Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kota Pariaman
Tlp. 0751-91900
Website : pa-pariaman.go.id
e-mail :[email protected]
===========================================================
Nomor : W3-A2/116 /KP.02.1/I/2020 Pariaman, 2 Januari 2020
Lamp : -
Perihal : Undangan Rapat
Yth. Kepada Pegawai Pengadilan Agama
Pariaman
Di
Tempat
Assalamu’alaikum wr wb
Bersama ini kami mengundang sdr/ I pegawai Pengadilan Agama Pariaman untuk
menghadiri Rapat Penyusunan Rencana Kerja ZI Pengadilan Agama Pariaman yang akan
dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Senin/ 06 Januari 2020
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pariaman
Agenda : Penyusunan Rencana Kerja ZI
Demikianlah untuk dihadiri dan terimakasih.
Wassalam
Ketua
Dra. Hj. Lelita Dewi, M.Hum
NIP. 1962 02221994032001
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB JL.Syekh Burhanuddin No.106
Kota Pariaman Telp. 0751-91900 Fax 0751-91405
Website: www.pa-pariaman.go.id email: [email protected]
PARIAMAN 25318
NOTULEN RAPAT
*) : coret yang tidak perlu
Hari/Tanggal/Jam
Senin/ 06 Januari 2020
Tempat
Ruang Rapat Pengadilan Agama Pariaman
Pimpinan Rapat
Dra. Hj. Lelita Dewi, SH. M.Hum
Peserta Rapat
Hakim, Pegawai, dan Honorer Pengadilan Agama Pariaman
Agenda Rapat
Sesuai dengan undangan dari Ketua bahwa pada hari ini diadakan rapat penyusunan rencana kerja pembanguna Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama Pariaman. Ketua menyampaikan bahwa untuk dapat terlaksananya Zona Integritas di PA Pariaman, Maka telah dibentuk Tim Kerja yang akan melaksanakan tugas untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan. Untuk pembagian tugas, maka masing-masing Koordinator Tim diharapkan melakukan proses pengumpulan dokumen sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas pada masing-masing bidang atau area. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB JL.Syekh Burhanuddin No.106 Kota Pariaman Telp. 0751-91900 Fax 0751-91405
Website: www.pa-pariaman.go.id email: [email protected]
PARIAMAN 25318
NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN :
No. Uraian Pembahasan
Tindak Lanjut
Target
Penyeles
aian
Penanggung
Jawab
Tgl. Penyelesaian
(Status)
1. Pembagian Tugas Tim Kerja Telah lakukan pembagian tugas Tim
Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM
1 hari Ketua 06-01-2020
2. Penyusunan Rencana Kerja ZI Telah dilakukan penyusunan rencana
kerja Zona Integritas
1 hari Ketua 06-01-2020
Diketahui Oleh,
( Dra. Hj. Lelita Dewi, SH. M.Hum )
Pimpinan Rapat
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS I.BJl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman, Tlp. (0751) 91900Website: www.pa-pariaman.go.id. e-mail : [email protected]
Dokumentasi
DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
TAHUN 2020 A. DOKUMEN RENCANA AKSI
NO Area Indikator Target Program Kerja Jangka Waktu Target Prioritas Ket/
Hasil
1. Manajemen Perubahan
1. Penyusunan Tim Kerja: dilakukan melalui prosedur/ mekanisme yang jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen dan integritas pegawai;
2. Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas (ZI)menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Pariaman dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut; a. Rencana Kerja harus
memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
b. Tersedianya mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan: a. Pelaksanaan kegiatan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah mengacu pada target yang direncanakan;
b. Terlaksananya kegiatan
1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Agama Pariaman dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Pariaman sehingga terwujud ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi pegawai terhadap perubahan;
1. Tahap pertama adalah melaksanakan manajemen perubahan di Pengadilan Agama Pariaman yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Agama Pariaman dalam membangun Zona lntegritas menuju WBK/ WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Pariaman sesuai usulan sebagai Zona lntegritas menuju WBK/ WBBM. Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah : a. Membentuk Tim
Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan Agama Pariaman dengan mekanisme yang jelas.
b. Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
c. Melakukan pencanangan Pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai bahwa
3 bulan Membangun kesiapan seluruh aparat Pengadilan Agama Lubuk dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
pemantauan dan evaluasi; c. Terlaksananya tindak lanjut
hasil pemantauan dan evaluasi;
4. Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja: dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pimpinan menjadi role
model dalam Pembangunan ZI menuju nWBK dan WBBM;
b. Penetapan agen perubahan alam pembangunan ZI;
c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
d. Keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
Pengadilan Agama Pariaman telah siap membangun Zona lntegritas Menuju WBK/WBBM dalam bentuk penandatangan dokumen Pakta lntegritas.
d. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Pariaman serta kepada stakeholder.
e. Menyelenggarakan rapat persiapan pembangunan Zona lntegritas Menuju WBK/ WBBM masing-masing coordinator di Pengadilan Agama Lubk Basung yaitu : 1) Koordinator
Manajemen Perubahan
2) Koordinator Penataan Tatalaksana
3) Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM
4) Koordinator Penguatan Pengawasan
5) Koordinator Kualitas Penguatan Pelayanan Publik
6) Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja
f. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Pengadilan Agama Pariaman dengan menjadikan pimpinan
sebagai role model dan melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Agama Pariaman.
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/ WBBM di Pengadilan Pariaman untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2. Penataan Tatalaksana
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Utama: a. Penyusunan SOP kegiatan
utama mengacu pada kegiatan di Pengadilan Agama Pariaman;
b. Penerapan SOP; c. Evaluasi/ perbaikan SOP;
2. E-office-government
a. Penyusunan system pengukuran system informasi;
b. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi;
c. Penyusunan system pelayanan public berbasi system informasi;
3. Keterbukaan Informasi Publik a. Penerapan kebijakan
tentang keterbukaan informasi public;
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di ZI menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Pariaman;
2. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintah di ZI menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Pariaman;
3. Meningkatnya Kinerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Pariaman;
Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona lntegritas menuju WBK/ WBBM dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona lntegritas menuju WBK/ WBBM serta meningkatnya kinerja di Zona lntegritasmenuju WBK/ WBBM di Pengadilan Agama Pariaman. Rencana aksi dalam komponen penataan tata laksana adalah :
1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu peta proses bisnis.
2. Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada pada SOP.
3. Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian
3 bulan - SOP telah sesuai pada setiap bidang tugas.
- Terwujudnya Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.
public;
menindak lanjuti dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.
4. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.
5. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi.
6. Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan kepada publik.
8. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; a. Menerapkan rencana
kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Pariaman;
2. Pola Mutasi Internal a. Penyusunan kebijakan pola
mutasi internal b. Penerapan kebijakan pola
mutasi internal; c. Monitoring dan evaluasi atas
kebijakan pola mutasi
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada ZI menuju
Tujuan dari penataan SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM di Pengadilan Agama Pariaman. Kegiatan dalam komponen penataan sistem manajemen SDM adalah : 1. Menyusun kebutuhan
pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja.
2. Menempatkan pegawai
3 bulan - Penambahan Tenaga Hakim
- Melakukan pengusulan penambahan pegawai di bagian kesekretariatan yang mempunyai keahlian di bidang IT.
- Melakukan pengusulan penambahan tenaga Jurusita Pengganti.
internal; 3. Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi a. Penyelenggaraan kegiatan
pengembangan profesi (diklat);
b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;
4. Penetapan Kinerja Individu a. Penerapan penetapan
kinerja individu; b. Penetapan Kinerja Individu
sesuai dengan indicator kinerja setingkat di atasnya;
c. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan;
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai ; a. Penerapan disiplin /kode
etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan/ diimplementasikan.
6. Sistem informasi kepegawaian Pemutakhiran informasi kepegawaian telah dilakukan secara berkala
WBK dan WBBM; 5. Meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK dan WBBM;
mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai sesuai dengan jabatan dan SDM yang tersedia di Penagdilan Agama Pariaman.
4. Mengikuti Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.
5. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
6. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
7. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lernbaga pelatihan, inhouse training, coaching atau mentoring.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
9. Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
10. Menyesuaikanukuran kinerja individu dengan indicator kinerja individu level diatasnya.
11. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.
12. Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian reward.
13. Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
14. Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Keterlibatan Pimpinan a. Pimpinan terlibat secara
langsung dalam penyusunan perencanaan;
b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Penetepan Kinerja;
c. Pimpinan memantau pencap aia kinerja secara berkala
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Penyusunan dokumen
perencanaan; b. Dokumen perencanaan
berorientasi hasil; c. Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU); d. Indikator Kinerja memiliki
criteria SMART; e. Penyusunan laporan
Kinerja; f. Peningkatan kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas;
1. Meninkatkan kinerja Pengadilan Agama Pariaman
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di Pengadilan Agama Pariaman. Rencana aksi dalam komponen penguatan akuntabilitas ini adalah: 1. Melibatkan pimpinan
secara langsung dalam penyusunanperencanaan.
2. Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja.
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil.
5. Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART.
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja, secara tepat waktu.
7. Meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
8. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
5. Penguatan Pengawasan
1. Pengendalian gratifikasi a. Publik campaign tentang
pengendalian gratifikasi b. Implementasi
pengendalian gratifikasi
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); a. Membangun lingkungan
pengendalian di unit kerja; b. Melakukan penilaian resiko
atas unit kerja terkait; c. Sosialisasi SPI ke pihak
terkait;
3. Pengaduan Masyarakat a. Mengimplemetasikan
kebijakan pengaduan masyarakat
b. Menindak lanjuti hasil pengaduan masyarakat;
c. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
d. Menindak lanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
4. Wistle blowing system
a. Menerapkan wistle blowing system
b. Mengevaluasi penerapan wistle blowing system;
c. Menindak lanjuti evaluasi penerapan wistle blowing system;
5. Penanganan Benturan Kepentingan a. Mengidentifikasi Benturan
Kepentingan dalam tugas fungsi utama;
b. Mensosialisasikan
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pariaman;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Pariaman;
3. Mempertahankan status Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam bidang pengelolaan keuangan Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pariaman.
4. Menurunnya penyalah gunaan wewenang pada Pengadilan Agama Pariaman.
Tujuan dari penguatan pengawasan ini adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnyakualitaslaporankeuangandan menurunnyatingkat penyalahgunaanwewenang di Pengadilan Agama Pariaman. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah: 1. Melakukanpublic
campaign tentang pengendalian gratifikasi.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi.
3. Membangun lingkungan pengendalian.
4. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.
5. Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.
6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan system pengendalian internal kepada seluruh pihak terkait.
7. Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.
8. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menindaklanjuti hasil
3 bulan
kebijakan penanganan benturan kepentingan;
c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;
e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Benturan Kepentingan;
evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
11. Melakukan intemalisasi dan menerapkan whistle blowing system.
12. Melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system.
13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system.
14. Melakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam Tusi utama.
15. Melakukan sosialisasi atau intemalisasi penanganan benturan kepentingan.
16. Menerapkan penanganan benturan kepentingan.
17. Melakukan evalausi penanganan benturan kepentingan.
18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Standar Pelayanan a. Penyusunan standar
pelayanan di Unit Kerja b. Penyusunan SOP standar
pelayanan; c. Memaklumatkan standar
pelayanan d. Melakukan reviu dan
perbaikan atas standar Pelayanan dan SOP;
1. Budaya Pelayanan Pirma a. Melakukan sosialisasi/
pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan buadaya pelayanan prima;
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Mengusahakan terealisasinya standar pelayanan pada Pengadilan Agama Pariaman;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan public Pengadilan Agama
Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan public adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pariaman. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini adalah : a. Menetapkan kebijakan
standar pelayanan dan membuat inovas iterkait standar pelayanan untuk
3 bulan - Menyelesaikan Pembuatan ruang PTSP/ One Stop Service yang permanen representative dan nyaman untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- Menyediakan ruang tunggu sidang yang representative lengkap dengan fasilitas seperti Wifi, minuman dan snack, untuk para pengunjung sidang.
- Menyediakan lokasi parkir pengunjung
b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbai media;
c. Memiliki system reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan pemberian kompensasi kepada pelanggan bila tidak sesuai standar;
2. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan a. Melakukan survey
kepuasan pelanggan terhapa pelayanan;
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat di akses secara terbuka;
c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat;
Pariaman.
meningkatkan pelayanan. b. Memaklumatkan standar
pelayanan. c. Memastikan penerapan
SOP pelaksanaan standar pelayanan.
d. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.
e. Melakukan sosialisasi/pelatihandalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
f. Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
g. Menetapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
h. Menyediakan sarana layanan terpadu.
i. Membuatinovasi pelayanan.
j. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
k. Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.
l. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
sidang yang aman, nyaman dan luas.
- Menyediakan ruang tunggu pengacara
- Menyediakan ruang Posbakum
- Melengkapi fasilitas Disabilitas
- Mengadakan DDTK/ Pelatihan bagi Petugas Informasi.
Rencana Aksi Kompone Hasil Indikator
Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, focus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran, yaitu; 1. Terwujudnya Pemerintah
yang bersih dan bebas KKN Sasaran ini diukur dengan
1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal75.
2. Nilai komponen hasil Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKNminimal18 dengan rincian :
menggunakan criteria : a. Nilai Survey Persepsi Anti
Korupsi (Survey eksternal)
b. Presentase penyelesaian TLHP persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. TerwujudnyaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (Survey eksternal).
• Nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal13,5.
• Nilai sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.
Ditetapkan : Pariaman
Pada tanggal : 06 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Pariaman
Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.
Nip. 196202221994032001
JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN/ 2019 KET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mencananangk
an kesiapan
Pembangunan
Zona Integritas
di Pengadilan
Agama Pariaman
Publikasi
rencana
Pembangunan
Zona Integritas
di Pengadilan
Agama Pariaman
Terpublikasinya
kesiapan Pengadilan
Agama Pariaman dalam
Pembangunan Zona
Integritas bagi aparat
Pengadilan Agama
Pariaman dan
masyarakat
1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Pariaman
1. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (NaskahPerjanjian )
2. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas.
3. Penandatangan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Pariaman.
4. Pembukaan kain selubung spanduk Pembangunan Zona Integritas
2 Mensosialiasika
n Rencana Kerja
Pembangunan
Zona Integritas
di Pengadilan
Agama Pariaman
Kesiapan aparat
Pengadilan
Agama
Pariaman
sebagai wilayah
Pembangunan
Zona Integritas
Terwujudnya kesiapan
aparat Pengadilan
Agama Pariaman
menjadi wilayah Zona
Integritas
1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Pariaman
2. Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan
Agama Pariaman tentang batas kebolehan
dan larangan dalam pelaksanaan tugas.
3. Mempublikasikan Pembangunan Zona
Integritas melalui Website, Spanduk, Banner dan Radio.
3 Mewujudkan
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Manajemen
Perubahan
Penyusunan
Tim Kerja
Tersusunnya Tim Kerja
Pembangunan Zona
Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
1. Menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja.
2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
Dokumen
rencana
Pembangunan
Zona Integritas
Tersusunnya rencana
kerja Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas dalam bentuk Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
3. Mensosialisasikan rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
Pemantauan
(monitoring)
dan Evaluasi
rencana
Pembangunan
Zona Integritas
Terlaksananya kegiatan
pelaksanaan
Pembangunan Zona
Integritas di Pengadilan
Agama Pariaman
1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas.
2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.
3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan
dan evaluasi.
Perubahan Pola
Pikir dan Budaya Kerja
Meningkatnya
komitmen, pola pikir,
dan budaya kerja aparat
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Menjadikan pimpinan sebagai role model
dalam pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas
Setiap
saat
2. Menunjuk sebagian hakim dan pegawai sebagai role model.
3. Meningkatkan pelayanan satu atap, dan
ruang kerja pejabat yang steril dari
pertemuan dengan para pihak yang berperkara.
4. Menetapkan agen perubahan Pengadilan
Agama Pariaman dalam Rapat.
5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama
Pariaman dalam Pembangunan Zona Integritas
Setiap
saat
4. Mewujudkan
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Tatalaksana
Prosedur
Operasional
Tetap (SOP)
Kegiatan Utama
Terwujudnya peta
proses penyelesaian
tugas di Pengadilan
Agama Pariaman
1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadilan Agama Pariaman
2. Menerapkan SOP secara konsisten Setiap saat
3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.
E- Office Meningkatnya
penggunaan teknologi
informasi dalam proses
penyelengaraan
manajemen,
meningkatnya efisiiensi
dan efektivitas serta
meningkatnya kinerja
aparat Pengadilan
Agama Pariaman
1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi
2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat
dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll)
3. Membuat aplikasi pelayanan untuk
memudahkan pencari keadilan dalam
mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Pariaman
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
Setiap bulan
Keterbukaan
Informasi Publik
Terwujudnya
kemudahan dalam
mendapatkan informasi
dari Pengadilan Agama
Pariaman
1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
2. Membuat brosur, audo visual, spanduk, dan
Banner dalam membrikan informasi kepada publik
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi di
Pengadilan Agama Pariaman
Setiap
bulan
5 Mewujudkan
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Penataan
Sistem
Manajemen
SDM
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
Meningkatnya efektifitas
manajemen SDM
aparatur pada
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Pariaman
2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Agama Pariaman
3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap
rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan
Agama Pariaman
Pola Mutasi
Internal
Meningkatnya
efektivitas manajemen
SDM aparatur
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Meratifikasi pola mutasi yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan
membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal
sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan
pola rotasi internal.
Pengembangan
Pegawai
Berbasis
Kompetensi
Meningkatnya
profesionalisme SDM
aparatur Pengadilan
Agama Pariaman
1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Agama
Pariaman untuk mengikuti Diklat maupun
pengembangan kompetensi
2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi
dengan berdiskusi dan mentransfer
pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Pariaman
Setiap
hari
kamis
3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Agama
Pariaman untuk mendapatkan sertifikasi di
bidang tugas masing-masing
Bila
ada
panggil an
Penetapan
Kinerja Individu
Meningkatnya ketaatan
yang terukur dan
akuntabel pada aparatur
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Membuat penilaian kinerja masing-masing
aparatur Pengadilan Agama Pariaman
2. Menyesuaikan kinerja individu dengan
Indikator kinerja individu level di atasnya
3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu
Penegakan
Aturan
Disiplin/Kode
Etik/Kode
Perilaku
Pegawai
Meningkatnya Disiplin
SDM aparatur pada
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Membuat absensi pegawai dengan
Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan
KOMDANAS
Setiap
hari
kerja
2. Membuat Surat tugas apabila ada aparatur
yang dinas luar
setiap
peristi
wa
3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang
sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja
pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
setiap
peristi
wa
Sistem
Informasi
Kepegawaian
Meningkatnya
transparansi dan keakuratan data
aparatur Pengadilan
Agama Pariaman
4. Memutakkhirkan data secara berkala pada
SIMPEG dan SIKEP Pengadilan Agama
Pariaman
Setiap
ada
peroba
han data
6
Mewujudkan
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Akuntabilitas
Kinerja
Keterlibatan
Pimpinan
Meningkatnya kinerja
pada Pengadilan
Agama Pariaman
1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja
3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
aparatur Pengadilan
Agama Pariaman
1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART
3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja
4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki
sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja
7 Mewujudkan
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Penguatan
Pengawasan
Pengendalian
Gratifikasi
Terhindarnya
penyalahgunaan
wewenang oleh
aparatur Pengadilan
Agama Pariaman
1. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi dengan banner.
2. Menginplementasikan pengendalian
gratifikasi di Pengadilan Agama Pariaman
Setiap
peristi
wa
Penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)
Terwujudnya
peningkatan terhadap
kehandalan pengelolaan
keuangan negara dan
status opini BPK
terhadap peneglolaan
keuangan negara
1. Membangun Pengendalian Lingkungan di Pengadilan Agama Pariaman
2. Melakukan Penilaian Resiko atas Pelaksanaan
Kebijakan di Pengadilan Agama Pariaman
3. Melakukan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
Setiap
peristi wa
4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan
kepada semua aparatur Pengadilan Agama
Pariaman
Pengaduan
Masyarakat
Terwujudnya aparatur
yang bersih dan
terhindar dari
penyalahgunaan
wewenang di Pengadilan
Agama Pariaman
1. Menginplementasikan kebijakan Pengaduan
Masyarakat di Pengadilan Agama Pariaman
Setiap
peristi wa
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan
masyarakat
Setiap
peristi wa
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
Whistle Blowing
System
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
pengelolaan keuangan
negara di Pengadilan
Agama Pariaman
1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle
blowing systemdi Pengadilan Agama
Pariaman
2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
Penanganan
Benturan
Kepentingasn
Meningkatnya
efektivitas terhadap
pelaksanaan tugas dan
fungsi di Pengadilan
Agama Pariaman
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan
3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
8 Mewujudkan Standar Terwujudnya unit 1. Membuat kebijakan standar pelayanan di
terciptanya
Komponen
Pengungkit di
bidang
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Pelayanan pelayanan yang
memperoleh
standarisasi pelayanan
internasional di
Pengadilan Agama
Pariaman
Pengadilan Agama Pariaman
2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman
3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar
pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman.
4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama
Pariaman
Budaya
Pelayanan
Prima
Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik labih
cepat, lebih murah, dan
lebih mudah dijangkau
di Pengadilan Agama
Pariaman
1. Menyosialisasikan dan mengadakan pelatihan
terhadap kode etik, estetika, dan capacity
building di Pengadilan Agama Pariaman
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah
yang dapat diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta memberikan
konpensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar
4. Memiliki sarana pelayanan
terpadu/terintegrasi di Pengadilan Agama
Pariaman
Penilaian
Kepuasan
Terhadap
Pelayanan
Meningkatnya Indeks
Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik di
Pengadilan Agama
Pariaman
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di Pengadilan Agama
Pariaman
2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan
masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman
9 Mewujudkan
Indikator Hasil
dibidang
Pemerintahan
yang Bersih dan
Bebas dari KKN
Nilai Persepsi
Korupsi
Terwujudnya aparatur
Pengadilan Agama
Pariaman yang bersih dan bebas KKN
1. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di
Pengadilan Agama Pariaman yang
dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
Sewak
tu-
waktu
Presentase
penyelesaian
TLHP
Terwujudnya
penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pengaduan
di Pengadilan Agama Pariaman
2. Melakukan perhitungan atas penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan
Agama Pariaman
10 Mewujudkan
Indikator Hasil
di bidang
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Nilai persepsi
kualitas
pelayanan
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat di
Pengadilan Agama
Pariaman
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di
Pengadilan Agama Pariaman yang
dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
Sewak
tu-
waktu
LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
TAHUN 2020
LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
TAHUN 2020
Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pariaman,
ada beberapa langkah yang akan dilakukan yang tersusun dalam Rencana Aksi Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK dan WWBM.
I. Pencanangan
Pencanangan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Pariaman telah dilaksanakan
semenjak tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2018. Hal ini didasarkan atas keharusan
segera dicanangkannya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayan , maka dalam waktu singkat Pengadilan Agama Pariaman harus segera
mempersiapkan segala hal untuk mendeklarasikan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
(Foto : Deklarasi Zona Integritas di PA Pariaman
(Senin, 24 Agustus 2018)
II. Pembentukan Tim Zona Integritas dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
Setelah dilakukan pencanangan, selanjutnya Pengadilan Agama Pariaman telah membentuk
Tim Zona Integritas sesuai dengan formasi dan kriteria yang dilaksanakan pada tanggal 03
Januari 2020, sekaligus melakukan sosialisasi mengenai Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK dan WBBM. Dan direvisi dengan Tim baru karena adanya mutase hakim dan
Panitera, sehingga Tim tersebut adalah sebagai berikut ;
I. Pembina : Dra. Hj. Lelita Dewi, M.Hum. (Ketua )
II. Ketua : Drs. Media Rinaldi, M.A. (Wakil Ketua )
III. Koordinator Teknikal ZI : Riswan, S.H. (Panitera )
IV. Koordinator Operasional ZI : Hendri, B. S.HI. (Sekretaris )
V. Area Manajemen Perubahan :
1. Koordinator : Dra. Hj. Tiniwarti, AS. M.A. (Hakim )
2. Anggota : Rahmat Hudaya, SH. (Panitera Muda Permohonan )
: M. Arif Anwar (Jurusita)
: Usdayati, SH. (Panitera Pengganti)
: Hidayati Hasanah, S.Pd. (honorer)
VI. Area Penataan Tata Laksana :
1. Koordinator : Riswan, S.H. (Panitera )
2. Anggota : Arisal, SH. (Panmud Hukum)
: Yulihendra, SH.(Panmud Gugatan)
: Firdaus, S.HI. (Honorer)
VII. Area Penataan Sistem Manajemen SDM :
1. Koordinator : Hendri, B. S.HI. (Sekretaris )
2. Anggota : Zulhamdi, SA.g, SH. (Kasubag Kepegawaian dan Ortala)
: Atika Zafikri, S.Kom (Kasubbag Umum dan Keuangan)
: Arif Rahman (Jurusita Pengganti)
: Mardatillah Fadhilsh (Honorer )
VIII. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
1. Koordinator : Milda Sukmawati, S.HI.(Hakim )
2. Anggota : Sonya Zarivelina, SE., M.Si (Kasubbag PTIP
: Yusni, BA. (Panitera Pengganti)
: Febri Yastri, S. Kom (Honorer)
: Sri Astuti ( Honorer )
IX. Area Penguatan Pengawasan :
1. Koordinator : Dra. Ermida Yustri, MH.I (Hakim )
2. Anggota : H. Zulkifli, S.Ag (Hakim )
: Husni ( Jurusita )
: Alvia Ayuda , S.Kom (Honorer)
: Rijo Doni ( Honorer )
: Rahmat (Honorer)
4
X. Area Penguatan Kualitas Pelayanan :
1. Koordinator : Dra. Niswati (Hakim )
2. Anggota : Ernilawati, S. Sos.i. (Honorer)
: Rara Yelfi, SE. (Honorer )
: Riki Kardo ( Honorer )
5
III. Perumusan dan Penyusunan Rencana Aksi
Setelah dilakukan Pembentukan Tim Kerja serta sosialisasi tentang Pembangunan Zona
Integritas di Pengadilan Agama Pariaman, selanjutnya dilakukan perumusan dan
penyusunan Rencana Aksi sebagai berikut ;
1 2 3 4 5 6
6
1 Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman.
Terwujudnya rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Pariaman dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Pariaman dan Masyarakat
1. Deklarasi bersama Aparatur Pengadilan Agama
2. Penandatanganan
Naskah Ikrar Bersama (Naskah Perjanjian)
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Pariaman
4. Pemasangan banner / spanduk Pembangunan Zona Integritas
2 Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
Tersosialisasinya rencana kerja pembangunan zona integritas bagi aparat pengadilan agama Pariaman
Kesiapan aparat Pengadilan Agama Lubuk Pariaman sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas
Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Pariaman menjadi wilayah Zona Integritas
1. Pembangunan rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Pariaman
2. Penyampaian kebijakan
Ketua Pengadilan Agama Pariaman tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas
3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner
3 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di Bidang Manajemen Perubahan
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir
a. Penyusunan Tim Kerja
Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
1. 1. Menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja
7
(mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada unit-unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik
2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan Rencana
Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
3. Mensosialisasikan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
c. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas
Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pemabangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Pariaman
1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas
2. Menindaklanjuti hasil
pemantauan dan evaluasi
3. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut pemantauan dan Evaluasi
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Meningkatnya komitmen, pola pikir dan budaya kerja
1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan
8
aparat Pengadilan Agama Pariaman
pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan agen
perubahan pada Pengadilan Agama Pariaman
3. Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan budaya kerja dan pola pikir dan membiasakan budaya tidak berhubungan dengan para pihak yang berperkara
4. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Pariaman dalam Pembangunan Zona Integritas
4 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di Bidang Tatalaksana
Meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, prosedur kerja yang jelas, dan efesien serta terstruktur
a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Agama Pariaman
1. Membuat SOP yang mengacu pada proses bisnis pada Pengadilan Agama Pariaman
2. Menerapkan SOP
secara konsisten 3. Mengevaluasi SOP dan
menindaklanjuti hasil evaluasi
b. E-Office-Goverment
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Agama Pariaman
1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi Informasi
2. Membuat dan
menggunakan semua aplikasi berbasis informasi untuk
9
memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll)
3. Membuat/ menggunakan aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Pariaman
c. Keterbukaan Informasi Publik
Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Pariaman.
1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman.
2. Membuat brosur,
Video, audio visual, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada publik
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Pariaman
5 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Agama Pariaman
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Pariaman
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Menerapkan
monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Pariaman;
10
b. Pola Mutasi
Internal Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Pariaman
1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Pariaman
3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Agama Pariaman
1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Agama Pariaman untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi
2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Pariaman
3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Agama Pariaman untuk mendapatkan sertifikasi dibidang tugas masing-masing
d. Penetapan Kinerja Individu
Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Agama Pariaman
1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur pengadilan Agama Pariaman
2. Menyesuaikan kinerja
individu dengan indikator kinerja indvidu level diatasnya
3. Melakukan pengukuran kinerja individu
11
dengan indikator kinerja individu secara periodik
4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu
e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Agama Pariaman
1. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS
2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar
3. Membuat surat ijin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
f. Sistem Informasi Kepegawaian
Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Agama Pariaman
4. Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP SIMPEG Pengadilan Agama Pariaman
6 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Akuntabilitas Kinerja
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada pengadilan Agama Pariaman
a. Keterlibatan Pimpinan
Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Agama Pariaman
1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
2. Melibatkan pimpinan
secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja
3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kinerja aparatur pada Pengadilan Agama
1. Membuat pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
12
Pariaman
2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART
3. Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu yang membuat informasi tentang kinerja
4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani auntabilitas
5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat dibidang pengelolaan akintabilitas kinerja
7 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Penguatan Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada kantor Pengadilan Agama Pariaman
a. Pengendalian Gratifikasi
Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Agama Pariaman
1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasi
pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Pariaman.
b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
1. Membangun Pengendalian Lingkungan di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Melakukan Penilaian
resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Agama Pariaman
3. Melakukan Pengendalian untuk
13
meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Agama Pariaman
c. Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Pariaman
1. Mengimplentasikan kebijakan Pengaduan masyarakat di Pengadilan Agama Pariaman
2. Menindaklanjuti hasil
penanganan pengaduan masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Whistle Blowing System
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Agama Pariaman
1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Mengevaluasi
penerapan whistle blowing system di Pengadilan Agama Pariaman.
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system
e. Penanganan Benturan Kepentingan
Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
14
tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Pariaman
2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan
3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
8 Mewujudkan terciptanya Komponen Pengikut di Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Pariaman .
a. Standar Pelayanan
Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional Pengadilan Agama Pariaman.
1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Mempublikasikan
standar pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman
3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Agama Psriaman
4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar
15
pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama Pariaman
b. Budaya Pelayanan Prima
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Agama Pariaman
1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan capacity buiding di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Memiliki informasi
tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada peneima layanan bila layanan tidak sesuai standar
4. Memiliki sarana pelayanan terpadu dan terintegrasi di Pengadilan Agama Pariaman.
c. Penilaian Kepuasan terhadap layanan
Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pariaman
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Mempublikasikan hasil
survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan
16
IV. Penutup
Demikianlah Laporan ini dibuat, semoga Rencana Kerja ini dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
Pariaman , 06 Januari 2020
Ketua,
Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H. M.Hum.
NIP. 196202221994032001
masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Pariaman.
9 Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN
a. Nilai Persepsi Korupsi
Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Pariaman bersih dan bebas KKN
1. Menfasilitasi pelayanan survey eksternal di Pengadilan Agama Pariaman yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
b. Presentase
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan AgamaPariaman.
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengaduan di Pengadilan Agama Pariaman.
1. Melakukan perhitungan atas penyelesaian tindaklanjut hasil pengaduan di Pengadilan Agama Pariaman
10 Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Nilai Persepsi Kualitas pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Agama Pariaman.
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Pariaman yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang