PENATAAN RUANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN

EKONOMI MASYARAKAT

DI KECAMATAN KUPANG TIMUR

Oleh : Peter Ahab, M.A (Alumni PLOD UGM Angkatan XV)

PENGANTAR

Penataan ruang yang salah akan mengakibatkan tidak terbukanya akses

bagi masyarakat guna menjangkau infrastruktur perekonomian dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian pula dengan kemiskinan yang

terjadi pada wilayah desa, yang mana seharusnya wilayah desa adalah merupakan

daerah yang harus dilayaninya atau daerah belakangnya (hinterland) namun

dikarenakan keterbatasan akses yang dimiliki oleh masyarakat desa terhadap

infrastruktur yang ada maka mereka tidak secara total terlayani.

Hal ini juga akan berdampak pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi

antar daerah dimana daerah-daerah yang merupakan daerah subur akan lebih maju

dibandingkan dengan daerah-daerah yang minim sumber daya sehingga terjadinya

kesenjangan ekonomi antara daerah yang satu dengan yang lainnya serta turunnya

kelayakan standar hidup.

Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah daratan seluas 5.898,26 km2 dan

jumlah penduduk sebanyak 355.347 orang yang tersebar pada 29 kecamatan4.

Menurut data BPS Tahun 2004 Kabupaten Kupang masuk dalam kategori wilayah

miskin dengan presentase penduduk miskin sebesar 39,27% atau sebanyak

135.115 orang dari jumlah penduduknya sebanyak 344.008 jiwa5. Sementara itu,

pada tahun 2008, bahkan secara signifikan terjadi peningkatan jumlah penduduk

miskin di kabupaten ini yaitu sebesar 74,57% atau sebanyak 270.551 jiwa dari

jumlah penduduknya sebanyak 362.790 jiwa6. Sedangkan tingkat kehidupan

4 Kepala Bappeda Kabupaten Kupang, Makalah, Pro Poor Planning dan Budgeting di Kabupaten Kupang: Tantangan dan Peluang BPEM

(Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), Disampaikan pada Seminar Lokakarya Nasional Seri I: “Rencana Aksi Penanggulangan

Kemiskinan” di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur, 3-5 September 2007

5 BPS Provinsi NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2008

6 BPS Kabupaten Kupang, 2007, Kabupaten Kupang Dalam Angka 2007

1

perekonomian di Kabupaten Kupang dalam lima tahun terakhir belum

menunjukan adanya peningkatan, hal ini ditunjukan dengan belum stabilnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004-2007, demikian juga dengan rata-rata

pendapatan per kapita yang masih relatif rendah. Demikian juga yang terjadi pada

sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum menunjukkan peningkatan

angka-angka yang menggembirakan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kupang adalah

merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat angka kemiskinan yang tinggi,

namun tidak semua dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang termasuk

dalam kategori miskin, meskipun ada tetapi tidak banyak dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Kupang Timur, dengan jumlah

penduduk miskin sebanyak 28.476 orang dari jumlah penduduk sebanyak 38.969

orang dengan luas wilayah sebesar 160,99 km2 dan tingkat kepadatan penduduk

sebanyak 217 orang/km2. Kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan dari 10

kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan merupakan salah satu

kecamatan dengan luas lahan persawahan sebesar 4.234 Ha dan hasil produksi

padi per tahun sebesar 15.798,0 ton/tahun, sehingga menjadikan kecamatan ini

sebagai penyumbang hasil pertanian terbesar di Kabupaten Kupang7.

Meskipun sebagai kecamatan lumbung di Kabupaten Kupang tetapi apa

yang dihasilkan oleh kecamatan tersebut tidak dengan serta merta dapat

mengurangi kemiskinan di daerah tersebut, ditambah lagi dengan infrastruktur

yang ada di kecamatan tersebut, seperti sarana kesehatan yang ada di kecamatan

tersebut hanya mempunyai 1 puskemas yang dilayani oleh 3 dokter umum dan 5

puskesmas pembantu, belum lagi dengan sarana penunjang lainnya seperti

pendidikan, listrik, air, jalan dan perumahan.

Sedangkan, PBB menetapkan Human Poverty Index (HPI) yang salah satu

parameternya adalah kelayakan standar hidup (a decent standard of living) yang

diukur berdasarkan kelayakan akses individu terhadap seluruh peluang ekonomi.

Indikator ini diukur berdasarkan presentase jumlah penduduk yang tidak memiliki

7 Ibid

2

akses terhadap air bersih dan presentase jumlah anak-anak yang memiliki berat

badan di bawah usia normal. Digunakannya akses terhadap seluruh kesempatan

ekonomi dan air sebagai indikator adalah cerminan basic need manusia untuk

memiliki kesempatan mendapatkan pengetahuan, kesempatan mendapatkan

pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih panjang8. Salah satu cara

untuk mencapai HPI yang memadai ini adalah melalui pembagunan infrastruktur

guna membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Demikianlah problematika dari salah satu kecamatan di Kabupaten

Kupang yang juga merupakan salah satu kantong kemiskinan di kabupaten

tersebut, walaupun dengan kondisi alam yang cukup subur untuk pertanian tetapi

masyarakat masih dihadapkan pada pelaksanaan program pembangunan yang

tidak pro poor sehingga mengakibatkan angka kemiskinan pada wilayah tersebut

makin meningkat dari tahun ke tahun.

CARA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan maksud

untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang penataan ruang dan

implikasinya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan

Kupang Timur. Secara teoritis, metode kualitatif digunakan dengan berbagai

pertimbangan, pertama penyesuaiannya lebih mudah apabila berhadapan dengan

kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan

antara peneliti dan responden dan ketiga metode ini lebih peka dan dapat

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap

pola-pola nilai yang dihadapi9.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study),

yakni pendekatan penelitian yang penelaahannya diarahkan kepada suatu kasus

secara intensif mendalam, dan mendetail serta komprehensif. Oleh karena itu

peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data yang terjadi di lapangan,

mempelajari secara intensif fenomena-fenomena yang telah terjadi dan belum

8 Syahbuddin, Haris; Makalah, Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa, Inovasi Online Vol VII/XVIII/Juni 2006

9 Moeloeng, Lexy, J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung 2001

3

terungkap secara eksplisit, dengan cara menggali sebanyak-banyaknya pendapat

masyarakat yang ada dan dianggap berkompeten dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TERBUKANYA AKSES

Kecamatan Kupang Timur yang juga merupakan kawasan Ibukota

Kabupaten Kupang yang baru, berdasarkan hasil kajian dari Universitas Nusa

Cendana Kupang, yang melakukan studi kelayakan calon alternatif Ibukota

Kabupaten Kupang terhadap tiga kawasan yakni Sulamu, Simpang Tiga Oelamasi

dan Oebelo. Dari hasil studi tersebut tim peneliti ini memberikan skoring

berdasarkan keunggulan dan kelemahan masing-masing kawasan, adapun aspek

yang dikaji oleh mereka meliputi aspek sosial ekonomi, aspek sosial politik, aspek

sosial budaya, aspek kependudukan dan aspek hukum, dari kesemua aspek

tersebut yang memiliki skor tertinggi yakni Kawasan Simpang Tiga Oelamasi

yang juga merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kupang Timur.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa didalam proses

perencanaan penataan ruang khususnya untuk kawasan Ibukota Kabupaten

Kupang yang baru, kontribusi dari para aktor-aktor politik sangat besar

pengaruhnya, dan kontribusi tersebut dapat sangat mempengaruhi hasil dari

produk hukum penataan ruang, seperti yang diungkapkan10, hal ini yang kemudian

menjelaskan bahwa produk penataan ruang untuk kawasan tersebut bukan saja

merupakan pengalokasian sumber daya akan tetapi juga merupakan dislokasi dari

penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut.

Untuk kasus penataan ruang yang terjadi di kecamatan ini, dapat

dijelaskan bahwa penataan ruang tersebut dilakukan guna membangun pusat-pusat

pertumbuhan baru yang akan berdampak terhadap terbukanya akses bagi

masyarakat baik akses terhadap pelayanan pemerintahan untuk memnuhi

kebutuhan dasar mereka, maupun terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

10 Lo Cit hal 70

4

tersebut. Namun menurut peneliti akses merupakan alat yang netral, bisa saja

dengan makin terbukanya akses bisa berakibat positif dan negatif.

Akibat negatif dari terbukanya akses pada kecamatan ini bisa dilihat pada

saat pemberian status sebagai kawasan agropolitan oleh Pemerintah Pusat pada

waktu yang lalu, dimana pada saat itu kecamatan ini dijadikan sebagai kawasan

pertumbuhan baru pada bidang pertanian baik itu pertanian lahan basah maupun

pertanian lahan kering. Dengan adanya status tersebut yang kemudian menjadikan

kawasan ini sebagai salah satu daerah tujuan arus urbanisasi dari wilayah-wilayah

disekitarnya, yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk

yang hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu secara sporadis.

Positifnya adalah dengan makin terbukanya akses maka pelayanan

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan

pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari data sarana pendidikan yang ada

pada Kecamatan Kupang Timur untuk tingkat Sekolah dasar (SD) hampir ditiap

desa mempunyai satu SD, sedangkan untuk SMP hanya terdapat tiga SMP dan

untuk SMU berjumlah 4. Sedangkan untuk sarana kesehatan seperti Puskesmas

berjumlah satu dan 10 puskemas pembantu.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa penataan ruang yang dilakukan

selama ini di Kecamatan Kupang Timur belum secara maksimal dilaksanakan dari

dokumen perencanaan penataan ruang yang ada belum tergambar dengan jelas

adanya pengalokasian ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang

kebutuhan dasar masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Sedangkan

untuk pembangunan jalan walaupun telah diatur dalam dokumen perencanaan

penataan ruang tersebut namun pada kenyataannya belum maksimal dapat

dilaksanakan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penataan Ruang yang telah dilaksanakan

5

No Rencana Realisasi/Kenyataan1. Kebijakan pemanfaatan

kawasan lindungTelah dilaksanakan tapi masih adanya tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dan perkebunan juga masih terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam kawasan tersebut

2. Kebijakan pemanfaatan kawasan

Belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri, sedangkan untuk pertanian lahan basah tidak dapat dilaksanakan lagi karena terjadinya penurunan ketersediaan lahan olahan secara eksisting

3. Arahan pengembangan kawasan perikanan

Belum dilaksanakan, fasilitas penunjang dalam hal ini dermaga yang ada saat ini hanya digunakan untuk mendukung transportasi laut saja

4. Arahan pengembangan kawasan perindustrian

Sudah ada infrastruktur penunjangnya seperti bangunan untuk pabrik akan tetapi sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan karena belum adanya pemilik modal yang berminat untuk berinvestasi

5. Arahan pengembangan kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata sudah ada akan tetapi fasilitas penunjang aksesibilitas dan mobilitas belum tersedia

6. Arahan pengembangan kawasan pertambangan

Sudah dilaksanakan akan tetapi baru sebatas bahan galian C sedangkan yang lainnya belum dilaksanakan.

7. Arahan pengembangan sistem transportasi

Belum secara maksimal dilaksanakan terutama pada jalan-jalan yang memungkinkan terjadinya interkoneksi dan transaksi ekonomi antar kecamatan

8. Pengembangan kawasan agropolitan

Belum maksimal dilaksanakan karena infrastruktur penunjang kawasan agropolitan seperti jaringan irigasi, jaringan jalan dan fasilitas perdagangan belum memadai

9. Pengembangan kawasan khusus Ibukota Kabupaten Kupang

Sudah dilaksanakan tetapi baru hanya sebatas pusat pemerintahan sedangkan fasilitas sosial lainnya belum dilaksanakan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti terhadap Dokumen Perencanaan Penataan

Ruang Kabupaten Kupang

Sementara itu, kebijakan yang menyangkut pengembangan sarana

transportasi dalam hal ini sarana jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

6

Kupang lebih mempertimbangkan kepentingan ekonomi dari pada pembukaan

akses kepada daerah-daerah terpencil sehingga dapat terlayani oleh pemerintah.

Secara historis beberapa desa yang berada dalam wilayah kecamatan ini

merupakan desa-desa yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, terlebih hasil

bumi. Pemerintah pada waktu itu membuka jalur-jalur perdagangan yang saling

menghubungkan antara desa-desa sehingga desa-desa tersebut mempunyai nilai

tukar yang lebih tinggi dibandingkan desa-desa lainnya yang kurang bahkan tidak

mempunyai hasil bumi sama sekali.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, fungsi

jalan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu jalan arteri, kolektor dan lokal, sedangkan

jalan menurut peranannya dibagi atas sistem primer dan sistem sekunder serta

lokal. Di Kecamatan Kupang Timur panjang jalan seluruhnya adalah 286,80 Km,

yang terdiri dari jalan aspal 54,5 Km dan jalan tanah 116,60 Km, jalan kerikil/

perkerasan 115,7 Km.11

Kenyataan di lapangan dan sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh

peneliti, bahwa tidak semua desa dapat dijangkau karena kondisi jalan yang

sangat buruk terutama pada musim hujan ditambah lagi dengan tidak adanya jalur

transportasi yang melayani desa-desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2. Nama Ibukota Desa, Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

dirinci per Desa

No DesaNama Ibukota

DesaJarak Ibukota Desa ke

Kecamatan Kabupaten1. Oefafi Oefafi 3 282. Tuatuka Tuatuka 8 333. Pukdale Pukdale 9 344. Kel. Oesao Kel. Oesao 3 285. Naibonat Naibonat 5 306. Nunkurus Nunkurus 13 387. Babau Babau 1 268. Merdeka Merdeka 1 259. Tuapukan Tuapukan 2 23

11 Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka Tahun 2008

7

No DesaNama Ibukota

DesaJarak Ibukota Desa ke

Kecamatan Kabupaten10. Manusak Manusak 8 3411. Desa Oesao Desa Oesao 6 3212. Oelatimo Oelatimo 15 4513. Tanah Putih Tanah Putih 3 22

Sumber : Kantor Kecamatan Kupang Timur

Hal tersebut yang kemudian menjelaskan bahwa, pembangunan jalan

baik itu pembukaan jalan baru ataupun pemeliharaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Kupang di Kecamatan Kupang Timur, maish mengikuti

pola atau jalur-jalur perdagangan yang telah ada sejak zaman Belanda. Sehingga

wilayah-wilayah lainnya yang dulunya tidak atau bukan wilayah yang dilalui oleh

jalur perdagangan tersebut sampai sekarang masih tetap terisolasi dalam artian

bahwa wilayah tersebut memang sudah memiliki sarana jalan (yang dibangun

secara swadaya) akan tetapi dalam kondisi yang tidak layak dan tidak bisa

dijadikan sebagai jalan yang berfungsi sebagai jalur produksi untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa dengan tidak terbukanya

akses yakni jalan maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pun tidak

secara maskimal dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya jalan maka

wilayah yang dulunya terisolasi dapat lebih terbuka sehingga pemerintah dapat

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut secara maksimal,

sehingga bukan saja aspek ekonomi yang ikut meningkat melainkan juga

merupakan efek positif bagi pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah tersebut,

maka masalah kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dapat dikurangi.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena

pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang dan menambah wawasan

bagi masyarakat lewat penguasaan ilmu dan ketrampilan. Penduduk miskin dalam

konteks pendidikan berkaitan dengan pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi

dan kepercayaan diri, sehingga dapat diatasinya kebodohan, keterbelakangan dan

ketertinggalan sosial ekonominya. Dari data pendidikan di atas dapat dijelaskan

bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Kupang Timur masih rendah karena

8

sebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata pada setiap desa sehingga

masyarakat cenderung bersekolah hanya sampai pada tingkat sekolah dasar saja

dan enggan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena jarak yang

ditempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah tersebut cukup jauh dan mereka

harus menempuhnya dengan berjaan kaki.

Dengan adanya jalan maka efek sosial ekonomi yang dapat dirasakan

oleh masyarakat adalah makin terbukanya akses baik itu untuk hubungan dengan

wilayah sekitarnya maupun dengan pusat-pusat pemerintahan dan makin

tingginya nilai lahan yang ada dalam wilayah tersebut, serta adanya

perkembangan positif dari dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada

wilayah tersebut, yakni semakin terbukanya peluang untuk mencari pekerjaan

pada wilayah-wilayah sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan masuknya

modal dari luar untuk berusaha pada wilayah tersebut.

B. NILAI LAHAN

Dengan adanya pembangunan terhadap suatu wilayah tertentu maka

akses terhadap wilayah tersebut akan makin terbuka maka dengan sendiri lahan

yang dulunya belum mempunyai nilai ekonomi akan mempunyai nilai ekonomi

karena perubahan tersebut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tinggi

rendahnya nilai lahan dapat ditentukan dari ada tidaknya akses terhadap lahan

tersebut dan juga perkembangan dari wilayah tersebut. Hal yang demikian juga

terjadi di Kecamatan Kupang Timur, pada masa yang lalu sebelum ditetapkan

sebagai Ibukota Kabupaten Kupang yang baru, berdasarkan hasil wawancara

dengan masyarakat di Kecamatan Kupang Timur dan cross check data di kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang nilai lahan pada kecamatan

tersebut berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 15.000/meter untuk lahan yang berada

dipinggir maupun dekat dengan jalan provinsi sedangkan untuk yang berada dekat

dengan jalan kabupaten seharga Rp. Rp. 10.000/meter.

Untuk keadaan sekarang setelah ditetapkannya kecamatan tersebut

sebagai Ibukota Kabupaten Kupang yang baru, telah terjadi peningkatan nilai

harga lahan dari harga sebelumnya terutama pada lokasi akan dibangunnya pusat

9

pemerintahan (civic center) yaitu sekitar Rp. 20.000 – Rp. 25.000/meter,

sedangkan untuk harga lahan yang berada jauh dari kawasan civic center tersebut

belum mengalami perubahan, perubahan nilai lahan ini bisa dikatakan sebagai

akibat dari adanya pembangunan pusat pertumbuhan baru di kawasan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Harga Lahan Sebelum dan Sesudah Pemindahan Ibukota

Kabupaten Kupang ke Kecamatan Kupang Timur

Kelas Lahan

DiskripsiHarga/Meter

Persentase (%)

Sebelum (Rp)

Sesudah (Rp)

I Berada dipinggir jalan provinsi, infrastruktur listrik, air, telepon dan fasilitas sosial lainnya serta lahan-lahan produktif seperti sawah dan kebun

10.000 s/d 15.000

20.000 s/d 25.000

60

II Berada dipinggir jalan kabupaten

7.000 s/d 10.000

15.000 s/d 18.000

55,6

III Berada 500 meter dari jalan kabupaten dan didalam pemukiman penduduk

5.000 s/d 7.000

Tidak terjadi kenaikan

-

IV Tegalan tidak subur, jauh dari jalan raya (+ 500-1000 meter) dan jauh dari pusat pemukiman penduduk

3.000 Idem -

Sumber: Hasil wawancara dan cross check di BPN Kabupaten Kupang

Adanya pembangunan pusat pertumbuhan baru pada kawasan ini

mempunyai akibat langsung terhadap nilai lahan di kawasan tersebut. Perubahan

nilai lahan sebagai akibat dari pembangunan tersebut bisa mempunyai dampak

yang negatif maupun positif. Dampak positifnya adalah lahan-lahan yang dulunya

tidak jelas penggunaannya setelah adanya pembangunan menjadikan lahan

tersebut sebagai lahan produktif yang akan menaikan nilai lahan tersebut,

sedangkan negatifnya adalah dengan makin tingginya nilai lahan mengakibatkan

adanya erosi komitmen dari para petani yang berada di sekitar kawasan civic

10

center tersebut, maka yang dulunya lahan tersebut merupakan lahan-lahan

pertanian beralih fungsi untuk kegunaan yang lain diluar bidang pertanian seperti

perumahan dan jasa lainnya.

Keadaan seperti ini sebenarnya telah diantisipasi oleh Pemerintah

Kabupaten Kupang dengan mengeluarkan rancangan peraturan daerah yang

mengatur tentang pengalih fungsiaan lahan-lahan pertanian untuk fungsi yang

lain, maksud dari rancangan perda ini adalah untuk melarang masyarakat agar

tidak menjual lahan-lahan pertanian mereka untuk kegunaan di luar bidang

pertanian sehingga tidak terjadinya proses pemiskinan yang diakibatkan oleh

pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah tersebut. Namun, kenyataannya

sampai dengan sekarang rancangan peraturan daerah tersebut masih tetap menjadi

sebuah rancangan dengan tujuan yang mulia dan belum dapat dilegalkan juga

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Tanpa peraturan tersebut

sebenarnya pemerintah masih mempunyai kuasa untuk mengatur alih fungsi lahan

tersebut melalui BPN yang mengeluarkan izin prinsip alih fungsi lahan pertanian,

akan tetapi setelah dikonfirmasikan ke lembaga tersebut sampai dengan sekarang

sesuai dengan keadaan di lapangan bahwa sebagian besar penduduk yang menjual

lahan pertanian atau melakukan alih fungsi lahan pertanian ke fugnsi yang lainnya

tidak pernah melaporkan kepada BPN sehingga lembaga inipun kesulitan untuk

mendata kenyataan yang terjadi di lapangan.

C. DINAMIKA PENGGUNAAN LAHAN

Untuk kasus Kecamatan Kupang Timur, setelah dimekarkan dengan

maksud untuk mendekatkan pelayanan menjadi tiga kecamatan yakni Kecamatan

Kupang Timur, Amabi Oefeto Timur dan Amabi Oefeto, maka rencana tata ruang

yang sebelumnya telah dibuat mengalami perubahan karena pemekaran tersebut.

Sebagai salah satu kawasan sentra pertanian, kecamatan ini juga merupakan

kawasan agropolitan, maka dari itu penggunaan lahan untuk lahan-lahan pertanian

seharusnya tidak boleh dikonversikan. Namun kenyataan di lapangan berkata

sebaliknya, seperti apa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Evaluasi Penyimpangan Penutupan Lahan di Kabupaten Kupang

11

No Uraian PemanfaatanLuas Tutupan Lahan (Ha)

Rencana Realisasi Deviasi1. Sawah 67,68 58,59 -8,782. Permukiman 42,46 44,61 2,153. Tegalan ladang 141,94 327,24 185,304. Padang rumput 1.229,67 204,59 -1.095,085. Tambak, kolam, rawa 34,35 94,90 60,556. Hutan 3.353,66 4.322,60 968,947. Perkebunan 116,12 133,70 17,588. Lain-lain 132,86 2,20 -130,66

Jumlah 5.188,74 5.188,74 -Sumber : Bappeda Kabupaten Kupang

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah arahan

rencana yang mengalami deviasi dalam implementasinya, walaupun deviasi

tersebut kecil, namun telah terjadi beberapa pergeseran yang membawa dampak

besar antara lain perluasan kawasan permukiman pada daerah potensial pertanian

di Kecamatan Kupang Timur pada wilayah Oesao, Naibonat, Noekele dan

Pukdale yang adalah merupakan kawasan agropolitan dan juga telah terjadi

perluasan kawasan permukiman di daerah sekitar hutan lindung pada Kecamatan

Kupang Timur.

Luasan peruntukan lahan pada tiap kecamatan telah diatur berdasarkan

rencana tata ruang wilayah yang pernah dibuat, luasan peruntukan lahan ini dibagi

menjadi beberapa jenis peruntukan seperti permukiman, hutan, hutan bakau,

belukar, kebun, ladang/tegalan, rumput/tanah kosong, sawah irigasi, sawah tadah

hujan, rawa-rawa, tambak garam dan area terisi air/laut/sungai. Untuk Kecamatan

Kupang Timur dengan total luas lahan yang digunakan seluas 650,66 Km2, maka

luasan penggunaan lahan untuk permukiman seuas 83,90 Km2, hutan 12,30 Km2,

hutan bakau 2,72 Km2, belukar 419,59 Km2, kebun 5,15 Km2, ladang/tegalan

44,38 Km2, rumput/tanah kosong 34,91 Km2, sawah irigasi 0,63 Km2, sawah

tadah hujan 24,92 Km2, rawa-rawa 19,04 Km2, tambak garam 0,88 Km2, area

terisi air/laut/sungai 2,24 Km2.

Dari data total luas penggunaan lahan di Kecamatan Kupang Timur

dapat dilihat bahwa penggunaan lahan untuk permukiman masih mendominasi

12

wilayah tersebut, sedangkan penggunaan lahan untuk pertanian dalam hal ini

sawah irigasi dan sawah tadah hujan masih belum maksimal digunakan, hal ini

yang kemudian menjadi sangat kontras dengan statusnya sebagai kawasan

agropolitan yang produk unggulannya adalah padi. Sedangkan lahan yang masih

dapat dimanfaatkan untuk pembukaan lahan-lahan pertanian baru masih cukup

banyak.

Fenomena yang menarik dari perencanaan penataan ruang di Kecamatan

Kupang Timur ini bukan hanya sekedar sebagai kawasan agropolitan dan calon

ibukota kabupaten saja, akan tetapi dalam dokumen rencana tata ruang dinyatakan

bahwa proyeksi perkembangan luas lahan produksi padi sawah pada tahun 2002

untuk kecamatan ini dengan luas panen padi seluas 3.625,00 Ha dan luas yang

tersedia 399,63 Ha dengan selisih -3.225,37 Ha, sedangkan untuk tahun 2009

sapai dengan 2014 tidak bisa, dalam artian bahwa sebagai kecamatan penghasil

padi sawah dominan eksisting teridentifikasi menggunakan lahan persawahan

yang overlapping terhadap arahan kesesuaian peruntukannya, sehingga

direkomendasikan untuk digunakan sebagai lahan budidaya wana tani karena

untuk budidaya padi sawah jauh lebih kecil dari peruntukan eksisting.

Wilayah Kecamatan Kupang Timur yang nantinya akan dijadikan

sebagai calon ibukota kabupaten yang baru pada lokasi Oelamasi akan dibangun

pusat pemerintahan (civic center), berada pada Kelurahan Naibonat yang juga

merupakan salah satu wilayah dalam Kecamatan Kupang Timur yang termasuk

dalam kawasan agropolitan. Maka dari itu, dengan selesai dibangunnya ibukota

kabupaten yang baru maka lokasi tersebut bukan saja berhimpitan dengan

kawasan agropolitan melainkan termasuk didalam kawasan tersebut.

Dengan dibangunnya civic center dalam kawasan agropolitan, tentunya

penataan ruang yang berkaitan dengan penggunaan lahan perlu dikaji ulang untuk

mengantisipasi berbagai permasalahan yang nantinya akan muncul seiring dengan

berkembangnya wilayah tersebut menjadi pusat pemerintahan baru.

D. TEKANAN PENDUDUK

13

Kecamatan Kupang Timur merupakan kecamatan yang majemuk dan

bercirikan masyarakat urban karena secara historis telah terjadinya arus migrasi

secara besar-besaran yang dipromotori oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu

kedalam wilayah tersebut, sehingga menjadikan wilayah tersebut sebagai salah

satu wilayah yang cukup berkembang pada waktu itu terutama sebagai basis

pertahanan Pemerintah Belanda dari serangan Raja-raja di pedalaman Timor dan

juga sebagai lumbung yang menyediakan bahan makanan dan tenaga kerja bagi

Pemerintah Belanda yang berpusat di Kupang.

Menurut data statistik, Kecamatan Kupang Timur merupakan kecamatan

yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kupang dengan

tingkat kepadatan yang tinggi juga. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi

pada kecamatan ini disebabkan karena banyak faktor, salah satunya adalah apabila

dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di dalam wilayah Kabupaten

Kupang, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu wilayah kecamatan

yang cukup berkembang terutama di bidang pertanian secara umum, sehingga hal

ini menjadi salah satu faktor penarik bagi penduduk dari tempat lain untuk pindah

dan menetap di kecamatan tersebut.

Arus perpindahan yang masuk ke dalam wilayah kecamatan ini, bisa

mempunyai dampak yang positif dan sekaligus negatif. Dampak positif yang

timbul karena arus migrasi ini adalah salah satu penyeimbang ketimpangan

ekonomi wilayah karena penduduk dalam hal ini dianggap sebagai sumber daya

manusia dengan kemampuan produksi yang cukup. Sedangkan dampak negatifnya

adalah dengan makin banyaknya penduduk pada satu wilayah maka permintaan

akan lahan akan semakin meningkat karena lahan atau ruang tidak bertambah

sedangkan yang bertambah adalah kegiatan penduduk yang mendiaminya.

Pada kenyataannya dampak negatif dari migrasi inilah yang sering

muncul dan juga sekaligus menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari. Dari dampak tersebut masalah yang sering muncul adalah masalah

kemiskinan yang kemudian mejadikan wilayah tersebut sebagai kantong-kantong

penduduk miskin. Masalah semacam ini juga terjadi di Kecamatan Kupang Timur

14

sehingga menjadikan kecamatan ini sebagai salah satu kantong kemiskinan

terbesar yang ada di dalam wilayah Kabupaten Kupang.

Dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 28.476

orang dari jumlah penduduk sebanyak 33.771 orang12, data ini menjadi sangat

fenomatik karena kecamatan ini juga sebagai kecamatan penyumbang terbesar

produk hasil pertanian, maka dapat dikatakan bahwa kecamatan ini adalah

wilayah sentra pertanian dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Data kemiskinan di atas menggambarkan bahwa telah adanya fenomena

kemiskinan pada daerah sentra pertanian, dengan jumlah penduduk miskin hampir

84% dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut, yang kemudian dapat

dijelaskan bahwa adanya pemisahan pendekatan pembangunan antara kawasan

perdesaan dan perkotaan, hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya urban

bias. Douglas13, berpendapat bahwa urban bias adalah pengembangan kawasan

pedesaan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan kawasan

kesejahteraan masyarakat pedesaan malah berakibat sebaliknya, yaitu tersedotnya

potensi pedesaan ke perkotaan baik itu dari sisi sumber daya manusia, alam

bahkan modal.

Tekanan penduduk yang berlebih pada kecamatan ini, menyebabkan

penyebaran penduduk terjadi secara sporadis dalam artian bahwa terjadinya

konsentrasi-konsentrasi penduduk dengan tingkat kepadatan yang tingga pada

wilayah-wilayah tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel

berikut :

Tabel 5. Banyaknya Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

dirinci per Desa Tahun 2007

No DesaJumlah

PendudukLuas Daerah

(Km2)Kepadatan

per Km2

1. Oefafi 1.830 15,37 1192. Tuatuka 2.593 14,81 175

12 Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka Tahun 2008

13 Douglas (1986) dalam Huri, Daman, dkk., Demokrasi dan Kemiskinan, Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS (Public Policy Analysis

and Community Development Studies) Averroes Malang, 2008

15

No DesaJumlah

PendudukLuas Daerah

(Km2)Kepadatan

per Km2

3. Pukdale 3.033 9,38 3234. Kel. Oesao 3.826 11,22 3415. Naibonat 6.388 22,47 2846. Nunkurus 1.671 30,10 567. Babau 4.318 14,91 2908. Merdeka 2.718 10,50 2599. Tuapukan 2.634 3,06 86110. Manusak 1.464 9,38 15611. Desa Oesao 1.083 10,00 10812. Oelatimo 1.302 20,24 6413. Tanah Putih 911 6,19 147

Jumlah 33.771 177,63 190Sumber : Kantor Kecamatan Kupang Timur

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Miskin dirinci

menurut Desa/Kelurahan Tahun 2007

No DesaJumlah RT

MiskinJumlah ART

Miskin1. Oefafi 263 1.1972. Tuatuka 380 1.6633. Pukdale 294 1.2644. Kel. Oesao 854 3.5935. Naibonat 1.493 7.1186. Nunkurus 409 1.7097. Babau 554 2.4648. Merdeka 375 1.5749. Tuapukan 951 3.93210. Manusak 184 98511. Desa Oesao 208 90812. Oelatimo 210 95213. Tanah Putih 286 1.117

Jumlah 6.461 28.476Sumber : Kantor Kecamatan Kupang Timur

Dari data tersebut di atas tergambar jelas bahwa desa-desa dengan

jumlah penduduk yang banyak dan tingkat kepadatan yang tinggi mempunyai

jumlah penduduk miskin yang banyak juga. Desa-desa dalam wilayah Kecamatan

Kupang Timur dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan desa-desa yang

memang secara spatial lebih aksesibel sehingga memudahkan mobilitas keluar

16

masuknya penduduk ke dalam wilayah-wilayah tersebut. Hal ini yang kemudian

menjelaskan bahwa adanya korelasi antara tekanan penduduk dan kemiskinan,

karena penduduk yang masuk kedalam wilayah tersebut tidak semuanya memiliki

skill yang memadai lebih banyak dari mereka unskill, sehingga mereka kesulitan

untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik pada sektor pertanian yang memang

merupakan sektor unggulan wilayah tersebut.

Banyak faktor yang bisa menjelaskan mengapa terjadinya migrasi dari

satu desa ke desa lainnya di dalam wilayah Kecamatan Kupang Timur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dinyatakan bahwa pada

sekitar tahun 1960-1970an14, masyarakat Kecamatan Kupang Timur terutama

yang mempunyai sawah yang luas selalu memakai jasa tenaga para penduduk dari

desa-desa maupun kecamatan lain untuk membantu mengelola sawah, mulai dari

menanam sampai dengan panen, tenaga penduduk yang digunakan ini selain

dibayar mereka juga dibuatkan lak15 untuk tempat tinggal mereka dalam artian

mereka tinggal hanya sementara selama musim tanam sampai dengan panen dan

setelah itu mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing, akan tetapi

ada sebagian dari mereka yang tidak kembali lagi ke desa mereka melainkan tetap

tinggal dan mencoba mencari pekerjaan agar dapat bertahan hidup di wilayah

yang baru tersebut.

Awalnya orang-orang yang tinggal ini hanya sendiri, bekerja secara

serabutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliknya. Namun, setelah orang

tersebut kembali dari tempat asalnya, sudah bisa dipastikan bahwa diat tidak akan

datang sendiri lagi melainkan bersama-sama dengan kerabatnya yang lain, dengan

tujuan untuk mencari pekrjaan yang lebih layak karena menurut mereka peluang

untuk hidup lebih baik ada di tempat dimana mereka bekerja. Selain faktor

tersebut, faktor lainnya adalah mereka lebih senang tinggal di tempat yang lebih

mudah mengakses pelayanan, terutama pendidikan dan kesehatan.

14 Kebiasaan menyewa tenaga dari desa-desa maupun kecamatan sekitar bagi keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai lahan sawah luas

masih terus dipertahankan sampai dengan sekarang dan biasanya sistem pembayaran jasa ini bukan menggunakan uang tetapi dibayar

dengan padi yang dipanen tersebut. Biasanya orang-orang yang membantu ini dalam istilah setempat disebut dengan nama Orang Koru

15 Lak istilah setempat untuk rumah yang dibangun untuk pemakaian secara sementara

17

Hal ini yang kemudian menjelaskan, bahwa adanya arus migrasi dari

desa-desa di dalam wilayah Kecamatan Kupang Timur ke dalam wilayah desa-

desa lainnya yang lebih maju dalam hal pembangunannya baik itu secara ekonomi

maupun sosial disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, namun migrasi ini yang

kemudian secara perlahan-lahan menimbulkan masalah sosial baru yakni

kemiskinan di wilayah tersebut karena kebanyakan dari para migran yang datang

tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga mereka hanya bekerja

sebagai buruh pertanian yang mana secara ekonomis pengghasilan mereka tidak

cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka.

Kenyataan-kenyataan seperti ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah

daerah agar dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya pada daerah-daerah

yang mempunyai potensi ekonomi lebih besar saja akan tetapi daerah-daerah yang

kurang mempunyai potensi ekonomi diabaikan. Perlu adanya pemerataan

pembangunan baik itu pembangunan di bidang ekonomi maupun bidang sosial

sehingga dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan dan sekaligus dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang juga sekaligus mengurangi

kesenjangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya,

sehingga tekanan penduduk terhadap daerah-daerah yang menjadi sasaran migrasi

dapat dikurangi karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga

dirasakan oleh daerah-daerah yang tidak aksesibel tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penataan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan politik pemerintah

yang dilaksanakan untuk menata wilayah dan ruang-ruang di dalamnya guna

pemerataan penggunaan sumber daya terbatas seperti lahan dan air serta juga

berfungsi sebagai pemerataan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Terlepas dari fungsi tersebut, penelitian tentang penataan ruang di Kecamatan

Kupang Timur ini memperlihatkan beberapa catatan penting, baik itu dalam

proses penyusunan sampai dengan pelaksanaan dan implikasinya terhadap

peningkatan ekonomi masyarakat di kecamatan tersebut, sebagai berikut :

18

1. Mengacu pada proses penyusunannya, maka kebijakan penataan ruang ini

dalam proses penyusunannya mendapatkan tekanan dari aktor-aktor politik

maupun ekonomi sehingga menjadikan kebijakan ini lebih didominasi

oleh kedua faktor tersebut, walaupun kedua faktor ini juga merupakan

faktor yang menentukan dari faktor-faktor lainnya dalam proses

penyusunan perencanaan penataan ruang, namun penetrasi yang berlebih

dari kedua faktor ini yang kemudian menjadikan kebijakan penataan ruang

ini sarat akan kepentingan, maka dari itu tujuan yang hendak dicapai yaitu

pengalokasian sumber daya dan pemerataan pembangunan bagi seluruh

masyarakat belum secara maksimal dapat dicapai melainkan yang

tergambar adalah proses disalokasi dan proses pemiskinan dari

pembangunan yang dilaksanakan selama ini;

2. Sedangkan mengacu pada pelaksanaannya, sesuai dengan fakta riil di

lapangan bahwa hampir sebagian besar perencanaan penataan ruang yang

telah dituangkan dalam dokumen penataan ruang tidak dapat dilaksanakan,

dalam artian selalu saja terjadi penyimpangan dari apa yang telah

direncanakan sebelumnya. Hal ini yang kemudian menjelaskan bahwa

pemerintah daerah belum mampu melakukan fungsinya sebagai pelayan

masyarakat secara maksimal dan juga lembaga yang mempunyai fungsi

sebagai lembaga pengawas penggunaan ruang pun tidak dapat berbuat

banyak terhadap penyimpangan yang terjadi tersebut, sekecil apapun

penyimpangan penggunaan ruang atau lahan dari yang sudah direncanakan

dalam dokumen perencanaan penataan ruang akan mempunyai dampak

yang sangat besar pada masa yang akan datang karena salah satu tolak

ukur penggunaan ruang adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang

semakin hari semakin bertambah banyak sedangkan ruang/lahan tidak

bertambah seiring dengan semakin banyaknya kegiatan dari penduduk

yang semakin padat tersebut.

3. Penataan ruang yang dilaksanakan dapat berimplikasi langsung terhadap

kehidupan masyarakat yakni dengan tertatanya ruang dengan baik dan

19

sesuai dengan yang direncanakan maka akan semakin terbukanya akses

sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pusat-pusat

perekonomian yang ada, namun dengan makin terbukanya akses tersebut

tidak dapat langsung dikatakan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat akan tetapi akses adalah merupakan sesuatu hal

yang sangat netral sehingga dengan makin terbukanya akses dapat

mengakibatkan terjadinya kehilangan komitmen dari para petani untuk

terus bertani karena nilai lahan akan cenderung meningkat.

4. Masih banyak hal yang belum dijangkau oleh penataan ruang salah

satunya adalah kemiskinan, justru kebalikan penataan ruang bisa juga

menjadi salah satu penyebab kemiskinan pada wilayah ini, karena selama

ini masyarakat hanya dilihat sebagai satu kesatuan yang menempati ruang

tanpa dilihat adanya kemampuan produksi dari masyarakat tersebut, maka

dari itu penataan ruang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk

memberantas kemiskinan (one step to poverty eradication by pro poor

spatial planning)

B. SARAN

Merujuk pada fakta-fakta lapangan dan hasil temuan penelitian ini,

maka dalam rangka perbaikan penataan ruang, disarankan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Penataan ruang dapat mengentaskan kemiskinan melalui peranan serta

masyarakat secara aktif dalam prosesnya, sehingga pembangunan yang

dilakukan memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan

meningkatkan kesejahteraan mereka;

2. Untuk menyelesaikan kemiskinan yang ada di Kecamatan Kupang bisa

dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

karena hanya mereka yang paling paham dengan kondisi dan keadaan

mereka;

20

3. Pemerintah Kabupaten Kupang harus mempunyai itikad baik dengan

membentuk Focus Group Discussion (FGD) yang tersebar disemua desa

sehingga aspirasi masyarakat tersebut dapat tertampung melalui FGD-

FGD ini;

4. Logika pembangunan infrastruktur baik itu jalan ataupun fasilitas-fasilitas

sosial lainnya kiranya tidak hanya menggunakan logika ekonomi saja

melainkan penggabungan antara logika ekonomi dan pelayanan sehingga

dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang telah lama diderita oleh

masyarakat pada wilayah tersebut;

5. Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan pelaksanaan penataan

ruang maka Pemerintah Kabupaten Kupang harus membuat peraturan

daerah yang mengikat beserta dengan sangsi terhadap pelanggaran dari

pelaksanaan penataan ruang tersebut sehingga dapat meminimalisir

penyimpangan yang akan terjadi dikemudian hari.

21

DAFTAR PUSTAKA

Kepala Bappeda Kabupaten Kupang, Makalah, Pro Poor Planning dan

Budgeting di Kabupaten Kupang: Tantangan dan Peluang BPEM

(Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), Disampaikan pada

Seminar Lokakarya Nasional Seri I: “Rencana Aksi Penanggulangan

Kemiskinan” di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur, 3-5

September 2007;

BPS Provinsi NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2008;

BPS Kabupaten Kupang, 2007, Kabupaten Kupang Dalam Angka 2007;

Syahbuddin, Haris; Makalah, Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang

Bangsa, Inovasi Online Vol VII/XVIII/Juni 2006;

Moeloeng, Lexy, J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosadakarya,

Bandung 2001;

Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka Tahun 2008;

Review Rencana Umum Tata Ruang Zona I Kabupaten Kupang (Daratan Timor);

Kecamatan Kupang Timur Dalam Angka Tahun 2008;

Huri, Daman, dkk., Demokrasi dan Kemiskinan, Program Sekolah Demokrasi

PlaCIDS (Public Policy Analysis and Community Development

Studies) Averroes Malang, 2008.

22