Penetapan Strategi Akibat Dampak Berkembangnya Kawasan Pemukiman dan Industri pada Kawasan Resapan DAS Brantas

di Kota Malang Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai

bimbingan bapak Ir. Didik Suprayogo, M.Sc.,Ph.D.

Disusun oleh: Desy Rakhma Caesarani Utomo

135040207113001

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2016

Bab 1. Potensi dan Manfaat Sumberdaya Alam bagi Masyarakat

Lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. sumberdaya alam Merupakan semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia (Katili,1983).

Sumber daya air menjadi aspek penting bagi kehidupan manusia. Membicarakan sumber daya air, erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Ketersediaan air bersih akan sangat dipengaruhi bagaimana keadaan suatu DAS dan pengelolaan di dalamnya. DAS merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh punggung- punggung bukit yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui saluran air, dan kemudian berkumpul menuju suatu muara sungai, laut,danauatauwaduk. (J. Ruijter dan F. Agus, 2004).

Potensi dan manfaat DAS sangat berkaitan dari daerah hulu hingga hilir. DAS bagian hulu memiliki fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Kedua DAS bagian tengah memiliki fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.Ketiga DAS bagian hilir memiliki fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah (Badan Pembangunan Nasional, 2008). Dengan manfaat di atas, maka tidak dipungkiri potensi DAS untuk kepentingan sosial dan ekonomi sangat besar. Salah satunya bagi penduduk Daerah aliran sungai Brantas. Dengan mayoritas mata pencaharian utama terdapat pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah sungai Brantas tahun 2005 sekitar Rp. 9,89 juta, lebih tinggi daripada PDRB per kapita Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 7,0 juta (Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2010) Bab 2. Permasalahan gangguan fungsi DAS

2.1. Fakta Lapangan gangguan ekosistem DAS Berdasarkan hasil studi lapang (survei) yang dilakukan di daerah

Kelurahan Lowokwaru ditemukan berbagai fakta lapangan yakni: a) Menurunya kualitas air sungai brantas.

Gambar a. Kualitas air yang menurun di DAS Brantas wilayah

Kelurahan Lowokwaru, Malang Kota.

Menurunya kualitas sungai brantas dapat dilihat dari keruhnya air sungai Brantas di wilayah Lowokwaru. Air berwarna coklat dan keruh. Air coklat pada sungai diakibatkan karena iar tersebut mengandung partikel-partikel tanah yang terbawa erosi. Mahida (1986) mendefinisikan kekeruhan sebagai intensitas kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang. Kekeruhan perairan umumnya disebabkan oleh adanya partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut, bakteri, plankton dan organisme lainnya.

Secara sederhana, kualitas air dapat diduga dengan melihat kejernihannya dan mencium baunya. Apabila kondisi air sungai semakin keruh, maka cahaya matahari yang masuk ke permukaan air berkurang dan mengakibatkan menurunnya proses fotosintesis oleh tumbuhan air. Dengan demikian suplai oksigen yang diberikan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis berkurang. Bahan-bahan terlarut dalam air juga menyerap panas yang mengakibatkan suhu air meningkat, sehingga jumlah oksigen terlarut dalam air berkurang (Rahayu dkk, 2009).

b) Sedimentasi yang mengindikasikan adanya pendangkalan sungai

serta erosi pada daerah hulu:

Gambar b. Pendangkalan sungai di DAS Brantas wilayah Kelurahan

Lowokwaru, Malang Kota. Erosi pada wilayah hulu sungai brantas dan daerah sekitar Malang

Raya menyebabkan adanya sedimentasi di daerah sungai. Sedimentasi ini dapat menyebabkan adanya pendangkalan sungai. Menurut Rahayu dkk (2009), sedimen merupakan material hasil erosi yang dibawa oleh aliran air sungai dari daerah hulu dan kemudian mengendap di daerah hilir. Proses erosi di hulu meninggalkan dampak hilangnya kesuburan tanah sedangkan pengendapan sedimen di hilir seringkali menimbulkan persoalan seperti pendangkalan sungai dan waduk di daerah hilir.

c) Penumpukan sampah pada pinggir-pinggir sungai mengindikasikan

terjadinya pencemaran sungai.

Gambar c. Penumpukan sampah pada bantaran sungai brantas wilayah Lowokwaru, Kota Malang.

Tumpukan sampah ditemukan di sepanjang sungai brantas daerah Lowokwaru. Perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai dirasa perlu ditindaklanjuti. Kepadatan penduduk di wilayah bantaran sungai, menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk di wilayah tersebut.

d) Banjir pada beberapa lokasi

Gambar d. Banjir di Fakultas Matematika dan IPA wilayah kampus

Universitas Brawijaya.

Gambar d. Banjir di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik wilayah kampus

Universitas Brawijaya.

Gambar e. Banjir di wilayah Jl. Soekarno-Hatta

Banjir di daerah Malang Kota telah kerap terjadi. Meskipun Malang Kota bukanlah wilayah dataran rendah namun, berbagai nasalah dan pengelolaan DAS telah berdampak pada terjadinya banjir di wilayah Malang Kota. Kurangnya daerah resapan pada wilah Malang Kota, serta kurang baiknya saluran drainase dirasa menjadi penyebab terjadinya banjir pada beberapa lokasi.

Perubahan kondisi hidrologi DAS sebagai dampak perluasan lahan kawasan budidaya yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air seringkali mengarah pada kondisi yang kurang diinginkan, yaitu peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan produktivitas lahan, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis dan penurunan daya dukung lahan, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya. Oleh karena itu ekosistem DAS perlu ditata pemanfaatannya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, pariwisata dan pemukiman (Bappedal Jateng, 2002).

2.2. Dampak masalah terhadap masyarakat dan petani di daerah hulu Perubahan penggunaan dan tutupan lahan dari wilayah yang dapat

menjadi resapan air (hutan) menjadi pemukiman, industri, pariwisata atupun lahan budidaya menyebabkan fungsi tanah sebagi penampung air hujan tidak dapat berfungsi maksimal. Di daerah hulu, erosi menyebabkan bagian top soil tanah ikut terbawa aliran permukaan. Sehingga banyak terjadi degradasi lahan pada lahan-lahan yang rawan erosi. Degradasi lahan akan menurunkan produktivitas dari lahan budidaya itu sendiri.

Menurut Degradasi lahan merupakan fenomena penurunan daya dukung lahan yang mengakibatkan penurunan produktivitas lahan. Beberapa penyebab degradasi lahan adalah: (1) perpindahan partikel tanah yang ringan dan subur ke tempat lain sebagai akibat transportasi air atau angin. Kondisi ini terkenal dengan istilah erosi tanah, (2) penurunan sifat-sifat sik, kimia dan biologi tanah. Kehilangan makro, meso dan mikro ora dan fauna tanah yang merupakan ciri kehidupan tanah, penurunan kandungan bahan organik tanah, naik atau turunnya keasaman tanah, meningkatnya kegaraman tanah karena kesalahan tata kelola pengairan, (3) penurunan muka air tanah karena penggunaan air tanah yang melebihi kemampuan pengisian kembali (recharge) air tanah. Hal ini mengakibatkan ketersediaan air menjadi faktor pembatas, (4) Deforestasi dan pembukaan lahan yang berlebihan mengakibatkan fungsi hidrologi lahan terganggu, (5) Risiko banjir dan genangan. Banjir dan genangan permanen mengakibatkan daya dukung lahan menurun dan (6) Dominasi dan penyebaran gulma invasif seperti alang-alang dalam skala luas mengakibatkan produktivitas lahan menurun (Hakim dan Winarto, 2010)

Selain itu, bahaya longsor rawan terjadi. Perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan budidaya dan pemukiman menyebabkan berubahnya tutupan lahan. Hutan, berfungsi sebagai daerah resapan air ketika musim penghujan. Akar-akar pohon akan mempengaruhi porositas tanah-tanah hutan. Pori makro pada tanah hutan akan mempercepat laju infiltrasi. Selain itu, seresah tanaman hutan akan meningkatkan kandungan BO di dalam tanah

serta mengurangi energy pukulan dari air hujan. Tingginya seresah dan tajuk pepohonan yang lebar dapat melindungi tanah dari pukulan air hujan, sehingga potensi erosi dapat dikurangi. Menurut Sudaryono (2002), hutan di Indonesia mempunyai peranan baik, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi. Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu, sebagai pelindung lingkungan yang berfungsi mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan lain-lain.

Pengurangan jumlah daerah resapan air juga akan berdampak pada ketersediaan air saat musim kemarau. Tidak semua mata air dapat menyediakan air saat musim kemarau datang. Menurut Hakim dan Winarto, (2010), konversi tutupan hutan menjadi lahan pertanian dan lainnya dalam periode 1991-2000 merupakan deforestasi yang paling dramatis di Jatim. Tutupan hutan di sini meliputi daerah tangkapan air untuk 111 mata air. Penggundulan hutan terutama terjadi di dalam kawasan lindung Taman Hutan Raya Raden Soeryo dan kawasan produksi Perum Perhutani. Pengurangan tutupan hutan ini menjadi kendala pengisian air di wilayah ini dan penurunan debit 58 mata air.

2.3. Dampak masalah terhadap masyarakat daerah hilir DAS.

Dampak pada daerah hilir akan berkaitan pada dampak yang terjadi di hulu. Jika daerah hulu yang terjadi erosi membawa banyak partikael tanah top soil pada aliran-aliran sungai, maka di daerah hilir partiket-partikel tersebut akan mengendap dan menyebabkan pendangkalan sungai. Paertikel tanah akibat erosi yang terbawa juga menyebabkan menurunnya kualitas air. Pendangkalan sungai akan menyebabkan volume air yang tertampung di sungai lebih sedikit. Sehingga ketika hujan dengan durasi yang lama dan lebat akan mengakibatkan air sungai dapat meluber dan dapat terjadi banjir di wilayah sekitarnya.

Menurut Rahayu dkk (2009), alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman merupakan faktor utama penyebab terjadinya penurunan kualitas air sungai di daerah hulu melalui sedimentasi, penumpukan hara dan pencemaran bahan-bahan kimia pestisida. Penurunan kualitas air sungai berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan keberadaan makhluk hidup yang ada di perairan. Sementara itu, sedimentasi yang terjadi pada sungai mengakibatkan pendangkalan sehingga memicu terjadinya banjir.

Selain itu, bila didaerah hulu diindikasikan beberapa sumber mata air berkurang pada saat musim kemaru, maka didaerah hilir dapat terjadi kekeringan. Karena sungai yang menjadi pemasok air bagi masyarakat hilir berkurang debitnya bahkan dapat kering bila kemarau terjadi berkepanjangan.

Penyebab yang paling dasar adalah tidak ada/kurang baiknya langkah-langkah pencegahan dampak banjir di daerah hilir, yang mungkin disebabkan karena pengelola daerah kurang mampu dalam memprediksi besar kecilnya debit air atau karena ulah manusia yang memicu terjadinya bencana. Penyebab langsung biasanya berupa periode curah hujan yang lebih tinggi dari harapan (menyebabkan banjir) atau lebih rendah dari harapan (menyebabkan kekeringan). Penyebab tak langsung adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kondisi DAS menangkap curah hujan dan mengalirkannya ke sungai serta bagaimana tipe tutupan/penggunaan lahan mengubah fungsi hidrologi DAS. Umumnya kombinasi dari ketiga faktor ini berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir maupun kekeringan (Rahayu dkk, 2009).

2.4. Analisis akar masalah secara komperhensif Berbagai masalah diatas timbul dapat disebabkan oleh praktek

pengelolaan lahan yang salah dibagian hulu, Terutama penurunan luas wilayah huta karena konversi menjadi pemukiman. Sungai merupakan bagian lingkungan yang paling cepat mengalami perubahan jika terdapat aktifitas manusia di sekitarnya. Sungai sebagai penampung dan penyalur air yang datang dari daerah hulu atas, akan sangat terpengaruh oleh tata guna lahan dan luasnya daerah aliran sungai, sehingga pengaruhnya akan terlihat pada kualitas air sungai (Odum, 1996).

Berbagai dampak diatas bukan hanya disebabkan praktek pengelolaan lahan yang salah di daerah hulu, namun juga pada wilayah tengahan seperti Kota Malang ini. Perubahan penggunaan lahan di sekitar bantaran sungai Brantas dapat memperparah dampak dari salahnya pengelolaan di daerah hulu, seperti pembangunan pemukiman di daerah bantara-bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan filter untuk erosi. Belum lagi perilaku masyarakat yang membuang limbah-limbah rumah tangga pada daerah bantaran sungai. Kondisi ini akan semakin memperparah gangguan ekosistem DAS brantas.

Gambar b. Perubahan bentuk penggunaan lahan tahun 2003 – 2015 pada

sekitar kawasan Jl. Mayjend Panjaitan, Kota Malang

Gambar c. Perbuahan penggunaan lahan tahun 2003 -2015 pada sekitar

kawasan Jl. Soekarno -Hatta, Kota Malang

Gambar d. Daerah Filter yang menjadi pemukiman padat penduduk di wilayah

Lowokwaru, Kota Malang

Gambar e. Daerah Filter yang menjadi pemukiman padat penduduk di wilayah

Lowokwaru, Kota Malang

Kondisi diatas mengindikasikan adanya perencanaan tata kota dan wilayah yang kurang baim dari pemerintah setempat, serta kuranya kesadaran masyarakat akan salahnya pengelolaan lahan pada daerah bantaran sungai. Padahal pemerintah pusat sudah membuat regulasi bahwa pembangunan kawasan harus dilakuakan dengan jarak beberapa meter dari sungai utama. Berikut merupakan peraturan pemerintah no 38. Tahun 2011 pasal 8 dan pasal 9 mengenai garis sempadan: Pasal 8 : (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada: a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; d. sungai

bertanggul di luar kawasan perkotaan; e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; f. danau paparan banjir; dan g. mata air. Pasal 9: Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);

b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Garis sempadan yang dimaksud pada peraturan diatas adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Akar masalah selanjutnya yang harus digaris bawahi adalah kuranya pengelolaan pada saluran-saluran drainase, sehingga meskipun pada daerah-daerah yang jauh dari sungai utama nanum sering terjadi genangan air ketika hujan yang turun sangat lebat.

Masalah fungsi DAS sangat penting bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan dampak kerusakan fungsi hidrologis terhadap manusia dan infrastruktur secara ekonomi. Jenis dan besarnya dampak fungsi DAS bagi manusia sangat dipengaruhi oleh perubahan penutupan lahan, pembuatan infrastruktur (seperti dam, saluran irigasi) yang bisa mengubah sistem drainase dan penyimpanan air sementara pada skala lanskap, serta lokasi tempat tinggal/desa/kota (Rahayu dkk, 2009) Bab 3. Tinjauan Pustaka terori dan teknik-teknik Pemecahan masalah:

Tujuan dari pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada dasarnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan terlanjutkan (sustainable) sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional dan bahkan global. Dilihat dari aspek pengelolaan terpadu, hutan, tanah, air, dan masyarakat merupakan sasaran atau obyek yang akan dikelola, dengan demikian dapat dilihat adanya keterkaitan antara ekosistem, DAS dan pengelolaan terpadu. Pengelolaan DAS terpadu harus mengupayakan agar unsur- unsur struktur ekosistem seperti hutan, tanah, air, dan masyarakat tetap dalam keseimbangan dan keserasian (Sudaryono, 2002).

Menurut Haeruman (1979), pengelolaan terpadu pada dasarnya merupakan pengembangan keserasian tujuan antar berbagai sistem pengelolaan sumberdaya alam. Bilamana suatu obyek dikelola oleh banyak pengelola sesuai dengan keterkaitan dan kepentingannya terhadap obyek yang dikelola itu. Lebih lanjut Haeruman mengatakan, bahwa keterpaduan di dalam pengelolaan kegiatan harus dapat terciptakan: (1) terkoordinasinya para pengelola suatu obyek saling kait-mengkait dalam suatu sistem untuk mencapai suatu kerasian tujuan; (2) memadukan setiap usaha pemanfaatan penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan yang didasarkan pada unsur keterkaitan atau ketergantungan dari obyek yang dikelola.

Notohadiprawiro (1985) berpendapat bahwa pengelolaan DAS harus diselenggara- kan secara terpadu, karena : (1) adanya keterkaitan antara berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pembinaan aktivitas manusia dalam penggunaannya; (2) dari segi jenis ilmu yang mendasarinya, pengelolaan DAS

bercirikan multidisiplin; (3) penyelenggaraan pengelolaan DAS bersifat lintas sektoral, sehingga tidak ada instansi yang mempunyai kewenangan secara utuh..

Sudaryono (2002), mengemukakan dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan” ada 4 kegiatan pengelolaan DAS terpadu:

1) Pengelolaan hutan (vegetasi) Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu, sebagai pelindung lingkungan yang berfungsi mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah erosi dan lain-lain. Namun demikian sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, teknologi terhadap sumberdaya hutan semakin meningkat. Pada prinsipnya pengelolaan hutan harus dapat dilaksanakan secara maksimal dengan berlandaskan asas kelestarian yaitu: - Meningkatkan keanekaragaman jenis; - Reboisasi dan penghijauan pada lahan-lahan kritis; - Pemilihan jenis untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai ekologis dari

vegetasi/tanaman; - Pengaturan dan meningkatkan teknik penebangan; - Meningkatkan proses produksi hasil hutan.

2) Pengelolaan lahan, Perlu disusun suatu strategi dalam perencanaan sumberdaya tanah yang efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna men- cegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan lahan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan/tanah yang tinggi dan dibarengi dengan usaha menjaga kelestarian kualitas lahan.

3) Pengelolaan air, Dalam pengelolaan sumberdaya air, perlu dilakukan berbagai tindakan yang meliputi efisiensi dan distribusi sumberdaya air yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Sasaran pengelolaan air dalam pengelolaan DAS mencakup; - Menjaga kelestarian air (meningkatkan ketersediaan air, mengurangi kisaran

aliran maksimum dan minimum, mengurangi hasil sedimen dan meningkatkan kualitas air).

- Mengelola pemanfaatan sumberdaya air untuk berbagai kepentingan (air minum, irigasi, industri, rekreasi, perikanan)

4) Pembinaan aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Kerusakan DAS dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dan atau oleh bencana alam. Oleh karena itu dalam pengelolaan DAS perlu melibatkan peran serta aktif manusia, sehingga tercapai manfaat yang maksimal dan berkesinambungan. Oleh karena itu sasaran pembinaan aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam mencakup: - Penyuluhan/pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan persepsi dan

kemampuan mengelola lingkungan; - Mengurangi laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk; - Meningkatkan pendapatan penduduk; - Menciptakan lapangan kerja di luar sektor pertanian - Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan gizi peningkatan

prasarana kesehatan - Mengembangkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain strategi di atas, Hakim dan Winarto (2010), menulis dalam sebuah buku berjudul “Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air” tentang Kondisi DAS Brantas Hulu yang Kritis dan Upaya yang dilakukan oleh Program Jasa

Lingkungan (Environment Services Program) di Jawa Timur diamana ESP merupakan program jasa lingkungan yang mentargetkan DAS Brantas yang mencakup 1/3 total area Jatim menjadi target utama program ini.

Di Hulu DAS Brantas, pengelolaan menjadi tanggung jawab BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) dengan mitra Dinas Kehutanan, Perum PERHUTANI, dan Taman Hutan Raya. Berbagai lembaga lain mempunyai tanggung jawab terbatas dalam kaitannya dengan DAS, seperti BPSDA (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air), Proyek Kali Brantas (PU), Dinas Pengairan, BAPPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan), Dinas Lingkungan Hidup, Perum Jasa Tirta, Dinas Pertanian dan BAPEDA/BAPEKO (Badan Perencanaan Daerah/ Kota). Masyarakat, individu, perusahaan dan LSM sangat tergantung pada sumber daya air untuk kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah yang dinilai masih lemah dan upaya pendekatan yang kurang pas , serta peningkatan kemiskinan masih menjadi kendala dalam upaya pengelolaan DAS Brantas.

Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi hal tersebut, ESP Jawa Timur menawarkan fasilitasi manajemen DAS dan konservasi keanekaragaman hayati kepada para pemangku kepentingan melalui empat program utama yaitu: (1) Pengembangan rencana manajemen DAS; (2) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (3) Pengembangan manajemen konservasi wilayah lindung dan hutan (4) Pengembangan dukungan kebijakan manajemen DAS.

Dalam Gerakan rehabilitasi lahan, ESP Jatim telah melakukan beberapa kegiatan termasuk diskusi dengan LSM lokal, organisasi masyarakat, melakukan survei lapangan, rembug di tingkat desa dan berbagai lokakarya. Kegiatan utama konservasi lahan adalah menghijaukan Kota Batu yaitu menghijaukan Kakisu (kanan kiri sungai), Kakisua (kanan kiri sumber air), Kakija (kana kiri jalan). Kegiatan lain meliputi belajar dan menerapkan pertanian berkelanjutan yang mengurangi erosi tanah, sedimentasi dan kontaminasi bahan kimia pertanian di air permukaan. Disamping itu, ESP juga melakukan kegiatan menjangkau publik dan strategi komunikasi yang berfokus kepada penyebaran informasi tentang “air untuk kehidupan” dan “lingkungan bersih yang terbebas dari bencana banjir”.

Konsep manajemen DAS yang dikembangkan membahas tentang (1) Bentang lahan, penggunaan lahan dan kepemilikan lahan – terkait dengan Sistem Informasi Geografis; (2) Peningkatan pendapatan; (3) Penguatan inisiatif masyarakat untuk jasa lingkungan; (4) Fungsi ekologis; (5) Dukungan negosiasi; (6) Keberlanjutan yang didukung Pemda, kelompok masyarakat, LSM, universitas dan lembaga teknis; (7) Monitoring dan evaluasi tentang unjuk kerja DAS, dan (8) Forum DAS, gerakan konservasi dan perubahan kebijakan dan kelembagaan. Kerangka kerja ini menjadi bahan rencana kerja ESP untuk DAS Brantas.

Komitmen ini diikuti jajaran pemerintah dan masyarakat di beberapa kabupaten serta perusahaan yang berkepentingan terhadap sektor air (HM Sampoerna, Coca Cola, Schering Plough, dan PT Pembangkitan Jawa Bali). Strategi ESP Jatim adalah berkonsentrasi pada penguatan hubungan kerja antara para pihak dengan ESP, analisis kebutuhan para pihak dan pengembangan rencana aksi. ESP memfasilitasi pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu oleh para pihak tersebut.

Bab 4. Rencana Aksi Manajemen DAS

Pengelolaan DAS haruslah melihat keterkaitan antar komponen di didalamya agar tercipta suatu pegelolaan yang terpadu. Sehingga didapatkan hasil yang berkelanjutan. Untuk menangani masalah DAS Brantas, perlu adanya upaya yang saling berkait antara daerah hulu, tengah dan hilir yang melibatkan berbagai pihak sehingga didapatkan suatu upaya pengelolaan yang terpadu.

Di wilayah hulu, upaya pengurangan dampak perubahan penggunaan hutan menjadi pemukiman dan lahan budidaya dapat dilakukan dengan: - Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan. Upaya ini

dapat ditempuh dengan program ESP (Environment Services Program). Masyarakat bersama pemerintah bahu membahu memperbaiki pengelolaan lahan dengan merubah penggunaan lahan budidaya menjadi semirip mungkin dengan hutan. - Mengubah lahan tegalan menjadi lahan agroforestry. Selain dapat menjadi

lahan produksi, lahan agroforestry dapat pula meningkatkan fungsi lahan budidaya sebagai penyimpan karbon serta memperkecil erosi dan meningkatkan laju infiltrasi. Seresah-seresah dari lahan agroforestry akan memberbaiki sifat fisik tanah, sehingga infiltrai dapat ditingkatkan, laju aliran permukaan ditekan dan memperkecil erosi.

- Menanam pohon (reboisasi). Masalah pembalakan liar di hutan-hutan daerah hulu juga menjadi ancaman berkurangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan. Dengan kerjasama antara masyarakat sekitar hulu sungai Brantas, maka diharapkan hutan di daerah hulu sungai brantas dapat kembali menjalankan fungsinya secara maksimal..

- Membentuk sebuah peraturan dan tindakan yang tegas mengenai pengelolaan lahan di bagian hulu. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, upaya-upaya tersebut masih belum dapat berjalan maksimal bila masih ada pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri. Perlu adanya suatu system hukum yang kuat agar tindakan-tindakan yang dapat merugikan DAS dapat dicegah.

Pengelolaan di wilayah hulu bukan serta merta sudah mengatasi berbagi

masalah di daerah tengah dan hilir. Khususnya wilayah Kota Malang. Perlu adanya pengelolaan juga dari wilayah Kota Malang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- Melaksanakan program ESP (Environment Services Program) dengan masyarakat bantaran sungai Brantas, Kota Malang. Dalam program ini, kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah: - Bersih sungai, yaitu dengan memungut sampah di pinggiran sungai brantas

secara serempak di sepanjang aliran sungai Brantas Kota Malang setiap satu minggu sekali. Sungai yang bersih dari sampah akan lebih bersih kualitas airnya.

- Penanaman pohon disekitar bantaran sungai, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong disekitar wilayah bantaran dengan ditanami pepohonan. Untuk menumbuhkan masyarakat terhadap kegiatan ini, bibit yang digunakan dapat berupa pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti durian ataupun mangga. Dan bila waktunya masak, masyarakat sekitar dapat menikmati hasilnya secara cuma-cuma. Kegiatan ini dapat meningkatkan fungsi pepohonan sebagi filter sediment ketika hujan lebat datang serta meningkatkan persepan air.

- Mengawasi pembangunan di wilayah bantaran sungai brantas. Pembangunan kawasan pada lahan-lahan kosong dibantaran sungai harus dilarang sesuai dengan peraturan pemerintah no 38 tahun 2011. Relokasi ke kawasan lain dirasa perlu dipertimbangkan.

- Membangun dan memperbaiki saluran drainase. Meskipun Kota Malang bukan kawasan dataran rendah, namun saluran drainse yang buruk dapat menyebabkan banjir ketika hujan lebat. Meskipun durasi banjir ersebut hanya sebentar dan tidak sebesar banjir-banjir pada wilayah datran rendah. Namun, cukup mengganggu banyak kegiatan dari masyarakatnya. Maka perbaikan dan pembangunan saluran drainase dirasa perlu.

Baik di wilayah hulu maupun Kota Malang, masyarakat tidak serta merta akan

langsung tertarik dengan program ESP. Perlu adanya suatu pendekatan oleh pemerintah maupun pihak akademisi yang terjun langsung ke masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran, maka perlu juga diadakan suatu penyuluhan mengenai apa itu DAS ?, Bagaimana pengelolaan DAS?, Manfaat dikelolanya suatu DAS yang baik ? hingga perananan DAS sebagai penyedia jasa lingkungan.

Selain penyuluhan, pemerintah perlu merencanakan anggaran untuk kegiatan ESP ini. Untuk menarik minat masyarakat ada imbal balik yang perlu ditawarkan. Misal pada masyarakat hulu, pembangkit listrik gratis dapat ditawarkan menjadi imbalan ketika masyarakat berhasil menurunkan laju erosi yang diukur dari sedimentasi.

Untuk masyarakat Malang Kota dapat ditawarkan imbalan berupa dana bantuan membangun wilayah masing-masing bagi kampung yang paling bersih daerah sekitar bantaran sungainya. Dengan demikian dharapkan kesadaran dan minat masyarakat akan pengelolaan DAS akan semakin baik nantinya. Bab 5. Kesimpulan dan Saran.

Lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Sumber daya air menjadi aspek penting bagi kehidupan manusia. Membicarakan sumber daya air, erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Ketersediaan air bersih akan sangat dipengaruhi bagaimana keadaan suatu DAS dan pengelolaan di dalamnya. Potensi dan manfaat DAS sangat berkaitan dari daerah hulu hingga hilir.

Berdasarkan hasil studi lapang (survei) yang dilakukan di daerah Kelurahan Lowokwaru ditemukan berbagai fakta lapangan gangguan ekosistem DAS Brantas di wilayah Lowokwaru, Malang Kota yakni:

a) Menurunya kualitas air sungai brantas. b) Sedimentasi yang mengindikasikan adanya pendangkalan sungai serta erosi

pada daerah hulu c) Penumpukan sampah pada pinggir-pinggir sungai mengindikasikan terjadinya

pencemaran sungai. d) Banjir pada beberapa lokasi

Berbagai fakta lapangan tersebut timbul karena adanya masalah pada pengelolaan lahan pada bagian hulu dan Malang Kota. Diantaranya, pada daerah hulu allih fungsi lahan hutan menjadi lahan pemukiman dan budidaya menyebabkan menurunya daerah resapan air. Selain itu pembalakan liar juga menjadi akar masalah dalam penurunan fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Pada daerah Malang kota, pembangunan pemukiman di wilayah bantaran sungai Brantas menjadi salah satu penyebab gangguan ekosistem DAS. Pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa beberapa meter dari sungai merupakan daerah garis sempadan. Garis sempadan yang dimaksud pada peraturan diatas adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Namun, dalam realitanya penduduk bantaran membangun rumah mereka sangat dekat bahkan hamper masuk wilayah aliran sungai. Selain itu, salurn drainase yang dinilai buruk serta perilaku masyarakat dalam membuang sampah semakin menambah dampak buruk terganggunya ekologi DAS Brantas

Untuk menangani masalah DAS Brantas, perlu adanya upaya yang saling berkait antara daerah hulu, tengah dan hilir yang melibatkan berbagai pihak sehingga didapatkan suatu upaya pengelolaan yang terpadu. Baik di wilayah hulu maupun tengah dan hilir perlu diadakan upaya pengelolaan. Upaya yang dapat ditawarkan pada wilayah hulu diantaranya:

a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutanmelalui program ESP dengan: - Mengubah lahan tegalan menjadi lahan agroforestry - Reboisasi

b) Membentuk sebuah peraturan dan tindakan yang tegas mengenai pengelolaan lahan di bagian hulu.

Pada wilayah Malang kota, berikut upaya yang dapat ditawarkan: a) Melaksanakan program ESP (Environment Services Program) dengan

masyarakat bantaran sungai Brantas, Kota Malang dengan: - Bersih sungai, yaitu dengan memungut sampah di pinggiran sungai brantas

secara serempak di sepanjang aliran sungai Brantas Kota Malang setiap satu minggu sekali.

- Penanaman pohon disekitar bantaran sungai, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong disekitar wilayah bantaran dengan ditanami pepohonan yang dapat menghasilkan buah untuk meningkatkan minat masyarakat.

b) Mengawasi pembangunan di wilayah bantaran sungai brantas. Pembangunan kawasan pada lahan-lahan kosong dibantaran sungai harus dilarang sesuai dengan peraturan pemerintah no 38 tahun 2011.

c) Membangun dan memperbaiki saluran drainase untuk meminimalisir potensi banjir pada beberapa titik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembangunan Nasional.. 2008. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air Republik Indonesia.

Bappedal Jateng. 2002. Laporan Akhir, Penyusunan Profil Lingkungan DAS Babon di Jawa Tengah. Semarang.

Hakim, A. L dan J. Winarto. 2010. Membalik Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air. Bogor: IPB Press

Haeruman H. (1979). Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekolah Pasca Sarjana, Jurusan PSL, IPB, Bogor.

J. Ruijter dan F. Agus, 2004. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). World Agroforestry Centre

Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2010. Pola Pengelolaan Sumber Daya Sungai Wilayah Sungai Brantas. Kementrian Republik Indonesia.

Mahida, U.N. 1986. Pencemaran dan Pemanfaatan Limbah Industri. Rajawali Press, Jakarta.

Notohadiprawiro T., (1988). Tanah, Tataguna Lahan dan Tata Ruang dalam analisis Dampak Lingkungan. PPLHUGM, Yogyakarta

Odum, E. P. 1996. Dasar – Dasar Ekologi. Terjemahan Samingan T. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2011. www.hukumonline.com (Diakses 28 Februari 2016)

Rahayu dkk. 2009. Monitoring Air di Daerah Aliran Sungai. World Agroforestry Centre. ICRAFT Asia Tenggara.

Sudaryono. 2002. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan – BPPT. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 2, Mei 2002: 153-158