PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

(TK-WNA) DI INDONESIA

Dr. Untung Suseno Sutardjo, M.Kes

BADAN PPSDMK

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Pendahuluan

Indonesia meliputi 17 504 pulau dengan 240 juta penduduk dengan luas daerah separuh Eropa

Produksi tenaga kesehatan masih kurang, kebutuhan pelayanan tinggi, distribusi lebih buruk lagi

Ancaman TK-WNA Prinsip Pro Rakyat dan Patient Safety Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan

WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Regulasi apa sudah cukup

Batasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

WNA pemegang ijin tinggal terbatas Memiliki pengetahuan dan/ ketrampilan melalui

pendidikan kesehatan Bermaksud bekerja atau berpraktik (pelayanan/konsultasi,

bakti sosial, alih Iptek, penelitian telemedicine) di fasyankes di wil Indonesia

Jabatan tertentu, khusus personalia tidak boleh, hanya spesialisasi yang tidak ada ahlinya

Sesuai UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa TK-WNA dilarang menduduki jabatan direktur

Bekerja sementara atau menetap (ijin tinggal) Tempat tinggal (dapat membeli apartemen) Harus Ikut SJSN

Jabatan Tertentu

Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asinglebih spesifik lagi menyebutkan jabatan-jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia

CPC untuk global 8 jabatan

Keimigrasian

Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) mengenai perolehan KITAP, harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Keimigrasian, Izin Tinggal tetap akan diberikan kepada Tenaga Kerja Asing setelah tinggal menetap 3 tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Untuk permohonan pengajuan alih status dari Izin Tinggal Tetap (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) diatur lebih jauh dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310,IZ.01.01.10 tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

Regulasi yang mengatur Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia

1. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Ps. 21)

2. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Ps. 14)

3. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Ps.30)

4. Perkonsil No. 17/KKI/KEP/IV/2008 Tentang Pedoman Tatacara registrasi sementara dan registrasi bersyarat dokter & dokter gigi Warga Negara Asing (WNA)

5. Perkonsil No. 157/KKI/PER/XII/2009 Tentang Tatacara registrasi dokter & dokter gigi Warga Negara ASEAN yang akan melakukan praktek kedokteran di Indonesia

6. Permenkes 317/2010 Tentang Pendayagunaan TK-WNA di Indonesia (Ps.11)

7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2574/Menkes/SK/XII/2011 Tentang Tim Koordinasi Perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia

8. Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Tentang Izin praktek dan pelaksanaan kedokteran (Ps.17-18)

BAKTI

SOSIAL

PELAYANAN

KESEHATAN ALIH

IPTEK PENELITIAN

VERIFIKASI DOKUMEN (Kemenkes)

BAKTI

SOSIAL PELAYANAN

KESEHATAN

ALIH IPTEK PENELITIAN

Evaluasi

Kompetensi (KKI/MTKI/KFN)

REKOMENDASI (Kemenkes)

ALUR PENDAYAGUNAAN TKWNA DI INDONESIA

Ijin

Penyelenggaraan (Kemenkes)

RPTKA (Kemenakertrans)

IMTA (Kemenakertrans)

Ijin

Penyelenggaraan (Kemenkes)

REKOMENDASI (Kemenkes)

RPTKA (Kemenakertrans)

IMTA Kemenakertrans

SIP Dinkes Kab/Kota

BEKERJA

AFTA

AFTA (ASEAN Free Trade Area) mulai disepakati oleh para kepala negara anggota Asean pada Asean Summit Ke-4 di Singapura (1992)

Tahun 2015 AFTA diharapkan mulai berjalan (To Achieve Asean Economic Community by 2015)

ASEAN CHARTER, mempererat kaitan ASEAN (menghilangkan THE ASEAN WAY)

Dua hal penting dalam AFTA

1) Komitmen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)

a. Meminimalisasi/meniadakan hambatan terhadap penyediaan pelayanan jasa oleh profesional asing

b. Penyediaan Jasa pelayanan yang tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara

c. 4 Modes of supply : Mode 1 : Cross-border supply Mode 2 : Consumption abroad Mode 3 : Commercial presence Mode 4 : Presence of Natural persons

2) Mutual Recognition Arrangement (MRA) a. Nursing (2006) : AJCCN (Asean Joint Coordinating Committee on Nursing) b. Medical Practitioners (2009) : AJCCM (Asean Joint Coordinating Committee

on Medical practitioner) c. Dental Practitioners (2009) : AJCCD (Asean Joint Coordinating Committee on

Dentistry)

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

Diinisiasi pada Asean Summit ke-7 di Brunei, 5

November 2001, tidak ada yang mau menyusun MRA (disparitas yang tinggi)

Disepakati perubahan pengertian AGREEMENT menjadi ARRANGEMENT (persiapan)

MRA membantu memfasilitasi capacity building di antara negara menuju Sistem Sertifikasi yang setara

Dengan MRA (ASEAN) memungkinkan seluruh negara ASEAN menggunakan sistem yang sama

Dengan adanya MRA tidak berarti terjadi pergerakan bebas para profesional asing, tetapi tetap berpedoman domestic regulation dan mekanisme pasar dalam negeri

How to Implement the Healthcare MRAs?

Highly Over-regulated professions

Exchange of Information

Compilation

Adoption of Best

Practices

Standardised Procedures

Publication trhough website

Facilitate Mobility

Registration through

AJCCs

PRAs Process

(Evaluation , Registration etc)

Capacity Building

Visits Conferences

OBJECTIVES

Beberapa hal yang sudah dilakukan Indonesia dalam menyikapi MRA-ASEAN

1. Pertukaran Informasi tentang standarisasi dan kualifikasi Memberikan informasi tentang standar kompetensi dan kualifikasi

tenaga kesehatan Indonesia (dokter,dokter gigi, perawat)

Melakukan Publikasi informasi mengenai regulasi terkait pendayagunaan Nakes Asing melalui website

2. Memfasilitasi pergerakan/perpindahan para profesional Nakes di wilayah Asean Tim Koordinasi perizinan TK-WNA

Pembuatan animasi dan alur pendayagunaan TK-WNA

Membuat aturan tentang Pendayagunaan Perawat Indonesia yang akan ke LN

Mengintegrasikan Global Code Practices dalam peraturan yang menyangkut tenaga kesehatan di Indonesia

3. Kesempatan dalam memperoleh informasi tentang sistem dan kualifikasi tenaga profesional kesehatan di Negara anggota Asean Mengunjungi Nursing home di Singapore, untuk mengetahui

sistem jenjang keperawatan di SIngapore

Mengunjungi Malaysia dalam melihat sistem kualifikasi perawat dan jenjang karier perawat Malaysia

Isu Strategi dalam AFTA

1. AFAS Masih bisa diantisipasi dengan beberapa

limitation Market Access dan National Treatment

2. MRA Belum pada tahapan Agreement tetapi masih dalam tahapan Arrangement

3. Tenaga kesehatan warga negara asing yang akan

didayagunakan di Indonesia harus berasal dari negara

yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

4. MNP (Movement of Natural Persons) akan berkembang

melalui/bersamaan dengan Mode 3

5. Bakti Sosial mulai meningkat dan belum diatur

6. Antisipasi Nomenkalur Nakes khusus : Nakes Ambulans, Asisten dokter (belum ada)

7. Nomenklatur ISCO Codes dari WHO belum

menjadi dasar 27 jenis nakes

8. Sistem pencatatan dan pelaporan Nakes Asing

belum baik

9. Pemerintah daerah memberikan perizinan

tersendiri terhadap Nakes Asing

10. Terbentuknya Tim Koordinasi Perizinan TK-Asing yang akan bekerja di Indonesia

11. Tersedianya Domestic Regulation dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Asing yang

bekerja di Indonesia

12. Sudah banyak Tenaga Kesehatan Warga Negara

Indonesia bekerja di ASEAN (week end)

REVISI Permenkes 317/2010

Mengatur Bakti Sosial dan penelitian berbasis pelayanan kesehatan

Pengaturan pada alih teknologi yang lebih rinci

Sistem pelaporan yang mengarah pada kinerja, dan manfaat

Pengawasan perlu ditingkatkan

Perlu pemikiran dalam health tourism