8
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTEK PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993 Dan Perubahannya dalam KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002

Pencabutan Surat Izin Apotek

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peraturan pemerintah Perizinan apotek

Citation preview

Page 1: Pencabutan Surat Izin Apotek

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTEK

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993Dan Perubahannya dalam

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002

Page 2: Pencabutan Surat Izin Apotek

Wewenang Mencabut surat Izin Apotek

Dicabut jika :

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai APA.

b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban.

c. Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus.

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut.

f. Pemilik Sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat.

g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993 Kepala Kantor Wilayah

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Berkoordinasi dengan Balai POM setempat

Page 3: Pencabutan Surat Izin Apotek

Waktu Pencabutan Izin Apotek

Dalam Permenkes 922 tahun 1993 dan SK Menteri Kesehatan 1332 tahun 2003, dijelaskan bahwa pencabutan izin apotek dilakukan setelah dikeluarkan :

• Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12.

• Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 13.

Page 4: Pencabutan Surat Izin Apotek

FORM APT – 12 FORM APT-3

Page 5: Pencabutan Surat Izin Apotek

Pencairan Pembekuan Izin Apotek

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993

•Pembekuan izin Apotik dapat dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir model AP-14.•Pencairan izin Apotik dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanansetempat.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002

•Idem Peraturan sebelumnya.•Pencairan izin Apotik dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Page 6: Pencabutan Surat Izin Apotek

Tembusan Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotek

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 922/MENKES/PER/X/1993

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Kantor Wilayahdisampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakancontoh Formulir Model AP-15 dan tembusan kepada:a. Direktur Jenderal.b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1332/MENKES/SK/X/2002

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15, dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat.

Page 7: Pencabutan Surat Izin Apotek
Page 8: Pencabutan Surat Izin Apotek

Pengamanan Perbekalan Farmasi

• Apabila Surat Izin Apotek dicabut Apoteker Pengelola atau Apoteker pengganti wajib mengamankan perbekalan Farmasi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

• Pengamanan perbekalan farmasi menurut tata cara sbb: – Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika,

Psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di apotik;

– Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci; Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (SK Menkes 1322), tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi.

sedangkan menurut Permenkes 932/93 dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau petugas yang diberi wewenang.