Upload
truongkhanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penegakan Hukum dan B@LIS Infara
H Irawan Evaluator Perizinan Fasilitas Kesehatan DPFRZR - BAPETEN
PEMBINAAN & ON THE SPOT LICENSING 2019
KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN KEPALA BAPETEN(Perka Bapeten)
PEDOMANPedoman/Juklak
HIRARKI PERATURAN KETANAGNUKLIRAN
UUD 1945
UU No.10/1997
PP: 33/2007, 29/2008, 61/2013, 58/15
Perka: 11/15; 6/15; 16/14; 15/14;8/11; 03/2013
Pedoman Teknis
INSPEKSI IZIN
ATURAN
PENDUKUNG TEKNIS
TIGA PILAR PENGAWASAN
terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
memelihara tertib hukum dlm pelaksanaan pemanfaatan tenaga
nuklir;
meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir utk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.
Tujuan Pengawasan (UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 15)
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 KETENAGANUKLIRAN
• Pasal 17:1. Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin,
kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
2. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin
3. Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
PERIZINAN
Pasal 431) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana
dalam denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).2) Dalam hal tidak mampu membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),denda
terpidanadipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
SANKSI PENGGUNA TIDAK PUNYA IZINUndang Undang Nomor 10 Tahun 1997
KETENAGANUKLIRAN
Pasal 191)Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor
nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.
2)Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 PEKERJA
SANKSI PEKERJA TIDAK PUNYA IZINUndang Undang Nomor 10 Tahun 1997
KETENAGANUKLIRANPasal 421)Barangsiapa melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2)Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan Kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Inspeksi dan Penegakan Hukum
Tujuan:Fasilitas dapat memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan dalam Pemanfataan SRP serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan-udangan
Strategi:➢ Melaksanakan Inspeksi berbasis resiko (Graded Approach)➢ Monitoring dan tindak lanjut Temuan Inspeksi➢ Membangun sistem penegakan hukum yang mampu terap➢ Melakukan Penilaian Kinerja Fasilitas
Periode Inspeksi
Kelompok Resiko Kegiatan
Tahun/ Inspeksi
TINGGIRadiografi Industri , Irradiator, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir 1
SEDANGWell Loging, Gauging Aktivitas tinggi, CT Scan, Impor/ekspor, Pengangkutan dan Penelitian 2
RENDAHGauging Aktivitas Rendah, Fotofluorografi, Radiodiganostik dan Lainnya 3 - 4
1500 Fasilitas/Tahun
Dokumen Inspeksi (FIHI dan LKF)
LKFData SRP dan Fasilitas (Perka 7 Tahun 2009)
(PENGGUNA)
FIHIPetunjuk Temuan
Hasil Inspeksi(INSPEKTUR)
LHI:1. Hasil Penilaian Keselamatan2. Temuan Inspeksi
FIHI : Formulis Isian Hasil InspeksiLHI : Laporan Hasil InspeksiLKF : Laporan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas (SRP)
Pelaksanaan Inspeksi
Tidak PATUH (Temuan Pelanggaran)
PATUH(Tidak Ada Temuan)
Sanksi (Pidana/Administrasi)
Penghargaan (BSSA)
LAPORAN HASIL INSPEKSI (LHI dan IKK)
Kategorisasi Temuan
Pelanggaran Terhadap PP 29/2008 dan PP 33/2007➢Membahayakan Pekerja, Masyarakat dan lingkungan (Ps 79)➢Berpotensi Membahayakan Pekerja, Masyarakat dan lingkungan (Ps 82)
Pelanggaran Terhadap PP 29/2008 dan PP 33/2007➢ Ketidaksesuaian Persyaratan Keselamatan (Pasal 81)
Pelanggaran UU No 10 Tahun 1997➢ Tidak Memiliki Izin Pemanfaatan (Pasal 17)➢ Tidak memiliki SIB (Pasal 19)➢ Tidak Mengelola Limbah (Pasal 44)
Kategori I PELARANGAN
Kategori II PENGHENTIAN
OPERASI
Kategori III PERINGATAN
TERTULIS
Skema Umum Gakum
Pidana:● Pidana Formil (UU No 10/1997) oleh POLRI dg Bantuan BAPETEN● Pidana Materil (UU lain terkait) oleh POLRI dg Instansi Terkait
Administrasi (PP):● Pemberian Sanksi Administrasi oleh BAPETEN
➢ Pelarangan Penggunaan➢ Penghentian Operasi➢ Pembekuan Izin➢ Pencabutan Izin➢ Penundaan Proses Perizinan
Pelaksanaan Gakum
PEMBINAAN PERINGATAN SANKSI
Sosialisasi
Bimbingan
Pembinaan oleh Instansi Terkait
Teguran Tertulis
Penghentian Sementara
Pelarangan
Administrasi
Pidana
Pelaksanaan Gakum
Proses Penegakan Hukum JumlahInstansi
Keterangan
Kepolisian 6 6 Kesehatan
Pengadilan 2 2 Kesehatan
Keputusan / Ketetapan Hukum 15 5 Industri,10 Kesehatan
Dihentikan oleh Kepolisian 3 3 Kesehatan
TOTAL 26 5 Industri,21 Kesehatan
Data Gakum FRZR, per Juli 2017.
Pelaksanaan Gakum
Pelaksanaan Gakum
B@lis INFARA
B@lis INFARA
B@lis INFARA
B@lis INFARA
B@lis INFARA
No. Aspek yang dinilai Persentase
1. Kondisi Perizinan(berlaku, sedang proses, kedaluwarsa, tidak ada)
30%
2. Sumber Daya Manusia(Ketersediaan, Kompetensi, Kesesuaian Data)
25%
3. Pemantauan Dosis Radiasi(Pelaksanaan, Rutinanitas, Kecukupan, Dokumentasi)
10%
4. Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi (Pelaksanaan, Rutinitas, Dokumentasi)
10%
5. Perlengkapan Proteksi Radiasi dan Keamanan Sumber (Ketersediaan, Keseuaian, Sertifikat Kalibrasi)
10%
6. Pengukuran Paparan Radiasi (Pelaksanaan, Ketersediaan, Keselamatan, Dokumentasi)
10%
7. Dokumen dan Rekaman (Ketersediaan, Kesesuaian) 5%
Laporan Keselamatan Fasilitas
LKF Tahunan (Rutin setiap tahun)
LKF Inspeksi(Pada saat akan diinspeksi)
Perencanaan Inspeksi Penilaian IKK
Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF)
Indeks Keselamatan dan Keamanan
Nilai IKK Hasil Penilaian
90 - 100 Baik Sekali
70 - 89 Baik
50 - 69 Cukup
0 - 49 Kurang
IKK Baik Sekali akan diikutsertakan sebagai Kandidat Penerima BSSA
B@lis INFARA
B@lis INFARA
B@lis INFARA
Stiker Hasil Inspeksi (Fasilitas)
HIJAU = Baik/Baik Sekali
KUNING = Cukup MERAH
= Kurang
Kantor BAPETENJl. Gajah Mada No. 8 , Jakarta
10120, Telp: +62-21-63858269/70 , Fax: +62-21-63858275PO.Box. 4005 10040.
e-mail: [email protected]
Terima Kasih