• Home

  • Documents

  • pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud...
9

pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 2: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 3: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 4: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 5: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 6: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 7: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 8: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Page 9: pekanbaru.bpk.go.id · Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerintah daerah (indra mudrawan)

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerintah daerah (indra mudrawan)

Government & Nonprofit
pekanbaru.bpk.go.id · 2013-01-30 · Men i rtlban2 Meng t TINGKAT Il INDRAGIRI PERATCMN 11 INDRAGIRI HILIR Daerah NOMOR 15 1995 TENTANG PEÑDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RARYAT LENGAN

pekanbaru.bpk.go.id · 2013-01-30 · Men i rtlban2 Meng t TINGKAT Il INDRAGIRI PERATCMN 11 INDRAGIRI HILIR Daerah NOMOR 15 1995 TENTANG PEÑDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH RARYAT LENGAN

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/4.-RETRIBUSI... · bahwa dalam rangka terwujudnya ... firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/4.-RETRIBUSI... · bahwa dalam rangka terwujudnya ... firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

Documents
Home - Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa …...dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Home - Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa …...dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Documents
PEMERINTAH PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH …pekanbaru.bpk.go.id/.../2014/12/Perda-Prov-Riau-No-7-Tahun-2013.pdf · pemerintah provinsi riau peraturan daerah provinsi riau nomor 7

PEMERINTAH PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH …pekanbaru.bpk.go.id/.../2014/12/Perda-Prov-Riau-No-7-Tahun-2013.pdf · pemerintah provinsi riau peraturan daerah provinsi riau nomor 7

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/15.-TERMINAL.pdf · yang digunakan untuk ... mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/15.-TERMINAL.pdf · yang digunakan untuk ... mangatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR - pekanbaru…pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/01/perda-kuansing-no-2... · Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR - pekanbaru…pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/01/perda-kuansing-no-2... · Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan

Documents
Perda Kab Siak edit iwan 6 OKTOBER (FINAL)pekanbaru.bpk.go.id/.../12/PERATURAN-DAERAH...2015.pdf · untuk membantu mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di ... Milik

Perda Kab Siak edit iwan 6 OKTOBER (FINAL)pekanbaru.bpk.go.id/.../12/PERATURAN-DAERAH...2015.pdf · untuk membantu mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di ... Milik

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/.../uploads/...USAHA-DAERAH.pdfterhadap pengelolaan dan penertiban penjualan produksi usaha daerah perlu peran serta

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/.../uploads/...USAHA-DAERAH.pdfterhadap pengelolaan dan penertiban penjualan produksi usaha daerah perlu peran serta

Documents
PUTUSAN NOMOR 139/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN ... 139-PHP.Bup-2016... · 1. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan

PUTUSAN NOMOR 139/PHP.BUP-XIV/2016 DEMI KEADILAN ... 139-PHP.Bup-2016... · 1. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan

Documents
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/06/perda-no-4-th-19991.pdfKotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/06/perda-no-4-th-19991.pdfKotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi

Documents
KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/SEKRETARIAT-DAERAH-PERBAIKAN.pdfpemerintahan Kabupaten Bandung dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/3.-RETRIBUSI... · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ... Keliling,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/3.-RETRIBUSI... · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ... Keliling,

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nomor : 29 ...pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-no-29-tahun-2001-tentang...Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nomor : 29 ...pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-no-29-tahun-2001-tentang...Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Documents
07 LD Perda tentang Pedoman Kerjasama Daerah filePEDOMAN KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CIMAHI, Menimbang : a. bahwa kerjasama daerah merupakan perwujudan

07 LD Perda tentang Pedoman Kerjasama Daerah filePEDOMAN KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CIMAHI, Menimbang : a. bahwa kerjasama daerah merupakan perwujudan

Documents
Strategi Perwujudan Kerjasama Antar Daerah Provinsi Di Yogyakarta

Strategi Perwujudan Kerjasama Antar Daerah Provinsi Di Yogyakarta

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-dumai-no-4... · Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-dumai-no-4... · Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN - …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda...Pasal 8 Untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (perkebunan kelapa sawit, pertanian

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN - …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda...Pasal 8 Untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (perkebunan kelapa sawit, pertanian

Documents
pekanbaru.bpk.go.id · Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 26.169.654.200,00 b. Dana Perimbangan Sejumlah

pekanbaru.bpk.go.id · Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 26.169.654.200,00 b. Dana Perimbangan Sejumlah

Documents
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH … · optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun ... pembangunan daerah. Dalam rangka perwujudan ... Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH … · optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun ... pembangunan daerah. Dalam rangka perwujudan ... Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Documents
pekanbaru.bpk.go.id...undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 27. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan

pekanbaru.bpk.go.id...undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 27. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN ... - …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/9.-PERDA-DAMKAR.pdf-1 peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 9 tahun 2012 tentang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN ... - …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/9.-PERDA-DAMKAR.pdf-1 peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 9 tahun 2012 tentang

Documents
pekanbaru.bpk.go.id...Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

pekanbaru.bpk.go.id...Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Documents
REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA IR. MAJU ILYAS PADANG … · Daerah (ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas

REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA IR. MAJU ILYAS PADANG … · Daerah (ILPPD), merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/4.-Pajak-Hiburan.pdf1 peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor : 4 tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/4.-Pajak-Hiburan.pdf1 peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor : 4 tahun 2011

Documents
Implementasi Pemanfaatan Ruang Dalam Mempercepat Perwujudan Rencana Pembangunan Struktur Dan Pola Ruang Daerah

Implementasi Pemanfaatan Ruang Dalam Mempercepat Perwujudan Rencana Pembangunan Struktur Dan Pola Ruang Daerah

Documents
PERWUJUDAN KARYA DAN PEMBAHASAN A. Perwujudan 1.digilib.isi.ac.id/2246/5/BAB V.pdf · 2017-09-11 · PERWUJUDAN KARYA DAN PEMBAHASAN . A. Tahapan. Perwujudan. 1. ... hardisk. Proses

PERWUJUDAN KARYA DAN PEMBAHASAN A. Perwujudan 1.digilib.isi.ac.id/2246/5/BAB V.pdf · 2017-09-11 · PERWUJUDAN KARYA DAN PEMBAHASAN . A. Tahapan. Perwujudan. 1. ... hardisk. Proses

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN ... - …pekanbaru.bpk.go.id/.../2013/12/7.PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATU…Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN ... - …pekanbaru.bpk.go.id/.../2013/12/7.PAJAK-MINERAL-BUKAN-LOGAM-DAN-BATU…Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan

Documents
ii · 2021. 3. 6. · ii ABSTRAK Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala daerah yang demokratis

ii · 2021. 3. 6. · ii ABSTRAK Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala daerah yang demokratis

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-no-15-tahun...Nomor : 15 Tahun 2002 Seri : B Nomor : 07 PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI …pekanbaru.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/08/perda-no-15-tahun...Nomor : 15 Tahun 2002 Seri : B Nomor : 07 PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Documents