PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PRODUK ASURANSI

KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA

MUDA 1967 (UNIT SYARIAH)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Puri Pratiwi

1112046200021

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016

v

ABSTRAK

Puri Pratiwi. 1112046200021. Penerapan Manajemen Risiko Terhadap

Produk Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah). Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat

(Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2016.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) adalah

perusahaan yang bergerak dalam bisnis perasuransian dan berlandaskan syariah.

Dalam bisnis perasuransian tidaklah lepas dari sebuah risiko. Produk asuransi

kecelakaan diri adalah salah satu produk yang dimiliki PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) yang mempunyai risiko tinggi, dimana

produk tersebut terdapat rumpun kelas pekerjaan yang memiliki risiko tinggi,

sehingga penerapan manajemen risiko sangatlah penting untuk perusahaan.

Terutama metode untuk pengukuran risiko dari masing-masing risiko tidaklah

sama. Dengan begitu sebuah kewajiban dan keharusan pada setiap perusahaan

agar memiliki dan menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat

analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan

berbagai dokumen data dan informasi yang aktual. Penelitian ini merupakan

penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara

dengan Kepala Bagian Divisi Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah), sedangkan data skunder yang didapatkan berupa data laporan

keuangan Loss and profit pada produk, buku dan internet.

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa, Pertama, penerapan

manajemen risiko pada produk asuransi kecelakaan diri mempunyai strategi yang

baik dan diterapkan sesuai dengan Standard Operational Procedure Management

of Risk, sehinggan Rasio Klaim dalam tiga tahun terakhir terjaga dengan aman,

yaitu pada tahun 2013 sebesar 36%, tahun 2014 sebesar 7%, dan tahun 2015

sebesar 21%. Kedua, proses underwriting memiliki metode-metode yang cukup

efektif dan baik, dengan mengikuti Standard Operational Procedure

Underwriting. Ketiga, kendala-kendala pada proses underwriting juga dapat

diatasi dengan baik dan memiliki solusi yang tepat sehingga kendala yang dimiliki

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syaiah) hanya berupa kendala

eksternal saja.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Produk Asuransi Kecelakaan Diri, Proses

Underwriting, Rasio Klaim.

Pembimbing : Hendra Pertaminawati, MA

vi

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat kasih sayang, berkah, hidayah serta

karunia-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul

“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PRODUK

ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI UMUM

BUMIPUTERA MUDA 1967 (UNIT SYARIAH)” dapat diselesaikan.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Sarjana khusus

konsentrasi Asuransi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas

dari dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak AM Hasan Ali, MA dan Bapak Abdurrauf, Lc., MA., sebagai Ketua

dan Sekretaris Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

3. Ibu Hendra Pertaminawati, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah memberikan segenap waktu, arahan, motivasi dan kesabarannya

dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah.

5. Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sangat membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua, Bapak Ir. Supandi dan Ibu Ernawati, terimakasih atas

doa yang tidak pernah terputus, atas kasih sayang dan ketulusan, dukungan

moril dan materil dan segala hal yang tidak ternilai yang telah diberikan

pada penulis.

7. Kakak-kakak, dan adik penulis, Ryan Aryo Wibowo, Ayu Andini dan

Gibran Muhammad Akmal yang sudah memberikan semangat tiada henti.

8. Sahabat-sahabat GB, Ramadita, Titis Zunatul Islami, Dhita Widhihastuti

M, Desy Anggrarini, Debby Eldira Malbet, Ilham Maulana, Ulul Albab

Badru Zaman, Maulana Ihsan yang selalu ada untuk penulis sampai saat

ini, yang selalu membagi kesedihan dan kebahagiaan bersama.

Terimakasih untuk segala nasehat, dukungan, bantuan, canda dan tawa

yang kalian berikan.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan BDRX, Debby Eldira Malbet, Titis Zunatul

Islami, Ratih Ika Trisyana, Nilam Anggraini, Muliana Defi, dan Iqlima

viii

Fauziah yang selalu ada untuk penulis sejak semester pertama hingga

sekarang. Tempat berbagi isi hati, kesedihan, kebahagiaan, dan berbagi

ilmu bersama, dan tidak henti untuk saling memberikan semangat agar

dapat maju bersama. Terimakasih untuk segala nasehat, dukungan,

bantuan, canda dan tawa yang kalian berikan.

10. Teman-teman Asuransi Syariah angkatan 2012 yang saling memberikan

bantuan sejak awal perkuliahan, semangat dan doa satu sama lain. Tidak

lupa juga kepada kakak-kakak senior Asuransi yang sudah memberikan

bantuan dan masukan kepada penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyususnan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang

membutuhkannya. Aamiin.

Jakarta, Juli 2016

Puri Pratiwi

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................. 1

B. Identifikasi Masalah .................................................... 5

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................... 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................... 7

E. Metode Penelitian ....................................................... 8

F. Sistematika Penulisan ................................................. 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Manajemen Risiko .......................... 13

1. Pengertian Risiko .................................................. 13

2. Hal- hal yang Berkatian dengan Risiko ................. 14

3. Macam-macam Risiko ........................................... 15

4. Pengertian Manajemen Risiko ............................... 16

5. Proses Manajemen Risiko ...................................... 17

x

B. Underwriting ............................................................... 19

1. Pengertian Underwriitng ....................................... 19

2. Tujuan Underwriting ............................................. 20

3. Tugas dan Fungsi Underwriting ............................. 21

C. Rasio Klaim ................................................................ 21

1. Rasio Klaim............................................................ 21

D. Asuransi Syariah ......................................................... 23

1. Pengertian Asuransi Syariah .................................. 23

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.............................. 24

E. Asuransi Kerugian ...................................................... 29

1. Pengertian Asuransi Kerugian ............................... 29

2. Asuransi Kecelakaan Diri ...................................... 30

F. Kerangka Konsep ........................................................ 37

G. Review Studi Terdahulu ............................................. 39

BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK ASURANSI

KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI UMUM BUMI

PUTERA 1967

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 Unit Syariah ....................................................... 42

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan ................ 42

2. Visi dan Misi ........................................................ 43

3. Legalitas Perusahaan ............................................ 44

4. Struktur Permodalan ............................................. 44

xi

B. Manajemen Risiko Produk Asuransi Kecelakaan Diri

pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

(Unit Syariah) ............................................................ 45

1. Tahapan Proses Manajemen Risiko Asuransi

Kecelakaan Diri ...................................................... 45

2. Pengendalian Risiko Asuransi Kecelakaan

Diri ......................................................................... 47

C. Proses Underwriting ................................................... 51

1. Syarat Risiko yang Dapat Diasuransikan ............... 51

2. Objek dalam Pertanggungan Produk Asuransi

Kecelakaan Diri ...................................................... 51

3. Risiko yang Dijamin Produk Asuransi

Kecelakaan Diri ...................................................... 52

4. Proses Underwriting Produk Asuransi

Kecelakaan Diri ...................................................... 54

5. Faktor-faktor pertimbangan Underwriting. ............ 56

D. Proses Klaim ............................................................... 56

1. Proses Klaim Produk Asuransi Kecelakaan

Diri ......................................................................... 56

2. Dokumen Pendukung Klaim .................................. 57

3. Dokumen Dalam hal Peserta Meninggal Dunia ..... 57

4. Dokumen Dalam hal Peserta Hilang ..................... 57

5. Dokumen Dalam hal Peserta Mengalami Cacat

Tetap....................................................................... 57

xii

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Produk Asuransi

Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah) .......................................... 59

B. Rasio Klaim ................................................................ 63

C. Proses Underwriting Produk Asuransi Kecelakaan Diri 68

D. Kendala Proses Underwriting ..................................... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................. 75

B. Saran ........................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 77

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Review Studi Terdahulu.......................................................... 39

Tabel 4.1 Tabel Risk and Loss Profile of General Accident 2013.......... 64

Tabel 4.2 Tabel Risk and Loss Profile of General Accident 2014.......... 65

Tabel 4.3 Tabel Risk and Loss Profile of General Accident 2015.......... 65

Tabel 4.4 Tabel Rasio Klaim of General Accident for the Past

Three Years (2013-2015)........................................................ 66

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang mengendalikan risiko

dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak kepada pihak

lain. Sehingga aktivitas keseharian perusahaan adalah mengelola risiko dari

pihak tertanggung. Risiko merupakan suatu ketidakpastian akan terjadinya

suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Hal ini menyebabkan

pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap perusahaan asuransi.

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode dan ilmu

pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko terjadi

dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut agar terhindar dari kerugian.1

Kecukupan proses manajemen risiko dari mulai proses identifikasi risiko

hingga proses perlakuan risiko, akan menjadi tantangan yang besar, terutama

metode untuk pengukuran risiko dari masing-masing risiko yang tidak selalu

sama. Dengan begitu sebuah kewajiban dan keharusan pada setiap perusahaan

agar memiliki dan menerapkan manajemen risiko dengan baik.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko mulai mencoba

menerapkan manajemen risiko dengan merumuskan masalah-masalah yang

ada melalui proses underwriting. Underwriting merupakan proses

penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung oleh

1 Syarif ayat, Manajemen Risiko ( Jakarta: Gema Akastri, 2003) hal,1.

2

perusahaan.2 Seorang underwriter pada umumnya meramalkan kemungkinan

tertanggung menderita kerugian, tugas underwriter merupakan elemen yang

sangat esensial dalam operasi perusahan asuransi, sebab tujuan underwriting

adalah meningkatkan keuntungan perusahaan melalui penerimaan distribusi

risiko yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Tanpa underwriting

yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing dengan

perusahaan asuransi lainnya.

Namun sejauh apapun risiko yang dapat diprediksi oleh manusia, ada

beberapa hal juga yang tidak mudah untuk diprediksi. Contohnya adalah

produk asuransi kecelakaan diri. Risiko kecelakaan diri pada produk ini adalah

risiko yang tidak dapat diketahui dengan pasti kapan dan dimana akan

terjadinya kecelakaan, karena akan ada banyak hal-hal yang dapat

menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan. Dengan begitu perusahaan

asuransi mempunyai tantangan yang besar dalam menghadapi setiap risiko

yang ada.

Menurut satistik perasuransian Non Life Insurance And Reinsurance

Business In 2014, Lini Usaha: Kecelakaan Diri & Kesehatan dan Asuransi

Jiwa, sebanyak terdapat 69 Perusahaan Asuransi Umum Nasional, dan 19

Perusahaan Asuransi Umum Patungan, dan 5 Perusahaan Reasuransi. Dalam

data tersebut PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dari total

keseluruhan cabang yang ada di Indonesia, baik unit syariah dan konvensional

memiliki pendapatan premi 192,039,000,000 dan beban klaim 160,

2 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General) Konsep dan System

Operasional) hal, 183.

3

986,000,000. Dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya terdapat 9

Perusahaan Asuransi Umum Nasional yang memiliki klaim diatas 100% premi

yang dimiliki. Dan 22 Perusahaan Asuransi Umum Nasional yang tidak

memiliki pendapatan premi maupun klaim. 5 Perusahaan Asuransi Umum

Patungan tidak memiliki pendapatan premi dan klaim, 3 Perusahaan Reasuransi

tidak memiliki pendapatan premi dan klaim, 1 Perusahaan Reasuransi yang

memiliki klaim diatas 100% premi yang dimiliki. Ini membuktikan PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dapat mengatasi permasalahan Klaim

dengan baik.3

Produk asuransi kecelakaan diri adalah produk yang dimiliki oleh

asuransi kerugian, dimana produk ini menghubungkan kesenjangan antara

produk asuransi jiwa dan kesehatan, karena asuransi jiwa reguler umumnya

mencakup proteksi atas kematian, sedangkan asuransi kecelakaan diri tidak

hanya memberi santunan meninggal akibat kecelakaan, melainkan juga

menyediakan manfaat asuransi kesehatan saat seseorang mengalami cacat

karena kecelakaan.

Produk asuransi kecelakaan diri pada perusahaan Bumiputera Muda

1967 adalah produk yang menyangkut dan menjamin tertanggung akibat dari

suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode

pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu

3http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Perasuransian-

Indonesia-2014.aspx , Diakses pada hari dan tanggal: Jumat, 23 September 2016, Jam 4:27 WIB

4

perjalanan. Produk asuransi kecelakaan diri ini termasuk dalam ketegori pure

risk, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian.4

Pada dasarnya setiap perusahaan asuransi pasti lebih memilih calon

tertanggung yang sehat dan jauh dari risiko meninggal. Uniknya produk

asuransi kecelakaan diri pada perusahaan Bumiputera Muda 1967 ini

mempunyai ruang lingkup kelas kecelakaan diri yang sangat luas

dibandingkan dengan produk asuransi kecelakaan diri yang dimiliki oleh

perusahaan-perusahaan asuransi lain. Pada produk asuransi kecelakaan diri

tersebut mempunyai rumpun kelas pekerjaan pada kecelakaan diri yang

merata, yaitu kelas pekerjaan bawah seperti pedagang kaki lima hingga kelas

pekerjaan menengah dan atas yaitu guru, pengusaha, ahli hukum dan masih

banyak lagi. Berbeda dengan perusahaan asuransi lain yang juga mempunyai

produk asuransi kecelakaan diri, produk asuransi kecelakaan diri pada

perusahaan Bumiputera Muda 1967 ini berani memberikan kelas pekerjaan

yang rentan risikonya terhadap kecelakaan diri, yaitu kelas pekerjaan yang

memiliki risiko berbahaya dan mengancam keselamatan bagi pihak

tertanggung, contohnya adalah pemadam kebakaran, penggali tambang,

pekerja yang menggunakan bahan peledak,crew pesawat udara darat dan laut,

pembuat terowongan, penyelam dan masih banyak lagi. Produk asuransi

kecelakaan diri ini termasuk produk yang memiliki tingkat risiko yang sangat

tinggi karena kecelakaan adalah hal yang tidak mudah diprediksi dan kapan

saja bisa terjadi oleh manusia. Dengan begitu semakin besar ruang lingkup

4 Abbas Salim. Asuransi dan Manajemen Risiko. (Cetakan 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada2005) hal, 5.

5

risiko yang dimiliki produk asuransi kecelakaan diri pada perusahaan

Bumiputera Muda 1967 ini, maka semakin besar juga potensi risiko yang

dihadapi oleh perusahaan pada produk tersebut.

Berdasarkan pada masalah yang ada, penerapan manajemen risiko

sangat penting pada produk asuransi kecekaan diri untuk kemajuan

perusahaan, maka hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Sehingga, penulis

mengambil judul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP

PRODUK ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT ASURANSI

UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (UNIT SYARIAH) .”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka identifikasi

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 ( Unit Syariah) pada produk asuransi

kecelakaan diri?

2. Bagaimana proses underwriting dalam menerima dan menolak calon

peserta asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah)?

3. Bagaimana proses penerimaan dan penolakan klaim terhadap produk

asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah)?

6

4. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh underwriter dalam menyeleksi

kelayakan risko calon peserta asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)?

5. Bagaimana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghindari dan

mengurangi risiko yang terjadi pada produk asuransi kecelakaan diri di

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)?

6. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan dana tabarru pada PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) khususnya pada produk

asuransi kecelakaan diri?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Peniliti tidak meneliti seluruh masalah yang ada, tetapi peneliti hanya

membatasi masalah pada beberapa hal yaitu :

a. Penelitian ini dibatasi pada produk asuransi kecelakaan diri. Produk

ini mempunyai keunikan pada ruang lingkup kelas pekerjaan yang

luas terhadap risiko kecelakaan diri, juga memiliki kelas-kelas

pekerjaan yang risikonya sangat berbahaya.

b. Penelitian ini dibatasi pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah) karena perusahaan tersebut memiliki produk

asuransi kecelakaan diri yang unik yang tidak dimiliki oleh

perusahaan lain.

c. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penerapan manajemen

risiko di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)

7

untuk menghindari dan mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada

produk asuransi kecelakaan diri.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) pada produk asuransi

kecelekaan diri?

b. Bagaimana proses underwriting dalam menerima dan menolak calon

peserta asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah)?

c. Apa saja kendala yang dihadapi underwriter dalam menyeleksi

kelayakan calon peserta asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko di PT. Asuransi

Umum Bumiputera 1967 (Unit Syariah) pada produk asuransi

kecelakaan diri.

b. Untuk mengetahui proses underwriting yang dilakukan perusahaan

dalam penerapan manajemen risiko pada produk asuransi kecelakaan

diri.

c. Untuk mengetahui langkah langkah yang dilakukan perusahaan

8

dalam menghindari dan mengurangi risiko yang terjadi pada produk

asuransi kecelekaan diri.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dari segi ilmiah penilitian ini diharapkan dapat menambah

khasanah ilmu pengetahuan tentang penerapan manajemen risiko

pada produk asuransi kecelakaan diri dan dapat digunakan sebagai

bahan acuan dalam penerapan manajemen risiko.

b. Manfaat praktisi

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti untuk

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam penerapan

manajemen risiko pada produk asuransi kecelakaan diri.

c. Manfaat Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

memperkaya wawasan masyarakat khususnya terhadap penerapan

manajemen risiko.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko terhadap

produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 unit syariah yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No. 63/43

Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

9

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini

menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat analisis

deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan

berbagai dokumen data dan informasi yang aktual5.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif, artinya

pembahasan dititik-beratkan pada deskripsi data berupa kata- kata.

Penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data

primer melalui wawancara dan data skunder yang didapatkan melalui

beberapa sumber tidak langsung.

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data primer adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan

kepada divisi underwriting mengenai informasi penerapan

manajemen risiko pada produk asuransi kecelakaan diri, dan proses

underwriting yang dilakukan underwriter pada PT Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967.

2) Data sekunder, yaitu data yang dipublish oleh perusahaan

mengenai penerapan manajemen risiko : a) Data Rasio Klaim

(Risk and Lost Profile General Accident) Pada PT Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) Tahun 2013-2015 untuk

5 Sugiono, Metodologi Peneliian Bisnis (Bandung: Alvabeta1999) hal, 209.

10

mengetahui dampak positive dan negative pada penerapan

manajemen risiko yang dilakukan perusahaan dengan melihat

tingkat rasio klaim pada produk yang dapat mempengaruhi

kesehatan dana tabarru perusahaan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini untuk memperoleh data yang relevan, maka

penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan cara mepelajari

berbagai literatur yang diperoleh dari buku maupun jurnal yang

berhubungan dengan penerapan manajemen risiko asuransi.

2) Riset Lapangan

Penelitian lapangan riset lapangan yaitu penulis mengumpulkan

data secara langsung ketempat objek penelitian. Teknik

pengumpulan data dengan cara :

a) Wawancara yaitu merupakan salah satu cara pengumpulan data

dengan tanya jawab secara bertahap dengan muka responden.

Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak

yang berkompeten juga respresentatif dengan masalah yang

diteliti, yaitu divisi underwriting, berkaitan dengan penerapan

manajemen risiko yang dilakukan PT.Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) pada produk asuransi

11

kecelakaan diri, tujuannya untuk memperoleh informasi data

yang valid dan akurat.

4. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini adalah menggunakan

buku “Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam pembahasan isi

laporan ini secara keseluruhan , maka penulis membagi penyusunan yang

lebih sistematika penulisan skripsi ini kedalam lima bab, yang masing masing

dari bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah dari

penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis akan yang memuat pengertian manajemen risiko,

proses manajemen risiko, macam- macam risiko, Underwriting,

asuransi kecelakaan diri, landasan manajemen risiko pada

perusahaan Bumiputera Muda 1967, teori, kerangka konsep dan

kajian terdahulu.

12

BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK ASURANSI

KECELAKAAN DIRI PT. ASURANSI UMUM

BUMIPUTERA MUDA 1967 (UNIT SYARIAH)

Bab ini penulis menjelaskan gambaran umum atau sejarah

perkembangan perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah), dan memaparkan fakta lapangan

mengenai penerapan manajemen risiko produk asuransi kecelakaan

diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah), proses underwriting dan proses klaim produk asuransi

kecelakaan diri.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan hasil dan analisis penelitian

penerapan manajemen risiko pada PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) terhadap produk asuransi

kecelakaan diri,.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutupan dari skripsi ini, yang

didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran untuk para

pembaca terutama perusahaan dan peneliti selanjutnya.

13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut salah satu definisi, risiko merupakan ketidaktentuan atau

uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (Loss). Unsur ketidaktentuan

ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi, ketidaktentuan dapat dibagi

menjadi: a) ketidaktentuan ekonomi, b) ketidaktentuan yang disebabkan alam,

c) ketidaktentuan yang diperoleh sebab prilaku manusia. Diantara ketiga jenis

ketidaktentuan di atas, yang bisa dipertanggungkan ialah ketidaktentuan alam

dan manusia, sedangkan yang pertama tidak bisa dipertanggungkan atau

diasuransikan karna bersifat spekulatif dan tidak bisa di ukur. 1

Dengan demikian risiko dapat diartikan sebuah kemungkinan akan

terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbukan kerugian

apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Risiko dapat

diklasifikasikan sebagai berikut ; a) Speculatif Risk yaitu risiko yang bersifat

spekulatif yaitu risiko yang bisa mendatangkan untung atau rugi (misalnya

seorang pedangan bisa untung atau rugi), b) Pure Risk yaitu risiko yang

selalu menyebabkan kerugian (Kematian, kapal tenggelam, kebakaran dan

sebagainya). 2

1 Abbas Salim. Asuransi dan Manajemen Risiko (Cetakan.7. Jakarta; PT RajaGrafindo

Persada, 2003) hal, 4. 2 Abbas Salim. Asuransi dan Manajemen Risiko (Cetakan.7. Jakarta; PT RajaGrafindo

Persada, 2003) hal, 4.

14

2. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Risiko

a. Peril ialah segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Antara

peril dan risk erat sekali hubungannya.

b. Hazard ialah suatu keadaan yang menambah kemungkinan

terjadinya peril (Kerugian), atau disebutkan pula hazard is a

condition that increases the chance of loss arising from peril. Yaitu

keadaan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan terjadinya

kerugian.

Mengenai Hazard dapat kita bagi menjadi:

a. Physical hazard, yaitu hazard yang berbentuk fisik dan mengandung

unsur objektif, misalnya dinding yang mudah terbakar, orang yang

mempunyai pekerjaan yang berisiko dan lainnya. Dengan begitu

physical hazard dapat disebut hal yang berkaitan pada fisik risiko

yang dapat menimbulkan sebuah kerugian.

b. Moral hazard, yaitu hazard yang menyangkut diri seseorang yaitu

tingkah laku dan sikap seseorang terkait suatu risiko dan

mengandung unsur subjektif. Misalnya dengan sengaja menubrukan

mobil kepohon, agar bisa mendapatkan ganti rugi.3 Dengan begitu

Moral hazard dapat disebut hal yang berkaitan pada tingkah laku

atau kebiasaan seseorang yang dapat menimbulkan sebuah kerugian.

3 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

hal, 4-5.

15

3. Macam-Macam Risiko

Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Risiko yang tidak disengaja (Risiko Murni) adalah risiko yang

apabia terjadi tertentu dapat menimbulkan kerugian dan terjadinya

tanpa disengaja, misalnya terjadinya kebakaran, bencana alam,

pencurian, penggelapan, pengacuan dan sebagaiannya

b. Risiko yang disengaja (Risiko spekulatif), adalah risiko yang sengaja

ditimbulkan oleh seseorang agar terjadinya ketidakpastian untuk

mendapatkan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang,

perjudian, perdagangan berjangka dan sebagainya.

c. Risiko Fundamental, risiko yang penyebabnya tidak dapat

dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu

atau beberapa orang saja tetapi banyak orang, seperti banjir, angin

topan dan sebagainya.

d. Risiko Khusus, adalah risiko yang bersumber dari peristiwa yang

mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal

kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

e. Risiko Dinamis, adalah Risiko yang timbul karena (dinamika)

perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu

dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko luar angkasa.

Kebalikannya disebut risiko statis, yaitu risiko hari tua, risiko

kematian dan sebagainya.

16

Dapat tidaknya risiko dialihkan pada pihak lain, maka risiko dapat

dibedakan menjadi :

a. Risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain, dengan

mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada

perusahaan asuransi, dengan mebayar sejumlah premi asuransi, sehingga

semua kerugian menjadi tanggungan perusahaan asuransi.

b. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat

diasuransikan), umumnya sejenis risiko yang spekulatif.

Menurut sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan

menjadi:

a. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri, seperti

kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan, kesalahan

manajemen, dll.

b. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti

risiko pencurian penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan

kebijakan pemerintah dan lainya. 4

4. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu

pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu

terjadi, dan bagaimana risiko itu dikelola dengan baik agar terhidar dari

kerugian.5 Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu

semua risiko yang terjadi dalam masyarakat (Kerugian harta, jiwa,

4 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi, (Jakarta: Salemba

Empat, 2003) hal, 3. 5 Syarif Ayat, Manajemen Risiko, (Jakarta : Gema Akastri, 2003) hal.1.

17

keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan.6

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencangkup

identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam

kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Manajemen risiko juga

berhubungan erat dengan fungsi perusahaan (Fungsi keuangan, fungsi

akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi personalia, fungsi

teknik serta pemeliharaan), dan fungsi-fungsi tersebut mengandung

banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan.7 Proses atau langkah yang

biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelolasuatu risiko

(risk manajemen process) sangat tergantung pada konsep dasar yang

digunakan oleh perusahaan.8

Dengan demikian manajemen risiko dapat diartikan sebuah

pendekatan terstruktur atau metode untuk mengelola ketidakpastian yang

berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia yang

bertujuan untuk menghidari sebuah kerugian pada perusahaan.

5. Proses Manajemen Risiko

Manajemen Risiko mencakup beberapa tahapan yaitu:

a. Identifikasi Risiko :

Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengenali semua

aspek risiko yang dapat memberikan dampak pada aset-aset atau

kapasitasnya dari suatu organisasi. Identifikasi dilakukan dengan

6 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko (Cetakan 7, Jakarta: PT Grafindo Persada,

2003) hal, 195,.Edisi Revisi ke-2. 7 Abbas Salim. Asuransi dan Manajemen Risiko (Cetakan.7. Jakarta; PT RajaGrafindo

Persada, 2003) hal, 199. 8 Safri Ayat, Manajemen Risiko , (Jakarta: Gema Akastri, 2003) hal, 62.

18

menganalisis sejumlah faktor yang dapat meningkatkan dan

menurunkan kecendrungan seseorang atau objek lain akan terjadinya

kehilangan. 9

1) Physical hazard, yaitu hazard yang berbentuk fisik dan

mengandung unsur objektif, misalnya dinding yang mudah

terbakar, orang yang mempunyai pekerjaan yang berisiko dan

lainnya.

2) Moral hazard, yaitu hazard yang menyangkut diri seseorang dan

mengandung unsur subjektif. Misalnya dengan sengaja

menubrukan mobil kepohon, agar bisa mendapatkan ganti rugi.

b. Analisis Risiko

Setelah diidentifikasi, risiko dianalisis sejauh mana peluang

terjadinya (Frequency) dan apabila benar-benar terjadi berapa

besarkah dampak kerugian yang bisa ditimbulkan (Severity).

c. Kontrol Risiko/ Risk Control

Tahap akhir dalam proses manajemen risiko setelah risiko

diidentifikasi dan dianalisis ditetapkan bahwa risiko tersebut memiliki

tingkat ancaman dan memerlukan pengendalian. Dalam pengendalian

risiko terdapat dua elemen, yaitu pengendalian risiko yang berupa

fisik dan pengendalian finansial (financial).

1) Pengendalian risiko fisik berhubungan dengan upaya untuk

mengurangi tingkat risiko sejauh mungkin, baik dalam

9 Rini Endang Kusumarini, Pengantar Underwriting (Jakarta: PT. ReIndo, 2010) hal, 10.

19

frekuensiya maupun peluang kejadian dan besaran kerugian

apabila terjadi.

2) Pengendalian risiko finansial lebih jauh dapat dibagi menjadi dua

kategori, yakni retensi risiko dan pembagian atau penyebaran

risiko. Retensi risiko berhubungan dengan risiko-risiko yang telah

diidentifikasi dengan baik, dianalisis yaitu pemilik risiko telah

dipertimbangkan bahwa sumber daya sudah cukup aman untuk

menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi. Pembagian

risiko berhubungan dengan risiko-risiko yang pemiliknya telah

diperhitungkan tidak mempunyai sumber daya internal yang

cukup untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi.10

B. Underwriting

1. Pengertian Underwriting

Underwriting disebut juga seleksi risiko. Underwriting merupakan

proses penaksiran, dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada

calon tertanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial

dalam operasi perusahaan asuransi, sebab tujuan underwriter adalah

meningkatkan keuntungan melalui penerimaan distribusi risiko yang

diperkirakan akan mendatangkan keuntungan. Tanggung jawab utama

dari underwriter dalam seleksi risiko tersebut adalah memastikan tidak

ada risiko yang bisa menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan . 11

10

Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. ( Jakarta: Gema Insani, 2006)

hal, 157. 11

AM. Hasan Ali. Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam ( Jakarta: Prenada Medi,

2005) hal, 89.

20

Dengan begitu underwriting dapat diartikan sebuah proses

identifikasi dan seleksi resiko dari calon tertanggung yang

mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi.

2. Tujuan Underwriting

Tujuan utama underwriting adalah melindungi perusahaan terhadap

seleksi kerugian. Namun, proses underwriting perusahaan asuransi tetap

berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan

diantaranya:

a. Bertanggung jawab dalam risk assessment (penilaian risiko yaitu

proses penentuan tingkat risiko setiap orang atau group calon

tertanggung dimana setiap tertanggung membayar premi yang

mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk

asuransi yang diterima.

b. Wajar dan adil pada tertanggung dan perusahaan.

c. Delivery by the agent (dapat disampaikan oleh agen)

Seorang pemohon asuransi perorang mebuat keputusan akhir yaitu

akan menerima polis asuransi pada saat diserahkan. Jika sipembeli

memilih untuk tidak menerima polis asuransi pada saat agen asuransi

berusaha untuk menyerahkan polisnya, maka polis tersebut

dikatakan undeliverable (tidak dapat disampaikan).

d. Memberikan profit pada perusahaan.12

12

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah dan Konvensional (Konsep dan Sistem

Operasional), (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal, 183-184.

21

3. Tugas dan Fungsi Underwriting

Seorang underwriter merupakan bagian yang sangat penting pada

perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi underwriter harus

dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta dan perusahaan

asuransi. Adapun tugas dan fungsi underwriter adalah sebagai berikut:

a. Tugas utama underwriter antara lain mengatur dana seefektif

mungkin dan menguntungkan. Peranan lain underwriter, yaitu:13

1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan

2) Memutuskan untuk menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.

3) Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi.

4) Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.

5) Mengamankan margin profit.

b. Fungsi Underwriting

1) Menilai dan menggolongkan tingkat risiko yang dimiliki oleh

seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam

pertanggungkan sehubungan dengan produk asuransi tertentu.

2) Mengambil keputusan untuk menerima atau menolak risiko.

C. Rasio Klaim

1. Pengertian Klaim

Menurut salah satu definisi, klaim asuransi merupakan sebuah

permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta

pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang

13

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah dan Konvensional (Konsep dan Sistem

Operasional), (Jakarta:Gema Insani, 2004) hal, 257.

22

diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian

dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.14

Menurut Ikatan

Akuntan Indonesia klaim adalah Ganti rugi yang dibayarkan atau yang

menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi (Ceding

Company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.15

Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim merupakan tuntutan pengakuan

atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas

sesuatu. Pengukuran kinerja perusahaan selain dilihat dari aspek

keuangan, juga dapat dilihat dari aspek operasional perusahaan Untuk

mengukur rasio klaim dalam perusahaan asuransi kerugian dilakukan

dengan perbandingan antara klaim bruto dengan premi bruto. Rasio ini

mencerminkan pengalaman klaim ( loss ratio ) yang terjadi serta kualitas

usaha penutupannya.

Dengan begitu, klaim dapat diartikan salah satu kegiatan

operasional perusahaan asuransi yang harus diselesaikan antara pihak

asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis. Perusahaan dapat

mengetahui berapa besar pembayaran klaim yang telah dilakukan akibat

terjadinya kerugian yang dialami oleh pemegang polis (tertanggung).

dan rasio merupakan tolak ukur untuk mengukur tingkat kualitas dari

perusahaan asuransi. Perusahaan dapat mengetahui berapa besar

14

http://ilmihandayanip.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-premi-asuransi-polis.html

Diakses pada hari dan tanggal : Senin, 18 April 2016. Jam 12:64 WIB. 15

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-klaim-asuransi-menurut-para.html Diakses pada hari dan tanggal, Jumat 23 september 2016, jam 4:50 WIB

23

pembayaran klaim yang telah dilakukan akibat terjadinya kerugian yang

dialami oleh pemegang polis (tertanggung).

D. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi syariah

Dalam bahasa arab asuransi disebut at-ta‟min, penanggungan

disebut mu‟ammin, sedangkan tertanggung disebut mu‟amman lahu atau

musta‟min. At-ta‟min diambil dari kata amana yang memiliki arti

memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Dari definisi tersebut maka dapat diartikan menta‟minkan adalah

seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk dia atau ahli

warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah

disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang

hilang.16

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan

tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi

dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai

dengan syariah.17

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya

bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga

16

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah dan Konvensional (Konsep dan Sistem

Operasional), (Jakarta: Gema Insani 2004) hal.28 17

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama no:21/DSN-MUI/x/2001: Pedoman

Umum Asuransi Syariah.

24

antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang

lainnya.18

Dengan begitu asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana

para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang

mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang

dialami oleh sebagian peserta.

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah menerapkan prinsip tolong menolong

(ta‟awun). Prinsip ini merupakan pondasi dasar dalam menegakan konsep

asuransi syariah. 19

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awuna

„alal birri wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam

kebaikan dan takwa) dan al-takmin (rasa aman).

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran…” (QS.Al Maidah:2)

Para ulama dan ahli ekonomi islam mengemukakan bahwa

asuransi syariah ditegaskan atas tiga prinsip20

:

18

Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo 2011) hal.35. 19

Abdullah Amrin, Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi

konvensional (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2006) hal.83. 20

Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo 2011) hal.144.

25

a. Saling bertanggung jawab

b. Saling bekerja sama atau saling membantu

c. Saling melindungi

Selain itu terdapat prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah

sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah.

Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya

dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya,

tidak terkecuali dalam bermuamalah

b. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam

pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan.

Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil,

khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan

nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi

syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi

syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan

menyulitkan atau merugikan nasabah.

c. Prinsip Tolong menolong

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat

penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada

hakekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini.

26

Dimana sesama peserta bertabarru‟ untuk kepentingan nasabah

lainnya yang tertimpa musibah.

d. Prinsip Kerjasama

Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin

kerjasama, tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan

akad mudharabah musytarakah, terjalin kerjasama dimana nasabah

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) sedangkan

perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib (pengelola/

pengusaha).

e. Prinsip Amanah

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena

pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut

untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah,

perlu amanah dalam aspek risiko yang menimpanya. Jangan sampai

nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga

yang seharusnya tidak terjadinya klaim menjadi klaim yang tentunya

akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan

pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil

keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah.

f. Prinsip Saling Ridha

Dalam transaksi apapun, aspek an-taradhin atau saling

meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola

27

oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan

perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang dibebankan

nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga

nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya

yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan

mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling

tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena

semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha.

g. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari

sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba

merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat keberuntungan. QS Ali Imran : 130.

h. Prinsip Menghindari Maisir

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan

memunculkan unsur maisir (gambling). Karena seorang nasabah bisa

jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim.

28

Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar

premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang

digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep transfer of

risk. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima

premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika

membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga

perusahaan bisa untung besar (maka premi banyak dan klaim

sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya

banyak).

i. Prinsip Menghindari Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai risiko,

adalah berbicara tentang ketidakjelasan. Karena risiko bisa terjadi

bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan

bertransaksi yang menyangkut aspek ketidakjelasan. Dalam asuransi

(konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan

klaim atau tidak, karena klaim sangat bergantung pada risiko yang

menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika

tidak maka ia tidak mendapakan klaim. Hal seperti ini menjadi

gharar adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah

transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan aspek sharing of risk,

ketidakjelasan tadi tidak menjadi gharar. Namun menjadi sesuatu

yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan

saling bantu-membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa

29

musibah, yang diambil dari dana tabarru‟ yang dikelola oleh

perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan)

j. Prinsip Menghindari Riswah

Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah

maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari

aspek risywah (sogok-menyogok atau suap-menyuap).

E. Asuransi Kerugian

1. Pengertian Asuransi Kerugian

Menurut Tino Warsito Asuransi kerugian merupakan

pertanggungan atas risiko yang mengalami kerugian karena kerusakan

atas kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab

atas kejadian yang dipertanggungkan seperti kerusakan, kehilangan,

tanggung jawab hukum pihak ketiga atau sebab-sebab atau bahaya-

bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis yang mengakibatkan

kerugian atas objek yang dipertanggungkan.21

Sedangkan Asuransi Kerugian menurut Molengraaff yang di

kutip oleh Djojosoedarso, merupakan persetujuan dengan mana satu

pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain (tertanggung)

untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena

terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu

21

Tino Warsito, Manajemen Teknik Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (untuk tingkat

pemula), hal, 3

30

secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk

membayar premi.22

Dari kedua defenisi tersebut dapat diketahui asuransi kerugian

merupakan kesediaan peserta membayar kerugian yang sedikit untuk

masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang

mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

2. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi Kecelakaan Diri menjamin tertanggung akibat dari suatu

kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode

pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu

perjalanan. Yang dimaksud dengan Kecelakaan yaitu kekerasan,

termasuk yang bersifat fisika maupun yang bersifat kimia, ditujukan dari

luar terhadap badan tertanggung yang seketika itu (secara tiba-tiba,

tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan) mengakibatkan luka

yang sifat tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.23

a. Yang dianggap sebagai kecelakaan

1) Keracunan karena terhirup gas atau uap yang beracun , kecuali

keracunan kerenadengan sengaja oleh tertanggung dipakai obat

bius atau zat lain yang dapat disangka akibat-akibatnya yang

buruk atau dipakainya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-

luasnya.

22

http://solusismart.com/pengertian-asuransi-kerugian-menurut-para-ahli-terbaru-2016/ Diakses pada hari dan tangggal : Selasa, 19 April 2016. Jam 12:20 WIB.

23 http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product_detail/31/1/2010/04/08/Asuransi-

Kecelakaan-Diri . Diakses pada hari dan tanggal : Senin, 18 April 2016. Jam 01:24 WIB.

31

2) Penjangkitan dengan zat-zat yang mengandung hama penyakit

sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja tercemplung

dalam air atau suatu zat yang cair atau padat.

3) Mati lemas atau terbenam.

4) Pengasingan ditempat sunyi karena bencana dari luar, misalnya

kapal karam, pendaratan darurat dan keruntuhan hanya sejauh

akibat tertanggung kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga

5) Terjadinya sengal pinggang (lumbago) atau radang kandung urat

(tendo vaginities erepitans) tetapi hanya mengenai akibat-

akibatnya yang berikut :

a) Tidak mampu bekerja dalam batas waktu ke 20 hari pertama

yang dapat dihitung dari hari yang berikut dimana hai

keadaan itu bermulai, tetapi yang baru mulai berjalan pada

hari berikut hari perawatan dokter atau tabib berijasah

dimulai.

b) Ongkos-ongkos perawatan dokter selama waktu ke 20 hari

pertama, terhitung dari hari perawatan oleh dokter atau tabib

berijasah bermulai, yaitu mengenai cacat sementara sampai

setinggi-tingginya 18 x jumlah uang yang ditanggung untuk

ketidakmampuan bekerja sementara dan mengenai biaya

perawatan dokter sampai setinggi-tingginya sepersepuluh dari

jumlah uang yang ditanggung untuk perawatan dokter.

32

c) Masuknya hama penyakit lepas dari kecelakaan sendiri, baik

seketika itu juga maupun kemudian, dalam luka yang terjadi

karena kecelakaan dan sifatnya serta tempatnya dapat

ditentukan oleh dokter.

d) Komplikasi atau bertambahnya penyakit yang disebabkan

kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau

diperintahkan oleh dokter atau tabib yang berijasah.

b. Yang termasuk akibat kecelakaan

1) Akibat-akibat atau masuknya "allergenen" atau hama penyakit

dalam arti kata seluas-luasnya seperti "hoorikoosts", typhus,

paratyphus, dysentrie dan botulisme.

2) Pengobatan dengan obat untuk dipakai diluar atau didalam, dengan

atri kata seluas-luasnya, yang dilakukan atas badan tertanggung

atau yang dilakukan oleh orang itu atau badannya sendiri, tidak

terkecuali pengobatan untuk mempercantik diri (kosmetik) yang

umumnya dijalankan dengan tidak meminta nasehat dokter atau

ahli kecantikan yang berijasah.

c. Risiko yang dijamin

1) Risiko Meninggal Dunia (Risiko "A")

Dalam hal terjadi kecelakaan yang membawa akibat meninggal

dunia dengan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak

terjadinya kecelakaan.

33

2) Risiko Cacat Tetap (Risiko "B")

Dalam hal terjadi kecelakaan yang membawa akibat suatu keadaan

cacat tetap/terus menerus selama hidup dan sudah tidak mungkin

diadakan lagi penyembuhannya, termasuk dalam hal ini ialah

keadaan cacat badani sehingga bagian dari badan yang cacat

tersebut tidak dapat berfungsi lagi sama sekali.

3) Risiko Cacat Sementara (Risiko "C")

Tidak berfungsi sebagian atau sementara / tidak mampu bekerja.

Hanya diberikan untuk karyawan harian, artinya tidak diberikan

kepada karyawan yang memiliki penghasilan bulanan.

4) Risiko Biaya Pengobatan/Perawatan Dokter/Rumah Sakit (Risiko

"D") Maskapai akan membayar segala perongkosan atas

pengobatan / perawatan dokter/rumah sakit yang diakibatkan oleh

suatu kecelakaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti-bukti

pembayaran yang asli dengan jumlah maksimum tidak akan

melebihi jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis.

d. Risiko yang tidak dijamin

Beberapa kecelakaan apabila tertanggung:

1) Bertindak sebagai pengemudi sepeda motor ( kecuali disebutkan

khusus dalam polis dengan klausula tersendiri, dengan syarat

membayar tambahan premi).

34

2) Turut serta dalam lalulintas udara, kecuali jika ia menjadi

penumpang yang syah dalam pesawat terbang bermotor yang telah

diperlengkapkan untuk mengangkut penumpang.

3) Bertinju, bergulat, turut serta dalam jiujitsu, judo, rugby, main

hocky diatas es, bersky, bobsled, mendaki gunung, diatas 2500m,

mendaki sungai es, memburu binatang besar, atau jika tertanggung

pergi berlayar seorang diri atau jika ia berlatih untuk atau turut

serta dalam balapan kecepatan/ketangkasan perlombaan.

4) Dengan sengaja melakukan kejahatan atau turut serta dalam

kejahatan.

5) Menjalankan tugasnya dalam ketentaraan, kecuali jika telah

disetujui.

6) Kecelakaan yang disebabkan atau menjadi mungkin karena

tertanggung mengalami penyakit, cacat badan atau keadaan luar

biasa yang lain, baik rohani maupun jasmani.

7) Bertambah besarnya akibat-akibat kecelakaan karena keadaan

seperti di atas misalnya penyakit gula, peredaran darah yang

kurang baik, pembuluh mekar, mata satu buta jika mata yang lain

tertimpa kecelakaan.Dalam hal ini santunan yang diberikan tidak

lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang

membesarkan akibat-akibat kecelakaan itu

35

e. Kondisi dan bentuk penutupan

1) Variasi Dari Risiko-risiko Yang Boleh Ditutup

a) Risiko Meninggal Dunia saja.

b) Risiko Meninggal Dunia dan Cacat Tetap.

c) Risiko Meninggal Dunia, Cacat tetap dan Cacat Sementara

d) Risiko Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Cacat sementara dan

Biaya Pengobatan.

e) Risiko Meninggal Dunia dan Biaya Pengobatan

f. Yang Dianggap Sebagai Kecelakaan

1) Kelas I :

a) Pegawai administrasi, ahli hukum, akuntan, dokter, guru, ibu

rumah tangga, penunggu toko

b) Olahragawan/wati : Anggar, badminton, tenis, basket,

bowling, catur, senam, volley ball, bridge , golf.

2) Kelas II:

a) Mahasiswa, pelajar, pengusaha, pedagang, tourists/traveler,

artis/ aktor, arsitek, dinas luar/sales, kurir.

b) Olah ragawan/wati : Hockey, softball, atletik.

3) Kelas III:

a) Pekerja-pekerja pabrik (buruh), sopir, engineers, crew

pesawat udara/darat/laut, penjaga malam, satpam.

b) Olahragawan/wati : Sepak bola, renang, polo air, lomba

layar, menembak, sepatu roda, skate board.

36

4) Kelas IV:

a) Penebang kayu (loggers), penggali tambang (miners),

penyelam (divers),surveyor di pedalaman, pembuat

terowongan.

b) Olahragawan/wati : Judo, karate, kempo, kungfu, silat, tinju,

gulat, ski, balap kuda, balap sepeda, rugbi.

5) Kelas V:

a) Pekerja-pekerja yang menggunakan bahan peledak,

stuntment, akrobatik

b) Olahragawan/wati : Balap mobil/motor, go kart, terjun

payung, terbang layang, layang gantung.

37

F. Kerangka Konsep

Asuransi Risiko

Peserta

Perusahaan

Kecelakaan diri

Proses Penerapan manajemen

risiko

Identifikasi Risiko

Evaluasi Risko

(Tingkat severity dan

frekuensi)

Kontrol Risiko (Fisik dan

keuangan)

Mengeliminasi risiko

Mengurangi risiko

Menaggung risiko itu

sendiri

Membagi risiko

Data :

Data primer ( Hasil

wawancara pada divisi

underwriter)

Data Skunder ( Data

Risk and Loss Profile of

Products berupa Rasio

Klaim)

Reduksi data

Kesimpulan

38

Penjelasan:

Perusahaan Asuransi pada produk asuransi kecelakaan diri memiliki dua

risiko yang harus dihadapi, yaitu risiko peserta asuransi kecelakaan diri dan risiko

perusahaan, risiko peserta adalah risiko terhadap kecelakaan diri tersebut yang

dapat membahayakan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menerapkan

manajemen risiko untuk menghindari kerugian yang akan terjadi dari risiko

kecelakaan diri, diantara prosesnya adalah: a) identifikasi risiko, b) evaluasi

risiko, c) kontrol risiko.

Penelitian ini juga membutuhkan data pendukung terkait penerapan

manajemen risiko, yaitu data primer berupa data hasil wawancara pada divisi

underwriter, dan data skunder berupa data Risk and Loss Profile of Product untuk

mengetahui sejauh mana tingkat rasio klaim pada perusahaan, setelah semua data

terkumpul maka dilakukan reduksi data, menurut Miles & Huberman

sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar”

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.24

Setelah proses reduksi

data selesai maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian.

24

http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/07/reduksi-data-dalam-analisis-

penelitian.html diakses pada hari dan tanggal : Jumat, 23 September 2016. Jam 12:28 WIB.

39

G. Review Studi Terdahulu

Tabel 2.1

NAMA, KONSENTRASI,

JUDUL

PEMBAHASAN PERBEDAAN

Irwan Saputra S1

konsentrasi Asuransi

Syariah, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah (2014). Judul:

Analisis pertimbangan

Underwriter dalam

Menyeleski Kelayakan

Risiko Calon Peserta

Asuransi Kebakaran.

Analisis pertimbangan

underwriter dalam

menyeleksi kelayakan

risiko calon peserta

asuransi kebakaran yang

objeknya merupakan

bangunan berupa rumah

tinggal, ruko,

perkantoran, hotel,

gedung dan perkantoran,

hotel, dll

Perbedaan terdapat

pada objek dan judul,

skripsi saya membahas

Penerapan manajemen

Risiko Terhadap

Produk Asuransi

Kecelakaan Diri, yang

mencangkup penerapan

manajemen risiko,

underwriting, klaim-

rasio klaim, kendala

dan lainnya.

Amalia Novia Mardini S1

Konsentrasi Asuransi

Syariah, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah (2013). Judul:

Manajemen risiko dalam

Penerapan manajemen

risiko yang dilakukan

perusahaan asuransi jiwa

PT. Bringin Life Syariah

dalam pengelolaan klaim

yang dilakukan nasabah

Perbedaan terdapat

pada objek dan judul,

skripsi saya membahas

Penerapan manajemen

Risiko Terhadap

Produk Asuransi

40

pengelolaan klaim nasabah

asuransi pada PT Asuransi

Jiwa Bringin Life Syariah.

pada perusahaan

tersebut.

Kecelakaan Diri, yang

mencangkup penerapan

manajemen risiko,

underwriting, klaim-

rasio klaim, kendala

dan lainnya.

Hendra Agus Wijaya S1

Konsentrasi Asuransi

Syriah, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah (2007) .

Judul: Analisis risiko

dalam meningkatkan laba

pada perusahaan asuransi

jiwa PT Bringin Life

Syariah

Penerapan manajemen

risiko yang dilakukan

perusahaan asuransi jiwa

di PT. Bringin Life

Syariah dan fokusnya

dalam meningkatkan

laba perusahaan

Perbedaan terdapat

pada objek dan judul,

skripsi saya membahas

Penerapan manajemen

Risiko Terhadap

Produk Asuransi

Kecelakaan Diri, yang

mencangkup penerapan

manajemen risiko,

underwriting, klaim-

rasio klaim, kendala

dan lainnya.

Kelebihan pada skripsi ini terdapat pada analisis penerapan manajemen

risiko pada produk asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 ( Unit Syariah). Produk ini memiliki rumpun kelas pekerjaan yang

merata, yaitu kelas bawah menengah dan atas. Produk ini juga memiliki rumpun

41

kelas pekerjaan yang rentan risikonya terhadap kecelakaan diri dan kelas

pekerjaan yang memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan

penerapan manajemen risiko yang baik.

Demikian penjelasan diatas mengenai teori penerapan manajemen risiko

produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah) yang meliputi : definisi manajemen risiko, proses manajemen

risiko, underwriting, asuransi syariah, rasio klaim. Dan kerangka konsep alur

penelitian, review studi terdahulu.

42

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK ASURANSI

KECELAKAAN DIRI PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

(UNIT SYARIAH) .

A. Gambaran Umum PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah).

1. Sejarah dan perkembangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah)

Berdasarkan laporan tahunan PT Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 Unit Syariah (disingkat Bumida Syariah), memperoleh izin

pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri

Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak

bulan April 2004. Induknya sendiri, PT Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 Atau Bumida, memperoleh ijin operasi dari Direktorat

Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri,

Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP.

350/DJM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973. Kantor Pusat : Jl. Wolter

Monginsidi No. 63/43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.1 Demikianlah

perkembangan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah

yang terdapat pada laporan tahuhan perusahaan.

1 Laporan Tahunan 2012 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 2012.

43

2. Visi dan Misi

Berdasarkan laporan tahunan PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (BUMIDA), memiliki Visi untuk menjadi perusahaan

Asuransi Umum yang memberikan nilai lebih bagi Stakeholder.

Perusahaan ini juga memiliki misi untuk:

a. Menciptakan SDM yang unggul

b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi

c. Melakukan inovasi terus-menerus

d. Mengembangkan jaringan layanan yang luas

e. Mengoptimalkan BUMIPUTERA grup

Selain itu, falsafah dan nilai dasar yang dimiliki oleh PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (BUMIDA) adalah sebagai berikut:

1) Idealisme

2) Dipercaya

3) Profesionalisme

4) Berkualitas

5) Menguntungkan

6) Kerjasama

Demikian visi dan misi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967(Unit syariah) berdasarkan laporan tahunan perusahaan.

44

3. Legalitas Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan, PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah) memperoleh ijin operasional dari Direktorat

Jenderal Moneter Dalam Negri, Departeman Keuangan Republik

Indonesia melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli

1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

Sedangkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah

(BUMIDA Syariah) memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004,

sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-

075/KM.6/2004. Kepemilikan Perusahaan sesuai dengan UU No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera

1912 sebesar 99,45% dan PT Eurasia Wisata 0,55%.2 Demikian laporan

tahunan legalitas laporan tahuna pada PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967.

4. Struktur Permodalan

Berdasarkan laporan tahunan PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit Syariah) Kepemilikan Perusahaan sesuai dengan UU

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB

Bumiputera 1912 sebesar 99,29 % dan PT Eurasia Wisata 0,71 %.

Struktur permodalan Perusahaan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal

setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992, dari

Rp 25 M menjadi Rp 100 M. Untuk Bumida Syariah, sejak awal tahun

2 Laporan Tahunan 2012 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 2012.

45

2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya dari Rp 12,5

M, kemudian Tahun 2010 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI. 39

Tahun 2008 telah memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 25 No

M.3 Demikian laporan tahunan mengenai strutktur permodalan yang

dimiliki PT. Asuransi Umum Bumiputera.

B. Manajemen Risiko Produk Asuransi Kecelakaan Diri pada PT Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)

1. Tahapan Proses Manajemen Risiko Asuransi Kecelakaan Diri:

a. Proses Klasifikasi Risk of Management, yaitu dengan memilih risiko

mana saja yang masuk kedalam pasar dan dipilih oleh perusahaan,

proses itu disebut Risk Apetitte (suatu keadaan di mana organisasi

memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau

memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada).

Risk Tolerance pada garis kuning adalah sejumlah dampak negatif

yang berani diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan

mereka.

b. Proses Identifikasi, yaitu dengan menganalisis sejumlah faktor yang

dapat meningkatkan dan menurunkan kecendrungan seseorang atau

3 Laporan Tahunan 2012 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 2012.

46

objek lain akan terjadinya kehilangan atau kerugian. Berdasarkan

Physical Hazard dan Moral Hazard yang ada. Berdasarkan Physical

Hazard ialah hazard yang berkaitan pada aspek fisik dari objek

tersebut yang dapat meningkatkan dan menurunkan kecendrungan

seseorang terhadap risiko, sedangkan Moral Hazard ialah Hazard

yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang terkait suatu

risiko. Kedua hazard ini sangat berpengaruh terhadap besarnya

tingkat keparahan kerugian.

c. Proses Analisis, yaitu dengan mengukur tingkat frekuensi

(frequency) dan severity pada produk asuransi kecelakaan diri.

Risiko dianalisis sejauh mana peluang terjadinya (Frequency) dan

apabila benar-benar terjadi berapa besarkah dampak kerugian yang

bisa ditimbulkan (Severity).

d. Proses Pengendalian Risiko, Setelah dianalisis maka dapat

ditetapkan bahwa risiko tersebut memiliki tingkat ancaman dan

memerlukan pengendalian. Dalam pengendalian risiko terdapat dua

elemen penting, yaitu pengendalian risiko berupa fisik dan

pengendalian risiko berupa finansial (financial). Pengendalian risiko

fisik berhubungan dengan upaya untuk mengurangi tingkat risiko

sejauh mungkin, baik dalam frekuensi maupun peluang kejadian dan

besaran kerugian apabila terjadi. Pengendalian risiko finansial dapat

dibagi menjadi dua kategori, yakni retensi risiko dan pembagian

atau penyebaran risiko. Retensi risiko berhubungan dengan risiko-

47

risiko yang telah diidentifikasi dengan baik, dianalisis yaitu pemilik

risiko telah dipertimbangkan bahwa sumber daya sudah cukup aman

untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi. Pembagian

risiko berhubungan dengan risiko-risiko yang pemiliknya telah

diperhitungkan tidak mempunyai sumber daya internal yang cukup

untuk menghadapi risiko-risiko tersebut apabila terjadi. 4

2. Pengendalian Risiko Produk Asuransi Kecelakaan Diri

a. Pengendalian Fisik

Dengan adanya pengendalian fisik, perusahaan dapat

menghindari kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi. Dalam

pengendalian fisik produk asuransi kecelakaan diri berupa:

1) Menerapkan K3 (Keamanan, Kesehatan, Keselamatan), Tujuan

dari K3: 1) Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan

dari tenaga kerja. 2) Meningkatkan efisiensi kerja. 3) Mencegah

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Contoh pengendalian fisik untuk asuransi kecelakaan diri :

keadaan ruang lingkup pekerjaan yang sudah teruji aman bagi

peserta asuransi kecelakaan diri dari bahaya, alat pelindung diri

yaitu perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai

bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu

4 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta, 24 Mei

2016.

48

sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari

alat pelindung:

a. Safety helmet , Berfungsi: sebagai pelindung kepala dari

benda-benda yang dapat melukai kepala.

b. Safety belt, Berfungsi: sebagai alat pengaman ketika

menggunakan alat transportasi.

c. Penutup telinga, Berfungsi: sebagai penutup telinga ketika

bekerja di tempat yang bising.

d. Kaca mata pengamanan, Berfungsi: sebagai pengamanan

mata ketika bekerja dari percikan.

e. Alat Pelindung Muka dan Mata: Secara umum tujuan

penggunaan alat pelindungan muka dan mata / face shield

yaitu melindungi muka dan mata dari : Lemparan benda-

benda kecil,lemparan benda-benda panas, pengaruh

cahaya , pengaruh radiasi tertentu. Secara umum pelindungan

mata dan wajah terdiri atas kaca mata pelindung, goggle,

pelindung wajah dan pelindung mata khusus yaitu goggle

yang menyatu dengan masker khusus untuk melindungi mata

dan wajah dari radiasi dan bahaya mata.

f. Alat pelindung pernafasan, Berfungsi: Memberikan

perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti:

kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel (debu, kabut,

asap dan uap logam), pencemaran oleh gas atau uap. Alat

49

pelindung pernafasan sangat beragam seperti masker debu,

masker kimia, respirator dan breathing apparatus (BA).

g. Alat pelindung tangan : Adapun fungsi dari alat pelindung

tangan yaitu untuk melindungi tangan melepuh karena

gesekan. untuk melindungi tangan dari panas, untuk

keperluan las, untuk melindungi tangan dari benda-benda

tajam seperti lembaran logam atau baja. untuk melindungi

tangan dari asam,basa,larutan dan minyak misalnya sarung

tangan kain terpal ( kanvas ), asbes, karet, metal.

h. Alat pelindung kaki : Fungsi dari alat pelindung kaki untuk

melindungi bagian telapak kaki, tumit atau betis dari benda

panas, cair, kejatuhan benda, tertusuk benda tajam dan

lainnya misalnya sepatu karet, sepatu kulit, sepatu asbes.

i. Alat pelindung badan : Alat pelindung badan berfungsi untuk

melindungi bagian tubuh khususnya dada dari percikan benda

cair, padat, radiasi sinar dan panas misalnya apron dari kulit,

plastik dan asbes.

2) Untuk pekerjaan yang mengandung risiko tinggi dapat diterapkan

warranty yang merupakan syarat fundamental yang harus

dilakukan pihak tertanggung asuransi kecelakaan diri.

Contoh warranty yang diterapkan:

a) Pelatihan anggota pasukan penjinak bom, dalam hal ini

perusahaan tidak sembarang menerima calon peserta.

50

Pelatihan hanya dilakukan beberapa hari sesuai kesepakatan

yang ada, dan adanya pemantauan lingkungan kerja yang

sudah teruji aman, calon peserta juga wajib menerapkan K3.

b) Penyelam, bagi calon peserta asuransi kecelakaan diri dalam

bidang penyelam, perusahaan mewajibkan penyelam

mempunyai sertifikat yang menyatakan calon peserta mahir

dalam bidang profesinya tersebut, kedalaman pada saat

menyelam sudah terukur sesuai kesepakatan, penyelam juga

harus menerapkan K3 dengan baik demi keselamatan peserta.

b. Pengendalian Finansial

1) Sharing of Risk

Ketika perusahaan tidak mampu membayarkan klaim yang

sangat tinggi, perusahaan mengalihkan risiko kepada perusahaan

lain yaitu Reasuransi. Maka dana tabarru akan dibagi kepada

perusahaan tersebut. Dan klaim pun ditanggung bersama sesuai

pembagian dan kesepakatan bersama.

2) Retensi

Retensi risiko berhubungan dengan risiko-risiko yang telah

diidentifikasi dengan baik, dan dianalisis yaitu pemilik risiko telah

dipertimbangkan bahwa sumber daya sudah cukup aman untuk

menghadapi risiko-risiko apabila terjadi..5

5 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta, 24 Mei

2016.

51

C. Proses Underwriting

1. Risiko yang dapat diasuransi kan harus memenuhi syarat- syarat tertentu

yaitu :

a. Risiko tidak bisa diprediksi yaitu harus terjadi secara kebetulan dan

tidak direncanakan atau disengaja.

b. Apabila risiko itu terjadi, maka tertanggung akan mengalami kerugian,

dalam arti lain tertanggung memiliki insurable interest atas apa yang

dipertanggungkan.

c. Risiko tersebut tidak bertentangan dengan dengan kepentingan umum

dan kepentingan hukum, contohnya: narkoba, judi tidak boleh dijadikan

objek pertanggungan.

2. Objek dalam pertanggungan produk asuransi kecelakaan diri:

a. Kelas 1 :

1) Pegawai administrasi, ahli hukum, akuntan, dokter, guru, ibu rumah

tangga, penunggu took

2) Olahragawan/wati: Anggar, badminton, tenis, basket, bowling, catur,

senam, volley ball, bridge, golf.

b. Kelas 2 :

1) Mahasiswa, pelajar, pengusaha, pedagang, tourists/traveler, artis/

aktor, arsitek, dinas luar/sales, kurir.

2) Olah ragawan/wati : Hockey, softball, atletik

52

c. Kelas 3 :

1) Pekerja-pekerja pabrik (buruh), sopir, engineers, crew pesawat

udara/darat/laut, penjaga malam, satpam.

2) Olahragawan/wati : Sepak bola, renang, polo air, lomba layar,

menembak, sepatu roda, skate board

d. Kelas 4 :

1) Penebang kayu (loggers), penggali tambang (miners), penyelam

(divers),surveyor di pedalaman, pembuat terowongan

2) Olahragawan/wati : Judo, karate, kempo, kungfu, silat, tinju, gulat,

ski, balap kuda, balap sepeda, rugby.

e. Kelas 5 :

1) Pekerja-pekerja yang menggunakan bahan peledak, stuntment,

akrobatik.

2) Olahragawan/wati : Balap mobil/motor, go kart, terjun payung,

terbang layang, layang gantung.

3. Risiko yang dijamin pada produk asuransi kecelakaan diri ini:

a. Kematian (jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Peserta: Meninggal dunia

dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan,

atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya

60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu

kecelakaan yang dijamin dalam polis.

53

b. Cacat tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Peserta mangalami cacat

tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin

dalam polis, yang terdiri dari :

1) Cacat tetap keseluruhan , cacat tetap keseluruhan meliputi:

a) kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau

b) hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau

c) hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

d) hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan

satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau

satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam

hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita peserta sebagai

akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat Tetap

ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya

kecelakaan.

c. Cacat tetap sebagian

Cacat tetap sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya

sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah

dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita. Apabila peserta

telah menerima santunan dalam hal cacat tetap, kemudian akibat

kecelakaan yang sama itu peserta meninggal dunia maka hak atas

54

santunan dalam hal kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan

jumlah santunan cacat tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan

cacat tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan kematian,

maka Peserta tidak berhak atas santunan kematian.

d. Biaya perawatan atau pengobatan jaminan (C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas

penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang

dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau

cidera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu

kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan

sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Peserta namun tidak

melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar

Pertanggungan.

4. Proses underwriting peserta asuransi kecelakaan diri:

a. Underwriter menerima SPPA (Surat Permintan Penutupan Asuransi)

dari agen (marketing) dengan data-data pendukungnya.

b. Pengecekan kelengkapan data SPPA yang diberikan, jika ada hal yang

kurang atau tidak lengkap maka dapat ditolak oleh underwriter, dan

akan dikembalikan pada agen (marketing) beserta alasan

penolakannya.

c. Ketika data sudah lengkap, maka dilakukan identifikasi dan analisis

risiko. Penanggung menganalisis objek pertanggungan, apakah

permintaa asuransi diterima atau tidak. Jika diterima, kondisi apa yang

55

diterapkan, termasuk berapakah besaran premi yang harus dibayarkan

oleh tertanggung. Dalam hal ini penanggung sangat dipengaruhi

keputusannya oleh keterangan tertulis yang disampaikan.

d. Jika semua sudah oke dan diterima, maka peserta akan membayar

premi yang telah ditentukan, dan mendapatkan polis.

Proses yang paling penting pada underwriting adalah proses

analisis risiko, proses ini dilakukan sesuai dengan Standard Operation

Procedure Underwriting, yaitu dengan mengidentifikasi risiko yang

ada pada calon peserta asuransi kecelakaan diri berupa identifikasi

hazard, hazard terbagi menjadi dua yaitu physical hazard dan moral

hazard. Physical hazard merupakan hal yang berkenaan dengan

aspek-aspek fisik dari risiko yang dapat mempengaruhi timbulnya atau

besarnya suatu kerugian, baik dari segi sering atau jarang

terjadinya (frequency) maupun dari segi tingkat keparahan dari kerugian/

kerusakannya (severity), contohnya dalam asuransi kecelakaan diri

adalah orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat berisiko.

Sedangkan moral hazard adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan

tingkah laku orang-orang yang terkait dengan suatu risiko. Moral

hazard ini sangat berpengaruh terhadap besarnya atau tingkat

keparahan kerugian., dan dapat meningkatkan kemungkinan risiko

terjadi, contohnya adalah kurang hati-hati pada pihak tertanggung.

Ada beberapa orang menganggap bahwa bila risiko sudah

diasuransikan maka tidak perlu lagi untuk berhati-hati. Biasanya

56

dalam polis asuransi diberlakukannya kondisi yang menegaskan

bahwa tertanggung harus berkelanjutan untuk melaksanakan tindakan

berhati-hati untuk menghindari kerugian atau mengurangi kerugian.6

5. Faktor-faktor pertimbangan underwriting :

a. Jumlah peserta

b. Pekerjaan / hobby

c. Usia peserta

d. Jumlah pertanggungan yang diminta

e. Risiko individu/ risiko akumulasi

f. L/R Lost Rasio (Klaim/Premi)

D. Proses klaim

1. Proses Klaim Asuransi Kecelakaan Diri:

a. Underwriter menerima berkas pengajuan klaim.

b. Pengecekan berkas klaim, apabila data tidak lengkap makan akan

ditolak.

c. Analisis klaim, apabila pada proses klaim (survey risiko) tidak

sesuai, maka klaim akan ditolak.

d. Ketika berkas pengajuan sudah lengkap, maka underwriter

memberikan laporan klaim kepada pihak keuangan. Lalu dropping

biaya kalim dari kantor pusat.

6 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta, 24 Mei

2016.

57

2. Dokumen pendukung klaim :

a. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan

yang terjadi.

b. Polis asli atau fotocopy

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Dalam hal Peserta meninggal dunia:

a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et

Repertum).

b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau

kepolisian setempat.

c. Surat keterangan para saksi

4. Dalam hal Peserta hilang :

a. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari

pihak yang berwenang

b. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan

apabila Peserta diketemukan kembali dalam keadaan hidup

5. Dalam hal Peserta mengalami cacat tetap,

a. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan

perawatan atau pengobatan

b. Surat keterangan para saksi

c. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam

hal Tertangggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila

kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi

58

yang bersifat wajib maka peserta harus menyerahkan fotocopy

kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat

wajib tersebut.

d. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Pengelola

sehubungan dengan penyelesaian klaim.

e. Pengelolaan wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu

30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanyan kesepakatan tertulis

antara pengelola dan peserta menegnai jumlah klaim yang harus

dibayar.7

Demikian penjelasan diatas mengenai gambaran umum PT. Asuransi

Umum Bumipueta Muda 1967 (Unit Syariah) dan penerapan manajemen

risiko terhada produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum

Bumiputera muda 1967 (Unit Syariah) yang meliputi; penerapan

manajemen risiko produk asuransi kecelakaan diri, proses underwriting

produk asuransi kecelakaan diri, proses klaim produk asuransi kecelakaan

diri.

7 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta, 24 Mei

2016.

59

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PRODUK

ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT. ASURANSI UMUM

BUMIPUTERA MUDA 1967 (UNIT SYARIAH).

A. Penerapan Manajemen Risiko Produk Asuransi Kecelakaan Diri pada

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah).

Penerapan manajemen risiko terhadap produk asuransi kecelakaan diri

pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) diterapkan

sesuai dengan Standard Operational Management of Risk, yaitu dengan

melalui beberapa tahapan proses manajemen risiko, diantaranya adalah : a)

klasifikasi risk of management, b) proses identifikasi risiko, c) proses analisis

risiko, d) proses pengendalian pada risiko. Namun terdapat proses awal yang

membedakan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)

dengan perusahaan asuransi lain dan proses tersebut sangat mempengaruhi

pada tingkat risiko produk asuransi kecelakaan diri.

Proses klasifikasi Risk of Management merupakan proses pemilihan

risiko yang akan diambil sebuah perusahaan, untuk memaksimalkan peluang-

peluang yang ada, proses ini disebut juga Risk Appetite. Risk Appetite secara

harafiah adalah selera/ nafsu, dan secara definisi adalah suatu keadaan dimana

organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, atau

memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada .1

1 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016.

60

Dengan begitu dapat disimpulkan Risk Appetite merupakan proses

pemilihan risiko yang dapat diambil oleh suatu organisasi atau perusahaan

sesuai selera yang terdapat pada perusahaan, guna memaksimalkan peluang

yang ada. Proses Risk Apetitte inilah yang membedakan PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) dengan perusahaan asuransi lainnya,

karena metode pengukuran Risk Apettite masing-masing perusahaan tidaklah

sama

RISK APPETITE PERSONAL ACCIDENT

Penjelasan:

1. Risiko 1 : Risiko aman dan risiko dapat diambil, risiko memiliki

pengendalian yang baik.

2. Risiko 2: Risiko aman dan risiko dapat diambil, risiko memiliki

pengendalian yang baik.

61

3. Risiko 3: Risiko aman dan risiko dapat diambil, risiko memiliki

pengendalian yang baik.

4. Risiko 4: Risiko tinggi bagi perusahaan dan perusahaan harus

berhati-hati, namum risiko boleh diterima/diambil. Risiko pada

prinsip yang dikecualikan namun pada pertimbangan tertentu dapat

dimintakan izin pada Kantor Pusat Syariah (non automatic

accepted):

a. Usia dibawah 18 tahun dan diata 60 tahun (selain siswakoe dan

mahasiswakoe)

b. Anggota TNI atau POLRI

c. Okupasi pekerjaan kelas IV antara lain: Pemburu, Pembalab,

Pendaki, Penyelam, Petinju dan jenis olahraga lain yang berisiko

tinggi

d. Pilot, Air Crew dan Sea Crew

Dalam hal jenis risiko 4 dapat diterima, dengan menerapkan hal-hal

dibawah ini:

1) Warranty/ syarat dan ketentuan yang bersifat fundamental bagi

setiap peserta yang memiliki risiko tinggi (waktu, tempat,

keadaan fisik maupun non fisik)

2) Sertifikat khusus untuk setiap risiko tinggi dan sertifikat dalam

masa berlaku pada saat mengikuti asuransi

3) Premi yang sesuai dengan tingkat risiko

62

4) Jumlah pertanggungan yang sesuai dengan risiko2

Dalam memilih dan menerima setiap risiko PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) memiliki perhitungan yang sangat

akurat dan hati-hati. PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 (Unit

Syariah) juga mempunya batas toleransi terhadap setiap risiko dalam pasar

(Risk Tolerance), yaitu sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh

suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

strategi khusus dan pengendalian untuk risiko sangat diperhatikan, baik

pengendalian fisik dan finansial sangat penting untuk menghadapi setiap

risiko tersebut. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan untuk

menerima setiap risiko guna memaksimalkan peluang-peluang yang ada.

Berdasarkan permasalahan penerapan manajemen risiko produk

asuransi kecelakaan diri, menurut Bapak. Landung Eko Hardiono, AAAIK

dalam proses penerapan manajemen risiko produk asuransi kecelakaan diri,

terdapat langkah strategis PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah) untuk menghindari risiko yang ada pada produk asuransi kecelakaan

diri:

a. Proses penerapan manajemen risiko produk asuransi kecelakaan diri PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) diterapkan

sesuai Standard Operational Procedure Management of Risk .

2 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016.

63

b. Proses penerapan manajemen risiko produk asuransi kecelakaan diri PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) diterapkan

sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum negara.

c. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) mengambil

setiap peluang yang ada pada setiap risiko (Risk Apetitte). Tingkat risiko

yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia

diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.

d. Mempunyai batas toleransi terhadap setiap risiko dalam pasar (Risk

Tolerance), yaitu sejumlah dampak negatif yang berani diambil oleh

suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Dalam hal ini perusahaan harus menentukan dengan baik pengendalian

risiko pada masing-masing risiko.

e. Menerapkan pengendalian sesuai dengan tingkat dan jenis risiko.

Pengendalian fisik dan finansial sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Rasio Klaim

Pengukuran kinerja perusahaan selain dilihat dari aspek keuangan, juga

dapat dilihat dari aspek operasional perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan

Indonesia klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi

kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi (Ceding Company)

sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.3

Dengan begitu, klaim dapat diartikan salah satu kegiatan operasional

perusahaan asuransi yang harus diselesaikan antara pihak asuransi dengan pihak

3http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-klaim-asuransi-

menurut-para.html Diakses pada hari dan tanggal, Jumat 23 september 2016, jam 4:50 WIB

64

tertanggung atau pemegang polis. Perusahaan dapat mengetahui berapa besar

pembayaran klaim yang telah dilakukan akibat terjadinya kerugian yang dialami

oleh pemegang polis (tertanggung). Untuk mengukur rasio klaim dalam

perusahaan asuransi kerugian dilakukan dengan perbandingan antara klaim bruto

dengan premi bruto. Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim ( loss ratio )

yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya.

Data risk and loss profile of general accident

For the past 3 (three years)

*)In Million Rupiah

Tabel 4.1

TAHUN 2013

PREMI JUMLAH KLAIM JUMLAH

SUM

INSURED

/RISK

BASIS IN AMOUNT NO

IN

AMOUNT NO

Up to - 50 508.21 3073 939.24 371

50 - 75 68.45 681 0 0

75 - 100 216.18 446 92.45 9

100 - 150 175.42 1031 0 0

150 - 200 110.25 595 0 0

200 - 250 62.76 502 0 0

250 - 300 106.04 347 0 0

300 - 400 346.2 381 116.41 3

400 - 500 24.63 341 0 0

500 - 750 367.25 578 0 0

750 - 1,000 187.95 210 0 0

1,000 - 1,250 126.14 167 0 0

1,250 - 1,500 138.19 70 0 0

1,500 - 2,001 170.47 94 98.38 5

2,001 Or over 890.24 278 0 0

Total 3,498.38 8794 1,246.48 388

65

Tabel 4.2

TAHUN 2014

PREMI JUMLAH KLAIM JUMLAH

SUM

INSURED

/RISK

BASIS IN AMOUNT NO

IN

AMOUNT NO

Up to - 50 562.77 5,483 1.2 1

50 - 75 102.45 1,669 4.13 2

75 - 100 145.31 2,856 13.03 10

100 - 150 174.27 2,884 73.1 2

150 - 200 184.3 2,352 2.25 2

200 - 250 200.96 1,877 3.6 4

250 - 300 144.62 1,051 0.5 3

300 - 400 350.02 1,189 6.74 6

400 - 500 265.03 1,083 16.97 12

500 - 750 348.52 1,269 1.99 10

750 - 1,000 375.97 917 18 4

1,000 - 1,250 156.78 533 7.3 7

1,250 - 1,500 160.56 318 7.1 8

1,500 - 2,001 298.23 275 117.79 70

2,001 Or over 1,216.39 435 98.36 13

Total 4,686.18 24,191 338.11 154

Tabel 4.3

TAHUN 2015

PREMI JUMLAH KLAIM JUMLAH

SUM

INSURED

/RISK

BASIS IN AMOUNT NO

IN

AMOUNT NO

Up to - 50 243.98 2,190 146.22 41

50 - 75 36.77 418 0 0

75 - 100 156.17 662 10 1

100 - 150 146.32 931 66.65 3

150 - 200 144.78 722 0 0

200 - 250 93.43 470 0.75 1

250 - 300 116.13 289 29.36 2

300 - 400 234.65 403 82.77 3

66

400 - 500 341.68 348 0.8 1

500 - 750 256.3 452 39 4

750 - 1,000 375.65 544 128.48 15

1,000 - 1,250 141.17 676 4.46 3

1,250 - 1,500 135.55 576 176.87 4

1,500 - 2,001 233.76 853 10.86 10

2,001 Or over 1,012.11 2,625 62.97 20

T otal 3,668.44 12,159 759.18 108

*Claim Ratio of General Accident

Tabel 4.4

TAHUN PREMI KLAIM RASIO KLAIM

2013 3,498.38 1,246.48 36%

2014 4,686.18 338.11 7%

2015 3,668.44 759.18 21%

*Rasio Klaim = Beban Klaim

Beban Premi

1. Produk General Accident:

a. Asuransi kecelakaan diri (Personal Accident)

b. Asuransi uang

c. Liability

d. Aneka ( produk yang tidak termasuk grup basis lain seperti asuransi

harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan,

asuransi kerangka kapal, asuransi rekayasa, asuransi pembiayaan)4.

4 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016.

67

Berdasarkan analisis data tersebut, PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (Unit syariah) Pusat, pada tahun 2013 dalam produk General

Accident perusahaan memiliki rasio klaim sebesar 36%, dan ditahun 2014

rasio klaim mengalami penurunan menjadi 7% dan pada tahun 2015 rasio

klaim meningkat sedikit dengan batas aman sebesar 21%. Semakin tinggi

angka rasio klaim menunjukan proses underwriting pada penerapan

manajemen risiko kurang baik, dan sebaliknya semakin renda rasio klaim

yang ada pada perusahaan menunjukan kualitas underwriting yang baik pada

penerapan manajemen risikonya. Pada perusahaan Bumiputera Muda 1967

batas rasio klaim yang aman ditunjukan pada batas klaim yang tidak melebihi

batas premi yang ada, dan pada produk general accident PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) sudah diberikan reasuransi dalam

bentuk quota shared, yaitu berapapun nilainya akan dibagi dua sesuai dengan

proporsi, dengan begitu terdapat pembagian premi yang dibayarkan oleh

nasabah terhadap reasuransi sesuai dengan proporsi yang ditentukan, untuk

produk General Accident PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah) hanya menahan 50% dari risiko yang ada, sedangkan 50% diberikan

pada reasuransi, sehingga pembayaran klaim tidak sepenuhnya ditanggung

oleh perusahaan, Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerapan

manajemen risiko yang diterapkan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1967 (Unit Syariah) pada produk General Accident sangat baik dan cukup

aman.5

5 Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), diakses pada hari Jumat, tanggal 23 September. Jam

68

C. Proses Underwriting Produk Asuransi Kecelakaan Diri

Proses underwriting produk asuransi pada produk asuransi kecelakaan

diri diterapkan sesuai Standard Operation Procedure Underwriting, yaitu

dengan mengidentifikasi risiko yang ada pada calon peserta asuransi

kecelakaan diri pada proses seleksi berupa identifikasi hazard, yaitu

physical hazard dan moral hazard yang dapat mempengaruhi tingkat kejadian

dari risiko (frequency) dan tingkat keparahan dari risiko tersebut (severity).

Proses underwriting:

1. Underwriter menerima SPPA (Surat Permintan Penutupan Asuransi)

dari agen (marketing) dengan data-data pendukungnya.

2. Pengecekan kelengkapan data SPPA yang diberikan, jika ada hal yang

kurang atau tidak lengkap maka dapat ditolak oleh underwriter, dan

akan dikembalikan pada agen (marketing) beserta alasan

penolakannya.

69

3. Ketika data sudah lengkap, maka dilakukan identifikasi dan analisis

risiko. Penanggung menganalisis objek pertanggungan, apakah

permintaa asuransi diterima atau tidak. Jika diterima, kondisi apa yang

diterapkan, termasuk berapakah besaran premi yang harus dibayarkan

oleh tertanggung. Dalam hal ini penanggung sangat dipengaruhi

keputusannya oleh keterangan tertulis yang disampaikan.

4. Jika semua sudah oke dan diterima, maka peserta akan membayar

premi yang telah ditentukan, dan mendapatkan polis.

Penilaian risiko dilakukan berdasarkan jumlah peserta asuransi,untuk

menentukan jumlah pertanggungan dan besaran premi. Usia calon peserta

asuransi kecelakaan diri, usia peserta tidak disarankan untuk melebihi usia 60

tahun. Kebiasaan atau aktivitas keseharian peserta dan jenis pekerjaan,

menentukan besaran premi yang akan dibayarkan pada calon peserta

nantinya, semakin besar risiko yang ada maka semakin besar juga nilai

preminya. Produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) mempunyai keunikan pada kelas

pekerjaan yang dapat diasuransikan, produk tersebut memiliki tingkat risiko

yang tinggi, maka perlakuan pada setiap risiko pun berbeda-beda.

Proses underwriting PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

(Unit Syariah) diterapkan sesuai prinsip syariah. Underwriter mempunyai

tujuan yang berbeda dengan konsep konvensional. Underwriter mempunyai

kewajiban utama untuk menjaga dana tabarru (dana peserta) untuk keamanan

para peserta asuransi kecelakaan diri, underwriter juga wajib menerapkan

70

prinsip bijaksana dan adil dalam menentukan tarif premi calon peserta

asuransi kecelakaan diri.

Berdasarkan permasalahan penerapan manajemen risiko produk

asuransi kecelakaan diri, menurut Bapak. Landung Eko Hardiono, AAAIK

Proses seleksi risiko (Proses Underwriting) pada PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) diterapkan dengan beberapa strategi

untuk meminimalisir risiko yang ada pada produk asuransi kecelakaan diri:

1) Risiko memenuhi persyaratan yang diberikan perusahaan. Tidak

melanggar hukum islam dan hukum negara.

2) Objek pertanggungan pada risiko sesuai dengan yang ada pada

perjanjian. jika tidak, maka akan diterapkan persyaratan lainnya.

3) Risiko pertanggungan yang akan dijamin sesuai pada perjanjian.

4) Identifikasi dan analisis risiko sesuai dengan Standard Operational

Procedure Underwriting.

5) Memberikan besaran premi sesuai tingkat risiko yang dimiliki

peserta (Faktor-faktor pertimbangan underwriting). Diberikan

ekstrak premi untuk risiko yang tinggi.

6) Menerapkan pengendalian risiko baik fisik berupa K3 pada saat

bekerja (Kesehatan, keselamatan, keamanan) berupa keadaan ruang

lingkup kerja yang aman dan penerapan alat pelindung sesuai risiko

peserta.

7) Memberikan warranty (Syarat dan ketentuan yang bersifat

fundamental untuk setiap peserta asuransi kecelakaan diri).

71

8) Menerapkan pengendalian finansial untuk produk asuransi

kecelakaan diri berupa retensi dan sharing of risk/ reasuransi.

Reasuransi diterapkan dalam bentuk Quota Shared pada

keseluruhan produk General Accident 50:50

9) Sertifikat khusus dalam bidang pekerjaan yang berbahaya untuk

menyatakan peserta tersebut profesional dalam bidangnya, seritifikat

mempunyai masa berlaku pada saat mengikuti asuransi.

10) Observasi pada setiap risiko asuransi kecelakaan diri.6

D. Kendala Proses Underwrting

Kendala yang dihadapi proses underwriting produk asuransi

kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah) hanya berupa kendala eksternal, yaitu kendala yang dihadapi dari

luar perusahaan berupa kendala calon peserta asuransi kecelakaan diri. Tidak

ditemukan kendala internal yang merupakan kendala dari dalam proses

underwriting pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (unit

Syariah) hal ini membuktikan perusahaan menerapkan manajemen risiko

dengan baik dalam proses underwriting internal. 7

Kendala eksternal merupakan kendala yang memang sulit untuk

dihindari, setiap perusahaan pasti memiliki kendala tersebut karena kendala

eksternal proses underwriting merupakan kendala yang berupa Moral

6 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016. 7 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016.

72

hazard. Perilaku setiap calon peserta dan peserta asuransi kecelakaan diri

sangatlah berbeda-beda, hal inilah yang menyebabkan kendala eksternal lebih

sulit dihindari dibanding kendala internal, namun kendala tersebut dapat

diselesaikan dengan solusi yang tepat.

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) dapat

dengan mudah menghadapi setiap kendala yang dihadapi dengan solusi yang

tepat, termasuk kendala eksternal pada proses underwriting. Dengan demikian

penerapan manajemen risiko terhadap produk asuransi kecelakaan diri pada

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) diterapkan

dengan proses yang baik dan hati-hati.8

Berdasarkan permasalahan kendala eksternal proses underwriting,

menurut Bapak. Landung Eko Hardiono, AAAIK dalam mengahadapi

kendala-kendala berikut sangat dibutuhkan solusi yang tepat, diantaranya:

1. Kurang lengkapnya data informasi yang diperoleh underwriting (Data

peserta tidak lengkap).

2. Menghadapi penutupan yang tidak benar atau kecurangan, peserta

melakukan pemalsuan dengan menyampaikan informasi yang tidak

benar.

3. Tertanggung tidak jujur. Hal ini terjadi saat pengajuan klaim atau saat

penutupan asuransi. Ketidakjujuran bisa berupa pengajuan klaim yang

dibesar-besarkan yang dianggapnya dapat diterima.

8 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT.

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta,

24 Mei 2016.s

73

Solusi yang diterapkan underwriter dalam menghadapi kendala eksternal

proses underwriting :

a. Ketika ada data peserta yang tidak lengkap, maka solusi yang

dilakukan underwriter adalah dengan meminta data-data yang belum

lengkap kepada agen atau marketing yang bersangkutan pada peserta.

b. Underwriter harus berhati-hati dalam menerima dan memasukan data

yang diterima dari marketing, agar terhidar dari dari kesalahan dalam

proses seleksi risiko, dan untuk menghindari kesalahan dalam

menentuukan besaran tarif premi pada saat diterima dan dikelola.

c. Menekankan kepada agen atau marketing, agar menghimbau pada

calon peserta untuk mengisi data- data yang sesuai dengan keadaan

yang sebenarnya, karena jika informasi data yang diterima tidak

benar, pada saat proses klaim tidak dapat diproses bisa ditunda atau

ditolak.

d. Melakukan survey terhadap setiap risiko yang dinilai mencurigakan

dan mengandung unsur kecurangan lalu menganalisis risiko yang

telah terjadi agar tidak ada kecurangan, dengan melakukan observasi

langsung ketempat peserta asuransi dan melakukan analisis risiko

dengan cara mengumpulkan berbagai informasi data yang

bersangkutan.9

Demikian hasil analisis penelitian penerapan manajemen risiko

terhadap produk asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum

9 Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Kepala Bagian Teknis Syariah PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah), Landung Eko Hardiono,AAIK, Jakarta, 24 Mei

2016.s

74

Bumiputera Muda 1967 (unit syariah). Meliputi penerapan manajemen risiko

produk asuransi kecelakaan diri, proses underwriting produk asuransi

kecelakaan diri, rasio klaim, dan kendala-kendala yang dihadapi pada proses

underwriting.

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan riset penelitian, wawancara dan data-data yang telah

diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan manajemen risiko terhadap rpduk asuransi kecelakaan

diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit

Syariah) diterapkan dengan baik dan optimal, melalui tahapan

proses berupa klasifikasi risiko berdasarkan Risk Apettite, proses

identifikasi dan analisis risiko dengan mengukur tingkat severity dan

frequency pada produk asuransi kecelakaan diri, proses

pengendalian terhadap setiap risiko produk. penerapan manajemen

risiko pada produk asuransi kecelakaan diri mempunyai strategi

yang baik dan diterapkan sesuai dengan Standard Operational

Procedure Management of Risk, sehinggan Rasio Klaim dalam tiga

tahun terakhir terjaga dengan aman, yaitu pada tahun 2013 sebesar

36%, tahun 2014 sebesar 7%, dan tahun 2015 sebesar 21%.

2. Proses underwriting dilakukan dengan cukup hati-hati dan ketat,

sesuai dengan Standard Operational Prosedure Underwriting.

3. Kendala kendala yang dihadapi undewriter dapat dihadapi dengan

memberikan solusi yang tepat, kendala tersebut hanya berupa

76

kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari calon peserta

asuransi kecelakaan diri.

B. Saran

1. Mempertahankan dan mengembangkan kembali penerapan

manajemen risiko pada produk asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) karna memiliki

dampat positif pada perusahaan.

2. Mempertahankan kinerja proses underwriting yang baik karna,

proses underwriting sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan.

3. Mempertahankan dan menggali lagi solusi-solusi yang ada untuk

meminimalisir kendala-kendala yang ada pada proses underwriting

4. Merealisasikan program yang belum dilaksanakan terkait kegiatan

penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja

yang sudah baik

5. Meningkatkan kerja sama perusahaan denga pihak lembaga atau

perusahaan lain untuk kemajuan perusahaan

6. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meningkatkan dan

mengembangkan penelitiannya jauh lebih baik dari penelitian ini.

77

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an .

Ayat Syarif. Manajemen Risiko, (Jakarta: Gema Akastri, 2003).

Amrin Abdullah. Asuransi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2006).

Amrin Abdullah, Meraih Berkah Melalui asuransi Syariah, (Jakarta: PT. Elex

Media Komputindo 2011)

Amrin Abdullah, Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah

asuransi konvensional (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2006)

Ali Hasan. Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam ( Jakarta: Prenada Media,

2005)

Dzajuli Ahmad dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat

,Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).

Darmawi Herman. Manajemen Risiko, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Danim Suderwan. Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia,

2002).

Djojosoedarso Soeisno, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi, (Jakarta:

Salemba Empat 2003)

Endang Rini, Pengantar Underwriting (Jakarta: PT. ReIndo 2010)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 21/DSN-

MUI/X/2001, tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Gunawan Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (

Jakarta: Pragonatama Jaya, 2013).

78

Hartono Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, ( Jakarta: Sinar

Grafika, 2008).

Hasibuan Malayu. Dasar-Dasar Perbankan, ( Jakarta: Bumi Aksara,2004).

Iqbal Muhaimin, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik. ( Jakarta: Gema Insani,

2006)

Prihantono Wahyu. Aneka Produk Asuransi dan Karakterisiknya, (Yogyakarta:

Kanisiu, 2000).

Sula Syakir M. Asuransi Syariah ( Life and General) Konsep dan Sistem

Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press 2004). Cet-1.

Salim Abbas. Asuransi dan Manajemen Risko, (Jakarta: PT Grafindo Persada,

2003) Cet-7.

Salim Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko, ( Jakarta; PT Grafindo Persada

2005), Cet-8.

Sastrawidjaja M Suparman. Endang. Hukum Asuransi, ( bandung: Alumni, 1993).

Siahaan Hinsa. Manajemen Rsiko ( Konsep, kasus, dan Impelementasi),

(Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2007).

Jurnal:

Sindi Nurfadila, Raden Rustam Hidayat, Sri Sulasmiyat. Analisis Rasio Keuangan

dan Risk Based Capital untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi

pada PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013) .

Warsito Tino, Manajemen Teknik Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (untuk

tingkat pemula.

79

Internet:

http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/product_detail/31/1/2010/04/08/As

uransi-Kecelakaan-Diri

http://ilmihandayanip.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-premi-asuransi-

polis.html

http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/07/reduksi-data-dalam-analisis-

penelitian.html

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan

Statistik/asuransi/Pages/Perasuransian-Indonesia-2014.aspx

http://solusismart.com/pengertian-asuransi-kerugian-menurut-para-ahli-terbaru-

2016/

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-klaim

asuransi-menurut-para.html

WAWANCARA

Wawancara kepada ketua bagian teknik syariah PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 :

Landung Eko Hardiono, AAAIK.

Jam : 13.20 – 14:30 WIB.

Hari dan tanggal : Selasa, 24 Mei 2016.

1) Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan PT. Asuransi

Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah) pada produk

asuransi kecelekaan diri?

2) Bagaimana proses underwriting dalam menerima dan menolak

calon peserta asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum

Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)?

3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh underwriter dalam

menyeleksi kelayakan calon peserta asuransi kecelakaan diri pada

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Unit Syariah)?

JAWABAN:

Menurut saya manajemen risiko itu bisa dipandang minimal dua sudut,

sudut pertama peserta asuransi, karena setiap orang, badan hukum atau

perusahaan pasti mempunyai risiko, jadi sangat penting sekali penerapan

manajemen risiko. Bahkan individupun sama mereka memiliki risiko, contohnya

ketika saya ingin berpergian untuk bekerja berangkat dipagi hari dan pulang

dimalam hari pasti saya memiliki risiko, dan itu harus dimanage dan diidentifikasi

risiko apa saja yang saya miliki dan bagaimana perlakuan terhadap risiko

tersebut, sehingga ditetapkan saya butuh asuransi karna ketika saya naik motor

bisa saja terjadi kecelakaan jadi saya bisa prepare.

Kemudian dari sisi perusahana asuransi, perusahaan asuransi itu juga

sudah ada di ojk yaitu corporate is management, karna setiap perusahaan

mempunyai risiko, khususnya perusahaan asuransi karena tujuan utama mengelola

risiko, karena itu risiko harus dimanage dan diukur risikonya apa saja sehingga

memiliki tingkat severity dan frekuensinya dan dari situ lah kita mengukurnya.

Dari sisi yang lebih mikro lagi yaitu risiko-risiko yang ada pada underwriting.

Artinya untuk setiap pengelolaan risiko asuransi itu harus ada risk management

juga yaitu dipilih pilah manajemen risiko yang baik mana yang tidak yang mana.

Misalnya kalo kita pakai parameternya sama pakai impact sama lettyhod, impact

itu severity dan lettyhod itu frekuensi. Diukur pakai itu, sama kemudian misalnya

di personal accident, akan diberlakukan dengan ini artinya setiap penutupan sama

aja ko melalui proses itu. (Penjelasan melalui grafik yang terdapat pada power

point perusahaan).

Risiko diklasifikasi melalui proses risk appetite yaitu selera terhadap

risiko.. masing masing underwriter atau perusahaan asuransi memiliki kebijakan

tertentu yaitu risiko mana saja yang akan masuk kedalam batasan selera

mereka,dan mana saja risiko yang tidak termasuk selera mereka. Jika oke ya oke

jika tidak sesuai ya tidak dipakai, artinya begini seperti ada sajian makanan

dimeja makan, mana yang selera mereka ya dimakan jika tidak ya tidak. Nah risk

apetite itu lah yang kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk perusahaan

asuransi khususnya Bumida yaitu kebijakan underwriting, disitu disebutkan mana-

mana risiko yang boleh ditutup mana-mana risiko yang tidak boleh ditutup, sama

kalau kita balik ke risk map misalnya garis merah garis risk apettite yaitu kalau

tingkat severitynya tinggi jika melebihi ya tidak boleh diambil. Garis merah dalam

bentuk dokumen yaitu ketetapan underwriting asuransi syariah yang didalamnya

terdapat proses underwriting asuransi kecelakaan diri. Disini disebutkan risiko-

risko mana yang tidak boleh diambil yaitu misalnya risiko-risiko yang haram

misalnya judi itu tidak boleh atau menjamin sesuatu yang tidak boleh diislam

salah satu contohnya itu, seperti asuransi pengangkutan kalau konvensional tdk

masalah angkut yang halal atau tidak kecuali asuransi syariah itu tidak boleh harus

yang halal itu misalnya. (Penjelasan melalui document berbentuk power point).

Dalam pengecualian risiko akan diberikan persyaratan-persyaratan

tertentu, jadi kecelakaaan diri pada bumida memiliki grouping. Kalau dibumida

kita cluster dalam empat golongan risiko yaitu kelas satu risiko yang paling

rendah hingga kekelas empat yang paling tinggi. Misalnya digolongan empat

memiliki tariff tertentu sesuai tingkat risiko yang dimiliki. Dalam penutupan

asuransi harus memiliki izin dari pusat, jadi cabang-cabang itu harus izin dulu

kepusat jika ingin menerbitkan polis. Misalnya ada penyelam underwater,

penyelam harus profesional dan memiliki sertifikat yang menyatakan dirinya

professional dalam bidangnya untuk menjamin agar risiko tersebut dapat kita

accept. Kelas empat adalah kelas yang memiliki tingkat risiko yang tinggi yaitu

kelas hobby, risiko tinggi dapat perusahaan accept tentunya dengan syarat syarat

tertentu, misalnya kita lekatkan warranty ( sesuatu yang harus dilakukan pserta

asuransi atau tidak boleh dilakukan) contohnya penyelam harus memiliki

sertifikat yang artinya dia diakui bahwa dia mahir menyelam. Untuk risiko-risiko

tinggi mungkin kita akan menemui zona-zona bebahaya yaitu tingkat severity dan

frekuensinya yang tinggi. Itu tidak muncul dengan begitu saja pasti ada nilai

statistiknya. Hanya saja kan bisa kita kendalikan bagaimana bisa accepteble

misalnya dengan mitigasi dan warranty tersebut, contohnya TNI boleh masuk

tapi tidak dijamin pada saat latihan, atau satpol PP juga ada syaratnya. Kemudian

terdapat faktor hukum bilangan besar, semakin besar populasinya itu akan

memungkinkan risiko itu akan jauh lebih dikendalikan, oleh karna itu kenapa

ditable kita seperti ini semakin besar jumlah peserta semakin kecil bilangan

preminya. Ada kalanya kita mesti ngitung estimated maksimun loss yaitu

probability jika terjadi klaim jadi bisa dihitung sebelum kejadian.

Proses akseptasi itu memiliki faktor2 penting:

a) Jumlah peserta

b) Pekerjaan atau hobby peserta

c) Usia peserta

d) Jumlah pertanggungan yang diminta semakin besar severitynya

semakin besar juga ya frekuensinya.

e) Risiko individu ata rsiko akumulasi

f) L/R Lost Rasio (Klaim/Premi)

Bagian underwriting wajib meihat kebiasaan dan tingkah laku pesertanya yang

akan mengikuti asuransi kecelakaan diri. Contoh, sebuah bengkel las mengikuti

asuransi kecelakaan diri, namun dari tahun ketahun tingkat klaim yang diajukan

semakin tinggi, maka akan dilakukan observasi untuk mengetahui penyebab

meningkatnya risiko tersebut, semisal bengkel las tersebut tidak menerapkan K3

dengan baik, maka akan disampaikan pada bengkel las tersebut untuk adanya

pengendalian fisik seperti improvement of Risk yait harus adanya penerapan K3.

Itulah fungsi asuransi tidak hanya menerima peserta asuransi saja, melainkan

memberikan edukasi seperti adanya standar ketika bekerja untuk keselamatan,

misalnya orang yang melakukan pekerjaan las itu dipakaikan kacamata las agar

savety. Pengendalian risiko itu bisa kita lakukan seperti contoh yang tadi

dianalisis risikonya lalu dikendalikan pilihannya bisa ditolak bisa diterima atau

bisa diterima dengan improvement of Risk.

Mungkin yang perlu ditekankan lagi underwriting asuransi syariah dan

konvensional itu mirip tetapi tidak sama, menurut saya sebagai praktisi dalam

underwriting syariah uang yang masuk tidak sepenuhnya masuk untuk perusahaan

karna underwriter syariah itu tugasnya bagaimana menyaring risiko-risko yang

masuk itu aman untuk dana tabarru. Sebaliknya konvensional secara akumulasi itu

aman untuk perusahaan. Oke akhir dari tujuannya sama untuk mengamankan

perusahaan namun disyariah harus mengutamakan dana tabarru aman untuk yang

lain. Maka harus ada seleksi risiko yang benar benar.

Proses underwriting benar-benar harus teliti yaitu proses identifikasi,

analisis risiko dan perlakuan terhadap risiko, risiko yang masuk harus aman dan

tidak merusak stabilitas perusahaan agar dana tabarru tetap aman, yang kedua

adalah risiko itu sendiri harus kita kendalikan yaitu dengan pengendalian fisik dan

pengendalian financial dengan menahan risiko itu sendiri atau direasuransikan

oleh perusahaan lain, harus mengetahui jumlah dan bagaimana jika risiko

perusahaan menahan sendiri. Contohnya, kasus penutupan asuransi dengan

jumlah 1M, maka akan dianalisis dulu wajar atau tidaknya, dan jangan sampai ada

penipuan klaim.

Wajarnya nilai pertanggungan menggunakan PSAKDI standar

Risiko A : (Meninggal Dunia) 60 x Penghasilan

Risiko B : ( Cacat tetap) 60 x Penghasilan

Risiko C : (Pengobatan) 10% dari Risiko A

Dinilai juga kewajarannya, selain risiko kewajaran nilai pertanggungannya

juga harus dinilai. Seperti itu wajib diketahui. Oleh karena itu proses administrasi

juga sangat penting. Jangan sampai kita lepas kontrolnya karna nanti bisa merusak

dana tabarrunya.

Strategi khusus:

Begini perusahaan asuransi dan semua perusahaan lain dan pendidikan itu

penting, apalagi untuk perusahaan asuransi yang background penyeleksian risiko,

artinya untuk bisa melaksanakan fungsi underwriting itu dengan baik orag yang

melakukan underwriting tersebut harus mengerti maka pendidikan dan pelatihan

itu penting dan harus dilakukan. Sertified of management itu ada pada coorporate

is management , namun khusus underwriting itu OJK juga mensyaratkan

underwriting harus punya sertifikasi misalnya Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi

Indonesia (AAMAI) adalah asosiasi profesi yang beranggotakan pemegang gelar

profesional yang dikeluarkan oleh AAMAI bagi mereka yang telah memenuhi

ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga AAMAI.

Bagamiana risiko tersebut bisa dinilai dan mengapa perusahaan berani

ambil kelas yang berbahaya itu semua tergantung bagaimana risiko dapat kita

kendalikan. Contohnya, crue uji coba bom mengikuti asuransi kcelakaan diri,

dalam hal ini perusahaan memberikan syarat-syarat khusu yaitu tidak dapat

mengambil dengan jumlah yang besar, dan dilakukan hanya 4 hari pelaksanaan,

preminya juga bagus jika terjadi risiko kita akan meminta back up pada

reasuransi. Alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi apa apa, karna kan kita

juga cari tahu bagaimana proses uji coba bom itu jika oke ya oke.

Perjanjian asuransi itu suka sama suka, artinya jika sama sama oke oke

jadilah dan apa yang dikecualikan bisa dijadikan. Misalnya penyelam kan polis

standar asuransi itu dikecualikan tapi bisa saja dihapuskan berdasarkan syarat dan

kesepakatan. Misalnya ketika ada crue pesawat udara yang menerbangkan

pesawat dipedalaman, maka akan kita hitung risikonya, jika oke nanti ada

endorsement yang mendelete itu. Polisi juga begitu itu semua tergantung

kebijakan perusahaan. Atau pembalap misalnya mau dijamin jangan dikecualikan

kita hitunglah risikonya. Keputusan underwriting itu minimal ada tiga : diterima,

diterima dengan syarat dan ditolak.

Proses klaim:

Ini juga penting dalam underwriting tergantung perusahaan dengan

kebijakannya biasanya terdapat departemennya, namun kalau disini dibumida

kami yang hendle, yaitu departemen teknik.

Prinsip utama klaim untuk syariah :

1) kita harus yakinkan benarkah kejadian kecelakaan itu terjadi

2) jika memang terjadi kecelakaan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan

kondisi polis atau tidak, jangan-jangan kejadiannya itu terjadi disaat

kerusuhan (Risiko yang dikecualikan)

3) Kalau terjadi kerugian, berapakah pertanggungan yang akan kita bayar.

Karena akan dibayarkan dengan uang dana tabarru bukan perusahaan jadi

underwriter harus sangat amanah dan benar-benar objektif.

Syarat klaim :

1. formil laporan kronologi kecelakaan diri

2. Polis asli atau fotocopy

3. Fotocopy ktp untuk cek identifikasi

a. Dalam hal peserta meninggal dunia : Surat keterangan

mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)

b. Fotocopy Surat keterangan meninggal dunia dari lurah atau

kepolisian setempat

c. Surat keterangan para saksi

4. Dalam hal peserta Hilang :

a. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian

pencarian dari pihak yang berwenang

b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan

santunan apabila peserta diketemukan kembali dalam

keadaan hidup

5. Dalam hal peserta mengalami cacat tetap:

a. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter yang

melakukan perawatan dan pengobatan.

b. Surat keterangan para saksi

c. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik

dalam hal tertanggung menjalani perawatan dan pengobatan

6. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh pergantian dari

asuransi yang bersifat wajib maka peserta harus menyerahkan

fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh peserta asuransi bersifat

wajib tersebut.

7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh pengelola

sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Laporan tidak benar

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila

dengan sengaja:

1. Mengungkapkan fakta atau mebuat pernyataan yang tidak benar tentang

hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu

pembuatan polis ini dan berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi

2. Memperbesar jumlah kerugia yang terjadi

3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Pembayaran klaim : pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam

waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara pengelola dan

peserta mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

1. Kendala yang Dihadapi Perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera

Muda 1967 (unit syariah):

a. Kurang lengkapnya data informasi yang diperoleh underwriting

(Data peserta tidak lengkap)

b. Menghadapi penutupan yang tidak benar atau kecurangan, peserta

melakukan pemalsuan dengan menyampaikan informasi yang

tidak benar.

c. Tertanggung tidak jujur. Hal ini terjadi saat pengajuan klaim atau

saat penutupan asuransi. Ketidakjujuran bisa berupa pengajuan

klaim yang dibesar-besarkan yang dianggapnya dapat diterima.

1. Solusi yang Diterapkan Underwriter Dalam Menghadapi Kendala :

a. Underwriter harus berhati-hati dalam menerima dan

memasukan data yang diterima dari marketing, agar terhidar

dari dari kesalahan dalam proses seleksi risiko, dan untuk

menghindari kesalahan dalam menentuukan besaran tarif premi

pada saat diterima dan dikelola.

b. Ketika ada data peserta yang tidak lengkap, maka solusi yang

dilakukan underwriter adalah dengan meminta data-data yang

belum lengkap kepada agen atau marketing yang bersangkutan

pada peserta.

c. Menekankan kepada agen atau marketing, agar menghimbau

pada calon peserta untuk mengisi data- data yang sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya, karena jika informasi data yang

diterima tidak benar, pada saat proses klaim tidak dapat

diproses bisa ditunda atau ditolak.

d. Melakukan survey terhadap setiap risiko yang dinilai

mencurigakan dan mengandung unsur kecurangan lalu

menganalisis risiko yang telah terjadi agar tidak ada

kecurangan, dengan melakukan observasi langsung ketempat

peserta asuransi dan melakukan analisis risiko dengan cara

mengumpulkan berbagai informasi data yang bersangkutan

- 380 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

POLIS ASURANSI SYARIAH KECELAKAAN DIRI INDONESIA

Bahwa Peserta telah mengajukan suatu permohonan penutupan asuransi syariah secara tertulis dan membayar Kontribusi yang telah ditetapkan sebagaimana disebut dalam Ikhtisar kepada Pengelola yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Pengelola yang bertindak untuk dan atas nama Kumpulan Peserta Asuransi Syariah yang dikelolanya dimana para peserta telah bersepakat untuk saling menolong dan menanggung akan membayarkan klaim kepada Peserta sebagaimana disebut dalam Ikhtisar Polis terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan dan atau dilekatkan pada Polis ini.

BAB I DEFINISI Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini, maka istilah-istilah dalam polis diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong (ta’awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

2. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

3. Pengelola adalah perusahaan asuransi yang menerima amanah dari Peserta.

4. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.

5. Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

6. Akad Tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

7. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).

8. Akad Mudharabah adalah akad tijarah yang memberkan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

9. Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai dana tabarru’ dan ujrah sesuai dengan akad.

10. Santunan/klaim adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.

11. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad Tabarru’ yang disepakati.

12. Ujrah adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.

13. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu.

14. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru’ untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru’, untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.

15. Cadangan Dana Tabarru’ adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting dana tabarru’ yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

16. Insentif Surplus Underwriting adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting dana tabarru’ yang dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan

- 381 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

17. Rate Insentif Surplus Underwriting adalah suatu nilai dalam bentuk persen yang merupakan hasil konversi besaran alokasi Insentif Surplus Underwriting yang dibagikan kepada Peserta terhadap nilai kontribusi Peserta.

18. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

19. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

20. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

21. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.

22. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

23. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

24. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

25. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

26. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

27. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

28. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

29. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.

30. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

31. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

- 382 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

32. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

33. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

34. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

BAB II AKAD

PASAL 1 AKAD

1. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah.

2. Akad wakalah bil ujrah digunakan dalam pengelolaan risiko dana tabarru’ yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan/atau investasi.

3. Akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana tabarru’.

4. Berdasarkan akad wakalah bil ujrah, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta terdiri dari dana tabarru’ dan ujrah dengan besaran sebagai berikut :

4.1.1 Tabarru’ : 60% (enam puluh persen) 4.1.2 Ujrah : 40% (empat puluh persen)

Sedang hasil investasi dana tabarru’ melalui akad mudharabah akan diberikan sesuai nisbah bagi hasil dengan besaran sebagai berikut :

4.2.1 Dana Tabarru’ : 50% (lima puluh persen) 4.2.2 Pengelola : 50% (lima puluh persen)

5. Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus underwriting dana tabarru’ yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka hasilnya akan dialokasikan kepada cadangan dana tabarru’, Peserta dan atau Pengelola dengan proporsi sebagai berikut :

5.1 Alokasi Cadangan Dana Tabarru’ sebesar 2,50% (dua koma lima persen) 5.2 Alokasi Kepada Peserta sebesar 30% (tiga puluh persen) 5.3 Alokasi Kepada Pengelola sebesar 67,5% (enampuluh tujuh koma lima persen)

6. Syarat Peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus underwriting dana tabarru’ setelah periode polis

berakhir adalah: 6.1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim;

dan 6.2. Peserta tidak membatalkan polis; dan 6.3. Peserta telah melunasi kontribusi.

7. Dalam hal pembagian surplus underwriting dana tabarru’ kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, maka:

7.1. Pengelola tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam dana tabarru’

7.2. Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya atau 7.3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

8. Surplus underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal: 8.1. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru’, atau

- 383 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

8.2. Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, surplus underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’.

9. Perlindungan asuransi syariah seperti yang dinyatakan dalam ketentuan dan kondisi kontrak yang telah disepakati

berlaku apabila Peserta telah membayarkan Kontribusi.

10. Besaran Rate Insentif Surplus Underwriting dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari Manajemen Perusahaan.

PASAL 2 QARDH

1. Qardh wajib disetorkan ke dalam Dana Tabarru’ secara tunai/kas oleh Pengelola dalam hal Dana Tabarru’ tidak

mencukupi untuk membayar santunan/klaim Kepada Peserta.

2. Pengelola setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru’ dalam hal:

a. Tingkat solvabilitas Dana Tabarru’ kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratan; b. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan

keuangan Dana Tabarru’, lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru’;

c. Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru’; d. Dana Tabarru’ tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.

3. Pengembalian Qardh kepada Pengelola dilakukan dari Surplus Underwriting dan/atau dari Dana Tabarru’.

BAB III JAMINAN

Pengelola memberikan ganti rugi kepada Peserta dengan Syarat-syarat Pertanggungan sesuai POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA sebagai berikut :

PASAL 3 RISIKO YANG DIJAMIN

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Peserta dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,

1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,

1.3. mati lemas atau tenggelam,

2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :

2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

PASAL 4 HAK ATAS SANTUNAN

1. KEMATIAN (JAMINAN A)

- 384 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

Jaminan A akan diberikan dalam hal Peserta:

1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau

1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan

sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. CACAT TETAP (JAMINAN B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Peserta mangalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau

2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau

2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau

2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Peserta telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Peserta meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Peserta tidak berhak atas santunan Kematian.

3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN (JAMINAN C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Peserta namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

PASAL 5 BESARNYA SANTUNAN

1. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

2. CACAT TETAP :

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Peserta.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Peserta berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut :

- 385 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

No U r a i a n Tabel

%

1. Lengan kanan mulai dari sendi bahu 60 %

2. Lengan kiri mulai dari sendi bahu 50 %

3. Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku 50 %

4. Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku 40 %

5. Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan 40 %

6. Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan 30 %

7. Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha. 50 %

8. Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut. 25 %

9. Ibu jari tangan kanan 15 %

10. Ibu jari tangan kiri 10 %

11. Jari telunjuk tangan kanan 10 %

12. Jari telunjuk tangan kiri 8 %

13. Jari kelingking tangan kanan 8 %

14. Jari kelingking tangan kiri 6 %

15. Jari tengah atau manis tangan kanan 5 %

16. Jari tengah atau manis tangan kiri 4 %

17. Satu ibu jari kaki 8 %

18. Satu jari kaki lainnya 5 %

19. Sebelah mata 50 %

20. Pendengaran pada kedua belah telinga 50 %

21. Pendengaran pada sebelah telinga 25 %

22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan 5 %

Dengan ketentuan :

2.2.1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

2.2.2. Bagi orang kidal pengertian kata ”kanan” dibaca ”kiri” dan sebaliknya.

2.2.3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.

2.2.4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.

2.2.5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN.

Jaminan ini dibayarkan kepada Peserta berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.

- 386 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

BAB IV PENGECUALIAN

PASAL 6 PENGECUALIAN Pengelola memberikan ganti rugi kepada Peserta sesuai POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA sebagai berikut : 1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Peserta :

1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,

1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,

1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,

1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,

1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,

1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,

1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

2.1. Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)

2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :

2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,

2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain,

2.2.3. ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Peserta atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

- 387 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

3. Pengelola tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola.

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Peserta menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS RelatedComplex - ARC).

BAB V PERSYARATAN

PASAL 7 USIA

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

PASAL 8 WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia.

PASAL 9 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Peserta wajib :

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku Kontribusi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika Peserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan Kontribusi.

3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Pengelola, namun Pengelola tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pengelola mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 10 PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Pengelola atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Pengelola:

1.1 jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran Kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

- 388 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

1.2 jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran Kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pengelola dan Peserta.

2. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.

Pengelola dianggap telah menerima pembayaran Kontribusi, pada saat :

2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau

2.2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau

2.3. Pengelola telah menyepakati pelunasan Kontribusi bersangkutan secara tertulis.

3. Apabila jumlah Kontribusi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Pengelola sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Peserta atas pembayaran Kontribusi untuk:

3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Kontribusi tahunan,

3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah Kontribusi yang tercantum dalam pertanggungan,

kecuali jika diperjanjikan lain.

PASAL 11 PERUBAHAN RISIKO

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Peserta, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Peserta tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Peserta wajib memberitahukannya kepada Pengelola.

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Pengelola berhak :

2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku Kontribusi yang sudah ada atau dengan suku Kontribusi yang lebih tinggi, atau

2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian Kontribusi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.)

PASAL 12 KEWAJIBAN PESERTA DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Peserta wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.

2. Peserta atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Peserta wajib:

3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.

3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan

3.3. memberikan kesempatan kepada Pengelola untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

- 389 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

PASAL 13 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.

2. Polis asli atau fotocopy

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Dalam hal Peserta meninggal dunia:

4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).

4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.

4.3. Surat keterangan para saksi

5. Dalam hal Peserta hilang :

5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang

5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Peserta diketemukan kembali dalam keadaan hidup

6. Dalam hal Peserta mengalami cacat tetap,

6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan

6.2. Surat keterangan para saksi

7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertangggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Peserta harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Pengelola sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 14 LAPORAN TIDAK BENAR

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi

2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita

3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 15 PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Peserta wajib memberitahukan kepada Pengelola pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.

2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Peserta kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Pengelola.

PASAL 16 PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.

- 390 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

3. Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.

4. Dalam hal terjadi kecelakaan, Peserta wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku.

Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.

PASAL 17 PEMBAYARAN KLAIM

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

PASAL 18 HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI

1. Hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Peserta :

1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,

1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini

1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi

2. Hak Peserta atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Pengelola akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Peserta tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 19 MATA UANG

Dalam hal Kontribusi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 20 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan.

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.

2. Pembatalan pertanggungan.

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

- 391 - | 08 Polis Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Revisi 02.2012

Pengelola bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Jika Peserta meninggal dunia.

4. Jika Peserta telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan.

5. Jika Peserta telah menerima santunan cacat tetap sebagian yang jumlahnya mencapai 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

6. Jika Peserta mengalami cacat mental dalam jangka waktu pertanggungan.

7. Jika Peserta mencapai umur 60 tahun dalam jangka waktu pertanggungan.

8. Jika Peserta tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Pengelola.

9. Jika Peserta dikenakan tahanan / hukuman penjara.

PASAL 21 PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan. Perselisihan dianggap terjadi sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Pengelola memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Pemegang Polis (Peserta) di wilayah Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Peserta wajib memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Pengelola untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan.

PASAL 22

PENUTUP

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

******