i

PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN

HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan

Oleh :

Charles Adrianto Saputro

NIM : S351408020

MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

ii

PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN

HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

DISUSUN OLEH:

Charles Adrianto Saputro

NIM : S351408020

Telah Disetujui oleh Pembimbing

Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing : Dr. Widodo Tresno

Novianto, S.H., M.Hum

NIP. 195411241985031002 ( ………………) ………….

Tanda Tangan Tanggal

Pembanding : Wahyu Nugroho, S.H., Sp. N (……………….) ………….

Mengetahui

Ketua Program Magister Kenotariatan

Burhanudin Harahap, SH., MH.,M.Si.,Ph.D

NIP. 196007161985031004

iii

PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN

HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

DISUSUN OLEH:

Charles Adrianto Saputro

NIM : S351408020

Telah Disetujui oleh Tim Penguji:

Jabatan Nama Tanda tangan Tanggal

Ketua : Burhanudin H, SH., MH.,M.Si.,Ph.D

NIP. 196007161985031004 ……………… ………….

Sekretaris : Dr. Widodo Tresno N., S.H., M.Hum

NIP. 195411241985031002 …………….... ………….

Anggota 1. Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum

NIP. 196412012005011001 ……………… ………….

2. Dr. M. Irnawan Darori, S.H., MM

NIP. ……………… ………….

Mengetahui

Direktur Program Ketua Program Magister

Pascasarjana Kenotariatan

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. Burhanudin H. , SH., MH.,M.Si.,Ph.D

NIP. 196007271987021001 NIP. 196007161985031004

iv

PERNYATAAN

NAMA : CHARLES ADRIANTO SAPUTRO

NIM : S351408020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

“PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN

HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”, adalah benar-benar

karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 29 November 2016

Yang membuat pernyataan,

Charles Adrianto Saputro

v

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

~ Filipi 4 : 13 ~

Imagination is more important than knowledge

~ Albert Einstein ~

Jika kita hidup setiap hari seperti hari terakhir bagi kita, kita akan menciptakan

sesuatu yang benar-benar besar akhirnya

~ Steve Jobs ~

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga

berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.

~ Kahlil Gibran ~

Dengan rasa syukur, karya ini dipersembahkan untuk :

• Papa & Mama tersayang yang selalu menyayangi aku sepenuh hati

• Keluarga dan sahabat

•Almamaterku

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus atas berkah, karunianya, dan

kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan

hukum (skripsi) yang berjudul “PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1

KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA

PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”

dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Oleh karena itu Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Burhanudin Harahap, SH., MH.,M.Si.,Ph.D, selaku Kepala Program

Studi Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi

ijin penelitian.

4. Segenap dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku pembimbing tesis

yang telah memberikan curahan waktu, tenaga, pikiran, dan bimbingannya

kepada penulis hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan tepat pada

waktunya.

6. Ibu Noor Saptanti, S.H, Sp. N, M.H. selaku dosen yang telah membantu saya

didalam bertukar pikiran.

7. Keluarga saya, papa, mama, dan kakak atas perhatiannya selama proses belajar

dan semangat serta doa yang tak henti diberikan untuk menyelesaikan tesis ini.

8. Keluarga besar yang memberi doa dan dukungannya.

9. Teman-teman angkatan V Magister Kenotariatan yang kompak selalu.

vii

10.Semua pihak yang tidak bisa disebut satu per satu, yang telah membantu

kelancaran penyusunan tesis ini.

Disadari karena keterbatasan penulis, tesis ini masih banyak kekurangan,

oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis

ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, 29 November 2016

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................... ......... i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ............................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................... iv

MOTTO …………………………...................................................... v

KATA PENGANTAR.................................................................... …….. vi

DAFTAR ISI ................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN .……………………………………………….. xi

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………... xii

ABSTRAK....................................................................................... xiii

ABSTRACT...................................................................................... …….. xiv

BAB I PENDAHULUAN....................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah.......................................... 1

B. Rumusan Masalah........................................................ .. 12

C. Tujuan Penelitian..................................................... 12

D. Manfaat Penelitian.................................................... 13

BAB II LANDASAN TEORI …………………………………… 14

A. Kerangka Teori ...……............................................. 14

1. Kerangka Konseptual .......................................... 14

a. Notaris …………………………………..…....... 14

1) Pengertian Notaris ………………………….. 14

2) Tugas dan Wewenang Notaris ……………… 16

3) Hak dan Kewajiban Notaris ………………… 18

b. Akta …………………………………………….. 23

1) Pengertian Akta …………………………….. 23

2) Jenis Akta ……...……………………………. 25

3) Bentuk Akta………………………………….. 30

4) Batasan Dalam Pembuatan Akta Notaris …… 31

5) Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti….. 34

ix

c. Pembatalan Akta ………………………………. 38

1) Akta Notariil Dapat Dibatalkan ……………. 41

2) Akta Notariil Yang Mempunyai Kekuatan

Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah

Tangan ………………………………………. 43

3) Akta Notariil Batal Demi Hukum ………….. 43

d. Hukum Pidana …………………………………. 45

1) Pengertian Hukum Pidana………………….. 45

2) Asas-Asas Hukum Pidana …………………. 48

3) Tindak Pidana ………………………………. 52

e. Teori Nilai Dasar Sebagai Tujuan Hukum ..….. 57

2. Penelitian yang Relevan ………………………….. 64

B. Kerangka Berfikir …................................................ 69

BAB III METODE PENELITIAN ………………………........... 72

A. Jenis Penelitian …….………………………………… 72

B. Sifat Penelitian ………………………………............ 73

C. Pendekatan Penelitian ……………………………….. 73

D. Sumber dan Jenis Bahan Hukum……………………. 74

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……………….. 76

F. Teknis Analisis Bahan Hukum ……………………… 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............ .. 77

A. Hasil Penelitian …………………………………........ 77

1. Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2468 K/PID/2006…………………………... 77

2. Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1014 K/PID/2013………………………….. 87

B. Pembahasan ……………………………………………. 99

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus

Perkara Nomor 2468 K/PID/2006 dan

Nomor 1014 K/PID/2013 terhadap

tindak pidana pemalsuan akta otentik

x

yang dilakukan oleh Notaris…………….…………. 99

2. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif

Kewenangan dan Kewajiban Pelaksanaan

Tugas serta Jabatan Notaris ……..……………..…. 112

BAB V PENUTUP ………………………………………………. 116

A. Simpulan …................................................................... 116

B. Implikasi ……………………………………………… 117

B. Saran …......................................................................... 117

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 119

LAMPIRAN........................................................................................ xv

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung nomor 2468 K/PID/2006 ..…… xvii

Lampiran 2: Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013……... xlviii

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran ......................................................... 69

xiii

ABSTRAK

Charles Adrianto Saputro. S351408020, PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1

KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK

PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH

NOTARIS, TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan

hakim didalam memutus bebas dan bersalah terhadap tindakan pidana pemalsuan

akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 2468 K/PID/2006 dan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 , serta untuk mengetahui bagaimana

putusan hakim didalam perspektif tugas dan jabatan Notaris. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dilihat dari sifatnya, maka

penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian deskriptif. Analisis berdasarkan

logika deduksi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan

pendekatan kasus (Case Approach).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang

menjadi perbedaan antara keputusan nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014

K/PID/2013 terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah terletak pada tata

cara pembuatan akta otentik itu sendiri, dimana didalam putusan Nomor 1014

K/PID/2013 Notaris dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana itu tidaklah

tepat, melainkan seharusnya dikenai sanksi secara perdata dan akta tersebut

menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan unsur terhadap akta otentik tidaklah

terpenuhi. Putusan nomor 2468/K/PID/2006 Notaris terkait dinyatakan bebas,

karena notaris tersebut tidak terbukti melakukan pemalsuan akta otentik. Putusan

Nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014 K/PID/2013 Notaris adalah pejabat publik

yang sah dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik.

Kurang tepatnya dasar pertimbangan hakim tersebut membuat ketidakadilan

terhadap Notaris terkait, seharusnya tidak terkena sanksi pidana menjadi terkena

sanksi pidana. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila tidak taat

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta yang dibuatnya

hanya akan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pemahaman seorang

Notaris terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait

kewenangan, kewajiban serta larangan profesi Notaris harus ditingkatkan kembali.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan peningkatan pemahaman para

mahasiswa calon Notaris terhadap sanksi hukum pidana khususnya yang terkait

didalam jabatan seorang Notaris Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan

perlindungan hukum kepada Notaris baru dengan jalan memberikan penganyoman

untuk mengadakan lobi-lobi (dalam artian positif) kepada penegak hukum yang

sedang menyidik Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus

berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode

Etik Profesi Notaris.

Kata kunci : Pemalsuan akta, Sanksi Pidana, Notaris

xiv

ABSTRACT

Charles Adrianto Saputro. S351408020, APPLICATION OF ARTICLE 264

PARAGRAPH 1 TO 1 KUHP JUDGE IN DECISION RELATED CRIME

INFRINGEMENT CASE BY THE AUTHENTIC DEED, THESIS: Notaries

Program Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine what is the consideration of the judge in

deciding freely and is guilty of a criminal act of forgery authentic deed performed

by a Notary in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2468 K /

PID / 2006 and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1014 K /

PID / 2013, and to know how the judge's ruling in the perspective of the duties

and office of the Notary. This research is a normative legal or doctrinal. Judging

from its nature, this research included into descriptive nature of the research. The

analysis is based on logical deduction. Approach legislation (Statue Approach)

and the approach of the case (Case Approach).

Based on the results of research and discussion concluded that it is the

difference between the decision number 2468 K / PID / 2006 and 1014 K / PID /

2013 related to the crime of falsification of an authentic deed is situated on the

procedure of making an authentic deed itself, where in the decision No. 1014 K /

PID / 2013 Notary convicted and subject to criminal sanctions was not right, but

should be subject to civil penalties and deed becomes deed under hand, because of

the element of the authentic deed is not met. Decision number 2468 / K / PID /

2006 Related Notary declared free, because the notary was not proven to have

forged an authentic deed. Decision No. 2468 K / PID / 2006 and 1014 K / PID /

2013 Notaries are public officials are legitimate and have the authority to make an

authentic deed.

Less precisely the consideration of the judges make the injustice against the

Notary related to criminal penalties should not be exposed to criminal sanctions.

Notaries in performing their duties and positions if not obey the laws and

regulations in force, then the deed which made only going to have the strength of

evidence under his hand. Understanding of a Notary of the legislation that applies

primarily related to the authority, obligations and prohibitions Notary profession

should be scaled back. Another thing that can be done is to increase the

understanding of the students prospective Notaries to sanction criminal law

particularly relevant in the office of a Notary Public Notary Association Indonesia

can provide legal protection to the Notary new way of giving protections to

conduct lobbying (in the sense of positive) to the police Notary of the law being

investigated. Notaries in performing their duties and position must hold fast to the

legislation in force as well as the Notary Code of Professional Ethics.

Keywords: Counterfeiting deed, Criminal Sanctions, Notary