PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM … · Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, ... dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL

265 Jumlah Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam Tahun 2016 karena Kontrak

8.934 paket yang terindikasi putus kontrak tahun 2016 (sumber data: Sismontepra)

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014

tentang Daftar Hitam Dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan

perubahannya tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 19 ayat (1) Pasal 93

ayat (2)

Pasal 118 ayat (2),(6)

Pasal 124

Pasal 134 ayat (2)

Pasal 19 ayat (1)

Pasal 93 ayat (2)

Pasal 118 ayat

(2),(6)

Pasal 124

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah (1) K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b,

yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. (2) (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Q1.

APA ITU DAFTAR HITAM?

APA ITU DAFTAR HITAM?

DAFTAR HITAM adalah daftar yang

dibuat oleh K/L/D/I yang memuat

identitas Penyedia Barang/Jasa yang

dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa

larangan mengikuti Pengadaan

Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang

dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga

Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan

yang termasuk dalam ruang lingkup

Peraturan Presiden tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Perseorangan Badan Usaha

Q2. APA BEDANYA DENGAN DAFTAR HITAM NASIONAL?

DAFTAR HITAM NASIONAL adalah kumpulan Daftar Hitam yang dimuat

dalam Portal Pengadaan Nasional

Akses di : Inaproc.id/daftar-hitam

APA BEDANYA DENGAN DAFTAR HITAM NASIONAL?

Q3. SIAPA YANG BISA

DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM?

PENYEDIA BARANG/JASA, apabila saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak melakukan :

SIAPA YANG BISA DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM?

Pasal 3 Perka LKPP No.18 Tahun 2014

Mempengaruhi Pokja ULP/PP/pihak lain yang berwenang

Melakukan persekongkolan dengan Penyedia B/J lainnya untuk mengatur Harga Penawaran

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yag tidak benar

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran

Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak

Ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan B/J produksi dalam negeri




Ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia B/J

Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan kesalahan Penyedia B/J

Tidak bersedia menandatangani BAST

Terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan

Dalam evaluasi ditemukan bukti persaingan usaha tidak sehat, kolusi/persekongkolan

Penyedia B/J menolak menaikkan jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS

Pemalsuan data




Menolak SPPBJ

Mengundurkan diri dari masa penawarannya masih berlaku

Menawarkan, menerima, menjanjikan, menerima hadiah atau imbalan

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu

Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara

Terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, pelanggaran persaingan sehat

KONSEKUENSI SANKSI DAFTAR HITAM

1) Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

2) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.

3) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.

4) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan, dan sebaliknya.

Q4. APA SAJA TAHAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENETAPKAN DAFTAR HITAM?

APA SAJA TAHAPAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENETAPKAN DAFTAR HITAM?

1. Pengusulan PPK/Pokja ULP/PP


1. Pengusulan : Pasal 7

PPK/Pokja ULP/PP

PA/KPA

• Menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada PA/KPA dengan melampirkan :

- Identitas penyedia; - nama paket pekerjaan; - nilai total HPS; - perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia; - Berita Acara Pemeriksaan (penelitian

dokumen; klarifikasi); - Dokumen pendukung (kontrak dll).

• Disampaikan paling lambat 3 hari setelah

Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

(Format pada Lampiran I Perka LKPP No.18 Tahun 2014)


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


2. Pemberitahuan : Pasal 8

PPK/Pokja ULP/PP

Penyedia Barang/Jasa

• Menyampaikan tembusan surat usulan Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.

• Disampaikan pada hari yang sama dengan penyampaian surat usulan ke PA/KPA, melalui : a. surat elektronik (e-mail); b. Faksimile; c. jasa pengiriman; dan/atau d. diantar langsung.


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP



3. Keberatan : Pasal 9

PA/KPA

• Apabila penyedia barang/jasa merasa keberatan dengan usulan Daftar Hitam, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada PA/KPA.

• Disampaikan paling lambat 5 hari sejak tembusan surat usulan diterima disertai bukti pendukung.

• Apabila APIP telah melakukan pemeriksaan,

maka Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan.



1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan

4. Permintaan Rekomendasi

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


PA/KPA


4. Permintaan Rekomendasi : Pasal 10

APIP

• Menyampaikan permintaan kepada APIP untuk memberikan rekomendasi terhadap usulan Daftar Hitam dengan melampirkan : - Surat usulan PPK/Pokja ULP/PP; - Berita Acara Pemeriksaan; - Dokumen pendukung lainnya; - Surat keberatan (jika ada).

• Disampaikan paling lambat 5 hari sejak surat

usulan dan/atau surat keberatan diterima.

PA/KPA


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan


5. Pemeriksaan Usulan

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


PA/KPA

APIP


5. Pemeriksaan Usulan : Pasal 11

PA/KPA

• Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Pokja ULP/PP, Penyedia Barang/Jasa, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

• Membuat rekomendasi atas usulan Daftar Hitam dan menyampaikannya kepada PA/KPA (dikenakan atau tidak dikenakan sanksi)

• Disampaikan paling lambat 10 hari sejak surat usulan dan/atau keberatan diterima.

APIP


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan



6. Penetapan

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


PA/KPA

APIP

PA/KPA


6. Penetapan : Pasal 12


• Menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam berdasarkan : - Surat usulan PPK/Pokja ULP/PP; - Surat rekomendasi APIP; - Dokumen pendukung; - Surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (jika ada).

• SANKSI DAFTAR HITAM BERLAKU SEJAK TANGGAL SURAT

KEPUTUSAN DITETAPKAN.

• Ditetapkan paling lambat 5 hari setelah surat rekomendasi APIP diterima.

• Disampaikan pada hari yang sama kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Pokja ULP/PP.

(Format pada Lampiran II dan III Perka LKPP No.18 Tahun 2014)

PA/KPA


6. Penetapan : Pasal 12


SK Penetapan paling kurang memuat : a. Identitas penyedia b. ringkasan rekomendasi APIP; c. nama paket pekerjaan; d. nilai total HPS; e. jenis pelanggaran; f. jangka waktu berlakunya sanksi pencantuman dalam

Daftar Hitam; dan g. nama PA/KPA.

Penyedia yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain dan/atau putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I dalam jangka waktu yang ditetapkan.

PA/KPA


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan



6. Penetapan

7. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


PA/KPA

APIP

PA/KPA

PA/KPA


7. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam : Pasal 14

LKPP

Menyampaikan permintaan untuk menayangkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Daftar Hitam; - Surat usulan PPK/Pokja ULP/PP; - Surat rekomendasi APIP; - Surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (jika ada)

• Disampaikan paling lambat 5 hari sejak Surat Keputusan

Daftar Hitam ditetapkan

(Format pada Lampiran IVI Perka LKPP No.18 Tahun 2014)

PA/KPA


1. Pengusulan

2. Pemberitahuan

3. Keberatan



6. Penetapan

7. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam

8. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional

PPK/Pokja ULP/PP

PPK/Pokja ULP/PP


PA/KPA

APIP

PA/KPA

PA/KPA

LKPP


7. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam Nasional : Pasal 15

• Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen penyampaian Daftar Hitam.

• Apabila lengkap, LKPP menayangkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional.

• Apabila belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen kepada PA/KPA untuk dilengkapi.

• Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA.

• LKPP tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.

LKPP


7. Pencantuman/Pemasukan Dalam Daftar Hitam Nasional : Pasal 16

LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan/atau PA/KPA.

LKPP

JANGKA WAKTU PROSES PENETAPAN DAFTAR HITAM

Pasal 17: Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam oleh PA/KPA tetap berlaku sejak tanggal penetapan walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) terlampaui

SANKSI

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3):

Dalam hal jangka waktu sebgaimana

dimaksud pada pasal 7 ayat (5), Pasal 8

ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 (1), Pasal 12

ayat (1), Pasal 14 ayat (2) terlampaui maka

PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan,

PA/KPA, APIP dapat dikenakan sanksi

sesuai Peraturan Perundang-undangan

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Q5. APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIBATALKAN?

APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIBATALKAN?

1. Daftar Hitam hanya dapat dibatalkan melalui pengadilan

dengan cara mengajukan gugatan;

2. Putusan Pengadilan untuk membatalkan Daftar Hitam harus

berkekuatan hukum tetap (BHT).

3. Berdasarkan putusan Pengadilan BHT, PA/KPA menetapkan

Surat Keputusan Pembatalan Daftar Hitam (Format pada

Lampiran V Perka LKPP No.18 Tahun 2014).

4. PA/KPA menyampaikan permintaan untuk menghapus Daftar

Hitam dari Daftar Hitam Nasional kepada LKPP dengan

melampirkan :

- Surat Keputusan Pembatalan Daftar Hitam;

- Putusan Pengadilan BHT mengenai pembatalan Daftar

Hitam.

(Format pada Lampiran VI Perka LKPP No.18 Tahun 2014).

Q6. APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIPERBAIKI?

APAKAH DAFTAR HITAM BISA DIPERBAIKI?

1. Apabila terdapat kesalahan administratif (bukan

prosedur) pada Keputusan Daftar Hitam yang telah

ditetapkan, maka dapat melakukan Perubahan pada

Keputusan dengan memperhatikan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

2. Agar dapat mengutamakan kehati-hatian agar tidak

menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

3. Perubahan Keputusan yang telah ditetapkan, agar

disampaikan kepada LKPP dan Penyedia

Barang/Jasa.

DAFTAR HITAM NASIONAL LKPP

DAFTAR HITAM NASIONAL PADA INAPROC 5.0

Klik “Daftar Hitam” Akses ke laman inaproc.id


“Daftar Hitam Aktif” menampilkan informasi mengenai Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa yang statusnya masih berlaku.

Ketik keyword nama Penyedia atau nomor NPWP

Klik Nama Penyedia untuk melihat detil informasi

DETIL INFORMASI UNTUK DAFTAR HITAM AKTIF


“Daftar Hitam Non Aktif” menampilkan Daftar Hitam yang masa berlakunya sudah habis atau sudah dicabut penetapannya

Klik tombol “Non Aktif”

Klik Nama Penyedia untuk melihat detil informasi

Ketik keyword nama Penyedia atau nomor NPWP


Setelah INAPROC 5.0 :

- Pencarian nama Penyedia Barang/Jasa dari database ADP (Agregasi Data Penyedia)

- Blokir akun Penyedia Barang/Jasa sehingga tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta lelang

PENAYANGAN DAFTAR HITAM TAHUN 2016 BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN

Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab

Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia

Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan

Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK

Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran

Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK

Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu

Tidak bersedia menandatangani BAST akhir pekerjaan

Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data

235

22

6

9

3

3

2

1

1

PENAYANGAN DAFTAR HITAM NASIONAL

Klarifikasi akan dilakukan LKPP apabila :

1. Berkas penetapan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan oleh PA/KPA ke

LKPP tidak lengkap (Pasal 15 Perka LKPP No.18 Tahun 2014);

2. Terdapat tahapan prosedur yang tidak tercantum pada konsiderans/dasar

pertimbangan penetapan Daftar Hitam;

3. Informasi yang tercantum pada Surat Keputusan dan dokumen

pendukungnya tidak jelas atau tidak secara implisit menjelaskan tentang

Daftar Hitam;

4. Surat penyampaian tidak ditujukan secara langsung kepada LKPP (hanya

tembusan) (Lampiran IV Perka LKPP No.18 Tahun 2014)

PERMASALAHAN DAFTAR HITAM NASIONAL

PERMASALAHAN 1

Dapatkah ditetapkan sebagai pemenang?

Tidak Dapat Ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf n “tidak masuk dalam daftar hitam”

Pengumuman Lelang

Batas Akhir Pemasukkan Penawaran

Penetapan Pemenang

SK Penetapan Blacklist

PERMASALAHAN 2

Dapatkah PPK menerbitkan SPPBJ?

1. SPPBJ tidak dapat diterbitkan

2. Lelang dinyatakan gagal

3. Evaluasi Ulang

Penetapan Pemenang

Penanyangan dalam Daftar

Hitam Nasional

SPPBJ


PERMASALAHAN 3

Penetapan Pemenang

Penerbitan SPPBJ

Penandatanganan Kontrak


Dapatkah PPK menandatangani Kontrak?

1. PPK tidak dapat menandatangani Kontrak

2. Lelang dinyatakan gagal

3. Evaluasi Ulang

PERMASALAHAN 4

Langkah apa yang harus diambil PPK? 1. PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan Pasal 118. 2. Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan

proses audit tanpa diberikan keuntungan. 3. Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung

oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3).

Penetapan Pemenang


Penayangan dalam Daftar Hitam

Nasional


PPK mengetahui Penyedia masuk

Daftar Hitam

PERMASALAHAN 5

Langkah apa yang harus diambil PPK?

1. PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan Pasal 118.

2. Prestasi Pekerjaan berdasarkan hasil perthitungan bersama dan hasil audit tanpa diberikan keuntungan dengan memperhitungkan besaran uang muka yang telah diberikan.

3. Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3).

Penetapan Pemenang


PPK memberikan Uang Muka

kepada Penyedia



Daftar Hitam


Hitam Nasional

PERMASALAHAN 6


1. PPK mengenakan sanksi kepada Penyedia berdasarkan Pasal 118.

2. Prestasi Pekerjaan dibayarkan tanpa keuntungan.

3. Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek teknis dalam kontrak

Penetapan Pemenang


Serah Terima Pekerjaan 100%


Pembayaran 100%


Hitam Nasional

PERMASALAHAN 7


1. PPK mengenakan sanksi kepada Penyedia berdasarkan Pasal 118.

2. Penyedia diminta mengembalikan keuntungan.

3. Prestasi Pekerjaan dapat dimanfaatkan dan sesuai spek teknis dalam kontrak.

Penetapan Pemenang


Serah Terima Pekerjaan dan

Pembayaran100%



Daftar Hitam


Hitam Nasional

PERMASALAHAN 8


Dikeranakan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam tidak berlaku surut (non retroaktif), maka Hak dan Kewajiban Penyedia tetap mengacu sesuai kontrak. (Pasal 124)

Penetapan Pemenang


Penayangan Daftar Hitam Nasional



Daftar Hitam

PERMASALAHAN 9

Langkah apa yang harus diambil PPK? 1. PPK melakukan pemutusan kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan Pasal 118. 2. Penyedia dibayar sesuai prestasi pekerjaan setelah dilakukan

proses audit tanpa diberikan keuntungan. 3. Terhadap sisa pekerjaan, dapat dilakukan Penunjukan Langsung

oleh kelompok kerja ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3).

Penetapan Pemenang


Penayangan dalam Daftar Hitam

Nasional


Terdapat Pengaduan Masyarakat

Documents

PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM … · Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, ... dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk