Embed Size (px)
Citation preview
131
PENERAPAN TINDAKAN PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN,
DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM UPAYA
MEMINIMALISASI KECURANGAN PEMBERIAN KREDIT
PADA PT. BANK JATIM, Tbk. CABANG PEMBANTU
DARMO SURABAYA
Mauidhotul Hasanah, Masyhad, Tri Lestari
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan
pencegahan, pendeteksian, dan audit investigasi dalam upaya meminimalisasi
kecurangan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang
Pembantu Darmo Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer berupa gambaran umum PT. Bank Jatim, Tbk. struktur
organisasi, dan data kolektibilitas kredit. Data sekunder yang diperoleh berupa
catatan atau laporan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif
yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dianalisis, guna ditarik kesimpulan
untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan dari penerapan tindakan pencegahan,
pendeteksian, dan audit investigasi dalam upaya meminimalisasi kecurangan
pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu
Darmo Surabaya.
Kata kunci: Pencegahan, Deteksi, Audit Investigasi, Meminimalisasi
Kecurangan Kredit.
ABSTRACT
The Goal of this Research is to Know How the Implementation Measure of
Prevention, Detection, And Audit Investigation to Minimize Fraudulent Credit
Used By PT Bank Jatim of Darmo Surabaya Branch. The data used are primary
and secondary data. The primary data is in the form of a general overview of PT.
Bank Jatim, Tbk. organizational structure, and collectibility of the loans. While
Secondary data obtained are in the form of notes or reports. Whereas the
Research method used is a qualitative method. The qualitative method is to collect
data then analyzed, in order to make conclusion to know the strengths and
weaknesses in the Implementation Measure of Prevention, Detection, And Audit
Investigation to Minimize Fraudulent Credit Used By PT. Bank Jatim, Tbk. of
Darmo Surabaya Branch.
Keywords: Prevention, Detection, Investigation Audit, Minimizing Credit Fraud.
PENDAHULUAN
Banyak orang mengasosiasikan fraud dengan White Collar Crime
(Kejahatan Kera Putih) karena fraud dan white collar crime dilakukan oleh orang
terdidik, terpandang, dan memiliki jabatan. Istilah ini di kenalkan oleh Edwin H.
Sutherland di bulan desember tahun 1939. Secara skematis Association of
Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan occupational fraud dalam
bentuk fraud tree. Pohon kecurangan ini ada 3 cabang utama (tipologi) yaitu:
132
Corruption (korupsi), Asset Missaproprition (pengambilan aset), dan Fraudulent
Statement (pelaporan yang dipalsukan).
Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik
dicegah dari pada di obati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu
artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu.
Karna hal inilah auditor internal dan eksternal di tuntut untuk mengembangkan
teknik pemeriksaan terhadap kecurangan. Seperti gagasan yang dilemparkan oleh
Panel on Audit Effectiveness dari AICPA yaitu seorang auditor harus
melaksanakan sejenis tindakan preventif, audit investigatif, pemeriksaan forensik
dalam setiap auditnya untuk meningkatkan prospek dalam mendeteksi adanya
kecurangan. Seorang auditor juga harus memiliki sifat yang kritis, hal ini sangat di
butuhkan dalam pemeriksaan audit karena menurut Agoes (2012:7) dalam
bukunya Auditing:
“pengertian audit sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh
manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka
memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan”.
Pada awalnya suatu fraud tercermin melalui timbulnya karakteristik
tertentu, baik yang merupakan keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang.
Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang
tersebut dinamakan red flag, symtomp, atau fraud indicators. Pemahaman, naluri
dan analisis lebih lanjut terhadap red flag sangat membantu langkah selanjutnya
untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya fraud yang selanjutnya
akan menentukan berhasilnya pengungkapan fraud.
“Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan dalam upaya pencarian dan
pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran-
atau bahkan kesalahan-sebuah fakta (Priantara, 2013:41)”.
Tindakan Investigasi sebenarnya lekat dengan tindakan para penegak
hukum. Berikut ruang lingkup pekerjaan (jasa) dan keahlian praktisi professional
anti fraud dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
133
Berdasarkan 4 pilar: Pencegahan, Pendeteksian, Investigasi dan Hukum
Preventiion
(Pencegahan)
Detection
(Pendeteksian)
Investigasi Penyelesaian Legal dan
Pemulihan Kerugian
Proaktif:
identifikasi
resiko, control
dan tata kelola
resiko fraud
Proaktif: fungsi
alert pendeteksi
dini indikasi
fraud
Reaktif:
pengungkapan
tuntas indikasi
fraud
Reaktif: tuntutan
perdata, pidana atau
penyelesaian sesuai
ketentuan intern
Fraud Auditor
Auditor Forensik
Auditor Investigatif
Investigator
Akuntan Forensik (lama)
Akuntan Forensik (baru)
Fraud Examiner
Sumber: Priantara (2013:42)
Gambar 1
Ruang Lingkup Pekerjaan Praktisi Profesionl Anti Fraud
Kecurangan dan hukum merupakan dua hal yang sangat
berkesinambungan. Meski sudah di tetapkannya Undang-Undang RI no. 20 tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang no. 10 tahun
2015 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, permasalahan
kecurangan masih saja terjadi. Seperti kecurangan pada pemberian kredit atau
credit fraud yang mengakibatkan terjadinya kolektibilitas kredit.
Menurut Kasmir (2014:148), “faktor-faktor penyebab terjadinya kolektibilitas
kredit yaitu:
1. Dari pihak kreditur
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga
apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi
akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam
analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Dari pihak debitur
a. Adanya unsur kesengajaan
Dalam hal ini nasabah sengaja untuk bermaksud tidak membayar
kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikannya
macet.
b. Adanya unsur tidak sengaja
Artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu atau tidak memiliki
dana”.
134
Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang terpenting dan
harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya
adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan
kredit.
Menurut Kasmir (2014:143) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan,
secara umum “prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:
1. Pengajuan berkas-berkas
Mengajukan permohonan kredit, kemudian dilampiri berkas-berkas yang
dibutuhkan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah
lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk penyelidikan
keabsahan berkas.
3. Wawancara awal
Tujuannya selain untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut
sudah lengkap juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur.
4. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai
objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-
kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot.
6. Keputusan kredit
Yaitu untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
7. Penandatanganan akad/perjanjian lainnya
Penandatanganan dilakukan oleh bank dengan debitur secara langsung atau
dengan melalui notaris.
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana”.
Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan
penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap
kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:
1. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
2. Reconditioning (Persyaratan Kembali Kredit
3. Restructuring (Penataan Kembali)
4. Combination (Kombinasi)
5. Penyitaan Jaminan
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis
deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan secara mendetail
135
mengenai latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari kasus yang diteliti
sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam
rangka untuk meneliti penerapan tindakan pencegahan, pendeteksian, dan audit
investigasi dalam upaya meminimalisasi kecurangan pemberian kredit pada PT.
Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya.
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data
primer yang diperoleh dari survey lapangan berupa dokumen-dokumen,
penjelasan dan keterangan-keterangan. Data sekunder dari mempelajari studi
kepustakaan yang berhubungan dengan penerapan tindakan pencegahan,
pendeteksian, dan audit investigasi dalam upaya meminimalisasi kecurangan
pemberian kredit.
Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan Pemeriksaan
a. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
b. Merencanakan kegiatan pemeriksaan
2. Tahap Evaluasi Bahan Bukti
3. Tahap Pelaporan Hasil
4. Tahap Rekomendasi
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penerapan Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, dan Audit Investigasi PT.
Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya dalam Upaya
Meminimalisasi Kecurangan Pemberian Kredit.
Penerapan sistem pengendalian fraud telah dilakukan sesuai dengan
pedoman strategi anti fraud sesuai Surat Keputusan Direksi nomor
050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan
Strategi Anti Fraud PT. Bank Jatim, Tbk. Setiap kejadian fraud menjadi perhatian
khusus dalam penyelesaian kasusnya, hal tersebut menunjukkan zero tolerance
untuk fraud sesuai komitmen Manajemen Bank Jatim.
Dalam penerapan strategi pengendalian fraud, PT. Bank Jatim, Tbk. menerapkan
3 (tiga) tindakan yang saling berkaitan yaitu:
1. Pencegahan
Tahapan dalam kegiatan analisa dan pengusulan berbagai jenis kredit
secara umum di PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya dapat
diuraikan sebagai berikut:
136
a. Pengumpulan dan Verifikasi Data
Meliputi menentukan sumber data, ketentuan dalam pengumpulan data,
dan verifikasi data.
b. Analisa Data dan Pembuatan Usulan Kredit
Meliputi ketentuan standar formulir yang digunakan untuk proses analisa
kredit (PAK) dan standar penetapan rating kriteria nasabah kredit yang untuk
memfilter permohonan kredit dianggap layak atau tidak. Aspek-aspek yang
diperlukan sebagai parameter pengukuran rating kriteria nasabah kredit tersebut
pada prinsipnya terdiri dari 7 (tujuh) besaran aspek utama yaitu; aspek keuangan,
aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek lamanya berusaha,
risiko industri dan aspek jaminan.
2. Pendeteksian
Dalam tindakan pendeteksian auditor mengetahui adanya indikasi fraud di
PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya, melalui 3 (tiga) sumber
yaitu:
a. Data Kolektibilitas Kredit
b. Sampling Data
c. Pelaporan Wishtleblower
3. Audit Investigasi
Setelah dilakukannya pendeteksian terhadap kredit yang terindikasi fraud,
Auditor PT. Bank Jatim, Tbk. melakukan audit investigasi dengan prosedur
sebagai berikut:
a. Pengumpulan Barang Bukti
b. Wawancara
c. Verifikasi Kerugian
Verifikasi data ini dilakukan untuk memperoleh hasil besarnya kerugian bank
yang ditimbulkan dari adanya fraud. Dalam verifikasi ini auditor memeriksa
semua laporan perkreditan dari manajemen pemberian kredit.
d. Rekontruksi Modus Operandi
Dalam rekontruksi modus operandi tim audit PT. Bank Jatim, Tbk. beserta
saksi dan tersangka melakukan reka adegan proses berlangsung terjadinya
fraud. Disertai pengambilan gambar/dokumentasi sebagai kelengkapan
barang bukti berita acara pemeriksaan (BAP).
e. Pembuatan Laporan
Setelah di tetapkannya status saksi dan tersangka/pelaku, auditor meminta
pihak saksi dan tersangka/pelaku untuk membuat surat pembelaan diri yang
137
ditujukan kepada Tim Hukuman Jabatan. Dari tim hukuman jabatan surat
tersebut disertakan dengan BAP yang akan dilaporkan kepada Dewan Direksi
dan Dewan Komisaris. Yang mana laporan tersebut menjadi bahan pelaporan
semesteran PT. Bank Jatim, Tbk. di Sistem Anti Fraud (SAF) Bank
Indonesia.
f. Pemberian Keputusan
Sebelum memberikan keputusan, ada tahapan/proses mulai dari indikasi
terjadinya fraud sampai dengan proses penyelesaiannya yang dapat kita lihat
melalui flowchart dibawah ini.
138
Sumber: PT. Bank Jatim, Tbk.
Gambar 2
Flowchart Pelaporan dan Tindak Lanjut PT. Bank Jatim, Tbk.
Whistleblower Data Kolektibilitas Kredit Sampling Data
Indikasi Awal
Penggalian Informasi dari Saksi
Awal Pengujian (Validasi) Bukti-bukti
Fisik Awal
SAKSI BUKTI AWAL
Pemeriksaan Silang Saksi
Tambahan
Investigasi Dihentikan
Audit Investigasi
Konfrontasi Kepada Pelaku Utama Rekonstruksi Modus Operandi
Laporan Audit Investigasi
Konfrontasi kepada Pihak-pihak
Yang Terlibat
Verifikasi Kerugian
Material
Direktur Utama
Dewan komisaris
Laporan Semesteran Penerapan SAF Bank Indonesia
Tindak Lanjut & Pemberian Keputusan Bagian Terkait
Selesai
FRAUD
Deteksi
Perluasan & Pengujian Bukti-
bukti Tambahan
Mulai
139
Kebijakan atau Sanksi yang Diterapkan PT. Bank Jatim, Tbk. dalam
Menindaklanjuti Kecurangan Pemberian Kredit
1) Peringatan Lisan
2) Surat Peringatan
3) Sanksi Administratif
4) Mutasi
5) Demosi-Diberhentikan
6) Material
7) Sangat Material (Perdata-Pidana)
Efektifitas Penerapan Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, dan Audit
Investigasi dalam Upaya Meminimalisasi Kecurangan Pemberian Kredit PT.
Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya
1. Penerapan tindakan pencegahan yang diterapkan PT. Bank Jatim, Tbk.
Cabang Pembantu Darmo Surabaya menjadi langkah awal atau early warning
system dalam meminimalisasi kecurangan pemberian kredit
2. Pendeteksian dan audit investigasi merupakan langkah efektif dalam proses
penyelesaian kecurangan pemberian kredit yang bisa menimbulkan kredit
macet
Sampling data berkas realisasi kredit terbaru yang dilakukan rutin setiap
satu bulan sekali sebagai langkah pendeteksian dini ditemukannya fraud.
Pemantauan data kolektibilitas kredit, tindak lanjut pelaporan whistleblower untuk
diteruskan dalam proses audit investigasi dan penjatuhan punishment menjadi
langkah tegas untuk mengungkap adanya kecurangan kredit yang timbul karena
ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan berhasil diungkapnya
fraud maka bisa diselesaikan masalah kredit macet yang ditimbulkannya.
Hasil Tindak Lanjut dan Evaluasi Kecurangan Kredit dalam Perkembangan
Usaha Perkreditan PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo
Surabaya.
Setelah terungkapnya fraud melalui tindakan pendeteksian dan audit
investigasi, hasil penyelesaiannya menjadi bahan evaluasi serta mekanisme tindak
lanjut bagi manajemen kredit untuk memperbaiki sistem internal. Perbaikan
sistem internal ini diharapkan bisa mengarahkan PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang
Pembantu Darmo Surabaya mampu melakukan pengendalian fraud sehingga bisa
140
meminimalisasi kecurangan kredit dan mengembangkan kredit dengan
menciptakan kredit sehat dalam usaha perkreditannya.
Interpretasi
Penerapan tindakan pencegahan, pendeteksian, dan audit investigasi dalam
upaya meminimalisasi kecurangan pemberian kredit pada PT. Bank Jatim, Tbk.
Cabang Pembantu Darmo Surabaya. Dapat diketahui sudah efektif dengan
diterapkannya kebijakan/prosedur mulai dari form PAK dan rating kriteria
nasabah dalam pemberian kredit sebagai upaya tindak pencegahan, adanya
sampling data perkreditan dan sistem pelaporan wishtleblower sebagai tindakan
pendeteksian, serta tindak lanjut dan penjatuhan sanksi/punishment kepada para
pelaku fraud sebagai upaya penerapan proses audit investigasi.
Meski penerapan tindakan diatas sudah dinilai efektif, PT. Bank Jatim,
Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya pastinya belum terlepas dari masalah
kecurangan kredit atau credit fraud yang bisa berupa kredit fiktif atau kecurangan-
kecurangan kredit lain yang disebabkan karena mark up nilai agunan. Dalam hal
ini calon debitur akan dinilai tidak sesuai dengan rating kreteria nasabah yang
sudah di tentukan sebagai salah satu bentuk kebijakan pencegahan terjadinya
credit fraud. Selain itu credit fraud juga bisa disebabkan karena susunan struktur
organisasi yang tidak lengkap, sehingga mengakibatkan staff bekerja ganda dan
kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dan yang paling utama penyebab
terjadinya credit fraud adalah kurang adanya kesadaran anti fraud dari para
pelaksana manajemen kredit untuk mencegah bahaya dan kerugian yang
ditimbulkan oleh fraud. Maka untuk mengatasi hal tersebut PT. Bank jatim, Tbk.
Cabang Pembantu Darmo Surabaya membutuhkan manajemen profesional mulai
dari manajemen pelaksana kredit sampai menajemen pengawas kredit.
SIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang
Pembantu Darmo Surabaya sesuai dengan analisis 5C, 7P dan ketentuan yang
telah ditetapkan, sehingga dapat berperan penting sebagai pencegahan
pertama terjadinya kecurangan dalam pemberian kredit
2. Perangkat aplikasi kredit (PAK) dan rating kriteria nasabah yang di tentukan
PT. Bank Jatim, Tbk. Cabang Pembantu Darmo Surabaya membantu analis
141
kredit mempermudah dalam proses menganalisa layak tidaknya kredit yang
diajukan oleh calon debitur untuk diberikannya kredit
3. Penerapan tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigasi yang
dilakukan oleh manajemen pelaksana kredit dan tim auditor internal adalah
langkah-langkah yang sangat efektif dalam meminimalisasi kecurangan
pemberian kredit yang dapat menimbulkan risiko bagi bank
4. Whistleblower system selain membantu masyarakat dalam mengadukan
adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai bank, juga merupakan early
warning system yang dapat membantu manajemen PT. Bank Jatim, Tbk.
terutama auditor internal dalam mengungkap adanya kecurangan.
5. Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kecurangan (fraud), budaya
manajemen akan kesadaran dan kepedulian anti fraud sangatlah penting
dalam memerangi timbulnya fraud.
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan maka peneliti
memberi saran dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada PT. Bank Jatim, Tbk.
Cabang Pembantu Darmo Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Dalam penerapan prosedur pemberian kredit sudah baik, hal ini harus disertai
failing berkas yang baik pula sehingga terhindar dari kecurangan/anomali
dokumen.
2. Seharusnya dalam menganalisa pemberian kredit yang berdasarkan rating
kriteria nasabah lebih mementingkan faktor 5C dan 7P bukan hanya
memperhatikan kuantitas atau nilai jaminan saja.
3. Dalam struktur organisasi manajemen pelaksana kredit seharusnya susunan
SDM lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan, agar pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan usaha perkreditan lebih maksimal dan terhindar dari
segala bentuk kecurangan
4. Sarana pengaduan whistleblower system selain datang langsung ke Divisi
Audit Intern Bank Jatim dan melalui SMS/telepon, demi keamanan dan
sebagai salah satu barang bukti tertulis untuk di lakukannnya pendeteksian
dan audit investigasi harusnya disediakan pula sarana pengaduan melalui
surat atau pos.
5. Untuk menciptakan budaya kesadaran anti fraud dilingkungan manajemen
kredit sebaiknya diadakan pelatihan dan pembinaan pegawai/karyawan
mengenai pentingnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya
dengan tujuan untuk meminimalisasi kecurangan/fraud kredit.
142
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah dan Tantri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan. Depok: PT. Raja
Grafindo Persada.
Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
Hartatik, Luhvita (2014) dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Atas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO), Tbk. Cabang Surabaya”.
IAIB. 2014. Memahami Audit Intern Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Revisi. Depok: PT. RajaGrafindo
Persada.
Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: PT. Mitra Wacana
Media.
Sutojo, Siswanto. 2013. Menangani Kredit Bermasalah. Jakarta: PT. Damar Mulia
Pustaka.
Zaini, Zulfi. 2012. Independensi Bank Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: CV.
Keni Media.
Web Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/id/Default.aspx
