PENGADILAN AGAMA SUBANG · 2018. 11. 9. · Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA SUBANG Jl. Aipda K.S Tubun No.1 Subang Tlp. 0260-411303, fax. 0260-411303

website: www.pa-subang.go.id. E-mail: [email protected]

http://www.pa-subang.go.id/

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Pengadilan Agama Subang

dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017. Laporan ini

disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

Pengadilan Agama Subang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2017. Disamping itu

sebagai penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia.

Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Subang ini berisi tentang Informasi pencapaian

visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama subang selama kurun waktu Tahun

2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Subang Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang

dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta

berguna bagi semua pihak terkait. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Subang, 22 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Subang

Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Pengantar .................................................................................................................................... i Daftar Isi ...................................................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 2 C. Struktur Organisasi ...................................................................................... 9 D. Sistematika Penyajian ................................................................................. 10

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................................... 11 A. Rencana Strategis ........................................................................................ 11 B. Tujuan .............................................................................................................. 14 C. Sasaran ............................................................................................................. 14 D. Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 16 E. Penetapan Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ............................................... 23 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .......................................... 23 B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 25

BAB IV. PENUTUP ................................................................................................................ 64 A. Kesimpulan ..................................................................................................... 64 B. Saran ................................................................................................................. 64 C. Penutup ............................................................................................................ 65

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan aparatur peradilan yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya,

diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan peradilan berjalan

efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator

pertanggungjawaban setiap kegiatan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden

RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden

RI tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan Sumber

daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan

dalam suatu Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP pada dasarnya merupakan

sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan

instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, seperti:

1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik

2. Terwujudnya pengendalian, pengawasan dan evaluasi manajemen

3. Terpeliharanya administrasi yang baik

4. Terciptanya pola pikir dan perilaku dengan tetap memperhatikan kaidah serta sosial budaya yang

berlaku.

5. Terwujudnya disiplin kerja dengan reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang

melanggar.

Tugas aparat peradilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan,

penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan

untuk peningkatan kinerja seluruh aparat peradilan melalui kerja sama secara terkoordinasi guna

mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka

memberikan pelayanan publik yang excelent seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-

144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan junto. SE Direktur

Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal 7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja

Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, dengan mewujudkan aparatur peradilan yang profesional,

efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan

Agama Subang Tahun 2017 ini sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implemenatsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa capaian kinerja dari

Pengadilan Agama Subang secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

2017

Realisasi %

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

Perdamaian

0.5% 4 22.2%

c. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 % 595 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

95 % 4075 119.15%

f. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5

bulan

5 % 68 162%

2. Peningkatan

aksepbilitas

putusan Hakim

A Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding

99,5 % 4134 115.41%

B Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi

99,84% 4142 115.24%

C Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK)

100 % 4143 115%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

100 % 10 100%

b. Persentase berkas yang deregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 4143 100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

1:360 4143 191.8%

d. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

100 % 4143 100%

e. Persentase akta cerai yang

diterbitkan

100 % 3220 100%


2017

Realisasi %

f. Persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

100 % 3 100%

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

Diselesaikan

100 % 49 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan dengan cara sidang di

luar gedung Pengadilan

100 % 187 100%

c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum

untuk masyarakat miskin

350 Jam 350 100%

5 Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara

yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti

100 % 3 100%

6 Terwujudnya

Pelayanan publik

melalui meja informasi

di Pengadilan

Persentase permohonan informasi


100 % 100 % 100 %

7 Meningkatnya kualitas

Pengawasan

A Persentase pengaduan masyarakat


100 % 0% 0%

B Persentase temuan hasil

pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % 2 100%

8 Terwujudnya

manajemen

kesekretariatan yang

optimal

A Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Jabatan dan Fungsional

5 14 280%

B Jumlah rapat dinas/pembinaan

secara berkala maupun insidental

24 30 125%

C Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji

Berkala

18 19 105.5%

D Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%

E Jumlah pelaksanaan sidang

Baperjakat

1 1 100%

F Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ

terhadap pejabat & PNS

30 35 116%

G Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%

H Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%

I Jumlah pengiriman laporan tahunan

Kepegawaian

1 1 100%

J Persentase realisasi penyerapan

anggaran DIPA untuk belanja

pegawai

100 % 6.312.32

4.288,00

104.07%

K Persentase realisasi penyerapan


99 % 7.130.01

6.628,00

100%


2017

Realisasi %

barang

L Persentase realisasi penyerapan


modal

99 % 134.300.

000,00

100.4%

M Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%

N Jumlah penerimaan PNBP 200.000.

000,00

251.335.

506,00

125.66%

O Jumlah kegiatan penghapusan

Barang Milik Negara (BMN)

1 0 0%

P Jumlah laporan Barang Milik Negara

(BMN)

2 2 100%

9 Terwujudnya

pengelolaan website

demi keterbukaan

informasi public

Persentase publikasi putusan yang

diupload (unggah) ke website

Mahkamah Agung RI

50% 1800 56.61%

Demikian ikhtisar eksekutif ini disusun sebagai abstraksi dari laporan Akuntabilitas Kinerja pada

Pengadilan Agama Subang Tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat

diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang yang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, adapun untuk materi yang sama terdapat dalam pasal 21.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan

lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, didalamnya ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk pengaturan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar

prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Secara umum prinsip yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang dalam

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada :

1. Peraturan Presidden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor : 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pengadilan Agama Subang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Subang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Subang berkedudukan di ibukota kabupaten, yakni di Subang, dengan alama di Jln Aipda KS Tubun No.1, 41211, Telp/Fax (0260) 411303, Website : www.pa-

subang.go.id, Email : [email protected], [email protected] dengan kondisi obyektif Kabupaten Subang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut:





a. Letak geografis

Bujur Timur : 107º 31' sampai dengan 107º 54'

Lintang Selatan : 6º 11' sampai dengan 6º 49'

b. Luas dan batas-batas wilayah

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Provinsi

Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176,95 ha atau 6,34 % dari luas Provinsi Jawa

Barat. Wilayah ini terletak di antara 107º 31' sampai dengan 107º 54' Bujur Timur

dan 6º 11' sampai dengan 6º 49' Lintang Selatan.

Letak geografis Kabupaten Subang cukup strategis selain terlewati jalur lalu

lintas yang menghubungkan kota Jakarta dengan propinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Subang juga merupakan penyangga ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota

propinsi karena letaknya tidak terlalu jauh dari wilayah hukum Botabek dan

wilayah hukum Kabupaten Bandung yang merupakan ibu kota propinsi Jawa Barat.

Wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 253 desa dan kelurahan yang tergabung dalam

30 kecamatan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purwakarta dan Karawang

Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumedang (Pengadilan Agama Subang menetapkan rincian jarak radius dari tempat kedudukan dengan daerah yang ada menjadi 5 bagian radius sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/654/HK.05/II/2017 tanggal 31 Maret 2017)

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.501.647 jiwa dan sebanyak 98,65 % jiwa beragama Islam.

Dengan melihat kondisi obyektif Kabupaten Subang yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang , maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.

2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada publik;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.

4. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

5. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.

6. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Subang merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Subang harus turut serta melakukan langkah-

langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam

pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;

g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Subang , maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada

Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap

posisi ;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil

keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama

harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali),

System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistim kinerja di Pengadilan Agama Subang telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. SOP/AP/01 SOP Layanan Informasi

2. SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum

3. SOP/AP/03 SOP Layanan Sidang diluar Gedung

4. SOP/AP/04 SOP Penerimaan Perkara

5. SOP/AP/05 SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara

6. SOP/AP/06 SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

7. SOP/AP/07 SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti

8. SOP/AP/08 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

9. SOP/AP/09 SOP Penetapan Hari Sidang

10. SOP/AP/10 SOP Pemanggilan Para Pihak

11. SOP/AP/11 SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain

12. SOP/AP/12 SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain

13. SOP/AP/13 SOP kegiatan persiapan persidangan

14. SOP/AP/14 SOP Pelayanan Mediasi

15. SOP/AP/15 SOP Pemanggilan Mediasi

16. SOP/AP/16 SOP Layanan Penundaan Sidang

17. SOP/AP/17 SOP Layanan Pemanggilan Saksi

18. SOP/AP/18 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain

19. SOP/AP/19 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain

20. SOP/AP/20 SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat

21. SOP/AP/21 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain

22. SOP/AP/22 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain

23. SOP/AP/23 SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar

24. SOP/AP/24 SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar

25. SOP/AP/25 SOP Pelayanan Sita Jaminan

26. SOP/AP/26 SOP Pelayanan Sita Buntut

27. SOP/AP/27 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara

28. SOP/AP/28 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan

29. SOP/AP/29 SOP Pengambilan Sisa Panjar

30. SOP/AP/30 SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak

31. SOP/AP/31 SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah

32. SOP/AP/32 SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap

33. SOP/AP/33 SOP Pelayanan Ikrar Talak

34. SOP/AP/34 SOP Penyerahan Produk Pengadilan

35. SOP/AP/35 SOP Penyerahan Akta cerai

36. SOP/AP/36 SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak

37. SOP/AP/37 SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA

38. SOP/AP/38 SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan

39. SOP/AP/39 SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat

40. SOP/AP/40 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak

41. SOP/AP/41 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana

42. SOP/AP/42 SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

43. SOP/AP/43 SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu

44. SOP/AP/44 SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu

45. SOP/AP/45 SOP Pelayanan Banding

46. SOP/AP/46 SOP Pelayanan Kasasi

47. SOP/AP/47 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas/Tenggang Waktu yang telah ditentukan

48. SOP/AP/48 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

49. SOP/AP/49 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali

50. SOP/AP/50 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama

51. SOP/AP/51 SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding

52. SOP/AP/52 SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi

53. SOP/AP/53 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

54. SOP/AP/54 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

55. SOP/AP/55 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

56. SOP/AP/56 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

57. SOP/AP/57 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

58. SOP/AP/58 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang

59. SOP/AP/59 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain

60. SOP/AP/60 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain

61. SOP/AP/61 SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi

62. SOP/AP/62 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal

63. SOP/AP/63 SOP Pengarsipan

64. SOP/AP/64 SOP Prosedur Pelaporan

65. SOP/AP/65 SOP Prosedur Pengaduan

66. SOP/AP/66 SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri

67. SOP/AP/67 SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

68. SOP/AP/68 SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

69. SOP/AP/69 SOP Pengelolaan ATK Perkara

70. SOP/AP/70 SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara

71. SOP/AP/71 SOP Pengelolaan Sisa Panjar

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja Instansi Pemerintah ini untuk mengkomunikasikan Pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Agama Subang dalam tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan2016, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Subang disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2017, menjelaskan rencana strategis periode tahun 2015-2019, dan berbagai Program Prioritas Tahun 2018 sebagaimana tersebut

dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 disertai Perjanjian Kinerjanya. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Subang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Subang tahun 2017, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

****

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan

Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2017 ini merupakan tahun ke-tiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Subang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak

kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Subang yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Subang menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.

SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas

Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Subang , antara lain :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

d. Persentase perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding.

- Kasasi.

- Peninjauan Kembali (PK).

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :

a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

PLAN

1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (berikut indikator kinerja sasaran) serta strategi cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan dan Program)

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari : Sasaran dan Indikator Sasaran (berikut target), program, kegiatan dan indikator kegiatan (berikut target)

DO Melaksanakan dan memantau/mengukur kinerja capaian kinerja program/kegiatan

CHEK Mengevaluasi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi

ACTION Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan para pihak.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :

a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan

c. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.

7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :

a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :

a. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.

b. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.

c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.

d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.

e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.

f. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.

g. Jumlah pengusulan Satyalencana.

h. Jumlah pembuatan SKP.

i. Jumlah pengiriman Lapuran Tahunan Kepegawaian.

j. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.

k. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.

l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.

m. Jumlah laporan realisasi anggaran.

n. Jumlah penerimaan PNBP.

o. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

p. Jumlah laporan Barang Milik Negara.

9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI.

B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Subang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Subang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Subang.

4. Meningkatnya pengawasan ekstern dan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Subang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

d. Persentase perkara yang diselesaikan



2. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

peninjauan kembali (PK). 3 Peningkatan

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu , tempat dan para pihak.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.



4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.



5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan

persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti

7. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.


8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal



c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.

d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.

e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.


g. Jumlah pengusulan Satyalencana.

h. Jumlah pembuatan SKP.





m. Jumlah laporan realisasi anggaran.

n. Jumlah penerimaan PNBP.


p. Jumlah laporan Barang Milik Negara. 9. Terwujudnya persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website


pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

Mahkamah Agung RI

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Review I Tahun 2016).

No. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN Penanggung

jawab SUMBER

DATA


a. Persentase mediasi

yang diselesaikan.

Perbandingan antara jumlah perkara gugatan yang harus dimediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi

Panitera

Laporan bulanan dan tahunan

b. Persentase mediasi

yang menjadi akta

perdamaian.

Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian

Panitera


c. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan.

Perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berikutnya

Panitera


d. Persentase perkara

yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan

Panitera


e. Persentase perkara

yang diselesaikan

dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan.

Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Panitera

Laporan bulanan dan tahunan.


Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Panitera



a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum

Panitera


No. KINERJA UTAMA


jawab SUMBER

DATA

banding.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum kasasi.

Panitera


c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang tidak mengikuti upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Panitera


3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas

yang diajukan

Banding, Kasasi dan

PK yang disampaikan

secara lengkap.

Perbandingan antara jumlah berkas perkara banding, kasasi, dan PK yang diterima dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Panitera


b. Persentase berkas

yang diregister dan

siap didistribusikan

ke Majelis.

Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima dengan jumlah berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Panitera


c. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara.

Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima dengan jumlah berkas perkara yang dibagikan kepada seluruh majelis hakim

Wakil Ketua Laporan bulanan dan tahunan

d. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

relaas putusan tepat

waktu, tempat dan

para pihak.

Perbandingan antara jumlah perkara yang harus disampaikan relas pemberitahuannya dengan jumlah perkara yang disampaikan pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak oleh jurusita/jurusita pengganti

Panitera


e. Persentase akta cerai

yang diterbitkan.

Perbandingan antara akta cerai yang dicetak oleh

Panitera

Laporan bulanan

No. KINERJA UTAMA


jawab SUMBER

DATA

perugas meja 3 dengan akta cerai yang diterbitkan

dan tahunan


Perbandingan antara jumlah perkara sita yang diterima dengan jumlah perkara penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera



a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan.

Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Panitera


b. Persentase perkara

yang diselesaikan

dengan cara sidang di

luar gedung

Pengadilan

Perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan

Panitera



Perbandingan antara waktu yang telah ditetapkan dalam pelayanan posbakum dengan jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin

Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan



Perbandingan antara jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima dengan jumlah perkara permohonan eksekusi ditindaklanjuti

Panitera


6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan

persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti

Cukup jelas Panitera dan Sekretaris



a. Persentase

pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti.

Perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti



Perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima dengan temuan hasil


No. KINERJA UTAMA


jawab SUMBER

DATA

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


a. Jumlah CPNS yang

mengikuti Diklat

Prajabatan.

Cukup jelas Sekretaris Laporan bulanan dan tahunan

b. Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

jabatan dan

Fungsional.


c. Jumlah rapat

dinas/pembinaan

secara berkala

maupun insidentil.


d. Jumlah pengusulan

Kenaikan Gaji

Berkala.


e. Jumlah pengusulan

Kenaikan Pangkat.


f. Jumlah pelaksanaan

sidang baperjakat.


g. Jumlah pembuatan

SPMT dan SPMj

terhadap pejabat dan

PNS.


h. Jumlah pengusulan

Satyalencana.


i. Jumlah pembuatan

SKP.


j. Jumlah pengiriman

Lapuran Tahunan

Kepegawaian.


k. Persentase realisasi

penyerapan

anggaran DIPA untuk

belanja pegawai.

Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja pegawai dengan jumlah realisasi


No. KINERJA UTAMA


jawab SUMBER

DATA

penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai

l. Persentase realisasi

penyerapan

anggaran DIPA untuk

belanja barang.

Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja barang dengan jumlah realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang


m.

Persentase realisasi

penyerapan

anggaran DIPA untuk

belanja modal.

Perbandingan antara jumlah anggaran DIPA yang diteriam untuk belanja modal dengan jumlah realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal


n. Jumlah laporan

realisasi anggaran.


o. Jumlah penerimaan

PNBP.

Perbandingan antara jumlah Penerimaan PNBP yang telah ditetapkan dalam renstra dengan jumlah penerimaan PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara

Panitera dan Sekretaris


p. Jumlah kegiatan

penghapusan Barang

Milik Negara (BMN).


q. Jumlah laporan Barang Milik Negara.


9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

Perbandingan antara jumlah publikasi putusan yang diupload yang telah ditetapkan jumlahnya dalam renstra dengan jumlah publikasi putusan yang diupload ke website Mahkamah Agung RI

Panitera Laporan bulanan dan tahunan

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

dengan mempertimbangkan Sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini berupa tolok

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Subang Tahun 2017



a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%


0.5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan 80%


95%


5%


a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

99.5%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

99.84%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

100%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100%


100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 1:360

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan. 100%


100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100%


100%


350 Jam



100%

6. Terwujudnya pelayanan persentase permohonan informasi yang 100%


publik melalui meja informasi di Pengadilan

ditindaklanjuti


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100%


100%



5


24

c. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala. 9

d. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat. 8

e. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat. 1


34

g. Jumlah pengusulan Satyalencana. 6

h. Jumlah pembuatan SKP. 34


1


100%


99%


99%

m. Jumlah laporan realisasi anggaran. 12

n. Jumlah penerimaan PNBP. 200 juta


1

p. Jumlah laporan Barang Milik Negara. 2

9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

30%

******

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2017

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Subang tahun 2017 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama

Subang dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :


2017

Realisasi %

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

Perdamaian

0.5% 4 22.2%

c. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 % 595 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

95 % 4075 119.15%

f. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

5 % 68 162%

2. Peningkatan

aksepbilitas

putusan Hakim

A Persentase perkara yang tidak


99,5 % 4134 115.41%

B Persentase perkara yang tidak


99,84% 4142 115.24%

C Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK)

100 % 4143 115%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

100 % 10 100%

b. Persentase berkas yang deregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

100 % 4143 100%

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:360 4143 191.8%

d. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

100 % 4143 100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100 % 3220 100%

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100 % 3 100%


2017

Realisasi %

4 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

Diselesaikan

100 % 49 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan dengan cara sidang di

luar gedung Pengadilan

100 % 187 100%

c. Jumlah Jam pelayanan Posbakum

untuk masyarakat miskin

350

Jam

350 100%

5 Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara

yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100 % 3 100%

6 Terwujudnya

Pelayanan publik

melalui meja informasi

di Pengadilan

Persentase permohonan informasi


100 % 100 % 100 %

7 Meningkatnya kualitas

Pengawasan

A Persentase pengaduan masyarakat


100 % 0% 0%

B Persentase temuan hasil pemeriksaan


100 % 2 100%

8 Terwujudnya

manajemen

kesekretariatan yang

optimal

A Jumlah PNS yang mengikuti Diklat


5 14 280%

B Jumlah rapat dinas/pembinaan secara

berkala maupun insidental

24 30 125%

C Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji

Berkala

18 19 105.5%

D Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%

E Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat 1 1 100%

F Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ


30 35 116%

G Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%

H Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%

I Jumlah pengiriman laporan tahunan

Kepegawaian

1 1 100%

J Persentase realisasi penyerapan


pegawai

100 % 6.312.32

4.288,00

104.07%

K Persentase realisasi penyerapan


barang

99 % 7.130.01

6.628,00

100%

L Persentase realisasi penyerapan


modal

99 % 134.300.

000,00

100.4%


2017

Realisasi %

M Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%

N Jumlah penerimaan PNBP 200 jt 251.335.

506,00

125.66%

O Jumlah kegiatan penghapusan Barang

Milik Negara (BMN)

1 0 0%

P Jumlah laporan Barang Milik Negara

(BMN)

2 2 100%

9 Terwujudnya

pengelolaan website

demi keterbukaan

informasi public

Persentase publikasi putusan yang

diupload (unggah) ke website

Mahkamah Agung RI

50% 1800 56.61%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA Target 2017 Realisasi %

Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 246 100%

Persentase mediasi yang menjadi akta Perdamaian 0.5% 4 22.2%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 595 100%

Persentase perkara yang diselesaikan 80 % 4143 143.85%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan

95 % 4075 119.15%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan

5 % 68 162%

Dalam menganalisis peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Subang

menggunakan 6 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%. dan

realisasinya adalah 100%. atau 246 perkara dan semuanya telah selesai di mediasi, sehingga

capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi

tahun 2015 capaiannya 70% dan pada Tahun 2016 capaiannya 100%, maka tahun ini target

pencapaian kinerja telah tercapai. Hal ini disebabkan karena semua perkara gugatan yang

dihadiri oleh semua para pihak setelah proses persidangan selesai langsung pada hari itu

juga para pihak diarahkan untuk masuk ke ruang mediasi untuk dilakukan proses mediasi.

NO BULAN JUMLAH PERKARA

JUMLAH

PERKARA YANG

DIMEDIASI

MEDIASI

YANG

BERHASIL

MEDIASI

YANG TIDAK

BERHASIL

KET

1 Januari 26 - 26

2 Februari 22 - 22

3 Maret 12 - 12

4 April 21 1 20

5 Mei 34 - 34

6 Juni 14 - 14

7 Juli 15 - 15

8 Agustus 17 1 16

9 September 17 - 17

10 Oktober 21 - 21

11 Nopember 25 1 24

12 Desember 22 1 21

Jumlah 246 4 242

Tingkat keberhasilan tentang persentase mediasi yang diselesaikan telah memenuhi

target yang telah ditetapkan. Dan hal ini menunjukan niat baik para mediator untuk

mendamaikan para pihak yang berperkara.

Berikut tabel perbandingan mediasi yang telah tercapai.

Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan 2017

2015 2016 2017 Persentase Persentase Jumlah Perkara yang

dimediasi

Persentase

70% 100% 246 100%

2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Dari perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun ini sebanyak 246

perkara dan persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2017

ditargetkan sebesar 0.5% atau 18 perkara. Adapun realisasinya adalah 0.1% atau 4 perkara,

sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya tercapai 22.2%. Pada tahun 2016

persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian hanya tercapai 45%, sedangkan pada

tahun 2015 mediasi yang menjadi akta perdamaian belum dijadikan indikator kinerja,

sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.

Berikut Tabel Perkara Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian. No No. Perkara Tgl

Penunjukan

Mediator

Nama

Mediator

Tgl Mediasi Tgl Laporan

Mediasi

Ket

1. 0549/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 06/04/2017 Drs. H.

Subandi

wiyono, S.H.

06/04/2017 27/04/2017

2. 1843/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 02/08/2017 Drs. H.

Subandi

wiyono, S.H.

02/08/2017 09/08/2017

3. 3006/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 30/11/2017 Drs. H.

Subandi

wiyono, S.H.

30/11/2017 21/12/2017

4. 2973/Pdt.G/2017/PA.Sbg. 29/11/2017 Drs. H.

Subandi

wiyono, S.H.

27/12/2017 27/12/2017

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dari proses perundingan guna

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus

atau memaksakan sebuah penyelesaian, tapi dari jumlah perkara mediasi yang diselesaikan

pada tahun ini sebanyak 246 perkara dan hanya 4 perkara saja yang menjadi akta

perdamaian, dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sudah kuatnya maksud dan

tujuan para pihak ke Pengadilan Agama untuk bercerai dan banyaknya perkara perceraian

dengan putusan verstek. Sehingga para mediator sulit untuk mendamaikannya, yang

mengakibatkan tidak tercapainya Capaian pada indikator kinerja ini. Berikut Tabel

Perbandingan Pencapaiannya.

Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan 2017

2016 2017 Jumlah Mediasi Berhasil Persentase Jumlah Mediasi Berhasil Persentase

8 45% 4 22.2%

3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 566 perkara. Persentase

sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% atau 595 perkara,

(sesuai dengan sisa perkara tahun 2016) dan realisasinya adalah 100% atau 599 perkara,

semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah

tercapai 100%. Dan semuanya telah diselesaikan. Sisa perkara pada tahun 2016 sebanyak

455 Perkara atau 100%, sedangkan pada tahun 2015, sisa perkara yang diselesaikan belum

dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan

dengan tahun 2016.

Adapun alasan yang menjadi penyebab selalu banyaknya sisa perkara dari tahun ketahun

adalah sebagai berikut :

a. Domisili para pihak yang berperkara berbeda Kabupaten/provinsi, sehingga proses

penyampaian/pengembalian relaas panggilan membutuhkan waktu yang lama, disamping

itu juga terkadang masih ditemukan terjadinya keterlambatan pengembalian relaas

panggilan ke Pengaedilan Agama yang bersangkutan yang menyebabkan persidangan di

undur kembali.

b. Para pihak yang berperkara pekerjaannya sebagai PNS/ASN yang ketika pendaftarannya

belum melampirkan bukti surat izin atasa untuk bercerai, sehingga majelis hakim dalam

persidangannya mengundur waktu persidangan kedepannya dengan waktu yang lama

sampai surat izin tersebut selesai.

c. Kedua belah pihak yang berperkara selalu hadir dan memenuhi panggilan dari majelis dan

selalu terjadi perselisihan dalam persidangan/pelik untuk diselesaikan, seperti

mempermasalahkan harta gono gini, hak waris dan yang lainnya, sehingga majelis hakim

dalam menyidangkannya butuh waktu lama untuk menyelesaikannya demi memberikan

putusan yang seadil-adilnya.

Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan 2017

2016 2017 Jumlah Sisa Perkara Persentase Jumlah Sisa Perkara Persentase

455 100% 595 100%

4. Persentase perkara yang diselesaikan.

Dari perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2017 ini sebanyak

4084 perkara. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar

80% atau 2880 perkara. Adapun perkara yang diselesaikan sebanyak 4143 perkara atau

115.08%, sehingga capaian pada indikator kinerja ini sebesar 143.85%, dan semuanya telah

diselesaikan. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaiannya 142.46% dan

tahun 2015 yang capaiannya 102%, maka tahun ini ada kenaikan persentase perkara yang

diselesaikan, sebesar 1.39%. berikut Tabel Rekapitulasi Perkara yang masuk dan yang

diputus/diselesaikan :

No Bulan Perkara Ket

Perdata Gugatan Perdata Permohonan

Masuk Putus Sisa Masuk Putus Sisa

1 JANUARI 356 316 606 27 26 30

2 FEBRUARI 271 361 516 11 23 18

3 MARET 330 296 550 18 17 19

4 APRIL 298 297 551 25 18 26

5 MEI 308 295 564 20 19 27

6 JUNI 78 261 381 10 18 19

7 JULI 461 272 570 37 21 35

8 AGUSTUS 312 375 507 144 38 141

9 SEPTEMBER 305 278 534 29 75 95

10 OKTOBER 365 313 586 53 93 55

11 NOPEMBER 324 384 526 27 48 34

12 DESEMBER 247 273 500 28 26 36

- JUMLAH 3655 3721 - 429 422 -

Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini adalah telah

diberlakukan prosedur penanganan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan salah

satunya adalah proses unduran sidang untuk dalam kota diundur cukup satu minggu

kedepan.

Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017

2015 2016 2017

Persentase Jumlah Perkara Yang

disesesaikan

Persentase Jumlah Perkara Yang

disesesaikan

Persentase

102% 4103 142.46% 4143 143.85%

5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun

2017 target yang ditetapkannya adalah 95% atau 3420 perkara. Adapun realisasinya

sebanyak 113.19% atau 4075 perkara, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah

tercapai 119.15%. dan semuanya telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pada tahun 2016

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, 117.1%. tetapi pada tahun

2015 Persentase Perkara ini belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun

2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Sebagai bahan perbandingan lebih

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan tahun 2017

2016 2017

Diselesaikan

Maksimal 5

Bulan

Persenta

se

Diselesaikan

Maksimal 5

Bulan

Persentase

4005 117.1% 4075 119.15%

Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena

banyaknya perkara yang diselesaikan sampai dengan putusan verstek, sehingga proses persidangannya

hanya dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah diselesaikan dan proses unduran sidang untuk dalam

kota diundur satu minggu kedepan, ditambah dengan perkara permohonan/voluntair yang diselesaikan

dengan 1 kali persidangan, sehingga makin banyaknya perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan. Berikut Tabel Rekapitulasi Data Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 Bulan dan lebih dari 5 bulan.

NO BULAN

JUMLAH PERKARA

DISELESAIKAN

MAKSIMAL 5 BULAN

DISELESAIKAN

LEBIH DARI 5

BULAN

KET

1 JANUARI 334 8

2 FEBRUARI 375 9

3 MARET 308 5

4 APRIL 306 9

5 MEI 305 9

6 JUNI 275 4

7 JULI 289 4

8 AGUSTUS 409 4

9 SEPTEMBER 350 3

10 OKTOBER 402 4

11 NOPEMBER 427 5

12 DESEMBER 295 4

- JUMLAH 4075 68

6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan

sebesar 5% atau 180 perkara. Adapun realisasinya adalah 198% atau 68 perkara dan

semuanya telah diselesaikan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai

162%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capaian pada indikator ini telah tercapai 145% atau 98

perkara. Adapun pada tahun 2015 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari

5 bulan, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat

dibandingkan dengan Tahun 2016 saja. Sebagai bahan perbandingan lebih jelasnya dapat

dilihat dalam tabel berikut :


2016 2017

Diselesaikan

Lebih Dari 5

Bulan

Persenta

se

Diselesaikan

Lebih Dari 5

Bulan

Persentase

98 145% 68 162%

Alasan yang menjadi penyebab naiknya capaian pada indikator kinerja ini adalah

berpedoman pada prosedur penanganan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan salah

satunya adalah proses unduran sidang untuk dalam kota diundur cukup satu minggu

kedepan. Sedangkan sistem penghitungan capaian (%) berpedoman pada pola

penghitungan semakin kecil realisasi terhadap target, maka semakin bersar capaiannya.

SASARAN 2 Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


1 Persentase perkara yang tidak


99,5 % 4134 115.41%



99,84% 4142 115.24%


mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK)

100 % 4143 115%

Dalam menganalisis Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada Pengadilan Agama

Subang menggunakan 3 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017

diatrgetkan sebesar 99.5% atau 3582 perkara adapun realisasinya adalah 114.8% atau 4134

perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini

telah tercapai 115.41%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja ini telah

tercapai 114.35%. tapi pada tahun 2015, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat

dibandingkan dengan tahun 2016 saja.



2016 2017

Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

Persenta

se

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

Banding

Persentase

4096 114.35% 4134 115.41%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja

disebabkan karena banyaknya perkara yang diselesaikan sampai dengan putusan verstek,

sehingga proses persidangannya hanya dua kali atau kadang 3 kali persidanga sudah

diselesaikan. Berikut Tabel Perkara yang dimohonkan Banding :

NO. NOMOR PERKARA

TANGGAL

KETERANGAN PUTUSAN

PERMOHO

NAN

BANDING

PENGIRIMA

N BERKAS

1 2 4 5 6 7

1 2592/Pdt.G/2016/PA.Sb

g 1/9/2017 1/17/2017 2/21/2017

Putus tanggal 29

Maret 2017

2 2748/Pdt.G/2016/PA.Sb

g 1/24/2017 1/19/2017 2/21/2017

Putus tanggal 22

Maret 2017

3 3128/Pdt.G/2016/PA.Sb

g 12/5/2016 5/22/2017 6/19/2017

Putus tanggal 19

Juli 2017

4 2945/Pdt.G/2016/PA.Sb

g 6/13/2017 7/4/2017 8/28/2017

Putus tanggal 11

Oktober 2017

5 1113/Pdt.G/2017/PA.Sb

g 8/30/2017 9/6/2017 10/3/2017

Putus tanggal 08

Nopember 2017

6 1116/Pdt.G/2017/PA.Sb

g 9/25/2017 10/5/2017 11/2/2017

Putus tanggal 12

Desember 2017

7 1458/Pdt.G/2017/PA.Sb

g

10/23/201

7

10/30/201

7 12/5/2017

Putus tanggal 21

Desember 2017

8 1653/Pdt.G/2017/PA.Sb

g

10/10/201

7

12/11/201

7 - Belum Dikirim

9 2821/Pdt.G/2017/PA.Sb

g 12/7/2017

12/29/201

7 - Belum Dikirim

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017

ditargetkan sebesar 99.84% atau 3594 perkara adapun realisasinya sebesar 115% atau 4142

perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini

telah tercapai 115.24%. pada tahun 2016 perkara yang tidak mengajikan upaya hukum

Kasasi Capaiannya 113.97%. sedangkan pada tahun 2015 perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017

hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.



2016 2017

Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Persenta

se

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

Banding

Persentase

4096 113.97% 4142 115.24%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena

Perkara Banding yang diajukan hanya 9 (sembilan) perkara, sehingga Perkara Kasasi yang

diajukan pada tahun 2017 hanya 1 (satu) perkara. Berikut Tabel Perkara Kasasi yang

diajukan.

Daftar Perkara Yang diajukan Kasasi

NO NOMOR PERKARA

TANGGAL

KET PUTUS

TK. PERTAMA

PUTUSAN

PTA

PERMOHONAN

KASASI

1 2 3 4 6 8

1 2592/Pdt.G/2016/PA.Sbg 09-01-2017 29-03-2017 17-04-2017

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada

tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% atau 3600 perkara adapun realisasinya adalah 115%

atau 4143 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian pada indikator

kinerja ini telah tercapai 115%. Sedangkan pada tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja

ini adalah 113.97%. pada tahun 2015 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017




2016 2017

Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum PK

Persenta

se

Perkara Yang

Tidak

Mengajukan

Upaya Hukum

PK

Persentase

4102 113.97% 4143 115%

Pada Tahun 2017 tidak ada Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajikan Upaya Hukum PK

yaitu : 2886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs (perkara bantuan dari Pengadilan Agama Tigaraksa) pada

tanggal 15 april 2016.

SASARAN 3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara


1 Persentase berkas yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

100 % 10 100%

2 Persentase berkas yang deregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

100 % 4143 100%

3 Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:360 4143 191.8%

4 Persentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan

para pihak

100 % 4143 100%

5 Persentase akta cerai yang diterbitkan 100 % 3220 100%

6 Persentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

100 % 3 100%

Dalam menganalisis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara pada

Pengadilan Agama Subang menggunakan 6 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang disampaikan secara

lengkap.

Persentase berkasa yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau 10 berkas

perkara, semuanya telah diselesaikan dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Barat. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capainnya 100%. Maka tahun ini

tidak ada kenaikan persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap.



2016 2017

Perkara yang

diajukan Banding,

Kasasi dan PK

Persenta

se

Perkara yang

diajukan

Banding, Kasasi

dan PK

Persentase

15 100% 10 100%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah

pembukuan pada buku register telah dibuat sebagaimana mestinya, dan pencatatan yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) telah dilaksanakan secara tertib

dan baik sesuai dengan pola bindalmin kedalam buku register sebagaimana mestinya dan

disampaikan kepada pengadilan tingkat Banding dan Mahkanah Agung RI sesuai dengan

aturan waktu yang telah ditetapkan.

2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2017 ditargetkan

sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100% atau 4143 perkara, semuanya telah diregister dan telah

selesai didistribusikan ke Majelis. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaianya 100% atau 4243 perkara, maka tahun

ini tidak ada kenaikan persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.



2016 2017

Jumlah Perkara

yang diterima

Persenta

se

Jumlah Perkara

yang diterima

Persentase

4243 100% 4143 100%

Tercapainya Capaian pada Indikator Kinerja ini karena Berkas yang diterima oleh bagian pendaftaran

langsung dimasukan kedalam buku register oleh petugas tarkait, hari selanjutnya berkas naik ke

pimpinan/ketua untuk ditetapkan majelis hakimnya, kemudian hari selanjutnya berkas turun ke

Panitera untuk ditetapkan Panitera/Panitera Penggantinya berikut Jurusita/Jurusita Penggantinya

(dilakukan setiap satu hari pada hari kerja), seteh itu diberikan ke petugas register untuk di bukukan

dan kemudian pada hari itu juga berkas diterima oleh ketua majelis hakimnya, kegiatan seperti ini

telah tertuang dalam SOP berperkara.

3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2016 diatrgetkan sebesar

1:360. Adapun realisasinya adalah 1:690.5 atau 191.8%. Dari 4143 perkara yang diterima

dibagi dengan 6 Majelis Hakim, semuanya telah diregister dan telah selesai didistribusikan ke

Majelis Hakim. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 191.8%. Sedangkan

pada tahun 2016 Capaian pada Indikator Kinerja ini tercapai 118%. Adapun pada tahun 2015

mediasi yang dijadikan akta perdamaian, belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian

pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.


Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017

2016 2017

Jumlah

Majelis

Hakim

Jumlah

Perkara yang

diterima

Persenta

se

Jumlah

Majelis

Hakim

Jumlah

Perkara yang

diterima

Persenta

se

10 4243 118% 6 4143 191.8%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah

telah meningkatnya penerimaan perkara pada tahun 2017 dan sesuai dengan Prinsip

Rasionalisasi Majelis Hakim maka pada Tahun 2017 telah dilakukan Perubahan menjadi 6

(enam) Majelis Hakim, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 10 Majels Hakim.

4. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak.

Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya adalah 100%. Semuanya telah

selesai dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga capaian pada indikator

kinerja ini telah tercapai 100%. Dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 4143

perkara. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capainnya sama

100%. Maka tahun ini tidak ada kenaikan persentase penyampaian pemberitahuan relas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.


Perbandingan Pencapaian Tahun 2015, 2016 dan Tahun 2017

2015 2016 2017

Jumlah

Perkara Putus

Persentase Jumlah

Perkara

Putus

Persentase Jumlah

Perkara

Putus

Persenta

se

- 100% 4103 100% 4143 100%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini tidak

terlepas dari proses penyampaian pemberitahuan relaas putusan selalu dilaksanakan tepat

waktu ke tempat para pihak berdasarkan perintah dari Ketua Majelis Hakim, baik perintah

dari dalam maupun dari luar kantor (tabayyun) yang diatur sesuai dengan pola bindalmin.

5. Persentase Akta Cerai yang diterbitkan.

Persentase Akta Cerai yang diterbitkan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%. Dan

realisasinya adalah 100% atau 3220 perkara, semuanya telah selesai diterbitkan. Sehingga

capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada Tahun 2016 Capaiannya tercapai

100% atau 3170 Perkara. Sedangkan pada Tahun 2015 capiannya hanya tercapai 94% atau

3410 perkar.



2015 2016 2017

Jumlah

Akta

Persentase Jumlah

Akta

Persentase Jumlah

Akta

Persenta

se

Cerai Cerai Cerai

2410 94% 4170 100% 3220 100%

Prosedur penerbitan Akta Cerai ini adalah ketika berkas perkara telah diminutasi oleh Ketua

Majelis maka berkas tersebut disampaikan kepada petugas Meja 3 untuk dipersiapkan

pencetakan Akta Cerainya. Apabila berkas Cerai Gugat sudah Berkekuatan Hukum Tetap

(BHT) maka Akta Cerai langsung dicetak dan diterbitkan. Apabila berkas Cerai Talah ketika

telah BHT maka berkas tersebut ditentukan jadwal sidang ikrarnya dan ketika setelah

diikrarkan Akta Cerainya langsung dicetak kemudian diterbitkan dan bisa ditunggu oleh pihak

berperkara pada hari itu juga Akta Cerainya bisa diambil. Prosedur seperti ini terus berjalan

sampai sekarang, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

6. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%.

Dan realisasinya sebesar 100%. Atau 3 Perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan.

Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2016

Capian pada Indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 Perkara. Adapun pada tahun

2015, penyitaan tepat waktu dan tempat belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian

pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Dan capaiannya sama telah

tercapai 100%.



2016 2017

Jumlah

Perkara

Penyitaan

Persentase Jumlah

Perkara

Penyitaan

Persentase

1 100% 3 100%

Prosedur penyitaan dilakukan berdasarkan pasal 227 HIR, telah dilaksanakan sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan dan tidak ada hambatan yang begitu berarti sehingga dapat

dilaksanakan dan diselesaikan secara lancar. Berikut Tabel Perkara Penyitaan Tepat waktu

dan tempat :

NO NO. PERKARA JENIS PENYITAAN TANGGGAL

PELAKSANAAN

SITA

KET

1 0716/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah Sawah 09/08/2017

2 0593/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah Darat 26/07/2017

3 1703/Pdt.G/2017/PA.Sbg Tanah dan

Bangunan

14/09/2017

SASARAN 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(Acces to Justice)


1 Persentase perkara prodeo yang

Diselesaikan

100 % 49 100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan dengan

cara sidang di luar gedung Pengadilan

100 % 187 100%

3 Jumlah Jam pelayanan Posbakum untuk

masyarakat miskin

350 Jam 350 100%

Dalam menganalisis Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to

Justice) pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 3 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%,

dan realisasinya adalah 100%, atau 49 perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan dan

dibantu oleh anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun 2017, sehingga capaian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2016 Capian pada Indikator

kinerja ini telah tercapai 100% atau 87 Perkara. Adapun pada tahun 2015 capaian pada

indikator kinerja ini hanya tercapia 90% atau 85 perkara.



2015 2016 2017

Jumlah

Perkara

Prodeo

Persenta

se

Jumlah

Perkara

Prodeo

Persenta

se

Jumlah

Perkara

Prodeo

Persentas

e

85 90% 87 100% 49 100%

Adapun alasan yang menjadi penyebab tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena

perkara prodeo yang diajukan teleh memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,

jadi jumlah perkara prodeo yang diterima semuanya dapat diselesaikan tanpa ada kendala.

Berikut Tabel Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 beserta serapan

anggarannya, diantaranya :

NO BULAN PRODEO

JUMLAH

PERKARA

SERAPAN KET

1 JANUARI - -

2 FEBRUARI 5

Rp

3.582.000

3 MARET 4 -

4 APRIL 14

Rp

4.751.000

5 MEI 8

Rp

1.103.000

6 JUNI -

Rp

6.219.000

7 JULI 5

Rp

416.000

8 AGUSTUS 8

Rp

2.206.000

9 SEPTEMBER 2

Rp

1.840.000

10 OKTOBER 1

Rp

596.000

11 NOPEMBER 2 -

12 DESEMBER - -

JUMLAH 49

Rp

20.713.000

2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan

PADA Tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya adalah 100%, atau 187

perkara, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini

telah tercaiap 100%. Sedangkakn pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telak

tercapai 100% atau 257 perkara. Pada tahun 2015, perkara yang dapat diselesaikan dengan

cara sidang diluar gedung pengadilan belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian

pada tahun 2017 hanya dapat tidak dibandingkan dengan tahun 2016 saja.


Perbandingan Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun

2017

2016 2017

Jumlah

Perkara

Sidang Keliling

Persent

ase

Jumlah

Perkara

Sidang

Keliling

Persenta

se

257 100% 187 100%

Indikator Kinerja ini sangat membantu masyarakat yang daerahnya berjauhan dengan

gedung Kantor Pengadilan Agama Subang Karena prosedur pelaksanaan sidang di luar

gedung pengadilan ini adalah untuk membantu masyarakat sebagai para pencari keadilan

yang sulit untuk bisa datang ke Pengadilan Agama, karena wilayahnya sangat berjauhan.

Berikut Tabel Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan,

diantaranya : NO BULAN SIDANG KELILING

JUMLAH

PERKARA

SERAPAN TEMPAT KET

1 2 3 4 5 6

1 JANUARI - - -

2 FEBRUARI 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

3 MARET 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

4 APRIL 22 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

5 MEI 25 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

6 JUNI - - -

7 JULI 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

8 AGUSTUS 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

9 SEPTEMBER 20 Rp 2.100.000 KASOMALANG

PAMANUKAN

10 OKTOBER 20 Rp 2.100.000 PAMANUKAN

KASOMALANG

11 NOPEMBER 20 Rp 2.100.000

KASOMALANG

PAMANUKAN

CIBOGO

TANJUNGSIANG

12 DESEMBER - - -

JUMLAH 187 Rp 18.900.000 -

3. Jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin.

Persentase jumlah jam pelayanan posbakum untuk masyarakat miskin pada tahun 2017

ditargetkan sebanyak 350 Jam, dan realisasinya adalah 350 Jam. Semuanya telah terlayani

dan telah terselesaikan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

Sedangkan pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 350

Jam. Adapun pada tahun 2015 belum dibentuk layanan Posbakum, sehingga capaian pada

tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016. Dan capaiannya tidak ada

perubahan adalah 100%.

Program posbakum untuk masyarakat miskin di Pengadilan Agama Subang baru berjalan 2

(dua) tahun, pada tahun 2016 dan 2017 melalui sistem penunjukan langsung oleh pihak

pengadilan kepada biro bantuan hukum yang bersedia memberikan layanan hukum bagi

masyarakat, dan masyarakat sebagai para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan

Agama Subang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan posbakum tersebut. Adapun

anggaran yang di pakai untuk terselenggaranya layanan posbakum tersebut telah

tersedianya anggaran DIPA Pengadilan Agama Subang. berikut Tabel Pelayanan posbakum

untuk masyarakat miskin pada Tahun 2017, diantaranya :

NO BULAN POSBAKUM

JUMLAH

LAYANAN

SERAPAN KET

1 JANUARI - -

2 FEBRUARI 256

Rp

2.900.000

3 MARET 257 -

4 APRIL 257

Rp

6.000.000

5 MEI 254

Rp

3.000.000

6 JUNI 82

Rp

3.000.000

7 JULI 106

Rp

3.000.000

8 AGUSTUS 150

Rp

3.000.000

9 SEPTEMBER 175 -

10 OKTOBER 150 Rp

6.000.000

11 NOPEMBER 225

Rp

3.000.000

12 DESEMBER 160

Rp

5.100.000

JUMLAH 2072

Rp

35.000.000

SASARAN 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti

100 % 3 100%

Dalam menganalisis Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan

Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%, dan realisasinya sebanyak 100%

atau 3 perkara, semuanya telah dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti, sehingga capaian

pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada Tahun 2016 capaian pada indikator

kinerja ini telah tercapai 100% atau 4 Perkara. Adapun pada Tahun 2015 capaian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 102%.



2015 2016 2017

Jumlah

Perkara

Permohonan

Eksekusi

Persenta

se

Jumlah

Perkara

Permohonan

Eksekusi

Persenta

se

Jumlah

Perkara

Permohonan

Eksekusi

Persentas

e

- 102% 4 100% 3 100%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah berjalannya prosedur

penanganan perkara sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diatur dalam SOP

berpekara, dan kinerjanya selalu diawasi oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.

Sehingga jenis perkara apapun yang masuk harus ditreima dan ditindaklanjuti. Berikut Tabel

Perkara Permohonan Eksekusi :

No No. Perkara Tgl

Daftar

Jenis

Eksekusi

Aanmaning Pelaksanaan

Eksekusi

KET

1 1714/Pdt.G/2014/PA.Sbg 16/02/2017 Barang Tidak

Bergerak

26/04/2017 03/05/2017 -


Bergerak

12/04/2017 Damai -


Bergerak

12/04/2017 Damai -

SASARAN 6 : Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di

Pengadilan


Persentase permohonan informasi yang

ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 %

Dalam menganalisis Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan

pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar

100%, dan realisasinya sebesar 100%. Semuanya telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti,

sehingga capaian pada indiakator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2015 dan 2016 yang capaiannya adalah sama 100%, maka tahun ini tidak ada

kenaikan persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini didasari oleh prinsip keterbukaan dalam

memberikan informasi kepada publik agar bisa lebih mengoptimalkan sumber informasi yang

dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Subang telah menyiapkan

informasi via papan leaflet yang meliputi : Prosedur Berperkara, Panjar Biya Perkara, Layanan

Hukum, Berperkara secara Cuma-Cuma dan tersedia pula Layanan Informasi dan Pengaduan

Dan Masing-masing informasi tertulis disediakan pada letak-letak strategis yang mudah

dibaca serta mudah dipahami oleh masyarakat. Disamping itu juga telah tersedia layanan

informasi melalui interner di situs web : www.pa-subang.go.id.

SASARAN 7 : Meningkatnya kualitas pengawasan.


1 Persentase pengaduan masyarakat


100 % 0% 0%

2 Persentase temuan hasil pemeriksaan


100 % 2 100%

Dalam menganalisis Peningkatan Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Agama Subang

menggunakan 2 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar

100%, adapun realisasinya adalah – (nihil). Sedangkan layanan dan pengaduan selalu terbuka

untuk umum dan bahkan telah tersedia Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu sidang.

Sehingga capaian pada indikator kinerja ini tidak tercapai atau 0 (nihil). Bila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2016 dan 2015 yang capaiannya adalah 0 (nihil), maka tahun ini tidak

ada kenaikan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Tidak tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena tidak adanya pengaduan

masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Subang dan tidak

adanya pengaduan itu bukan berarti pula gagalnya persentase Indikator Kinerja ini. Hal ini

telah terbukti juga dari hasil responden masyarakat tentang kepusan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang hasilnya memuaskan.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2017

ditargetkan sebesar 100%. Dan realisasinya adalah 100% atau 2 kali pemeriksaan, semuanya

telah selesai ditindaklanjuti. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang capaiannya adalah 100% atau 4 kali

pemeriksaan dan tahun2015 yang capaiannya 100% atau 3 kali pemeriksaan. Maka tahun ini

tidak ada kenaikan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.



2015 2016 2017

Jumlah

Pemerksaan

Eksternal

Persenta

se

Jumlah

Pemerksaan

Eksternal

Persenta

se

Jumlah

Pemerksaan

Eksternal

Persentas

e

3 100% 4 100% 2 100%

Adapun realisasi pada indikator kinerja ini adalah 2 kali pemeriksaan diantaranya sebagai

berikut :

a. pemeriksaan dari tim pengawasan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tanggal 22

Desember 2017 tentang Daftar Hadir Pegawai. Terdapat beberapa temuan diantaranya

1. tentang absensi manual setelah Jam 08.00 WIB harus selalu digaris merah tanpa terkecuali

baik jajaran Hakim, Pegawai ataupun Honorer, semuanya telah ditindaklanjuti dan

dilaksanakan sampai dengan sekarang dan dijadikan sebagai pedoman agar tidak melakukan

kesalahan yang sama, tadinya hanya Pegawai dan Hakim saja.

2. Hasil absensi sidik jari harus di bundel disatukan dengan Laporan Absensi Bulanan, semuanya

telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sampai dengan sekarang dan dijadikan sebagai

pedoman agar tidak melakukan kesalahan yang sama,tadinya tidak dimasukkan ke dalam

Bundel Laporan.

b. Pemeriksaan dari tim monitoring dan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Barat meliputi semua unsur baik dari bidang kepaniteraan maupun

kesekretariatan. Terdapat juga beberapa temuan dan dari temuan tersebut langsung

ditindaklanjuti dan diselesaikan pada saat itu juga dan dijadikan pedoman agar tidak melakukan

kesalahan yang berulang-ulang.

Berikut data evaluasi dan Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Barat :

NO TEMUAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KET

A MANAJEMEN PERADILAN

1 Program Kerja sudah dibuat akan tetapi belum

disosialisasikan kepada seluruh pegawai.

Program Kerja telah diperbanyak, telah

dibagikan dan telah disosialisasikan

kepada seluruh pegawai.

2 Hasil Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas

Bidang telah dibuat laporan pada Tanggal 03

April 2017, tetapi belum diadakan evaluasi atas

Laporan Hasil Pengawasan Oleh Hakim

Pengawas bidang pada Bulan April Tahun

2017 telah dilakukan evaluasi atas


temuan tersebut dan belum dikirim ke

Pengadilan Tinggia Agama Jawa Barat.

temuan-temuan dari hasil pengawasan

tersebut dan telah dikirim ke Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Barat.

3 Dalam SK ketua Pengadilan Agama Subang No.

W10-A9/02.A/HK.05/I/2016 Tanggal 12 April

2017 Tentang Panjar Biaya Perkara pada

Pengadilan Agama Subang, tidak mengatur Biaya

Panggilan Ghoib dan Biaya Panggilan ke Luar

Negeri.

Telah dibuat SK Biaya Panggilan Ghoib

dan Biaya Panggilan Keluar Negeri.

4 Ditemukan adanya Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Subang No. W10-

A9/670/KP.01.2/III/2017 Tentang Penunjukan

Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan

Agama Subang dan Surat Keputusan Pengelola

Biaya Proses No. W10-A9/826/KP.003/III/2017

tentang Penunjukan Petugas Pembuat

komitmen, Bendahara dan Staft Pelaksana

Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama

Subang.

Telah dibuat SK Ketua Pengadilan Agama

Subang No. W10-A9/660

A/HK.05/III/2017, tentang Alokasi

Penggunaan Biaya Proses ATK Perkara

pada Pengadilan Agama Subang tanggal

01 Maret 2017.

B ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1 Perkara No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg, tanggal

sidang pertama dalam BAS tidak sama dengan

tanggal PHS dan relaas untuk sidang pertama

tertulis hari senin tanggal 02 Januari 2017, tetapi

dalam BAS tertulis hari Senin tanggal 09 Januari

2017.

Perkaera No. 2749/Pdt.G/2016/PA.Sbg,

tanggal sidang pertama dalam BAS

tertera pada tanggal 10 Oktober 2016,

pada sidang kedua tanggal 24 Oktober

2016, semuanya sama dengan tanggal

yang ada pada relaas panggilan.

2 Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg. Perkara No. 3487/Pdt.G/2016/PA.Sbg.

1.1. Dalam BAS tanggal 10 April 2017 tertulis

bahwa sidang ditunda sampai tanggal 08

Mei 2017 untuk memanggil penggugat yang

masih dalam wilayah hukum Pengadilan

Agama Subang dengan tenggang waktu 32

hari

1.2. Unduran sidang tunda dalam jangka

waktu 1 (satu) minggu tidak

memungkinkan, karena JSP tidak

bersedia untuk melaksanakan,

dengan alasan dikhawatirkan

pelaksanaan panggilan tidak patut

untuk dilaksanakan.

Unduran sidang diundur dengan

tenggang waktu 28 hari dikarenakan

terhalang oleh hari libur pada

tanggal 24 April dan tanggal 01 Mei

2017.

2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah

dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 09

Mei 2017, tetapi tidak dimasukkan dalam

berkas perkara.

2.2. Pemberitahuan Isi Putusan sudah

dimasukkan kedalam berkas perkara

2.3. Perkara No. 2794 /Pdt.G/2016/PA.Sbg.

dalam Berita Acara Sidang tanggal 30

Januari 2017 dinyatakan sidang ditunda

untuk pembuktian sampai tanggal 8 Mei

2017 yang berarti 4 Bulan.

2.3. Perkara No. 2794

/Pdt.G/2016/PA.Sbg. panggilannya

ditunda selama 4 Bulan, karena

panggilan disampaikan ke Luar

Negeri melalui kedutaan setempat.

2.4. Perkara No. 0467/Pdt.G/2917/PA.Sbg. 2.4. Unduran sidang ditunda dalam


dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Maret

2017 menyatakan bahwa sidang ditunda

untuk memanggi tergugat sampai dengan

tanggal 03 April 2017 kurang lebih 17 hari.

jangka waktu 1 (satu) minggu tidak

memungkinkan, karena JSP tidak

bersedia untuk melaksanakan,

dengan alasan dikhawatirkan

pelaksanaan panggilan tidak patut

untuk dilaksanakan.

2.5. Perkara No. 0364/Pdt.G/2017/PA.Sbg.

dalam Berita Acara tanggal 20 April 2017

tertulis kalimat. Karena tergugat telah

dipanggil dengan resmi dan patut, namun

tidak lagi berada di alamat tersebut, oleh

karenanya pemeriksaan perkara tersebut

tidak dapat dilanjutkan, padahal dalam

pertimbangan hukum putusan tersebut

menyatakan karena penggugat dalam

persidangan mencabut perkara, maka

pemeriksaan perkara tidak dapat

dilanjutkan.

2.5. Karena tergugat tidak beralamat di

alamat tersebut. Maka penggugat

mencabut gugatannya, karena ingin

mencari alamat tergugat tersebut

yang jelas.

2.6. Perkara No. 0467/Pdt.G/2017/PA.Sbg dan

perkara No. 3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg.

dengan alasan dicabut oleh Penggugat,

tetapi produk putusan oleh Hakim berbeda

yaitu ada produk berupa Penetapan dan

ada putusan.

2.6. perkara No.

3727/Pdt.G/2016/PA.Sbg, sudah

diperbaiki dari Putusan menjadi

penetapanPerkara di cabut.

C ADMINISTRASI PERKARA

1 Register Gugatan Register Gugatan

1.1. ditemukan kolom-kolom dalam register yang

seharusnya sudah terisi masih kosong,

mosalnya dalam perkara No.

0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal sidang

pertama belum ditulis tetapi tanggal putus

sudah ada. Perkara No.

0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tangga BHT dan

tanggal minutasi yang seharusnya sudah

terisi masih kosong.

1.1. Telah ditindaklanjuti pengisian

kolom-kolom register yang masih

kosong dalam perkara No.

0023/Pdt.G/2017/PA.Sbg. dan No.

0025/Pdt.G/2017/PA.Sbg serta

kolom-kolom register yang lainnya

sesuai dengan keadaan berkas.

1.2. Penulisan tanggal BHT dalam Register

Gugatan No. 1 tahun 2017 tertulis tepat

pada hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal

putus atau tanggal PBT.

1.2. Penulisan tanggal BHT mennadi hari

ke 15 (lima belas) sejak tanggal

putus atau tanggal PBt.

2 Pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh JSP

tidak sesuai dengan tanggal keluar uang

panggilan dari jurnal, misalnya pemanggilan

penggugat dalam perkara

3487/Pdt.g/2016/PA.Sbg, uang keluar dalam

Jurnal tercatat tanggal 11 April 2017, sementara

panggilan baru dilaksanakan pada tanggal 28

April 2017

Pelaksanaan pemanggilan para pihak

oleh JSP diusahakan sama dengan

tanggal keluarnya uang panggilan dalam

Jurnal.

3 Isi Putusan yang harus diberitahukan kepada

pihak, tidak segera diberitahukan kepada pihak

Tindak lanjut pemberitahuan isi putusan

kepada para pihak dilaksanakan oleh JSP


oleh JSP. Misalnya perkara No.

0008/Pdt.G/2016/PA.Sbg, putusan tanggal 07

Februari 2017 baru diberitahukan isi

putusannya kepada puhak tanggal 24 Februari

2017.

paling lambat 2 (dua) hari sejak diputus.

4 Belum ada stock opname barang ATK perkara Barang ATK perkara akan di stock

opname setiap bulannya.

5 BOX arsip Perkara No. 0305 Tahun 2016 ada dua

berkas yang belum masuk yaitu perkara No.

3048/Pdt.g/2016/PA.Sbg.dan Perkara No.

3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg serta BOX No. 374

Tahun 2016 ada sat berkas yang belum masuk

yaitu perkara No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg.

Berkas perkara No.

3048/Pdt.G/2016/PA.Sbg, perkara No.

3049/Pdt.G/2016/PA.Sbg, dan perkara

No. 3732/Pdt.G/2016/PA.Sbg, telah

dimasukkan ke Box sesuai dengan no.

urut tempatnya.

Untuk selanjutnya dibuat buku catatan

untuk pengelola arsip mengenai keadaan

berkas perkara yang sudah inkrah.

6 Adanya Pembelian Materai, Pembuatan

Stempel dan Pembelian Plesdisk dari Biaya

Proses.

Pembelian ATK perkara akan disesuaikan

dengan Rencana Belanja Penggunaan

Biaya Proses di PA. Subang.

D ADMINISTRASI UMUM / KESEKRETARIATAN

1 Sistematika Penyusunan Rencana belum sesuai

Permen PPN No. 5 tahun 2014

Seluruh unsur pimpinan belum sepenuhnya

terlibat dalam penyusunan Renstra (tidak ada

paraf pada tiap lembar dokumen renstra, hasil

notulen rapat penyusunan renstra, sosialisasi

renstra).

Untuk penyusunan Review Renstra

Tahun yang akan datang akan

berpedoman pada Permen PPN No. 5

tahun 2014 dan akan melibatkan

pimpinan dalam penyusunannya, serta

akan dibuktikan dengan adanya

undangan rapat, absensi, hasil notulen

dan paraf pada setiap lembar dokumen

renstra yang sudah final.

2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja hanya

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama,

panitera dan Sekretaris belum menyampaikan

anggaran yang diperlukan.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja

untuk tahun yang akan datang akan

disesuaikan dengan surat edaran dari

SEKMA No. 323/SEK/OT.01.2/II/2016.,

bahwa Perjanjian kinerja ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai

pihak ke 1 (satu) dan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama sebagai pihak ke 2 (dua),

serta Penyusunan Perjanjian Kinerjanya

akan berpedoman pada Permenpan No.

53 tahun 2014.

3 Sistematika Penyusunan Lkjip Belum Sesuai

Dengan Juknis Penyusunan LKjIp.

Analisis pencapaian kinerja belum

menyampaikan perbandingan dengan capaian

3-5 tahun, belum menjelaskan paktor penyebab

keberhasilan atau sebaliknya, belum ada analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, belum

ada analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan

Penyusunan LKjIP dan Analisis

Pencapaian Kinerja Tahun yang akan

datang akan mengacu pada Permenpan

No. 53 Tahun 2014.


pencapaianpernyataan kinerja

Laporan PMPRB belum menyampaikan hasil

penilaian dari masing-masing area.

Penilaian dalam LKE belum sepenuhnya

didukung dengan eviden dari masing-masing

area.

Belum ada program kerja atau rencana aksi

dalam penyusunan PMPRB 2017.

Laporan PMPRB Tahun yang akan datang,

akan menyampaikan hasil penilaian dari

masing-masing area.

Lembar Kerja Evaluasi RB untuk Tahun

yang akan datang, akan di masukan

eviden-eviden yang menunjang penilaian

laporan.

Pengadilan Agama subang sedang

membuat Rencana Aksi PMPRB 2017

untuk menunjang penilaian Laporan.

Untuk penyusunan Laporan PMPRB akan

mengacu pada Permenpan No. 14 tahun

2014 dan Surat badilag No.

0720/DJA/OT.01.2/02/2017.

SASARAN 8 : Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal


1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat


5 14 280%

2 Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala

maupun incidental

24 30 125%

3 Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala 18 19 105.5%

4 Jumlah pengusulan kenaikan pangkat 8 8 100%

5 Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat 1 1 100%

6 Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ


30 35 116%

7 Jumlah pengusulan satyalencana 6 6 100%

8 Jumlah pembuatan SKP 30 35 116.6%

9 Jumlah pengiriman laporan tahunan

Kepegawaian

1 1 100%

10 Persentase realisasi penyerapan


pegawai

100 % 6.312.32

4.288,00

104.07%



barang

99 % 7.130.01

6.628,00

100%



modal

99 % 134.300.

000,00

100.4%

13 Jumlah laporan realisasi anggaran 12 12 100%


14 Jumlah penerimaan PNBP 200 jt 251.335.

506,00

125.66%

15 Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara

(BMN)

1 0 0%

16 Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) 2 2 100%

Dalam menganalisis Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal pada

Pengadilan Agama Subang menggunakan 16 Indikator Kinerja, dinataranya :

1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional.

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Jabatan dan Fungsional pada tahun 2017 ditargetkan

sebanyak 5 orang, adapun realisasinya adalah 14 orang, semuanya telah selesai

melaksanakan Diklat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 200%. Pada

Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 240% atau 12 orang. Adapun

pada Tahun 2015 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 125% atau 6 orang.



2015 2016 2017

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat

Persenta

se

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat

Persenta

se

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat

Persentas

e

6 125% 12 240% 10 200%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan semua peserta tidak ada yang

menolak untuk berangkat melaksanakan tugasnya ketika ada permintaan untuk

melaksanakan Diklat. Dan juga target yang ditetapkannya tidak banyak karena peserta yang

didiklatkan bukanlah peserta yang sepenuhnya atas dasar permintaan dari Pengadilan

Agama Subang, melainkan peserta yang atas dasar permintaan dari Pengadilan Tinggi Agama

Jawa Barat maupun Mahkamah Agung RI. Berikut pegawai yang telah mengikuti Diklat

Jabatan dan Fungsional :

Daftra Diklat Non Yustisial

NO NAMA JENIS KEGIATAN TANGGAL Ket

1 Nurtahyudin, S. Kom Pelatihan Bendahara Mahir Pajak 07Februari 2017

2 Drs. H. Kaharudin,

S.H, M.H.

Bimbingan Eksaminasi 13 Maret 2017

3 Drs. H. kaharudin, S.H,

M.H.

Sosialisasi perma No. 14 Tahun 2016 09 Mei 2017

4 Drs. H. Deden

Nazmudin, S.H.

Quality Assurance 07 September 2017

5 Ita Sasmita, S.H. Quality Assurance 07 September 2017

6 Drs. H. Mambaul Izzi,

S.H, M.H.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Hakim Ekonomi Syari’ah

22 Nopember 2017

7 Drs. H. Cecep Parhan

Mubarok, M.H.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Hakim Ekonomi Syari’ah

22 Nopember 2017

8 Drs. H. Deden

Nazmudin, S.H.

Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga

Teknis Peradilan Agama Tahun 2017

27 Nopember 2017

9 Nurtahyudin, S. Kom Bimbingan Teknis Pengisian Formulir

Pendataan Objek Penilaian Kembali

BMN Tahun 2018

21 e

s

e

m

Daftra Diklat Yustisial

NO NAMA JENIS KEGIATAN TANGGAL Ket

1. Ita Sasmita, S.H. Diklat Sekretaris Pengadilan tingkat

Pertama Angkatan XIII Tahun

Anggaran 2017

26 Februari 2017

2. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil.

Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidentil pada tahun 2017

ditargetkan sebanyak 24 kegiatan, dan realisasinya adalah 30 kegiatan, semuanya telah

ditindak dari hasil rapat tersebut, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai

125%. Sedangkan pada tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 100%

atau 24 kegiatan. Adapun pada Tahun 2015 tidak ada indikator kinerja tentang rapat dinas,

melainkan pembinaan internal secara klasikal oleh unsur pimpinan, adapun substansi

kegiatannya sama dengan kegiatan rapat dinas, dan Indikator Kinerjanya telah tercapai

100% atau 12 kegiatan.



2015 2016 2017

Jumlah Rapat

Dinas

Persenta

se

Jumlah Rapat

Dinas

Persenta

se

Jumlah

Rapat Dinas

Persentas

e

12 100% 24 100% 30 125%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah untuk meningkatkan kinerja seluruh

pegawai ke arah yang lebih baik lagi, dan demi tercapainya program Pengadilan Tinggi

Agaman Jawa Barat yang mengharapkan semua Lembaga Peradilan Agama khususnya di

Jawa Barat pada Tahun 2018 harus memiliki Sertifikat Akreditasi. Untuk Pengadilan Agama

Subang dan 11 (sebelas) Pengadilan Agama lainnya pada Bulan Maret 2018 akan dilakuakn

Assesemen Eksternal dari Tim SAPM Pusat.

3. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.

Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 18 orang,

adapun realisasinya sebanyak 19 orang, semuanya telah diusulkan, sehingga capaian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 105.5%. Pada tahun 2016 capaian pada indikator kinerja

ini telah tercapai 133.4% atau 12 Perkara. Adapun pada Tahun 2015, jumlah pengusulan

kenaikan gaji berkala belum dijadikan indikator kinerja, sehinggga capaian pada tahun 2017




2016 2017

Jumlah Pengusulan

KGB

Persenta

se

Jumlah Pengusulan

KGB

Persentas

e

12 133.4% 19 105.5%

tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena telah dilakukan

penyesuaian KGB untuk Tahun 2017 dalam proses Review Dokumen Sakip pada Tahun

2016, sehingga Capaian pada Indikator Kinerja ini hanya melebihi target 5.5%. Berikut Tabel

Pengusulan Kenaikan gaji Berkala.

No Nama Periode

Tahun

2017

Perode

Yang Akan

Datang

Tanggal

Pemberitah

uan

1 Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H.

NIP. 195812311987031031

01/04/20

17

01/04/2019 20/01/2017

2 Drs. Dailami

NIP. 195912311991031028

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

3 Dra. Suherni, M.H.

NIP. 195707011985102001

01/10/20

17

01/10/2019 27/09/2017

4 Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

NIP. 196810081993032004

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

5 Dra. Hj. Mimin, M.H.

NIP. 195505251983032006

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

6 Drs. Subandi Wiyono, S.H.

NIP. 1966121111993031004

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

7 Dra. Nurhayati

NIP. 196507311993032002

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

8 Khoiruddin, S.Ag

NIP. 196107101984021002

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

9 Drs. Budiana, S.H.I.

NIP. 196602201992031003

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

10 Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.

NIP. 198704222009121002

01/12/20

17

01/12/2019 02/10/2017

11 Dudy Mardani, S.H.

NIP. 198402212006041004

01/04/20

17

01/04/2019 20/01/2017

12 Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H.

NIP. 196807011988032002

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

13 Koswara Yudiana

NIP. 198007172006041005

01/04/20

17

01/04/2019 20/01/2017

14 Afandi Ridwan

NIP. 197008291992031001

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

15 Ita Sasmita, S.H.

NIP. 197808012003121007

01/12/20

17

01/12/2019 02/10/2017

16 Nurtahyudin, S.Kom

NIP. 198501162009041009

01/04/20

17

01/04/2019 20/01/2017

17 Andi Apriyanto, S.H. 01/03/20 01/03/2019 20/01/2017

NIP. 198504032015031002 17

18 Mamat Rahmat, S.H.I.

NIP. 195906041992031002

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

19 Ita Sasmita, S.H.

NIP. 195706051987031008

01/03/20

17

01/03/2019 20/01/2017

4. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.

Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 8 orang, dan

realisasinya adalah 8 orang, semuanya telah selesai diusulkan melalui Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Barat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada

tahun 2016 Pengusulan Kenaikan Pangkat pada Indikator Kinerja ini telah tercapia 100%

atau 8 orang, sedangkan pada Tahun 2015 pengusulan kenaikan pangkat belum dijadikan

indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan

tahun 2016 yang capaiannya 100% atau tidak ada perubahan. Pegawai yang diusikan

kenaikan pangkatnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Nama Pangkat/Gol/Ruang Ket

Lama Baru

1 Dra. Hj. Kaheriyah, S.H.

NIP. 196406271992022003

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

Pembina Utama

Madya

(IV/d)

2 Drs. H. Mambaul Izzi, S.H,

M.H.

NIP. 196509171994031002

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

3 Drs. H. Sirojuddin, S.H.

NIP. 196407031994031004

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

4 Drs. H. Cecep Parhan

Mubarok, M.H.

NIP. 196906051994031003

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

5 Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.

NIP. 198704222009121002

Penata Muda

Tingkat I

(III/b)

Penata (III/c)

6 Dra. Nurhayati

NIP. 196507311993032002

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

7 Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

NIP. 196810081993032004

Pembina Tingkat I

(IV/b)

Pembina Utama

Muda

(IV/c)

8 Koswara Yudiana

NIP. 198007172006041005

Pengatur (II/c) Pengatur Tingkat I

(II/d)

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena jumlah pegawai yang akan

diusulkan kenaikan pangkatnya sudah diketahui dari tahun-tahun sebelumnya dan

ditindaklanjuti oleh Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sejak kurang lebih

6 bulan sebelumnya dan dibawah pengawasan pimpinan. Sehingga capaianya tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan.

5. Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat.

Jumlah pelaksanaan sidang Baperjakat pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 kegiatan.

Dan realisasinya adalah 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2017, dan telah

selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada

tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 kali kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2015 pelaksanaan sidang baperjakat belum dijadikan indikator

kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan Tahun 2016.

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena mengusulkan Saudari Rd. Ade Solehah

Nurlaela, S.H. NIP. 196807011988032002., semulan sebagai Bendahara Pengeluaran,

diusulkan menjadi Kasir pada Pengadilan Agama Subang, dan Saudara Andi Apriyanto, S.H.

semula sebagai Kasir telah di usulkan menjadi Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan

Agama Subang. Berikut Daftar Tim yang melaksanakan Sidang Baperjakat, diantaranya :

No NIP/Nama GOL Jabatran Dinas Jabatan

Tim

1 Drs. H. Harum Rendeng,

S.H, M.H.

NIP. 196512311992031051

IV/d Wakil Ketua Ketua

2 Drs. H. Deden Nazmudin, IV/b Panitera Sekretaris

S.H.

NIP. 196001081983031003

3 Dra. Hj. Suherni, M.H.

NIP. 196707011985102001

IV/d Hakim Anggota

4 Drs. Sartino, S.H, M.H.

NIP. 196512091992031003

IV/c Hakim Anggota

5 Ita Sasmita, S.H.

NIP. 197808012003121007

IV/a Sekretaris Anggota

6 Khoiruddin, S.Ag.

NIP. 196107101984021002

III/d Panmud. Hukum Anggota

7 Drs. Hasan Basri

096804041996031005

III/d Kasubbag.

Kepegawaian

Sekretaris

6. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS.

Jumlah pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS pada tahun 2017 ditargetkan

sebanyak 30 surat, dan realisasinya adalah 35 surat, semuanya telah selesai dibuat,

sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 116.6%. Pada tahun 2016 capaian

pada INdikator Kinerja ini telah tercapai 100% atau 34 surat, sedangkan pada tahun 2015

pembuatan SPMT dan SPMJ terhadap pejabat dan PNS belum dijadikan indikator kinerja,

sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja.



2016 2017

Jumlah pembuatan

SPMT dan SPMJ

Persenta

se

Jumlah pembuatan

SPMT dan SPMJ

Persentas

e

34 100% 35 116.6%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena target yang ditetapkan

tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai, karena dikhawatirkan akan terjadi mutasi

pegawai, sehingga capaiannya dapat tercapai 116.6%.

7. Jumlah pengusulan satyalencana.

Jumlah pengusulan satyalencana pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 orang, adapun

realisasinya adalah 6 orang, semuanya telah selesai diusulkan, sehingga capaian pada indikator

kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2016 pengusulan Satyalencana hanya tercapai 84% atau

5 orang, adapun pada Tahun 2015 pengusulan satyalencana belum dijadikan indikator kinerja,

sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.



2016 2017

Jumlah pengusulan

Satyalencana

Persenta

se

Jumlah pengusulan

Satyalencana

Persentas

e

5 84% 6 100%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini karena satyalencana yang dikirimkan melalui

Pengadlan Tinggi Agam Jawa Barat oleh Pengadilan Agama Subang untuk ditindaklanjuti sebanyak 6

orang atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya telah tercapai 100%.

8. Jumlah pembuatan SKP.

Jumlah pembuatan SKP pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 30 berkas, dan realisasinya adalah 35

berkas, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah

tercapai 116.6%. Pada Tahun 2016 capaian pada Indikator Kinerja ini tercapai 100% atau 34 berkas.

Sedangkan pada tahun 2015, pembuatan SKP belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian

pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016.



2016 2017

Jumlah pembuatan SKP Persenta

se

Jumlah pembuatan

SKP

Persentas

e

34 100% 35 116.6%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena target yang ditetapkan disesuaikan

dengan jumlah pegawai, sehingga capaiannya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Berikut Tabel SKP yang dibuat pada Tahun 2017.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

N SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH KET

O KEGIATAN

1. Drs. H. Kaharuddin, S.H, M.H. (Ketua) 21 Kegiatan

2. Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H. (Wakil

Ketua)

19 Kegiatan

3. Drs. H. Amin Al Husaini, M.H. (Hakim) 12 Kegiatan

4. Dra. Suherni, M.H. (Hakim) 10 Kegiatan

5. Dr. Hj. Mimin M.H. (Hakim) 10 Kegiatan

6. Drs. Abdul Hamid Mayeli, S.H, M.H.

(Hakim)

11 Kegiatan

7. Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. (Hakim) 12 Kegiatan

8. Drs. Dailami (Hakim) 11 Kegiatan

9. Drs. Sartino, S.H, M.H. (Hakim) 11 Kegiatan

10. Drs. Subandi Wiyono, S.H. (Hakim) 10 Kegiatan

11. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.A. (Hakim) 12 Kegiatan

12. Dra. Nurhayati (Hakim) 12 Kegiatan

13. Drs. H. Mambaul Izzi, S.H, M.H. (Hakim) 11 Kegiatan

14. Drs. H. Sirojuddin, S.H. (Hakim) 13 Kegiatan

15. Drs. H. Cecep Parhan Mubarok, M.H.

(Hakim)

12 Kegiatan

16. Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.(Panitera) 20 Kegiatan

17. Ita Sasmita, S.H. (Sekretaris) 24 Kegiatan

18. Khoiruddin, S.Ag. (Panmud. Hukum) 29 Kegiatan

19. Dra. N. Euis Siti Palahiah

(Panmud. Permohonan)

24 Kegiatan

20. Siti Aisyah, S.H. (Panmud Gugatan) 26 Kegiatan

21. Ita Sasmita, S.H. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan

22. Dra. Hj. Popon Susilawaty

(PaniteraPengganti)

12 Kegiatan

23. Drs. Budiana, S.HI. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan

24. Embay Bayinah, S.Ag. (Panitera

Pengganti)

12 Kegiatan

25. Priyo Wicaksono, S.Kom, S.Sy.

(Panitera Pengganti)

12 Kegiatan

26. Dudy Mardani, S.H. (Panitera Pengganti) 12 Kegiatan

27. Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H. (Panitera

Pengganti)

12 Kegiatan

28. Mamat Rahmat, S.H.I. (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan

29. Afandi Ridwan (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan

30. Koswara Yudiana (Jurusita Pengganti) 10 Kegiatan

31. Muis Latif (Jurusita Pengganti) 12 Kegiatan

32. Nurtahyudin, S. Kom.(Kasubbag. Umum

dan Keuangan)

27 Kegiatan

33. Drs. Hasan Basri.

(Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)

18 Kegiatan

34. Maman Mansyur, S.H.I.

(Kasubbag. Perencanaan, TI dan

Pelaporan)

7 Kegiatan

35. Andi Apriyanto, S.H. (Staf) 13 Kegiatan

9. Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian.

Jumlah pengiriman laporan tahunan kepegawaian pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1 laporan,

dan realisasinya adalah 1 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan dan telah dikirim ke

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai

100%. Pada tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100% atau 1 Laporan.

Sedangkan pada Tahun 2015 pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian belum dijadikan indikator

kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan

capaiannya adalah sama 100% atau 1 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini adalah

pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian menjadi sebuah laporan yang sifatnya wajib dan

rutinitas yang harus dibuat pada setiap akhir tahun.

10. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai pada tahun 2017

ditargetkan sebesar 100%, adapun realisasinya adalah 104.07%, atau 6.312.324.288,00

(enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan

puluh delapan rupiah), semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga capaian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 104.07%. sedangkan pada Tahun 2016 capainnya sebesar

99% atau 5.668.458.900,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima

puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), maka tahun ini ada kenaikan realisasi

penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai sebesar 5.07%.



2016 2017

Realisasi (Rp) Persenta

se

Realisasi (Rp) Persentase

5.668.458.900,00 99% 6.312.325.288 104.7%

Berikut tabel realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.

Rekapitulasi Belanja Pegawai

NO SATUAN KERJA PAGU DIPA

(Rp)

REALISASI

(Rp) SISA

KET

1. Pengadilan Agama Subang (01) 6.065.594.000 6.312.325.288 -246.731.288

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai pada tahun 2017 dapat

dilihat pada diagram di bawah ini:

Rincian belanja pegawai tersaji pada tabel di bawah ini:

Rincian Belanja Pegawai

NO MAK URAIAN PAGU DIPA

(Rp)

REALISASI

(Rp) SISA

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.974.515.000,00

1.867.767.500,00 106.747.500,00

2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.000,00

22.174,00

3.826,00

3 511121 Belanja Tunjangan

Isteri/Suami PNS 123.494.000,00

135.480.040,00

-11.986.040,00

4 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 47.865.000,00 46.818.818,00 1.046.182,00

5 511123 Belanja Tunjangan Struktural

PNS 39.760.000,00

49.140.000,00

-

9.380.000,00

104,07%

-4,07%

Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi

Sisa

6 511124 Belanja Tunjangan Fungsional

PNS 2.860.195.000,00

3.421.905.000,00 -561.710.000,00

7 511125 Belanja Tunjangan PPh. PNS 611.964.000,00

444.609.327,00 167.354.673,00

8 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.815.000,00

91.185.840,00

4.629.160,00

9 511129 Belanja Uang Makan 300.960.000,00

268.830.000,00

32.130.000,00

10 511151 Belanja Tunjangan Umum

PNS 11.000.000,00

2.405.000,00

8.595.000,00

JUMLAH 6.065.594.000 6.312.325.288 -246.731.288

11. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang pada tahun 2017 ditargetkan

sebesar 99%, dan realisasinya adalah 99%. atau 7.130.016.628,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh

juta enam belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupian), Semuanya telah selesai direalisasikan,

sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi

tahun 2016 yang capaiannya 100% atau 677.920.916,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan

ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam belas rupian), maka tahun ini tidak ada kenaikan

persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.

Berikut disajikan rekapitulasi belanja barang sebagai perwujudan dari program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

REKAPITULASI BELANJA BARANG

PENGADILAN AGAMA SUBANG

O SATUAN KERJA PAGU DIPA

(Rp)

REALISASI

(Rp) SISA KET

1. Pengadilan Agama Subang (01) 6.832.430.000 7.055.403.628 -222.973.628 Belanja pegawai

kurang

2. Pengadilan Agama Subang (04) 75.200.000 74.613.000 587.000

Total 7.042.630.000 7.130.016.628 -87.386.628 Belanja pegawai

kurang

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Barang pada tahun 2017 dapat


Adapun rincian realisasi belanja barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 01


(Rp)

REALISASI

(Rp) SISA

A Belanja Barang Operasional

1 523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 53.360.000 53.319.000 41.000

2 523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 19.936.000 19.907.000 28.500

3 523121 Perawatan Inventaris Kantor 33.000.000 32.995.000 5.000

4 522111 Listrik 144.000.000 130.291.848 13.708.152

5 522112 Telepon 7.200.000 5.306.392 1.893.608

7 521114 Pos 5.400.000 5.400.000 0

8 523121 Pemeliharaan Gedung 110.200.000 110.000.000 200.000

9 521111 Keperluan Perkantoran 217.920.000 215.138.600 2.781.400

10 521115 Honor Operasional 37.200.000 37.200.000 0

A JUMLAH

B - Belanja Barang Non

Operasional

1 524111 Perjalanan Biasa 60.480.000 60.390.000 90.000

2 524113 Transport Dalam Kota 3.600.000 2.170.000 1.430.000

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04


(Rp)

REALISASI

(Rp) SISA

1 521219

Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

(Pembebasan Biaya

21.000.000 20.713.000 287.000

99%

1%

REALISASI BELANJA BARANG

Realisasi

Sisa

Perkara/Prodeo)

2 524111

Melaksanakan Sidang Diluar

Gedung Pengadilan (Belanja

Perjalanan Biasa)

19.200.000 18.900.000 300.000

3 522131 Belanja Jasa Konsultan (Pos

Bantuan Hukum) 35.000.000 35.000.000 0

JUMLAH

12. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.

Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal pada tahun 2017 ditargetkan

sebesar 99% atau 133.650.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

dan realisasinya sebesar 99.48% atau 134.300.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu

rupiah) semuanya telah selesai direalisasikan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah

tercapai 100.4%. pada Tahun 2016 capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Atau

109.150.000,00 (seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi apabila dibandingkan

dengan tahun 2016 capaian pada tahun 2017 meningkat 0,4%.

Rekapitulasi Belanja Modal

NO SATUAN KERJA PAGU DIPA

(Rp) REALISASI

(Rp) SISA

1 Pengadilan Agama Subang 135.000.000 134.300.000 700.000

Adapun serapan Realisasi Anggaran Belanja Modal pada tahun 2017 dapat


Tabel XXI Rincian Realisasi Belanja Modal


(Rp) REALISASI

(Rp) PERSENTASI

(%)

1 532111 Alat Pengolah Data dan

Komunikasi 130.000.000 129.755.000 99,81%

2. 536111 Belanja Modal Lainnya 5.000.000 4.545.000 90,90%

JUMLAH 135.000.000 134.300.000 99,48%

13. Jumlah laporan realisasi anggaran.

Jumlah laporan realisasi anggaran pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 12 laporan, dan

realisasinya adalah 12 laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2016 Indikator Kinerjanya telah tercapai 100%

atau 12 Laporan. Sedangkan pada Tahun 2015 laporan realisasi anggaran belum dijadikan indikator

kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja yang

capaiannya adalah sama yaitu !00% atau 12 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini

disebabkan karena setiap akhir bulan Kasubbag. Umum dan Keuangan melalui stafnya harus

menyelesaikan laporan realisasi anggaran dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa

Barat.

14. Jumlah penerimaan PNBP.

Jumlah penerimaan PNBP pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah), adapun realisasinya sebesar 251.335.506,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga

puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), semuanya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan

aturan yang berlaku, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah tercapai 125.66%. pada Thaun

2016 capaian pada Indikator Kinerja ini telah tercapai 126.14%. atau 252.294.420,00 (dua ratus lima

99,48%

0,52 %

Realisasi Belanja Modal

Realisasi

Sisa

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), sedangkan

capaian pada Tahun 2015 hanya tercapai 84.19%. kalau melihat pada perbandingan dengan Tahun

2016 maka tahun ini ada penurunan jumlah penerimaan PNBP sebesar 0.48%. Tapi masih diatas

target sebesar25.66%.



2015 2016 2017

Jumlah

Penerimaan

% Jumlah

Penerimaan

% Jumlah

Penerimaan

%

- 84.19

%

252.294.420,

00

126.14

%

251.335.506,

00

125.66

%

Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena setiap yang namanya penerimaan

negara baik yang bersumber dari DIPA 01 ataupun DIPA 04 semuanya telah disetorkan ke dalam Kas

Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditambah dengan meningkatnya penerimaan perkara

beserta meningkatnya pula penyelesaian perkara, hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap

penerimaan PNBP.

15. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara pada Tahun 2017 tidak ada kegiatan

penghapusan, sehingga capaian pada tahun ini adalah 0 (nihil), pada tahun 2016 capian pada

indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2015, kegiatan penghapusan BMN

belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada tahun 2017 hanya dapat dibandingkan

dengan tahun 2016 saja.



2016 2017

Jumlah Kegiatan

Penghapusan BMN

% Jumlah Kegiatan

Penghapusan

BMN

%

1 Kegiatan 100% 0 0%

16. Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Jumlah Laporan BMN pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 Laporan, dan realisasinya adalah 2

Laporan, semuanya telah selesai dilaksanakan, sehingga capaian pada indikator kinerja ini telah

tercapai 100%. Pada tahun 2016 Indikator Kinerjanya telah tercapai 100% atau 2 Laporan.

Sedangkan pada Tahun 2015 Laporan BMN belum dijadikan indikator kinerja, sehingga capaian pada

tahun 2017 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2016 saja yang capaiannya adalah sama yaitu

100% atau 2 Laporan. Tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena setiap

Semester Kasubbag. Umum dan Keuangan melalui stafnya harus menyelesaikan Laporan BMN dan

melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

SASARAN 9 : Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan

informasi publik.


Persentase publikasi putusan yang diupload

(unggah) ke website Mahkamah Agung RI

50% 1800 56.61%

Dalam menganalisis Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

pada Pengadilan Agama Subang menggunakan 1 Indikator Kinerja, dinataranya :

Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI

Persentase publikasi putusan yang di upload (unggah) ke website Mahkamah Agung RI pada tahun

2017 ditargetkan sebesar 50% atau 1800 Perkara, dan realisasinya adalah 28.30%, semuanya telah

selesai di upload ke website Mahkamah Agung RI, sehingga capaian pada indikator kinerja ini hanya

tercapai 56.61%, pada Tahun 2016 capaiannya sebesar 111.1%, pada tahun 2015 capaiannya 52%.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 telah terjadi penurunan sekitar 55%.



2015 2016 2017

Jumlah

Putusan yang

di Upload

Persenta

se

Jumlah

Putusan yang

di Upload

Persenta

se

Jumlah

Putusan yang

di Upload

Persentas

e

561 52% 1199 111.1% 1019 56.61%

Tidak tercapainya capaian pada indikator kinerja ini disebabkan karena oersentase Putusan yang di

Upload ditingkatkan menjadi 50% atau 1800 Perkara, yang pada tahun 2015 dan 2016 target yang

ditetapkan adalah 30% atau 1080 Perkara, terjadinya peningkatan target tersebut sangat

mempengaruhi beban petugas terkait, karena petugas yang ditetapkan memiliki tugas yang lainnya

juga selain Upload Putusan.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Pengadilan Agama Subang Tahun 2017 ini

menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum

mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan penetapan kinerja.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan, karena kualitas pelayanan yang telah ada selama ini harus

dapat dipertahankan diwaktu yang akan datang.

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Subang dilaksanakan

dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor :

KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada

yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Subang dalam rangka

terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya

juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai implementasi dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik junto Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan junto. SE Direktur Jenderal Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2012, tanggal

7 Juli 2012 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

4. Penyelesaian perkara Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Subang secara umum telah

memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak

566 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 4143 perkara

sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang berjumlah 4709 perkara.

5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, bahkan

dalam realisasinya pada tahun 2017. Adapun sisa anggaran yang ada lebih khusus karena ada

upaya penghematan anggaran.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat , agar :

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Subang kelas I.A

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya yang berorintasi sesuai kebutuhan.

3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Subang ini dibuat sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Subang yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari unsur Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari pada tahun 2017 ini masih terdapat beberapa program kerja yang perlu mendapat peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.

******

Documents

PENGADILAN AGAMA SUBANG · 2018. 11. 9. · Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan