1

Muammar Arafat Yusmad

PENATAKELOLAAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM

MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM ISLAM (AL MAQASHID AS

SYAR’IYAH)

ABSTRAK:

Perbankan adalah sebuah sebuah lembaga intermediasi yang mendukung

kegiatan perekonomian nasional. Sejak keberlakuan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Indonesia telah menganut dual banking systems yaitu memberlakukan dua

sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan bank dengan prinsip bagi

hasil. Saat ini perbankan syariah di Indonesia telah memiliki payung hukum tersendiri

sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penata

kelolaan perbankan syariah perlu dilakukan dengan baik dan sistematis oleh otoritas

yang berwenang mengatur tentang regulasi perbankan. Besarnya ekspektasi

masyarakat akan sebuah lembaga perbankan syariah yang benar-benar bersih dari

praktik-praktik maisir, gharar dan riba harus direspon oleh Bank Indonesia sebagai

bank sentral dalam kapasitasnya selaku pembina dan pengawas bank syariah. Kini,

sejak berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK),

pengawasan terhadap bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia,

dan beralih ke OJK terhitung sejak 31 Desember 2013.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis,

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui

penulisan jurnal ini diharapkan penatakelolaan perbankan syariah melalui konstruksi

hukum terhadap regulasi-regulasi dalam berbagai tingkatan dapat mewujudkan tujuan-

tujuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam konsep al Maqashid as

Syar’iyah yaitu terpeliharanya agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda.

Kata kunci: Tata kelola bank syariah

A. PENDAHULUAN

Perbankan hadir di tengah masyarakat sebagai pendukung kegiatan

perekonomian nasional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

2

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 Sebagai lembaga intermediasi,

peranan bank sangat besar bagi perekonomian nasional. Sejak keberlakuan

UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia telah menganut dual

banking systems yaitu berlakunya dua sistem perbankan yakni bank

konvensional dan bank dengan prinsip bagi hasil. Kini bank syariah telah

memiliki dasar hukum tersendiri dengan berlakunya UURI No. 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. Bank syariah hadir di tengah-tengah masyarakat

tidak lain adalah sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan

adanya sebuah sistem keuangan syariah khususnya perbankan yang benar-

benar menerapkan ajaran Islam. Islam melarang praktik-praktik muamalah

yang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan

manipulatif (gharar) dan praktik melipatgandakan keuntungan secara tidak

wajar (riba). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

operasionalnya dengan sistem bagi hasil dan tanpa bunga sesuai dengan prinsip

dasar ajaran Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disingkat UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan

pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur,

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi

yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan

tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada

perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri,

handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian

internasional.2

Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi

ekonomi sebagai amanat konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari besarnya

peranan perbankan syariah sebagai salah satu unsur dalam sistem perbankan

nasional. Tatakelola bank syariah yang baik melalui konstruksi hukum

diperlukan agar eksistensi bank syariah tetap sejalan dengan konsep tujuan

hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan dalam al maqashid as Syar’iyah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (approaches) dalam

pengumpulan bahan hukum dan analisis hukum. Beberapa pendekatan tersebut

adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual

1Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. 2 Lihat Penjelasan atas UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3

(conseptual approach). Analisis hukum terhadap penelitian dilakukan dengan

menggunakan teori tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq Al Shatibi yang

dikenal dengan teori al Maqashid as Syar’iyah atau al maqashidissyar’iyah.

Pendapat-pendapat dari ahli hukum Islam lainnya juga digunakan sebagai

pendukung dari analisis teori tujuan hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

Menurut ketentuan Pasal 50 UURI No. 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah disebutkan bahwa: “Pembinaan dan Pengawasan Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia”. Ketentuan

tersebut diatas berarti BI mempunyai dua tugas yang berat yaitu selaku

pembina bank syariah yang mengharuskan BI untuk melakukan pembinaan

terhadap bank syariah agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem perbankan

syariah sekaligus menyejajarkan dirinya dengan eksistensi perbankan

konvensional yang telah lebih dulu ada. Di sisi lain, BI juga bertugas untuk

melakukan pengawasan terhadap bank syariah agar segala kegiatan

operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak

berlakunya UURI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK),

maka tugas pengawasan bank syariah tidak lagi menjadi kewenangan BI tetapi

tershitung tanggal 31 Desember 2013 beralih ke OJK.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah3. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.4

Menurut sejarahnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank Islam yang

pertama kali didirikan di Indonesia. Dana awal yang terkumpul pada saat akte

pendirian dibuat adalah sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya tanggal 3

November 1991 berlangsung acara silaturrahiem antara sejumlah kalangan

perbankan, ulama dan tokoh masyarakat dengan Presiden Soeharto di Istana

Bogor, pada saat itu terkumpul sejumlah dana sebesar Rp. 106.126.382.000

(seratus enam milyar, seratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh

dua ribu rupiah). BMI resmi memulai kegiatan operasionalnya tanggal 1 Mei

1992.5 Semakin berkembangnya bank syariah nasional tentu harus diikuti

dengan penatakelolaan kegiatan operasional bank yang baik sebagai sebuah

perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang berbasis

syariah. Pertumbuhan perbankan syariah nasional terus berkembang pesat dan

3 Pasal 1 angka ‘6’ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4 Pasal 1 angka ‘12’ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5 Muh. Firdaus N.H.,et al. Konsep dan Implementasi Bank Syariah,

(Jakarta:P.T.Renaisan, 2005) , Hal. 24

4

saat ini menurut data BI jumlah bank syariah ada 11 (sebelas) buah dengan

jumlah kantor cabang (bransch office) sebanyak 308 kantor. Demikian pula

Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 24 buah, Layanan syariah (office

channeling) 31 buah dan cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 404

kantor.6

Tata kelola perbankan syariah yang baik dapat diwujudkan melalui

sebuah konstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang perbankan syariah secara sistematis dan taat asas. Maksud ‘taat asas’ di

sini adalah peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan

satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang berada pada level bawah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Demikian pula

sebuah peraturan yang menjadi sebuah aturan khusus (lex specialis) juga tidak

boleh bertentangan dengan aturan yang sifatnya umum (lex generale).

Peraturan tertinggi yang menjadi pedoman dalam tata kelola perbankan

nasional adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945) sebagai konstitusi nasional. Selanjutnya yang menjadi dasar

hukum perbankan nasional adalah UURI No. 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagai peraturan

khusus (lex specialis) adalah UURI N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Sebagai peraturan pelaksanaan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI)

yang mengatur tentang perbankan syariah.

Melalui sebuah tata kelola perbankan syariah nasional yang baik,

diharapkan akan terwujud tujuan-tujuan hukum Islam atau

maqashidissyar’iyah. Secara bahasa (lughawi), al maqashid al-syar’iyah

terdiri atas dua kata yaitu maqashid dan syar’iyah. Maqashid berarti

kesengajaan atau tujuan, syar’iyah secara bahasa berarti jalan menuju sumber

air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.7

Mempelajari dengan seksama firman Allah swt dan sunnah Rasulullah

Muhammad saw melalui Al Qur’an dan hadith nabi dapat diketahui tentang

tujuan hukum Islam. Secara umum sering diumumkan bahwa tujuan hukum

Islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan

jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang

mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. 8

6 Data jumlah bank syariah dalam www.bi.go.id, tanggal akses 20 Desember 2013. 7 Aspari Jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi. (Jakarta:Raja

Grafindo Persada, 1996) hal. 63, selanjutnya dikutip oleh penulis dalam ringkasan disertasi

Dyah Ochtorina Susanti. Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah Pada

Pembentukan Comanditer Venootschap. PDIH Universitas Brawijaya, 2011, hal. 27. 8 Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004),

hal. 61

5

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni

memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang

(kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan

hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-

maqasid al-shari’ah (baca:al-maqasidis syari’ah kadang-kadang disebut al

maqadis syar’iyah) (tujuan-tujuan hukum Islam)9.

Pemeliharaan (1) agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di

dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan

pegangan hidup setiap muslim serta ahlak yang merupakan sikap hidup seorang

muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim

yang baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupun berhubungan dengan

manusia lain dan benda lain dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum

Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin

kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)nya.10

Pemeliharaan (2) jiwa adalah tujuan kedua hukum Islam. Karena itu

hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan

kehidupannya. Praktik-praktik perbankan syariah yang harus sejalan dengan

prinsip syariah bertujuan untuk memelihara jiwa manusia agar tidak melakukan

kegiatan-kegiatan ekonomi dapat merugikan orang lain. Pemeliharaan (3) akal

sangat dipentingkan oleh hukum Islam, oleh karena dengan mempergunakan

akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah swt, alam semesta dan dirinya

sendiri. Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula

menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan

akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus

diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup

manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Guna memelihara

akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang

memabukkan yang disebut dengan istilah khamar (QS Al-Maidah (5): 90) dan

menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.11

9 Abu Ishaq al Shatibi dalam Moh. Daud Ali, ibid. 10 Ibid, hal.63 11 Ibid, hal. 64

6

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan

keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan.

Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan

kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum

Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk

dapat saling mewarisi (QS An-Nisa’ (4): 11). Hukum kekeluargaan dan

kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah

swt untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. 12

Artinya: Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang

12 Ibid

7

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang

saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi

oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui

siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemeliharaan (5) harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut

ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia

dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena

itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan

cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang,

masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan (QS. An-Nisa’ (4): 29),

penggelapan (QS An-Nisa’ (4): 58) dan kejahatan lain terhadap harta orang

lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara

rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan

adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah

tangga dan masyarakat.13

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ (4):

29)

13 Ibid, hal. 65

8

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’ (4): 58)

Imam Ghazali juga memasukkan seluruh perkara yang dianggap

penting untuk dilindungi dan dipelihara yaitu keimanan, kehidupan, akal,

keturunan dan harta benda. Menurut Imam Ghazali yang dimaksud dengan

pemeliharaan agama adalah melindungi dan memperkaya keimanan dan yang

dimaksud dengan pemeliharaan jiwa adalah melindungi kehidupan manusia.

Secara bijaksana Imam Ghazali meletakkan keimanan pada urutan pertama

daftar maqashid. Menurut perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat

penting bagi kehidupan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-

hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar, memungkinkan umat

manusia berinteraksi satu sama lain dalam suatu pergaulan yang seimbang dan

saling menguntungkan dalam mencapai kebahagiaan bersama.14

Imam Ghazali juga memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan

distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan

sosial ekonomi, di samping menyediakan pula suatu sistem pendorong untuk

mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan

kekayaan yang merata.15 Imam Ghazali meletakkan harta benda dalam urutan

terakhir maqashid oleh karena harta benda bukanlah tujuan itu sendiri. Ia

hanyalah suatu perantara (alat) meskipun sangat penting untuk merealisasikan

kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mengantar tujuan ini, kecuali

bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata.16 Tiga tujuan yang berada

di tengah (kehidupan, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu

14 Umer Chapra, Ikhwan Abidin basri (ed). Islam dan Tantangan Ekonomi.

(Jakarta:Gema Insani, 2000), hal. 7 15 Ibid, hal. 8 16 Ibid

9

sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama dari syariat. Pemenuhan

kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam

kedamaian, kenyamanan, sehat, dan efisien serta, mampu memberikan

kontribusi secara baik bagi realisasi dan falah (kebahagiaan) dan hayatun

thayyibah (kehidupan yang baik).17

Hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat

abadi, yakni tidak terbatas dalam segi material semata-mata, tetapi jauh ke

depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat

dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadat dan

muamalat, di samping itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan taqarrub

(mendekatkan diri) pada Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani serta

kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dan dunia dan

akhirat.18

Kelangsungan usaha perbankan syariah dengan pengawasan yang baik

oleh pihak yang berwenang akan menjadikan terpeliharanya agama, jiwa, akal,

harta dan keturunan sebagaimana yang dimaksud dalam al-maqasid al shari’ah

atau tujuan hukum Islam. Prinsip bank syariah yang anti terhadap praktik-

praktik maisir (untung-untungan), gharar (ketidakjelasan) dan riba

(melipatgandakan keuntungan) adalah untuk mewujudkan pemeliharaanan

agama, jiwa, akal, harta dan keturunan agar tetap terpelihara kemurniannya.

D. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah penatakelolaan bank

syariah perlu dilakukan melalui sebuah konstruksi hukum yang sistematis oleh

pihak yang berwenang dalam menetapkan regulasi. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang eksistensi perbankan syariah nasional harus

taat asas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Tata

kelola bank syariah terkait dengan pembinaan dilakukan oleh BI dan untuk

pengawasan bank syariah dilakukan oleh OJK. Penatakelolaan bank syariah

tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam

sebagaimana dalam konsep al Maqashid as Syar’iyah oleh Abu Ishaq Al

Shatibi yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda

manusia.

17 Ibid, hal.9 18 A. Ma’mun Rauf. Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I).(Ujung Pandang:LPP-

UMI 1991), hal 133.

10

11

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. Rajawali Pers Jakarta. 2004

Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika Jakarta. 2008

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Gema

Insani Jakarta. 2001

Ascarya. Akad dan Produk Bank Bank Syariah. Rajawali Press Jakarta.

2011

Dewi, Gemala. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian

Syariah di Indonesia. Kencana Prenada Media Group Jakarta. 2006

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah

Nasional MUI (Jilid 1 dan 2) Diterbitkan atas kerjasama Dewan

Syariah Nasional (DSN) MUI dan Bank Indonesia. 2010

Firdaus, Muhammad N.H. et al. Konsep dan Implementasi Bank Syariah.

Renaisan Jakarta. 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenada Media Jakarta. 2005.

Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. UII Press

Yogyakarta. 2005

Supriyono, Maryanto. Buku Pintar Perbankan. Andi Offset Yogyakarta.

2011

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia

Pustaka Utama Jakarta. 2001

12

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah;

Republik Indonesia. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan (OJK);

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang

Prinsip Mengenal Nasabah;

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana

dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang

Komite Perbankan Syariah.

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang

Bank Umum Syariah.