PENGADILAN TINGGI MEDAN. Bahwa, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan a/n.RINA MARLINA sebagai tempat berjualan Pasar Sei. Sikambing Medan, merupaka bukti hak pakai Stand

P U T U S A N

NOMOR 10 / PDT / 2014/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI M E D A N, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RINA MARLINA, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Warga Negara Indnesia, bertempat tinggal di Jalan

Kertas/Gang berdikari N.84 Kelurahan Sei Putih Barat,

Kecamatan Medan Petisah-Medan, yang dalam

perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya T. AKHMAD

SYAMRAH, SH Advoat/Pengacara/Penasehat Hukum

yang berkantor di Jalan Ir. H.Juanda Baru No.33

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Oktober 2011

dibawah daftar Nomor : 2220/Pen.K/2011/PN-Mdn,

selanjutnya disebut : PEMBANDING semula

PENGGUGAT ;

Lawan

1. PIMPINAN BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, beralamat di Jalan

Jend.Gatot Subroto No. 148 Sei. Sikambing Medan,

selanjutnya disebut : TERBANDING I semula

TERGUGAT I ;

2. NOTARIS DJUITA SIREGAR, di Jalan.Letjend. S.Parman 234- Medan,

selanjutnya disebut : TERBANDING II semula

TERGUGAT II ;

3. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN,

beralamat di Jalan Razak Baru No.1 A Lt.III Pasar

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

2

Petisah- Medan, selanjutnya disebut : TERBANDING

III semula TERGUGAT III ;

4. BAMBANG LUBIS, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan

Jangka Gang.Johar No.22 Kelurahan Sei.Putih,

Kecamatan Medan Petisah, selanjutnya disebut :

TERBANDING IVsemula TERGUGAT IV

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2014 No. 10

/Pdt/2014/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara No. 10/Pdt/2014/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan

dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27

Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn telah mengajukan

gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan a/n.RINA

MARLINA sebagai tempat berjualan Pasar Sei. Sikambing Medan, merupaka

bukti hak pakai Stand No. 116 Loosd I, Stand No. 091 Loosd I, stand No. 93

Loosd I dan Stand No. 110 Loosd I dengan luas 3,60 m2 sesuai peruntukan

jenis barang dagangan Daging Lembu, yang mendapat Izin dari Tergugat III

untuk masa pakai masing-masing Stand berlaku selama I (satu) tahun, dan

terakhir Penggugat membayar hak pakai pada tahun 2007 untuk masa pakai

s/d tahun 2008.

2. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2006 Penggugat ditawari Tergugat I Pinjaman

dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta

rupiah) dengan jaminan 2 (dua) Stand Loosd I No. 93 dan No. 110 kemudian

oleh Tergugat I dibuat perikatan jenis Perjanjian Kredit dibawah tangan No :

204/PK/0829/0306, dengan jaminan Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.

92 a.n. Rina Marlina memakai bunga 15% flat pertahun = 26.6226% efektif

pertahun.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

3

3. Bahwa, oleh Tergugat II dibuat akta No. 1 tentang Perjanjian Pengalihan dan

Penyerahan (cessie) tertanggal 1 Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat I

atas jaminan Stand Loosd I No. 93 dan No. 110 tanpa menafsirkan jumlah

hutang Penggugat dan tanpa menafsirkan jangka waktu pinjaman sehingga

Penggugat merasa bingung atas akta Perjanjian tersebut, akibatnya Penggugat

terbelit hutang kepada Tergugat I.

4. Bahwa, antara Perjanjian Kredit No. 204/PK/0829/0306 dan akta No. 1 tentang

Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan (cessie) terdapat perbedaan

PENAFSIRAN, karena kedua surat perjanjian tersebut bentuk dan sifatnya

sangat menekan pinjaman/debitur, hal ini terlihat dari ketentuan dalam pasal-

pasal yang diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam Perjanjian Kredit

asal mulanya hanya Surat Sertifikat Rumah Penggugat yang menjadi jaminan

hutang Penggugat dan kemudian Penggugat diminta oleh Tergugat II menanda

tangani akta cessieuntuk jaminan 2 (dua) Stand No. 93 dan No. 110 loosd I,

sehingga didalam akta No. 1 tidak disebut Sertifikat Rumah Penggugat, dengan

demikian Penggugat semangkin binggung dan resah, akibatnya Penggugat

terbebani kerugian yang sangat besar.

5. Bahwa, pada awal bulan September 2006 Penggugat dan Tergugat IV

mencoba menanyakan tentang hutang dan Perjanjian-Perjanjian yang telah

dibuat Tergugat I tersebut dan sekaligus menanyakan polis asuransi atas nama

Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat I diminta agar Penggugat datang pada

tanggal 26 September 2006, kemudian sesuai waktu yang ditentukan

Penggugat dan Tergugat IV datang dan bertemu dengan Tergugat I, dan oleh

Tergugat I dianjurkan Penggugat melunasi sisa hutang sebesar Rp.

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) terhitung dari hutang pokok

Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I, akan

memberika Kredit baru sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta

rupiah) waktu itu Tergugat IV bersedia menerimanya dan terus membujuk

Penggugat dan Penggugat masih ragu-ragu untuk menerimanya, karena terlalu

besar resikonya.

6. Bahwa, oleh karena Penggugat terus dibujuk-bujuk Tergugat IV dan juga oleh

Tergugat I meng-iming-imingkan kredit baru sebesar Rp. 450.000.000,- (empat

ratus lima puluh juta rupiah), akhirnya Penggugat menerima tawaran Tergugat I

tersebut dan seketika itu juga Penggugat melunasi sisa hutang sebesar Rp.

125.000.000,- secara tunai, selanjutnya pada hari itu juga dilakukan Perjanjian

Kredit baru sebesar Rp. 450.000.000,- dan dibuat akta Perjanjian Pengalihan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

4

dan Penyerahan (cessei) Sebagai Jaminan sesuai akta No. 47 tanggal 26

September 2006, dengan dijamin Tergugat IV.

7. Bahwa, oleh karena Tergugat IV selaku Penjamin telah melarikan diri sekitar

bulan Agustus 2007, dan oleh Tergugat I tidak melakukan upaya apapun

terhadap Tergugat IV sehingga beban yang ditanggung jawabkan dilimpahkan

kepada Penggugat menjadi nilai-nilai dan norma-norma hukum sangat tidak

adil, tidak arif dan tidak bijaksana, oleh karena itu tunggakan kredit semakin

membesar dengan dikenakan bunga dan denda yang melilit Penggugat, dalam

hal ini sangat diharapkan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan

Penggugat agar kiranya dapat memberikan keadilan dengan arif dan bijaksana.

8. Bahwa, pada tanggal 23 April 2007 Tergugat I merubah Surat Perjanjian

dengan menggunakan Tergugat II sebagai Notaris PT. Bank Danamon

Indonesia, Tbk, dengan meminta Penggugat dan Tergugat IV menanda tangani

perubahan akta No. 47 tanggal 26 September 2006 tentang cessei dirubah

dengan akta Np. 28 tanggal 23 April 2007 tentang Cessei, dengan perubahan

tersebut Penggugat menambah jaminan berupa Stand No. 91 No. 116 Loosd I

dengan demikian jaminan yang diminta Tergugat I menjadi 4 (empat) Stand

yakni Stand No 93, No. 110, No. 091 dan No. 116 Loosd Ipasar Siskambing,

kemudian yang dirubah Tergugat IV sebagai penjamin dirubah menjadi Debitur,

sementara Penggugat tidak ada diberikan salinan atas Surat Perjanjian Kredit

No. 043/PK.Add/829/0407, tertanggal 23 April 2007, dan Penggugat

mengetahuinya karena disebutkan nomor dan tanggal Perjanjian Kredit pada

akta No. 28 tentang cessie tersebut sedangkan ini Perjanjian Kredit dengan

dasar penambahan jaminan 2 (dua) Stand Loosd I Penggugat tidak

mengetahuinya.

9. Bahwa, Tergugat I berkali-kali telah memberikan somasi kepada Penggugat

sejak tahun 2008 s/d tahun 2011 yang berisi, baik itu ancaman denda, bunga

dan bahkan ancaman pelelangan jaminan, maupun ancaman pengosongan

Stand tempat jualan daging Penggugat, namun Penggugat tetap pasrah dan

tawakal, artinya Penggugat telah terjebak dalam permainan tidak fairnya

Tergugat I yang bertopengkan mikro pasar, hal ini terbukti dengan dijualnya 4

(empat) Stand tempet berjualannya Penggugat yang secara hukum barang

yang menjadi Jaminan tidak dibenarkan dijual oleh pemegang jaminan tanpa

persetujuan tertulis dari pemik jaminan, seandainyapun jaminan dijual tentunya

akan dapat melunasi hutang, bahkan sisanya wajib dikembalikan kepada

pemilik jaminan yakni Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

5

Tergugat III yang menjualkan hak pakai Stand Loosd I kepada pihak lain adalah

perbuatan melawan hukum dan dengan demikian pantas dan wajar Tergugat I

dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat

secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dibawah ini.

10. Bahwa, kerugian yang dialami Penggugat akibat dijualnya 4 (empat) stand

loosd I Pasar Siskambing oleh Tergugat I dan Tergugat III sekitar tahun 2008

yang yang menurut saksi-saksi dijual untuk I (satu) satnd harga Rp.

125.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- tergantung letak dan kondisi meja stand

yang dapat dinilai tinggi oleh pemakai, dan sejak Penggugat diusir Tergugat I

dan Tergugat III Penggugat tidak dapat lagi berjualan memakai stand milik

Penggugat tersebut sehingga dapat diperkirakan kerugian Moril dan Materil

yang dialami Penggugat sebagaimana yang dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil jika dijual 2 Stand seharga Rp. 125.000.000,- = Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Kerugian Materil jika dijual 2 Stand seharga Rp. 150.000.000,- = Rp.

500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).

dengan demikian jumlah kerugian Penggugat secara materil adalah sebesar

Rp. 250.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 750.000.000,- ( Tujuh ratus

lima puluh juta rupiah ).

- kerugian moril dikarenakan Penggugat dipermalukan oleh Tergugat I

dan Tergugat III yang mengusir paksa Pengguggat yang sedang

berjualan ditempat penjualan daging lembu pasar sikambing Medan,

maka jika dibayar secara moril dengan ditentukan secara riil sebesar Rp.

750.000.000,- ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). Oleh karena itu

jumlah kerugian yang dapat dibebankan secara tanggung renteng

terhadap Tergugat I dan Tergugat III adalah sebesar Rp.

1,500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah ) dibayar secara

tunai dan seketika apabila putusan perkara ini telah mendapat kekuatan

hukum tetap.

11. Bahwa, untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi hampa adanya, mohon

diletakan sita jaminan ( consairvatoir beslag) terhadap 4 ( Empat ) unit stand

No. 93, Loods I seluas 2,60 m2, No. 110, Loods I seluas 4,00 m2. N0. 091 loods

1 seluas 3,60 m2, dan No 116 Loods 1 seluas 3,60 m2, yang terletak dipasar

sekambing Medan.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

6

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas Penggugat mohon

kehadapan Ketua Pengadilan negeri Medan Cq. Hakim Ketua / Anggota majelis

yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, agar dapat

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan menetapkan suatu

hari persidangan yang selanjutnya memanggil para pihak yang berpekara

untuk datang dan hadir pada jam dan hari yang telah ditentukan untuk itu dan

akhirnya dapat memutus perkara dengan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan Batal dan tidak sah Surat Perjanjian Kredit tanggal 1 Maret

2006 No. 204/PK/0829/0306 yang dibuat dibawa tangan oleh Tergugat I.

3. Menyatakan Batal dan tidak sah akta No. 1 tanggal 1 Maret 2006 Tentang

Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Sebagai Jaminan (cessie) yang

dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Djuita Siregar, SH. (tergugat II) Notaris

di Medan.

4. Menyatakan batal dan tidak sah akta No. 47 tanggal 26 September 2006

Tentang Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Sebagai Jaminan (cessie)

yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Djuita Siregar, SH. (tergugat II)

Notaris di Medan.

5. Menyatakan batal dan tidak sah akta No. 28 tanggal 23 April 2007 Tentang

Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan SebagianJaminan (cessie) yang

dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Djuita Siregar, SH. (tergugat II) Notaris

di Medan.

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik No.

92. kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan a.n. Rina

Marlina dalam keadaan baik dan utuh.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan

hukum.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, dan semua orang yang

mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan 4 (empat) Stands No.

93, No. 110, No. 91 dan Stands No. 116 Loosd I Pasar Siskambing Medan,

untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk

membayar ganti kerugian baik Materil maupu Moril dengan perincian

sebagai berikut :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

7

Kerugian Materil jika dijual 2 Stand seharga Rp. 125.000.000,- =Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Materil jika dijual 2 Stand seharga Rp. 150.000.000,- = Rp.

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Jumlah kerugian Penggugat secara materil adalah sebesar Rp.

250.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah).

Kerugian moril dikarenakan Penggugat dipermalukan oleh Tegugat I dan

Tergugat III yang mengusir paksa Penggugat yang sedang berjualan di

tempat penjualan daging lembu pasar sikambing Medan, maka jika di bayar

secara moril dengan ditentukan secara riil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah).

Jumlah kerugian yang dapat dibebankan secara tanggung renteng terhadap

Tergugat I dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

lima ratus juta rupiah) dibayar secara tunai dan seketika apabila putusan

perkara ini telah mendapat kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan Sita Jaminan (consairvatoir beslag) san dan berharga.

10.Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar biaya perkara

yang ditentukan Undang-Undang.

Jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan

II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 05 Maret 2012,

sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat tertanggal 28 Oktober 2011 kecuali hal-hal yang secara tegas-

tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam

persidangan.

2. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya

bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat mula-

mula sebesar Rp.225.000.000,- dan selanjutnya fasilitas kredit tersebut

meningkat menjadi total Rp.470.000.000,-(bukan Rp.450.000.000,- seperti

dalam gugatan Penggugat) berdasarkan kesepakatan bersama dan telah

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

8

ditandatangani bersama antara Penggugat dengan suaminya Bambang

Lubis (Tergugat IV) dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit dibawah

tangan maupun Perjanjian Kredit yang dilegalisir di depan Notaris Djuita

Siregar,SH (Tergugat II) sehingga hal itu merupakan pengakuan resmi dari

Penggugat dan dalil ini tidak perlu dibantahkan lagi (Notoire Feiten);

3. Bahwa Penggugat juga dengan terang dan jelas mengakui dirinya benar

mempunyai hutang kepada TergugatI juga mengakui bahwa Tergugat I

telah berulangkali mensomasi Penggugat agar menyelesaikan seluruh

kewajibannya, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut

dan tetap melalaikan kewajibannya seperti diamanatkan Undang-Undang

(Vide Pasal 1238 KUHPerdata);

4. Bahwa dalil pengakuan Penggugat ini telah sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret

1971 yang amar keputusannya berbunyi “ suatu dalil yang dikemukakan

oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak

disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap

telah terbukti” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar keputusannya

berbunyi “ apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah “

Jo. Pasal 311 Rbg Jo. Pasal 1925 KUHPerdata;

5. Bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti gugatan Penggugat tertanggal

27 Oktober 2011 diantaranya point 7 halaman 5 pada diktumnya meminta

agar menghukum Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan

melawan hukum akan tetapi dalam posita tidak dengan tegas-tegas

dijelaskan hal-hal tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat

adalah kabur (Obscuur libel) sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa Penggugat telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I dan telah

menkmati keuntungan, dengan uraian sebagai berikut :

6.1 Sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 204/PK/0829/0306 tertanggal 1

Maret 2006 yang dilegalisasi oleh Notaris Djuita Siregar, SH dengan

register Nomor :6/LEG/DS/III/2006 tertanggal 1-3-2006 Jo. Akta

Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan (cessie) sebagai jaminan No.1

tanggal 1 Maret 2006 yang diperbuat oleh Notaris Djuita Siregar, SH

mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.225.000.000,- dengan jaminan

1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kertas gang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

9

berdikari No. 84 Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.92/

Kelurahan Sei Putih Barat tercatat atas nama Rina Marlina (Penggugat)

berikut dengan 2 (dua) tempat berjualan stand No. 110 Loosd I Pasar

Sei Sikambing Medan, bahwa semua perjanjian sebagaimana diuraikan

diatas ditandatangani oleh Penggugat dan suaminya (Bambang

Lubis/Tergugat IV) dan Tergugat I dihadapan Tergugat II;

6.2 Bahwa selanjutnya fasilitas kredit tersebut diperbaharui dan

diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0048/PK/0829/0906

tertanggal 26 September 2006 yang dilegalisasi oleh Notaris Djuita

Siregar, SH dengan register Nomor :91/LEG/DS/IX/2006 tertanggal 26-

9-2006 Jo. Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan (cessie)

sebagai jaminan No.47 tanggal 26 September 2006 yang diperbuat oleh

Notaris Djuita Siregar, SH mendapatkan fasilitas kredit sebesar

Rp.225.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dan bangunan

yang terletak di Jalan Kertas gang berdikari No. 84 Medan sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik No.92/ Kelurahan Sei Putih Barat tercatat

atas nama Rina Marlina (Penggugat) berikut dengan 2 (dua) tempat

berjualan stand No. 93 dan No.110 Loosd I Pasar Sei Sikambing

Medan, bahwa semua perjanjian sebagaimana diuraikan diatas

ditandatangani oleh Penggugat dan suaminya (Bambang


6.3 Bahwa selanjutnya fasilitas kredit tersebut diperbaharui dan

diperpanjang sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 043/PK.Add/829/0407

tertanggal 23 April 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Djuita Siregar,

SH dengan register Nomor :175/LEG/DS/IV/2007 tertanggal 23-4-2007

Jo. Akta Cessie No.28 tanggal 23 April 2007 yang diperbuat oleh

Notaris Djuita Siregar, SH mendapatkan fasilitas kredit sebesar

Rp.470.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dan bangunan

yang terletak di Jalan Kertas gang berdikari No. 84 Medan sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik No.92/ Kelurahan Sei Putih Barat tercatat

atas nama Rina Marlina (Penggugat) berikut dengan 4 (empat) tempat

berjualan stand No. 93, No.110, No.091 dan No.116 Loosd I Pasar Sei

Sikambing Medan, bahwa semua perjanjian sebagaimana diuraikan

diatas ditandatangani oleh Penggugat dan suaminya (Bambang


PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

10

7. Bahwa dengan ditandatanganinya seluruh Perjanjian Kredit dan Perjanjian

Cessie yang telah diketahui bersama dan dibuat berdasarkan kesepakatan

antara Penggugat dan Tergugat IV dengan Tergugat I dihadapan Tergugat

II sehingga seluruh isi perjanjian Kredit dan Akta tersebut tidak lagi

memerlukan penafsiran tersendiri dari Penggugat khususnya atas pasal-

pasal yang diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena sudah dibaca

dan diketahui kedua belah pihak sebelum menandatanganinya, perjanjian

kredit tersebut adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang

membuatnya dan dipatuhi dengan itikad baik serta akte otentik tersebut

merupakan bukti sempurna (vide Pasal 1338 dan Pasal 1870 KUHPerdata);

8. Bahwa dengan rendah hati kami sampaikan kepada Penggugat yang

dimaksud dengan cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak

bertubuh (intangible goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh

tersebut berbentuk piutang atas nama sehingga dalam Perjanjian Kredit

dalam perkara aquo yang dapat dijadikan jaminan adalah berupa

kebendaan tak bertubuh dalam bentuk piutang atas nama bukan Sertifikat

Hak Milik atas rumah Penggugat;

9. Bahwa dengan rendah hati kami infokan pengertian cessie bagi Penggugat

sehingga adanya pemahaman yang jelas bagi Penggugat dalam hal

jaminan yang diperbolehkan dalam pengikatan perjanjian kredit dalam

bentuk cessie yakni sebagai berikut :

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak

berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas

nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya

kepada orang lain;

Cessie menurut KUHPerdata :

Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(“KUHPerdata”) disebutkan bahwa :”Penyerahan akan piutang-

piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan

dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah

tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan

kepada orang lain;

Cessie menurut Prof.Subekti:

Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan

penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

11

cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan

ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan

suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan

atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku

terhadap si berutang, akta cessie tersebut harus diberitahukan

padanya secara resmi (betekend). Hak piutang dianggap telah

berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu

akta itu diberitahukan pada si berutang;

10. Bahwa Penggugat dari awalnya tidak setuju dengan Perjanjian Kredit yang

dibuat oleh Tergugat I tetapi di sisi yang lain Penggugat menerima kembali

dan setuju dengan Perjanjian Kredit yang ditawarkan lagi oleh Tergugat I

kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adan bujuk

membujuk dari siapapun termasuk bujukan suaminya Bambang

Lubis/Tergugat IV, ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan Penggugat

terhadap apa yang telah diperbuatnya dalam hal pembuatan Perjanjian

Kredit yang berarti Penggugat merupakan seseorang yang tidak mempunyai

itikad baik dimana Penggugat setuju dalam hal menerima fasilitas kredit

(memperoleh keuntungan) namun dalam pembayaran Penggugat tidak

setuju/keberatan;

11. Bahwa dengan adanya tandatangan di perjanjian dan persetujuan dari

Penggugat atas fasilitas kredit kedua yang diberikan oleh Tergugat I maka

Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan atas seluruh

hutang-hutangnya kepada Tergugat I bukan memberikan alasan-alasan

yang tidak masuk akal ataupun mencari alasan-alasan sehingga Penggugat

melakukan penunggakan pembayaran;

12. Bahwa setiap Perjanjian Kredit yang dimintakan legalisasi maupun akta-

akta perjanjian yang diperbuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat

Negara adalah telah sesuai dengan dan mengacu kepada Undang-Undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab III kewenangan,

kewajiban, Larangan pada bagian Pertama tentang kewenangan Pasal 15,

dimana semua isi Perjanjian Kredit tersebut telah dibaca ataupun

dibacakan, diketahui isinya dan diberikan salinannya kepada Penggugat

serta prosedurnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya dan berlaku sebagai Undang-undang bagi yang

membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdata) oleh karena itu pernyataan

Penggugat pada gugatannya halaman 3 poin 8 haruslah ditolak seluruhnya;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

12

13. Bahwa Tergugat I sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1238 KUHPerdata

bahwa Tergugat I telah melakukan peneguran dan memperingatkan

Penggugat/siberutang telah lalai yaitu beberapa surat-surat sebagai berikut

:

13.1 Surat Peringatan I tanggal 8 Januari 2008;

13.2 Surat Peringatan II tanggal 14 Januari 2008;

13.3 Surat Peringatan III tanggal 5 Maret 2008;

13.4 Surat Undangan penyelesaian kredit tanggal 10 April 2008;

13.5 Surat undangan pra lelang tanggal 15 Mei 2008

13.6 Surat pemberitahuan penjualan jaminan tanggal 15 Agustus 2008;

13.7 Surat pemberitahuan lelang eksekusi tanggal 19 Agustus 2008;

13.8 Serat pemberitahuan penjualan jaminan tanggal 19 Agustus 2008;

13.9 Surat pemberitahuan lelang kepada Debitur dan Pemilik jaminan

tanggal 13 September 2008;

13.10 Surat pemberitahuan pra lelang kepada Debitur dan Pemilik jaminan

tanggal 13 September 2008;

13.11 Surat pemberitahuan lelang kepada Debitur dan Pemilik jaminan

tanggal 11 Desember 2008;

14. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat IV disurati dan diingatkan

kelalainya akan tetapi tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan

ketentuan yang berlaku dan Perjanjian yang telah ditandatangani bersama

yang berlaku sebagai undang-undang maka dilakukanlah penjualan

terhadap objek benda bergerak yaitu 4 (empat) stand tempat berjualan yang

telah dijadikan jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan

amanat dari Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan (Cessie) sebagai

jaminan No. 1 tanggal 1 Maret 2006 Jo. Akta cessie No. 28 tanggal 23 April

2007 Jo. Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan (cessie) sebagai

jaminan No. 47 tertanggal 26 September 2006;

15. Bahwa demikian juga halnya dengan jaminan 1 (satu) unit tanah dan

bangunan yang terletak di Jalan Kertas Gang Berdikari No. 84 Medan

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.92/ Kelurahan Sei Putih Barat tercatat

atas nama Rina Marlina yang telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I

sebesar Rp. 225.000.000,- sesuai dengan Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 15/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang diperbuat dihadapan

Djuita Siregar, SH, Notaris/PPAT di Medan Jo. Sertifikat Hak Tanggungan

No. 6116/2006 tertanggal 20 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Kantor

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

13

Pertanahan Kota Medan dan telah dibebani lagi dengan Hak Tanggungan

peringkat II sebesar Rp. 212.500.000,- sesuai dengan Akta Pemberian Hak

Tanggungan No.44/2007 tanggal 23 April 2007 yang diperbuat dihadapan

Djuita Siregar, SH, Notaris/PPAT di Medan Jo. Sertifikat Hak Tanggungan

No. 2553/2007 tertanggal 9 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kota Medan, segera akan dilakukan pelelangan di depan umum

melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No.4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari

Penggugat kepada Tergugat I;

16. Bahwa Tergugat I tambahkan bahwa suatu perbuatan dikatakan memiliki

unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dapat dijelaskan

sebagaimana yang terdapat dalam :

Buku “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer

karangan DR.Munir Fuady,SH,.MH,.LLM terbitan PT.Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2005 halaman 10 ” yang menyatakan bahwa suatu

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4. Adanya kerugian bagi korban

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Buku Rosa Agustina dalam bukunya :” Perbuatan Melawan Hukum”,

M.A.Moegni Djojodirdjo dalam bukunya :”Het Nederlandsch

Verbintenissenrecht” dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur-unsur

Perbuatan Melawan hukum mencakup :

1. Harus adanya suatu perbuatan.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak sipelaku.

4. Ada kerugian.

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan

hukum itu dengan kerugian.

Jadi jelas terlihat bahwa perbuatan Tergugat I dan II sebagaimana

telah diuraikan diatas tidak memenuhi unsur-unsur seperti tersebut

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

14

diatas yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

sehingga gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya;

17. Bahwa oleh karena semua persyaratan dan prosedural untuk mengikat

perjanjian telah dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah

diuraikan diatas serta tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II maka adalah tidak beralasan

hukum jika Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp.

1.500.000.000,- (penjumlahan yang salah oleh penggugat yang jumlah

sebenarnya adalah Rp. 1,3 M) secara tunai dan seketika sehingga haruslah

ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum;

18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan

perbuatan melawan hukum sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat

tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu permohonan sita jaminan dalam

perkara ini patutlah ditolak seluruhnya karena selain tidak mempunyai dasar

hukum juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.

05/1975 tanggal 01 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag);

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana

telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat

karena tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya dan

membebankan kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya juga telah

mengajukan jawaban tertanggal 05 Maret 2012, sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

A. Gugatan Obscuur Lebel (Kabur) Sebab Penyebab Nama Tergugat – I dan III

adalah keliru

1. Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat adalah Obscuur Libel (Kabur),

karena memajukan Gugatan terhadap Tergugat-I dengan sebutan

Pimpinan PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk beralamat di Jl. Gatot Subroto

No. 148 Sei Sikambing Medan dan Direktur Utama PD Pasar Kota Medan

sebagai Tergugat – III.

2. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata untuk mengajukan gugatan

terhadap suatu badan hukum yang memiliki Kantor Pusat dan Kantor

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

15

Cabang, maka yang harus digugat adalah perusahaannya sebagai

rechtspersoon di Kantor Pusat cq. Kantor Cabangnya, dengan demikian

sebutan Tergugat-I yang benar adalah :

- PT.Bank Danamon Indonesia (Tbk) Jakarta cq.PT. Bank Danamon

Indonesia (Tbk) Cabang Medan cq.PT.Bank Danamon Indonesia

(Tbk) Kantor Cabang Pembantu Jalan Gatot Subroto No.148 Sei

Sikambing Medan.

3. Bahwa demikian juga terhadap Tergugat-III sebagai Badan Usaha ilik

Daerah Pemerintah Kota Medan selaku rechtspersoon yang diwakili

Direktur/Direktur Utamanya, dengan demikian sebutan Tergugat-III yang

benar adalah :

- PD (Perusahaan Daerah) Pasar Kota Medan, berkedudukan di

Medan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya.

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah memajukan Gugatan Terhadap

Tergugat-I dan III secara keliru, maka Gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). sebagaimana isi Keputusan

Mahkamah Agung RI No.157-K/Sip/1974 tanggal 10-7-1975 yang

menyebutkan :

“ Bahwa identitas pihak berperkara haruslah jelas dengan ketentuanyaitu

jelas pihak-pihak berperkara dan materinya.”

B. Tidak Tepat Tergugat-III ditarik sebagai Tergugat

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 3 point (2),

bahwa Penggugat dan Tergugat-I menandatangani perjanjian kredit

dibawah tangan sebesar Rp. 225.000.000,-(Dua ratus dua puluh lima juta

rupiah) dengan jaminan 2 stand Loosd I No.93 dan No. 110 di Pasar Sei

Sikambing Medan dan sesuai dengan dalil gugatan point (6) halaman (4),

ditambah pagu kredit menjadi sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima

puluh juta rupiah) dengan tambahan jaminan 2(dua) buah kios/stand

No.19 dan No.116.

2. Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan

Tergugat-I dihadapan Tergugat-II dan bertindak sebagai penjamin adalah

Tergugat-IV pada point (1) diatas adalah merupakan kesepakatan antara

Penggugat dan Tergugat-I dan IV, dan berlaku sebagai Undang-Undang

antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

16

kepada pihak-pihak ketiga, juga manfaat karenanya (Vide Pasal 1338

Jo.1340 KUHPerdata);

3. Bahwa oleh karena Perjanjian kredit tersebut diatas merupakan Undang-

Undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa

rugi kepada pihak-pihak ketiga , maka sangat tidak tepat Tergugat-III

ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat-III bukan

sebagai pihak didalam perjanjian tersebut, sehingga kesepakatan

tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku kepada Tergugat-III;

4. Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam

Perkara Perdata ini, agar menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(N.O)

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Sebagai Tergugat.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman (3)

point (8) adanya perubahan Akte No.47 tanggal 26 September 2006

tentang Cessie dengan Akta No.28 Tanggal 23 April 2007, sehingga

4(empat) buah kios Stand No.93, 110, No.091 dan 116 Lods I Pasar

Sikambing.

2. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada point (9) yang menyatakan

Tergugat-III telah menjual hak izin pemakaian tempat berjualan

kios/stand milik Penggugat tersebut diatas kepada pihak lain , akan tetapi

tidak menguraikan siapa pihak lain tersebut.

3. Bahwa pemilik Hak Sewa keempat kios tersebut saat ini telah beralih

kepada Sdr. Dedi Harianto, Herianto, Efhina EF dan Ngatirin.

4. Bahwa seharusnya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang

berlaku, Penggugat diwajibkan untuk mengikut sertakan Sdr.Dedi

Harianto, Herianto, Efhina EF dan Ngatirin sebagai Tergugat, jika tidak

maka gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat

diterima, sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 151. K/Sip/1975 tanggal

13 Mei 1975 yang menyatakan :

“ Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang),

maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dan Jurisprudensi MARI No. 480. K/Sip/1973 tanggal 2-7-1974 yang

menyatakan :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

17

“ Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat

berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai

Tergugat atau Turut Tergugat.”

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang

menguasai objek kios yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam

gugatannya maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Medan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima (N.O)

D. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dengan adanya

perbedaan Posita dengan Petitum Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah menjadikan Notaris Djuita Siregar SH sebagai

Tergugat-II dan Bambang Lubis sebagai Tergugat-IV.

2. Bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat tidak ada menguraikan

kesalahan dari Tergugat-II dan IV, akan tetapi pada Petitum Gugatan No.11,

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar beban ongkos perkara

menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I,II,III dan IV, sedangkan

Tergugat II dan IV tidak ada didalilkan Penggugat dalam Positanya turut

menjadi ikut menanggung beban pembayaran, dengan demikian dalil

Petitum tidak didukung dengan dalil Posita;

3. Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, hal tersebut diatas tidak

dibenarkan dan membuat Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga

menimbulkan akibat hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (NO) dan hal tersebut sejalan dengan :

-Jurisprudensi MARI No. 28. K/Sip/1973 tanggal 05 Nopember 1973

menyatakan :

“Karena Rechfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, Gugatan

harus ditolak”.

-Jurisprudensi MARI No. 582. K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975

menyatakan:

“Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak

dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

18

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi terdahulu tidak

akan diulangi kembali dan sekaligus menjadi dalil Dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat-III membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat,

kecuali yang diakui secara sah dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa Tergugat-III sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah

Kota Medan adalah pemilik bangunan kios/stand diseluruh Pasar-pasar

yang ada di kota Medan termasuk Kios/Stand No. 116 Loosd I, Stand No.

091 Loosd I, Stand No. 93 Loosd I, Stand No. 110 Loosd I yang ada di

Pasar Sei Sikambing Medan yang diberikan izin pemakaian tempat

berjualan dengan hak sewa kepada Penggugat.

4. Bahwa benar Penggugat dulunya adalah sebagai pemilik Izin pemakaian

Tempat berjualan di Pasar Sei Sikambing Medan yakni Kios/Stand No. 116

Loosd I, Stand No. 091 Loosd I, Stand No. 93 Loosd I, Stand No. 110 Loosd

I dengan masing-masing luas 3,60 M2 sesuai peruntukan jenis barang

dagangan daging lembu untuk msa berlaku 1(satu) tahun dan terakhir

Penggugat memiliki hak sewa tahun 2007 untuk masa hak sewa s/d tahun

2008.

5. Bahwa segala perikatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-I

yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat-IV, tanpa sepengetahuan dari

Tergugat-III yakni :

5.1. Perjanjian kredit No. 204/PK/0829/0306 tanggal 1 Maret 2006 yang

dibuat dibawah tangan.

5.2. Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Sebagai Jaminan

(Cessie) No. 1 tanggal 1 Maret 2006 diperbuat dihadapan Notaris

Djuita Siregar SH/Tergugat –II.

5.3. Surat Perjanjian Kredit No. 043/PK.Add/829/0407 tertanggal 23 April

2007.

5.4. Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Sebagai Jaminan

(Cessie) No. 47 tanggal 23 April 2007 diperbuat dihadapan Notaris

Djuita Siregar SH/Tergugat –II.

Adalah merupakan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat-I

dan Tergugat-IV, tidak ada turut serta didalamnya Tergugat-III

sehingga segala akibat hukum yang timbul mengikat kepada

Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-IV dan berlaku sebagai Undang-

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

19

Undang antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat

membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, juga manfaat karenanya

(Vide Pasal 1338 Jo.1340 KUHPerdata);

6. Bahwa dalam perikatan tersebut pada point (5) diatas yang didalilkan

Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah memberikan jaminan

hutangnya yakni Kios/Stand No. 116 Loosd I, Stand No. 091 Loosd I, Stand

No. 93 Loosd I, Stand No. 110 Loosd I di Pasar Sei Sikambing Medan dan

ditambah Sertifikat Hak Milik No.92 Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan

Petisah, Kota Medan atas nama Penggugat, sebagaimana pengakuan

Penggugat dalam gugatannya.

7. Bahwa akibat hukum yang timbul dikarenakan Penggugat tidak mampu

melakukan pembayaran atas hutangnya kepada Tergugat-I,sebagaimana

pengakuan Penggugat dalam gugatannya, maka Tergugat-I mengambil alih

keempat barang jaminan dan melakukan perbuatan hukum menjual hak

sewa atau hak pemakaian atas tempat berjualan kios-kios /stand-stand

tersebut berdasarkan perikatan-perikatan yang dibuat antara Penggugat

dengan Tergugat–I yang diketahui dan disetujui Tergugat-IV, yakni :

7.1. Terhadap kios/stand No.91 :

- Bahwa Tergugat-I membuat penyerahan hak sewa kepada Tergugat-

III selaku pemilik bangunan kios/stand No.91 tertanggal 15 Oktober

2008 dengan membawa asli bukti Surat Izin Pemakaian Tempat

Berjualan No. 511.3/5161/PDPKM/2007 tanggal 14 September 2007

atas nama Penggugat dan mengalihkan izin hak sewa kepada Sdr.

Dedi Harianto sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober

2008.

- Bahwa selanjutnya Kepala Pasar Sei Sikambing memberitahukan

kepada Tergugat-III untuk memberikan surat penghunjukan hak sewa

tempat berjualan pada kios/stand No.91 kepada Sdr. Dedi Harianto

tertanggal 15 Oktober 2008.

- Bahwa Tergugat-III kemudian menerbitkan surat penghunjukan

sementara izin pemakaian tempat berjualan kepada Sdr. Dedi

Harianto tertanggal 13 November 2008.

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses balik nama antara Tergugat-I

kepada Sdr.Dedi Harianto dengan syarat-syarat dan biaya balik nama

yang ditetapkan Tergugat-III tertanggal 31 Oktober 2008.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

20

- Bahwa kemudian Tergugat-III telah memberikan surat izin pemakaian

tempat berjualan kepada Sdr. Dedi Harianto No.

511.3/4424/PDPKM/2008 tertanggal 13 November 2008.

7.2. Terhadap kios /stand No.93 :


III selaku pemilik bangunan kios/stand No. 93 tertanggal 15 April


Berjualan No.511.3/5160/PDPKM/2007 tanggal 14 September 2007

atas nama Penggugat dan mengalihkan izin hak sewa kepada Sdr.

Herianto sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 April 2010.



tempat berjualan pada kios/stand No.93 kepada Sdr. Herianto

tertanggal 15 April 2010.


sementara izin pemakaian tempat berjualan kepada Sdr Herianto

tertanggal 25 Juni 2010.


kepada Sdr. Herianto dengan syarat-syarat dan biaya balik nama

yang ditetapkan Tergugat-III tertanggal 22 Juni 2010.


tempat berjualan kepada Sdr. Herianto No.

511.3/2286/SIHS/PDPKM/200 tertanggal 25 Juni 2010.

7.3. Terhadap kios/stand No. 110 :


III selaku pemilik bangunan kios/stand No.110 tertanggal 05

September 2008 dengan membawa asli bukti Surat Izin Pemakaian

Tempat Berjualan No.511.3/5157/PDPKM/2008 tanggal September

2008 atas nama Penggugat dan mengalihkan izin hak sewa kepada

Efina EF sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal September 2008.



tempat berjualan pada kios/stand No.110 kepada Sdr.Efnina EF

tertanggal September 2008.


sementara izin pemakaian tempat berjualan kepada Efnina EF

tertanggal 11 September 2008.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

21


kepada Efrina EF dengan syarat-syarat dan biaya balik nama yang

ditetapkan Tergugat-III tertanggal 11 September 2008.


tempat berjualan kepada Sdr.Efnina EF No.511.3/3728/PDPKM/200


7.4. Terhadap kios/stand No.116 :


II selaku pemilik bangunan kios/stand No.116 tertanggal September


berjualan No.511.3/5155/PDPKM/2007 tanggal 14 September 2007

atas nama Penggugat dan mengalihkan izin hak sewa kepada

Ngatirin sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal September 2008.



tempat berjualan pada kios/stand No.116 kepada Sdr.Ngatirin



sementara izin pemakaian tempat berjualan kepada Sdr Ngatirin



kepada Sdr. Ngatirin dengan syarat-syarat dan biaya balik nama

yang ditetapkan Tergugat-III tertanggal 11 September 2008.


tempat berjualan kepada Sdr.Ngatirin No.511.3/3729/PDPKM/200


8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka tidak benar dalil gugatan

Penggugat pada point (9) yang menyatakan Tergugat-III telah menjual hak

izin pemakaian tempat berjualan kios/ stand milik Penggugat tersebut diatas

kepada pihak lain sehingga merugikan Penggugat,karena pada

kenyataannya yang mengalihkan dan atau menjual adalah Tergugat-I atas

dasar perikatan-perikatan yang dibuat Penggugat dengan Tergugat-I yang

disetujui oleh Tergugat-IV dan Tergugat-III hanya melakukan proses balik

nama yang telah sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku pada

Tergugat-III selaku pemilik bangunan kios tersebut.

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

22

9. Bahwa dengan demikian tidak benar Tergugat-III menimbulkan kerugian

kepada Penggugat baik materil maupun moril dan tidak mungkin secara

hukum atas kelalaian Penggugat tersebut ikut menjadi beban dan tanggung

jawab Tergugat-III dan oleh karena itu Tergugat-III tidak benar melakukan

perbuatan melawan hukum dan menolak ganti kerugian secara moril yang

dituntut Penggugat sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima

ratus juta rupiah)

10. Bahwa oleh karena Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada

point (11) tidak jelas dan kabur dan tidak memenuhi ketentuan Hukum dan

wajib menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam perkara ini,

karena tidak sesuai dengan pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir

sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung

R.I.No.597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan:

“ Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan

yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat

dibenarkan “.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas,

dimohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Medan untuk menolak atau

menyatakan tidak dapat diterima (N.O) Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat

untuk keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2012 Nomor :

536/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III ;

- Menyatakan gugatan penggugat Kabur ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak

Rp.1.541.000,- ( lima juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh DINNER SINAGA, SH

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2012

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

23

Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan

dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut

kepada Kuasa Hukum Tergugat III ;

2. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh DINNER SINAGA, SH

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2013

Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan

dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut

kepada IV melalui Pemerintah Kota Medan ;

3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Medan, Penggugat melalui kuasanya T. AKHMAD SYAMRAH, SH,

menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012, telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26

Juli 2012, Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut ;

4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

DINNER SINAGA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,

menerangkan bahwa pada tanggal 9, 11 dan 16 Desember 2013, kepada

pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

5. Memori banding tertanggal 07 Nopember 2012, yang diajukan oleh T.AKHMAD

SYAMRAH,SH kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Nopember 2012, telah

diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 9, 11 dan 16

Desember 2013 ;

6. Kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2013, yang diajukan oleh

Kuasa hukum Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Desember 2013, telah

diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13, 20 dan

30 Januari 2014 ;

7. Kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2013, yang diajukan oleh

Kuasa hukum Terbanding III, semula Tergugat III diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Desember 2013, telah diserahkan

salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13, 20 dan 30 Januari

2014 ;

8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh DINNER

SINAGA,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan

bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 9, 11, 13, dan tanggal 16

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

24

Desember 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat

pada pokoknya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Keberatan I :

Bahwa, putusan judex facty Pengadilan Negeri Medan sangat tidak adil dan

tidak mencerminkan rasa keadilan dimana pertimbangan huykumnya halaman 25

alenia ke 2 mengaju dan mengarahkan penilaian hukum dalam memutus perkara

perdata pada Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas,

hal ini sangat keliru dan tidak sesuai dengan penerapan hukum perkara aquo,

karena gugatan bukan perselisihan antara perseroan, akan tetapi perselisihan

hutang piutang dengan memakai jaminan yang dituangkan kedalam akte cessie,

dengan demikian Judex Facty Pengadilan Negeri telah keliru dan salah dalam

penerapannya ;

Bahwa judex facty Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan

hukumnya menjelaskan badan hukum tetapi tidak menjelaskan subjek hukumnya,

dan yang keliru lagi adanya sifat mewakili dari badan atau perseroan akhirnya

pertimbangan hukum judex facty keluar dari permasalahan aquo, sehingga judex

facty Pengadilan Negeri Medan cenderung mencari dan menggali hukum tidak

sesuai dengan permasalahan yang diproses, apalagi menggunakan Undang-

undang No.40 Tahun 2007 jelas telah salah dalam penerapannya, oleh karena itu

putusan judex facty terasa tidak adil dan tidak mencerminkan budaya adil, dengan

demikian putusan tersebut haruslah dbatalkan oleh judex facty Pengadilan Tinggi

Medan ;

KEBERATAN II :

Bahwa, untuk memutus suatu perkara perdata dibutuhkan bukti surat dan

saksi-saksi, kemudian untuk menilai suatu jawaban mengenai eksepsi obscuur

libel dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung eksepsi (tangkisan) terhadap surat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

25

gugatan dalam hal ini judex fakty Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan salah

dalam menerapkan hukum, yang mana tidak ada suatu bukti perbedaan Pimpinan

dengan direktur yang dapat mengaburkan tujuan gugatan, oleh karena itu

substansi yang digugat telah tepat dan benar, karena dibuktikan dengan kehadiran

para Tergugat dan telah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga

fakta hukum menilai jika subjek yang digugat keliru, maka kewenangan

membantah tidak perlu dilakukan, cukup dengan pemberitahuan subjek yang

digugat bukan yang berkompeten menjawab gugatan ;

Bahwa judex facty Pengadilan Negeri Medan dalam

pertimbanganhukumnya halaman 26 alenia ke 1 telah salah dalam penerapannya,

seharusnya untuk tujuan keadilan tidak menilai bukti srat P-2 tentang perjanjian

pengalihan dan penyerahan (cessie) sebagai pertanda kaburnya gugatan

Pengugat, karena menurut hukum cessie tersebut tidak memiliki hubungan hukum

dengan kaburnya gugatan atas Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas terhadap hukum privat yang digugat ( mengabulkan eksepsi

Tergugat III ),halini kiranya moon pertimbangan judex facty Pengadilan Tinggi

Medan sesuai kewenangannya dalam mengadili pada tingkat banding ;

KEBERATAN III :

Bahwa antara Badan Hukum dan direktur atau pimpinan suatu lembaga

keuangan adalah bahagian dari pertanggung jawaban atas peristiwa perdata dan

tujuan dari gugatan Penggugat/Pembanding adalah menuntut pertanggung

jawaban perdata, terlepas dari kepentingan pribadi persoon suatu badan hukum

sehingga surat gugatan Penggugat/Pembanding telah jelas dan nyata bertujuan

menuntut pertanggung jawaban atas badan hukum perdata, oleh karena itu,

putusan judex facty Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam penerapannya

yang mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dan budaya adil bagi pencari

keadilan ;

Bahwa menarik jabatan dari suatu badan hukum publik senantiasa dikarenakan

adanya suatu peristiwa hukum yang harus dipertanggung jawabkan badan hukum

tersebut, dan siapapun yang menjadi pejabat dari badan hukum tersebut yang

digugat tidaklah mengaburkan tujuan gugatan, hal ini sesuai hubungan hukum

sebagai konsekwensi pertanggung jawaban dihadapan hukum, sehingga putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn,

tidak wajar dipertahankan lagi ditingkat banding ini, dan mohon untuk dibatalkan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

26

sebagai pertimbangan yang arif lagi bijaksana dengan memberikan pertimbangan

yang adil yang diharapkan dari judex facty Pengadlan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II,

mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2013, yang pada

pokoknya menolak semua keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat

tersebut diatas, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi tetap

mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tangal 26

Juli 2012 Nomor : 536/Pdt.G/2011/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding

semula Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I dan II

semula Tergugat I dan II, setelah diteliti ternyata tidak memuat hal-hal baru yang

perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ini, karena keberatan-

keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas

hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan

meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juli 2012, Nomor :

536/Pdt.G/2011/PN-Mdn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

menurut hukum, karena secara formal gugatan ini seyogianya ditujukan kepada PT

Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Subjek hukum, dan Perusahan Daerah

Pasar Kota Medan lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah, dan bukan kepada

persoon-persoon sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan

dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam

memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Juli 2012, Nomor

536/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak

yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat

banding ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain

yang berkaitan dengan perkara ini serta RBg ;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

27

M E N G A D I L I :

-------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ------

-------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juli 2012,

Nomor : 36/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;--------

-------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima

puluh ribu rupiah) ;----------------------------------------------------------------------------

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami

A.TH.PUDJIWAHONO,S. H.M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku

Hakim Ketua Majelis, H. DJUMALI, S.H dan HERU PRAMONO, S.H.M.Hum para

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari

2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta JOHORLAN

DONGORAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. H.DJUMALI, S.H.

A.TH.PUDJIWAHONO,S.H M.Hum 2. HERU PRAMONO, S.H M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ............................Rp. 6.000,-

2. Redaksi ............................Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,-

Jumlah .................................Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah).

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Documents

PENGADILAN TINGGI MEDAN. Bahwa, berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan a/n.RINA MARLINA sebagai tempat berjualan Pasar Sei. Sikambing Medan, merupaka bukti hak pakai Stand