PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT JANUARI APRIL 2017 · Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi ... Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

JANUARI – APRIL 2017

a. PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi

Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi

persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan

sanksi. Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode

etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro

Pengawasan Perilaku Hakim pada periode 3 Januari s.d. 30 April 2017 adalah

sebagai berikut:

1) Penerimaan Laporan Masyarakat

a) Jumlah Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial

pada periode 3 Januari s.d. 30 April 2017 adalah sebanyak 971

laporan yang terdiri dari: 469 laporan masyarakat yang disampaikan

ke Komisi Yudisial dan 505 surat tembusan, dengan rincian sebagai

berikut:

No Jenis Laporan Bulan

Jml Jan Feb Mar Apr

1 Laporan Yang disampaikan Langsung 19 13 14 13 59

2

Laporan Yang disampaikan via Pos

a. Masyarakat: 333 b. Penghubung: 36

106 88 95 80 369

3

Laporan via online

a. Masyarakat: 0 b. Penghubung: 14

0 4 3 7 14

4 Informasi 7 4 8 8 27

Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima 132 109 120 105 469

6 Surat Tembusan 165 125 118 97 505

Total Penerimaan Laporan dan Tembusan 297 234 238 202 971

b) Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara

No. Jenis Perkara Januari Februari Maret April Jumlah

1 Pidana 39 29 30 32 130

2 Perdata 55 49 65 42 211

3 TUN 7 10 6 3 26

4 Militer 0 1 1 2 4

5 Agama 10 7 4 9 30

6 Tipikor 8 4 7 10 29

No. Jenis Perkara Januari Februari Maret April Jumlah

7 Niaga 0 2 0 0 2

8 PHI 2 3 2 4 11

9 HAM 0 0 0 0 0

10 Syariah 1 0 0 0 1

11 Pidana & Perdata

2 0 0 0 2

12 Pajak 0 0 0 0 0

13 Lingkungan 0 0 0 0 0

14 Uji Materil UU 0 0 0 0 0

15 Pembubaran Parpol

0 0 0 0 0

16 Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilu

0 0 0 0 0

17 *Lain-lain 8 4 5 6 23

Jumlah 132 109 120 108 469

0

100

200

300

400

500

600

Langsung Pos Online Informasi Tembusan

59

369

14 27

505

Grafik Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat dan InformasiPeriode 1 Januari s.d. 30 April 2017

c) Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

No. Badan Peradilan Bulan

Jml Jan Feb Mar Apr

1 Mahkamah Agung 13 5 8 15 41

2 Peradilan Umum 92 73 90 68 323

3 Peradilan TUN 8 10 6 2 26

4 Peradilan Agama 10 9 3 9 31

5 Peradilan Militer 0 0 1 2 3

No. Badan Peradilan Bulan

Jml Jan Jan Jan Jan

6 Tipikor 7 3 6 8 24

7 Niaga 0 2 1 0 3

8 PHI 1 3 2 2 8

9 HAM 0 0 0 0 0

10 Mahkamah Konstitusi 0 0 0 0 0

11 *Lain-lain 1 4 3 2 10

Jumlah 132 109 120 108 469

020406080

100120140160180200

Grafik Jumlah Penerimaan Laporan MasyarakatBerdasarkan Jenis Perkara

d) Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan

Lokasi Aduan Januari s.d. April 2017

No Propinsi Bulan

Jml Jan Feb Mar Apr

1 Nanggroe Aceh Darussalam 1 1 1 0 3

2 Sumatera Utara 9 9 7 8 33

3 Sumatera Barat 1 5 3 2 11

4 Riau 6 5 3 3 17

5 Kepulauan Riau 1 1 0 0 2

6 Jambi 2 2 4 7 15

7 Sumatera Selatan 1 0 8 5 14

8 Bangka Belitung 0 0 1 0 1

9 Bengkulu 2 1 1 0 4

10 Lampung 2 0 2 4 8

11 DKI Jakarta 35 31 24 28 118

12 Banten 4 2 2 0 8

13 Jawa Barat 10 8 16 7 41

14 Jawa Tengah 7 2 6 7 22

15 DI Yogyakarta 3 0 1 1 5

16 Jawa Timur 18 13 18 10 59

17 Bali 3 1 3 2 9

18 Nusa Tenggara Barat 5 2 4 2 13

19 Nusa Tenggara Timur 0 3 4 4 11

41

323

26

31

324

3 8

0

0 10

Grafik Laporan Berdasarkan Badan Peradilan/Pengadilan

Mahkamah Agung

Peradilan Umum

Peradilan TUN

Peradilan Agama

Peradilan Militer

Tipikor

Niaga

PHI

HAM

Mahkamah Konstitusi

Lain-Lain

Dari

Data

Rekap di atas, 10 (sepuluh) provinsi yang terbanyak menyampaikan

laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada Periode 3 Januari s.d. 30

April 2017, yaitu:

2) Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil,

laporan masyarakat yang masuk pada periode 3 Januari s.d. 30

April 2017 sejumlah 469 laporan dikategorikan sebagai berikut:

No. Hasil Verifikasi Jan Feb Mar Apr Jml

050

100150

118

59 41 33 23 22 17 15 14 13

10 (Sepuluh) Provinsi Yang Terbanyak Menyampaikan Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KE & PPH

Pada Periode 3 Januari s.d. 30 April 2017

20 Kalimantan Barat 3 0 0 1 4

21 Kalimantan Timur 3 1 1 1 6

22 Kalimantan Tengah 1 1 0 1 3

23 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0

24 Kalimantan Selatan 1 2 3 2 8

25 Sulawesi Selatan 7 9 0 7 23

26 Sulawesi Utara 2 1 1 1 5

27 Sulawesi Tengah 0 0 1 2 3

28 Sulawesi Barat 1 0 0 1 2

29 Sulawesi Tenggara 0 1 1 0 2

30 Gorontalo 1 2 1 0 4

31 Maluku 0 2 2 1 5

32 Maluku Utara 1 2 1 0 4

33 Papua 0 2 1 1 4

34 Papua Barat 2 0 0 0 2

35 Lain-lain (tidak disebutkan lokasi) 0 0 0 0 0

T O T A L 132 109 120 108 469

1. Laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain

8 7 9 12 36

2. Laporan diteruskan ke BAWAS MARI

9 15 10 8 42

3. Laporan Permohonan Pemantauan

15 19 13 15 62

4. Laporan diarsipkan karena alamat pelapor tidak jelas

3 2 3 1 9

5. Masih proses verifikasi 97 66 85 72 306

Jumlah 132 109 120 108 469

b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah Laporan yang dilakukan registrasi pada periode 1 Januari

s.d. 30 April 2017 adalah sebanyak 97 Laporan, dengan rincian

sebagai berikut:

No Jenis Laporan

Yang Diregister

Bulan Jml

Jan Feb Mar Apr

1 Laporan Masyarakat Langsung 12 13 13 1 39

2 Laporan Masyarakat via pos 4 23 26 0 53

3 Laporan Masyarakat secara Online 0 0 1 0 1

4 Informasi 1 2 1 0 4

5 Tembusan 0 0 0 0 0

Jumlah Laporan 17 38 41 1 97

Dari 97 laporan yang diregister, sebanyak 62 laporan berasal dari

penerimaan laporan tahun 2016, sedangkan sisanya sebanyak 35

register berasal dari penerimaan laporan tahun 2017. Dengan

demikian jumlah laporan masyarakat tahun 2017 yang belum

dan/atau tidak diregister sebanyak 434 laporan.

3) Penanganan Analisis Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan

dengan penanganan analisis yang dilakukan pada Periode 3 Januari s.d.

30 April 2017 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan, yang

sudah dianalisis sejumlah 98 berkas sebagai berikut:

Bulan TIM I TIM II TIM III TIM IV TIM V JUMLAH

Januari 13 3 10 10 5 38

Februari 1 1 4 2 2 9

Maret 3 5 5 6 8 4

April 8 3 1 4 4 20

Jumlah 25 12 20 22 19 98

4) Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan putusan sidang

panel pada periode 3 Januari s.d. 30 April 2017 sebanyak … laporan

dengan hasil sebagai berikut:

0

10

20

30

40

50

60

Langsung Pos Online Informasi Tembusan

39

53

14

0

Grafik Jumlah Laporan dan Informasi YangSudah Diregister

Periode 1 Januari s.d. 30 April 2017

No Berdasarkan Keputusan

Sidang Panel

Jan Feb Mar Apr Jml

1. Laporan Dapat Ditindaklanjuti 17 6 5 5 33

2. Laporan Tidak Dapat

Ditindaklanjuti 21 10 9 7 47

TOTAL 38 16 14 12 80

5) Pemeriksaan

Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir untuk memberikan keterangan

atau dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada 3 Januari s.d. 30

April 2017 sejumlah 228 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan

PEMERIKSAAN

Jumlah Hadir Tidak Hadir

Pelapor Saksi Kuasa

Pelapor

Terlap

or Pelapor Saksi

Kuasa

Pelapor Terlapor

Januari 1 11 0 0 0 3 0 0 15

Februari 10 28 3 2 3 11 0 0 57

Maret 13 59 7 13 2 20 3 0 117

April 10 14 6 1 1 7 0 0 39

Total 34 112 16 16 6 41 3 0 228

6) Sidang Pleno

Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan

sidang pleno pada periode 3 Januari s.d. 30 April 2017 sebanyak 36

laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan

HASIL PUTUSAN SIDANG PLENO

JUMLAH Terbukti Melanggar

KEPPH

Tidak Terbukti

Melanggar KEPPH

Januari 7 15 22

Februari 0 0 0

Maret 3 11 14

April 5 26 31

Total 15 52 67

7) Usul Penjatuhan Sanksi

Usul penjatuhan sanksi per 3 Januari s.d. 30 April 2017, adalah sebagai

berikut:

No. Usul Penjatuhan Sanksi Jan Feb Mar Apr Jumlah

1. Sanksi Ringan

a. Teguran lisan - - - 3 3

b. Teguran tertulis 8 - 9 3 20

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

3 - - 1 4

2. Sanksi Sedang

a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun

- - - - -

b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun

- - - - -

c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun

- - 1 3 4

d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan

1 - - - 1

e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah

- - - - -

f. Pembatalan atau penangguhan promosi

- - - - -

3. Sanksi Berat

a. Pembebasan dari jabatan - - - - -

b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun

- - - - -

c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun

- - - - -

d. Pemberhentian dengan hormat

- - - - -

e. Pemberhentian tidak dengan hormat

- - - 1 1

Jumlah 12 - 10 11 33

8) Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dari 3 Januari s.d. 30 April

2017:

a. Januari, sidang MKH dilaksanakan tanggal 4 Januari 2017 sebagai

tindak lanjut rekomendasi usulan sanksi tahun 2016 terhadap

Terlapor a.n. Pangeran Napitupulu;

b. Februari, sidang MKH dilaksanakan tanggal 28 Februari 2017 adalah

sidang lanjutan MKH atas nama terlapor Pangeran Napitupulu yang

belum sampai pada Putusan MKH dikarenakan pada sidang

sebelumnya Terlapor sakit.

c. Maret dan April, tidak ada sidang MKH.

a. PEMANTAUAN

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Adapun di tahun 2017, Komisi Yudisial masih melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dari berkas tahun 2016 dimana dapat dijelaskan bahwa persidangan tersebut belum selesai di tahun 2016 dan masih berlanjut di tahun 2017

Berikut beberapa pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan: Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2017

No Uraian

Bulan Jumlah

Januari Februari Maret April

2016 2017 2016 2017 2017 2017

1 Berdasarkan

Permohonan Masyarakat 17 19 1 20 24 22 103

2 Berdasarkan Inisiatif 0 4 0 1 6 8

19

Jumlah 17 23 1 21 30 30 122

Table.1.

Penjelasan table.1.

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah berkas yang diterima Bagian Pemantauan Perilaku Hakim di Bulan Januari 2017, pada masing-masing bulan terdapat kolom 2016 dan 2017, maksudnya adalah bahwa pada bulan Januari 2017 Bagian Pemantauan Perilaku Hakim masih menerima berkas yang diterima oleh Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat di tahun 2016 dan baru diterima di Bagian Pemantauan Perilaku Hakim di bulan Januari 2017 maupun di bulan Februari 2017. Pada bulan Maret 2017 Pemantauan Perilaku Hakim sudah tidak menerima berkas permohonan masyarakat tahun 2016.

Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2017

No Melalui

Bulan

Jumlah Januari Februari Maret April

2016 2017 2016 2017 2017 2017

1. 1. Langsung ke KY Jakarta

13 19 1 19 25 28 105

2. 2. PKY Maluku 0 0 0 0 0 0 0

3. 3. PKY Jawa Tengah 0 0 0 0 0 1 1

4. 4. PKY Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0

5. 5. PKY NTB 0 0 0 1 0 0 1

6. 6. PKY NTT 0 0 0 1 1 0 2

7. 7. PKY Riau 1 0 0 0 1 0 2

8. 8. PKY Kalimantan Barat 2 1 0 0 0 0 3

9. 9. PKY Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 1 1

10. 10. PKY Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0

11. 11. PKY Sumatera Selatan 1 1 0 0 1 0 3

12. 12. PKY Jawa Timur 0 2 0 0 2 0 4

13. 13. PKY Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 17 23 1 21 30 30 122

Table.2.

Penjelasan table.2. Bahwa Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari tabel .2. di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut : 1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum; 2. Instansi Pemerintah; 3. Organisasi kemasyarakatan; 4. Inisiatif Komisi Yudisial. Berdasarkan pengelompokan tersebut, table.3. dibawah ini adalah klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2017

No Pemohon

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

1 Orang pribadi (kuasa hukum)

16 18 1 20 30 19 104

No Pemohon

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

2 Instansi Pemerintah 1 0 0 1 0 2 4

3 Organisasi Kemasyarakatan

0 1 0 0 0 1 2

4 Inisiatif Komisi Yudisial

0 4 0 0 0 8 12

Jumlah 17 23 1 21 30 30 122

Table.3.

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 13 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada table.4. di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan di Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2017

No Jenis Perkara Bulan

Jumlah 2016 Jan 17 2016 Feb 17 Mar 17 Apr 17

1 PERDATA 2 9 1 6 16 11 45

2 PHI 0 0 0 0 0 0 0

3 NIAGA 0 0 0 1 0 0 1

4 AGAMA 1 1 0 1 1 2 6

5 PRAPERADILAN 0 2 0 2 3 0 7

6 PIDANA BIASA 8 6 0 7 5 10 36

7 ITE 0 1 0 0 0 0 1

8 TIPIKOR 5 2 0 1 2 4 14

9 PERIKANAN 0 0 0 0 0 1 1

10 HAM 0 0 0 0 0 0 0

11 ANAK 0 1 0 0 0 1 2

12 TUN 1 1 0 2 2 0 6

13 MILITER 0 0 0 0 0 0 0

14 NARKOTIKA 0 0 0 1 0 1 2

15 LINGKUNGAN 0 0 0 0 1 0 1

Jumlah 17 23 1 21 30 30 122

Table.4.

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokan sebagaimana dapat dilihat pada table.5. di bawah ini terdapat 10 tingkatan pengadilan dan di akhir tahun 2017 akan dapat dilakukan pengelompokan akhir ditingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dibawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan ,sebagai berikut :

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2017

NO Tingkat Pengadilan

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

1 PENGADILAN TINGGI 0 1 0 1 0 1 3

2 PENGADILAN NEGERI 14 19 1 17 24 26 101

3 PENGADILAN TINGGI AGAMA

0 0 0 0 0 0 0

4 PENGADILAN AGAMA 1 1 0 1 1 2 6

5 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

0 0 0 0 0 0 0

6 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1 1 0 2 2 0 6

7 PENGADILAN MILITER UTAMA

0 0 0 0 0 0 0

8 PENGADILAN MILITER TINGGI

0 0 0 0 0 0 0

9 PENGADILAN MILITER 0 0 0 0 0 0 0

10 MA 1 1 0 0 3 1 6

JUMLAH 17 23 1 21 30 30 122

Table.5.

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenanganya serta ingin memetakan propinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai early warning pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, table.6. dibawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Propinsi :

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Propinsi 2017

No Propinsi

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

1 ACEH 0 0 0 0 0 1 1

2 BALI 0 0 0 0 1 0 1

3 BANTEN 0 0 0 2 0 1 3

No Propinsi

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

4 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0

5 GORONTALO 0 0 0 1 0 0 1

6 JAKARTA 7 3 0 8 7 3 28

7 JAMBI 0 0 0 0 1 3 4

8 JAWA BARAT 1 2 0 2 6 2 13

9 JAWA TENGAH 0 2 0 1 1 3 7

10 JAWA TIMUR 1 5 0 1 8 2 17

11 KALIMANTAN BARAT

2 1 0 0 1 0 4

12 KALIMANTAN SELATAN

1 0 0 0 0 0 1

13 KALIMANTAN TENGAH

0 1 0 0 0 0 1

14 KALIMANTAN TIMUR 0 0 0 1 0 0 1

15 KALIMANTAN UTARA

0 0 0 0 0 0 0

16 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

0 0 0 0 0 0 0

17 KEPULAUAN RIAU 1 0 0 1 0 0 2

18 LAMPUNG 0 0 0 0 0 1 1

19 MALUKU 0 0 0 0 0 1 1

20 MALUKU UTARA 0 0 0 1 0 0 1

21 NTB 0 1 0 1 0 3 5

22 NTT 0 0 0 1 1 1 3

23 PAPUA 0 0 0 0 0 0 0

24 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0 0

25 RIAU 1 2 0 0 1 0 4

26 SULAWESI BARAT 0 0 0 0 0 0 0

27 SULAWESI SELATAN

1 2 0 0 0 3 6

28 SULAWESI TENGAH 0 0 0 0 0 0 0

29 SULAWESI TENGGARA

0 0 0 0 0 0 0

30 SULAWESI UTARA 0 0 0 0 0 0 0

31 SUMATERA BARAT 0 0 0 0 1 1 2

32 SUMATERA SELATAN

2 1 0 0 1 4 8

33 SUMATERA UTARA 0 3 1 0 1 1 6

34 YOGYAKARTA 0 0 0 1 0 0 1

Jumlah 17 23 1 21 30

Table.6.

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut : 1. Tidak dapat dilakukan pemantauan; 2. Dilakukan pemantauan; 3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, table.7. dibawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2017

No Hasil Analisis

Bulan


2016 2017 2016 2017 2017 2017

1 Tidak dilakukan pemantauan

7 13 0 13 5 2 49

2 Dilakukan pemantauan

10 10 0 8 10 12 55

3 Masih proses analisis

0 0 0 0 15 16 16

4 Dikembalikan ke bagian Verifikasi

0 0 1 0 0 0 2

Jumlah 17 23 1 21 30 30 122

Table.7.

Terhadap semua surat laporan dari masyarakat yang berisi permohonan pemantauan harus ditindak lanjuti dengan suatu analisis yang menjadi dasar bahwa perkara yang diajukan tersebut memang perlu untuk dilakukan pemantauan berdasarkan beberapa kriteria, seperti adanya dugaan pelanggaran KEPPH ataupun perkara tersebut cukup menarik perhatian publik. Begitu pula terhadap inisiatif pemantauan, terlebih dahulu harus dibuatkan rencana kegiatan pemantauannya yang mendasari dilakukannya pemantauan. Terhadap permohonan pemantauan yang tidak dilanjuti dengan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, seperti: 1. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukanlah kewenangan Komisi

Yudisial; 2. Yang disampaikan oleh pemohon merupakan substansi perkara yang

merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri oleh Komisi Yudisial;

3. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus, dan; 4. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

Tabel.8. dibawah ini adalah menjelaskan pemantauan persidangan yang telah dilakukan selama bulan Januari sampai dengan April 2017, yang dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh petugas penghubung, baik dari melanjutkan pemantauan yang telah dilakukan di tahun 2016 maupun memang baru mulai dilakukan di tahun 2017, pemantauan yang dilakukan:

NO. NO.

PENERIMAAN NO. PERKARA

LOKASI PEMANTAUAN

TGL PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

Sisa tugas pemantauan dari tahun 2016 yang dilanjutkan di tahun 2017

1 1563/XI/2016/S 2717/Pid.B/2016/PN.Mdn

PN Medan 25 Januari 2017

Belum selesai

2 1487/XI/2016/P 171/Pdt.G/2016/PN.Mlg

PN Malang

31 Januari 2017 Pemantauan sudah selesai, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH

20 Februari 2017

16 Maret 2017

3

1430/X/2016/P

229/G/2016/PTUN.Jkt

PN Jakarta Utara


1 Februari 2017

16 Maret 2017

21 Maret 2017

4 1570/XII/2016/S

201/Pdt.G/2016/PN.Btm

PN Batam 1 Februari 2017

Belum selesai 15 Maret 2017

5 1690/XII/2016/S

44/Pid.Sus.TPK2016/PN.Plg

PN Palembang


26 Januari 2017

6 1694/XII/2016/S

62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr

PN Pekanbaru

10 Januari 2017 Pemantauan selesai, ada temuan pelanggaran KEPPH

23 Februari 2017

7 1347/X/2016/S 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst

PN Jakarta Pusat

3 Januari 2017

Belum selesai 24 Januari 201

7 Maret 2017

18 April 2017

8 1289/X/2016/S 1055/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.ut

PN Jakarta Utara

11 Januari 2017 Pemantauan sudah selesai, tidak ada temuan pelanggaran KEPPH

18 Januari 2017

01 Februari 2017

9 1083/VIII/2016/S

25/G/LH/2016/PTUN.BNA

PTUN Banda Aceh

18 Januari 2017

Pemantauan sudah selesai, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH

10 1645/XII/2016/S dan

1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr

PN Jakarta Utara

3 Januari 2017

Belum selesai

12 Januari 2017

17 Januari 2017

11 1601/XII/2016/S

31 Januari 2017

24 Januari 2017

07 Februari 2017

13 Februari 2017

21 Februari 2017

27 Februari 2017

7 Maret 2017

14 Maret 2017

NO. NO.


LOKASI PEMANTAUAN

TGL PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

21 Maret 2017

4 April 2017

11 April 2017

20 April 2017

25 April 2017

12 1509/XI/2016/S 181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg

PN Bandung 25 Januari 2017


13 0657/V/2016/S

187/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr

PN Jakarta Utara

12 Januari 2017


14 1059/VIII/2016/S

15 0679/VI/2016/S

16 1286/X/2016/S 14/Pdt.G/2016/PN.Slw

PN Slawi 25 Januari 2017


17 1692/XII/2016/S

44/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Ptk

PN Pontianak

02 Februari 2017 Pemantauan sudah selesai, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH

9 Maret 2017

13 April 2017

6 April 2017

18 1653/XII/2016/S

108/Pdt.G/2016/PN. Bpp

PN Balikpapan


07 Februari 2017

19 1318/X/2016/S 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst

PN Jakarta Pusat

10 Januari 2017


24 Januari 2017

14 Februari 2017

21 Februari 2017

7 Maret 2017

14 Maret 2017

27 April 2017

20 1605/XII/2016/S

114/Pdt.G/2016/PN.Sim

PN Simalungun

10 Maret 2017 Pemantauan sudah selesai, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH

7 April 2017

21 April 2017

21 1533/XI/2016/2016/S

313/Pdt.G/2016/PN.Mnd

PN Manado 4 April 2017

Belum selesai 25 April 2017

22 1535/XI/2016/S 329/Pdt.G/2016/PN.Mnd

PN Manado 4 April 2017


23 1283/X/2016/S 166/Pid.B/2016/PN.Gnt

PN Gunung sitoli

23 Februari 2017


NO. NO.


LOKASI PEMANTAUAN

TGL PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

Pemantauan yang dilakukan di tahun 2017 dan berasal dari berkas tahun 2017

1 0011/I/2017/S 535/Pid.B/2016/PN. Rhl

PN Rokan Hilir

17 Januari 2017 Belum selesai

24 Januari 2017

2 0127/I/2017/I 12/Pdt.Plw/2016/PN. Sag

PN Sanggau


1 Maret 2017

3 0126/I/2017/I 01/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg

PN Palembang

26 Januari 2017

Belum selesai

22 Februari 2017

2 Maret 2017

8 Maret 2017

20 Maret 2017

4 0106/I/2017/I 242/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby

PN Surabaya

27 Januari 2017


31 Januari 2017

03 Februari 2017

07 Februari 2017

14 Februari 2017

24 Februari 2017

21 Maret 2017

31 Maret 2017

21 April 2017

5 0051/I/2017/P 729/Pdt.G/2016/PA. Pdgl

PA Pandeglang

07 Februari 2017 Pemantauan selesai, tidak ada dugaan pelanggaran KE PPH

28 Februari 2017

6 0149/II/2017/S 727/Pid.Sus/2016/PN. Mtr

PN Mataram


23 Februari 2017

6 Maret 2017

20 April 2017

7 0153/II/2017/S 308/Pid.B/2016/PN. Kpg

PN Kupang 20 Februari 2017 Belum selesai

8 0074/I/2017/S 53/Pdt.G/2016/PN.Byl

PN Boyolali

2 Maret 2017 Pemantauan sudah selesai, tidak ditemukan pelanggaran KEPPH

20 April 2017

25 April 2017

9 0334/III/2017/I 393/Pid.Sus/2016/PN.Rhl

PN Rokan Hilir

6 Maret 2017 Belum selesai

10 0138/II/2017/S 2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt

PN Jakarta Barat


13 Maret 2017

11 0175/II/2017/I 1330/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

PN Jakarta Selatan


22 Maret 2017

12 0306/III/2017/I 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

PN Jakarta Pusat


6 April 2017

13 0202/II/2017/S PN Magelang 20 Maret 2017 Belum selesai

NO. NO.


LOKASI PEMANTAUAN

TGL PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

8/Pid.B/2017/PN.Mgg

17 April 2017

20 April 2017

27 April 2017

14 0250/III/2017/S 174/G/2016/PTUN.Sby

PTUN Surabaya


12 April 2017

15 0318/III/2017/I 178/Pid.B/LH/2017/PN.Plg

PN Palembang

23 Maret 2017


13 April 2017

16 0329/III/2017/I 5/Pdt.Bth/2017/PN.Kng

PN Kuningan 23 Maret 2017


17 0275/III/2017/S 154/Pid.B/2017/PN.Sby

PN Surabaya

23 Maret 2017

Belum selesai 30 Maret 2017

25 April 2017

18 0293/III/2017/I 1365/Pid.B/2016/PN.Bdg

PN Bandung

22 Februari 2017 Pemantauan selesai. Terdapat dugaan pelanggaran KEPPH

(surat ke KPN Bandung)

1 Maret 2017

19 0094/I/2017/S

290/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr

PN Jakarta Utara

5 April 2017


20 0248/III/2017/S

595/Pdt.G/2016/PN.Sby

PN Surabaya

5 April 2017 Pemantauan selesai, terdapat dugaan pelanggaran KEPPH (Hakim tampak tertidur saat menyidangkan perkara)

21 0417/IV/2017/S

19 April 2017

22 0128/I/2017/S 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt

PN Jakarta Barat

4-Apr-17

Belum selesai

12-Apr-17

23 0291/III/2017/S 60/Pid.B/2017/PN.Smg

PN Semarang

30 Maret 2017


13 April 2017

24 0153/II/2017/S 308/Pid.B/2016/PN.Kpg

PN Kupang 3 April 2017 Belum selesai

25 0161/II/2017/P 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte

PN Ternate

4 April 2017


18 April 2017

26 0421/IV/2017/I

13/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg

PN Palembang

27 April 2017


NO. NO.


LOKASI PEMANTAUAN

TGL PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

27 0442/IV/2017/P

142/Pid.B/2017/PN.Jmb

PN Jambi 28 April 2017


28 0419/IV/2017/I

29 0240/II/2017/P 308/G/2016/PTUN.Jkt

PTUN Jakarta 26 April 2017 Belum selesai

30 0422/IV/2017/I 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb

PN Ambon 25 April 2017 Belum selesai

31 0243/III/2017/S 16/Pdt.G/2016/PN.Kbr

PN Kotobaru 12 April 2017 Belum selesai

32 0125/II/2017/S 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi

PN Cibinong 10 April 2017 Belum selesai

33 0362/IV/2017/S 899/Pdt.G/2017/PN.Sby

PN Surabaya 6 April 2017

Pemantauan selesai, terdapat dugaan pelanggaran KEPPH (Hakim tampak tertidur saat menyidangkan perkara)

Table.8.

No Pemantauan yg

dilakukan

Masih dalam proses

pemantauan

Hasil Pemantauan yang sudah selesai dilakukan

Keterangan Tidak ada pelanggaran

KEPPH

Ada temuan pelanggaran

KEPPH

Selama Januari 2017

1 Berdasarkan sisa tahun 2016

13 perkara 4 perkara - 13 perkara dari 16 nomor penerimaan

2 Berdasarkan berkas tahun 2017

5 perkara - - 5 perkara dari 5 nomor penerimaan

Jumlah 18 perkara 4 perkara - 18 perkara dari 21 nomor penerimaan

Januari sampai dengan 28 Februari 2017




8 perkara - - 8 perkara dari 8 nomor penerimaan

Jumlah 23 perkara 7 perkara - 23 perkara dari 26 nomor penerimaan

Januari sampai dengan 31 Maret 2017


11 perkara 7 perkara 18 perkara dari 21 nomor penerimaan


17 perkara 1 perkara 1 perkara 19 perkara dari 19 nomor penerimaan

Jumlah 28 perkara 8 perkara 1 perkara 37 perkara dari 40 nomor penerimaan

No Pemantauan yg

dilakukan

Masih dalam proses

pemantauan

Hasil Pemantauan yang sudah selesai dilakukan

Keterangan Tidak ada pelanggaran

KEPPH

Ada temuan pelanggaran

KEPPH

Januari sampai dengan 29 April 2017




21 perkara 6 perkara 4 perkara 31 perkara dari 33 nomor penerimaan

Jumlah 27 perkara 20 perkara 4 perkara 51 perkara dari 56 nomor penerimaan

Jumlah target/output 24 Lap.Hasil Pemantauan

Table.9.

Penjelasan table.9. Tabel.9. menjelaskan hasil dari tugas pemantauan berdasarkan table.8. yang telah selesai dilakukan termasuk hasil dari pemantauannya

Documents

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT JANUARI APRIL 2017 · Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi ... Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial