PENERAPAN TATA KELOLA · 2021. 4. 29. · LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA – TAHUN 2020 4 A. Dasar Hukum Dalam pelaksanaan tata kelola, PT. BPR SAUDARAKITA berpedoman pada ketentuan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA – TAHUN 2020 1

PENGANTAR

Sebagai entitas yang mempunyai tanggungjawab kepada Publik karena

menghimpun dana dari masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki

konsekuensi yang berat agar dana yang dipercayakan masyarakat dapat terus

dijaga dan dikelola dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap tinggi

dan terus meningkat.

Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya kegiatan dan volume usaha, maka

semakin meningkat pula risiko yang akan dihadapi oleh BPR sehingga

mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang baik dan

penerapan manajemen risiko yang handal adalah merupakan suatu tuntutan

yang mendesak.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku

kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada

perbankan, maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan BPR untuk

menerapkan tata kelola dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan

pada setiap tahunnya, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bank Perkreditan Rakyat.

PT. BPR SUDARAKITA membuat laporan Penerapan Tata Kelola ini utamanya

disampaikan kepada OJK untuk memenuhi ketentuan tersebut, juga

disampaikan kepada stakeholders agar dapat mengetahui komitmen dan

kinerja PT. BPR SAUDARAKITA serta kepatuhan BPR terhadap peraturan yang

berlaku.

PT. BPR SAUDARAKITA berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata

kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya, oleh karena itu hal-hal yang

berkaitan dalam penyempurnaan pelaksanaan tata kelola akan dilakukan

secara terus menerus dan berkesimbungan.




BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam

mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik

terhadap BPR SAUDARAKITA disamping tergantung pada kinerja dan

kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap

profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi

atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non

keuangan kepada Publik, namun hal tersebut tentunya dengan tidak sama

sekali mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank

sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran

tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan

aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh

stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai

Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara

efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-

ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha

dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.




3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan

usahanya, Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking

practices) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank

bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik)

termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab

sosial.

4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional

tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders

manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas

dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan

berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas

kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta

memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau

mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan PT. BPR

SAUDARAKITA sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa

dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka

mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk

mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan

suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan stakeholders pada

umumnya.




A. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tata kelola, PT. BPR SAUDARAKITA berpedoman

pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat


6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan

Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat


7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

B. Tujuan Tata Kelola

PT. BPR SAUDARAKITA senantiasa berupaya untuk menerapkan

praktek tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan :

1. Menjaga agar kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan

peraturan internal dan eksternal Bank, serta ketentuan

perundangan yang berlaku untuk menjaga dana masyarakat tetap

aman dan mencegah terjadinya penyimpangan, serta menekan

risiko kerugian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap bank.




2. Meningkatkan kinerja dan produktivitas Bank dengan

menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan

dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah

ditetapkan Bank agar bank dapat semakin berkembang, Sehat,

Besar dan Kuat

3. Meningkatkan citra dan kepercayaan serta memberikan nilai

tambah Bank kepada Stakeholders.

4. Memperbaiki budaya kerja Bank.

5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih efektif dan optimal.

C. Komitmen Penerapan Tata kelola

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara

kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan

terhadap PT. BPR SAUDARAKITA. Hal ini dirasakan semakin

penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan

yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR

SAUDARAKITA berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif

akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang

dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi

persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BPR SAUDARAKITA

secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktekan dengan

standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-

pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.

D. Struktur Tata Kelola Perusahaan

(Bagan Struktur Organisasi terlampir)




Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar bagian

pada PT. BPR BPR SAUDARAKITA, mencerminkan adanya upaya

penerapan prinsip-prinsip tata kelola serta sistem pengendalian

internal yang baik.

E. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada tahun 2020 PT. BPR SAUDARAKITA telah mengadakan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai berikut :

No Tanggal

Pelaksanaan

Keputusan penting

1 12 Juni 2020 - Perhitungan tahunan

- Laporan tahunan Direksi

- Persetujuan penggunaan laba perseroan

yang diperoleh pada tahun buku yang

berakhir 31 Desember 2019 (audited)

sebesar Rp 2.465.098.581

- Permohonan perubahan gaji/honor Direksi

dan Dewan Komisaris tahun 2020

2 18 Desember 2020 Pemberhentian Dra. Maria Alexandra Indiah

Benny Effendi selaku Komisaris Utama PT. BPR

SAUDARAKITA

3 22 Desember 2020 Penggunaan Laba Tahun Lalu untuk pemberian

Deviden kepada pemegang saham sebesar Rp

2.000.000.000,-

4 28 Desember 2020 Penunjukan Kantor Akuntan Publik R.D. Anto

Widiyatmoko untuk pemeriksaan tahun buku

2020




BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR SAUDARAKITA pada posisi akhir bulan Desember 2020 memiliki

Modal Inti sebesar Rp8.100.510 ribu atau masih di bawah Rp50 milyar dan

dengan total aset sebesar 58.208.990 ribu atau di atas Rp10 milyar. Sesuai

ketentuan, maka BPR dalam penerapan Tata Kelola paling sedikit memuat :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

3. Penanganan benturan kepentingan

4. Penerapan fungsi Kepatuhan

5. Penerapan fungsi Audit Intern

6. Penerapan fungsi audit ekstern

7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern

8. Batas Maksimum Pemberian Kredit

9. Rencana Bisnis BPR

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan

perundang-undangan.

c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi Audit Intern

- Fungsi Manajemen Risiko, dan

- Fungsi Kepatuhan

e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja

atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit

intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.




f. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko

secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang

memerlukan persetujuan Direksi.

g. Melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh

jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya

manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi

mengenai manajemen risiko.

h. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang

memadai

i. Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan atau unit

kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan

penunjang operasional.

j. Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.

k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat

waktu kepada Dewan Komisaris.

m. Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam

rangka peningkatan pengetahuan perbankan dan perkembangan

terkini terkait bidang keuangan /lainnya pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi.

n. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib

anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,

waktu kerja dan peraturan rapat.

2. Penerapan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

b. Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan

rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor

intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.




c. Direksi selalu berupaya menyediakan data dan informasi yang

lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan

Komisaris.

d. Sepanjang periode Tahun 2020, Direksi hanya berjumlah satu

orang sehingga pelaksanaan rapat khusus Direksi tidak ada.

Namun rapat Direksi dengan Pejabat Eksekutif dan atau dengan

jajaran di bawahnya telah dilakukan sebanyak sebelas kali serta

telah didokumentasikan secara tertulis dengan baik.

Pengambilan keputusan rapat yang bersifat strategis dilakukan

berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak dalam hal tidak

tercapai musyawarah mufakat. Selama rapat, tidak terdapat

perbedaan pendapat diantara peserta rapat.

e. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,

keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau

menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

f. Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang

perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas

individu.

g. Anggota Direksi senantiasa berusaha mampu

mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain

pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

h. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib

kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika

kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat tetapi belum sepenuhnya

di terapkan secara optimal.

i. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui RUPS.




j. Hasil pemantauan Dewan Komisaris terhadap realiasi rencana

bisnis PT. BPR SAUDARAKITA tahun 2020, bahwa kinerja PT. BPR

SAUDARAKITA sedikit mengalami penurunan dibandingkan

kinerja tahun 2019 dan apabila dilihat dari pencapaian realisasi

target anggaran 2020 belum sepenuhnya terpenuhi.

k. Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

periode tahun 2019 pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan

keuangan sesuai ketentuan.

3. Hasil Penerapan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Jumlah anggota Direksi sesuai modal inti BPR yang masih kurang dari

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), belum memenuhi

ketentuan yang berlaku yaitu :

a. Sepanjang periode tahun 2020, BPR SaudaraKita (PT BPR

SAUDARAKITA) hanya memiliki 1 orang Direksi yaitu Direktur

Utama dikarenakan salah satu Direksi yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan mengundurkan diri dari jabatannya dan telah disetujui

dalam RUPS yang dituangkan dalam keputusan RUPS No. 02

tanggal 8 Januari 2020. Fungsi Kepatuhan dirangkap oleh

Direktur Utama. Namun perposisi 1 Maret 2021, PT BPR

SAUDARAKITA sudah memiliki 2 orang Direksi dan salah satu

anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan.

Susunan Direksi PT BPR SAUDARAKITA sejak tanggal RUPS 8

Januari 2020 sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah sebagai

berikut sebagai berikut :

b. Direktur Utama merupakan pihak yang independen dan

merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada

industri perbankan dan telah dinyatakan kompeten dalam

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 Susanto Isbandi Direktur Utama 6 Januari 2019 - 6

Januari 2022




penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and propertest) yang

dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga maupun

hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan anggota

Dewan Komisaris.

d. Direktur Utama baik secara sendiri ataupun bersama, tidak

memiliki saham pada suatu Bank atau perusahaan lain.

e. Pertanggungjawaban Direktur Utama telah dilaksanakan melalui

RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham dengan baik dan

tanpa catatan.

f. Direktur Utama telah mengkomunikasikan kepada seluruh

pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

g. Rapat Direksi dengan Pejabat Eksekutif dan atau dengan Jajaran

Pimpinan dibawahnya telah dilakukan sebanyak beberapa kali

namun belum sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat.

Risalah rapat Direksi baru dituangkan pada saat membahas hal-

hal yang penting antara lain yang mempengaruhi

operasional/kinerja/eksistensi BPR, seperti penetapan target

funding/lending, penyelesaian NPL dan penjualan AYDA, prinsip

ke hati-hatian terkait end to end proses kredit, mitigasi risiko

operasional serta penetapan target rencana bisnis dan evaluasinya.

Selama tahun 2020 telah dilaksanakan sebelas kali sesuai daftar

dalam tabel pada angka 4.

h. Direksi telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi baik yang

dilaksanakan OJK maupun lembaga lainnya dalam rangka

meningkatkan kompetensi. Program pelatihan yang diikuti oleh

anggota Direksi dalam Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel pada

angka 5.

i. Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten Karawang, yakni

lokasi kabupaten yang sama dengan lokasi kabupaten Kantor

Pusat PT. BPR SAUDARAKITA.

j. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan

rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari

RUPS.




k. Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada

Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu)

kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai

ketentuan serta mencantumkan pada website yang dimiliki oleh

BPR.

l. Direksi senantiasa menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh OJK dan tidak ditemukan adanya pelanggaran

ketentuan.

m. Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.

n. Dalam melaksanakan pengelolaan bank, Direksi senantiasa

berpedoman dan mentaati ketentuan yang berlaku serta

memperhatikan hasil pengawasan dan arahan Dewan Komisaris.

o. Dari hasil periksaan yang dilakukan oleh OJK, KAP dan Auditor

Intern, tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan namun

masih ditemukan adanya berbagai kelemahan serta kesalahan

yang bersifat administrasif

4. Rapat Direksi

Selama periode Tahun 2020, BPR SAUDARKITA hanya memiliki satu

Direksi sehingga pelaksanaan rapat khusus Direksi tidak ada.

Namun rapat Direksi dengan Pejabat Eksekutif dan atau dengan

jajaran di bawahnya telah dilakukan sebanyak 11 kali serta telah

didokumentasikan secara tertulis dengan baik. Pengambilan

keputusan rapat yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan

musyawarah dan suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat. Selama rapat, tidak terdapat perbedaan

pendapat diantara peserta rapat.

Selama tahun 2020, Rapat Direksi yang diadakan adalah sebagai

berikut :

No Tanggal Materi Pembahasan Peserta

1 17 Januari 2020 Penetapan target dan

kinerja lending - Direksi

- Kabag Marketing Lending & Funding

- Kapala cabang




- PE Kepatuhan & Manajemen

Risiko

- PE Satuan Pengawasan Intern

2 3 Februari 2020 Penetapan target

Funding - Direksi


- PE Kepatuhan & Manajemen Risiko


- Pemimpin Cabang

Cikampek

3 10 Maret 2020 Menentukan target Penyelesaian NPL,

PAR dan AYDA

- Direksi

- Kabag Remedial

- Staff Remedial

4 11 April 2020 Penetapan Target

Remedial Triwulan II - Direksi

- Kabag Remedial

- Staff Remedial

5 9 Mei 2020 Evaluasi kinerja

lending - Direksi


- Kapala cabang

- PE Kepatuhan &

Manajemen Risiko


6 29 Juli 2020 Prinsip ke hati-hatian

terkait end to end proses

kredit

- Direksi




- Marketing Lending

7 5 Agustus 2020 Penagihan atau

collection terhadap debitur NPL dan PAR

- Direksi

- Kabag Marketing Lending &

Funding

- PE Kepatuhan &

Manajemen Risiko

- PE Satuan Pengawasan




Intern

- Kabag Remedial

- Pemimpin Cabang

Cikampek

- Tim Remedial Kantor Pusat dan

Kantor Cabang

8 25 September 2020

Mitigasi Risiko Operasional

- Direksi



Risiko


Intern

- Kabag Remedial

- Pemimpin Cabang Cikampek

- Kabag Operasional dan HRD

9 6 Oktober 2020 Rencana Bisnis BPR 2020

- Direksi




Intern

- Kabag Remedial

- Pemimpin Cabang

Cikampek Kabag Operasional

dan HRD

10 12 November

2020

Penyelasaian NPL &

AYDA - Direksi


- Kepala Cabang

- Kepala Bagian Remedial

11 14 Desember

2020

Action plan

pemenuhan target RBB 2019

- Direksi



Risiko





- Kabag Remedial

- Pemimpin Cabang

Cikampek

Kabag Operasional dan HRD

5. Pelatihan Direksi

Anggota Direksi dijadwalkan untuk mengikuti program pelatihan

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna menunjang

pelaksanaan tugas dan kewajibannya serta meningkatkan

kompetensinya.

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam Tahun

2020 adalah sebagai berikut :

Nama Direksi Program Latihan Penyelenggara Lokasi Tanggal

Susanto Isbandi

Penyegaran

Sertifikasi

Direksi

DPD

Perbarindo

Jabar

Zoom September

2020

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

1. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat

kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat

tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

b. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis dan realisasi pelaksanaan RBB BPR serta

kinerja BPR setiap saat secara pasif baik melalui data/laporan

yang disampaikan dan melakukan secara aktif langsung ke BPR

rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan kredit

kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan




mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal

lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam

rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

d. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti

temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya

antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan

dokumen hasil tindak lanjut temuan.

e. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap

laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi

yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak

lanjut Direksi.

2. Penerapan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris setiap

bulan sekali dalam rangka evaluasi pelaksanaan RBB 2020 dan

penerapan tata kelola BPR yang baik, ditindaklanjuti dengan

rapat dengan Direksi dan Pejabat, terkait dengan evaluasi kinerja

dan dalam rangka memberikan arahan.

b. Dewan Komisaris senantiasa memberikan hasil pengawasan dan

arahan baik yang dituangkan dalam risalah rapat maupun dalam

bentuk memorandum kepada Direksi untuk hal-hal yang perlu

mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan

nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau

nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR

termasuk prinsip kehati-hatian dan hal lain yang ditetapkan

dalam ketentuan yang berlaku.

d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis BPR dan hal-hal penting lainnya antara lain

penyelesaian kredit Dalam Perhatian Khusus dan NPL.

e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana




kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan

mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal

lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam

rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

f. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti

temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya

antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan

dokumen hasil tindak lanjut temuan.

g. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal rata-

rata 1 (satu) kali dalam satu minggu hadir di bank dan

menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu)

kali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris.

h. Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan

tindak lanjut Direksi.

3. Hasil Penerapan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris PT. BPR SAUDARAKITA diangkat melalui Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya telah

dinyatakan lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan,

jabatan Dewan Komisaris tercantum dalam Anggaran Dasar

Perusahaan PT. BPR SAUDARAKITA dan telah mendapat

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asazi manusia.

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR SAUDARAKITA telah

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

4/POJK.03/2015 yakni paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang

untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 milyar.




Susunan anggota Dewan Komisaris pada periode tahun 2020

adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 M.A Indiah B.

Effendi

Komisaris

Utama

16 Desember 2017 s/d 16

Desember 2020

2 Muhardjo Sri

Widodo Komisaris

17 April 2018 s/d 17 April

2021

Selanjutnya sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa PT. BPR

SAUDARAKITA pertanggal 18 Desember 2020, Rapat

memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Dra.

Maria Alexandra Indiah Benny Effendi selaku Komisaris Utama

PT. BPR SAUDARAKITA yang masa jabatannya berakhir pada

tanggal 16 Desember 2020.

b. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten

pada provinsi yang sama atau provinsi yang berbatasan

langsung dengan provinsi dimana lokasi Kantor Pusat PT. BPR

SAUDARAKITA yakni berdomisili di Kota Bandung dan

Tangerang.

c. Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan ketentuan

rapat.

d. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya,

atau sebagai Direktur atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS

dan/atau Bank Umum.

e. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota

Dewan Komisaris atau Direksi.

f. Seluruh Komisaris PT. BPR SAUDARAKITA berasal dari pihak

Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau




Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Rapat Komisaris

Selama periode tahun 2020 telah diselenggarakan rapat berkala

Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, yang secara rutin

diadakan di Kantor Pusat

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris selama

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan Jumlah

Rapat Kehadiran

Persentase

(%)

MA Indiah B

Effendi

Komisaris

Utama 12 12 100%

Ir Muhardjo S

Widodo Komisaris 12 12 100%

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk notulen

rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dan

didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan

pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2020,


No Tanggal Materi Pembahasan Peserta

1. 8 Januari 2021

-Evaluasi kinerja tahun 2020 - Komisaris Utama

- Komisaris

2. 18 Februari

2020

- Evaluasi RBB Januari 2020

- Peningkatan Kinerja Pencapaian RBB 2020

- Rencana percepatan penjualan AYDA

- Penyelesaian Kredi NPL dan Kredit PAR/DPK

- Pemeriksaan laporan keuangan tahunan 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

- Komisaris Utama

- Komisaris

3. 19 Maret

2020

- Evaluasi RBB Februari 2020


- Rencana percepatan penjualan

AYDA

- Pemeriksaan laporan keuangan tahunan 2020 oleh Kantor Akuntan

- Komisaris Utama

- - Komisaris




Publik (KAP)

- Mitigasi Risiko Aktifitas Kerja terhadap wabah Virus Corona

4 22 April

2020

- Evaluasi Realisasi RBB Maret 2020



- Laporan Keuangan Tahunan 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)


-

- Komisaris Utama

- Komisaris

5 14 Mei 2020

- Evaluasi Realisasi RBB April 2020

- Peningkatan Kinerja Pencapaian

RBB 2020


- Laporan Keuangan Tahunan 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)


- Komisaris Utama

- Komisaris

6 16 Juni 2020

- Evaluasi Realisasi RBB Mei 2020




- Aktivasi Tim Funding

- Komisaris Utama

- Komisaris

7 11 Juli 2020

- Evaluasi Realisasi RBB Juni 2020





- Komisaris Utama

- Komisaris

8 12 Agustus

2020

- Evaluasi Realisasi RBB Juli 2020





- Revisi RBB 2020

-

- Komisaris Utama

- Komisaris

9 22

September

2020

- Evaluasi Realisasi RBB Agustus 2020


- Rencana percepatan penjualan

AYDA



-

- Komisaris Utama

- Komisaris




C. Penanganan Benturan Kepentingan

PT. BPR SAUDARAKITA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap

pengurus dan pegawai.

Dalam Penerapannya, untuk menghindari terjadinya benturan

kepentingan, pengurus selalu bertindak secara profesional dan obyektif

serta dalam memutuskan kredit yang berpotensi terjadi benturan

kepentingan keputusan dilakukan melalui keputusan rapat komite

kredit.

Sepanjang periode tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang

mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan PT. BPR

SAUDARAKITA atau mengurangi keuntungan PT. BPR SAUDARAKITA.

10 20 Oktober 2020

- Evaluasi Realisasi RBB September

2020





-

- Komisaris Utama

- Komisaris

11 13 November 2020

- Evaluasi Realisasi RBB Oktober 2020

- Peningkatan Kinerja Pencapaian

RBB 2020




- Pemeriksaan Tahunan secara daring OJK

- Hasil Pemeriksaan APU dan PPT

- Komisaris Utama

- Komisaris

12 22 Desember

2020

- Evaluasi kinerja November 2020

- Pembahasan RBB 2020

- Arahan dan intruksi Dewan Komisaris

- Komisaris Utama

- Komisaris




D. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sejak pengunduran diri Sdr. Asep (Direktur PT. BPR SAUDARAKITA

sebelumnya yang membawahi fungsi Kepatuhan) pada tanggal 2 Desember

2019, Fungsi Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama hingga

akhir tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No 4/POJK.03/2015 dimana :

a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu

anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan.

b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah), untuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan tidak b o l e h menangani penyaluran dana;

Dengan demikian secara government structure, jumlah dan komposisi

Direksi PT. BPR SAUDARAKITA perposisi penilaian belum memenuhi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret

2015.

Namun sesuai dengan Surat PT. BPR SAUDARAKITA No. 136/BPR-

SK/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 kepada Kantor Regional II

Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah mengajukan seorang Calon Direktur

Operasional yang membawahi fungsi Kepatuhan untuk mengikuti Uji

Kemampuan dan Kepatutan. Selanjutnya sesuai dengan surat OJK nomor

SR-22/KR.022/2021 tertanggal 29 Januari 2021 perihal Penyampaian

Hasil Keputusan atas Pencalonan Anggota Direksi dan/atau Direktur yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR SAUDARAKITA Telah disetujui

Bpk. Fajar Sumirat sebagai anggota Direksi dan/atau Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan PT. BPR SAUDARAKITA.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan, PT BPR

SAUDARAKITA telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan, adapun Pejabat Eksekutif yang ditunjuk selama peridoe tahun

2020 adalah :




No. Nama Pejabat

Eksekutif

Fungsi Masa Jabatan

1 Slamet Riyadi Kepatuhan 26 Maret 2018 s.d. 26 Oktober

2020

2 Riko Safei Kepatuhan 27 Oktober 2020

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-

langkah yang bersifat preventif (ex. ante) untuk memastikan bahwa

seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan

usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang

dibuat oleh BPR kepada OJK dan/atau Otoritas Pengawas lain yang

berwenang.

Proses kepatuhan mencakup pada upaya membangun budaya

kepatuhan, dengan menciptakan nilai, perlakuan dan tindakan

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta membangun

fungsi kepatuhan sebagai sistem deteksi dini dan upaya preventif

untuk memastikan agar kegiatan usaha BPR sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Direktur yang membawahi

fungsi kepatuhan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan pemantauan secara kontinyu terhadap

peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas

jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Direktorat Jenderal

Pajak dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan BPR.

2. Melakukan sharing informasi kepada semua bagian/seksi

termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan-peraturan

baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

3. Memberikan sosialisasi/pelatihan secara internal dan/atau

menugaskan karyawan dari bagian terkait untuk menghadiri




sosialisasi-sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak otoritas

ataupun lembaga pelatihan lainnya.

4. Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan/atau

otoritas lainnya.

5. Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur

yang dimiliki untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal

BPR sudah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan

yang mengatur kegiatan BPR.

6. Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui rasio-rasio

keuangan.

7. Mengelola risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang

ditetapkan (risk appetite).

8. Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyampaikan

laporannya secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan

pencegahan sudah dilakukan untuk menghindari terulangnya

pengaduan nasabah yang serupa.

9. Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK

dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan

dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan, Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan telah menunjuk Pejabat Eksekutif

yang akan melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana tersebut di

atas yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan.

2 Hasil Penerapan Fungsi Kepatuhan

Hasil penerapan Fungsi Kepatuhan di PT. BPR SAUDARAKITA selama

tahun 2020, sebagai berikut :

a. Pengelolaan Likuiditas Harian

Sepanjang tahun 2020, PT BPR SAUDARAKITA mampu memelihara

Likuiditas pada besaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal




30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.

Hal tersebut tercermin dalam rasio :

Keterangan Realiasi

Cash Ratio Rasio LDR

Januari 15,73% 78,44%

Februari 14,95% 77,75%

Maret 7,98% 84,51%

April 8,70% 88,30%

Mei 5,29% 91,09%

Juni 10,52% 91,16%

Jui 10,30% 90,07%

Agustus 12,38% 91,64%

September 15,52% 88,72%

Oktober 21,52% 84,79%

November 18,95% 86,52%

Desember 13,29% 84,15%

b. Pengelolaan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Sepanjang tahun 2020, PT BPR SAUDARAKITA mampu menjaga

besaran KPMM dengan memelihara ATMR dalam batas yang aman

dengan ratio melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keterangan ATMR

(Rp. Juta)

MODAL

(Rp. Juta) KPMM

Januari 23.236 9.722 41,84

Februari 23.102 9.838 42,59

Maret 22.345 9.895 44,28

April 21.890 9.930 45,36

Mei 24.420 9.220 37,76

Juni 24.855 8.903 35,82

Juli 22.545 9.970 44,40

Agustus 21.283 10.140 47,65

September 21.012 10.212 48,60

Oktober 21.688 10.275 47,38

November 21.493 10.307 47,95

Desember 23.616 8.144 34,48




c. Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sepanjang periode tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran

maupun pelampauan BMPK kepada pihak terkait maupun pihak

tidak terkait.

d. Pengelolaan Perkreditan

Jumlah eksposur kredit yang dikelola oleh PT BPR SAUDARAKITA

posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp45.911.511 ribu.

Dibandingkan ekposur kredit posisi 31 Desember 2019 sebesar

Rp47.106.582 ribu, turun sebesar Rp1.195.071 ribu atau sebesar

2,54%. Penurunan kredit di tahun 2020 disebabkan PT BPR

SAUDARAKITA menerapkan strateji analisa end to end proses

kredit yang sangat ketat (prinsip ke hati-hatian), mengingat kondisi

kegiatan usaha banyak yang mengalami penurunan/perlambatan

akibat dampak pandemic COVID-19 sehingga sasaran pemberian

kredit di tahun 2020 hanya ditujukan untuk debitur-debitur yang

masih memiliki prospek usaha (atau usaha yang tidak terpengaruh

signifikan permasalahan COVID-19), memiliki historikal

pembayaran angsuran yang baik, atau Repeat Order. Penurunan

Kredit juga disebabkan adanya sejumlah pelunasan kredit dari

debitur lancar.

Keterangan Pelampauan

(Rp. Juta)

Pelanggaran

(Rp. Juta)

Januari NIHIL NIHIL

Februari NIHIL NIHIL

Maret NIHIL NIHIL

April NIHIL NIHIL

Mei NIHIL NIHIL

Juni NIHIL NIHIL

Juli NIHIL NIHIL

Agustus NIHIL NIHIL

September NIHIL NIHIL

Oktober NIHIL NIHIL

November NIHIL NIHIL

Desember NIHIL NIHIL




Secara umum azas kepatuhan terhadap peraturan dan kehati-

hatian dalam proses pemberian kredit telah terpenuhi sebagaimana

ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank yang

ada, namun review dan monitoring kredit perlu terus ditingkatkan.

e. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pelatihan

Selama tahun 2020, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang

diselenggarakan secara internal dalam rangka mewujudkan budaya

kepatuhan pada berbagai tingkatan organisasi di BPR SK adalah

sebagai berikut :

f. Review dan atau / Penerbitan Kebijakan dan Prosedur baru

Penerbitan Kebijakan dan Prosedur baru dan review

perubahan/penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur

yang berlaku di BPR SK adalah sebagai berikut :

Kebijakan dan Prosedur Penanganan Debitur Terdampak Covid-

19

Surat Keputusan Direksi mengenai Suku Bunga Tabungan

Surat Keputusan Direksi mengenai Suku Bunga Deposito

Surat Keputusan Direksi mengenai Tabungan Pasif

Surat Keputusan Direksi mengenai Pinjaman Konsumtif

Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Surat Keputusan Direksi mengenai Pemberian Pinjaman kepada

Pihak Terkait

Surat Keputusan Direksi mengenai Jumlah Minimum

kemampuan bayar dari Pendapatan Debitur

No Jenis Pelatihan Peserta Tanggal

Pelaksanaan

1 Sertifikasi Direksi Indra Kusumah 14/01/2020

2 Sosialisasi Rencana Bisnis Bank Seluruh karyawan 26/02/2020

3 Sertifikasi Direksi Fajar Sumirat 17/09/2020

4 Sertifikasi Direksi Slamet Riyadi 17/09/2020

5 Pelatihan Analisa Kredit Profitable

Seluruh A/O Lending 17/11/2020

6 Pelatihan Pelaksanaan Audit Intern

Fajar Sumirat & Riko Syafei 01/12/2020

7 Pelatihan APU-PPT Fajar Sumirat & Riko Syafei 22/12/2020

8 Pelatihan Penanganan Kredit Tedi Frediansyah, Suwardi,

Yayang Arif 28/12/2020




Surat Keputusan Direksi mengenai Penetapan Jumlah Minimum

Pengikatan Hak Tanggungan

Surat Keputusan Direksi mengenai Penetapan Profil Nasabah

dan Proliferasi

g. Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap

peraturan perundang-undangan.

h. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PT. BPR SAUDARAKITA kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Otoritas Jasa Keuangan di bulan Oktober 2020 dengan posisi

Pemeriksaan Neraca tanggal 31 Agustus 2020, sebagian besar

telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada OJK sesuai batas

waktu penyampaian.

E. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menunjuk

Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern. Adapun Pejabat

Eksekutif yang di tunjuk adalah :

D

e

n

g

Sdr. Slamet Riyadi sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Eksekutif (PE)

Kepatuhan dan Manajemen Risiko namun seiring dengan pengunduran

diri dari PE Audit Intern sebelumnya Sdr. Jon Preddy S pada tanggal 13

Desember 2019 yang selanjutnya diisi oleh Sdr. Dudung Sugiri Fadjar

agar tidak terjadi kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Audit Intern

sambil menunggu proses recruitment baru.

Nama Pejabat Eksekutif Fungsi Tanggal

Pengangkatan

Keterangan

Slamet Riyadi Audit Intern 27 Oktober 2020

Slamet Riyadi sebelumnya

menjabat sebagai PE Kepatuhan dan

Manajemen Risiko




1. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

a. Pedoman Kerja dan Prosedur Audit intern PT. BPR SAUDARAKITA

diterbitkan pada tahun 2017 dan hingga kini belum diperbaharui.

b. Secara struktur Pejabat Eksekutif audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan terkait dengan

penghimpunan dan penyaluran dana) dan bertanggungjawab

langsung kepada Direktur Utama.

c. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup memadai dan

independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindaklanjut

hasil audit.

d. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah

menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris.

e. PT. BPR SAUDARAKITA juga telah menyampaikan laporan

pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern periode tahun

2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

f. PT. BPR SAUDARAKITA telah menyampaiakan laporan

pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

2. Pemeriksaan Audit Intern tahun 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit intern periode pemeriksaan

Januari 2020 s/d Desember 2020 tidak didapati penyimpangan dalam

pelaksanaan operasional BPR, namun ada beberapa hal yang masih

perlu dilakukan perbaikan, yakni berupa :

a. Jumlah anggota Direksi b e l u m m e m e n u h i a s p e k

G C G d i m a n a paling sedikit harus berjumah 2 (dua) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan dan BPR juga belum memiliki

Pedoman dan Kebijakan terkait Produk dan atau Aktivitas baru

serta Ketentuan Khusus tentang Benturan Kepentingan.




b. Secara umum target yang ditetapkan dalam RBB 2020 belum

sepenuhnya tercapai, namun rasio-rasio keuangan seluruhnya

tergolong Sehat.

c. Sumber Daya Manusia yang ada saat ini belum memadai dan

masih memerlukan peningkatan disiplin dan kompetensi terutama

kepada AO Funding dan AO Lending.

d. Berbagai kelemahan dalam pelaksanaan bidang kredit antara lain

analisa yang masih kurang akurat, komite kredit belum

diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, serta Bank belum

optimal dalam menggali usaha-usaha lain yang produktif yang

masih berpeluang besar untuk meningkatkan pencapaian

penyaluran kredit Bank itu sendiri.

e. Berbagai kelemahan di bidang Dana antara lain :

1) Sumber Dana Manusia yang masih kurang kompetensi

terutama AO Funding Deposito

2) Dalam memperoleh Deposito Bank masih menambah ekstra

bunga sebagai daya tariknya.

3) Sudah ada target yang jelas untuk parameter pencapaian AO

Funding, namun dalam pelaksanaannya Sebagian besar tidak

dapat direalisasikan.

4) Masih tergantung kepada Deposan besar dan Antar Bank

Pasiva, yang merupakan hasil marketing Direktur Utama.

F. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk periode pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tahun

2020, PT. BPR SAUDARAKITA menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)

R.D. Anto Widiyatmoko. KAP R.D. Anto Widiyatmoko telah terdaftar di

OJK dan telah mendapat persetujuan RUPS tanggal 28 Desember 2020.

Penugasan audit kepada KAP tersebut telah memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional

akuntan publik.




Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT. BPR SAUDARAKITA yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Pendapat Wajar dengan

Pengecualian. Dimana basis untuk opini dengan pengecualian

dikarenakan PT. BPR SAUDARKITA belum mengakui kewajiban imbalan

pascakerja program imbalan pasti.

PT. BPR SAUDARA KITA telah melaporkan hasil audit KAP dan

Management Letter a t a s L a p o r a n K e u a n g a n B P R u n t u k

t a h u n y a n g b e r a k h i r p a d a 3 1 D e s e m b e r 2 0 2 0 , kepada

Otoritas Jasa Keuangan.

G. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengedalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah

menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko.

Adapun Pejabat Eksekutif yang ditunjuk adalah :

Nama Pejabat

Eksekutif

Fungsi Tanggal

Pengangkatan

Keterangan

Slamet Riyadi Manajemen Risiko 25 Maret 2018

Pertanggal 27

Oktober 2020, yang

bersangkutan di mutasi

sebagai PE

Audit Intern.

BPR telah melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko

yang diwajibkan penyelesaiannya paling lambat pada 31 Desember 2019.

BPR telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan

Manajemen Risiko kepada OJK pada tanggal 31 Januari 2019 untuk

posisi 31 Desember 2019 (Semester II), meliputi :

1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu

penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko




2. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan

tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan

penerapan Manajemen Risiko .

3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :

a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan

penetapan limit Risiko.

b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian

Risiko

c. Sistem informasi Manajemen Risiko

d. Sistem pengendalian intern

e. Produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2019, BPR sudah melakukan upaya rencana tindak

penerapan manajemen risiko dan realisasi tindak penerapan Manajemen

Risiko yang dalam tahapan pelaksanaannya sesuai dengan klasifikasi

BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000 (lima belas

milyar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar

rupiah) paling sedikit bisa menerapkan 1 (satu) Risiko, yaitu Risiko kredit

dan sudah dilaporkan dan dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan

dengan Surat No 013/BPR-SK/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020.

Untuk Pelaporan Profil risiko per posisi tanggal neraca 31 Desember 2020

(Laporan Profil Risiko Semester II Tahun 2020), PT. BPR SAUDARAKITA

telah menggunakan pendekatan 3 (tiga) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit,

Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

Secara keseluruhan hasil penilaian Peringkat Risiko PT BPR

SAUDARAKITA periode semester II (Juni s.d. Desember) tahun 2020

berada pada Peringkat 3 (Sedang). Hal tersebut dikarenakan Peringkat

Risiko Inheren Komposit dinilai 3 (Sedang) dan Kualitas Penerapan

Manajemen Risiko Komposit dinilai 3 (Memadai).




H. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batasan jumlah penyediaan dana kepada Pihak terkait (Related Party) dan

penyediaan dana Kepada Pihak tidak terkait, PT. BPR SAUDARAKITA

(BPR) selalu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

Perkreditan Rakyat, maka dalam hal ini :

1. BPR sudah memiliki sistem dan prosedur secara tertulis terkait

dengan BMPK dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit.

2. BPR secara berkala sudah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,

sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan yang tertuang dalam Revisi 1.2 Pedoman dan

Kebijakan Kredit yang disetujui tanggal 11September 2019

3. BPR tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK

dalam penyediaan Dana kepada pihak terkait dan tidak terkait.

4. BPR telah menerapkan prosedur dan kebijakan perkreditan bagi

Pihak Terkait dengan prinsip kehati-hatian.

5. Penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan Dana Besar

(Debitur Inti) diputuskan dan disetujui oleh seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris.

6. BPR telah menyampaiksn secara berkala Laporan BMPK kepada OJK

secara tepat waktu dan akurat.

7. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi

Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No Penyediaan Dana Jumlah

Debitur Nominal

1 Kepada Pihak Terkait 6 Rp78.416.667

2

Kepada Debitur Inti :

a. Individu 25 Rp10.942.519.589

b. Group - -

Penyediaan Dana kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi posisi Desember 2020 adalah :




No Nama Jabatan Pinjaman

1 Dra. MA Indiah B

Effendi,MM

Komisaris

Utama

-

2 Ir Muhardjo S Widodo Komisaris Rp21.000.000

3 Susanto Isbandi Direktur Utama Rp86.805.556

I. Rencana Bisnis BPR

Adapun Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR SAUDARAKITA

tahun 2020 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

Pos Rencana Realisasi Selisih

Nominal %

Total Aset 58.028.814 58.208.990 180.176 100,31

Kredit Yang

Diberikan

44.587.626

46.077.634 1.490.008 103,34

A B A 8.255.670 7.417.059 838.611 89,84

Tabungan 7.022.676 7.363.241 340.565 104,85

Deposito 29.920.906 27.989.304 1.931.602 93,54

Dana Pihak Ketiga 36.942.882 35.352.545 1.590.337 95,70

ABP 9.265.000 11.700.000 2.435.000 126,28

Pinjaman

Diterima

1.609.167 1.603.994 5.173 99,68

Laba/Rugi Tahun

Berjalan

2.122.483 2.028.426 94.057 95,57

Secara umum pencapaian realisasi Rencana Bisnis BPR SAUDARAKITA

untuk periode Semester II Tahun 2020 belum sepenuhnya seusai dengan

target yang diharapkan yakni meskipun Total Aset tercapai 100,31%,

Jumlah Kredit yang diberikan tercapai 103,34%, Namun untuk realisasi

pencapaian Dana Pihak Ketiga dan Laba setelah Pajak masing-masing

hanya tercapai sebesar tercapai 95,70% dan 95,57%. Hal tersebut antara




lain disebabkan oleh adanya dampak pandemi penyebaran Virus COVID-

19 serta berbagai kendala lainnya Namun perkembangan BPR masih

menunjukkan cukup baik, dengan rasio-rasio keuangan rata-rata

tergolong Sehat.

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PT. BPR SAUDARAKITA telah dituangkan

secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya

sebagai berikut :

a. Laporan Tahunan

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat

kabar lokal, BPR, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta

pencantuman laporan pada website yang dimiliki oleh BPR dan

Perbarindo.

2. TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk

brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan tersebut, PT. BPR SAUDARAKITA telah melakukan hal-hal

sebagai berikut :

a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan

cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

b. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang

transparansi Informasi Produk BPR.




c. Menyampaikan Laporan Publikasi Laporan Tahunan kepada OJK

dan lembaga lainnya, sesuai ketentuan.

3. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Dalam hal transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola (Good

Corporate Governance) BPR telah menyusun laporan pelaksanaan

penerapan tata kelola Good Corporate Governance) dengan cakupan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil

Self Assessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan

indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama

Anggota

Direksi

Jabatan

Hubungan Keluarga Dengan : Hubungan Keuangan Dengan :

Direksi Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham Direksi

Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Susanto

Isbandi

Direktur

Utama √ √ √ √ √ √

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, dan/atau

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota

Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali BPR yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama Anggota

Direksi Jabatan

Jumlah (%) Kepemilikan Sahan Anggita

Direksi dari Modal Disetor pada :

PT.BPR

SAUDARAKITA Perusahaan Lain

Susanto Isbandi Direktur

Utama - -

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR

SAUDARAKITA dan/atau pada perusahaan lainnya.




c. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama Anggota

Direksi

Jabatan Pada PT

BPR SAUDARAKITA

Pada Perusahaan Lain

Nama

Perusahaan Jabatan

Susanto Isbandi Direktur Utama - -

Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank

lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

d. Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Dewan

Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,

dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau

pemegang saham pengendali BPR yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota

Direksi Jabatan

Jumlah (%) Kepemilikan Sahan Anggita

Direksi dari Modal Disetor pada :

PT.BPR

SAUDARAKITA Perusahaan Lain

Dra MA Indiah B

Effendi, MM

Komisaris

Utama - -

Ir Muhardjo S

Widodo Komisaris - -

Nama Anggota

Dewan

Komisaris

Jabatan

Hubungan Keluarga Dengan : Hubungan Keuangan Dengan :

Direksi Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham Direksi

Dewan

Komisaris

Pemegang

Saham

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Dra MA Indiah

B Effendi,MM

Komisaris

Utama √ √ √ √ √ √

Ir Muhardjo S

Widodo

Komisaris √ √ √ √ √ √




Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR

SAUDARAKITA dan/atau pada perusahaan lainnya.

f. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota

Direksi

Jabatan Pada PT

BPR SAUDARAKITA

Pada Perusahaan Lain

Nama Perusahaan Jabatan

Dra MA Indiah B

Effendi, MM Komisaris Utama PT. BPR NBP 27- Komisaris Utama-

Ir Muhardjo S

Widodo Komisaris

PT BPR PANCA

DANARAKYAT Komisaris

PT BPR ANA ARTHA Komisaris Utama

Baik Komisaris Utama maupun Komisaris BPR memiliki rangkap

jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR lain

sebagaimana tercantum pda tabel di atas/ Namun demikian masing-

masing yang bersangkutan memperhatikan bahwa rangkap jabatan

yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut tidak

mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya

dengan professional dan optimal.

g. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah

Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2019

remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020


Jenis Remunerasi dan fasilitas

Lain

Jumlah diterima dalam 1 tahun

Dewan Komisaris Direksi

Orang Juta (Rp) Orang Juta (Rp)

Remunerasi (gaji, bonus,

tunjangan rutin, tantiem dan

fasilitas lainnya dalam bentuk

non natura

2 549 1 396

Fasilitas lain dalam bentuk

perumahan,

naturatransportasi, asuransi,

kesehatan, dsb

1 14 1 17




(2) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi Anggota

Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Jumlah Remunerasi Per

Orang dalam 1 Tahun

Jumlah Direksi

(Orang)

Jumlah Dewan

Komisaris

(Orang)

Diatas Rp 25 juta

Diatas Ro 25 juta s/d Rp 50

juta

Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100

juta

Diatas Rp 100 juta 1 2

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menerima

paket remunerasi diatas Rp. 100 juta dalam 1 (satu) tahun.

(3) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR SAUDARAKITA pada

tahun 2020 adalah sebagai berikut

Keterangan Perbandingan Gaji

Skala

Perbandingan

(jutaan rupiah)

Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah 175%

Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 100%

Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah 300%

Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris

tertinggi 89,29%

Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai terendah 833,33%

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang

diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

Dengan Rincian sebagai berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan

Tertinggi Terendah

1 Komisaris 28.000.000 16.000.000

2 Direksi 25.000.000 -

3 Pegawai 9.000.000 3.000.000




BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS

PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

1. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance)

dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (selfassessment)

pelaksanaan tata kelola BPR tahun 2020 sebagaimana ditetapkan

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR

SAUDARAKITA periode Desember 2020, menempatkan Bank pada

peringkat Cukup Baik dengan Nilai Komposit sebesar 2.73

2. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola

Hasil penilaian self assessment sebagaimana yang telah dijelaskan di

atas dilakukan terhadap 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) aspek faktor

penilaian Tata Kelola dikarenakan PT. BPR SAUDARAKITA pada posisi

akhir bulan Desember 2020 memiliki Modal Inti sebesar Rp8.100.510

ribu atau masih di bawah Rp50 milyar dan dengan total aset sebesar

58.208.990 ribu atau di atas Rp10 milyar sehingga sesuai dengan

Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk faktor ketiga yaitu

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite diberikan

Bobot Nol atau Tidak Dinilai.

Uraian kesimpulan dari hasil penilaian atas pelaksanaan penerapan

prinsip tata kelola di PT. BPR SAUDARKITA untuk periode tahun 2020

dapat dilihat pada tabel berikut dibawah :




Selanjutnya dari 10 faktor penilaian tersebut di atas apabila diintegrasikan

dalam 3 aspek Governance, yaitu governance structure, governance process

dan governance outcome, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

No. Aspek yang Dinilai Peringkat Nilai Catatan

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

3 0,53 Jumlah, komposisi Direksi kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan cukup efektif.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2 0,24 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan efektif namun terdapat sedikit kelemahan minor.

3. Kelengkapan dan PelaksanaanTugas atau Fungsi Komite

0 0,00 BPR SAUDARAKITA memiliki modal inti dibawah Rp80 milyar sehingga tidak menerapkan penilaian terhadap pelaksanan tugas dari Komite di bawah Dewan Komisaris.

4. Penanganan benturan kepentingan; 3 0,27 BPR SAUDARAKITA belum memiliki ketentuan secara khusus tentang benturan kepentingan, tetapi telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengurus dan pegawai yang terdapat dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit, SK serta Peraturan Perusahaan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan; 3 0,29 Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama yang juga menangani penyaluran dana. Pemenuhan komitmen kepada OJK sebagian besar telah diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan antara BPR SAUDARAKITA dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2020, jumlah sanksi denda yang dikenakan OJK terkait kesalahan/pelanggaran relative kecil.

6. Penerapan fungsi audit intern; 3 0,27 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional. Namun pelaksanaan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan

tindak lanjut hasil audit.

7. Penerapan fungsi audit ekstern;

2 0,10 Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Pelaksanaan Audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

3 0,20 BPR SAUDARAKITA telah menerapkan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern secara cukup efektif.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);

3 0,22 BPR SAUDARAKITA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyediaan dana kepada pihak terkait yang diatur dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit. Sepanjang tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan terhadap batas maksimum pemberian kredit BPR.

10. Rencana Bisnis BPR; 3 0,23 BPR SAUDARAKITA telah menyusun rencana bisnis secara cukup lengkap dan cukup realistis dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikanprinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis tahun 2020 secara keseluruhan belum memenuhi target yang ditetapkan.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

3 0,23 BPR SAUDARAKITA transparan dalam menyampaikan Informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui home page dan media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang periode tahun 2020 Laporan jumlah penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dilaporkan nihil.

Nilai Komposit 2,73




a. Aspek Governance Structure tata kelola pada seluruh faktor penilaian

pelaksanaan Tata Kelola dinilai cukup lengkap dan cukup memadai

kecuali untuk aspek jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi dan BPR

SAUDARAKITA juga belum memiliki Pedoman dan Kebijakan terkait

Produk dan atau Aktivitas baru serta Ketentuan Khusus tentang

Benturan Kepentingan. Disamping itu juga diperlukan penyempurnaan

terhadap beberapa pedoman dan kebijakan BPR yang sudah ada.

b. Aspek Governance Process tata kelola pada sebagian besar faktor

penilaian pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif dan didukung

oleh struktur dan infrakstruktur yang cukup memadai. Meskipun

terdapat beberapa kelemahan dalam aspek Governance Process antara

lain pelaksanaan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilaksanakan

secara memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil

audit. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan, pendidikan dan pelatihan SDM

dalam rangka untuk menanamkan kesadaran tentang pengelolaan risiko

dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM belum maksimal.

c. Aspek Governance Outcome tata kelola pada sebagian besar faktor

penilaian dinilai belum sepenuhnya terpenuhi antara lain secara

keseluruhan realisasi target volume usaha atas rencana bisnis tahun

2020, belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan.Rasio NPL dinilai

masih cukup tinggi meskipun masih berada dibawah batas maksimal

rasio NPL yang diperkenankan (risk tolerance) yakni sebesar 5% dari

jumlah Kredit yang disalurkan.

3. Penutup

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corpaorate Governance)

PT. BPR SAUDARAKITA ini kami sampaikan sebagai gambaran yang

komprehensif atas hasil usaha manajemen dan seluruh jajaran PT. BPR

SAUDARAKITA dalam mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan

yang baik.




Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya

kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta

dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR SAUDARAKITA.

Akhirnya kami berharap laporan hasil penerapan tata Kelola ini dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan baik bagi Dewan

Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT. BPR SAUDARAKITA

maupun bahan pembinaan OJK kepada PT. BPR SAUDARAKITA

Karawang, 22 Mei 2021

PT. BPR SAUDARAKITA

Ir. Muhardjo S. Widodo Susanto Isbandi

Komisaris Utama Direktur Utama

Documents

PENERAPAN TATA KELOLA · 2021. 4. 29. · LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA – TAHUN 2020 4 A. Dasar Hukum Dalam pelaksanaan tata kelola, PT. BPR SAUDARAKITA berpedoman pada ketentuan