PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2011.pdf · Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

PENGADILAN AGAMAJAKARTA PUSAT

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)TAHUN 2011

i

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun 2011 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah

Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan

fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2011 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2011.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun

yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Jakarta, 16 Januari 2012

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Drs. TATA SUTAYUGA, SH.NIP. 195611261987031003

ii

EXECUTIVE SUMMARY(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat

diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu

berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai

Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut

disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat disusun berdasarkan

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi

Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

NO SASARANINDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalamrangka pelayanankepada pencarikeadilan atas dasarasas cepat, sederhana,dan biaya ringan.

1. Prosentase PenyelesaianPerkara.

2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Jumlah Masyarakat Miskindan Terpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum.

4. Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling.

5. Prosentase mediasi yangberhasil.

6. Prosentase Pelayanan MejaInformasi

80 %

70 pkr

1000 org

1 kgt

5%

100 %

82 %

70 pkr

959 org

1 kgt

8%

100 %

102

100

96

100

160

100

iii

7. Prosentase Minutasi BerkasPerkara

100 % 98 % 98

2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkarasesuai dengan polabindalmin.

1. Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.

2. Prosentase prosespemeriksaan perkara.

3. Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.

4. Prosentase prosespenyampaian salinanputusan kepada para pihak.

5. Prosentase penerbitan aktecerai.

6. Prosentase prosespenyerahan akta ceraikepada para pihak.

100 %

80 %

100%

100%

80 %

100 %

100%

82 %

100%

100%

74 %

100 %

100

103

100

100

74

100

3. TerwujudnyapelaksanaanPengawasan internalyang efektif danefisien.

Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti

70% 70% 100

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai

target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG .................................................................... 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI ....................... 2

C. STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ........................... 8

A. RENCANA STRATEGIS ............................................................... 8

B. TUJUAN ......................................................................................... 10

C. SASARAN ...................................................................................... 10

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 ........................................... 11

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 ....................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 ................................... 13

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 ................. 13

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................................. 14

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.................................................. 20

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 22

A. KESIMPULAN ................................................................................. 22

B. SARAN-SARAN .............................................................................. 23

C. PENUTUP.......................................................................................... 23

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................. 24

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .................................................................... 25

3. RENCANA KINERJA 2012 ............................................................................. 27

4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ............................................ 28

5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) ............................................................... 30

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah

tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia

sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut,

lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di

mana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa

orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama

berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di mana

ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi,

dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang

tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama

yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang

pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya, maka undang-undang nomor 4

tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.

2

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989

telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009

yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim

dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan

pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya.

Untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja

pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan

Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di Jl. KH. Mas

Mansyur/Jl. H. Awaluddin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mempunyai

yurisdiksi 44 kelurahan dari 8 kecamatan, dengan luas wilayah 48,20 km² dan

jumlah penduduk 878.918 jiwa.

3

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

3. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan

paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada

instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan

hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;

g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada

tahun hijriyah.

4

Di samping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para

pencari keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP), yang telah

didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang

dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor:

W9-A1/216/HK.05/I/2011, tanggal 15 Januari 2011 sebagai implementasi dari

Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya

antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk

mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem

yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi

menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi

salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam standar operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional

Prosedur tentang:

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Penerimaan Perkara Banding;

3. Penerimaan Perkara Kasasi;

4. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali;

5. Eksekusi Riil;

5

6. Eksekusi Pembayaran sejumlah uang;

7. Sita tidak digabungkan dalam Gugatan;

8. Sita yang digabungkan dalam Gugatan;

9. Sita Buntut;

10. Pendaftaran Perkara Prodeo Tingkat Pertama;

11. Pendaftaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;

12. Pendaftaran Perkara Prodeo Kasasi;

13. Prosedur Mediasi Tingkat Pertama;

14. Prosedur Mediasi Perkara Banding;

15. Penyampaian Salinan Putusan dan Akta Cerai;

16. Penyampaian Akta Cerai;

17. Proses Pemberkasan dan Minutasi pada Pengadilan Agama;

18. Penyusunan Laporan Tingkat Pertama;

19. Laporan Perkara Empat Bulanan;

20. Laporan Perkara Enam Bulanan;

21. Laporan Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama;

22. Konsignasi;

23. Ikrar Talak;

24. Pengembalian Sisa Panjar;

25. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;

26. Legalisir Salinan Putusan dan Akta Cerai;

27. Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

28. Pelayanan Informasi;

29. Sidang Itsbat Nikah di Luar Negeri;

6

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,

Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh

seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang

Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,

Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Di samping itu, Panitera

juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang

Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh

oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris

dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian,

Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum.

7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

7

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tahun 2011.

Capaian kinerja 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2011 sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan

kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ini disusun sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan

Fungsi, serta Struktur Organsisasi.

Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan berbagai Program

Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2009-2014 dan Penetapan Kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk Tahun 2011.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisa pencapaian kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Pusat terkait dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2011.

Bab IV - Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2011, serta menguraikan rekomendasi

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

8

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah

mencanangkan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang berarti bahwa tahun 2011

merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah

ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada visi Mahkamah

Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI

menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung telah

mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun

2010 - 2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu,

biaya ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

9

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang

modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program

prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu:

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.

5. Pelayanan Publik yang prima.

6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin.

7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos

Bantuan Hukum (Posbakum).

8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

10

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka

Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.

3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.

C. SASARAN

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET

1. 1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan yang diselesaikan tepatwaktu.

3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum.

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskinyang terpinggirkan yang mendapatkanlayanan sidang keliling.

5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.

80 %70 perkara

1000 Orang

1 kegiatan

5%100 %100%

2. 1. Prosentase proses administrasi penerimaanperkara.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan

perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan

putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai

kepada para pihak.

100%

80%100%

100%

80%100%

3. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 70%

11

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Jakarta Pusat

menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Terwujudnya systempengelolaan perkara yang baikdalam rangka pelayanan kepadapencari keadilan atas dasar asascepat, sederhana dan biayaringan.

1. Prosentase Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling

5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja

Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraan administrasiperkara sesuai dengan polabindalmin.

1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.

2. Prosentase proses pemeriksaanperkara.

3. Prosentase proses administrasiputusan perkara.

4. Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak.

5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta

cerai kepada para pihak.

3. Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yangefektif dan efisien

Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti.

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja

pada akhir tahun 2011.

12

TABEL PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2011

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET

1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalam rangkapelayanan kepadapencari keadilan atasdasar asas cepat,sederhana dan biayaringan.

1. Prosentase penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling

5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja

Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas

Perkara

80 %70 perkara

1000 Orang

1 kegiatan

5%100 %

100%


1. Prosentase proses administrasipenerimaan perkara.

2. Prosentase proses pemeriksaanperkara

3. Prosentase proses administrasiputusan perkara.

4. Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak.

5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta

cerai kepada para pihak.

100%

80%100%

100%

80%100%

3. Terwujudnyapelaksanaan Pengawasaninternal yang efektifdan efisien.

Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti.

70%

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun

2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat

capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut:

NO. SASARANINDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1. Terwujudnyasystempengelolaanperkara yang baikdalam rangkapelayanan kepadapencari keadilanatas dasar asascepat, sederhanadan biaya ringan.

1. Prosentase PenyelesaianPerkara.

2. Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

3. Jumlah MasyarakatMiskin danTerpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum.

4. Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanansidang keliling.

5. Prosentase mediasiyang berhasil.

6. Prosentase PelayananMeja Informasi.

7. Prosentase MinutasiBerkas Perkara.

80 %

70 pkr

1000 org

1 kgt

5%

100 %

100 %

82 %

70 pkr

959 org

1 kgt

8%

100 %

98 %

102

100

96

100

160

100

98

2. Terwujudnyatertibpenyelenggaraanadministrasiperkara sesuaidengan polabindalmin.

1. Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.

2. Prosentase prosespemeriksaan perkara.

3. Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.

4. Prosentase prosespenyampaian salinan

100 %

80 %

100%

100%

100%

82 %

100%

100%

100

103

100

100

14

putusan kepada parapihak.

5. Prosentase penerbitanakte cerai.

6. Prosentase prosespenyerahan akta ceraikepada para pihak.

80 %

100 %

74 %

100 %

74

100

3. TerwujudnyapelaksanaanPengawasaninternal yangefektif dan efisien

Prosentase pengaduanyang ditindaklanjuti

70% 70% 100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Dalam tahun anggaran 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan 3

(tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan

mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun

menunjukkan bahwa hanya 11 (sebelas) indikator yang telah dapat dicapai dengan

hasil baik, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai

adalah Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan

Posbakum, Prosentase Minutasi Berkas Perkara, dan Prosentase penerbitan akta

cerai.

SASARAN 1: Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalamrangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asascepat, sederhana, dan biaya ringan.

1. Prosentase Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

Prosentase Penyelesaian Perkara 80 % 82 % 102

Sisa Perkara Pengadilan Agama Jakarta tahun 2010 sebanyak: 224

perkara sedangkan perkara yang diterima sebanyak 1.454 perkara, sehingga

perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 1.678

perkara. Dalam tahun 2011, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

telah memutus perkara sebanyak 1.379 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja

15

utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2010 dan perkara tahun 2011

adalah 82%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang

ditetapkan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa hingga saat ini Mahkamah Agung belum

menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini.

Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

merupakan suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani

oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah 1.678 perkara, jika ditargetkan

harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah

80% x 1.678 = 1.342 perkara, yang berarti setiap bulan harus dapat memutus

perkara sebanyak 1.342 : 12 = 112 perkara. Apabila dibandingkan dengan

jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebanyak 17 orang

(17 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara

sebanyak 7 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80% penyelesaian

perkara adalah target yang cukup ideal.

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu


Jumlah Perkara Bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu

70 pkr 70 pkr 100

Berdasarkan DIPA Tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

mendapatkan dana prodeo sebanyak 70 perkara a Rp. 300.000,- = Rp.

21.000.000,-. Anggaran ini terserap sebanyak 70 perkara x Rp. 300.00,-= Rp.

8.400.000,-.

Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target

tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila

target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah

dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ternyata seluruh permohonan

perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

16

3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum


Jumlah Masyarakat Miskin danTerpinggirkan yang mendapatkanlayanan Posbakum

1000 Org 959 Org 96

................................................. dst

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling


Jumlah kegiatan bagi masyarakatmiskin yang terpinggirkan yangmendapatkan layanan sidang keliling

1 kgt 1 kgt 100

................................................. dst

5. Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui MediasiProsentase mediasi yang berhasil


Prosentase mediasi yang berhasil 5% 8% 160

................................................. dst

6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi


Prosentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100

Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melayani

sebanyak 42 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat

dilayani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.

17

7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara


Prosentase Minutasi Berkas Perkara 100% 98% 98%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi

dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang

telah diminutasi, dijahit, dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel

Pengadilan Agama sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 1.379 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Pusat

pada tahun 2011 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak

1.353 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja belum memenuhi target

yaitu realisasi 98%.

SASARAN 2: Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkarasesuai dengan pola bindalmin.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara


Prosentase proses administrasipenerimaan perkara 100% 100% 100

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah

sebanyak 1.454 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan

perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar

Operasional Prosedur Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu mulai dari

menerima surat gugatan/permohonan, membuat SKUM, memasukkan dalam

buku jurnal dan induk keuangan perkara, dan memasukkan dalam buku register

perkara.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

18

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara


Prosentase proses pemeriksaanperkara 80% 82% 103

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah

sebanyak 1.342 perkara. Sebanyak 1.379 perkara telah diperiksa oleh Majelis

Hakim, sedangkan sebanyak 37 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim

karena baru dapat diperiksa pada tahun 2012, dan perkara ini adalah perkara

yang diterima di akhir tahun 2011. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh

Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah 82% yang berarti untuk indikator ini

telah melampaui target, yaitu 103% dari target yang telah ditetapkan.

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara


Prosentase proses administrasiputusan perkara 100% 100% 100

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat memutus perkara sebanyak

1.379 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan

secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu mulai dari memasukkan dalam buku

jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan

perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan

memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses

administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak


Prosentase proses penyampaiansalinan putusan kepada para pihak 100% 100% 100

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan

19

kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutus

perkara sebanyak 1.379 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan

salinannya kepada para pihak.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

5. Prosentase penerbitan akta cerai


Prosentase penerbitan akta cerai 80 % 74 % 74

................................................. dst

6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak


Prosentase proses penyerahan aktacerai kepada para pihak 100 % 100 % 100

................................................. dst

SASARAN 3: Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektifdan Efisien

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti


Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti 70% 70% 100

................................................. dst

20

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut:

a) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2011 untuk

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

b) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2011

untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

c) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas,

efektifitas, dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan

dan Triwulan yaitu:

1) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama

Jakarta Pusat;

2) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Jakarta IV

untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-

honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;

3) Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Jakarta

Pusat dengan realisasi sebagai berikut:

(a) Belanja Pegawai

Pagu DIPA Rp. 3.700.471.000,-

Realisasi DIPA Rp. 3.044.013.344,-

Sisa dana DIPA Rp. 656.456.746,-

Prosentase Realisasi DIPA 82 %

(b) Belanja Barang

Pagu DIPA Rp. 453.635.000,-

Realisasi DIPA Rp. 428.596.624,-


Prosentase Realisasi DIPA 94%

(c) Belanja Modal

Pagu DIPA Rp.36.367.460.000,-

Realisasi DIPA Rp.35.559.875.925,-


Prosentase Realisasi DIPA 97 %

21

2. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sebagaiberikut :

a) Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) rutin Pengadilan Agama

Jakarta Pusat setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan serta rekapitulasi

kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV dan Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta;

b) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23)

dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Jakarta

Pusat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta.

22

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Jakarta Pusat Tahun 2011 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang

mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis

tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum

mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.

3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin,

walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan. Selain itu Pengadilan

Agama Jakarta Pusat dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para

pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan

analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat Nomor:W9-A1/216/HK.05/I/2011 tanggal 15 Januari 2011 sebagai

implementasi dari Undang-Undang Nomor: 25/2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Penyelesaian perkara pada tahun 2011 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah

memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2010

sebanyak 224 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak

1.454 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat berjumlah 1.678 perkara, dari jumlah sebanyak 1.678 perkara tersebut telah

berhasil diselesaikan sebanyak 1.379 perkara (82%), sehingga sisa perkara pada

akhir tahun 2011 sebanyak 301 perkara (18%);

5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan

kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk Langganan

Daya dan Jasa Khusus untuk listrik yang pagu dalam DIPA tidak sesuai dengan

kebutuhan dan realisasinya, di mana yang semestinya anggaran untuk pembayaran

tagihan listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan

23

selama 9 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk

pembayaran tagihan listrik perlu ditambah ;

B. SARAN-SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, agar:

1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama

Jakarta Pusat kelas I.A;

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya;

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa

khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran

operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi

umum;

4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap

seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia

yang Profesional dan berintegritas tinggi.

5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan tentang pelaksanaan tugas teknis

yustisial dan tugas umum.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini

sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2011.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta

Pusat yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dari semua

unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan

Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk

mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat

diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum

pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana

uraian dalam laporan ini.

Jakarta, 16 Januari 2012Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Drs. Tata Sutayuga, SH.NIP.195611261987031003

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

Ketua

Drs. Tata Sutayuga,S.H.

Wakil Ketua

Wakil Sekretaris

Suhendra, S.Sos.Dra. Aida Yahya

Wakil Panitera

Drs. H. Ujang, S.H.,M.H.

Panitera / Sekretaris

Hakim

1. Dra. Hj. Rosmida M Noor, S.H.2. Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.3. Drs. H. Hasan Faiz Bakry4. Drs. H.Ahmad Manshur Noor,S.H.,M.H.5. Drs. Nazarlis Chan6. Drs. Rusman Mallapi, S.H., M.H.7. Dra. Hj. Nadhifah, S.H.8. Drs. Yusran, M.H.9. Drs.H. Imbalo, S.H.,M.H.

10. Dra.Hj.Nuroniah,S.H.,M.H.11. Dra. Ratna Jumila12. Drs. Hafifullah, S.H.,M.H.13. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.14. Drs. Sarnoto, M.H.15. Dra. Taslimah, M.H.16. Dra. Mardianah R, S.H.

Panmud. Permohonan

Drs,H.Ali Usman H,S.HI.

Panitera Pengganti

1. Wadinah 6. N. Asha Dellasati, AMd. 11. Haryanti, SH.2. Sri Mahanum 7. Ahmad Fadli, AMd. 12. M. Iqbal Yunus, SHI.3. Magdalena Hutagaol 8. M. Muchram. 13. Ruslani4. Etik Korniawati,SH. 9. Nurhidayah M.5. Budi Sukirno 10.Budi Setyorini

3. Suprayitno,S.Ag.4. Farhan Hidayat,S.HI.

Panmud. Gugatan

Nova Asrul Lutfi, S.H.

Panmud. Hukum

Ruslan,S.H.,M.H.

Kasubbag.Kepegawaian Kasubbag.Keuangan Kasubbag.Umum

Titi Khotimah, S.H.

Jurusita / Jurusita Pengganti

Staf : Staf :

Nurwilis

Staf : Staf : Staf : Staf :

Oebaydillah, S.H.

Keterangan :------------------ : Garis Koordinasi___________ : Garis Tanggung Jawab

1. Noni Salmy, SH. 5. Rina Herlina, SH. 9. M. Dudi W.K, SH.2. M. Fahat, SH. 6. Runie H, SH. 10. Amrullah, SHI.3. Zaelani Aziz, SH. 7. Ikbal Basry, SH. 11. Dra. Mulyahefni4. Endang B., SH., MH. 8. Susilowati, SHI.

2. Indikator Kinerja Utama

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya systempengelolaan perkarayang baik dalamrangka pelayanankepada pencarikeadilan atas dasarasas cepat,sederhana dan biayaringan.

Prosentase PenyelesaianPerkara

Perbandingan antara perkara diterimadan diputus

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan.

Jumlah Perkara BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan yangdiselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara prodeoyang diterima dengan alokasi anggaranperkara prodeo


Jumlah Masyarakat Miskindan Terpinggirkan yangmendapatkan layananPosbakum

Perbandingan antara perkara yangditerima dengan alokasi anggaranposbakum


Jumlah kegiatan bagimasyarakat miskin yangterpinggirkan yangmendapatkan layanan sidangkeliling

Perbandingan antara jumlah kegiatansidang keliling yang dilaksanakandengan alokasi anggaran


Prosentase mediasi yangberhasil

Perbandingan antara jumlah perkarayang dimediasi dengan yang berhasildidamaikan


Prosentase Pelayanan MejaInformasi

Perbandingan antara pemohoninformasi dengan jumlah yang dilayani


Prosentase Minutasi BerkasPerkara

Perbandingan antara perkara yangdiputus dengan perkara yangdiminutasi



Prosentase prosesadministrasi penerimaanperkara.

Perbandingan perkara yang diterimadengan penyelesaian administrasipenerimaan perkara


Prosentase prosespemeriksaan perkara

Perbandingan antara perkara yangditerima dengan perkara yangdiperiksa


Prosentase prosesadministrasi putusanperkara.

Perbandingan antara yang diputusdengan administrasi putusan perkara


Prosentase prosespenyampaian salinanputusan kepada para pihak.

Perbandingan antara perkara yangdiputus dengan salinan yangdiserahkan kepada pihak


Prosentase penerbitan aktacerai

Perbandingan antara putusan yangtelah berkekuatan hukum tetapdengan akta cerai yang telahditerbitkan


Prosentase prosespenyampaian akta ceraikepada para pihak.

Perbandingan antara akta cerai yangditerbitkan dengan yang disampaikan


3. Terwujudnyapelaksanaanpengawasaninternal yang efektifdan efisien

Prosentase pengaduan yangditindaklanjuti

Perbandingan antara pengaduan yangditerima dengan yang diitindaklanjuti


3. Rencana Kinerja Tahun 2012

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya system pengelolaanperkara yang baik dalam rangkapelayanan kepada pencari keadilan atasdasar asas cepat, sederhana dan biayaringan.

1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan

layanan Posbakum.4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang

mendapatkan layanan sidang keliling.5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.

85%80 perkara

1000 orang

2 kegiatan

8%100%100%

2. Terwujudnya tertib penyelenggaraanadministrasi perkara sesuai dengan polabindalmin.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

100%85%

100%100%80%

100%

3. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasaninternal yang efektif dan efisien

1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 75%

4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014MATRIKS RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TAHUN 2010 – 2014

TUJUAN STRATEGIS1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum.2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama.3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.

SASARAN INDIKATOR KINERJA Th. I(2010)

Th. II(2011)

Th. III(2012)

Th. IV(2013)

Th. V(2014)

Terwujudnya system pengelolaanperkara yang baik dalam rangkapelayanan kepada pencari keadilanatas dasar asas cepat, sederhana danbiaya ringan

1. Prosentase Penyelesaian Perkara2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan yang mendapatkan layananPosbakum

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskinyang terpinggirkan yang mendapatkanlayanan sidang keliling

5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

80 %70 perkara

1000 orang

1 kegiatan

5 %100%100%

80 %80 perkara

1000 orang

2 kegiatan

8 %100%100%

80 %80 perkara

1000 orang

2 kegiatan

8 %100%100%

80 %80 perkara

1000 orang

2 kegiatan

8 %100%100%

Terwujudnya tertib penyelenggaraanadministrasi perkara sesuai denganpola bindalmin.

1. Prosentase proses administrasi penerimaanperkara.

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara3. Prosentase proses administrasi putusan

perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan

putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai6. Prosentase proses penyerahan akta cerai

kepada para pihak.

100 %

80 %100 %

100 %

80 %100 %

100 %

85 %100 %

100 %

80 %100 %

100 %

85 %100 %

100 %

80 %100 %

100 %

85 %100 %

100 %

80 %100 %

Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yang efektif danefisien

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 70% 75% 75% 75%

5. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSATNomor : W9-A1/209/KP.01/I/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSATTAHUN ANGGARAN 2011

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama JakartaPusat Tahun Anggaran 2011, perlu dibentuk Tim Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagaiPengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota TimPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) PadaPengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2011.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

2. Intruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, TugasFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraRepublik Indonesia.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran2011, dengan susunan sebagai berikut:

No. Nama dan NIP Jabatan

1. Drs. Tata Sutayuga. S.H.NIP. 19561126 198703 1 003 Pengarah

2. Drs. H. Ujang, S.H., M.H.NIP. 19570403 198403 1 002 Ketua

3. Dra. Aida YahyaNIP. 19561222 198103 2 002 Wakil Ketua

4. Suhendra, S.Sos.NIP. 19690111 199103 1 003 Sekretaris

5. Drs. H. Ali Usman Hasibuan, S.HI.NIP. 19590814 198101 1 006 Anggota

6. Ruslan, S.H., M.H.NIP. 19681205 198902 1 001 Anggota

7. Nova Asrul Lutfi, S.H.NIP. 19741110 199403 1 002 Anggota

8. Titi Khotimah, S.H.NIP. 19660929 199403 2 004 Anggota

9. Haryanti. S.H.NIP. 19690624 199001 2 001 Anggota

10. M. Iqbal Yunus. S.HI.NIP. 19810525 200604 1 005 Anggota

11. Oebaydillah, S.Ag.NIP. 19780829 2001101 1 005 Anggota

12. Ahmad Fadli., A.Md.NIP. 19861109 200904 1 002 Anggota

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2011.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 6 Januari 2012

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Drs. TATA SUTAYUGA, SH.NIP. 19561126 198703 1 003

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2012

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya systempengelolaan perkara yangbaik dalam rangkapelayanan kepada pencarikeadilan atas dasar asascepat, sederhana dan biayaringan.

1. Prosentase Penyelesaian Perkara.2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu.3. Jumlah Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan

layanan Posbakum.4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang

mendapatkan layanan sidang keliling.5. Prosentase mediasi yang berhasil.6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi.7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara.

85%80 perkara

1000 orang

2 kegiatan

8%100 %100 %

2. Terwujudnya tertibpenyelenggaraanadministrasi perkara sesuaidengan pola bindalmin.

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.2. Prosentase proses pemeriksaan perkara.3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.5. Prosentase penerbitan akta cerai.6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.

100 %85 %

100 %100 %80 %

100 %

3. Terwujudnya pelaksanaanPengawasan internal yangefektif dan efisien.

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 75%

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : Drs. Tata Sutayuga, S.H.Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jakarta PusatSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Drs. H. Ujang, S.H., M.H.Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta PusatSelaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai targetkinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjatersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dariperjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2012Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusatn

Drs. Tata Sutayuga, S.H. Drs. H. Ujang, S.H., M.H.NIP. 195611261987031003 NIP. 195704031984031002

Documents

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2011.pdf · Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat