BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting

dalam mewujudkan pembangunan.Dilihat dari berbagai perspektif,kemajuan indonesia tidak

dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut.

Dibidang perekonomian,pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan

perekonomian dapat terlihat dari penyediaan fasilitas

jalan,jembatan,infrastruktur,telekomunikasi dan lain lain.Dibidang sosial ,pengadaan barnag

dan jasa publik untuk peningkatan fasilitas kesehatan,pendidikan,dan pengentasan

kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial

1.2 Rumusan Masalah

1.Bagaimana pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia ?

1.3 Tujuan

1.Memahami teori barang dan jasa publik.

2.Mengetahui system pengadaan barang dan jasa sektor publik.

3.Mengetahui siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik.

4.Mengetahui teknik pengadaan barang dan jasa.

5.Mengetahui contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik.

BAB II

ISI

1. Teori Barang dan Jasa Publik

1.1 Sifat dan lingkup pengadaan barang dan jasa publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah perolehan barang,jasa dan pekerjaan publik

dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta

masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hakikat dari tugas organisasi sektor

publik.Proporsi uatama pengeluaran publik pada setiap level organisasi sektor publik adalah

pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi.Sebagai contoh,dari besaran pengeluaran

pengeluarannya dapat diperlihatkan bahwa sekitar 20% dari pengeluaran pemerintah pusat

ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa,serta lebih dari 50% pengeluaran publik negara-

negara berkembang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa,termasuk kontak

konstruksi.Cakupan kontrak serta pembelian barang dan jasa tersebut sangat beragam mulai

dari sistem persenjataan,hingga industri pabrik-pabrik besar untuk bahan

mentah,pangan,kertas,pakaian,dan pelayanan penjagaan.

Pengadaan barang dan jasa publik dapat dilakukan secara sentralisasi dan desentralisasi

pada derajat yang berbeda, ini semua diatur oleh bagian pengadaan atau unit kerja

berssangkutan yang bekerja di bawah kebijakan,pedoman,dan pandangan entitas pengadaan

barang dan jasa di organisasi sektor publik.

Dalam pengadaan barang dan jasa,terdapat perbedaan mendasar antara proses pengadaan

barang dan jasa di pemerintah dan di perusahaan swasta.Perusahaan swasta kurang

menekankan persaingan penawaran secara formal ,prosedur yang didokumentasikan,dan

mendesak konflik kepentingan yang terkait pemerintah.Manajer swasta lebih

mengembangkan insentif dalam pembelian barang dengan harga yang tinggi,atau menyewa

kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi dan harga yang

kompetitif.Ukuran akuntabilitas terkait dengan hasil bukan proses,karena hasil pada sektor

swasta lebih mudah diukur dengan referensi dampak terhadap laba perusahaan secara

keseluruhan.

Pada organisai sektor publik,pimpinan bagian pengadaan harus mengikuti ketentuan

prosedur yang kompetitif,dan aturan yang diberikan lebih mengutamakan keadilan serta

kewajaran.Selain itu,apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pengadaan barang dan

jasa publik,dapat menimbulkan dampak politik yang meluas,termasuk ketakutan akan adanya

kolusi dengan kontraktor dan aturan keuangan,dapat mencegah entitas publik

mengembangkan hubungan jangka panjang,dan juga kadang kala pengadaan barang dan jasa

publik sering kali digunakan sebagai alat bagi tujuan kebijakan publik,seperti membantu

mengembangkan pertumbuhan industri kecil di daerah,kelompok perempuan,dll.Sedangkan

perusahaan swasta lebih menyukai hubungan yang stabil dengan pemasok dan kontrak jangka

panjang untuk memastikan serta mempermudah perencanaan bisnis.

1.2 Tujuan pengadaan barang dan jasa publik

Ekonomi

Kriteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan

spesifikasi dasar waktu dan harga terendah,seperti dengan menghasilkan produk

dengan biaya produksi yang rendah namun hasil produksi tetap efisien.

Subtitusi impor

Strategi pengadaan barang dan jasa organisai publik dapat mendorong pertumbuhan

industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal,atau membatasi

pembelian pada perusahaan asing.

Pengembangan Persaingan

Persaingan dalam pengadaaan abrang dan jasa dodefinisikan sebagai kesempatan

yang sama bagi pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalm mencapai

kontrak publik.Persaingan dan kejujuran dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan

manfaat outcome dalam harga dan kualitas,namun juga untuk memajukan

akuntabilitas publik dalam setiap prosesnya.Peningkatan persaingan dalam pengadaan

barang dan jasa publik merupakan tujuan dari organisasi sektor publik yang didukung

organisai-organisai internasional.

Dimensi Penataan

Prinsip utama dalam good governance menyiratkan prinsip serta peraturan pengadaan

barang dan jasa yang konsisten,kualifikasi kontraktor,penyerahan penawaran,dan

manajemen kontrak.Informasi dan dokumentasu aturan ini harus tersedia secara

luas,sementara aturan-aturannya harus diselenggarakan secara adil dan konsisten.

Perlindungan terhadap Kepentingan Masyarakat

Ada tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang

terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri.Organisasi sektor publik bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat.

Perlindungan Lingkungan

Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik oleh organisasi sektor publik harus

didasarkan pada kebijakan yang sadar lingkungan,baik dari sisi pilihan produk,metode

produksi ,pengemasan dan daur ulang.

1.3 Barang dan jasa publik Vs barang dan jasa swasta

Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor

publik.sifatnya tidak ekslusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala

luas.Ada yang dapt dinikmati warga secara gratis seperti,udara bersih,air bersih,dan

lingkungan yang aman.

Barang swata adalah barang khusus yang dimiliki oleh swata,bersifat ekslusif dan

hanya bisa dinikmati oleh individu yang mampu membelinya,karena harganya disesuaikan

dengan harga pasar,dan harus mendapat keuntungan sebesar-besarnya,seperti perumahan

mewah,vila,hotel.

Penyedia layanan

Barang atau jasa yang dibiayai publik dapat dikontrakkan sektor swasta,misalnya

penggunaan kontraktor swasta dalam pembangunan lapangan terbang,ataupun

sebaliknya,namun sektor swasta mempunyai kecendrungan bekerja lebih efisien dan

efektif ketimbang sektor publik,hal ini terjadi karena :

Sektor swasta memiliki flesibelitas dalam pengelolaan sumber daya sehingga

perubahan permintaan pasar dapat ditanggapi

Persaingan pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga

yang lebih murah bagi pelanggan

Perubahan kelembagaan

Salah satu penentu utama hubungan ini adalah sikap orang yang bekerja si sektor

publik.Agar sebuah organisai sektor publik terbuka terhadap saran dari lembaga ynag

mewakili konsumen,atau bersedia mempertimbangkan pengalihan ke sektor

swasta,suatu perubahan persepsi atau paradigma baru diperlukan.

1.4 Standar Harga

Dalam rangka menyiapkan rancangan anggaran yang akan disahkan menjadi

anggaran,organisasi sektor publik harus menjaring aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan

pelayanan yang berbentuk fisik (barang) maupun yang bersifat jasa.Rancangan anggaran

pendapatan dan belanja pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan

digunakan sektor publik demi melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan

kegiatan operasi organisai,serta pelayanan umum selama satu tahun anggaran.

Untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja,organisasi sektor publik

membutuhkan standar harga sebagai acuan bagi unit kerja/dinas untuk mengukur aktifitas

dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja.Penentuan standar harga dalam organisasi

sektor publik ditujukan sebagai upaya mewujudkan tugas pengadaan barang dan jasa yang

aman,sehat,serasi,serta selaras dengan lingkungannya melalui proses penyelenggaraan yang

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,yang menuntut standardisasi baik berupa standar

harga maupun administrasi.

Penerapan standar harga pada dasarnya dapat memberikan tujuan dan manfaat sebagai

berikut :

Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja

Terciptanya acuan standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang

dapat dijadikan acuan bagi unit kerja yang ada di organisasi pemerintahan maupun

organisasi sektor publik lainnya.

Terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran.

1.5 Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik

Dalam pengadaan barang dan jasa,peraturan harus ditetapkan demi mengatur tata

laksana pengadaan barang dan jasa.Seperti contoh,pemerintah indonesia telah menerbitkan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan dari aturan dan prosedur

sebelumnya,yakni Keppres 80 Tahun 2003.Hal ini dimaksudkan untuk mengukur pengguna

barang/jasa dan pemasok barang/jasa sesuai tugas,fungsi,hak,dan kewajiban,serta peranan

masing masing pihak dalam proses pengadaan barang/jasa,yang dibutuhkan pemerintah

dalam jumlah yang cukup dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan

dalam waktu serta tempat tertentu secara efektif dan efisien menurut ketentuan dan tata cara

yang berlaku.

Keppres 61 Tahun 2004 telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur

pengadaan barang/jasa,termasuk pembinaan dan pengawasannya.Peranan asosiasin dunia

usaha yang telah mengenal dan memahami akan pentingnya manajemen usaha yang

profesional perlu dioptimalkan.Asosiasi dunia usaha harus berpasrtisipasi secara aktif dan

bertanggungjawab dalam pembangunan.

2. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik

Kerangka kerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa

Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik termasuk kewajiban

internasional,perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa,kontrak dan hukum

perdagangan secara umum,serta hak paten dan hak cipta,hukum ketenagakerjaan,hukum sewa

menyewa dan kesepakatan sewa-beli,arbitrasi,serta konsiliasi.

Banyak negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur

pengadaan barang dan jasa publik menerapkan aturan internal yang menentukan proses

formal penawaran,evaluasi penawaran,penyerahan dan kesimpulan kontrak,serta pengelolaan

kontrak.

Penggunaan kode model (model codes)

Pada tahun-tahun belakangan ini,penekanan ditempatkan pada penyeragaman kode

pengadaan barang dan jasa dalam mengatur kerangka kerja dasar pengadaan barang

dan jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci oleh organisasi sektor publik.

Manual dan prosedur

Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari manual kebijakan yang

termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi,manual dan prosedur operasi

praktek internal,manual vendor yang sering kali berbentuk booklet mengenai

bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik.

Kumpulan kebijakan atau aturan tentang pengadaan perlu didokumentasi oleh bagian

pengadaaan abrang dan jasa atau unit kerja dibawahnya.Ada pun unsur utama sistem

pengadaan barang dan jasa adalah :

Manual kualitas

Tujuan utama dari manual ini adalah untuk mendokumentasikan kebijakan

kualitas yang didefinisikan oleh bagian pengadaan pada organisasi sektor

publik,terkait dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang

menyediakan barang dan jasa

Standar prosedur pelaksanaan

Organisasi pelaksana pengadaan abrang dan jasa harus mempunyai SOP secara

tertulis,jelas,dan detail untuk seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan.Isi dari

SOP,terutama mengenai langkah langkah gambaran kegiatan,dan pencatatan yang

disetujui,atau format laporan yang dilampirkan.

Perubahan kebijakan pengawasan

Organisasi pelaksana pengadaan barang dan jasa harus mempunyai kebijakan

untuk mengubah pengawasan.Kebijakan ini dirancang untuk mengelola perubahan

prosedur dan dokumentasi organisasi publik,terutama perubahan data dan

informasi prakualifikasi pengadaan barang dan jasa.

Kode pelaksanaan

Organisasi pengadaan barang dan jasa harus merancang,mengesahkan,dan

melaksanakan kode pelaksanaan tertulis.Kode pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa itu harus mendeskripsikan kebijakan organisasi pengadaan abrang dan jasa

berkenaan dengan pelaksanaan staf dalam mematuhi kegiatannya.Kode pelaksaan

juga harus memberikan petunjuk kepada pegawai bagian pengadaan tentang

pelaksaan pengadaan barang dan jsa yang tepat dalam berbagai situasi.

Pentunjuk mengenai konflik kepentingan

Pengadaan barang dan jasa publik akan didukung dengan kebijakan tentang

konflik kepentingan yang harus dipatuhi oleh seluruh personel.

Daftar prakualifikasi produk dan organisasi pemasok barang dan jasa

Organisasi sektor publik yang mengurusi pengadaan abrang dan jasa harus

mempunyai prosedur untuk drafting dan memelihara daftar organisasi pemasok

barang dan jasa berdasarkan informasi tentang evaluasi outcome serta inspeksi

pelaksanaan pekerjaan.Apabila catatan evaluasi telah lengkap dan inspeksi telah

dilakukan,organisasi pengadaan barang dan jasa harus mempersiapkan daftar yang

menunjukkan status kualifikasi barang serta organisasi pemasok barang dan jasa.

Penyelenggaraan catatan

Catatan seluruh operasi harus diselenggarakan dan dijaga dalam bentuk yang

sesuai.Area yang cukuo dalam catatan penyimpanan,termasuk informasi

produk,informasi organisasi pemasok barang dan jasa,serta laporan inspeksi harus

tersedia.Akses ke area ini pun harus dibatasi hanya bagi personel yang berwenang

karena area ini menyimpan informasi rahasia.Catatan ini harus diselenggarakan

paling sedikit satu tahun melebihi saat produk dihasilkan.

3. Siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik

Berikut adalah tahapan siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik :

1. Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran

1.penetapan peraturan pelaksanaan anggaran

2. distribusi anggaran ke masing masing organisasi

3.pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa

4.penentuan program yang barang dan jasanya dikelola

5.analisis anggaran pengadaan barang dan jasa

6.pengumuman pengadaan

7.proses tendering

9.penandatanganan SPK

8.pengumuman hasil pengadaan

12.proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa

11.serah terima barang/jasa

10.pengerjaan pengadaan

Tahapan pertama dalam oengadaan barang dan jada publik adalah menetapkan aturan

dalam melaksanakan anggaran yang telah diterapkan agar pelaksanaannya dapat

dikendalikan

2. Distribusi anggaran ke masing masing organisasi

Tahapan kedua adalah pendistribusian anggaran untuk masing masing unit atau

organisasi yang membutuhkan

3. Pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa

Tahapan ketiga adalah pembuatan peraturan dalam pengadaan barang dan jasa

publik.Hal ini akan memberikan arahan dan pengendalian bagi setiap organisasi

dalam pengadaan barang dan jasa publik,sehingga barang atau jasa yang diinginkan

bisa didapatkan,sesuai keinginan dan anggaran yang disediakan.

4. Penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa

Tahapan selanjutnya adalah ,menentukan program-program kegiatan apa yang

membutuhkan pengadaan barang dan jasa.

5. Analisis anggaran pendapatan

Setelah ditemukan program apa saja yang membutuhkan pengadaan barang dan

jasa,analisi anggaran yang disediakan dibandingkan dengan barang dan jasa yang

dibutuhkan,sehingga anggaran yang disediakan tersebut dapat digunkan secara

optimal dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.

6. Pengumuman pengadaan

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman pengadaan baarang dan jasa,atau kegiatan

pemberitahuan kepada khalayak atau pihak pihak yang mampu memenuhi barang dan

jasa yang dibtuhkan organisasi sektor publik tersebut dengan mengirimkan surat

penawaran atas barang atau jasa yang dibutuhkan.

7. Proses tendering

Dalam proses ini,organisasi sektor publik atau oemerintah daerah melakukan seleksi

atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang

mampu menyediakannya,kemudian dipilih penawaran yang paling mamu memenuho

kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor organisasi.

8. Pengumuman hasil pengadaan

Setelah proses tendering ,tahapan selanjutnya adalah mengumumkan pihak yang

berhak memasok kebutuhan barang dan jasa bagi organisasi sektor publik.

9. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja

Pada tahapan ini,dilakukan penandatanganan surat kerja sama antara organisasi sektor

publik dan pihak yang menyediakan barang dan jasa.

10. Pengerjaan pengadaan

Tahapn selanjutnya adalah pihak yang memenangkan tender pengadaan barang dan

jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik memulai pengerjaan barang atan jasa

yang diperlukan

11. Serah terima barang atau jasa

Setelah produksi barang selesai,kemudian akan dilanjutkan serah terima barang dan

jasa dari pihak yang mengadakan atau memproduksi barang dan jasa tersebut dengan

pihak organisasi ektor publik.

12. Proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa

Setelah barang diterima,barang dan jasa sah menjadi milik organisasi sektor publik

dan siap digunakan dalam menunjang kegiatan apa yang tekag direncanakan.

4. Teknik Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik

Bentuk dan tahapan pengadaan brang dan jasa

Bentuk pelaksaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik

tergantung pada sifat barang dan jasa,ukuran dan kerumitan kontrak,tingkatan

administrasi,serta struktur pasar.

Penawaran kompetitif melalui tender terbuka dilakukan dengan mempersilahkan

semua penawar yang memnuhi kriteria utnuk mengajukan dokumen penawaran dalam

koridor waktu dan prasyarat tertentu.Sementara itu,dalam prosedur pencairan

anggaran,perbandingan harga harus diperoleh setidaknya dari tiga pemasok barang-barang

(seperti peralatan kantor,furniture,bahan pendidikan,dll)

Organisasi sektor publik dapat memperkerjakan perusahaan atau konsultan yang

memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa.Hubungan perusahaan pengadaan dapat

dilakukan dengan kontrak. Metode pengadaan barang dan jasa dalam berbagai nilai sangat

berbeda.Metode yang paling sederhana biasanya digunkana bagi pembelian dengan nilai

sangat rendah.

Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal

Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single-tender

purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung.Hal ini layak dilakukan menyangkut

oembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam,dengan memenuhi

kondisi standardisasi perlengkapan atau suku cadang.

5. Contoh Praktek Pengadaan Barang dan Jasa di Organisasi Sektor

Publik

Pemerintah pusat

Dalam organisasi pemerintah pusat,kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan

operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dan

APBN.Salah satu contohnya adalah pengadaan peralatan mesin-mesin untuk

BUMN,selain itu pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh

KPU juga merupakan praktek oengadaan barang dan jasa di organisasi

pemerintahan.

Pemerintah daerah

Pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

sama saja dengan pemerintah pusat,hanya ruang lingkup dan tingkatan saja yang

berbeda.Sebagai contoh,pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada yang

dilakukan oleh KPUD daerah yang bersangkutan,kebutuhan rehabilitasi dan

rekonstruksi jalan kota atau propinsi,pengembangan perumahan dan

pemukiman,peningkatan sarana dan prasarana kantor,dll.

LSM

Tujuan pengadaan barang dan jasa di LSM adalah untuk mendukung penyediaan

layanan dasar kepada masyarakat.Contohnya,kebutuhan akan barang atau jasa

yang digunakan dalam melakukan analisis dampak lingkungan,penegakan

HAM,dan pemonitoran kegiaatan pemilu.

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yanag memiliki kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,keagamaan,serta

kemanusiaan.Maka dari itu tujuan pengadaan barang dan jasa pada yayasan adalah

untuk menunjang aktivitas pemberian layanankepada masyarakat di bidang

sosial,keagamaan,dan kemanusiaan.Contohnya,pengadaan barang-barang untuk

rumah ibadah daam yayasan keagamaan,serta pengadaan barang untuk bantuan

kepada korban bencana alam.

Partai politik

Contohnya adalah ketika mendekati pemilu,partai politik akan disibukkan dengan

kegiatan kampanye.Untuk keperluan kampanye tersebut,partai politik tentu

memerlukan sarana-prasarana kampanye seperti kaos partai,spanduk

partai,bendera partai,dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengadaan barang dan jasa di indonesia sangat berdampak terhadap pembangunan

indonesia sendiri.Banyak contoh dari pengadaan barang dan jasa publik di indonesia seperti

pengadaan peralatan mesin-mesin untuk BUMN, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan

pemilu yang dilakukan oleh KPU, pengadaan barang-barang untuk rumah ibadah dalam

yayasan keagamaan.

Semua tujuan dari pengadaan barang dan jasa publik ini tidak lain adalah untuk

menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat luas,oleh

karena itu pemerintah menjamin mutu barang atau jasa publik yang diberikan.

Saran

Pengadaan barang dan jasa publik oleh organisasi sektor publik harus dilaksanakan

semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kepuasan masyrakat dengan memaksimalkan

dana atau anggaran yang ada,sehingga akan berdampak baik bagi kemajuan indonesia kelak

BAB 9

Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Disusun oleh :

Dian Mustika Sara

Firmansyah

Imam Zharfan

Martinus firdaus

Dosen pembimbing : Desmiyawati,SE,M.Si.,Ak.,CA

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS RIAU 2014..,,kkkm