1

• Pencairan dana perjalanan dinas yang lebih tepat sasaran;

• Efektivitas dan efisiensi proses pencairan SPP sebelum pelaksanaankegiatan perjadin, pelaksana perjadin dapat lebih fokus dalampelaksanaan tugas;

• Penguatan internal control dan integritas ASN yang terlibat;

• Koordinasi kerja antara pengelola keuangan tiap unit dengan bagiankeuangan.

Pengajuan SPP Perjalanan Dinas sebelum pelaksanaan kegiatanseringkali menyebabkan terjadinya lebih bayar atas pengeluaran yang riil dikeluarkan di lapangan, sehingga harus dilakukan penyetorankembali ke kas negara atas kelebihan bayar yang terjadi.

➢UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

➢UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

➢UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

➢UU tentang APBN – diterbitkan setiap tahun;

➢PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

➢PMK No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;

➢PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

➢PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

➢PMK Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Ruang Lingkup, Prinsip, Pembayaran

6

meliputi:

Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Pindah

PMK 113/2012 Pasal 2

adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/ataudalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempatkedudukan semula. (PMK 113/2012 Ps 1 angka 5)

Adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan suratkeputusan pindah. (PMK 113/2012 Ps 1 angka 6)

edc

ab

PMK 113/2012 Pasal 3

selektif

ketersediaananggaran

efisiensi

akuntabilitas

hanya untuk kepentingan yang sangattinggi & prioritas yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemerintahan

dan kesesuaian dengan pencapaiankinerja K/L

penggunaan belanja negara

pemberian perintah perjadin dan pembebanan biayanya

Per 22/PB/2013 Pasal 2 (3)

Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjadinyang tumpang tindih atau rangkap;

Tidak terdapat pelaksanaan perjadin yg dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan scrsekaligus dgn sasaran peserta, tempat tujuan, & kinerjayg dihasilkan sama;

Perjadin hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD ygmemang diharapkan memberikan kontribusi nyatadlm hasil yg dicapai;

Tidak terdapat perjadin keluar kantor untuk kegiatanyg seharusnya dapat dilakukan di kantor;

Menggunakan pencapaian kinerja dgn pagu anggaranyg telah tersedia.

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelumPerjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

10

SPJ paling lambatdiajukan ke PPK

PelaksanaanPerjadin

SPP paling lambatdiajukan

Pasal 25, 34, PMK 113/2012 SPJ paling lambatdiajukan ke Bagian

Keuangan

2. Surat Tugas asli

3. Copy undangan kegiatan

1. Daftar nominatifKomponen yang dapat diajukandalam SPP Perjadin SebelumPelaksanaan :

a. Biaya Transpor

b. Biaya penginapan

c. Biaya pengeluaran riilPasal 8 (1) PMK Nomor 113/PMK.05/2012

Inefisiensi anggaran dapat dikurangikarena mengurangi risiko kelebihan bayar

atas biaya yang telah diajukan

2. Lembar I SPD

3. Lembar II SPD

4. Lembar Rincian Biaya Perjadin

5. Lembar Daftar Pengeluaran Riil

6. Dokumen Bukti Pengeluaran Biaya Penginapan

7. Dokumen Bukti Pengeluaran Biaya Tiket Transportasi

8. Laporan kegiatan perjalanan dinas

1. Daftar nominatif setelah perjalanan dinas

Lampiran SPP Perjadin setelah kegiatan:

Komponen biaya yang dapatdiajukan setelah perjadin:

a. Uang harian

b. Uang representasi

Pengajuan SPP Kekurangan diajukan bersamaan dengan SPJ Rampung

Lampirkan keterangan dengan format:

PMK 113/2012 – Pasal 31(4)“Dalam hal biaya perjadin yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya,dapat dimintakan kekurangannya.”

Hubungi Bagian Keuangan untuk permintaanbilling penyetoran kembali segala kelebihan bayar.

Pasal 31 (2)“Dalam hal biaya perjadin jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjadin yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan

biaya perjadin harus disetorkan ke Kas Negara melalui PPK.”

16

“Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan”

PMK 113/2012 Ps 33 (1)

Biaya pembatalan tiket transportasiatau biaya penginapan

Sebagian atau seluruh biaya tikettransportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

PMK 113/2012 Pasal 33

a.

b.

Surat Pernyataan PembatalanTugas Perjalanan Dinas Jabatandari atasan Pelaksana SPD (Lampiran VII PMK113/2012).

Surat Pernyataan Pembebanan BiayaPembatalan Perjalanan Dinas Jabatan(Lampiran VIII PMK113/2012).

Pernyataan/Tanda Bukti BesaranPengembalian Biaya Transpordan/atau biaya penginapan dariperusahaan jasa transportasi dan/ataupenginapan yang disahkan oleh PPK.

1.

2.

3.

PMK 113/2012 Pasal 33

Surat Pernyataan PembatalanTugas Perjalanan Dinas Jabatandari atasan Pelaksana SPD(Lampiran VII PMK113/2012).

1.

Diisikan data mengenaiatasan pelaksana SPD ataupaling rendah pejabat EsIIuntuk pelaksana SPD di bawah pejabat EsIIIkebawah.

Surat Pernyataan PembatalanTugas Perjalanan Dinas Jabatandari atasan Pelaksana SPD(Lampiran VII PMK113/2012).

1.

Diisi dengan informasi daripelaksana SPD

Diisi dengan alasanpembatalanperjadin

Tanggal, bulan, dan tahunditandatanganinya surat

Tanda tangan dannama terang atasanpelaksana SPD

Surat Pernyataan Pembebanan BiayaPembatalan Perjalanan Dinas Jabatan(Lampiran VIII PMK113/2012).

2.

Diisikan informasi dari PPKsatker yang dibebani

Diisi dengan informasi daripelaksana SPD

22

Perdirjen Pb No 22/2013 - Pasal 2 (4)

Dalam rangka menjaga terpenuhinyapelaksanaan prinsip-prinsip perjalanan dinas,

Melakukan monitoring penerbitan ST di lingkupwilayah kerjanya.

Melakukan pengujiankesesuaian pelaksanaanperjalanan dinas denganpencapaian kinerja

Melaksanakan PerjalananDinas sesuai tugas yang diberikan