Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup …

Harahap. Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Ungkungan...

Penerapan Sanksi PidanaDi Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH

Zairin Harahap

Abstrak

The implementation of criminal sanction committed by the corporations is not regulatedclearly on the Act No. 23/1997. It does not determine definitely, who must be responsible,whether the director of the corporation orthe people who has the authority that can bethreaten by prison sentence. Besides that, the sanction to individual who damages orpollutes the environment is higher than it's committed by the corporation. However, it isnecessarily to develop the Environmental Management Act.

Pendahuluan

Penegakan hukum lingkungan menurutUndang-undang Nomor 23Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tidakhanya dapat menggunakan instrumen hukumadministrasi dan hukum perdata. Dengan katalain, perbuatan pencemaran dan atau perusakanlingkungan tidak hanya dapat dijatuhi sanksiadministrasi dan sanksi perdata. Tetapi, jugadapat dijatuhi sanksi pidana. Tulisan inibermaksud untuk mengkaji penerapan sanksipidana sebagai bagian dari sistem penegakanhukum lingkungan menurut UUPLH.

Pengertlan tindak pidana lingkunganhidup

Tindak pidana lingkungan hidup terkaildengan perbuatan yang mengaklbatkan terjadi-nya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena Itu, perlu dikemukakanteriebih dahulu pengertlan lingkungan hidup,pencemaran lingkungan hidup, dan perusakanlingkungan hidup menurut Undang-undangNomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (UUPLH). Dari pengertian-pengertian tersebut, selanjutnya akan dapatdipahami kapan suatu lingkungan hidup telah

Tabel 1

Lingkungan Hidup(Pasal 1 angka1 UUPLH)

Pencemaran Lingkungan(Pasal 1anqka 12 UUPLH)

PerusakanLingkungan(Pasall angka14UUPLH)

Ungkungan hidup adalah kesatuanruang dengan semua benda, daya,kead^ dan makhluk hidup, temmikmanusia danperilakunyayang mem-pengaruiikelangsungan perikehidupandan kesejah-teraan manusia sertamakhluk hidup iainya.

Pencemaran lingkungan hidup adalahmasuknya atau dimasukkannyamakhluk hi-dup, zat,energi, danataukomponen lain ke dalam lingkunganhidup oleh kegiatan manukasehinggakualitasnya tuain sampai ketingkalter-tentu yang menyebabkan lingkunganhiduptidakclapalberfmgssesuaideri^pemntukannya.

Perusakan lingkungan hidup adalahtindakan yang menimbuikan peiubahanlangsung atautidak langsung terhadapsifat fisik dan atau hayatinya yangmengakibatkan ling-kungan hidup Cdakberfungsi lag! dalam menunjangpembangunan berkelanjutan.

275

Unsur-unsumya:- kesatuan ruang dengan semua

benda, daya,keadaan, danmakh-luk hidup, termasuk manusia danperilakunya;

- yangmempengaruhike-lanQsunganperikehidupan dankesejanteraanmanu-sia;

- sertamakhluk hidup lainya.

Unsur-unsumya:• masuknya atau dimasuk-kannya

makhiuk hidup, za!, enerai, danataukomponen lain ke dalamlngkunganhidup:

• oleh kegiatan manusia;- sehinggakuaiitasnyatu-njnsampai

ketingi^ttertentu;- yang menyebabkan llngkungan

hidup tidakdapat bedungsi sesuaidengan peruniukannya.

Unsur-unsumya:- tindakanyangmenimbulkanpeoibah-

anlangsung atautidak langsung;• tertiadapsifat fisik danatauhayatinya• yang mengakibatkan llngkungan hidup

tldakberfungsi lagi;- dalam menunjang pemba-ngunan

berkelanjutan.

mengalami pencemaran dan atau perusakan.Dari pengertian lingkungan hidup

tersebut dapat dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan lingkungan hidup; pertama,tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik saja,tetapi juga hal-hal yang bersifat non-flsik;kedua, tidak hanya terbatas pada makhiukyang bernyawa saja, tetapi juga termasukmakhiuk yang tidak bernyawa; ketiga; manusiadan perilakunya juga merupakan bagian darilingkungan hidup {apart of nature) bukanterplsah dari alam {apart from nature) ataudengan kata lain bahwa manusia tidak hidupdalam alam atau llngkungan hidup yang lainyang berbeda dengan makhluk-makhluklainnya; keempat, bahwa llngkungan hidup itutidak hanya mencakup benda-benda yangnampak (berwujud) saja, tetapi juga mencakupbenda-benda yang tidak berwujud. Dengandemikian, pengertian lingkungan hidup yangdirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPLHtersebut tidak hanya komprehensif, tetapi jugasangat luas.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkunganhidup yang dltarlk dari rumusan pencemaranlingkungan hidup sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UUPLHtersebut tidak hanya dapat memberikangambaran tentang apa yang dimaksuddengan pencemaran lingkungan, kapan suatulingkungan dapat dikatakan telah tercemar, tetapi

juga sekaligus dapat memberikan penjelasanuntuk membedakannya dengan kasus perusakanlingkungan.

Unsur 1 dan unsur 2 dari unsur-unsur

pencemaran lingkungan hidup di atas dapatdikelompokkan ke dalam unsur penyebabterjadinya kasus pencemaran lingkungan.Sedangkan unsur3 dan 4 adalah unsurakibatyang ditimbulkan oleh kasus pencemaranlingkungan. Untuk dapatdikatakan telah terjadikasus pencemaran lingkungan dan sekaligusmenentukan siapa polluter-nya tidak cukuphanya berhenti pada pembuktian terpenuhinyakeempat unsur tersebut, tetapi juga haruslahdibuktikan adanya hubungan kausalltas dariunsur penyebab dan unsur akibat. Sebuahilustrasi kasus dapat dikemukakan di sini; yaknlsebuah perusahaan X terbukti membuanglimbahnya ke sungai A. Pada waktu yangbersamaan atau hampir bersamaan masyarakatmangeluhkan tercemarnya air sungai tersebut.Dan setelah diteliti di suatu laboratcrium positifdinyatakan bahwa airsungaiAtercemar. Dalamcontoh kasus tersebut terbukti perusahaan Xmembuang limbahnya ke sungai A dan jugaterbukti air sungai A tercemar. Namun, bukti-bukti tersebut belum cukup kuat untukmenentukan apalagi untuk memastikan bahwaperusahaan X sebagai poliuter-nya. Untuksampai pada kesimpuian seperti itu, makaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12

276 JURNAL HUKUHA. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:275 - 287


UUPLH haruslah dibuktikan adanya hubungankausalitas antara limbah yang dibuang olehperusahaan X dan penyebab terjadinyapencemaran sungai A. Karena, boleh jadiantara keduanya tidak memiliki hubungankausalitas sama sekali.

Di samping itu, dalam praktik juga seringterjadihasiiiaboratorium yang satudenganhasiliaboratorium yang lain dalam kaitannya untukmembuktikan telah terjadinya pencemaranlingkungan dapat berbeda. Kasus Limbah Tahu(PN Sidoarjo, 1989) telah menunjukkannya.Hasil pemeriksaan air limbah yang dilakukanoleh Balai Teknik Kesehatan LingkunganSurabaya menyatakan bahwa kadar limbahyang terkandung pada BOD dan COD telahmelebihi ambang batasyang ditetapkan dalamSK Gubernur Jawa Timur. Senientara menu-

rut hasil pemeriksaan yang dilakukan olehBalai Pengembangan dan Penelitian IndustriKanwil Departemen Perindustrian Jawa TImurmenyatakan bahwa kadar limbah belummelampaui baku mutu yang ditetapkan olehGubernur. Di samping itu. saksi dari PDAMSurabaya dan Dinas Perikanan Sidoarjomengatakan memang benarair Kali Surabayatercemar, namun tidak dapat memastikanbahwa hal itu disebabkan oleh limbah tahu

milik terdakwa. Terhadap perbedaan hasilIaboratorium tersebut, maka majelis hakimmenggunakan asas "in dubio pro reo" (putusanyang menguntungkan bagi terdakwa).'

Sementara itu, dari unsur-unsur perusakanlingkungan hidup yang dikemukakan di atas,dapat disimpulkan bahwa unsurl dan2merupa-kan unsur penyebab terjadinya perusakanlingkungan hidup. Sedangkan unsur 3 dan 4

merupakan unsur akibatyang ditimbuikan olehperusakan lingkungan hidup. Sebagaimanapencemaran lingkungan hidup, unsur-unsuryang terdapat pada perusakan lingkunganhidup juga merupakan unsur-unsur yang salingkait mengkait antarasatu unsur dengan unsurlainnya. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakantelah terjadinya perusakan lingkungan hidup jugamenghendaki adanya pembuktian hubungankausalitas diantara semua unsur-unsumya.

Sejauh inl, untuk membuktikan unsur 3dan4 dari pencemaran lingkungan hidup didasarkankepada standar baku mutu lingkungan hidupyang ditetapkan oleh Gubernur dari daerahmasing-masing. Dengan demikian, untukmembuktikannya relatif tidak menemuihambatan yang berarti. Berbeda halnya untukmembuktikan unsur 3 dan 4 dari perusakanlingkungan hidup. Sampai saat ini, apa ukuranatau kriteria yang dapat digunakan untukmembuktikan bahwa perbuatan itu telah"mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsilagi dalam menunjang pembangunan berkelan-Jutan" dapat dikatakan belum ada, sehinggatidak mengherankan kalau dalam praktiknyaakan menimbulkan pro-kontra atau setidak-tidaknya multi-interpretasi. Namun, satu halyang kiranya perlu dikemukakan di sini adalahbahwa pada kasus penyelundupan burungCendrawasih (PN Sorong, 1984), untukmembuktikan adanya unsur tersebut, Jaksamemberikan penekanan pada keterangansaksi ahli yang mengatakan "apabila burungCendrawasih diambil satu ekor saja, makapeluang burung tersebut untuk berkembangbiak menjadi terhenti, padahal jenis burungtersebut daya penangkarannya untuk ber-

' Siti Sundari Rangkuti.2000, Hukum Ungkungan danKebijaksanaan Ungkungan Nasional, EdisI Kedua,Airlangga University Press, him. 219- 228.

277

kembang biak kecil sekali dalam satu tahun'?Ketiga pasal tersebut perlu dikemukakan

untuk memahami kapan suatu lingkunganhidup dapat dikualifikasikan telah terjadipencemaran lingkungan hidup dan atauperusakan lingkungan hidup menurut UULHmaupun penggantinya, yaitu; UUPLH untukseianjutnya dapat dikualifikasikan sebagaitindak pidana lingkungan hidup. Hal ini pantingdipahami, karena seperti M. Hamdan^ me-nyebutkan bahwa tindak pidana dalam UUPLHmencakup; (1) perbuatan pencemaran lingkungan hidup; (2) perbuatan perusakanlingkungan hidup; dan (3) perbuatan lain yangmeianggar ketentuan perundang-undangan.Perbuatan sebagaimana yang disebutkandalam nomor 3 jelas tidak ada disebutkandalam UULH maupun penggantinya yakni;UUPLH. Oleh karena Itu, sepanjang unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalamketiga pasal tersebut tidak terpenuhi, makaperbuatan itu tidak dapat dikualifikasikansebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Instrumen yang dapat diterapkan

Tindak pidana lingkungan hidup dalamUUPLH dirumuskan pada Pasal 41, Pasai 42,Pasal 43, dan Pasai 44 sebagaimana yangakan dikutipkan di bawah ini.

a. Pasal 41 UUPLH

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukumdengan sengaja melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan atauperusakan lingkungan hidup, diancamdengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyakRp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Jikatindak pidanasebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang mat!atau luka berat, pelaku tindak pidanadiancam dengan pidana penjara palinglama 15 (lima belas tahun) dan dendapaling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah).Dari rumusan Pasal 41 ayat (1) UUPLH

tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua)jenis tindak pidana lingkungan hidup;1. Secara melawan hukum dengan sengaja

melakukan perbuatan yangmengakibatkanpencemaran lingkungan hidup; dan atau

2. Secara melawan hukum dengan sengajamelakukan perbuatan yangmengakibatkanperusakan lingkungan hidup.Barda Nawawi Arief," juga berpendapat

yang sama yaitu ketentuan Pasal 41 U.UPLHmemuat 2 (dua) tindak pidana lingkunganhidup. Namun, beliau tidak menambahkankata "dan atau" diantara 2 (dua) jenis tindakpidana lingkungan hidup tersebut. Kalaudiperhatikan bunyi rumusan Pasal 41 UUPLHterdapat kata "dan atau" yang mempunyalimplikasi bahwa perbuatan yang dapat dikualifikasikan tidak hanya perbuatan yang hanyamengakibatkan "pencemaran lingkungan hidup"atau "perusakan lingkungan hidup" saja. Tetapi,juga yang mengakibatkan "pencemaran ling-

2/b/d. him.213-219.^M. Hamdan,2000, TindakPidana Pencemaran Lingkungan Hidup, PenerbitCV. MandarMaju, Bandung,

him. 39.

*Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,Penerbit PI Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 88.

278 JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:275 • 287

Harahap. Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan...

kungan hidup" dan sekaligus "perusakan lingkungan hidup".

Sedangkan ancaman pidana terhadapperbuatan yang mengakibatkan terjadinyapencemaran dan perusakan lingkungan hidupmenurut ketentuan Pasal 41 UUPLH tersebut

tidak ada perbedaannya. Perbedaan ancamanpidana hanya terletak pada apablla perbuatanpencemaran dan atau perusakan lingkunganhidup itu mengakibatkan orang mat! atau lukaberat.

b. Pasal 42 UUPLH

(1) Barangsiapa yang karena kealpaannyamelakukan perbuatan yang mengakibatkanpencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dendapaling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang matiatau luka berat, pelaku tindak pidanadiancam dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 150.000.000,00 (seratus limapuiuh juta rupiah)Dari rumusan Pasal 42 ayat (1) UUPLH

tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua)jenis tindak pidana lingkungan hidup:1. Karena kealpaannya atau kelalaiannya

mengakibatkan pencemaran lingkunganhidup:

2. Karena kealpaannya atau kelalaiaannyamengakibatkan perusakan lingkunganhidup.Sebagaimana Pasal 41 UUPLH di atas,

dalam Pasal 42 UUPLH juga tidak dibedakanancaman pidana pencemaran lingkungan

hidup dan perusakan lingkungan hidup.Perbedaan yangada hanya berkaitan denganapabila pebuatan itu mengakibatkan orangmati atau luka berat, maka ancaman pidana-nya lebih berat.

c. Pasal43 UUPLH

(1) Barangsiapa yang dengan melanggarketentuan perundang-undangan yangbeiiaku, sengaja melepas atau membuangzat, energi, dan atau komponen lain yangberbahaya atauberacun masuk di atas atauke dalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor,ekspor, memperdagangkan, mengangkut,menyimpan bahan tersebut, menjalankaninstalasi yang berbahaya, padahalmengetahui atau sangat beralasan untukmenduga bahwa perbuatan tersebutdapat menimbulkan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup ataumembahayakan kesehatan umum ataunyawa orang lain, diancam dengan pidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling banyak Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

(2) Diancam dengan pidana yang samadengan pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1), barangsiapa yang dengansengaja memberikan informasi palsu ataumenghilangkan atau menyembunyikanatau merusak informasi yang diperlukandalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahalmengetahui atau sangat beralasan untukmenduga bahwa perbuatan tersebut dapatmenimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehtan umum atau nyawa orang

279

lain;(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud

padaayat (1) dan ayat(2) mengakibatkanorang mati atau luka berat, pelaku tindakpidana diancam dengan pidana penjarapaling lama 9 (sembllan) tahundandendapaling banyak Rp 450.000.000,00 (empatratus lima puluh juta rupiah).Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan

pada Pasal 43 ayat (1) adalah mencakupperbuatan-perbuatan sebagai berikut:a. melepasatau membuang zat, energi, dan

atau komponen lain yang berbahaya atauberacun masuk dl atas atau ke dalam

tanah, ke dalam udara atau ke dalam airpermukaan;

b. melakukan impor, ekspor, memperdagang-kan, mengangkut, menyimpan bahantersebut;

c. menjalankan instalasi yang berbahaya.Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan

dengan;1. melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang beriaku;2. dilakukan dengan sengaja;3. mengetahui atau sangat beralasan untuk

menduga bahwa perbuatan tersebutdapat menimbulkan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup ataumembahayakan kesehatan umum ataunyawa orang lain.Sedangkan tindak pidana lingkungan

yangdirumuskan pada Pasal 43 ayat (2) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:1. dengan sengaja memberikan informasi

palsu atau menghilangkan atau menyem-bunyikan atau merusak informasi yangdiperlukan dalam kaltannya denganperbuatan sebagaimana dimaksud padaayat(1);

2. padahal mengetahui atau sangat beralasanuntuk menduga bahwa perbuatan tersebutdapat menimbulkan pencemaran dan atauperusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehtan umum atau nyawaorang lain.Tidak ada perbedaan ancaman pidana

terhadap perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 43ayat(1) danayat (2). Hanyasajapada ketentuan ayat (3) disebutkan bahwaapat^ila perbuatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkanorang mati atau luka berat, maka ancamanpidana lebih berat.

d. Pasal 44 UUPLH

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuanperundang-undangan yang beriaku,karena kealpaannya melakukan perbuatansebagaimana dimaksud daiam Pasal43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah);

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan orang matiatau luka berat, pelaku tindak pidanadiancam dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 150.000.000,00 (se ratus limapuluh juta rupiah).Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan

pada Pasal 44 ayat (1) UUPLH tersebut di atas,merupakan delik kealpaan (culpa) dari delik yangdirumuskan pada Pasal 43UUPLH. Oieh karenaitu, ancaman pidananya menjadi lebih ringanketimbang apabila perbuatan itu dilakukandengan sengaja. Sedangkan ketentuan Pasal44 ayat (2) merupakan pemberatan ancamanpidana, karena perbuatan itu mengakibatkan

280 JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:275 - 287


orang mati atau luka berat. Meskipun, tindakpidana lingkungan yang disebutkan padaPasal 44in! merupakan delik kealpaan, namunberdasarkan ketentuan Pasal 48 UUPLH, tetapmerupakan tindak pidana kejahatan bukanpelanggaran.

Aparatur yang terlibat dalam penegakanhukum lingkungan

Dalam ketentuan Pasal 40 UUPLH,secarategasdisebutkan aparatur yang terlibatdalam penegakan hukum lingkungan.(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, juga Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan instansipemerintah yang lingkup tugas dantanggung jawabnya di bidang pengelolaanlingkungan hidup, diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang HukumAcara Pidana yang berlaku;

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebe-

naran laporan atau keteranganberkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadaporang atau badan hukum yang didugamelakukan tindak pidana di bidanglingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan buktidari orang atau badan hukum sehu-bungan dengan peristiwa tindakpidana di bidang lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pem-bukuan, catatan, dan dckumen lainberkenan dengan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup;• e. melakukan pemeriksaan di tempat

tertentu yang diduga terdapat bahanbukti, pembukuan, catatan, dandckumen lain serta melakukanpenyltaan terhadap bahan dan baranghasil pelanggaran yang dapatdijadikan bukti dalam perkara tindakpidana di bidang lingkungan hidup;

f. meminta bantuan ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikandan hasil penyidikannya kepada PeyidikPejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyampaikan hasil penyidikan kepadaPenuntut Umum melalui Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia;

(5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidupdi perairan Indonesia dan Zona EkonomiEkslusif dilakukan oleh penyidik menurulperaturan perundang-undangan yangberlaku.

Dari ketentuan Pasal 40 tersebut, dapatdiketahui bahwa aparatur yang paling berperandalam penegakan hukum lingkungan pidanaadalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang memiliki wewenang untuk melakukanpenyidikan atas terjadinya kasus pencemarandan atau perusakan lingkungan hidup. Hasilpenyidikan itu, selanjutnya disampaikan olehPPNS kepada Penuntut Umum (Jaksa) melaluiPenyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Apabila PPNS melakukan penyidikan,maka harus memberitahukannya kepadaPenyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indo-

281

nesia. Ketentuan ayat (3) tersebut, lebihmenekankan peran PPNS ketimbang PenyidikPejabat Polisi Negara Republik Indonesia.Oleh karena itu, ketentuan ayat (3) tersebutjuga harus dipahami, apabila PPNS telahmelakukan penyidlkan, maka Penyidik PejabatPoiisi menjadi tidak periu lag! meiakukanpenyidikan. Di samping itu, PPNS juga harussegera memberitahukan Penyidik PejabatPolisi, apabiia tidak dapat atau tidak sanggupuntuk melakukan tugas penyidikan, sehinggaPenyidik Pejabat Poiisi dapat segera untukmeiakukan penyidikan. Dengan demikian,daiam meiakukan tugas penyidikan atas kasuspencemaran dan atau perusakan iingkunganhidup tidak terjadi tumpang-tindih maupunsikap saling menunggu antara PPNS danPenyidik Pejabat Poiisi.

Tindak pidana di bidang iingkunganhidup menyangkut aspek yang sering bersifatteknik, sehingga memeriukan keahlian terten-tu untuk meiakukan penyidikan, yang sukardiharapkan dari para penyidik pejabat polisi.Oieh karenaitu, menurut KoesnadI Hardjasoe-mantri^ diperiukan Pejabat Pegawai NegeriSipii (PPNS) untuk mengadakan penyidikandi bidang iingkungan hidup yang diberiwewenang khusus sebagal penyidiksebagaimana dimaksud daiam KUHAP.

Kategori tindak pidana iingkunganform!! dan materlll

Perumusan deiik iingkungan hidup padaPasal 41 UUPLH dan Pasal 42 UUPLH

merupakan delik materiil,^ yang membawakonsekuensi pembuktian adanya hubungankausalitas antara perbuatan perusakan danatau pencemaran iingkungan dan akibat yangditimbuikan, yaitu rusaknya danatau tercemamyaiingkungan hidup yang dimaksud. Berbedadengan Muiadi' yang mengatakan bahwa Pasai43 UUPLH jugatermasuk delik mateiiil, sedang-kan yang memuat delik foimil hanya ketentuanPasal 44 UUPLH.

Berbeda hainya denganPasal43 UUPLHdan Pasai 44 UUPLH iebih merupakan delikformil, yang membawa konsekuensi bahwayang penting dapat membuktikan perbuatanmelanggar hukumnya. Sedangkan apakah'perbuatan tersebut teiah mengakibatkanterjadinya perusakan dan atau pencemaraniingkungan menjadi tidaklah penting.

Berkaitan dengandeiik materiel dan deiikformii tersebut, KoesnadI Hardjasoemantri®mengatakan bahwa apabiia deiik materielsukar untuk membuktikan perbuatan pencemaran dan atau perusakan iingkungan, misal-nya untuk membuktikan sesuatu usaha danatau kegiatan yangmencemarkan karenabakumutu ambien sungai teiah dilampaui ambang

®KoesnadI Hardjascemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, Cetakan ketujuh belas, GadjahMada University Press,Yogyakarta, halaman 408.

®Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit, halaman 211, juga mengatakan bahwa ketentuan pasaltersebut adalahdeiik materiel. Pendapatyangsama jugadikemukakan olehBardaArief Nawawi, Op. Cit, halaman 88, danRachmadi Usman, 2003, Pembahaman Hukum Lingkungan Nasional, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung,halaman 406.

' Muladi, Prinsip'prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan daiam Kaitannya dengan UU Nomor23Tahun 1997, makaiah disampaikan padaSeminarNasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Uni-versitasDipanegoro, Semarang,21 Februarj1998.

®KoesnadI Hardjasoemantri, Op. Cit, halaman 410-411.

282 JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL. 12 SEPTEMBER 2005:275 - 287


batasnya padahal sumber pencemaran dapatberupa limbah industri, limbah domestik. danlimbah pertanian (pestisida), yang berarti multi-source pollution, maka delik formil cukupdibuktikan bahwa usaha dan atau kegiatanyang bersangkutan limbahnya melampauiambang batasyang ditetapkan oleh baku mutuefluen, yang pengukurannya dapat dilakukandi tempat penggelontoran limbah.

Tindak pidana korporasi

Tindak pidana lingkungan hidup yangdilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal45 UUPLH dan Pasal46 UUPLH, sebagaimanayang dikutipkan dl bawah ini:

A. Pasal 45 UUPLH

Jika tindak pidana sebagaimana dimak-sud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas

nama suatubadan hukum, perssroan, perseri-katan, yayasan atau organlsasl lain, ancamanpidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 45 UUPLH ini pada dasarnyamenegaskan tindak pidana lingkungansebagaimana yang disebutkan pada Pasal 41,Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 UUPLHpelakunya adaiah orang, sedangkan tindakpidana lingkungan yang disebutkan padaPasal 45 UUPLH pelakunya adaiah korporasi.Perbedaan lainnya terletak pada ancamanpidana dendanya, yakni; apabila tindak pidanalingkungan tersebut dilakukan oleh korporasi,maka diperberat sepertiga.

B. Pasal 46 UUPLH

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab ini dilakukan oleh atau atas

nama badan hukum, perseroan, perseri-

katan, yayasan atau organisasi lain, tuntut-an pidana dilakukan dan sanksi pidanaserta tindakan tata tertib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan balkterhadap badan hukum, perseroan, perseri-katan, yayasan atau organisasi lain tersebutmaupun terhadap mereka yang memberiperintah untuk melakukan tindak pidanatersebut atau yang bertindak sebagaipemimpin dalam perbuatan itu atauterhadap kedua-duanya;

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab ini, dilakukan oleh atau atasnama badan hukum, perseroan, perserikat-an, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, balk berdasarhubungan kerja maupun berdasarhubungan lain, yang bertindak dalamlingkungan badan hukum, perseroan,peserikatan, yayasan atau organisasi lain,tuntutan pidana dilakukan dan sanksipidana dijatuhkan terhadap mereka yangmemberi perintah atau yang bertindaksebagai pemimpin tanpa mengingatapakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasarhubungan lain, melakukan tindak pidanasecara sendiri atau bersama-sama;

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badanhukum, perseroan, perserikatan, yayasanatau organisasi lain, panggilan untukmenghadap dan penyerahan surat-suratpanggilan itu ditujukan kepada pengurusdi tempat tinggal mereka, atau di tempatpengurus melakukan pekerjaan yangtetap;

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badanhukum, perseroan, perserikatan, yayasanatau organisasi lain, yang pada saatpenuntutan diwakili oleh bukan pengurus.

283

hakim dapat memerintahkan supayapenguins menghadap sendiri di pengadilan.Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPLH

tersebut, maka yang dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana atau dituntut dandijatuhl pidana apabila terjadi kasus pence-maran dan atau perusakan lingkungan hidupadalah:

1. badan hukum, perseroan, perserikatan,yayasan atau organisasi lain;

2. mereka yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana atau yangbertindak sebagai pemimpin dalamperbuatan itu; atau

3. kedua-duanya.

Asas Subsidiaritas {Ultimum Remedium)dalam UUPLH

Dalam angka7 Penjelasan Umum UUPLHdisebutkan "Sebagai penunjang hukum adminis-trasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetapmemperhatlkan asas subsidiaritas, yaitu bahwahukum pidana hendaknya didayagunakanapabiia sanksi bidang hukum Iain, seperti sanksiadministrasi dan sanksi perdata, dan altematifpenyelesaian sengketa lingkungan hidup tidakefeldif dan atau tingkat kesaiahan pelaku relatifberat danatau akibat perbuatannya relatif besardan atau perbuatannya menimbuikan keresahanmasyarakat".

Ketentuan angka 7 Penjelasan UmumUUPLH yang memuat asas subsidiaritastersebut, menimbuikan beberapa persoalan:1. Asas subsidiaritas tersebut sama sekali

tidak diatur pada pasal dalam BatangTubuh, tetapl hanya diatur pada PenjelasanUmum. Sejauh ini, kekuatan mengikat suatu

penjelasan dari suatuperaturan perundang-undangan maslh menjadi perdebatan.Sebagian pakar mengatakan tidakmempunyai kekuatan mengikat dan yangmempunyai kekuatan mengikat hanyalahpasal-pasal dalam Batang Tubuh, karenasifat normatifnya. Sedangkan, sebagianpakar lainnya mengatakan mempunyaikekuatan mengikat, karena sifat inter-pretasi autentiknya. Di samping itu, baikpasal-pasal pada Batang Tubuh maupunPenjelasan sama-sama dibuat dandibahas dalam sidang DPR;

2. Kalimat yang menyatakan; (a) apabilasanksi administrasi, sanksi perdata, danaltematif penyelesaian sengketa lingkungan "tidak efektif"; (b) "tingkatkesaiahan pelaku relatif beraf; (c) akibatperbuatannya relatif besar"; atau (d)perbuatannya menimbuikan keresahanmasyarakat", tidak mempunyai ukuranataukriteriayang jelas.Implikasinyasudahbarang tentu penerapanasas subsidiaritasitu menjadi sangat tergantung dari penaf-siran aparat penegak hukumnya dalamhal Ini PPNS dan Penyidik Pejabat Poilsi.Dalam kaitannya denganpenerapan asas

subsidiaritas tersebut, Hamrat Hamid^ mengatakan bahwa proses perkara pidana lingkungan sebagai bagian dari penegakan hukumdapat didahulukan atau diutamakan pelaksa-naannya dalam hai-hal sebagai berikut:a. Upaya-upaya dan sanksi-sanksi adminis-

tratif yang dijatuhkan tidak meredakankebandelan tersangka, peianggaran yangdilakukannya bahkan kian meningkat;

b. Tidak ada faedahnya lagi menempuh jalanpenindakan administratif maupun perdata,

'SebagaimanadikutipMiHamdan, Op. Cit, haiaman 101-102.



karena perusakan/pencemaran yangterjadi sudah tidak mungkin dapatdiperbaiki lagi;

c. Tidak ada pilihan penindakan selain daripidana;

d. Penindakan melalui proses pidana,tindakan yang sangat strategis untukmenangkal pelaku pencemaran lainnya;

e. Penundaan penindakan lersangka melaluiproses pidana secara psikologis dapatmenjaluhkan wibawa hukum dan wibawapemerintah;

f. Pelanggaran terjadi sebagai hasil kolusidengan oknum-oknum pejabat setempatyang menyinggung perasaan masyarakatatau menyebalkan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 41,42,43,

44, 45, 46, dan Pasal 47 UUPLH dapatdiketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidanayang dapat diancamkan terhadap pelakuperusakan dan atau pencemaran lingkunganadalah pidana penjara, denda, dan atautindakan tata tertib. Jenis-jenis sanksi pidanayang berupa pidana penjara dan denda bersifatkomulatif. Sedangkan jenis sanksi pidana yangberupa tindakan tata tertib lebih bersifatdiskresi, setiingga sepenuhnya diserahkankepada kebijaksanaan dari penyidik. Pasal41,42,43, dan Pasal 44 UUPLH berkaitandengan sanksi pidana yang dapat diancamkankepada pelaku perusakan atau pencemaranlingkungan yang dtlakukan oleh orang. Pasal45 dan Pasal46 UUPLH adalahsanksipidanayang dapat diancamkan kepada pelakuperusakan dan atau pencemaran lingkunganyang dilakukan oleh korporasi. Sedangkanketentuan Pasal47 adalahsanksipidana yang

dapat diancamkan kepada pelaku perusakandan atau pencemaran lingkungan yangdilakukan baik oleh orang maupun korporasi.

Sementara itu, berdasarkan rumusanPasal45 dan Pasal46 UUPLH yangmengaturtentang tindak pidana lingkungan yangdilakukan oleh korporasi tidak memilikikejelasan tentang apakah pemimpin korporasidan atau mereka yang memberiperintah dapatdiancam dengan sanksi pidana yang berupapidana penjara. Memang, dalam Pasal 46UUPLH disebutkan kemungkinan pemimpinkorporasi dan atau mereka yang memberiperintah dijatuhi sanksi pidana baik berupapidana penjara dan denda {sebagaimanasanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 41 -Pasal 44UUPLH) dan atau tindakan tatatertib(sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 47UUPLH). Namun, hai itu menjadi rancu denganketentuan Pasal 45 UUPLH yang menyebut-kan bahwa jika perbuatan itu dilakukan olehkorporasi ancaman pidana dendanya diper-berat dengan sepertiga.

Kerancuan itu dapat dijelaskan bahwaancaman sanksi yang terdapat dalam Pasal41-44 UUPLH bersifat komulatif, sementaraapabila mengacu kepada Pasal 45 dan 46UUPLH terjadi pemisahan antara ancamanpidana penjara yang ditujukan kepadapemimpin korporasi dan atau kepada merekayang memberi pen'ntah, sedangkan ancamandendanya ditujukan kepada korporasinya. Atasdasaritu, maka sanksi pidana yang sudahjelasdapat diancamkan hanya terhadap korporasi,yaitu berupa pidana denda yang diperberatdengan sepertiga, sedangkan terhadappemimpin korporasi dan atau mereka yangmemberi perintah tidak jelas apakah hanyadapat dikenakan pidana penjara saja, ataupidana penjara dan denda, atau pidana

285

penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Jikahanyadikenakan kemungkinan yangpertama,maka hal Itu tidak sejalan dengan ketentuanPasal 41-44 UUPLH yang menganut sifatkomulatif. Sementara, apabila dikenakankemungkinan kedua, berarti terjadi peng-gandaan penjatuhan sanksi pidana yang berupadenda, yakni; denda yang dijatuhkan kepadakorporasi dan kepada pemimpin korporasi danatau memkayangmembeiiperintah. Begitu juga,apabiia dikenakan kemungkinan yang ketiga,menjadi tidak rasionai, karena pemimpinkorporasi dan atau mereka yang memberiperintah tidak mungkin dapat dikenakan sanksipidana yang berupa tindakan tata tertib.

Di samping itu, korporasi juga dapatdikenakan sanksi yang berupa tindakan tatatertib sebagaimana yang disebutkan daiamPasai 47 UUPLH. Untuk jenis sanksi pidanayang terakhir tersebut reiatif sifatnya. DengankataIain, tidak setiapkasus pidanaiingkunganotomatis dikenakan sanksipidana yangberupatindakan tata tertib tersebut.

Berangkat dari rumusan Pasai 45 danPasal 46 UUPLH di satu pihak dan rumusanPasal 41, Pasal 42, Pasai 43. dan Pasai 44UUPLH di pihak iain, maka jeias sekaii bahwaperusakan dan atau pencemaran iingkunganyang dilakukan oieh orang ancaman hukuman-nya menjadi iebih berat daripada yang dilakukanoieh korporasi. Ancaman hukuman yang dapatdikenakan kepada orang yang melakukanperusakan dan atau pencemaran iingkunganterdiri atas pidana penjara dan denda, dan atautindakan tatatertib. Tidak jeias, apa yang menjadilatar beiakang dari para pembuat UUPLH,sehing-ga ancaman hukuman terhadapperusakan dan atau pencemaran iingkunganyang diiakukan oieh orang Iebih lengkap daniebih jeias (pidana penjara dan denda, dan

atau tindakan tata tertib) daripada apabilapelakunya adaiah korporasi.

Kesimpulan

UUPLH menganut asas subsidiaritasdaiam penerapan sanksi pidana terhadappeiaku pencemaran dan atau perusakaniingkungan hidup. Namun, apabila dicermatipengertian asas tersebut sebagaimana yangdisebutkan daiam angka 7 Bagian PenjelasanUmum UUPLH, maka dapat disimpulkanbahwa penerapan asas tersebut menjadisangat fieksibei. Sehingga, penjatuhan sanksiadministrasi, penyeiesaian sengketa di iuarpengadilan maupun meiaiui pengadilan tidakdengan serta merta menjadi penghaiangpenuntutan pidana terhadap peiaku pencemarandan atau perusakan Iingkungan hidup.

Ketidaktegasan Pasai 45 dan Pasal 46UUPLH tentang dapat tidaknya korporasidijatuhi sanksi pidana yang berupa pidanapenjara membuat ketentuan Pasal 45 danPasai 46 UUPLH tersebut mengandungkeiemahan. Di samping itu, jenis-jenis sanksipidana yang berupa tindakan tata tertibsebagaimana yang disebutkan daiam Pasal47 UUPLH sedikit banyak rancu dengan jenis-jenis sanksi administrasi yang disebutkandaiam Pasal 25 ayat (1) UUPLH. Oieh karenaitu, untuk penyempurnaan UUPLH di masayang akan datang ketentuan-ketentuan yangterdapat daiam pasai-pasai tersebut perlumendapatkan perhatian

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 2001, Masaiah PenegakanHukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, Penerbit PI. Citra Aditya



Bakti, Bandung.Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, Hukum Tata

Ungkungan, Edisi ketujuh, Cetakanketujuh belas, Gadjah Mada UniversityPress,Yogyakarta.

M. Hamdan, 2000, Tindak Pidana PencemaranUngkungan Hidup, Penerbit CV. MandarMaju, Bandung.

Muladi, Prinsip-prinsip DasarHukum PidanaUngkungan dalam Kaitannya denganUU Nomor 23 Tahun 1997, makalah

disampaikan pada Seminar Nasionalyang diselenggarakan oleh FakultasHukum Universitas Dipanegoro,Semarang.

Rachmadi Usman, 2003, PembaharuanHukum Ungkungan Nasional, PenerbitPT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, HukumUngkungan dan KebijaksanaanUngkungan Nasional, Edisi Kedua,Airlangga University Press, Surabaya.

287

Documents

Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup …