyatakan demi hukum surat tersebut sah dan
mengikat terhadap Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II ;
Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dinyatakan telah dilakukan
pembayaran atas kewajiban atas kompensasi sebagaimana disebutkan
diatas, maka dengan ini kami mohon agar peralihan hak atas tanah kepada
Penggugat untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan
menyatakan Sertifikat HGB No. 1147, No. 1150 dan 1151 beserta
pecahannya bersih dan dapat dialihkan kepemilikannya dan dapat
dilakukan balik nama dan dapat dibebani hak tanggunan ;
Bahwa selanjutnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan
Agung RI terhadap dokumen foto copy Buku Tanah HGB No. 1147, HGB
No. 1150, HGB No. 1151 dan foto copy Sertifikat HGB milik Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 11 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
tidak mempunyai kaitan/hubungan hukum dengan peristiwa pidana korupsi
yang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI sehingga sudah jelas
dokumen tersebut bukan sebagai alat bukti terjadinya tindak pidana, oleh
karenanya mohon kepada Pengadilan menyatakan penyitaan yang
dilakukan Kejaksaan Agung RI adalah tidak sah dan tidak berkekuatan
hukum ;
Bahwa untuk mencegah kekeliruan yang akan timbul dalam penanganan
perkara pidana yang disidik oleh Kejaksaan Agung RI, jauh hari sebelum
perkara ini timbul, tidak ada halangan seperti gugatan maupun sangkaan
pidana dalam perkara ini sehingga sebelum perkara ini ada, Penggugat
telah menjual atau sifatnya mengalihkan hak atas tanah dan bangunan
tersebut pada pembeli sehingga pembeli yang beritikad baik pada saat ini
tidak bisa melakukan balik nama atas sertifikat tersebut oleh karena itu
terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga mohonlah Majelis
Hakim untuk membuat Putusan Provisi terhadap Turut Tergugat I
dinyatakan bahwasannya Sertifikat Induk No. 1147, 1150 dan 1151 dan
pecahannya dinyatakan bersih dan dapat dilakukan peralihan maupun balik
nama serta dapat dipasang hak tanggungan atas Sertifikat Induk No. 1147,
1150 dan 1151 berikut pecahannya, sehingga sangat beralasan hukum
majelis hakim memberikan putusan provisi yang isinya :
“Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyatakan bahwasanya
Sertifikat Induk No. 1147, 1150 dan 1151 berikut Pecahannya dinyatakan
bersih dan dapat dilakukan peralihan maupun balik nama serta dapat
dipasang hak tanggungan”
Bahwa selanjutnya selain dari pada itu juga perbuatan Tergugat tersebut
sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya mohonlah menghukum
Tergugat membayar sejumlah kerugian kepada Penggugat yakni sebagai
berikut :
Kerugian Moral :
Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugatmerupakan seorang
pengusaha dan perusahaan skala nasional dan internasional sehingga
Penggugatmerasa tercemar nama baiknya baik dikalangan para
pengusaha, rekan bisnis, sanak saudara, keluarga maupun konsumen,
maka Penggugattelah dirugikan yakni kerugian moral yang diperhitungkan
sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 12 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Kerugian Materil :
Bahwa Penggugatmengalami kerugian Materil yakni karena penyitaan
yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI atas pengaduan dari Tergugat
sehingga Penggugat tidak dapat melakukan jual beli atas property milik
Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan atas perolehan terhadap
keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000.- (satu triliun
rupiah) ;
Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka
sangat beralasan Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Medan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta
bangunanmilik Tergugat yang digunakan sebagai kantor Tergugat serta
harta benda lainnya yang akan ditunjuk dikemudian hari ;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugatdidukung dengan bukti-bukti yang
authentik, maka sangat beralasan perkara ini diputuskan dengan serta
merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
Berdasarkan segala uraian diatas, maka Penggugat mohon pada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk memanggil para
pihak serta menentukan suatu hari persidangan serta Penggugat mohon agar
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Provisi :
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyatakan Sertifikat Induk No.
1147, 1150 dan 1151 berikut Pecahannya dinyatakan bersih dan dapat
dilakukan peralihan hak maupun balik nama serta dapat dipasang hak
tanggungan terhadap Sertifikat dimaksud ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan provisi yang telah diputuskan ;
3. Menyatakan Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga ;
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 13 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. 47
Tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat dan dihadapan Agoes Salim
Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas Tanah
dan Bangunan No. 36 tanggal 17 November 1982 yang dibuat dan
dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Tentang Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak
Guna Bangunan Atas Tanah Pengelolaan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan No. 37 Tanggal 17 Nopember 1982yang dibuat
dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan ;
- Akta Pengalihan hak dan Kuasa No. 238 Tanggal 19 Desember 1989 dan
Akta Pelunasan dan Pembebasan No. 239 Tanggal 19 Desember 1989
yang keduanya dibuat dan dihadapan Mohammad Said Tadjoedin,
Notaris di Jakarta ;
- Akta No. 171 dan Akta No. 172 Tanggal 30 Maret 1990 antara Tergugat,
Turut Tergugat II, dan PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) yang dibuat
dan dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan ;
- Akta No. 27 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan
Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta ;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat
oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta ;
- Akta Jual Beli No. 223 Tanggal 11 Agustus 2004yang dibuat dihadapan
Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Akta Jual Beli No. 224 Tanggal 11 Agustus 2004yang dibuat dihadapan
Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PT. Kereta Api (Persero)
No. C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari 2004yang berisikan
permintaan persetujuan kepada menteri BUMN tentang penggantian
konpensasi menjadi uang tunai sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas
milyar rupiah) atas penghapusbukuan aktiva tetap berupa tanah yang
terletak di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur,
Kota Medan seluas +34.776 M2 ;
7. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Penggugat, Tergugat dan Turut
TergugatII Surat Menteri BUMN No. S-586/MBU/2004 Tanggal 18 Oktober
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 14 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
2004 yang memberikan persetujuan kompensasi uang kepada Tergugat
sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebagai pengganti
konpensasi atas penghapusbukuan aktiva tetap atas tanah yang terletak di
Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan seluas +34.776 M2 ;
8. Menyatakan demi hukum pembayaran sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga
belas milyar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugatatas kewajiban
tersebut kepada Tergugat melalui konsignasi pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan uang
(consignatie) tanggal 08 Maret 2012 Jo Penetapan Nomor
01/Pdt.Cons/2012/PN-Medan Jo Berita Acara Tentang Pemberitahuan
Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi Di Kas Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan No.01/Pdt.Cons/2012/PN-Mdn Tanggal 16 April 2012 Jo
putusan penetapan No. 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn. tanggal 4 Juli 2012
dinyatakan sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat agar menerima uang sebesar
Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebagai kompensasi atas
Penghapusbukuan aktiva tetap berupa tanah yang terletak di Jalan Timor /
Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
seluas +34.776 M2 ;
10. Menyatakan Tergugat dapat setiap saat mengambil uang sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas milyar) atas kompensasi atas
penghapusbukuan aktiva tetap berupa tanah yang terletak di Jalan
Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan seluas + 34.776 M2 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;
11. Menyatakan sah demi hukum uang sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga
belas milyar) sebagai kompensasi penanggalan hak atas tanah milik
Tergugat I seluas 34.776 M2 yang terletak di Jalan Timor/Veteran,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ;
12. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran atas konpensasi
sebagaimana tersebut diatas terhadap Tergugat sesuai berita Acara
Penerimaan uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012 Jo Penetapan
Nomor : 01/Pdt.Cons/2012/PN-Medan Jo Berita Acara Tentang
Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi Di kas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 15 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn
tanggal 4 Juli 2012 ;
13. Menghukum Turut Tergugat I untuk menyatakan Sertifikat Induk HGB No.
1147, 1150 dan 1151 atas nama PT. Arga Citra Kharisma berikut
pecahannya dinyatakan bersih dan dapat dilakukan peralihan kepemilikan
dan balik nama maupun pemasangan hak tanggungan ;
14. Menyatakan demi hukum putusan ini berlaku sebagai bukti cek bersih atas
Sertifikat Induk No. 1147, 1150, dan 1151 berikut pecahan sertifikat ;
15. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat
II dalam peralihan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 1147, 1150
dan 1151 dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan atas peralihan
tanah seluas + 34.776 M2 yang terletak di Jalan Timor/Veteran, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
16. Menyatakan segala perbuatan hukum penyitaan baik yang dilakukan oleh
Kejaksaan Agung RI maupun institusi penyidik lainnya adalah tidak sah
dan tidak berkekuatan hukum ;
17. Menyatakan demi hukum, Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum
apapun baik itu yang sifatnya mengalihkan hak, mengagunkan
danperbuatan hukum lainnya sepanjang terhadap tanah milik Penggugat
yang berasal dari Hak Guna Bangunan No. 1147, 1150 dan 1151 ;
18. Menyatakan demi hukum tanah berikut bangunan diatasnya yang
dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1147, HGB No. 1150 dan No.
1151 beserta pecahannya adalah sah dan berkekuatan hukum milik
Penggugat ;
19. Menghukum Tergugatagar membayar kerugian moral kepada Penggugat
sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah)secara tunai dan
seketika; 20. Menghukum Tergugatagar membayar kerugian materil kepada Penggugat
sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu tirliun rupiah) secara tunai dan
seketika ; 21. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi
keputusan ini;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 16 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun Kasasi
(Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
23. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;
Atau :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-I
telah memberikan jawaban sebagai berikut :
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT 1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 4 hingga 9, Penggugat
mendalilkan tentang peralihan hak dan proses penerbitan SHGB atas
tanah di Jalan Timor/Veteran Kelurahan Gang Buntu Kota Medan
seluas 34.776 m2 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam
meter persegi) (”Lahan Gang Buntu”);
2. Bahwa setelah membaca dalil-dalil Penggugat tersebut dan
mengkaitkannya dengan dalil Penggugat pada halaman 3 butir ke empat,
ternyata bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut merupakan
dalil yang sama yang menjadi dasar penahanan terhadap Sdr Handoko Lie
yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi di Jakarta. Dalil Penggugat pada halaman 3 butir ke empat
tersebut, sebagai berikut: ”Bahwa penetapan mantan Direktur Penggugat
sebagai Tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh Kejaksaan
Agung RI berkaitan dengan proses Pengalihan HAT-PJKA menjadi HPL
Pemda TK-II Medan 1982, Penerbitan HGB Tahun 1994 dan Pengalihan
HGB Tahun 2004 serta Perpanjangan HGB 2011 sesuai dengan Surat
Panggilan Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat
Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penahanan”;
3. Bahwa perkara pidana korupsi yang saat ini diperiksa oleh Majelis Hakim di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta tersebut terkait dengan
pemanfaatan secara melawan hukum terhadap Lahan Gang Buntu oleh
penggugat, termasuk salah satunya pemberian persetujuan perpanjangan
SHGB No. 1147, 1150, 1151 oleh TURUT TERGUGAT II kepada
penggugat;
4. Bahwa dalam penyidikan pidana korupsi atas Lahan Gang Buntu tersebut,
Penyidik Kejaksaan telah melakukan penyidikan dan memeriksa Sdr
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 17 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Handoko Lie yang saat itu masih menjabat Direktur Utama Penggugat, dan
juga memeriksa dua orang mantan Walikota Medan in casu mantan
pejabat Turut Tergugat II. Berdasarkan penyidikan Kejaksaan tersebut,
kejaksaan menetapkan 3 ( tiga ) orang tersangka yaitu Sdr. Rahudman
Harahap berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: 08/F.2/Fd.1/01/2014
tanggal 20 Januari 2014, Sdr. Abdillah berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan No: 09/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan Sdr.
Handoko Lie berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: 10/F.2/Fd.1/01/
2014 tanggal 20 Januari 2014;
5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil penggugat, perkara yang terkait dengan
pengalihan hak atas Lahan Gang Buntu, perpanjangan SHGB 1147,
1150,1151 tersebut saat ini telah disidik oleh Kejaksaan dan hingga
Jawaban ini Tergugat ajukan, perkara pidana korupsi tersebut masih
diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta
6. Bahwa perkara a quo saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dalam perkara No.78/Pid.Sus/
TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Dengan demikian terbukti bahwa sebagaimana dalam dalil penggugat,
telah dinyatakan sendiri oleh penggugat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat
terkait dengan pelepasan hak atas lahan gang buntu seluas 34.776 m2 kepada
pemerintah kota medan/pemda tk ii medan, penerbitan dan perpanjangan shgb
1147, 1150, 1151, saat ini sedang diperiksa oleh majelis hakim pengadilan
tindak pidana korupsi di jakarta, dengan demikian maka majelis hakim
pemeriksa perkara a quo tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo,
dengan demikian gugatan a quo harus ditolak untuk seluruhnya.
I. DALAM EKSEPSI a. Gugatan error in persona karena penggugat telah salah dalam menarik
pihak yang digugat dimana seharusnya penggugat mengajukan gugatan
kepada kejaksaan agung republik indonesia
1. Bahwa setelah membaca seluruh gugatan Penggugat, dimana
Penggugat mendalilkan adanya kerugian serta mengajukan gugatan
perbuatan melawan hukum a quo. Tergugat mendapati bahwa inti
dari gugatan Penggugat yaitu adanya:
a. Penetapan tersangka dan penahanan terhadap mantan Direktur
Penggugat yaitu Handoko Lie oleh Kejaksaan Agung Republik
Indonesia (“Kejaksaan”) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 18 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
No: 10/F.2/Fd.1/01/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 Jo. Surat
Perintah Penahanan No: Print-40/F.2/FD.1/04/2015 tanggal 7
April 2015;
b. Penyitaan oleh Kejaksaan terhadap buku tanah yaitu Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 1147, Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 1150, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1151
(”SHGB 1147,1150,1151”) berdasarkan Surat Perintah
Penyitaan/Penitipan No. Print-32/F.2/Fd.1/8/2014 tanggal 18
Agustus 2014.
Penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut merupakan
kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam menangani tindak
pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 284 ayat 2
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 jo pasal 17 Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1983, Pasal 30 ayat 1 huruf (d)
Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Akibat
dari Penahanan dan diikuti oleh Penyitaan oleh Kejaksaan
tersebut di atas maka status tanah SHGB 1147, 1150, 1151 oleh
Turut Tergugat I ditetapkan menjadi tidak bersih dari sengketa,
selanjutnya atas status tidak bersih dari sengketa tersebut maka
Penggugat tidak dapat melakukan perpanjangan, balik nama,
pemecahan dan pembebanan hak tanggungan terhadap
SHGB 1147,1150,1151.
2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengakui jika
perbuatan hukum oleh Kejaksaan tersebut telah mengakibatkan
bisnis Penggugat terganggu dimana berakibat langsung kepada
perusahaan Penggugat yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum
apapun yang sifatnya mengalihkan hak atas tanah kepada pihak
pembeli. Pengakuan Penggugat tersebut sebagaimana dalam dalil-
dalilnya yaitu pada halaman 3 gugatan:
- ”Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 20 Januari 2014
(Handoko Lie) Mantan Direktur Utama Penggugat ditetapkan
sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi sesuai
dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ....,dst”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 19 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- ”Bahwa selain itu sebelumnya juga Kejaksaan Agung RI telah
melakukan penyitaan terhadap foto copy buku tanah Hak Guna
Bangunan No. 1147, No. 1150, No. 1151 dan foto copy Sertifikat
Hak Guna Bangunan milik Penggugat sesuai dengan Berita
Acara Penyitaan tanggal 18 Agustus 2014 berdasarkan Surat
Perintah Penyitaan/Penitipan No. Print-32/F.2/Fd.1/8/2014
tanggal 18 Agustus 2014”
- ”Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penahanan dan
penetapan Tersangka terhadap Mantan Direktur Utama
Penggugat yang sekaligus melakukan penyitaan terhadap foto
copy Buku Tanah HGB No. 1147, HGB No. 1150, HGB No. 1151
dan foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan... dst”
3. Bahwa tindakan penyitaan, penahanan dan penetapan tersangka
merupakan kewenangan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam
rangka penyidikan pidana korupsi yang dilakukan oleh Handoko Lie
terkait dengan pemanfaatan secara melawan hukum atas tanah Gang
Buntu.
4. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa akibat yang timbul dari
Penahanan Handoko Lie yang diikuti dengan Penyitaan SHGB 1147,
1150, 1151, dan Penetapan Tersangka terhadap Handoko Lie
merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan-tindakan
tersebut jelas didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana sebagaimana ketentuan normatif.
Perintah penyitaan atas shgb 1147, 1150, 1151, penahanan dan
penetapan tersangka merupakan kewenangan kejaksaan yang ada
padanya, dengan demikian terbukti bahwa penggugat telah
melakukan kesalahan dengan mengajukan gugatan kepada tergugat
karena yang melakukan penyitaan shgb 1147, 1150, 1151 adalah
kejaksaan dengan demikian gugatan a quo harus ditolak untuk
seluruhnya
A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 1. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Penggugat dalam gugatannya
menyebutkan Kejaksaan sebagai pihak yang melakukan penyitaan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 20 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
terhadap SHGB 1147, 1150, 1151. Akan tetapi Penggugat tidak
menjadikan Kejaksaan sebagai pihak dalam gugatan a quo;
2. Bahwa Penggugat telah mengakui Kejaksaan sebagai pihak yang
melakukan penyitaan terhadap SHB 1147, 1150, 1151 namun
Penggugat tidak memasukkan Kejaksaan sebagai pihak dalam gugatan
a quo;
3. Bahwa dengan tidak dimasukannya Kejaksaan sebagai pihak telah
menjadikan Gugatan a quo kurang pihak, karenannya Gugatan a quo
haruslah ditolak karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang
digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151
K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Lebih jelasnya, TERGUGAT mengutip
kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal
13 Mei 1975 sebagai berikut:
”Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan
cacat formil”.
Gugatan a quo harus ditolak seluruhnya karena tidak lengkap pihak
yang digugat yaitu kejaksaan yang melakukan penyitaan terhadap shgb
1147, 1150, 1151
B. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena tidak terdapat kesesuaian antara dalil-dalil penggugat dengan petitum atau tuntutan penggugat 1. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata bahwa terdapat
ketidaksesuaikan antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tuntutan
Penggugat, yaitu:
- Penggugat dalam petitum pada angka (5) meminta dinyatakan sah
dan berkekuatan hukum Akta-akta yaitu Akta No. 47 tertanggal 25
Agustus 1982, Akta No. 36 tanggal 17 November 1982, Akta No. 37
tanggal 17 Nopember 1982, Akta No. 238 tanggal 19 Desember
1989, Akta No. 171 dan 172 tanggal 30 Maret 1990, Akta No. 27
tanggal 9 September 2002, Akta No. 23 tanggal 9 September 2002,
Akta No. 223 tanggal 11 Agustus 2004, Akta No.224 tanggal 11
Agustus 2004;
- PENGGUGAT dalam petitum pada angka (6) meminta dinyatakan
sah atas surat No. C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari 2004
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
dari PT KAI kepada menteri BUMN yang meminta persetujuan atas
kompensasi senilai Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah);
- Penggugat dalam petitum pada angka (7) hingga angka (11) pada
pokoknya meminta Tergugat untuk menerima pembayaran
kompensasi senilai Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah);
- Penggugat dalam petitum pada angka (13) hingga (14) pada
pokoknya meminta pernyataan cek bersih atas SHGB 1147, 1150,
1151 dari Turut Tergugat I;
- Penggugat dalam petitum pada angka (15) meminta dinyatakan sah
dan berkekuatan hukum perbuatan hukum Penggugat dan Turut
Tergugat II dalam peralihan dan perpanjangan SHGB No. 1147,
1150, 1151;
- Penggugat dalam petitum pada angka (16) meminta dinyatakan
tidak sah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kejaksaan.
Petitum-petitum Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak
tercermin dalam dalil-dalil gugatannya yang pada dasarnya hanya
berpusat pada dalil-dalil yaitu:
- Dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 hingga 3, Penggugat
menyatakan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan atas
SHGB 1147, 1150, 1151, tindakan penyitaan ini merupakan tindak
lanjut atas penyidikan terhadap Handoko Lie yang merupakan
mantan Direktur Penggugat; dan
- Dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 hingga 14 pada
intinya mengenai kompensasi senilai Rp. 13.000.000.000,- (tiga
belas milyar rupiah) yang diminta Penggugat agar diterima Tergugat.
2. Bahwa antara dalil-dalil penyitaan SHGB dan dalil permintaan
penerimaan kompensasi senilai Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar
rupiah) tersebut di atas sangat tidak relevan sehingga mengakibatkan
dalil-dalil tersebut tidak tercermin dalam tuntutan-tuntutan Penggugat.
Bahkan tuntutan Penggugat bukan saja tidak sesuai dengan dalil-
dalilnya, namun telah melebihi dari apa yang dapat diuraikan oleh
Penggugat, tuntutan-tuntutan Penggugat yang melebihi dalil-dalil
gugatan tersebut diantaranya yaitu:
- Petitum pada angka (7) hingga (11) yang meminta pengesahan atas
kompensasi;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 22 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- Petitum pada angka (12) yang meminta sah dan berkekuatan hukum
atas konsinyasi berdasarkan Penetapan Konsinyasi No.
2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012;
- Petitum pada angka (13) dan (14) yang meminta pernyataan cek
bersih atas SHGB 1147, 1150, 1151;
- Petitum pada angka (16) yang meminta tidak sah atas penyitaan
yang dilakukan oleh Kejaksaan.
3. Bahwa dalam mengajukan tuntutan-tuntutannya, Penggugat tidak
menguraikan secara jelas dalam dalil-dalilnya, sebaliknya Penggugat
hanya menguraikan tentang adanya penyitaan Kejaksaan terhadap
SHGB 1147,1150,1151 serta tentang kompensasi, yang mana kedua hal
tersebut yaitu penyitaan Kejaksaan dan kompensasi saat ini sedang
diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta serta khusus
untuk kompensasi telah diputus dengan putusan Kasasi No. 2966
K/Pdt/2013 tertanggal 21 April 2015 yang intinya Mahkamah Agung
membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Medan
No.2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012. Akan tetapi dalam
petitumnya, PENGGUGAT justru mengajukan tuntutan-tuntutan yang
sama sekali tidak terkait yaitu tuntutan-tuntutan sebagaimana uraian di
atas.
4. Bahwa tuntutan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil sebagaimana dalam
gugatan a quo, harus dinyatakan ditolak sebagaimana dalam
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 67
K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975: Petitum tidak sesuai dengan posita,
maka putusan harus dibatalkan.
bahwa dengan tidak terdapat kesesuaian antara dalil-dalil penggugat
dengan seluruh petitumnya maka gugatan a quo harus dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya
II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pada
Pokok Perkara di bawah. Selanjutnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil
yang diajukan Penggugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
A. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh tergugat serta gugatan diajukan atas dasar itikad buruk
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 23 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa dalam dalil-dalilnya Penggugat telah menyatakan adanya
kerugian adalah akibat penyitaan SHGB 1147,1150,1151 yang
dilakukan oleh Kejaksaan, sebagaimana dalil Penggugat pada
halaman 3 paragraf terakhir, Tergugat kutip sebagai berikut:
“Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas penahanan dan penetapan
Tersangka terhadap Mantan Direktur Utama Penggugat yang sekaligus
melakukan penyitaan terhadap foto copy Buku Tanah HGB No. 1147,
HGB No. 1150, HGB No. 1151,…”
2. Bahwa sebagaimana uraian dalam eksepsi di atas, selain berpusat pada
tindakan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap SHGB 1147, 1150, 1151,
Penggugat dalam dalil-dalilnya juga hanya menguraikan tentang
kompensasi sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah)
yang dititipkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Medan.
3. Tampak bahwa dari dua pokok dalil yang diangkat Penggugat dalam
gugatan a quo, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan
perbuatan hukum mana yang disebut sebagai melawan hukum oleh
Tergugat :
- Jika yang dimaksud perbuatan melawan hukum oleh Penggugat
kepada Tergugat terkait dengan penyitaan SHGB No. 1147,
1150,1151, maka hal ini terbukti demi hukum bahwa yang
melakukan penyitaan SHGB No.1147, 1150 dan 1151 jelas
dilakukan oleh Kejaksaan.
- Jika yang dimaksud perbuatan melawan hukum oleh Penggugat
kepada Tergugat karena Tergugat tidak menerima kompensasi
sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar Rupiah) dari
Penggugat berdasarkan Penetapan 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn,
maka terbukti demi hukum bahwa kompensasi yang dijanjikan
Penggugat telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, selain itu
Penetapan 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn telah dibatalkan oleh
Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 2966 K/Pdt/2013
tertanggal 21 April 2015.
4. Bahwa sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum yang diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan unsur-unsur perbuatan
melawan hukum yaitu:
- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- Ada Kerugian;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 24 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum
dan dan kerugian;
- Ada kesalahan.
Untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah
apabila seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum itu terpenuhi.
Jadi unsur-unsur dari seseorang telah melakukan perbuatan melawan
hukum haruslah terpenuhi seluruhnya. Karena unsur dari pasal 1365
KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternative. Oleh
karena itu jika satu saja elemen atau unsur dari Pasal 1365
KUHPerdata tidak terpenuhi atau tidak terbukti, hal ini mengakibatkan
perbuatan melawan hukum yang didalilkan/dituntut tidak memenuhi
syarat/tidak terbukti.
5. Salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan
dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum. Sementara
berdasarkan uraian di atas ternyata Penggugat tidak dapat menjelaskan
perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat, kalaupun ada –Quod Non-,
maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa
kerugian yang dialami Penggugat bukanlah atas akibat perbuatan
Tergugat akan tetapi merupakan akibat penyitaan SHGB 1147,1150,1151
yang dilakukan Kejaksaan. Dengan demikian maka unsur perbuatan
melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak terbukti karena tidak
ada perbuatan yang dilakukan Tergugat, perbuatan yang didalilkan
Penggugat merupakan perbuatan Kejaksaan berdasarkan wewenang
yang dimilikinya.
6. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat semata-mata diajukan dengan dasar
itikad buruk. Gugatan a quo hanya sebagai alat Penggugat agar Turut
Tergugat I mengeluarkan surat cek bersih terhadap SHGB 1147, 1150,
1151. Itikad tidak baik Penggugat tampak dari tuntutan Penggugat pada
angka 13 dan 14 yang pada pokoknya meminta surat cek bersih atas
SHGB 1147,1150,1151.
dalil-dalil gugatan penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, perbuatan yang
didalilkan penggugat justru merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh
kejaksaan yaitu penyitaan, yang didalikan berakibat timbulnya kerugian bagi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 25 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
penggugat, bahwa dengan penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan tergugat, maka unsur perbuatan melawan
hukum menjadi tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan a quo harus ditolak
untuk seluruhnya
B. Dalil-dalil penggugat mengenai kompensasi merupakan dalil yang sama dengan dalil-dalil penggugat pada permohonan konsinyasi no. 2209/pdt.p/2012 yang telah dibatalkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan kasasi no. 2966 k/pdt/2013 tanggal 21 april 2015 1. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT mengenai penetapan konsinyasi
sebagaimana dalilnya pada halaman 8 Gugatan, yaitu penetapan No.
2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012, penetapan tersebut telah
dibatalkan dengan Putusan Kasasi No. 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April
2015 yang berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.
KERETA API INDONESIA (Persero) tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/
Pdt.P/2012/PN.Mdn. tanggal 4 Juli 2012;
MENGADILI SENDIRI:
- Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa permasalahan terkait dengan kompensasi sebesar Rp
13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah) sebagaimana yang
didalilkan PENGGUGAT pada halaman 4 hingga 9 gugatan a quo
merupakan dalil-dalil yang sama persis dengan dalil PENGGUGAT pada
waktu mengajukan permohonan konsinyasi dengan No.
2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn, dimana dalil-dalil tersebut telah telah
diperiksa oleh Judex Jurist Majelis Hakim Agung serta dipatahkan
dengan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu
putusan kasasi No. 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015 tersebut
di atas.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 26 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai pembayaran
kompensasi sebagaimana yang diulang Penggugat dalam perkara a
quo, Judex Jurist Majelis Hakim Agung yang memutus Putusan Kasasi
No. 2966 K/Pdt/2013 dalam pertimbangan putusannya menyatakan
sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan Pemohon in casu
Penggugat, maka yang berhak dan berkewajiban untuk membayar
uang penggantian atas konpensasi dan kewajiban mendirikan 288
unit rumah permanen berikut sarana dan prasarananya adalah hak
dan kewajiban PT Bonauli Real Estate oleh karenanya yang berhak
dan berkewajiban untuk mengajukan permohonan penetapan
tentang konsinyasi adalah PT Bonauli Real Estate;
- Bahwa Pemohon in casu Penggugat dalam posita permohonannya
mendalilkan bahwa hak dan kewajiban dari PT Bonauli Real Estate
telah beralih kepada Pemohon dalam hal ini PT Agra Citra Kharisma
in casu Penggugat sebagaimana tertera dalam Akte Perjanjian dan
Pernyataan Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat
dihadapan Suanny Noviyanti Djojo,S.H., di Jakarta;
- Bahwa akan tetapi Judex Jurist Majelis Hakim Agung meneliti fakta-
fakta dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon in casu Penggugat,
ternyata tidak terdapat adanya bukti persetujuan atau kesepakatan
dari pihak Pemerintah Kota Medan in casu Turut Tergugat II dan PT
KAI in casu Tergugat tentang pengalihan hak dan kewajiban PT
Bonauli Real Estate kepada PT Agra Citra Kharisma in casu
Penggugat, oleh karenanya PT Agra Citra Kharisma in casu
Penggugat tidaklah berhak untuk mengajukan permohonan
konsinyasi ini.
4. Bahwa selain pertimbangan Judex Jurist tersebut, terdapat fakta
hukum yang juga tidak diungkap oleh Penggugat yaitu bahwa
persetujuan Menteri BUMN selaku pemegang RUPS atas penggantian
uang tunai sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar) dari PT
Bonauli Real Estate sebagaimana surat menteri BUMN No. S-
586/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 hanya berlaku 1 (satu)
tahun, yakni sejak tanggal 18 Oktober 2004 dan berakhir pada tanggal
18 Oktober 2005. Sementara Penggugat selain tidak berhak untuk
mengajukan pembayaran, juga telah melewati jangka waktu yang
ditentukan (vide halaman 7 angka 13 gugatan a quo).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 27 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa Penggugat dengan demikian telah mengajukan tuntutan yang
didasarkan pada alat bukti yang daluarsa atau dengan kata lain tidak
memiliki nilai kekuatan pembuktian.
Bahwa berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum
tetap yaitu putusan no 2966 k/pdt/2013 tanggal 21 april 2015 terbukti bahwa
penetapan konsinyasi telah dibatalkan selanjutnya membuktikan bahwa
penggugat merupakan pihak yang tidak berhak menawarkan pembayaran,
dengan demikian tuntutan pembayaran yang didalilkan oleh penggugat tidak
memiliki dasar hukum, gugatan penggugat dengan demikian harus ditolak untuk
seluruhnya
C. Penggugat mengakui bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan no. 1147, no. 1150, dan no. 1151 diterbitkan dengan cara melawan hukum 1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT serta uraian-uraian di atas,
ternyata bahwa penerbitan SHGB 1147,1150,1151 dilakukan secara
melawan hukum, hal mana terbukti dari ditetapkannya mantan Direktur
PENGGUGAT dan mantan pejabat TURUT TERGUGAT II sebagai
tersangka, dan bahkan mantan Direktur PENGGUGAT saat ini
(hingga Jawaban ini diajukan) sedang dalam proses persidangan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dalam perkara
No.78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
2. Perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi dalam
penerbitan SHGB 1147,1150,1151 tersebut sebagaimana diakui oleh
PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 3 yang
menyebutkan: “Bahwa penetapan mantan Direktur Penggugat sebagai
tersangka dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung
RI berkaitan dengan proses pengalihan HAT-PJKA menjadi HPL Pemda
TK II Medan 1982, Penerbitan HGB tahun 1994 …”.
3. Bahwa selain perbuatan melawan hukum pidana, penerbitan SHGB
1147,1150,1151 juga diterbitkan secara melawan hukum perdata, SHGB
Nomor 1147, 1150, 1151 yang diterbitkan di atas Sertipikat HPL atas
nama TURUT TERGUGAT II diterbitkan padahal PT Bonauli Real Estate
sama sekali belum melaksanakan pembangunan 288 rumah
sebagaimana yang dijanjikannya. Bahkan tanpa ada persetujuan dari PT
KAI dan Pemerintah Kota Medan, PT Bonauli Real Estate telah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 28 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PENGGUGAT berdasarkan
Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 23 tanggal 09 September 2002, dan
Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 09 September 2002.
Tidak adanya persetujuan TERGUGAT atas peralihan ini tercermin dari
dibatalkannya penetapan konsinyasi pembayaran PENGGUGAT
berdasarkan putusan Kasasi No. 2966 K/Pdt/2013 tertanggal 21 April
2015.
terbukti bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerbitan
shgb 1147, 1150, 1151 yang berakibat pada ditetapkannya tersangka mantan
direktur penggugat yang diikuti dengan penyitaan atas shgb 1147, 1150, 1151,
dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam shgb 1147, 1150, 1151
maka gugatan a quo harus ditolak untuk seluruhnya.
D. Tuntutan provisi yang diajukan penggugat menunjukkan itikad buruk penggugat dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya
1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi yaitu pada halaman
10 yang meminta agar Turut Tergugat I mengeluarkan pernyataan
bersih atas SHGB 1147,1150,1151.
2. Bahwa permohonan provisi yang diajukan Penggugat tersebut
menunjukkan maksud dan tujuan utama Penggugat dalam mengajukan
gugatan a quo, yaitu semata-mata ingin memperoleh dasar pernyataan
bersih atas SHGB 1147,1150,1151 dan selanjutnya Penggugat dapat
melakukan perbuatan hukum atas SHGB 1147,1150,1151.
3. Bahwa permohonan provisi yang diajukan Penggugat demi hukum harus
ditolak karena status SHGB 1147,1150,1151 saat ini berada dalam
penyitaan Kejaksaan dan juga dijadikan sebagai alat bukti dalam
persidangan terhadap mantan Direktur Penggugat di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi di Jakarta, lebih lanjut bahwa Majelis Hakim pemeriksa
perkara a quo tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Turut
Tergugat I karena atas status SHGB 1147,1150,1151 masih dalam
pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
Jakarta.
4. Bahwa permohonan provisi Penggugat tidak diikuti dengan adanya bukti-
bukti yang otentik tentang bersih atau tidaknya SHGB 1147,1150,1151
serta belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pidana
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 29 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
korupsi yang terkait dengan penyitaan SHGB 1147,1150,1151.
Permohonan provisi yang diajukan Penggugat dengan demikian telah
melanggar ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg yang mensyaratkan
adanya bukti-bukti otentik atau putusan yang berkekuatan hukum tetap
sebelum memohon putusan sementara atau provisional.
5. Bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat edaran kepada
seluruh Hakim Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan provisi
yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000
tertanggal 21 Juni 2000, yaitu menegaskan kepada Ketua/Hakim
Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati
dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum
mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad)
dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 191 ayat
(1) Rbg atau pasal 180 ayat (1) HIR.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh penggugat sangat
tidak berdasar hukum. oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, tergugat
memohon majelis hakim yang terhormat untuk menolak permohonan provisi dan
gugatan penggugat untuk seluruhnya.
E. Tuntutan ganti kerugian immateriil/moral dan materiil yang diajukan penggugt harus ditolak 1. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan
Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi baik materiil
maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo,
karena berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Berdasarkan hal
tersebut tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang
diajukan oleh Penggugat menjadi tidak relevan apabila ditujukan kepada
Tergugat
3. Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang
diajukan oleh Penggugat tidak terperinci dan tidak memiliki dasar hukum
sama sekali.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 30 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidak
memiliki dasar hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
yurisprudensinya berpendapat sebagai berikut:
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: PT Garuda Mas Veem
vs. PT Pelayaran Samodera Trikora Lloyd:
“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-
kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus
dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah
tidak jelas/tidak sempurna.”
Yuriprudensi Makamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah
Agung Republik Indonesia, 1971, hal. 391.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971
tanggal 18 Desember 1971:
“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak
dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang
telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tergugat menolak
dengan tegas tuntutan ganti rugi baik ganti rugi materil maupun immateriil
tersebut, karena dasar yang digunakan dalam tuntutan ganti rugi tersebut
adalah asumsi-asumsi semata, tidak konkrit, tidak faktual dan tidak nyata serta
sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, maka dengan ini seluruh tuntutan
ganti rugi penggugat harus ditolak.
F. Tuntutan mengenai “uit voerbaar bij voorraad” dari penggugat sangat mengada-ada 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pengugat mengenai
tuntutan serta merta.
2. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan Uit voerbaar bij voorraad
hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang
otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satu
pun tanda alas hak yang otentik maupun suatu keputusan hakim yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mendukung pokok gugatan.
4. Bahwa kalau saja terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim
yang telah memiliki kekutan hukum tetap, -QUOD NON- terhadap
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 31 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
permohonan Uit voerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung Republik
Indonesia berpendapat sebagai berikut:
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 tahun
1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat
berhati-hati dalam mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij
voorraad);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06 tahun
1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak
menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat-
syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 R.Bg. telah
dipenuhi);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/2000
tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim
Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati
dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uit voerbaar
bij voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan
dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg serta
Pasal 332 RV
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/2001
tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim
Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta
(Uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan
yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga
tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di
kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan);
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, tergugat menolak
dengan tegas tuntutan serta merta yang diajukan penggugat karena tidak
didukung oleh bukti yang otentik dan tidak adanya pemberian jaminan oleh
penggugat untuk mencegah kerugian pada pihak lain, maka dengan ini seluruh
tuntutan serta merta penggugat harus ditolak
G. Tuntutan sita jaminan yang diajukan penggugat sama sekali tidak berdasar dan demi hukum harus ditolak oleh majelis hakim.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 32 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pengugat mengenai sita jaminan.
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 11 mengajukan
permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagai berikut:
“Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak hampa adanya, maka
sangat beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta
bangunan milik Tergugat yang digunakan sebagai kantor Tergugat
serta harta benda lainnya yang akan ditunjuk dikemudian hari”
3. Bahwa dasar Penetapan Sita Jaminan menurut pasal 227 HIR adalah
sebagai berikut :
Pasal 227 HIR:
“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang
(debitur) sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan
yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan
menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak
bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih
hutang (kreditur), …”
Sebagai penegasan terhadap ketentuan pasal 227 HIR di atas,
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 5 tahun 1975 Tentang Sita Jaminan (Conseravtoir Beslag),
khususnya dalam Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut,
memberikan arahan kepada Ketua pengadilan negeri di seluruh
Indonesia, sebagai berikut :
”...
10. Pemeriksaan pendahuluan (Conservatoir Beslag) menurut undang-
undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada
kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.
Jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. Barang yang disita itu harus milik
tergugat. Hal b. Harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak
seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan”
4. Sejalan dengan kedua ketentuan tersebut di atas, doktrin hukum dari M.
Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata
halaman 291 menegaskan identitas barang yang dimohonkan sita jaminan
harus lengkap. Hal tersebut dapat TERGUGAT kutip sebagai berikut :
”Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak
disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang
secara lengkap, meliputi :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 33 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- Jenis atau bentuk barang;
- Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah
yang bersetifikat, sukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum
di dalamnya;
- Taksiran harganya;
- Jika mengenai rekening, disebutkan nomor rekeningnya, pemiliknya, dan
bank tempat rekening berada maupun jumlahnya;
- Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempatnya
terdaftar.
Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya,
dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak
mungkin diletakkan sita.”
5. Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum di atas,
maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat demi hukum
harus dinyatakan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, permohonan sita
jaminan yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan oleh
karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau
dikesampingkan.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat
sangat tidak beralasan. oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian di atas,
tergugat memohon majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan
penggugat untuk seluruhnya.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini
untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.
ATAU
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 34 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima,
memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar
diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 4 Februari 2016 Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat
Dalam eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II
untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum :
- Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. 47
Tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat dan dihadapan Agoes Salim
Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas
Tanah dan Bangunan No. 36 tanggal 17 November 1982 yang dibuat
dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Tentang Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh
Hak Guna Bangunan Atas Tanah Pengelolaan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan No. 37 Tanggal 17 Nopember 1982yang
dibuat dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan ;
- Akta Pengalihan hak dan Kuasa No. 238 Tanggal 19 Desember 1989
dan Akta Pelunasan dan Pembebasan No. 239 Tanggal 19 Desember
1989 yang keduanya dibuat dan dihadapan Mohammad Said
Tadjoedin, Notaris di Jakarta ;
- Akta No. 171 dan Akta No. 172 Tanggal 30 Maret 1990 antara
Tergugat, Turut Tergugat II, dan PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE)
yang dibuat dan dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 35 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
- Akta No. 27 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan
dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta ;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 Tanggal 9 September 2002 yang
dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di
Jakarta ;
- Akta Jual Beli No. 223 Tanggal 11 Agustus 2004yang dibuat dihadapan
Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Akta Jual Beli No. 224 Tanggal 11 Agustus 2004yang dibuat dihadapan
Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PT. Kereta Api (Persero)
No. C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari 2004 yang berisikan
permintaan persetujuan kepada menteri BUMN tentang penggantian
konpensasi menjadi uang tunai sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas
milyar rupiah) atas penghapus bukuan aktiva tetap berupa tanah yang
terletak di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur,
Kota Medan seluas +34.776 M2 ;
4. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Penggugat, Tergugat dan Turut
Tergugat II Surat Menteri BUMN No. S-586/MBU/2004 Tanggal 18 Oktober
2004 yang memberikan persetujuan kompensasi uang kepada Tergugat
sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebagai pengganti
konpensasi atas penghapusbukuan aktiva tetap atas tanah yang terletak di
Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan seluas +34.776 M2 ;
5. Menghukum Tergugat agar menerima uang sebesar Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar) sebagai kompensasi atas Penghapusbukuan aktiva
tetap berupa tanah yang terletak di Jalan Timor/Veteran, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas +34.776 M2 ;
6. Menyatakan sah demi hukum uang sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga
belas milyar) sebagai kompensasi penanggalan hak atas tanah milik
Tergugat I seluas 34.776 M2 yang terletak di Jalan Timor/Veteran,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat
II dalam peralihan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 1147, 1150
dan 1151 dan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan atas peralihan
tanah seluas + 34.776 M2 yang terletak di Jalan Timor/Veteran, Kelurahan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 36 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sah dan
berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan demi hukum tanah berikut bangunan diatasnya yang
dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1147, HGB No. 1150 dan No. 1151
beserta pecahannya adalah sah dan berkekuatan hukum
milik Penggugat ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat
kepada putusan ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah
Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Jurusita Pengadilan Negeri Medan,
tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 4 Februari 2016
Nomor : 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn. pemberitahuan tersebut diberitahukan dengan
sempurna kepada Tergugat pada tanggal 17 Maret 2016 dan Turut Tergugat I
pada tanggal 7 Maret 2016, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 3 Maret
2017;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/2016 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 17 Pebruari 2016 Penggugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan Banding yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan
tanggal 4 Februari 2016 Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Mdn. Pemberitahuan
tersebut diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding pada
tanggal 23 Maret 2016, kepada Turut Tergugat / Terbanding I pada tanggal 17
Maret 2016, kepada Turut Tergugat / Terbanding II pada tanggal 15 Maret 2017;
Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh PT ARGA CITRA
KARISMA Sebagai pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 17 Maret 2016
dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
masing masing kepada PT KERETA API INDONESIA (Persero) sebagai pihak
Penggugat / Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016, kepada pihak Turut
Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2016, serta kepada pihak
Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 30 Maret 2016 ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 37 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /
Terbanding tertanggal 5 April 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut
telah diberitahukan secara sah dan sempurna masing - masing kepada
Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Juni 2016, kepada pihak Turut
Tergugat / Terbanding I pada tanggal 12 April 2016, kepada Turut Tergugat /
Turut Terbanding II serta tanggal 18 April 2016 ;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 47/2016 yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada
tanggal 23 Maret 2016 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan
agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari
2016 Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Mdn. Pemberitahuan tersebut diberitahukan
dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 April 2016,
kepada Turut Tergugat / Terbanding I dan II pada tanggal 30 Maret 2016 ;
Membaca Memori Banding dari PT KERETA API INDONESIA (Persero)
sebagai pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 5 April 2016 serta relaas
Pemberitahuan Memori Banding masing – masing diberitahukan dengan sah
dan sempurna kepada PT ARGA CITRA KARISMA sebagai pihak Penggugat /
Terbanding tertanggal 27 Juli 2016, kepada pihak Turut Tergugat I / Turut
Terbanding I tertanggal 12 April 2016, serta kepada pihak Turut Tergugat II /
Turut Terbanding II pada tanggal 18 April 2016 ;
Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /
Terbanding tertanggal 1 Agustus 2016 dan surat Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna masing - masing
kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2016, kepada pihak
Turut Tergugat / Terbanding I pada tanggal 9 Agustus 2017 ;
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(Inzage) Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn, kepada kuasa hukum pihak
Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 April 2016 dan kepada kuasa hukum
pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Mei 2016, kepada pihak Turut
Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 17 Maret 2016 serta kepada pihak
Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa berkas perkara
telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa /
mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 38 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
Membaca Surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh
Penggugat / Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada
tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Tambahan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan secara sah dan sempurna masing - masing kepada Turut
Tergugat / Terbanding I , II pada tanggal 9 Agustus 2017, kepada pihak
Tergugat / Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017 ;
Membaca Surat Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Tergugat / Terbanding tertanggal 21 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Medan dan di beritahukan kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21
Agustus 2017 Nomor Surat : W2. U / 5586 / PDT / VIII / 2017 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yan ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan – alasan PT. ARGA CITRA KARISMA mengajukan Memori Banding antara lain :
Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas
telah diputus tanggal 04 Februari 2016 yang dihadiri oleh Penggugat dan
kemudian pada tanggal 17 Februari 2016 Penggugat/Pembanding menyatakan
dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Banding, dari dan oleh
karena itu proses pengajuan Banding ini belum melewati tenggang waktu dan
tata cara yang berlaku dalam ketentuan hukum acara perdata dan kemudian lagi
disusul dengan penyerahan Memori Banding ini, karenanya mohonlah memori
banding ini untuk dapat diterima ;
Bahwa setelah Pembanding membaca, mempelajari serta memahami
secara sungguh-sungguh atas pertimbangan hukum maupun amar Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 04 Februari
2016 yang secara prinsip sebahagian besar sudah bagus, tepat, dan benar
sesuai dengan koridor hukum hanya aja petitum dalam gugatan penggugat
point 8, 10 dan 12 ternyata tidak dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 39 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Negeri Medan, karena itu Pemohon Banding mengajukan Banding ini hanya
khusus ditujukan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 69 s/d 70
dengan alasan sebagai berikut :
1. TENTANG JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMBUAT PERTIMBANGANNYA.
Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 69 s/d 70
menyebutkan, selengkapnya dikutip sebagai berikut :
“Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menerima
dan tidak menanggapi, Penggugat telah menempuh upaya
konsignasi yaitu dengan menitipkan uang tersebut di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan
agar Pengadilan Negeri Medan yang menawarkan
pembayaran tersebut sesuai dengan Berita Acara
Penerimaan uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012
(Bukti P-21) dan selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2012
Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan “Penetapan”
Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN.Medan (P-23) yang
diantaranya memerintahkan Juru Sita Pengadilan
Negeri Medan melakukan penawaran sejumlah
Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah)
kepada Tergugat ;
“Menimbang, bahwa atas Penetapan tersebut Juru Sita
Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri Medan telah menawarkan kepada
Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung Cq.
PT. Kereta Api Indonesia Cabang Medan di Jalan Prof. HM.
Yamin, SH No. 14 Medan yang intinya agar Tergugat
menerima penyerahan uang sejumlah Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar rupiah) sebagai pemenuhan kewajiban
Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak menerima
penawaran pembayaran, sehingga uang sejumlah
Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyah rupiah) telah
disimpan / konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 40 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara Tentang
Pemberitahuan akan Dilakukan Penyimpanan / Konsignasi
Di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
No. 01/Pdt.Cons/2012/PN-Mdn tanggal 16 April 2012
dan telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan
putusan Penetapan No. 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4
Juli 2012 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan
Kasasi atas Penetapan No. 2209/Pdt.P/2012/pn.Mdn
tanggal 4 Juli 2012 dan Penetapan tersebut telah dibatalkan
dengan Putusan Kasasi No. 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21
April 2015 yang berbunyi sebagai berikut (Bukti T-3)
Mengadili
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 04 Juli 2012
Mengadili Sendiri
- Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapatditerima
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Perkara
dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
“Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan konsignasi
No. 2209 telah dibatalkan, maka Petitum Nomo 8, 10 dan 12
harus di tolak”
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie sebagaimana yang dikutip diatas
jelas dan nyata-nyata salah dan keliru karena terhadap perkara dimaksud
sedang dalam proses peninjauan kembali dan belum diputus oleh
Mahkamah Agung (Vide Bukti P-30 dan P-31) ;
- Bahwa oleh karena putusan kasasi No. 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April
2015 dimaksud dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di
Mahkamah Agung, maka secara hukum putusan yang tengah diajukan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 41 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
upaya hukum luar biasa tersebut tidak dapat dijadikan acuan maupun
pedoman dalam memberikan pertimbangan putusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa dengan demikian sebagaimana tujuan dari gugatan Penggugat /
Pembanding dalam perkara aquo termasuk meminta agar Pengadilan
menyatakan sebagai berikut :
1. Menyatakan demi hukum pembayaran sebesar Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat atas
kewajiban tersebut kepada Tergugat melalui konsignasi pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara
Penerimaan uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012 Jo Penetapan
Nomor : 01/Pdt.Cons/2012/PN-Medan Jo Berita Acara Tentang
Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi Di Kas
Kepaniteraan Pengadilan Negeri medan No. 01/Pdt.Cons/2012/PN.Mdn
Tanggal 16 April 2012 Jo Putusan Penetapan No.
2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012 dinyatakan sah dan
berharga ;
2. Menyatakan Tergugat dapat setiap saat mengambil uang sebesar
Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atas kompensasi atas
penghapusbukuan aktiva tetap berupa tanah yang terletak di Jalan
Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan seluas + 34.776 M2 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran atas kompensasi
sebagaimana tersebut diatas terhadap Tergugat sesuai Berita Acara
Penerimaan Uang (consignatie) tanggal 08 Maret 2012 Jo Penetapan
Nomor : 01/Pdt.Cons/2012/PN-Medan Jo Berita Acara Tentang
Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi Di Kas
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn
tanggal 4 Juli 2012 ;
- Bahwa oleh karena prosedur dan tata cara consignasi telah ditempuh oleh
Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
maka mohonlah kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang
memeriksa perkara aquo kiranya menguatkan Putusan Judex Factie
Pengadilan Negeri Medan No. 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn seraya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 42 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
memperbaiki putusan dimaksud dengan mengabulkan petitum No. 8, 10
dan 12 sebagaimana yang disebut diatas dan mengabulkan gugatan
Penggugat seluruhnya ;
Menimbang, bahwa alasan – alasan PT KERETA API INDONESIA (Pesero) mengajukan Memori Banding antara lain :
TENTANG POKOK PERSENGKETAAN SERTA PERMASALAHAN PENGGANTIAN UANG SEJUMLAH RP. 13.000.000.000,- YANG TELAH DIPUTUS OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN PUTUSAN NO.2966 K/PDT/2013 ;
1. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat) keberatan dengan pertimbangan
Judex Factie Tingkat Pertama terkait dengan inti sengketa dalam gugatan
sebagaimana dalam halaman 59 dan 61 Putusan No.
289/Pdt.G/2015/PN.Mdn. dimana dalam hal ini Judex Factie Tingkat
Pertama telah keliru dalam merumuskan gugatan Terbanding (dahulu
Penggugat) ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan
bahwa persengketan dalam perkara a quo adalah mengenai tanah seluas
34.776 M ² yang terdaftar dalam Sertiikat HGB No. 1147, HGB No. 1150,
dan HGB No. 1151 tahun 1994 yang terletak di Jalan Timur / Veteran,
Kelurahan Gang Bantu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
3. Bahwa rumusan persengketaan oleh Judex Factie Tingkat Pertama tersebut
merupakan rumusan yang keliru dan sangat bertentangan dengan rasa
keadilan karena yang menjadi judul gugatan Terbanding (dahulu /
Penggugat ) adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana apabila
Judex Factie Tingkat Pertama teliti dalam membaca gugatan Terbanding
dahulu Penggugat, maka yang menjadi inti atau pokok – pokok dari gugatan
Terbanding dahulu Penggugat (vide halaman 4 butir 2 salinan Putusan
No. 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn) tentang penahanan dan penetapan
Tersangka terhadap mantan Direktur Utama Terbanding (dahulu
Penggugat) dan bukan sama sekali mengenai tanah seluas 34.776 M ²,
untuk lebih jelasnya Pembanding (dahulu Tergugat) ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 43 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa berdasarkan dalil Terbanding (dahulu Penggugat) tersebut,
seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama dapat melihat apa yang menjadi
inti dari seluruh gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) ;
5. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tidak diragukan lagi apa yang
sebenarnya menjadi persengketaan yang didalilkan Terbanding (dahulu)
Penggugat ;
6. Bahwa akan tetapi, Judex Factie Tingkat Pertama ternyata terpengaruh oleh
dalil menyesatkan yang disusupkan oleh Terbanding (dahulu Penggugat)
dalam gugatannya ;
7. Selanjutnya terkait dengan permasalahan penggantian uang yang
dimasukkan Terbanding (dahulu Penggugat) dalam gugatannya,
berdasarkan putusan 2966 K/Pdt/2013 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mempertimbangkan alasan – alasan memori banding Pembanding sebagaimana
diuraikan berikut ini ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Pebruari 2016
Nomor : 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn. dan telah pula membaca serta
memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh
PT. ARGA CITRA KARISMA sebagai pihak Penggugat / Pembanding tertanggal
17 Maret 2016 dan Memori Banding PT KERETA API INDONESIA (Pesero)
sebagai pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 5 April 2016 dan surat Kontra
Memori Banding dari PT ARGA CITRA KARISMA sebagai pihak Penggugat /
Terbanding tertanggal 1 Agustus 2016 serta Kontra Memori Banding dari
PT. KERETA API INDONESIA sebagai pihak Tergugat / Terbanding, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa tidak ada hal –hal baru
dimana dalil – dalil dari pihak PT ARGA CITRA KARISMA maupun dari
PT. KERETA API INDONESIA (Persero) pada prinsipnya masih sama dengan
dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan dari PT ARGA CITRA KARISMA dan
dalil – dalil dalam jawaban dari PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang
mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang
tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 44 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali
mengenai petitum gugatan nomor 8,10 dan 12 yang didasarkan pada
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena adanya Putusan Kasasi
atas Penetapan No 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2012 yang mana
Penetapan tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Kasasi No.2966
K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015 (vide bukti T-3), maka dengan telah
diajukannya bukti tambahan Memori Banding dari PT ARGA CITRA KHARISMA
SEBAGAI PIHAK Penggugat / Pembanding berupa Salinan Putusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 361 PK/Pdt/2016 yang amar sebagai
berikut :
M E N G A D I L I
- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali PT ARGA CITRA KHARISMA tersebut
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015
M E N G A D I L I K E M B A L I
1. Mengabulkan Permohonan konsinyasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penitipan uang (consignatie)untuk pembayaran(
konpensasi) kepada termohon sejumlah Rp 13.000.000.000.00 (tiga
belas miliar rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Uang Consignatie
Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN. Medan tanggal 8 Mart 2012 juncto
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN
Medan tanggal 9 Mart 2012 juncto Penawaran Pembayaran
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tentang Pernyataan
Kesediaan Untuk Membayar(Aanbod van Gereende Betaling)
tanggal 16 April 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan juncto
Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan /
Konsinyasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor
01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn, tanggal 16 April 2012 adalah sah dan
berharga;
3. Menyatakan Pemohon dapat mengambil uang titipan penawaran
pembayaran (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 45 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
4. Menghukum PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon
untuk membayar biaya perkara dalam perkara peninjauan kembali ini
sejumlah Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut diatas
maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak petitum
nomor 8,10 dan 12 tidak tepat karena bertentangan dengan Putusan
Peninjauan Kembali dan tidak dapat dipertahankan,walaupun terhadap
Putusan Peninjauan kembali ini tidak diterima dan dinyatakan tidak sah
dengan alasan Terbanding belm menerima Pemberitahuan Resmi lewat
Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang didalilkan dalam
Tambahan Kontra Memori Banding terhadap Tambahan Memori Banding
pihak Tergugat / Terbanding, tetapi oleh karena Putusan Peninjauan
Kembali merupakan Putusan yang bersifat final tidak ada upaya hukum
lagi terhadapnya maka alasan tersebut tidaklah beralasan hukum dan
haruslah dikesampingkan sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum-
petitum tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2016
Nomor 289/Pdt.G/2015/PN Mdn. perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan
dalam amar putusan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tetap dipihak yang kalah, maka
ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;
Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama
dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009,Tentang peradilan Umum Jo.Reglemen
Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura
Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg/Reglemen) Hukum Acara Perdata Daerah Luar
Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205), dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya yang terkait ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 46 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding / Terbanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2016 Nomor 289/Pdt.G/2015/PN.Mdn sepanjang mengenai petitum pada poin 8,10 dan 12 sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan demi hukum pembayaran sebesar Rp.13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah)yang dilakukan oleh Penggugat atas kewajiban tersebut kepada Tergugat melalui konsinyasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Uang (Consignatie) tanggal 8 Maret 2012 jo Penetapan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan jo. Berita Acara tentang Pemberitahuan akan dilakukan Penyimpanan / Konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN.Mdn tanggal 4 juli 2012 dinyatakan sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat dapat setiap saat mengambil uang sebesar Rp. 13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah)atas konpensasi atas penghapus bukuan aktiva tetap berupa tanah yang terletak di jalan Timor / Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas ± 34.776 m2;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembayaran atas konpensasi sebagaimana tersebut diatas terhadap Tergugat sesuai Berita Acara Penerimaan uang (consignatie) tanggal 8 Maret 2012 jo Penetapan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN.Medan jo Berita Acara tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/Pdt.P/2012/PN.Mdn. tanggal 4 juli 2012 ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya ; - Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh ongkos
perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH. MH. dan SUWIDYA, SH, LLM. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Hal. 47 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor 152/PDT/2017/PT MDN
masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan
perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2017 Putusan mana telah diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 31 Agustus 2017 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri oleh : Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu
Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH. Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
maupun Kuasanya ;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH. MH. BANTU GINTING, SH. SUWIDYA, SH. LLM. Panitera Pengganti, Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.
Ongkos - Ongkos : 1. M e t e r a i ............................................................. Rp. 6.000.- 2. R e d a k s i .............................................................Rp. 5.000.- 3. Pemberkasan ………………………………………….Rp. 139.000,-
_____________________________________________________ J u m l a h …………………………………………Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)