PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR

PENAGIHAN PENAGIHAN PAJAKPAJAK

DENGAN SURAT PAKSADENGAN SURAT PAKSA

BAHAN AJARBAHAN AJARPROGRAM MAGISTER PROGRAM MAGISTER

HUKUM FPS HUKUM FPS UNIVERSITAS UNIVERSITAS NAROTAMA NAROTAMA

OlehOleh

DR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MSDR.H.M.HARY DJATMIKO,SH.MS

PENDAHULUANPENDAHULUAN PENAGIHAN

Arti Umum (Bahasa etimologi -KBBI)

Penagihan adalah suatu proses untuk:membuat, meminta, mengingatkan ataumenuntut supaya seseorang membayar utang. Atau:Serangkaian perbuatan yang bertujuan agar pihak yang berutang membayar utangnya.

PENAGIHAN PAJAK PENAGIHAN PAJAK Penagihan Pajak adalah serangkaian

tindakan [1] (oleh: a. Pejabat/ b. Jurusita)

agar [2] Penanggung Pajak [3] melunasi utang pajak dan [4] biaya penagihan pajak dengan [5] menegur atau memperingatkan, [6] melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, [7]

memberitahukan Surat Paksa, [8]mengusulkan pencegahan, [9] melaksanakan penyitaan, [10] melaksanakan penyanderaan, [11] menjual barang yang telah disita. (UU.PPSP ps1 btr 9)

DENGAN SURATPAKSA

UTANGUTANG PERDATA:PERDATA:KEWAJIBAN SALAH SATU PIHAK KEWAJIBAN SALAH SATU PIHAK

(ORANG/BADAN) UNTUK (ORANG/BADAN) UNTUK (TIDAK) MELAKUKAN SESUATU (TIDAK) MELAKUKAN SESUATU KEPADA PIHAK LAINKEPADA PIHAK LAIN

PAJAKPAJAK UTANG WAJIB PAJAK YANG UTANG WAJIB PAJAK YANG

HARUS DIBAYAR KEPADA HARUS DIBAYAR KEPADA NEGARA NEGARA TIMBUL KARENA TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG (R.SOEMITRO ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN (R.SOEMITRO ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN

2.1988:1)2.1988:1)

utang pajak

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU.PPSP ps. 1 btr 8)

UTANG PAJAKUTANG PAJAK

MATERIL MATERIL ((self assessmentself assessment))

UTANG YANG TIMBUL UTANG YANG TIMBUL ((TATBESTAND)TATBESTAND) KARENA UNDANG-KARENA UNDANG-UNDANG SAJA.UNDANG SAJA.

TANPA HARUS ADA TANPA HARUS ADA PENETAPAN DARI APARAT PENETAPAN DARI APARAT PAJAKPAJAK

PENAGIHAN UTANG PAJAK ? PENAGIHAN UTANG PAJAK ? ? ?

??

FORMILFORMIL (official assessment)(official assessment)

UTANG TIMBUL KARENA UTANG TIMBUL KARENA ADANYA TAGIHAN/ ADANYA TAGIHAN/ PENETAPAN OLEH APARAT PENETAPAN OLEH APARAT PAJAKPAJAK

PENAGIHAN PENAGIHAN PAJAK PAJAK DENGAN DENGAN SURAT PAKSASURAT PAKSA

PPSPPPSP

biaya penagihan pajak

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. (UU.PPSP ps. 1 btr 13)

1870 1870 - - 1942 1942 tanpa melalui keputusan hakim tanpa melalui keputusan hakim ((executorial titelexecutorial titel)) khusus untuk golongan Eropa khusus untuk golongan Eropa berdasarkan Hukum Acara Perdata Eropa berdasarkan Hukum Acara Perdata Eropa ((Reglement op de RechtsvorderingReglement op de Rechtsvordering).).1942-1957 dengan keputusan hakim 1942-1957 dengan keputusan hakim untuk seluruh golongan (H.A.Perd.I – untuk seluruh golongan (H.A.Perd.I – Herziene Indonesische Regelement – HIRHerziene Indonesische Regelement – HIR)) 1957-kini (kembali) tanpa keputusan Hakim1957-kini (kembali) tanpa keputusan Hakim5757 59 berdasarkan UUdarurat no. 27 tahun 1957 59 berdasarkan UUdarurat no. 27 tahun 19576060 97 berdasarkan UU.no. 19 tahun 1959 97 berdasarkan UU.no. 19 tahun 19599898 00 berdasarkan UU. No. 19 tahun 1997 00 berdasarkan UU. No. 19 tahun 19970000 Kini berdasarkan UU. No. 19 tahun 2000 Kini berdasarkan UU. No. 19 tahun 2000

PPSPPPSP Utang pajakformil

OfficialAssessment

Warisan Kolonial ?SEJARAH SINGKATSEJARAH SINGKAT

STP, SKPKB/T, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

OBYEK (DASAR) PENAGIHAN PAJAK UU.KUP ps.18 (1)

KENTAL NUANSA OFFICIAL ASSESSMENT ?

PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAKSUBYEK SUBYEK YANG DITAGIH YANG DITAGIH PAJAKPAJAK

ORANG PRIBADIORANG PRIBADI BADAN:BADAN: - PENGURUS- PENGURUS - ORANG YANG NYATA-NYATA MEMILKI - ORANG YANG NYATA-NYATA MEMILKI

WEWENANG DALAM BADANWEWENANG DALAM BADAN - YANG MELIKWIDASI- YANG MELIKWIDASI AHLI WARIS AHLI WARIS (WARISAN BELUM TERBAGI)(WARISAN BELUM TERBAGI) WALI/ PENGAMPU WALI/ PENGAMPU (ANAK BELUM DEWASA – DALAM PENGAMPUAN)(ANAK BELUM DEWASA – DALAM PENGAMPUAN)

KUASA KHUSUS (DITUNJUK DJP)KUASA KHUSUS (DITUNJUK DJP)

1.1 PEJABAT:1.1 PEJABAT:

Berwenang/kuasa untukBerwenang/kuasa untuk- Mengangkat/ Memberhentikan JurusitaMengangkat/ Memberhentikan Jurusita Menerbitkan: 1) Surat Teguran, Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis;

KEGIATAN BELAJAR IBEBERAPA TERMINOLOGI HUKUM DALAM UU.PPSPDAN PELAKSANAAN DALAM PENAGIHAN PAJAKDENGAN SURAT PAKSA MEN-KEU.R.I. MEN-KEU.R.I.

cq Ka.KPP/BC; Gubernur/cq Ka.KPP/BC; Gubernur/Walikota/Bupati cq Walikota/Bupati cq

Kadin Pendapatan Daerah.Kadin Pendapatan Daerah.

4)Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;5)Surat Perintah Penyanderaan;6)Surat Pencabutan Sita;7)Pengumuman Lelang;8)Surat Penentuan Harga Limit; 9)Pembatalan Lelang; dan10)surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

Pejabat: berwenang menerbitkan:

2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3)Surat Paksa;

1.2 JURUSITA

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. (UU.PPSP ps. 1 btr. 6)

SYARAT-SYARAT MENJADI JURUSITA PAJAKSYARAT-SYARAT MENJADI JURUSITA PAJAK

1.1. BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SMU ATAU YANG SEDERAJATSMU ATAU YANG SEDERAJAT

2.2. PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA (II/a) PENGATUR MUDA (II/a)

3. BERBADAN SEHAT3. BERBADAN SEHAT

4. LULUS DIKLAT JURUSITA PAJAK 4. LULUS DIKLAT JURUSITA PAJAK

5.5. JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, DAN JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, DAN PENUH PENGABDIANPENUH PENGABDIAN

PEMBERHENTIAN JURUSITA PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAKPAJAK

1.1. MENINGGAL DUNIAMENINGGAL DUNIA

2.2. PENSIUNPENSIUN

3.3. ALIH TUGASALIH TUGAS

4.4. LALAI ATAU TIDAK CAKAPLALAI ATAU TIDAK CAKAP

5.5. MELAKUKAN PERBUATAN TERCELAMELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

6.6. MELANGGAR SUMPAH ATAU JANJI MELANGGAR SUMPAH ATAU JANJI JURUSITA PAJAKJURUSITA PAJAK

7.7. SAKIT JASMANI / ROHANI TERUS SAKIT JASMANI / ROHANI TERUS MENERUS.MENERUS.

tugas Jurusita Pajakuu.ppsp Ps. 5

a.melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

b.memberitahukan Surat Paksac.melaksanakan penyitaan atas barang

Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d.melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN DAN KEWENANGAAN JURUSITAKEWENANGAAN JURUSITA

DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA JURUSITA:- dilengkapi dengan kartu tanda pengenal- harus (wajib) diperlihatkan kepada Penanggung

Pajak. [5(2)]

- berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. [5(3)]

- dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. [5(4)]

1.3 Surat Paksa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (UU.PPSP ps.1 btr 12)

BERKEKUATAN /KEDUDUKAN SAMADENGAN PUTUSAN PENGADILAN

BERKEPALA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

-SURAT PAKSA BARU SYAH APABILA KEPADA WAJIB PAJAK: -TELAH TEGURAN ATAU PERINGATAN ATAS STP, SKPKB/T, PEMBETULAN - KEB/BAND. YANG BELUM DILUNASI. TEGURAN/ PERINGATAN DAPAT DIBERIKAN 7 (TUJUH) HARI SEBELUM JATUH TEMPO.

Surat Paksa harus memuat:Surat Paksa harus memuat:

Nama Wajib/ Penanggung Nama Wajib/ Penanggung PajakPajak

Dasar penagihan PajakDasar penagihan Pajak Besarnya Utang PajakBesarnya Utang Pajak Perintah untuk membayarPerintah untuk membayar

BENTUK SURAT PAKSABENTUK SURAT PAKSA Pasal 7 ayat (1) PPSPPasal 7 ayat (1) PPSP

Berkepala kata-kataBerkepala kata-kata

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha EsaTuhanan Yang Maha Esa

Mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum Mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Hakim Pengadilan yang sama dengan putusan Hakim Pengadilan

Perdata yang telah mempunyai kekuatan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaphukum yang tetap

PARATE EKSEKUSIPARATE EKSEKUSI((EKSEKUSI LANSUNG TANPA PUTUSAN HAKIMEKSEKUSI LANSUNG TANPA PUTUSAN HAKIM))

1.4 Eksekusi1.4 Eksekusi Karena mempunyai kekuatan sama Karena mempunyai kekuatan sama

dengan putusan pengadilan maka dengan putusan pengadilan maka dapat langsung dilaksanakan dapat langsung dilaksanakan EKSEKUSI bila PENANGGUNG PAJAK EKSEKUSI bila PENANGGUNG PAJAK tidak memenuhi perintah yang ada tidak memenuhi perintah yang ada dalam SURAT PAKSAdalam SURAT PAKSA

Eksekusi berupa:Eksekusi berupa:

1.1. Penyitaan harta Wajib/Penanggung Penyitaan harta Wajib/Penanggung PajakPajak

2.2. Pencegahan atau PenyanderaanPencegahan atau Penyanderaan

penyitaan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak

untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.(UU.PPSP ps 1 butir 14)

DALAM MELAKSANAKAN SPMP DALAM MELAKSANAKAN SPMP JUSITA DI DAMPINGI MINIMAL 2 JUSITA DI DAMPINGI MINIMAL 2 (DUA) ORANG SAKSI DeNGAN (DUA) ORANG SAKSI DeNGAN SYARAT:SYARAT:1.1. Telah dewasa; 2.Penduduk Indonesia; 2.Dikenal Telah dewasa; 2.Penduduk Indonesia; 2.Dikenal

oleh Jurusita dan; 3. dapat dipercayaoleh Jurusita dan; 3. dapat dipercaya

Tiga bentuk Tiga bentuk penyitaanpenyitaan Sita Conservatoir Sita Conservatoir Atas usul Kreditur Atas usul Kreditur

agar Debitur tidak menggelapkan kekayaan agar Debitur tidak menggelapkan kekayaan sebagai jaminan utangsebagai jaminan utang

Sita Revindicator Sita Revindicator Atas usul Atas usul pemilik agar mendapatkan pemilik agar mendapatkan kembali barang dari debiturkembali barang dari debitur

Sita Executoir Sita Executoir dalam rangka dalam rangka melaksanakan putusan melaksanakan putusan hakimhakim

OBJEK SITAOBJEK SITAPS.15 (1) a-f UU.PPSPPS.15 (1) a-f UU.PPSP

HARTA GERAK LIKUID HARTA GERAK LIKUID UANG UANG (BANK), SAHAM, EMAS(BANK), SAHAM, EMAS

HARTA GERAK SETENGAH LIKUID, HARTA GERAK SETENGAH LIKUID, MOBIL, MOTORMOBIL, MOTOR

HARTA GERAK KURANG LIKUID , HARTA GERAK KURANG LIKUID , HAK, ROYALTYHAK, ROYALTY

HARTA TIDAK BERGERAKHARTA TIDAK BERGERAK

barang yang dapat disitaBarang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

(UU.PPSP ps. 1 btr 16)

1. KELOMPOK HARTA GERAK:1. KELOMPOK HARTA GERAK:a.a. Uang tunai, deposito berjangka , tabungan, Uang tunai, deposito berjangka , tabungan,

saldo r/k giro, atau bentuk lain yang saldo r/k giro, atau bentuk lain yang dipersamakandipersamakan

b.b. Saham, obligasi dan surat berharga lainnya Saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang diperjual belikan di bursa sahamyang diperjual belikan di bursa saham

c.c. b.Emas dan perhiasanb.Emas dan perhiasand.d. saham, obligasi dan surat berharga lainnya saham, obligasi dan surat berharga lainnya

yang tidak diperjual belikan di bursa sahamyang tidak diperjual belikan di bursa sahame.e. piutang dan penyertaan modal diperusahaanpiutang dan penyertaan modal diperusahaanf.f. Kendaraan bermotor roda empat atau dua Kendaraan bermotor roda empat atau dua

atau lainnyaatau lainnya2. KELOMPOK HARTA TIDAK BERGERAK:2. KELOMPOK HARTA TIDAK BERGERAK:3. KELOMPOK HARTA LAINNYA – HAK-HAK3. KELOMPOK HARTA LAINNYA – HAK-HAK

Barang (bergerak) yang tidak boleh disita [UU.PPSP ps. 15 (1)]

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;

Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj.)Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj.)

c. perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara; d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan ? dan alat-alat yang dipergunakan untu pendidikan, kebudayaa dan keilmuan;

Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj. 2)Barang bergerak yang tak boleh disita (Lanj. 2)

peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00; atau

f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

BERITA ACARA SITABERITA ACARA SITA adalah cara pemberitahuan kepada adalah cara pemberitahuan kepada

Penanggung Pajak dan masyarakat Penanggung Pajak dan masyarakat (publik) bahwa telah terjadi (publik) bahwa telah terjadi pemindahan penguasaan barang yang pemindahan penguasaan barang yang disita dari Penanggung Pajak kepada disita dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, yang berisi antara lain:Pejabat, yang berisi antara lain:

• Nomor Berita Acara ;Nomor Berita Acara ;• Hari dilakukan penyitaan, tanggal, jam danHari dilakukan penyitaan, tanggal, jam dan• Nama: Jurusita, saksi-saksi, dan Penanggung Nama: Jurusita, saksi-saksi, dan Penanggung Pajak Pajak Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pemegang sahamsaham tertentu, atau orang yang nyata-nyata tertentu, atau orang yang nyata-nyata mempunyaimempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dll wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dll nyanya

Penanggung Pajak dilarang [(UU.PPSP.ps. 23 (1)]

a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita

b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Tidak dilelangTidak dilelang [UU.PPSP 5 (2)][UU.PPSP 5 (2)]

Barang yang disita berupa: - uang tunai, disetor ke Kas Negara

atau Kas Daerah - deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah

- obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

Tidak dilelangTidak dilelang [lanj][lanj]

Barang yang disita berupa:

- piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat

- penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Pencegahan & Penyanderaan Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU.PPSP ps 1 btr 20)

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan

menempatkannya di tempat tertentu:a.Tertutup, terasing dari masyarakatb.Fasilitas terbatasc.Pengamanan dan pengawasan Bila DJP tak punya tempat Titip ke DEP HUK/HAM (UU.PPSP ps. 1 btr 21)

Pencegahan dan atau penyanderaan

1.Pemaksaan tidak langsung terhadap Penanggung pajak yang diragukan iktikad baiknya2.Bukan sebagai pelunasan/ pengganti utang pajak. Pembayaran pajak harus tetap dilakukan3.Terhadap utang pajak minimal Rp. 100.000.000,-

WAJIB/ PENANGGUNG PAJAKWAJIB/ PENANGGUNG PAJAKDAPAT MENGGUGATDAPAT MENGGUGAT

GUGATAN/SANGGAHAN WAJIB GUGATAN/SANGGAHAN WAJIB PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP PAJAK TERHADAP PELAKSANAAN: SP; SPMP; PELAKSANAAN: SP; SPMP; PENGUMUMAN LELANG, PENGUMUMAN LELANG, PENCEGAHAN PENCEGAHAN DIAJUKAN DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN PAJAKKEPADA PENGADILAN PAJAK (UU.KUP. ps. 23; (2) UU.PPSP ps.37,](UU.KUP. ps. 23; (2) UU.PPSP ps.37,]

CARA MENGAJUKAN GUGATAN CARA MENGAJUKAN GUGATAN OLEH PENANGGUNG PAJAKOLEH PENANGGUNG PAJAK

TERTULIS & BAHASA INDONESIATERTULIS & BAHASA INDONESIA DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI DAPAT DILAKUKAN OLEH AHLI

WARIS, PENGURUS ATAU KUASA WARIS, PENGURUS ATAU KUASA HUKUMHUKUM

DALAM 14 HARIDALAM 14 HARI SATU SURAT GUGATAN UNTUK SATU SATU SURAT GUGATAN UNTUK SATU

TINDAKAN PENAGIHANTINDAKAN PENAGIHAN

1. SURAT PERINGATAN/ TEGORAN 7 TUJUH HARI SETELAH JATUH TEMPO2. SURAT PAKSA 21 HARI SETELAH PERINGATAN/ TEGORAN3. PENYITAAN (2x 24 JAM) SETELAH SURAT PAKSA4. PENGUMUMAN LELANG, 14 HARI SETELAH SITA5. LELANG - 14 HARI SETELAH PENGU- MUMAN LELANG

JADWAL WAKTU PENAGIHANKEGIATAN BELAJAR II

PENERBITANSTP,SKPKB/TSK.PEMBETULAN/KEB, PUT.BAND

TERBITJATUHTEMPO

JUMLAHHARI

6 MEI 5 JUNI1 BLN/30 h

TEGORAN 12 JUNI 3 JULI 21 h

SURAT PAKSA 3 JULI 5 JULI 2 h

PENYITAAN 6 JULI 19 JULI 14 h

PENGUMUMAN LELANG 19 JULI 2 AGUST 14 h

LELANG 2 AGUST

5 JUNI 7 h

58 h

Tidak boleh dilakukanKurang dari 58 hari

Gambar JadwalPenagihan Pajak dgn.SP

menegur atau memperingatkansebelum penyampaian Surat Paksa

DENGAN SURAT TEGURANDENGAN SURAT TEGURAN ((Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis)

diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. (UU.PPSP ps.1 butir 10)

Pemberitahuan Pemberitahuan SURAT PAKSASURAT PAKSA (UU.PPSP ps.10)(UU.PPSP ps.10)

(1) Surat Paksa diberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (lanj.1)PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (lanj.1)

(3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a.Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;

b.orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d.para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.2)TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.2)

(4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5)Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.


(6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

(7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.


(8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.


(10)Pejabat yang diminta bantuan wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(11)Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.


(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa

Catatan:Catatan: menurut UU.KUP 2007. Dalam menurut UU.KUP 2007. Dalam hal Wajib Pajakhal Wajib Pajak

mengajukan keberatan, jangka waktu mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal SK.Keb.sejak tanggal SK.Keb. [25(7)][25(7)]

Dalam hal WP mengajukan banding, Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal tertangguh satu bulan sejak tanggal Putusan BandingPutusan Banding [25(5a)][25(5a)]

PENERBITAN SURAT PERINTAH PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYITAANPENYITAANsetelah lewat waktu 2 dua kali 24 (dua puluh empat) setelah lewat waktu 2 dua kali 24 (dua puluh empat)

jam setelah Surat Paksa diberitahukan jam setelah Surat Paksa diberitahukan ((UU PPSP ps. 11 jo 12 (1)UU PPSP ps. 11 jo 12 (1)

TUJUAN PENYITAAN: MEMUDAHKAN TUJUAN PENYITAAN: MEMUDAHKAN

PENJUALAN/ LELANG BARANG SITAANPENJUALAN/ LELANG BARANG SITAAN

APABILA PENANGGUNG PAJAK APABILA PENANGGUNG PAJAK

TETAP TIDAK MELUNASI MESKI TETAP TIDAK MELUNASI MESKI

TELAH DIBERITAHUTELAH DIBERITAHU

TENTANG SURAT PAKSATENTANG SURAT PAKSA

EKSEKUSI SURAT PAKSA BERKEPALA EKSEKUSI SURAT PAKSA BERKEPALA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESAKETUHANAN YANG MAHA ESA

MENJUAL BARANG SITAAN DENGAN CARA LELANG melalui kantor DENGAN CARA LELANG melalui kantor

lelang negaralelang negara Lelang adalah setiap penjualan

barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. (UU.PPSP ps. 11 btr 17)

penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. (UU.PPSP ps 1 btr 11)

ANGSURAN & PENUNDAANANGSURAN & PENUNDAAN

TERHADAP WP YANG TIDAK MEMENUHI TERHADAP WP YANG TIDAK MEMENUHI PERNJANJIAN ANGSURAN ATAU PERNJANJIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN TIDAK DITEGOR/ PENUNDAAN TIDAK DITEGOR/ DIPERINGATKAN LAGI DALAM DIPERINGATKAN LAGI DALAM PELAKSANAAN SURAT PAKSAPELAKSANAAN SURAT PAKSA

KUP.ps. 9 (4)DJP atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk meng-Angsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pem-Bayaran paling lama dua belas bulan. ps 19(2)Dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaranPajak dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan bagian bulanDihitung penuh 1 (satu) bulan.

CONTOH PENGHITUNGAN BUNGA ANGSURAN-SKPKB JT. 06-03-08 -DIBERI IZIN MENGANSUR 5 (LIMA) KALI m.d 06-04-08-POKOK PAJAK Rp. 80 jt -Sanksi Adm (bunga) 40% Rp. 32 jt- Harus dibayar Rp. 112 jt

-Angsuran Bunga Tgl.Bayar-I Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 80 jt = 1,6 jt 06-04-08-II Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 64 jt (80-16) = 1,28 jt 06-05-08-III Rp. 22,4 jt (6,4+16) + 2%x 48 jt (64-16) = 0,96 jt 06-06-08-IV Rp. 22,4 jt (6,4+16) +2%x 32 jt (48-16) = 0,64 jt 06-07-08- V Rp. 22,4 jt (6,4+16) +2%x 16 jt (32-16) = 0,32 jt 06-08-08

-Jl Rp. 112 jt (32+80) + 4,8 Jt = 116,8 jt

Ingat ! : Denda Bunga tidak annuity (tidak bunga berbunga)

angsuran/bulan Rp. 16 jtangsuran/bulan Rp 6,4 jt jumlah Rp. 22,4 jt

Penagihan Seketika dan Sekaligus diLAKUKAN tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila:

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesiauntuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;Penanggung Pajak memindahtangankan barang

yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan (lanj)

c.terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e.terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan (UU.PPSP ps. 6).

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

sekurang-kurangnya memuat:a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan

Penanggung Pajak;b. besarnya utang pajak;c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa

HAK MENDAHULU KUP ps 21 (1-3) jo. UU.PPSP ps. 19 (6)

NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU UNTUK TAGIHAN PAJAK (TERMASUK; BUNGA, DENDA, DAN KENAIKAN PAJAK) – hak kreditur lain terhadap hasil lelang harta WP sesudah utang pajak dilunasi. KECUALI:

Biaya perkara sebagai hukuman Biaya untuk memelihara harta yang

dilelang Biaya lelang dan penyelesaian

warisan.

KEGIATAN BELAJAR IV

DALUWARSADALUWARSA HAK MENDAHULU DAN PENAGIHAN PAJAKKUP.ps. 21 (4) jo. 22 (1,2)

HILANG 5 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBIT-KAN SK TERKAIT. (SP; PENUNDAAN/ ANGSURAN?)

PERHATIAN:UU.KUP ps.13-15HAK “MENETAPKAN” DALAM 5 (LIMA) TAHUN SEJAK?KECUALI?1. ? Pi.. [13(5)]

2. ? Spt.. [17B(1)]

KEGIATAN BELAJAR V

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKHAK MENAGIH PAJAK HILANG

5 (LIMA) TAHUN SETELAH….?

- PENANGGUNG PAJAK MENINGGAL TAK ADA HARTA PENINGGALANBUBAR/ PAILIT? TIDAK ADA SISA HARTA SETELAH LIKWIDASI

DIUSULKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN:Melalui proses administrasi yang telah ditentukan;

PELAKSANAAN:ARSIP TAGIHAN (dulu:Kohir) dipisah dan dibundel Dalam (klemban) tersendiri.

SekianTerima kasih

!!!!!!

Documents

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAHAN AJAR