Penanganan Pelanggaran Administrasi, Pidana, Perundang ... · pelaksanaannya yakni Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penangnan laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Perbawaslu

BAWASLU KOTA SEMARANG

Divisi Penindakan Pelanggaran

Jl. Taman Brotojoyo 2 Kecamatan Semarang

Utara

Penanganan Pelanggaran Administrasi, Pidana, Perundang-undangan Linya dan Kode Etik

A. Gambaran Umum

Tahapan Pemilu 2019 yang cukup panjang, bahwa Bawaslu Kota Semarang

dengan wewenangnya yang diatur dalam dalam peraturan perundang – undangan

yang berlaku. Data kuantitatif yang sudah tercatat, memiliki jumlah total penanganan

pelanggaran sebanyak 45 kasus pelanggaran, terdiri didalamnya ada jenis

pelanggaran administrasi sebanyak 29 kasus pelanggaran, pelanggaran pidana

sebanyak 10 kasus pelanggaran, pelanggaran peraturan perundang – undangan

lainnya sebanyak 5 kasus pelanggaran, pelanggaran etika sebanyak 1 kasus

pelanggaran.

Dari data kuantitatif tersebut,pelanggaran yang masih mendominasi adalah jenis

pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 29 kasus. Urutan kedua didominasi

pelanggaran pidana sebanyak 10 kasus pelanggaran. Urutan ketiga didominasi

pelanggaran peraaturan perundang – undangan lainnya sebanyak 5 kasus

pelanggaran, urutan keempat diduduki jenis pelanggaran etika sebanyak 1 kasus

pelanggaran.

Dalam menangani macam pelanaggaran tersebut diatas, bahwa Bawaslu

menggunakan peraturan induk UU No. 7 tahun 2017, maupun peraturan

pelaksanaannya yakni Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penangnan laporan

dan temuan pelanggaran pemilu. Perbawaslu no. 8 tahun 2018 tentang penanganan

pelanggaran administrasi pemilu. Perbawaslu no 31 tahun 2018 tentang sentra

gakkumdu pemilu, maupun peraturan yang berlaku lainnya.

Menurut Kordiv Penindakan Pelanggaran, Naya Amin Zaini, S.H., M.H., bahwa

“data statis diatas menunjukkan bahwa selama tahapan Pemilu 2019, pelanggaran

yang banyak terjadi jenis pelanggaran administrasi sebanyak 29 kasus administrasi,

karena cangkupan hukum administrasi pemilu yang luas, berkaitan dengan

persyaratan, tata cara, prosedur yang tidak sesuai (unprocedure justice). Berbicara

prosedur berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh KPU dan peserta pemilu

dalam melakukan pelayanannya. Pelayanan yang berkaitan dengan tahapan pemilu,

diatur spesifik dalam UU dan PKPU serta peraturan teknis lainnya. Dengan tidak

sesuai, maka dikategorikan pelanggaran administrasi”.

Gambar Info Grafis Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

A. Pelanggaran Administrasi

1. Temuan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu merupkan jenis pelanggaran yang

terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur

dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang – undang

dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya PKPU dan sejenisnya.

Berdasarkan data kuantitatif, jenis pelanggaran administrasi tersaji dalam tabel

sebagai berikut dibawah ini :

a) Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota

Semarang

No Kabupaten/kota

Total Plgr

Administrasi

Disampaikan kepada Bawasl

u Provin

si

Dihentikan

Brdsr Putusa

n Pendahuluan Bawasl

u provins

i

Dilanjutkan Brdsr

Putusan

Pendahuluan Bawasl

u Provin

si

Putusan

Bawaslu

Provinsi

Terlapor

Terbukti

Bersalah

Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor

Tidak Terbukti Bersalah

Putusan Bawaslu Provinsi

atas Temuan Kabupaten/Kota ditindakl

anjuti

Putusan Bawaslu Provinsi

atas Temuan

Kabupaten/Kota tidak ditindaklanj

uti

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

1. Kota

Semarang

5 - - - - - - - - - - - - - - -

b) Temuan Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

diteruskan kepada Bawaslu Kota Semarang;

No Kecamatan

Disampaikan

kepada Bawaslu Kabupaten/kota

Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan

Bawaslu Kabupaten/Kota

Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan

Bawaslu Kabupaten/Kota

Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Terbukti Bersalah

Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor

Tidak Terbukti Bersalah

Putusan Bawaslu

Kab. Kota atas

Temuan Pengawas Kecamatan ditindaklanj

uti

Putusan Bawaslu Kabupate

n/Kota atas

Temuan Panwascam tidak ditindakla

njuti

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

1 Tembalang 3 3 - - - - - - - - 3 3 - -

2 Ngaliyan 1 - - - - - - - - - 1 - - -

3 Semarang Timur 3 - - - - - - - - - 3 - - -

4 Gajahmungkur 1 2 - - - - - - - - 1 2 - -

5 Gunungpati 3 - - - - - - - - - 3 - - -

6 Pedurungan 2 - - - - - - - - - 2 - - -

7 Candisari 1 - - - - - - - - - 1 - - -

8 Genuk - 1 - - - - - - - - - 1 - -

9 Semarang Barat - 2 - - - - - - - - - 2 - -

2. Temuan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu merupkan jenis pelanggaran yang

terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur

dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang- undang

dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya PKPU dan sejenisnya.

Berdasarkan data kuantitatif, jenis pelanggaran administrasi tersaji dalam

tabel sebagai berikut dibawah ini.

a) Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Yang Diterima

Oleh Bawaslu Kota Semarang.

Total Plgr Administra

si

Laporan tidak

Diregistrasi

Laporan Diregistrasi

Dilanjutkan Brdsr

Putusan Pendahulu

an

Tidak Dilanjutkan

Brdsr Putusan

Pendahuluan

Putusan Terlapor Terbukti Bersalah

Putusan ditindaklanju

ti/ dilaksanaka

n

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

Pilleg

Pilpres

Pilleg

PilPres

2 - - - - 2 - - - - - 1 - -

a) Diinamika Dalam Proses Penyelesaian Laporan Pelanggaran

Administrasi Pemilu di Wilayah Kota Semarang

Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 26

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi

adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Bawaslu Kota Semarang selama pelaksanaan penyelenggaraan

pemilu tahun 2019 di wilayah Kota Semarang telah menangani kasus

pelanggaran administrasi yang bersumber terhadap laporan langsung

dari masyarakat, total laporan pelanggaran administrasi yang masuk

kepada Bawaslu Kota Semarang berjumlah 2 (dua) Kasus.

Bahwa Bawaslu Kota Semarang dalam hal penanganan

pelanggaran Administrasi mengacu kepada aturan Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pemilu.

Dari jumlah keseluruhan data penanganan pelanggaran

administrasi pemilu di Kota Semarang, output dari keseluruhannya ada

yang berupa Surat Himbauan, Surat Peringatan tertulis, putusan sidang

administrasi dan putusan sidang acara cepat.

Terkait dengan pelanggaran Administrasi yang terjadi diwilayah

Kota Semarang juga termasuk didalamnya adalah pelanggaran terhadap

pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan

perundang-undangan terkait.

Dari seluruh proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu,

Bawaslu Kota Semarang dalam memberikan output penanganan

menemui kendala, kendala yang paling utama adalah keterbatasan

wewenang Bawaslu kaitannya dengan penindakan pelanggaran

administrasi pemilu, kemudian keterbatas secara normatif, bahwa

Peraturan Bawaslu serta aturan yang lain terkait kepemiluan dianggap

masih sangat rentan, karena pasal-pasal terkait pelanggaran adminitrasi

pemilu kurang tegas mengatur sanksi nya serta masih banyak celah

sehingga perlu adanya pembenahan secara normatif.

b) Penanganan Proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Dengan Acara Cepat.

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dapat dilaksanakan

atau diselesaiakan melalui acara cepat, hal ini sudah termaktub dalam

peraturan pasal 58 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat

dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh

Bawaslu. Apabila terdapat laporan pelanggaran administrasi pemilu

kepada Bawaslu, maka pengawas (Bawaslu dan Jajarannya) dapat

merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai dengan

tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan

sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian Pelanggaran

Administrasi Pemilu.

Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu dengan acara

cepat out yang dikeluarkan adalah putusan, kemudian salinan putusan

tersebut disampaikan kepada para pihak.

Penanganan pelanggaran administrasi dengan adjudikasi acara

cepat dalam menangani PSL (pemungutan Suara Lanjutan) yang terjadi

di TPS 6 dan 7 di Kelurahan Kembangarum , Kecamatan Semarang

Barat. Karena banyak sekali warga penduduk kembang arum sesuai

TPS 6 dan 7 yang tidak mendapatkan surat suara secara utuh, maka

berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 juncto Perbawaslu No. 8 Tahun

2018 menggunakan mekanisme sidang adjudikasi acara cepat. Putusan

dijatuhkan kepada PPK Semarang barat dan memerintahkan PPK untuk

mengusulkan PSL kedua TPS tersebut.

c) Kecamatan Se-Kota Semarang Yang Paling Banyak Menyelesaikan

Pelanggaran Administrasi Pemilu Dengan Acara Cepat

Bawaslu Kota Semarang adalah badan yang bertugas untuk

mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar sesuai

dengan mekanisme dan peraturan yang ada, bahwa terhadap tugas

pengawasannya, Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya Panwaslu

Kecamatan melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan

kewilayahannya namun tetap terus berkoordinasi terkait potensi-potensi

pelanggaranh yang terjadi agar pola penyelesaiannya bisa lebih optimal.

Bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu

dengan acara cepat ditingkatan kecamatan se-Kota Semarang selama

proses penyelenggaraan pemilu 2019 ada salah satu Kecamatan di Kota

Semarang yaitu Kecamatan Semarang Barat yang menemukan

pelanggaran Administrasi pemilu pada saat tahapan rekapitulasi suara

ditingkatan kecamatan Semarang Barat, kemudian dari pada itu,

Panwaslucam Semarang Barat langsung berkoordinasi dengan Bawaslu

Kota Semarang untuk proses penyelesaiannya.

Panwaslucam Semarang Barat atas temuan dan dilaporkan ke

Bawaslu Kota, bahwa di TPS 6 dan 7 Kambangarum terjadi warga

Negara yang tidak mendapatkan surat suara secara utuh. Maka saluran

hukum dengan menggunakan putusan adjudikasi acara cepat.

d) Tindaklanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dengan Acara Cepat

Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang

diselesaiakan dengan acara cepat, Bawaslu Kota Semarang

menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran

administrasi pemilu dengan acara cepat sesuai dengan ketentuan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu yang bersumber dari temuan

Panwaslu Kecamatan Barat dengan Nomor register perkara

06/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019 dan nomor register perkara

nomor 07/TM/PL/Cam.Sembar/14.01/IV/2019 kemudian diselesiakan

oleh Bawaslu Kota Semarang dengan mekanisme sidang acara cepat

dengan hasil putusan.

B. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

1. Temuan Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena

secara materiil dan formil melanggar delik – delik pidana yang diatur dalam

undang – undang nomor 7 tahun 2017. Penegakan tindak pidana secara

spesifik dan previledge tergadung dalam Sentra Gakkumdu Pemilu, diatur

dalam Perbawaslu No. 31 tahun 2018, berikut data kuantitatif terkait jenis

pelanggaran pidana pemilu di Kota Semarang, sebagai berikut :

a) Jumlah Temuan Bawaslu Kota Semarang tentang tindak Pidana

Pemilu

b) Peristiwa yang Menjadi Temuan Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu merupakan salah satu jenis pelanggaran

pemilu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilhan Umum.

Gerbang masuk tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan

Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilu adalah melalui Temuan oleh Pengawas Pemilu

serta laporan langsung yang disampaikan oleh masyarakat.

Proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah

diatur secara jelas didalam ketentuan Perbawaslu 31 Tahun 2018

Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.

Sentra Gakkumdu merupakan wadah 3 lembaga institusi

(Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) untuk menangani tindak pidana

pemilu.

No Kabupaten/ kota Kecamatan

Total laporan dugaan tindak

pidana Diterima

Tidak ditingkatkan

ke Penyidikan

Ditingkatkan ke Penyidikan

Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres

1 Kota Semarang - 2 - - - - -

2 Kota Semarang Gajahmungkur 1 - - - - -

3 Kota Semarang Semarang Timur 1 - - - - -

4 Kota Semarang Tugu - 1 - - - -

Jumlah 4 1 - - - -

Bahwa terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu

selama penyelenggaran pemilu tahun 2019 di Kota Semarang yang

bersumber dari Temuan oleh Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota

Semarang dan jajarannya sudah melakukan upaya maksimal dalam

proses pengawasan dilapangan, dengan data sebagai berikut:

1. Kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor register

02/TM/PL/Kota/14.01/X/2018 merupakan kasus temuan tindak

pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Semarang dengan tindak

lanjut penghentian kasus dalam pembahasan Sentra

Gakkumdu I.


219/TM/PL/Cam.Semtim/14.01/XII/2018 merupakan kasus

temuan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan

Semarang Timur dengan tindak lanjut penghentian kasus

dalam pembahasan Sentra Gakkumdu II.


02/TM/PL/Cam.Semtim/14.01/XII/2018 merupakan kasus

temuan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Semarang

dengan tindak lanjut penghentian kasus dalam pembahasan

Sentra Gakkumdu I.


01/TM/PL/Cam.Tugu/14.01/XII/2018 merupakan kasus temuan

tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Tugu dengan

tindak lanjut penghentian kasus dalam pembahasan Sentra

Gakkumdu II.


09/TM/PL/Kota/14.01/III/2019 merupakan kasus temuan tindak

pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Semarang dengan tindak

lanjut penghentian kasus dalam pembahasan Sentra

Gakkumdu II.

Ada sejumlah 5 (lima) kasus tindak pidana pemilu di Kota

Semarang yang berbasis pada temuan oleh pangawas pemilu

(Bawaslu Kota Semarang) bersama jajarannya. Temuan kasus tindak

pidana pemilu tersebut sudah diputus sesuai ketentuan berlaku dan

sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

2. Laporan Tindak Pidana Pemilu

a) Tabel Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Semarang.

No Kabupaten/ kota Kecamatan

Total laporan dugaan tindak

pidana Diterima

Tidak ditingkatkan ke

Penyidikan

Ditingkatkan ke Penyidikan

Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres

1 Kota Semarang - 3 2 3 2 - -

Total 3 2 3 2 - -

b) Peristiwa Yang Menjadi Laporan Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu merupakan salah satu jenis pelanggaran

pemilu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilhan Umum. Gerbang masuk tindak pidana pemilu

sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah melalui

Temuan oleh Pengawas Pemilu serta laporan langsung yang

disampaikan oleh masyarakat.

Proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah

diatur secara jelas didalam ketentuan Perbawaslu 31 Tahun 2018

Tentang Sentra Gakkumdu Pemilu. Sentra Gakkumdu merupakan

wadah 3 lembaga institusi (Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) untuk

menangani tindak pidana pemilu.

Bahwa terkait dengan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu

selama penyelenggaran pemilu tahun 2019 di Kota Semarang yang

bersumber dari laporan dari masyarakat, Bawaslu Kota Semarang dan

jajarannya sudah melakukan upaya maksimal dalam proses

pengawasan dilapangan, dengan data sebagai berikut:

1. Kasus dengan nomor register 06/LP/PL/KOT/14.01/IX/2018

merupakan kasus laporan tindak pidana pemilu kepada

Bawaslu Kota Semarang dengan tindak lanjut dihentikan pada

pembahasan Sentra Gakkumdu I.

2. Kasus dengan nomor register 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019



pembahasan Sentra Gakkumdu II.

3. Kasus dengan nomor register 11/LP/PP/KOT/14.01/III/2019




4. Kasus dengan nomor register 15/LP/PL/KOT/14.01/IV/2019



pembahasan Sentra Gakkumdu II.

5. Kasus dengan nomor register 17/LP/PL/KOT/14.01/V/2018




Ada sejumlah 5 (lima) kasus yang berasal dari laporan yang

berdimensi tindak pidana pemilu di Kota Semarang. Kelima kasus

tersebut sudah ditangani sesuai ketentuan berlaku, dan sudah diputus

sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pelanggaran Hukum Lainnya

1. Temuan Pelanggaran Hukum Lainya

a) Tabel Temuan Bawaslu Kota Semarang tentang Pelanggaran

Hukum Lainnya.

No Kabupaten/ Kota Kecamatan

Total Temuan Pelanggaran

Hukum lainnya

Diteruskan kepada

Instansi yang berwenang

Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi

terkait

Rekomendasi tidak

ditindaklanjuti oleh instansi

terkait

Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres

1

Kota Semarang

- - 1 - - - - - -

2 Tembalang - 1 - 1 - 1 - -

3 Candisari - 1 - 1 - 1 - -

b) Institusi Yang Kecenderungan Paling Banyak Di Sampaikan

Direkomendasi Atas Pelanggaran Hukum Lainnya

Bawaslu Kota Semarang menangani sebanyak 5 (lima) kasus

pelanggaran perundang-undangan lainya, dimana kelima kasus ini

merupakan kasus mengenai netralitas ASN. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 280 ayat (2) dan (3) mengenai larangan ASN untuk mengikuti

pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu, Bawaslu Kota Semarang

melakukan penanganan pelanggaran pemilu dengan melakukan kajian

hukum dan merekomendasikan kasus kepada instansi terkait dalam hal

ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Adapun kasus yang sedang ditindaklanjuti oleh KASN dari

rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Semarang yaitu

Kasus dengan Nomor register 04/TM/PL/Cam.Tembalang/14.01/III/2019

terkait Kegiatan Persesmian Posko Pemenangan Jokowi di Ruko

Semawis A-1 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang yang diduga

melibatkan ASN dan unsur Pejabat Negara ikut serta dan terindikasi

berpihak pada salah satu peserta pemilu. kasus ini sedang dalam

proses pegumpulan berkas dari Bawaslu Kota Semarang oleh KASN

dan pengumpulan bukti-bukti terkait terduga pelaku;

c) Rekomendasi yang Belum dan Tidak Ditindaklanjuti

Adapun dalam proses rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Kota

Semarang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah dan

masih dalam tindaklanjut penanganan, namun ada beberapa kasus

temuan pelanggaran terkait peraturan perundang-undangan lainya yang

langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang. Terdapat 2 (dua)

kasus temuan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainya yang

langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang, antara lain :

1. Kasus dengan Nomor register

04/TM/PL/Kec.Cdsr/14.01/III/2019 merupakan kasus terkait

Dugaan Kampanye yang dihadiri oleh ASN (Camat

Gajahmungkur) a.n. Bambang Pramusinto. Kasus ini langsung

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang dengan membuat

surat himbauan kepada terlapor.

2. Kasus dengan Nomor register 13/TM/PP/KOT/14.01/VI/2019

merupakan kasus terkait adanya akun Facebook ASN

melakukan postingan yang terkesan membela salah satu

paslon Capres dan Cawapres pada Konstestasi politik tahun

2019. Kasus ini langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota

Semarang dengan membuat surat himbauan kepada terlapor.

Data diatas sejumlah 2 (dua) kasus yang belum mendapatkan

kejelasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN –

PNS, yang muncul pada pasa tahapan kampanye pemilu 2019.

d) Institusi yang Mendapatkan Rekomendasi Dari Temuan

Pelanggaran Hukum Lainnya Oleh Bawaslu Kota Semarang

Proses Proses rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Kota

Semarang dalam temuan kasus dugaan pelanggaran hukum lainya

ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil

merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari

intervensi politik untuk meciptakan Pegawai ASN yang profesional dan

berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta

menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dasar hukum dibentuknya

KASN yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

Kontribusi KASN dalam menyuskseskan pemilu tahun 2019

mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas

Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor

0173/SJ/HM.02.00/IV/2019, dimana didalamnya mengatur mengenai

0

1

2

Kota Semarang

1

2

Pilleg

Pilpres

pencegahan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh kedua

instansi dalam kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN. Check

and Balance oleh kedua belah instansi juga diatur dalam ketentuan

Hak dan Kewajiban pada Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Bawaslu sudah melaksanakan ketentuan sesuai UU No. 7 Tahun

2017 juncto Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan

pelanggaran yang berasal dari temuan / laporan. Ada sejumlah 5 (lima)

kasus pelanggaran peraturan perundang – undangan lainnya yang

dilakukan oleh ASN-PNS. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang

adminidtrasi pemerintahan, bahwa KASN merupakan lembaga yang

memiliki wewenang untuk menindaklanjuti terkait rekomendasi untuk

pendisiplinan ASN – PNS yang terbukti melanggar kode etik.

2. Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

a) Diagram Tindak Lanjut Instansi Terkait Atas Rekomendasi

Bawaslu Kota Semarang Yang Bersumber Dari Laporan

b) Institusi Yang Kecenderungan Paling Banyak Di Sampaikan

Rekomendasi Atas Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bawaslu Kota Semarang menangani sebanyak 5 (lima) kasus

pelanggaran perundang-undangan lainya, dimana kelima kasus ini

merupakan kasus mengenai netralitas ASN. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 280 ayat (2) dan (3) mengenai larangan ASN untuk mengikuti

pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu, Bawaslu Kota Semarang

melakukan penanganan pelanggaran pemilu dengan melakukan kajian

hukum dan merekomendasikan kasus kepada instansi terkait dalam hal

ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Adapun kasus yang sedang ditindaklanjuti oleh KASN dari

rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Semarang yaitu

kasus dengan Nomor register 11/LP/PL/Prov/14.00/III/2019 terkait

Dugaan pelanggaran ASN memberikan like di social media facebook

terhadap status caleg a.n. Anang Budi Purnomo. Kasus ini sudah

ditindaklanjuti oleh KASN dengan memberikan sanksi hukuman disiplin

sedang kepada terduga pelaku a.n. Bambang Kuswanto dan Bambang

Budi Raharjo.

c) Rekomendasi Atas Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya yang

Belum Ditindaklanjuti

Adapun dalam proses rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Kota

Semarang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah dan masih

dalam tindaklanjut penanganan, namun ada beberapa kasus temuan

pelanggaran terkait peraturan perundang-undangan lainya yang langsung

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang. Adapun kasus pelanggaran

peraturan perundang-undangan lainya yang langsung ditindaklanjuti oleh

Bawaslu Kota Semarang, yaitu terkait Kasus dengan Nomor register

14/LP/PL/Prov/14.01/III/2019 merupakan kasus terkait Dugaan

Pelanggaran ASN berfoto (berpose seperti mendukung salah satu Capres

dan Cawapres) bersama Caleg a.n. Lely Purwandari dan Juliari Batubara.

Kasus ini langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Semarang dengan

membuat surat himbauan kepada terlapor, namun disisi lain kasus ini

mendapat perhatian khusu oleh masyarakat, terbukti dengan adanya

masyarakat yang langsung merekomendasikan kasus ini kepada KASN

yang sampai saat ini masih dalam proses tindaklanjut.

d) Institusi Yang Mendapatkan Rekomendasi Dari Laporan

Pelanggaran Hukum Lainnya Oleh Bawaslu Kota Semarang Dan

Jajaran

Proses rekomendasi yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang

dalam laporan kasus dugaan pelanggaran hukum lainya ditujukan kepada

Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil merupakan lembaga

nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk

meciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan

pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu

bangsa. Dasar hukum dibentuknya KASN yaitu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kontribusi KASN dalam menyuskseskan pemilu tahun 2019

mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas

Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor

0173/SJ/HM.02.00/IV/2019, dimana didalamnya mengatur mengenai

pencegahan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh kedua

instansi dalam kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN. Check

and Balance oleh kedua belah instansi juga diatur dalam ketentuan Hak

dan Kewajiban pada Perjanjian Kerja Sama tersebut.

D. Pelanggaran Kode Etik

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan jenis

pelanggaran yang terjadi karena melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji

jabatan, pacta integritas dan kode etik penyelenggara pemilu. Berikut uraian

tabel dibawah ini :

a) Tabel Rekapitulasi Laporan Kode Etik yang diterima oleh Kota

Semarang dan Panwaslu Kecamatan Se Kota Semarang

Tabel 5.10

b) Kecenderungan Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh

Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu Kota Semarang memiliki wewenang menangani

pelanggaran etik dengan mekanisme penanganan sesuai dengan

Perbawaslu Nomor 4 tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan

Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawasan Pemilihan Umum

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Penanganan pelanggaran etik

yang ditangani oleh Bawaslu Kota Semarang terlebih dahulu dilakukan

investigasi dan klarifikasi mendalam terkait kasus hingga selanjutnya

dapat diteruskan dengan mengirimkan rekomendasi kepada DKPP

terkait pelanggaran etik.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU (PPK,

PPS, KPPS), berdasarkan ketentuan berlaku bahwa Bawaslu dapat

No Kabupaten/

Kota Kecamatan

Total Temuan

Kode Etik

Diteruskan

kepada DKPP

Putusan DKPP

Terlapor Terbukti

Bersalah

Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg PilPres

1 Kota

Semarang - 1 - 1 - - -

Total - 1 - 1 - - -

merekomendasikan kepada DKPP. Sedangkan untuk menindakan

pelanggaran kode etik kepada jajaran Bawaslu (Panwascam,

Panwaskel, PTPS), berdasarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2019, bahwa

Bawaslu memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi.

c) Peristiwa Kasus Terkait dengan Kode Etik yang di

Rekomendasikan pada DKPP.

Dalam penanganan pelanggaran etika, Bawaslu Kota Semarang

menangani kasus pelanggaran etika sebanyak 1 kasus. Meskipun 1

kasus namun kasus ini sangat signifikan, karena beririsan dengan

kasus tindak pidana pemilu soal penggelembungan suara, dalam

penanganan pidana satu kesatuan dengan pelanggaran etika

penyelenggara pemilu, dari pihak pengawas pemilu (jajaran Bawaslu)

maupun pelaksana pemilu (jajaran KPU). output dalam penindakan

pelanggaran etika diatas, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke

DKPP dan peringatan tertulis, dan kasus ini masih dalam proses

tindaklanjut dari DKPP.

Kasus yang bermula pada masa rekapitulasi ditingkat Kecamatan

Semarang Selatan, bahwa PPK Semarang Selatan menunjuk tim input

yang berasal dari PPS untuk melakukan input. Tim input yang

mengerjakan tersebut bernama Dwi Waluyo Lubmanto dan dibawah

pemberian surat tugas dari PPK Semarang Selatan. Bahwa Dwi Waluyo

tersebut menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan

penggeseran dan penggelembungan suara yang diberikan kepada

caleg tertentu. Secara pidana bahwa kasus tersebut sudah terputus

dalam pembahasna kedua yang terjadi perbedaan antara Bawaslu

berpandangan masuk secara pidana dengan Kepolisian dan Kejaksaan

berpandangan tidak masuk secara pidana. Namun sisi penanganan

kode etik berlanjut dan direkomendasikan ke DKPP. Sedangkan

seluruh anggota PPK juga direkomendasikan kepada KPU untuk

diproses secara hukum. sedangkan anggota Panwascam Semarang

selatan juga sudah dikenai sanksi untuk dijatuhi sanksi peringatan

tertulis.

Documents

Penanganan Pelanggaran Administrasi, Pidana, Perundang ... · pelaksanaannya yakni Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang penangnan laporan dan temuan pelanggaran pemilu. Perbawaslu