Penataan Ruang Untuk Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

8/10/2019 Penataan Ruang Untuk Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan

1/12

1

PENATAAN RUANGUNTUKKETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

Disampaikan olehSumarjo Gatot Irianto

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian


2/12

I. LAHAN DAN PANGAN

Selama pemenuhan pangan adalah hak azasi rakyat dan negarawajib memenuhinya

LAHAN HARUS TERSEDIA SECARA BERKELANJUTAN

Lahan TerusMenyusut

Kebutuhan LahanUntuk Pangan Terus

Meningkat?

Pertahankan Lahan Pangan Yang Sudah Ada Perluasan Lahan Untuk Pangan


3/12

1. Tingginya permintaan lahan pertanian untukperuntukan non pertanian akibat dukungan

infrastruktur lahan pertanian khususnya sawah sudahmemadai

2. Buruknya dukungan infrastruktur lahan non pertanianmendukung perluasan kawasan industri danpermukiman dan non pertanian lainnya

3. Lemahnya penegakan hukum atas alih fungsi lahanpertanian untuk peruntukan lain

II. TANTANGAN LAHAN PERTANIAN

ALIH FUNGSI


4/12

Belajar darigejolak

ketidakstabilanpangan

III. PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGANSECARA BERDAULAT

Perlu Lahan

dalam satukawasan

PengamananInfrastruktur

Pertanian

Perlu KomitmenNasional


5/12

IV. MENJAMIN KETERSEDIAAN LAHAN

a . Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian Dalam

Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kab/kota

K A WA

S A N

B UDI DA Y A

K A WA

S A N

L I ND

UN

G

Kawasan Budidaya Pertanian sesuaidengan yang ditetapkan dalam RTRW(dapat dikembangkan secara terpadu

maupun per sub sektor)

Kawasan Budidaya Non Pertanian

KawasanTanamanPangan

KawasanPerkebunan

Kawasan

Hortikultura

KawasanPeternakan

Peruntukan lain untuk menunjang kawasan

pertanian (jalan, permukiman, jasa dan perdagangandsb)


6/12

Kawasan Peruntukan Pertanianadalah kawasan budidaya

yang memiliki nilai strategis nasional

Memiliki Kesesuaian Lahan Ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Abdi

(LP2B) Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Dapat dikembangkan sesuai ketersediaan air

Kawasan Peruntukan Pertaniandalam RTRWN

(Pasal 66 PP No 26 Tahun 2008)

KRITERIA


7/12

b Menjaga keberlanjutan penyediaan pangan

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang secara khusus

mengamanatkan lahan abadi untuk pangan yang kemudian menjadilandasan bagi penyusunan UU 41/2009 tentang Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan

Oleh karena itu, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan

bagian integral dari RTRWN, RTRWP dan RTRW Kab/Kota dalambentuk penetapan Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanKP2B).

Belum ditetapkannya Kawasan Pertanian Pangan BerkelanjutanNasional karena PP RTRWN diundangkan sebelum UU 41/2009(tahun 2008)

Hal ini menyulitkan pengaturan Perlindungan Lahan PertanianPangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena tidak adaacuan pada tingkat nasional


8/12

Kementerian Pertanian telah mengawal penetapan KP2Bdi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada saat persetujuansubstansi di BKPRN.

8

Lanjutan ...

No Uraian Kabupaten Kota Jumlah

1 RTRW yang sudahditetapkan 316 80 396

2RTRW yang harusditetapkan 398 93 491

3Perda RTRW yang

sudah LP2B

165 18 183

4 Luas LP2B 5,394,207.59


9/12

Mengusulkan penetapan KP2B Nasional pada review PP No 26Tahun 2008 tentang RTRWN melalui surat Dirjen PSP kepadaDirjen Penataan Ruang No 831/SR.030/B.2/11/2014 denganrincian sebagai berikut :

LuasLP2B ha)

Estimasi dalamKawasan Hutan

391.120

Kawasan Budidaya7.740.125

Luas LahanCadangan

PertanianPanganBerkelanjutan

LCP2B ha )

Daerah IrigasiAPL 383.215HPK 1.802

DaerahNon Irigasi

APL 6.935.507

HPK 1.129.475


10/12

Mengusulkan segera diterbitkan Inpres Moratorium Alih

Fungsi Lahan Sawah melalui surat Dirjen PSP kepadaSesmenko Bidang Perekonomian No.829/SR.020/B.2/11/2014

c Strategi Prioritas Perlindungan Lahan Pertanian

Menjamin tersedianya lahan sawah mendukungswasembada pangan

Mencegah alih fungsi lahan sawah sementara menunggu95 kab/kota yang belum menetapkan Perda RTRW dan

antisipasi bagi 206 kab/kota yang sudah menetapkanPerda RTRW namun tidak menetapkan LP2B serta 87Kab/kota yang menetapkan LP2B namun lebih kecil dariluas lahan sawah audit


11/12

V. KESIMPULANKementerian Pertanian tidak antipati terhadap

pembangunan namun mendukung pembangunan tapikata kuncinya adalah SINERGITAS.

Komitmen terhadap pengaturan pemanfaatan ruangadalah salah satu cara untuk menjaga kestabilannasional, termasuk menjamin ketersediaan pangan

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.Dukungan kebijakan Kementerian dan Lembaga yanglain dalam penataan ruang untuk ketahanan pangandan kedaulatan pangan sangan diperlukan

Penyediaan Pangan berbasis Lahan. Baik dari luasanmaupun kesesuaiannya. Oleh sebab itu ketersediaanlahan yang sesuai sangat berpengaruh dalammewujudkan ketahanan pangan. Hal ini sangat berbedadengan pengembangan industri dan sektor lain


12/12

SekianTerima Kasih..

Documents

Penataan Ruang Untuk Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan