Upload
miranda-suwandi
View
368
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
YENI SALMA BARLINTI10 OKTOBER 2011
FHUI
Pencegahan perkawinan adalah upaya agar suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tidak terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali karena perbedaan agama
Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
Saudara Wali nikah Wali pengampu Suami dari calon isteri yang akan menikah
atau isteri dari calon suami yang akan menikah
Pihak yang menganggap bahwa suatu perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi syarat, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan.
Permohonan diberitahukan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk diberitaukan kepada para calon mempelai
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila:◦ Permohonan pencegahan perkawinan tidak
dicabut oleh pemohon◦ Penetapan PA yang menyatakan bahwa
perkawinan tidak dapat dilangsungkan
Penolakan oleh PPN dilakukan apabila diketahui adanya pelanggaran syarat-syarat perkawinan
Penolakan disertai dengan alasannya Para pihak dapat mengajukan permohonan ke PA
di wilayah kedudukan PPN PA menetapkan bahwa menguatkan penolakan
pelaksanaan perkawinan tersebut atau memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan
Contoh: Kasus Andi Vonny Gani menundukkan diri pada hukum lain (bukan hukum Islam)
Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk membatalkan suatu perkawinan (dianggap suatu perkawinan tidak pernah terjadi) yang telah berlangsung karena baru diketahui tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan
Perkawinan batal apabila1.Suami telah memiliki 4 isteri2.Suami menikah dengan bekas isteri yang
telah dili’an3.Suami menikah dengan bekas isteri yang
telah ditalak 3 dan tidak ada muhallil4.Dilakukan antara 2 orang yang mempunyai
hubungan darah, semenda, dan sesusuan5.Saudara kandung atau bibi atau keponakan
dari isteri
1. Suami berpoligami tanpa izin PA2. Perempuan yang dinikahi masih menjadi isteri
dari laki-laki yang tidak jelas kabarnya3. Perempuan yang dinikahi masih dalam iddah
dari suami lain4. Perkawinan yang melanggar batas umur5. Perkawinan tanpa wali atau oleh wali yang tidak
berhak6. Perkawinan dengan paksaan
Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
Suami atau isteri Pejabat yang berwenang Para pihak yang berkepentingan
Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:◦ Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum◦ Terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri
suami atau isteri (misal: suami mengaku tidak beristeri tetapi sebenarnya masih beristeri)
Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya tetapi dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, maka hak pembatalan perkawinan gugur
Perkawinan yang dilangsungkan karena adanya paksaan atau ancaman, berarti melanggar Asas Sukarela
Perempuan yang dinikahi dengan paksa oleh walinya, dapat mengajukan pembatalan perkawinan Hadis dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah bersabda bahwa janda lebih berhak dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnya lebih dulu, dan izinnya adalah diam
M Yahya Harahap, “ancaman yang melanggar hukum” adalah hakikat yang menghilangkan kehendak bebas (vrijwillig) dari salah seorang calon mempelai
Ancaman melanggar hukum dapat meliputi ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana (misalnya pembunuhan) maupun bersifat hukum perdata (misalnya menuntut hutang-hutangnya ke pengadilan)
Pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan itu harus menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinan dalam waktu 6 bulan sesudah dilangsungkan perkawinan.
Apabila tidak digunakan haknya dalam jangka waktu tersebut, maka hilang haknya.
Batas waktu ini diperlukan untuk kepastian hukum (rechtszekerheid) dari perkawinan tersebut.
Permohonan pembatalan perkawinan disampaikan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan
Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan PA mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
Perkawinan batal karena salah satu suami atau isteri murtad
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tsb batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tua
Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik
Terima kasih