Upload
choeunmi
View
845
Download
19
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Peraturan pemerintah Perizinan apotek
Citation preview
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTEK
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993Dan Perubahannya dalam
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002
Wewenang Mencabut surat Izin Apotek
Dicabut jika :
a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai APA.
b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban.
c. Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus.
d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut.
f. Pemilik Sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat.
g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993 Kepala Kantor Wilayah
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Berkoordinasi dengan Balai POM setempat
Waktu Pencabutan Izin Apotek
Dalam Permenkes 922 tahun 1993 dan SK Menteri Kesehatan 1332 tahun 2003, dijelaskan bahwa pencabutan izin apotek dilakukan setelah dikeluarkan :
• Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12.
• Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 13.
FORM APT – 12 FORM APT-3
Pencairan Pembekuan Izin Apotek
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993
•Pembekuan izin Apotik dapat dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir model AP-14.•Pencairan izin Apotik dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanansetempat.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002
•Idem Peraturan sebelumnya.•Pencairan izin Apotik dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Tembusan Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotek
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993
Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Kantor Wilayahdisampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakancontoh Formulir Model AP-15 dan tembusan kepada:a. Direktur Jenderal.b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002
Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15, dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat.
Pengamanan Perbekalan Farmasi
• Apabila Surat Izin Apotek dicabut Apoteker Pengelola atau Apoteker pengganti wajib mengamankan perbekalan Farmasi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
• Pengamanan perbekalan farmasi menurut tata cara sbb: – Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika,
Psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di apotik;
– Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci; Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (SK Menkes 1322), tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi.
sedangkan menurut Permenkes 932/93 dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau petugas yang diberi wewenang.