Upload
hakhanh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan2015
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN
LAKIP
LAKIPLAKIP
Jl. Urip sumoharjo no. 269 telp. 0411-450478, 453208 fax. 0411-450383makassar 90231
website : blhd.sulselprov.go.id | e-mail : [email protected]
Kata Pengantar
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015. Laporan ini memuat berbagai informasi tentang Potret Kondisi Organisasi seperti; uraian umum organisasi, perencanaan kinerja tahun 2015, capaian kinerja, dan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2015.
Laporan LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008. Selain itu dimaksudkan pula untuk memenuhi kewajiban ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada berbagai pihak baik instansi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam merumuskan/melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu diharapkan pula dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih mensinergikan dan mengefektifkan pengelolaan lingkungan hidup dimasa mendatang.
Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik, dan masukan yang sifatnya konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan diwaktu yang akan datang.
Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga LAKIP BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat adanya.
Makassar, Februari 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ir. ANDI HASBI, M.T Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19650427 199203 1 009
Daftar Isi dan Tabel
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 ii
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR ..................................................................... iDAFTAR ISI .................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN1.1 Struktur Organisasi BLHD Prov.Sulsel ............................... 11.2 Kepegawaian ...................................................................... 51.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................... 71.4 Visi dan Misi ........................................................................ 131.5 Tujuan dan Sasaran ............................................................ 141.6 Isu Strategis dan Permasalahannya .................................... 151.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Perioritas 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA2.1 Proses Perencanaan .......................................................... 192.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ................................ 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA3.1 Capaian Kinerja.................................................................. 263.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2015 ...................................................................... 263.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu ........................................................................ 293.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam DokumenRenstra ............................................................................ 32
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................... 363.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.................... 383.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ...... 393.2 Realisasi Anggaran ............................................................ 42
BAB IV PENUTUP4.1 Kesimpulan......................................................................... 1004.2 Saran-Saran ....................................................................... 100
LAMPIRAN1. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja Tahun 2015)
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Struktur Organisasi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan yang
ditinjaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan
lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana Badan Lingkungan
Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang
kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan
pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi
lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran,
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi
standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumberdaya, dan
teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian
pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah
meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber
daya dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian
pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 2
b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan program. Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Program
c. Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkungan hidup dibidang
standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan. Bidang Standarisasi dan
Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahi :
1) Sub Bidang Standarisasi Lingkungan
2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Lingkungan; mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pengembangan Sumber
Daya Ekonomi dan Teknologi Lingkungan. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan
Teknologi Lingkungan membawahi :
1) Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan
2) Sub Bidang Ekonomi dan Teknologi Lingkungan
e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran;
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam dan Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian
Pencemaran membawahi :
1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran
f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pengawasan dan
Penegakan Hukum Lingkungan. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan membawahi :
1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan
2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 3
UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Badan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.
UPTB Laboratorium Lingkungan membawahi :
1. Seksi Administrasi Laboratorium LH
2. Seksi Pelayanan dan Pengujian Laboratorium LH
3. Seksi Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Saat ini di BLHD Provinsi Sulawesi Selatan telah terdapat jabatan
fungsional khusus yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
(PPLHD). Pada jabatan ini terdapat 5 (lima) personil dengan keahlian khusus
dalam pengawasan lingkungan. Adapun ketentuan yang digunakan dalam
pembentukan kelompok jabatan fungsional ini adalah sebagai berikut :
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06
Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 4
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIANJumanto, SE
SUB BAGIAN PROGRAM
Muhammad Ridwan, SE, MSi
SUB BAGIAN KEUANGAN
Dra. Hj.Marwanty Saharuddin
SUB BIDANG STANDARISASILINGKUNGAN
Maidahwati, Shut, M.Si
SUB BIDANG PEMULIHANKUALITAS LINGKUNGAN
Andi Astetika, BA
SUB BIDANG SUMBERDAYALINGKUNGAN
Sumarni S, S.Pi, M.Si
SUB BIDANG EKONOMI DANTEKNOLOGI LINGKUNGAN
Dra. Rosmiati Bangun
SUB BIDANG PENGAWASANDAN PEMANTAUAN
LINGKUNGANM. Nur Salam, SH, M.Si
SUB BIDANG PENEGAKANHUKUM LINGKUNGANM. Aswar, SH,M.Si
SEKSI TATA USAHA
Sri Bulan, SE
SEKSI ADMINISTRASIArista Asrib.,S.IP
I
SEKSI PELAYANAN & PENGUJIANRosmah, SST
KEPALA BADANIr. Andi Hasbi Nur, MTP
SEKRETARIATIr. Faisal, M.Si
BIDANG KONSERVASISUMBERDAYA ALAM DAN
PENGENDALIAN PENCEMARANDrs. H. Anwar Latief, M.Pd
BIDANG EKONOMI,SUMBERDAYA, DAN
TEKNOLOGI LINGKUNGANH.MuhammadNuhrahim,SH
BIDANG PENGAWASAN DANPENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGANIr. Andi Sarrafah, M.Si
BIDANG STANDARISASIDAN PEMULIHAN
KUALITAS LINGKUNGANDrs. H. Abd. Muis,
M.Si
SUB BIDANG KONSERVASI
Darmayanti, S.Hut, M.Si
SUB BIDANG PENGENDALIANPENCEMARAN
Agus Dina, ST, M.Si
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)LABORATORIUM LH
Naskah Filailah.,M.Si
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 5
1.2 KepegawaianPegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel terhitung sampai
dengan 31 Desember 2015 berjumlah 84 Orang, dengan rincian 27 pegawai laki-
laki dan 57 pegawai perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai
BLHD Provinsi Sulsel pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari jumlah yang
pada saat itu berjumlah 77 orang. Hal ini karena pada tahun 2014 BLHD Provinsi
Sulsel menerima sejumlah pegawai pindahan dari SKPD lain dan pegawai
Pemerintah Kabupaten. Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel untuk
setiap bagian adalah sebagai berikut :
No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015
1 Sekretariat 28 Orang 29 Orang
2 Bidang Standarisasi danPemulihan Kualitas Lingkungan
8 Orang 8 Orang
3 Bidang Ekonomi Sumberdayadan Teknologi Lingkungan
9 Orang 9 Orang
4 Bidang KonservasiSumberdaya Alam danPengendalian Pencemaran
7 Orang 10 Orang
5 Bidang Pengawasan danPenegakan Hukum
11 Orang 9 Orang
6 Unit Pelaksana Teknis BadanLaboratorium LH
16 Orang 19 Orang
7 Fungsional PengawasLingkungan Hidup
5 Orang 5 Orang
Jumlah 84 Orang 89 Orang
Adapun jumlah pegawai BLHD Provinsi Sulsel dilihat dari pendidikannya,
sebagai berikut :
No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015
1 Pendidikan (S3) 1 Orang - Orang
2 Pendidikan Pasca Sarjana(S2)
16 Orang 18 Orang
3 Pendidikan Sarjana (S1) 47 Orang 50 Orang
4 Pendidikan Sarjana Muda (D3) 2 Orang 3 Orang
5 Pendidikan SLTA 17 Orang 17 Orang
6 Pendidikan SLTP - Orang 1 Orang
7 Pendidikan SD 1 Orang 1 Orang
Jumlah 84 Orang 89 Orang
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 6
Berdasarkan pada tabel diatas, nampak bahwa kualifikasi pendidikan
pegawai di BLHD Provinsi Sulsel adalah Sarjana (S1), sehingga dari sisi
pendidikan sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup. Akan tetapi sarjana yang ada tersebut pada umumnya tidak
spesifik ilmu lingkungan, basic sains atau teknis. Untuk itu terus dilakukan
peningkatan kapasitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan sejumlah
pegawai dalam diklat-diklat teknis lingkungan seperti kursus AMDAL, Audit
Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara,
Pengelolaan Limbah B3, PPNS, dan PPLH. Selain itu juga telah diikutkan pegawai
BLHD dalam diklat-diklat khusus yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di
BLHD Provinsi Sulawesi Selatan seperti Diklat Pengelolaan Barang, Diklat
Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Protokoler dan kehumasan, Diklat
Pengelolaan Keuangan, Pelatihan Implementasi ISO 9001 dan ISO 17025:2008
untuk seluruh personil di UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup. Sementara
berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan
sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang/Ka Subbidang, Ka Subbagian,
rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Kondisi tersebut dilihat dari kualitasnya
sudah cukup memadai.
Jumlah pengawai BLHD Provinsi Sulsel sampai dengan 31 Desember 2015
dilihat dari pangkat dan golongannya, sebagai berikut :
No Golongan / Ruang Tahun 2014 Tahun 2015
1 Pembina Utama Muda, IV/c 1 Orang 1 Orang
2 Pembina Tk.I, IV/b 4 Orang 5 Orang
3 Pembina, IV/a 5 Orang 4 Orang
4 Penata Tk. I, III/d 17 Orang 20 Orang
5 Penata, III/c 12 Orang 10 Orang
6 Penata Muda Tk.I, III/b 16 Orang 26 Orang
7 Penata Muda, III/a 11 Orang 5 Orang
8 Pengatur Tk.I, II/d 2 Orang 2 Orang
9 Pengatur, II/c 1 Orang 1 Orang
10 Pengatur Muda Tk.I, II/b 12 Orang 10 Orang
11 Pengatur Muda, II/a 1 Orang 1 Orang
12 Juru Muda I/a 1 Orang 1 Orang
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 7
Jumlah 77 89
Jumlah pejabat berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional BLHD
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
No Uraian Tahun 2014 Tahun 2015
1 Eselon II 1 Orang 1 Orang
2 Eselon III 5 Orang 5 Orang3 Eselon IV 14 Orang 14 Orang
4 Jabatan Fungsional Umum 56 Orang 63 Orang
5 Jabatan Fungsional PengawasLingkungan Hidup
5 Orang 5 Orang
Jumlah 84 Orang 89 Orang
Berdasarkan jumlah formasi jabatan, BLHD Provinsi Sulsel memiliki 21
Jabatan Struktural, dan formasi jabatan tersebut sampai dengan 31 Desember
2015 terdapat jabatan struktural eselon III yang tidak terisi yaitu Kepala UPTB
Laboratorium Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan pejabat yang mengisi posisi
tersebut beralih ke Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian pada Inspektorat
Provinsi Sulawesi Selatan.
1.3 Tugas Pokok dan FungsiSusunan organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi BLHD Provinsi
Sulawesi Selatan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6
Tahun 2011. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 34 Tahun 2008. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan adalah membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam melakukan
penyusunan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi Bidang
standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang ekonomi sumberdaya
dan teknologi lingkungan, bidang konservasi sumber daya alam dan
perencanaan dan bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 8
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup
daerah meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan,
Bidang ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi
sumberdaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah
meliputi Bidang standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, Bidang
ekonomi sumberdaya dan teknologi lingkungan, bidang konservasi
sumbedaya alam dan perencanaan dan bidang pengawasan dan
penegakan hukum lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, maka kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai berikut :
1. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas
Sub Bidang :
a. Pengendalian Dampak Lingkungan
b. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
2. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, meliputi :
a. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi
2) Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas
kab./kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas
3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3
pada skala propinsi
4) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional
5) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi
6) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3
skala provinsi
b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdiri atas :
1) Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi,
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 9
sesuai dengan standar, norma,dan prosedur yang ditetapkan oleh
pemerintah.
2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di
kabupaten/kota
3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan
lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi AMDAL dalam wilayah propinsi dalam rangka uji petik
4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi
UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah propinsi
5) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota
bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi.
6) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL
yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, terdiri atas:
1) Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.
2) Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
3) Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
4) Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber skala
provinsi.
5) Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala
provinsi.
6) Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan
parameter dari kriteria mutu air skala provinsi.
7) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap
pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada
keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala
provinsi.
8) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air skala provinsi.
9) Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau
lebih ketat dari pemerintah.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 10
10) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin
pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.
d. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara,
terdiri atas :
1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama
dengan baku mutu udara ambien nasional.
2) Penetapan status mutu udara ambien daerah.
3) Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang
batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan
baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan
tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.
4) Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran
udara skala provinsi.
5) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala
provinsi.
6) Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak
bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama
dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak
bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama
skala provinsi.
7) Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara
skala provinsi.
8) Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.
e. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut terdiri
atas :
1) Penetapan baku mutu air laut skala provinsi.
2) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala
provinsi.
3) Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.
4) Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan oleh kabupaten/kota.
5) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala
provinsi
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 11
6) Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah
pesisir dan laut skala provinsi.
7) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah
provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
f. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, terdiri atas :
1) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala
provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
2) Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan
skala provinsi.
3) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau
lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala
propinsi.
4) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang
berdampak skala propinsi.
g. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan
Produksi Biomassa, terdiri atas :
1) Penetapan kriteria propinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah
propinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman
berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
2) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah
akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak
skala propinsi.
3) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa skala propinsi.
h. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat
bencana, terdiri atas :
1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat
bencana skala propinsi
2) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil
Bidang Lingkungan Hidup, meliputi pembinaan dan pengawasan
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 12
penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan
lingkungan hidup pada skala propinsi.
j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan, terdiri atas :
1) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen
ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan.
2) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang
bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan.
k. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih,
dan Teknologi Berwawasan Lingkungan, meliputi pembinaan dan
pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,
produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung
pola produksi dan konsumsi berkelanjutan pada skala propinsi.
l. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), terdiri atas :
1) Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai
permasalahan lingkungan hidup skala propinsi.
2) Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan
hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan propinsi.
m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi penyelenggaraan
pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala propinsi.
n. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, meliputi penegakan hukum
lingkungan skala propinsi.
o. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan,
terdiri atas :
1) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional
di bidang pengendalian dampak lingkungan skala propinsi.
2) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala
propinsi.
p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir, terdiri atas :
1) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan
iklim skala propinsi.
2) Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan
skala propinsi.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 13
3) Pemantauan dampak deposisi asam skala propinsi.
q. Laboratorium Lingkungan, terdiri atas :
1) Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah
diakreditasi/rekomendasi untuk melakukan analisis lingkungan.
2) Pembinaan laboratorium lingkungan.
3. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) meliputi Keanekaragaman
Hayati, terdiri atas :
a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
skala propinsi.
b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala propinsi.
c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan
keanekaragaman hayati skala propinsi.
d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala propinsi.
e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
skala propinsi.
f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data
base keanekaragaman hayati skala propinsi.
1.4 Visi dan Misi BLHD Provinsi Sulsel 2013-2018Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan selaras dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan
hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.
Visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni “Sulawesi Selatan
sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi
Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam PengelolaanLingkungan Hidup Tahun 2018
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 14
Kesejahteraan”. Pengertian dari visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang
terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak
lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup
serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan
kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya
hukum lingkungan hidup.
Pokok Visi dari BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 terletak
pada empat poin penting, yakni :
(1) terlindunginya fungsi lingkungan hidup;
(2) tertanganinya dampak lingkungan hidup;
(3) tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh
pemangku kepentingan; dan
(4) tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan misi Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 sebagai
komitmen pada stakeholder utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi,
adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari
pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat;
2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.
1.5 Tujuan dan SasaranTujuan dari BLHD dimaksudkan sebagai pernyataan-pernyataan tentang
hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi BLHD, melaksanakan misi BLHD,
memecahkan permasalahan yang dihadapi BLHD, dan menangani isu strategis
daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Adapun tujuan
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 15
jangka menengah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;
2. Meningkatkan daya dukung dan mempertahankan daya tampung
lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia,
kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke
dalam lebih dari satu sasaran. Adapun Sasaran jangka menengah Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut.
1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap
pengelolaan LH
4. Meningkatnya tutupan lahan bervegetasi
5. Meningkatnya upaya rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Meningkatnya upaya perlindungan Kawasan Berfungsi Konservasi
7. Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8. Meningkatnya jumlah sekolah peduli lingkungan
9. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH
10. Meningkatnya kapasitas laboratorium LH
11. Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan
dan pengelolaan LH
12. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD
13. Meningkatnya kinerja BLHD dalam Perencanaan dan Evaluasi
14. Meningkatnya profesionalitas aparatur BLHD
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 16
15. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi
administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup
16. Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap
pelaksanaan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup.
1.6 Isu-Isu Strategis dan PermasalahannyaDalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan
ini yaitu dari tahun 2013-2018 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu stategis
antara lain :
a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan
: (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai,
permukiman, dan pesisir.
b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban
pencemaran berbasis DAS; (2)meningkatnya emisi ke udara ambient.
c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup,
dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder
dalam pengelolaan lingkungan hidup.
d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan
masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan
hidup yang belum konsisten teraplikasikan.
Selain isu-isu strategis tersebut diatas, dalam pengelolaan lingkungan hidup
juga terdapat isu-isu spesifik yang terkait kelembagaan, antara lain :
a. Lemahnya penegakkan hukum bidang lingkungan, terhadap para pelaku
pengrusakan lingkungan.
b. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan pengelolaan lingkungan
hidup.
c. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor.
d. Terbatasnya infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup.
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 17
Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD, juga dihadapkan pada
persoalan koordinasi dan sinergi program yang ada di BLHD Provinsi Sulsel
dengan BLH Kabupaten/Kota. Secara umum untuk beberapa kegiatan dan
program tidak mengalami kendala yang berarti dalam koordinasi dan sinergitasnya
dikarenakan program atau kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh BLH
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun pada beberapa program
atau kegiatan juga kadang mengalami kendala dalam koordinasi dan sinergitasnya
dikarenakan program atau kegiatan tersebut dilaksanakan hanya pada tingkat
provinsi dan tidak dilaksanakan atau dianggarkan oleh BLH Kabupaten/Kota.
Permasalahan lain yang dapat menghambat dalam koordinasi dan sinergi program
adalah adanya perbedaan nomenklatur dan tupoksi bidang-bidang dalam
kelembagaan di BLHD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu kedepannya
diharapkan nomenklatur dan tupoksi dalam kelembagaan dapat disamakan.
Bentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat badan, juga
kadang menjadi kendala dalam pemenuhan usulan kegiatan dari Kab/Kota yang
umumnya bersifat fisik, pengadaan, atau pembangunan sarana dan prasarana.
Sementara untuk koordinasi dan sinergitas program BLHD Provinsi Sulsel
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian kinerja
pembangunan juga sudah dapat berjalan dengan baik melalui alokasi anggaran
Dekonsentrasi pada beberapa program pengendalian pencemaran dan kerusakan.
Pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi
Sulsel diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan di Sulsel sebagaimana yang menjadi arah kebijakan RPJMD Sulsel
Tahun 2013-2108 dan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2108. Meskipun
demikian, disadari jangkauan kegiatan yang dapat dialokasikan melalui dana
Dekon hanyak fokus pada kegiatan nonfisik, sementara kebutuhan didaerah
umumnya bersifat fisik. Sehubungan dengan itu diperlukan juga alokasi dana DAU
untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
lingkungan yang sangat dibutuhkan didaerah.
1.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Program Perioritas.Dalam urusan lingkungan hidup, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus
mengupayakan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Bab I Pendahuluan
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 18
sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan upaya
tersebut BLHD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 4 program perioritas yaitu
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program Penaatan Hukum
Lingkungan. Masing-masing program tersebut diarahkan untuk mewujukan
peningkatan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan
aktifitas sehari-hari, peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam
pengelolaan lingkungan hidup, dan peningkatan penegakan hukum dan regulasi
lingkungan hidup.
Bab II Perencanaan Kinerja
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 19
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1 Proses Perencanaan
Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup diawali dengan penyusunan
Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2013-2018, RENSTRA dimaksud disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018, serta Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 12
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada Renstra tersebut diatas, maka
disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Renja Tahun 2015 tersebut
disusun dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Forum Satuan Kerja Daerah
(SKPD) Lingkungan Hidup dan hasil rapat koordinasi pembangunan Provinsi
Sulsel serta musyawarah pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana program dan kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renja Tahun 2015
merupakan pedoman dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahunan BLHD Provinsi
Sulawesi Selatan. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan
pedoman yang berlaku.
2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Sesuai dengan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 sebagai
penjabaran Visi dan Misi maka BLHD Provinsi Sulsel melaksanakan 4 tujuan yang
diuraikan dalam 16 sasaran stategis. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan
tindaklanjut dari isu-isu strategis dalam pengelolaan dan perlindungan hidup
khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu juga dikaitkan dengan tupoksi
yang ada pada BLHD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator
beserta targetnya yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Khusus pada tahun
2015 sasaran, indikator beserta targetnya telah ditetapkan dalam dokumen Renja
Perubahan BLHD Tahun 2015. Untuk menegaskan korelasi perencanaan yang
telah dibuat, maka sasaran, indikator, dan targetnya tersebut diuraikan dalam
sebuah perjanjian kinerja antara Kepala BLHD Provinsi Sulsel dengan Gubernur
Bab II Perencanaan Kinerja
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 20
Sulawesi Selatan. Adapun uraian target perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut
adalah sebagai berikut :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkankualitaslingkungan hidupdi Sulsel.
Meningkatnyakualitas air
Presentase jumlah lokasipemantauan air yang statusmutu airnya memenuhi bakumutu
7%
Persentase jumlah sungaidan danau yang dipantaukualitasnya, ditetapkan statusmutu airnya dandiinformasikan status mutuairnya
58,62%
Meningkatnyakualitas udara
Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambienyang status mutu udaranyatidak tercemar
40%
Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitas udaraambiennya dandiinformasikan mutu udaraambiennya
70,83%
MeningkatnyaKetaatanPemrakarsa Usahadan Kegiatanterhadappengelolaan LH
Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadapPerizinan, PPU dan PPA 40%
Persentase bebanpencemaran limbah cair yangdapat diturunkan
28%
Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan Amdal(jumlah dokumen Amdalyang diawasipelaksanaannya/ jumlah totaldokumen Amdal yangberlaku)
19%
Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3
83%
Bab II Perencanaan Kinerja
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 21
2 Meningkatkandaya dukung danmempertahankandaya tampunglingkungan hidup
Meningkatnyatutupan lahanbervegetasi
Persentase tutupan lahanbervegetasi
80%
Meningkatnya upayarehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil
Cakupan lokasi rehabilitasikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 15,79%
Meningkatnya upayaperlindunganKawasan BerfungsiKonservasi
Cakupan lokasi perlindungankawasan berfungsikonservasi 25%
Meningkatnya upayaadaptasi danmitigasi perubahaniklim
Persentase jumlah kampungiklim di Sulsel 40%
3 Meningkatkankapasitasmanajemen,sumberdayamanusia,kelembagaan danperansertapemangkukepentingandalamperlindungan danpengelolaanlingkungan hidup
Meningkatnyajumlah sekolahpeduli lingkungan
Cakupan sekolah pedulilingkungan (Jumlah sekolahyang mendapatkanpenghargaan adiwiyata/Jumlah Sekolah yang dibina)
100%
Meningkatnyakapasitaspenyebaraninformasi LH
Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD 20%
Meningkatnyakapasitaslaboratorium LH
Cakupan laboratorium LHdaerah yang evaluasinyamemenuhi persyaratan teknisdan manajemen
30,40%
Persentase peningkatanparameter pengujian kualitasLH yang terakreditasi
40%
Meningkatnya peranserta pemerintahdaerah dalam upayaperlindungan danpengelolaan LH
Persentase Kab/Kota diSulsel yang memperolehpenghargaan Adipura 60%
Persentase Kab/Kota diSulsel yang menggunakanteknologi ramah lingkungan
60%
Bab II Perencanaan Kinerja
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 22
Persentase Kab/Kota diSulsel yang menerapkankearifan lokal LH
60%
Persentase jumlah organisasimasyarakat yang terlibatdalam upaya perlindungandan pengelolaan LH
70%
Cakupan Kab/Kota yangmemiliki komisi Amdal
38%
MeningkatnyaKapasitas danKinerja BLHD
Persentase SDM LH yangmengikuti peningkatankapasitas
39,32%
Skor hasil penilaian laporanstatus lingkungan hidupdaerah sulsel
80
Persentase kepuasanpelanggan atas penggunaanjasa laboratorium LH
65%
Meningkatnyakinerja BLHD dalamperencanaan danevaluasi
Predikat penilaian laporanakuntabilitas kinerja BLHD B
Meningkatnyaprofesionalitasaparatur BLHD
Penurunan tingkatpelanggaran kedisplinanpegawai
40%
Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD
75%
Persentase Hasil EvaluasiPemeriksaan Reguler BLHDyang ditindaklanjuti
100%
4 Meningkatkanpembinaan,pengawasan danpenegakan hukumlingkungan dalampengelolaansumberdaya alamdan lingkunganhidup
Meningkatnya upayapenanganan kasuspengrusakan danpencemaranlingkungan danketaatan pemangkukepentinganterhadap peraturanperundang-undangan di bidanglingkungan hidup
Persentase jumlahpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti
100%
Persentase jumlahkasus/perkara lingkunganhidup yang ditindaklanjuti
20%
Bab II Perencanaan Kinerja
LAKIP BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 23
Meningkatnya upayapembinaan,pelaksanaan, danpembuatanperaturan di bidangLH
Persentase jumlah jenisproduk hukum lingkunganhidup
40%
Cakupan pemerintah daerahyang telah mendapatkansosialisasi peraturanperundang-undangan dibidang LH
40%
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 24
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel selaku SKPD yang
melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan
yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan
kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2014.
Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah BLHD Provinsi Sulel
Tahun 2015 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang
mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra BLHD Tahun 2013-2018.
Pencapaian kinerja IKU BLHD secara ringkas digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian(%)
1.
Presentase jumlah lokasipemantauan air yang statusmutu airnya memenuhi bakumutu
% 7% 7,20% 102,86
2.
Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambienyang status mutu udaranyatidak tercemar
% 40% 100% 250
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 25
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian(%)
3.
Presentase jumlahpemrakarsa usaha dan/ataukegiatan yang taat terhadapPerizinan, PPU dan PPA
% 40% 42,17% 102,51
4. Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan Amdal % 19% 19% 100%
5. Persentase tutupan lahanbervegetasi % 80% 80,75% 105,43
6. Persentase jumlah kampungiklim di Sulsel % 40% 53,33% 133,33
7.Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD
% 20% 62,5% 312,5
8.Persentase jumlah parameterpengujian kualitas LH yangterakreditasi
% 60% 60% 150
9.Persentase Kab/Kota diSulsel yang memperolehpenghargaan Adipura
% 60% 41,67% 69,45
10.
Persentase jumlahpengaduan masyarakatakibat adanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti
% 100% 100% 100
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam
Renstra BLHD Tahun 2013-2018 sebanyak 10 indikator, dan dari jumlah tersebut
dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 9 indikator
Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 1 indikator
Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator
Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator
Dari 10 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 83,33 persen
telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 16,67 persen telah memenuhi
kriteria memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU BLHD
Provinsi Sulsel Tahun 2015 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran
strategis di bawah.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 26
3.1 CAPAIAN KINERJA
Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum BLHD Provinsi
Sulsel tahun 2015 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran
strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat
sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2015 dengan
berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat
diuraikan sebagai berikut :
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015SasaranStrategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnyakualitas air
1.
Presentase jumlahlokasi pemantauan airyang status mutuairnya memenuhi bakumutu
% 7 7,20 102,88
2.
Persentase jumlahsungai dan danauyang dipantaukualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan statusmutu airnya
% 58,62 58,62 100
Meningkatnyakualitas udara
1.
Presentase jumlahlokasi pemantauanudara ambien yangstatus mutu udaranyatidak tercemar
% 40 100 250
2.
Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitasudara ambiennya dandiinformasikan mutuudara ambiennya
% 70,83 70,83 100
MeningkatnyaKetaatan
PemrakarsaUsaha dan
Kegiatan terhadappengelolaan LH
1.
Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadapPerizinan, PPU danPPA
% 40 42,17 102,51
2.
Persentase bebanpencemaran limbahcair yang dapatditurunkan
% 28 31 110,71
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 27
3.
Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaanAmdal (jumlahdokumen Amdal yangdiawasipelaksanaannya/jumlah total dokumenAmdal yang berlaku)
% 19 19 100
4.
Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3
% 83 83 100
Meningkatnyatutupan lahanbervegetasi
1.Persentase tutupanlahan bervegetasi % 80 80,75 105,43
Meningkatnyaupaya rehabilitasikawasan pesisirdan pulau-pulau
kecil
1.
Cakupan lokasirehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil
% 15,79 10,52 66,62
Meningkatnyaupaya
perlindunganKawasanBerfungsi
Konservasi
1.
Cakupan lokasiperlindungan kawasanberfungsi konservasi % 25 25 100
Meningkatnyaupaya adaptasi
dan mitigasiperubahan iklim
1.
Persentase jumlahkampung iklim diSulsel % 40 53,33 133,33
Meningkatnyajumlah sekolah
peduli lingkungan1.
Cakupan sekolahpeduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkanpenghargaanadiwiyata /JumlahSekolah yang di bina)
% 100 100 100
Meningkatnyakapasitas
penyebaraninformasi LH
1.
Persentase Kab/Kotayang membuat danmenyampaikanLaporan SLHD
% 20 62,5 312,5
Meningkatnyakapasitas
laboratorium LH
1.
Cakupan laboratoriumLH daerah yangevaluasinya memenuhipersyaratan teknis danmanajemen
% 30,40 30,40 100
2.Persentase jumlahparameter pengujian % 60 60 100
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 28
kualitas LH yangterakreditasi
Meningkatnyaperan sertapemerintah
daerah dalamupaya
perlindungan danpengelolaan LH
1.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmemperolehpenghargaan Adipura
% 60 41,67 69,45
2.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenggunakanteknologi ramahlingkungan
% 60 60 100
3.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenerapkan kearifanlokal LH
% 60 60 100
4.
Persentase jumlahorganisasi masyarakatyang terlibat dalamupaya perlindungandan pengelolaan LH
% 70 70 100
5.
Cakupan Kab/Kotayang memiliki komisiAmdal
% 38 38 100
MeningkatnyaKapasitas danKinerja BLHD
1.
Persentase SDM LHyang mengikutipeningkatan kapasitas
% 39,32 43,82 111,44
2.
Skor hasil penilaianlaporan statuslingkungan hidupdaerah sulsel
Skor 80 85 106,25
3.
Persentase kepuasanpelanggan ataspenggunaan jasalaboratorium LH
% 65 55 84,61
Meningkatnyakinerja BLHD
dalamperencanaan dan
evaluasi
1.
Predikat penilaianlaporan akuntabilitaskinerja BLHD - B B 100
Meningkatnyaprofesionalitasaparatur BLHD
1.
Penurunan tingkatpelanggarankedisplinan pegawai % 40 20 50
2.
Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD % 75 60 80
3.
Persentase HasilEvaluasi PemeriksaanReguler BLHD yangditindaklanjuti
% 100 100 100
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 29
Meningkatnyaupaya
penanganankasus
pengrusakan danpencemaran
lingkungan danketaatan
pemangkukepentingan
terhadapperaturan
perundang-undangan di
bidang lingkunganhidup
1.
Persentase jumlahpengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yangditindaklanjuti
% 100 100 100
2.
Persentase jumlahkasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti
% 20 20 100
Meningkatnyaupaya pembinaan,pelaksanaan, dan
pembuatanperaturan dibidang LH
1.
Persentase jumlahjenis produk hukumlingkungan hidup % 40 40 100
2.
Cakupan pemerintahdaerah yang telahmendapatkanSosialisasi peraturanperundang-undangandi bidang LH
% 40 40 100
Rata-rata capaian 108,93
Dari 32 indikator kinerja yang mendukung 16 sasaran strategis, 28 indikator
kinerja sasaran mencapai target dan 4 indikator kinerja sasaran yang tidak
mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara
keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 108,93 persen.
3.1.2 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
Sasaran Strategis Indikator KinerjaCapaian (%)
2014 2015
Meningkatnya kualitasair
1.Presentase jumlah lokasipemantauan air yang status mutuairnya memenuhi baku mutu
685,6 102,88
2.
Persentase jumlah sungai dandanau yang dipantau kualitasnya,ditetapkan status mutu airnya dandiinformasikan status mutu airnya
100 100
Meningkatnya kualitasudara
1.
Presentase jumlah lokasipemantauan udara ambien yangstatus mutu udaranya tidaktercemar
83,33 250
2.Persentase jumlah kabupaten/kotayang dipantau kualitas udara
100 100
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 30
ambiennya dan diinformasikanmutu udara ambiennya
MeningkatnyaKetaatan PemrakarsaUsaha dan Kegiatan
terhadap pengelolaanLH
1.Presentase jumlah pemrakarsausaha dan/atau kegiatan yang taatterhadap Perizinan, PPU dan PPA
126,67 102,51
2.Persentase beban pencemaranlimbah cair yang dapat diturunkan 80 110,71
3.
Cakupan pengawasan terhadappelaksanaan Amdal (jumlahdokumen Amdal yang diawasipelaksanaannya/ jumlah totaldokumen Amdal yang berlaku)
100 100
4.
Presentase jumlah pemrakarsausaha dan/atau kegiatan yang taatterhadap pelaporan pengelolaanlimbah B3
100 100
Meningkatnya tutupanlahan bervegetasi 1.
Persentase tutupan lahanbervegetasi 102,22 105,43
Meningkatnya upayarehabilitasi kawasan
pesisir dan pulau-pulaukecil
1.
Cakupan lokasi rehabilitasikawasan pesisir dan pulau-pulaukecil 100 66,62
Meningkatnya upayaperlindungan KawasanBerfungsi Konservasi 1.
Cakupan lokasi perlindungankawasan berfungsi konservasi 100 100
Meningkatnya upayaadaptasi dan mitigasi
perubahan iklim1.
Persentase jumlah kampung iklimdi Sulsel 100 133,33
Meningkatnya jumlahsekolah peduli
lingkungan1.
Cakupan sekolah peduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkan penghargaanadiwiyata /Jumlah Sekolah yang dibina)
80 100
Meningkatnyakapasitas penyebaran
informasi LH1.
Persentase Kab/Kota yangmembuat dan menyampaikanLaporan SLHD 270,8 312,5
Meningkatnyakapasitas laboratorium
LH
1.
Cakupan laboratorium LH daerahyang evaluasinya memenuhipersyaratan teknis dan manajemen 100 100
2.
Persentase jumlah parameterpengujian kualitas LH yangterakreditasi 100 100
Meningkatnya peranserta pemerintah
daerah dalam upaya1.
Persentase Kab/Kota di Sulselyang memperoleh penghargaanAdipura 116,67 69,45
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 31
perlindungan danpengelolaan LH 2.
Persentase Kab/Kota di Sulselyang menggunakan teknologiramah lingkungan 100 100
3.Persentase Kab/Kota di Sulselyang menerapkan kearifan lokal LH 100 100
4.
Persentase jumlah organisasimasyarakat yang terlibat dalamupaya perlindungan danpengelolaan LH
100 100
5.Cakupan Kab/Kota yang memilikikomisi Amdal 100 100
MeningkatnyaKapasitas dan Kinerja
BLHD
1.Persentase SDM LH yangmengikuti peningkatan kapasitas 100 111,44
2.Skor hasil penilaian laporan statuslingkungan hidup daerah sulsel 106,25 106,25
3.
Persentase kepuasan pelangganatas penggunaan jasa laboratoriumLH 84,61 84,61
Meningkatnya kinerjaBLHD dalam
perencanaan danevaluasi
1.Predikat penilaian laporanakuntabilitas kinerja BLHD 100 100
Meningkatnyaprofesionalitasaparatur BLHD
1.Penurunan tingkat pelanggarankedisplinan pegawai 60 50
2.Persentase kepuasan masyarakatterhadap pelayanan BLHD 75 80
3.
Persentase Hasil EvaluasiPemeriksaan Reguler BLHD yangditindaklanjuti 100 100
Meningkatnya upayapenanganan kasuspengrusakan dan
pencemaranlingkungan dan
ketaatan pemangkukepentingan terhadapperaturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup
1.
Persentase jumlah pengaduanmasyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup yangditindaklanjuti
100 100
2.
Persentase jumlah kasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti 100 100
Meningkatnya upayapembinaan,
pelaksanaan, danpembuatan peraturan
di bidang LH
1.Persentase jumlah jenis produkhukum lingkungan hidup 100 100
2.
Cakupan pemerintah daerah yangtelah mendapatkan Sosialisasiperaturan perundang-undangan dibidang LH
100 100
Rata-rata capaian 120,97 108,93
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 32
Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian
kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada beberapa
indikator namun juga mengalami penurunan pada indikator yang lain. Namun secara
umum rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan tahun lalu, yaitu dari 120,97 persen pada tahun 2014 menurun menjadi
108,93 persen pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 12,04
persen. Penurunan ini dikarenakan pada indikator presentase jumlah lokasi
pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu pada tahun 2014
realisasi capaiannya mencapai 685,6%. Capaiannya ini cukup tinggi dikarenakan
targetnya yang rendah yaitu hanya 7% sementara pada tahun tersebut terealisasi
hingga 34,29%. Pada tahun 2014 jumlah total lokasi pemantauan hanya 70 lokasi
sementara pada tahun 2015 mencapai 236 lokasi.
3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target JangkaMenengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra
SasaranStrategis Indikator Kinerja Satuan
Kondisikinerjatargetjangka
menengah
Rata-ratarealisasisampaidengan
tahun ini
Capaian(%)
Meningkatnyakualitas air
1.
Presentase jumlahlokasi pemantauan airyang status mutuairnya memenuhi bakumutu
% 15 7,20 48
2.
Persentase jumlahsungai dan danauyang dipantaukualitasnya, ditetapkanstatus mutu airnya dandiinformasikan statusmutu airnya
% 100 58,62 58,62
Meningkatnyakualitas udara
1.
Presentase jumlahlokasi pemantauanudara ambien yangstatus mutu udaranyatidak tercemar
% 100 100 100
2.
Persentase jumlahkabupaten/kota yangdipantau kualitasudara ambiennya dan
% 100 70,83 70,83
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 33
diinformasikan mutuudara ambiennya
MeningkatnyaKetaatan
PemrakarsaUsaha dan
Kegiatan terhadappengelolaan LH
1.
Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadapPerizinan, PPU danPPA
% 70 42,17 60,24
2.
Persentase bebanpencemaran limbahcair yang dapatditurunkan
% 50 31 62
3.
Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaanAmdal (jumlahdokumen Amdal yangdiawasipelaksanaannya/jumlah total dokumenAmdal yang berlaku)
% 30 19 63,33
4.
Presentase jumlahpemrakarsa usahadan/atau kegiatanyang taat terhadappelaporan pengelolaanlimbah B3
% 100 83 83
Meningkatnyatutupan lahanbervegetasi
1.Persentase tutupanlahan bervegetasi % 84 80,75 96,13
Meningkatnyaupaya rehabilitasikawasan pesisirdan pulau-pulau
kecil
1.
Cakupan lokasirehabilitasi kawasanpesisir dan pulau-pulau kecil
% 52,63 10,52 19,99
Meningkatnyaupaya
perlindunganKawasanBerfungsi
Konservasi
1.
Cakupan lokasiperlindungan kawasanberfungsi konservasi % 100 25 25
Meningkatnyaupaya adaptasi
dan mitigasiperubahan iklim
1.
Persentase jumlahkampung iklim diSulsel % 100 53,33 53,33
Meningkatnyajumlah sekolah
peduli lingkungan1.
Cakupan sekolahpeduli lingkungan(Jumlah sekolah yangmendapatkanpenghargaanadiwiyata /JumlahSekolah yang di bina)
% 100 100 100
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 34
Meningkatnyakapasitas
penyebaraninformasi LH
1.
Persentase Kab/Kotayang membuat danmenyampaikanLaporan SLHD
% 80 62,5 78,13
Meningkatnyakapasitas
laboratorium LH
1.
Cakupan laboratoriumLH daerah yangevaluasinya memenuhipersyaratan teknis danmanajemen
% 65,20 30,40 46,63
2.
Persentase jumlahparameter pengujiankualitas LH yangterakreditasi
% 100 60 60
Meningkatnyaperan sertapemerintah
daerah dalamupaya
perlindungan danpengelolaan LH
1.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmemperolehpenghargaan Adipura
% 90 41,67 46,30
2.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenggunakanteknologi ramahlingkungan
% 100 60 100
3.
Persentase Kab/Kotadi Sulsel yangmenerapkan kearifanlokal LH
% 100 60 100
4.
Persentase jumlahorganisasi masyarakatyang terlibat dalamupaya perlindungandan pengelolaan LH
% 100 70 100
5.
Cakupan Kab/Kotayang memiliki komisiAmdal
% 46 38 82,61
MeningkatnyaKapasitas danKinerja BLHD
1.
Persentase SDM LHyang mengikutipeningkatan kapasitas
% 67,42 43,82 64,99
2.
Skor hasil penilaianlaporan statuslingkungan hidupdaerah sulsel
Skor 90 85 94,44
3.
Persentase kepuasanpelanggan ataspenggunaan jasalaboratorium LH
% 80 55 68,75
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 35
Meningkatnyakinerja BLHD
dalamperencanaan dan
evaluasi
1.
Predikat penilaianlaporan akuntabilitaskinerja BLHD - A B 50
Meningkatnyaprofesionalitasaparatur BLHD
1.
Penurunan tingkatpelanggarankedisplinan pegawai % 80 20 25
2.
Persentase kepuasanmasyarakat terhadappelayanan BLHD % 90 60 66,67
3.
Persentase HasilEvaluasi PemeriksaanReguler BLHD yangditindaklanjuti
% 100 100 100
Meningkatnyaupaya
penanganankasus
pengrusakan danpencemaran
lingkungan danketaatan
pemangkukepentingan
terhadapperaturan
perundang-undangan di
bidang lingkunganhidup
1.
Persentase jumlahpengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup yangditindaklanjuti
% 100 100 100
2.
Persentase jumlahkasus/perkaralingkungan hidup yangditindaklanjuti
% 100 20 20
Meningkatnyaupaya pembinaan,pelaksanaan, dan
pembuatanperaturan dibidang LH
1.
Persentase jumlahjenis produk hukumlingkungan hidup % 100 40 40
2.
Cakupan pemerintahdaerah yang telahmendapatkanSosialisasi peraturanperundang-undangandi bidang LH
% 100 40 40
Rata-rata capaian 66,37
Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan
tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra
BLHD Tahun 2013-2018, maka secara umum belum ada indikator yang telah
mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang
pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target
jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 36
realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat
mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra BLHD.
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2015 ini
melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang
belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari
secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab
internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain
;
a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
sebelumnya pada awal tahun 2015.
b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan
dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
c. Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap
tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan
sesuatu.
d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik
terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi
terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media
elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang
melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian
program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :
a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD lingkungan hidup di
Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BLHD
Provinsi Sulsel.
b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR
bidang lingkungan hidup untuk mendukung beberapa pengembangan lokasi
perlindungan dan konservasi SDA.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 37
c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program
dari Kementerian Lingkungan Hidup, seperti pembinaan dan pengawasan
ketaatan pemrakarsa usaha sejalan dengan kegiatan PROPER dari
Kementerian Lingkungan Hidup, demikian halnya dengan kegiatan Sulsel Go
Green dengan Program Menuju Indonesia dari KLH.
Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung
keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat
mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran.
Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :
a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas
dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi
Sulsel. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga laboratorium yang mendukung
pencapaian target realisasi PAD melalui pengujian kualitas lingkungan dan
perluasan ruang lingkup akreditasi disadari masih minim dan akan terus
membutuhkan tambahan SDM, selain itu juga dibutuhkan SDM yang lain untuk
tenaga pengawas lingkungan hidup, tenaga perencana, tenaga informasi
teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan. Sehubungan dengan itu pada tahun 2015 telah
dilakukan penerimaan tenaga PNS pindahan baik dari daerah maupun dari
SKPD lain lingkup pemerintah provinsi Sulsel yang dapat memenuhi kebutuhan
SDM BLHD sehingga jumlah PNS BLHD meningkat dari 77 pada tahun 2014
menjadi 87 pada tahun 2015.
b. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja pada
seluruh aparatur BLHD. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga
diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP).
c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang
proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif
direncanakan pada tahun 2016 akan dibangun sistem data base yang terpadu
dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan
kebijakan.
d. Indikator pada level impact dan Outcome pada BLHD umumnya bersifat fisik,
sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 38
koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome
kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan
kepada multipihak yang terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak
sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat
dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber
daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan
rumus :
Persentase efisiensi Biaya =100% - 100%Pada tahun 2015 realisasi biaya untuk semua program adalah
Rp.12.027.669.080,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu
Rp.12.290.792.137. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi
biaya pada level program adalah 2,41%. Persentase efisiensi ini secara teori masih
sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2015 secara umum
tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun
bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya
pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Pembangunan Prasarana dan
Operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan yang
persentase efisiensinya mencapai 18,42%, selain itu pada kegiatan Koordinasi dan
Pembinaan Pelestarian Kawasan Karst yang persentase efisiensinya mencapai
16,78%.
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan
melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa
pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari perguruan
tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak
swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 39
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran
strategis ini adalah sebanyak 7 program dan 38 kegiatan. Adapun pencapaian dari
setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 2.216.640.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.162.347.030.- dengan
realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,55%, yang diarahkan untuk
mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan
yang disebabkan oleh aktivitas Pemerintah, Pemrakarsa usaha/kegiatan dan
seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan
pemantauan dan penentuan kualitas air sungai pada 17 Sungai dan 2 Danau;
Melakukan pemantauan dan penentuan kualitas udara ambient pada 15 Kab/Kota;
Meningkatnya kepedulian dalam mewujudkan kota bersih, sehat, dan hijau di
Sulawesi Selatan melalui program Adipura dan Kalpataru pada 24 Kab/Kota;
Meningkatnya ketaatan pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah B3 pada 30
pemrakarsa usaha dan 24 Kab/Kota; Meningkatnya ketaatan pemrakarsa
usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pada 25 pemrakarsa usaha dan 24
Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan inventarisasi bahan perusak
ozon pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi penilaian dokumen lingkungan
hidup pada 5 dokumen; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Sulsel Go Green
pada 3 jalur pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan KLHS pada 6 Kab/Kota;
Melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup untuk 24 jenis
parameter yang terakreditasi; Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi persampahan
pada 5 Kab/Kota; Meningkatnya pembinaan dan pengawasan komisi penilai AMDAL
dan UKL-UPL pada 24 Kab/Kota.
2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 40
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 801.173.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 774.375.180.- dengan
realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96.66%, yang diarahkan untuk
mengendalikan kerusakan dan terjaminnya kelestarian ekosistem pantai dan laut
lestari di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh aktivitas Pemrakarsa
usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai
adalah : Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pemulihan kualitas lingkungan
pada 4 Lokasi; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pelestarian kawasan karst
pada 2 Kabupaten; Meningkatkan pembinaan dan koordinasi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim pada 16 lokasi; Meningkatkan koordinasi dan pembinaan
pengelolaan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah pada 2 Kab/Kota.
3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 1.098.090.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.070.149.588.- dengan
realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97,46 %, yang diarahkan untuk
pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta peningkatan
peranserta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di
Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Meningkatnya partisipasi dan
kepedulian pada 32 sekolah di Sulsel dalam mendukung program Sulsel Go Green
melalui jalur sekolah; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada 24 pemerintah
Kab/Kota dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produk bersih,
dan teknologi berwawasan lingkungan; Melaksanakan persiapan pembangunan
prasarana dan operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulsel;
Meningkatnya ketersediaan data dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah
pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan laboratorium
lingkungan hidup pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada
25 organisasi peduli lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Meningkatnya koordinasi dan pembinaan penerapan kearifan lokal lingkungan hidup
pada 24 Kab/Kota.
4) Program Penaatan Hukum Lingkungan.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 1.020.015.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.002.296.002,- dengan
realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,26%, yang diarahkan untuk
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 41
meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dan masyarakat
terhadap kewajibannya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan. Hasil
yang dicapai : Melakukan koordinasi penegakan hukum dan penanganan pada 7
kasus lingkungan hidup; Melakukan identifikasi, investigasi dan pelayanan
pengaduan terhadap 7 pengaduan; Meningkatnya ketaatan pemangku kepentingan
dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup melalui
sosialisasi 10 peraturan perundang-undangan, Melaksanakan penyusunan produk
hukum lingkungan hidup berupa PerGub Kelas Air pada 6 sungai.
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 3.220.085.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.141.343.784,- dengan
realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97.55%, yang diarahkan untuk
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya
pengelolan dan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 40%; Meningkatnya
penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel melalui penyusunan 3
laporan keuangan; Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian
berbasis kinerja sebesar 40%; Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 40%.
6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 3.645.964.137,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.591.388.171,- dengan
realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,50%, yang diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD dalam mendukung upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah dari jasa laboratorium lingkungan hidup sebesar 48,22%; Meningkatnya
jumlah jenis parameter pengujian lingkungan yang terakreditasi oleh UPTB
Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 24 parameter; Meningkatnya
pengelolaan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup melalui 4 media;
Meningkatnya pembinaan dan koordinasi pengembangan sistem pengaduan
lingkungan pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya kompetensi dan kualitas aparatur
pengelola lingkungan hidup pada 35 orang aparatur.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 42
7) Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem EvaluasiKinerja.
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 288.825.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 285.769.275,- dengan
realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,94%, yang diarahkan untuk
meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi
kinerja yang terukur. Hasil yang dicapai : Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan yang berbasis kinerja melalui 5 dokumen; Meningkatnya kualitas
monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui 4
dokumen.
3.2 REALISASI ANGGARANPada tahun anggaran 2015 BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 19.058.243.100,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 6.767.450.963,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.12.290.792.137,00, yang terbagi kedalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar
Rp. 5.720.137.895,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 11 Kegiatan.
Sementara Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.8.784.555.000,00, yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 27 Kegiatan. Untuk
penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
Tabel 3.9 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan BelanjaLangsung BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
NO KEGIATANJUMLAH
DANA(Rp)
JUMLAHPENGELUARAN
(Rp)%
1 2 3 4 5I BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.767.450.963 6.550.312.519 96,79
Gaji dan Tunjangan 4.743.163.169 4.631.025.186 97,64Tambahan Penghasilan PNS 2.010.787.794 1.905.787.333 94,78
II BELANJA LANGSUNG 12.290.792.137 12.027.669.030 97,86A Belanja Langsung Urusan
SKPDI Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 3.220.085.000 3.141.343.784 97,55
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 43
1 Pengelolaan dan PelayananAdministrasi Perkantoran 1.094.160.000 1.026.897.729 93,85
2 Penatausahaan AdministrasiKeuangan 303.900.000 302.285.500 99,47
3 Pembinaan dan PengelolaanKepegawaian 381.475.000 375.980.500 98,56
4 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana 1.440.550.000 1.436.180.055 99,70
II Program PeningkatanKapasitas dan Kinerja SKPD 3.645.964.137 3.591.388.171 98,50
1 Penatausahaan AdministrasiLaboratorium Lingkungan Hidup 1.144.887.000 1.139.335.800 99,52
2 Pengembangan Mutu danKapasitas LaboratoriumLingkungan Hidup
309.500.000 286.679.600 92,63
3 Pengelolaan danPenyebarluasan InformasiLingkungan Hidup
1.835.225.000 1.821.234.681 99,24
4 Pembinaan dan KoordinasiPengembangan SistemPengaduan Lingkungan
159.675.000 153.653.850 96,23
5 Pembinaan dan PeningkatanKompetensi dan KualitasAparatur
196.677.137 190.484.240 96,85
III Peningkatan PengembanganSistem Perencanaan danSistem Evaluasi Kinerja
288.825.000 285.769.275 98.94
1 Penyusunan Rencana KegiatanAnggaran dan PelaporanPengelolaan Lingkungan Hidup
67.500.000 66.802.000 98.97
2 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPengelolaan Lingkungan
221.325.000 218.967.275 98.93
B Belanja Langsung UrusanWajib dan Pilihan
I Program PengendalianPencemaran dan KerusakanLingkungan Hidup
2.216.640.000 2.162.347.030 97,55
1 Pemantauan Kualitas Air 298.100.000 278.244.660 93,342 Pemantauan Kualitas Udara 198.650.000 196.987.921 99,163 Koordinasi dan Pembinaan
Adipura dan Kalpataru 239.780.000 235.018.639 98,01
4 Koordinasi dan PembinaanPengelolaan Limbah B3 98.000.000 97.808.039 99,80
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 44
5 Koordinasi, Pembinaan danPengawasan KetaatanPemrakarsa Usaha dan/atauKegiatan
253.295.000 250.170.940 98,77
6 Koordinasi, Pembinaan danInventarisasi Bahan PerusakOzon
90.700.000 89.905.730 99,12
7 Koordinasi Penilaian DokumenLingkungan Hidup 314.950.000 312.263.610 99,15
8 Pembinaan Sulsel Go Green 173.675.000 172.272.461 99,19
9 Koordinasi dan PengawasanPelaksanaan KLHS ProvinsiKab/Kota di Sulsel
116.425.000 106.949.750 91,86
10 Pembinaan dan PengawasanKomisi Penilai AMDAL, UKL danUPL.
139.900.000 134.121.230 99,42
11 Pelayanan PengujianLaboratorium LingkunganHidup.
211.640.000 203.387.900 96,10
12 Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Persampahan 86.525.000 85.216.060 98,49
II Program Perlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam
801.173.000 774.375.180 96,66
1 Koordinasi dan PembinaanPemulihan Kualitas LingkunganHidup
330.073.000 319.315.080 96,74
2 Koordinasi dan PembinaanPelestarian Kawasan Karst 88.050.000 75.400.460 85.63
3 Pembinaan dan KoordinasiAdaptasi dan MitigasiPerubahan Iklim
104.150.000 103.290.620 99.17
4 Pembinaan dan KoordinasiPengelolaan KeanekaragamanHayati dan Plasma Nutfah.
278.900.000 276.369.020 99.09
III Program PengembanganKapasitas PengelolaanLingkungan Hidup
1.098.090.000 1.070.149.588 97,46
1 Pembinaan Sulsel Go GreenJalur Sekolah 178.065.000 176.219.140 98,96
2 Pembinaan Penerapan SistemManajemen LingkunganEkolabel, Produksi Bersih danTeknologi BerwawasanLingkungan
137.000.000 132.049.430 96,00
3 Pembangunan Prasarana danOperasional Perguruan TinggiLingkungan Hidup di Sulsel
51.000.000 43.068.848 84,45
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 45
4 Koordinasi dan PembinaanLaboratorium Lingkungan Hidup 226.900.000 224.100.500 98,77
5 Koordinasi dan PembinaanPenyusunan Sistem InformasiLingkungan Hidup Daerah(SILHD)
106.750.000 101.018.550 94,63
6 Koordinasi dan PembinaanPenerapan Kearifan LokalLingkungan Hidup
106.400.000 103.466.800 97,24
7 Pembinaan dan Kerjasamadengan Organisasi PeduliLingkungan
291.975.000 290.226.320 99,40
IV Program Penaatan HukumLingkungan Hidup 1.020.015.000 1.002.296.002 98,26
1 Identifikasi, Investigasi, danPelayanan PengaduanMasyarakat terhadapLingkungan Hidup
154.550.000 149.372.040 96,65
2 Koordinasi Penegakan Hukumdan Penanganan KasusLingkungan Hidup
145.450.000 141.251.232 97,11
3 Koordinasi dan PenyusunanProduk Hukum LingkunganHidup
664.475.000 658.025.730 99.03
4 Sosialisasi PeraturanPerundang-UndanganLingkungan Hidup
55.540.000 53.647.000 96.59
TOTAL 19.058.243.100 18.577.981.549 97,48
Adapun untuk anggaran BLHD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015
terus mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan perhatian pemerintah daerah
terhadap urusan lingkungan hidup juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan
ini memiliki arti penting dikarenakan tekanan terhadap lingkungan hidup akan
semakin besar setiap tahunnya, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan
kapasitas pengelola lingkungan hidup maka kualitas lingkungan akan semakin
memburuk nantinya. Peningkatan kapasitas itu tentunya dapat dicapai bila didukung
dengan alokasi anggaran yang memadai. Namun secara umum alokasi belanja
langsung untuk kegiatan pada tahun 2015 bila dibandingkan tahun 2014 mengalami
penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada
tahun 2015 dimana pada tahun sebelumnya dilaksanakan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 46
Tabel 3.10 Jumlah Anggaran BLHD Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015(Rp)
No. TahunBelanja Tidak
Langsung(BTL)
BelanjaLangsung (BL) Jumlah
KegiatanDekonsentrasi
1. 2008 2.240.477.210 6.335.830.125 8.576.307.335 500.000.000
2. 2009 2.953.450.948 6.445.873.000 9.899.323.948 500.000.000
3. 2010 3.141.379.626 8.840.000.000 11.399.323.948 500.000.000
4. 2011 3.747.341.256 9.255.000.000 13.002.341.256 500.000.000
5. 2012 4.385.166.499 4.385.166.499 16.931.711.999 4.209.540.000
6. 2013 4.899.312.202 12.400.000.000 17.299.312.200 6.000.000.000
7. 2014 5.838.220.244 13.630.000.000 19.468.220.244 4.584.325.000
8. 2015 6.767.450.963 12.290.792.137 19.058.243.100 2.500.000.000
Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang
diperlihatkan pada tabel 3.11 dibawah ini :
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
No TahunTarget (Rp) Realisasi (Rp)
%Sisa
Anggaran(Rp)
TidakLangsung Langsung Tidak
Langsung Langsung
1 2012 4.385.166.499 12.546.545.500 4.298.304.593 12.172.630.927 97,28 460.776.479
2 2013 4.849.312.202 14.380.000.000 4.769.346.487 13.960.696.855 97,40 499.268.860
3 2014 5.937.461.244 14.504.692.895 5.840.675.235 14.063.894.836 97,37 537.584.068
4. 2015 6.767.450.963 12.290.792.137 6.550.312.519 12.027.669.030 97,48 480.261.551
Bab III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 47
Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase penyerapan anggaran
BLHD Provinsi Sulsel dalam 4 tahun terakhir kecenderungannya mengalami
peningkatan. Meskipun realisasi secara umum masih berada pada 97%. Sedangkan
untuk sisa anggaran (silpa) menurun dibandikan tahun sebelumnya. Hal ini dapat
dicapai dengan adanya perubahan pada mekanisme pencairan anggaran melalui
penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan anggaran, selain itu juga
monev yang dilaksanakan secara rutin dan intensif mendorong pada peningkatan
realisasi melalui adanya antisipasi terhadap penyerapam anggaran yang mengalami
hambatan.
Bab IV Penutup
LAKIP BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015 48
BAB IVP E N U T U P
4.1. KesimpulanBerdasarkan Rencana Kerja BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015,
maka pada Tahun 2015 BLHD Provinsi Sulsel dialokasikan anggaran sebesar Rp.
19.058.243.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.577.981.549,00 atau 97,48%.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung Berupa Belanja Pegawai
yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung
Terdiri dari Belanja Langsung SKPD, yang terbagi kedalam Belanja Langsung
Urusan SKPD, dijabarkan ke dalam 3 Program dan 11 Kegiatan. Sementara Belanja
Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dijabarkan ke dalam 4 Program dan 38
Kegiatan. Adapun perinciannya sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan Target Anggaran
Tahun 2015 sebesar Rp.6.767.450.963,00 dengan realisasi sebesar
Rp.6.550.312.519,00 atau 96,79%.
Belanja Langsung Urusan yang ada pada setiap SKPD dengan target Tahun
2015 sebesar Rp.7.154.874.137,00 dengan realisasi sebesar
Rp.7.018.501.230,00 atau 98,09%.
Belanja Langsung Urusan Program Perioritas dengan target Tahun 2015
sebesar Rp.5.113.118.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
5.009.167.800,00 atau 97,97%.
Melihat dari realisasi anggaran pada tahun 2015, bahwa BLHD Provinsi
Sulsel telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian
dari seluruh sasaran strategis yang ada adalah sebesar 108,93%.
4.2. Saran-Saran1. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana kegiatan
pada setiap Bidang, Sekretariat, UPTB, Subbidang, dan Subagian sehingga
dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik
melalui pendidikan formal, kegiatan bintek, diklat dan pelatihan.
2. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap seluruh karyawan dan
mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) RENJA Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
I
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi PerkantoranProgram: Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
%
100 12.447.000.000 20 3.683.065.287 40 3.220.085.000 3.220.085.000 10 532.333.773 10 594.143.955 10 515.746.386 10 1.499.119.670 40 3.141.343.784 100 97,55 40 6.824.409.071 40 55
1. Pengelolaan dan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Terlaksananya
Pengelolaan dan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
%
100 3.934.000.000 20 563.576.109 40 1.094.160.000 1.094.160.000 10 298.759.373 10 79.481.255 10 242.105.031 10 406.552.070 40 1.026.897.729 100 93,85 40 1.590.473.838 40 40
Badan
Lingkungan
Hidup daerah
2. Penatausahaan
adminstrasi Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun buku laporan
keuangan
15 2.055.000.000 3 282.460.150 3 303.900.000 303.900.000 - 77.553.900 - 33.642.500 - 53.702.500 3 137.386.600 3 302.285.500 100 99,47 6 584.745.650 40 28
\3. Pembinaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian
Persentase Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengelolaan Kepegawaian
%
100 723.000.000 20 371.709.795 40 381.475.000 381.475.000 10 80.720.500 10 75.628.700 10 118.688.300 10 100.943.000 40 375.980.500 100 98,56 40 747.690.295 40 103
4. Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Persentase Peningkatan
Ketersediaan dan
Pemeliharaan Barang
Modal
%
100 5.735.000.000 19,23 2.465.319.233 40 1.440.550.000 1.440.550.000 10 75.300.000 10 405.391.500 10 101.250.555 10 854.238.000 40 1.436.180.055 100 99,70 40 3.901.499.288 40 68
100,00 97,89 40,00 60,08
II
Meningkatnya Kapasitas
dan Kinerja SKPD
Program:Peningkatan
Kapasitas dan Kinerja
SKPD
Persentase Peningkatan
Kapasitas dan Kinerja
SKPD% 100 8.716.400.000 20 1.646.009.450 40 3.645.964.137 3.645.964.137 10 333.378.900 10 323.370.000 10 387.720.400 10 2.546.918.871 40 3.591.388.171 100 98,50 40 5.237.397.621 40 60
1. Penatausahaan
Administrasi
Laboratorium LH
Persentase Peningkatan
PAD dari Jasa
Laboraturium LH
%
100 1.724.000.000 20 215.066.350 40 1.144.887.000 1.144.887.000 10 118.581.500 10 234.770.000 10 161.240.200 10 624.744.100 40 1.139.335.800 100 99,52 40 1.354.402.150 40 79
2 Pengembangan Mutu
dan Kapasitas
Laboratorium LH
Jumlah Parameter yang
terakreditasi jenis parameter
40 1.527.000.000 24 267.102.700 24 309.500.000 309.500.000 24 69.800.400 - 6.720.000 34.274.600 24 175.884.600 24 286.679.600 100 92,63 24 553.782.300 60 36
3. Pengelolaan dan
Penyebarluasan
Informasi LH
Jumlah Media Penyebaran
Data dan Informasi LHmedia (cetak,
elektronik,
website,pameran)20 3.640.000.000 4 677.554.000 4 1.835.225.000 1.835.225.000 1 50.024.000 3 71.888.750 - 131.026.700 1 1.568.295.231 4 1.821.234.681 100 99,24 8 2.498.788.681 39 69
4 Pembinaan dan
Koordinasi
Pengembangan Sistem
Pengaduan LH
Jumlah Kab/Kota yang
dibina dan
dikoordinasikan
kab/kota
120 750.000.000 24 364.605.600 24 159.675.000 159.675.000 4 3.750.000 - 9.991.250 2 20.709.120 18 119.203.480 24 153.653.850 100 96,23 48 518.259.450 40 69
5 Pembinaan dan
Peningkatan Kompetensi
dan Kualitas Aparatur
Jumlah Aparatur BLHD
yang mengikuti
pendidikan lanjutan,
pelatihan/kursus, bintek,
seminar, diseminasi
PNS
150 1.075.400.000 30 121.680.800 35 196.677.137 196.677.137 7 91.223.000 18 - - 40.469.780 10 58.791.460 35 190.484.240 100 96,85 65 312.165.040 43 29
100 96,89 44 56,32
III
Meningkatnya
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Sitem
Evaluasi Kinerja SKPD
Program: Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan
Sistem Evaluasi
Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Sistem
Evaluasi Kinerja SKPD% 100 7.419.240.000 20 253.182.867 40 311.625.000 288.825.000 10 69.386.000 5 23.689.250 60.943.580 25 131.750.445 40 285.769.275 100 98,94 40 538.952.142 40 7
1 Penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran dan
Pelaporan Pengelolaan
LH
jumlah buku laporan
penyusunan rencana
kegiatan anggaran dan
pelaporan PLH berbasis
kinerja
Buku
25 3.924.000.000 5 119.492.000 5 67.500.000 67.500.000 2 27.812.000 1 3.690.250 - 32.702.250 2 2.597.500 5 66.802.000 100 98,97 10 186.294.000 40 5
2. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pengelolaan Lingkungan
Jumlah buku laporan hasil
monev dan pelaksanaan
PLH
Buku
20 3.495.240.000 4 133.690.867 4 244.125.000 221.325.000 - 41.574.000 - 19.999.000 - 28.241.330 4 129.152.945 4 218.967.275 100 98,93 8 352.658.142 40 10
100 98,95 40 7,42
146 (diisi nol) 7 8 9 12 = 8+9+10+11 10=9/7*100 11=6+9 12=11/5*100
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Tinggi
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun 2015
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD 2015 yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja 2015 yang
dievaluasi (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD)
5
Predikat Kinerja Tinggi
13
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Tinggi
32 4 4.A
LAMPIRAN 3. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULSEL
No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Satuan
Target Renstra SKPD pada
Tahun 2013 s/d 2018
(periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai dg
Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun Berjalan
(Tahun 2015) yang dievaluasi
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
Ket.
TAHUN 2015
I II
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
III IV
10 11
IV
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran Pada Media
Air, Tanah, dan Udara
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Jumlah Penurunan Beban
Pencemaran
Juta Ton 30,43 15.960.000.000 6,08 3.050.147.950 12,72 2.216.640.000 2.216.640.000 - 317.203.870 - 284.523.271 - 377.485.549 - 1.183.134.340 12,72 2.162.347.030 100 97,55 12,72 5.212.494.980 42 33
1 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/Danau
yang diketahui status
kualitas airnya
sungai dan danau
29 1.875.000.000 12 277.772.400 17 298.100.000 298.100.000 5 102.262.400 8 17.782.500 4 94.397.120 - 63.802.640 17 278.244.660 100 93,34 17 556.017.060 59 30
2 Pemantauan Kualitas
Udara
Jumlah Kab/Kota yang
diketahui Status Kualitas
udara ambiennya
kab/kota
24 1.368.000.000 13 221.866.900 15 198.650.000 198.650.000 1 4.400.000 - 95.347.541 14 17.409.700 - 79.830.680 15 196.987.921 100 99,16 15 418.854.821 63 31
3 Koordinasi Pembinaan
Adipura dan Kalpataru
Jumlah kab/kota yang
dibina untuk memperoleh
penghargaan adipura dan
kalpataru
kab/kota
120 1.285.000.000 24 299.755.300 24 239.780.000 239.780.000 5 53.199.100 8 51.867.800 6 19.545.000 5 110.406.739 24 235.018.639 100 98,01 48 534.773.939 40 42
4 Koordinasi dan
Pembinaan Pengelolaan
Limbah B3
jumlah kab/kota dan
jumlah pemrakarsa
usaha/kegiatan yang
dibina & diawasi dalam
pengelolaan limbah B3
kab/kota dan
pemrakarsa usaha
270 785.000.000 54 171.569.000 54 98.000.000 98.000.000 11 12.739.100 19 25.350.000 17 24.712.900 7 35.006.039 54 97.808.039 100 99,80 108 269.377.039 40 34
5 Koordinasi,Pembinaan
dan Pengawasan
Ketaatan Pemrakarsa
Usaha dan/atau
kegiatan
Jumlah kab/kota dan
pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan yang
dibina dan diawasi tingkat
ketaatan dalam
menerapkan peraturan
perundang-undangan
bidang LH
kab/kota dan
pemrakarsa
79 1.805.000.000 39 123.220.450 49 253.295.000 253.295.000 19 46.754.000 12 7.650.000 7 45.555.060 11 150.211.880 49 250.170.940 100 98,77 49 373.391.390 61 21
6 Koordinasi ,Pembinaan
dan Inventarisasi Bahan
Perusak ozon
Jumlah kabupaten/kota
yang koordinasi
pembinaan dan investasi
bahan perusak ozon
kab/kota
100 1.260.000.000 24 156.965.400 24 90.700.000 90.700.000 6 16.924.250 10 5.738.480 2 12.067.500 6 55.175.500 24 89.905.730 100 99,12 48 246.871.130 48 20
7 Koordinasi Penilaian
Dokumen Lingkungan
Hidup
jumlah dokumen LH yang
dinilai komisi penilai
amdal provinsi
dokumen
25 973.000.000 15 323.183.800 15 314.950.000 314.950.000 1 10.325.880 3 38.345.200 1 26.005.850 34 237.586.680 39 312.263.610 260 99,15 54 635.447.410 217 65
8 Pembinaan Sul-Sel Go
Green
jumlah pemangku
kepentingan yang dibinajalur
15 1.497.000.000 3 213.085.600 3 173.675.000 173.675.000 0 6.319.290 3 - - 67.101.299 - 98.851.872 3 172.272.461 100 99,19 6 385.358.061 42 26
9 Koordinasi dan
Pengawasan
Pelaksanaan KLHS
Provinsi Kab/Kota di
Sulawesi Selatan
jumlah kab/kota dan
provinsi di sulsel yang
dibina KLHSnya
kab/kota,provinsi
25 958.000.000 6 127.480.400 10 116.425.000 116.425.000 2 8.899.500 4 1.800.000 4 14.529.250 - 81.721.000 10 106.949.750 100 91,86 10 234.430.150 41 24
10 Pelayanan Pengujian
Laboratorium
Lingkungan Hidup
jumlah jenis parameter
terakreditasi yang diujijenis parameter
40 1.559.000.000 20 135.727.400 24 211.640.000 211.640.000 24 25.179.600 - (5.405.100) - 26.129.170 - 157.484.230 24 203.387.900 100 96,10 24 339.115.300 60 22
11 Pembinaan Fasilitasi
Pengelolaan
Persampahan
jumlah kab/kota yang
dibinakab/kota
24 640.000.000 5 796.699.800 5 86.525.000 86.525.000 1 23.815.000 4 26.117.600 - - - 35.283.460 5 85.216.060 100 94,98 10 881.915.860 44 138
12 Pembinaaan dan
Pengawasan Komisi
Penilai AMDAL,UKL dan
UPL
jumlah komisi penilai
AMDAL,UKL DAN UPL
kab/kota yang dibina
kab/kota
120 1.955.000.000 24 202.821.500 24 134.900.000 134.900.000 5 6.385.750 10 19.929.250 5 30.032.700 4 77.773.620 24 134.121.320 100 99,42 48 336.942.820 40 17
113 97,41 63 39,07
V
Meningkatnya
Pencegahan dan
Pemulihan Kerusakan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Jumlah lokasi
perlindungan dan
konservasi SDA Lokasi 60 8.844.150.000 12 2.445.233.219 24 778.373.000 801.173.000 5 82.149.020 7 61.940.420 8 78.836.700 4 551.449.040 24 774.375.180 100 96,66 24 3.219.608.399 40 36
1 Koordinasi dan
Pembinaan Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Hidup
Jumlah lokasi yang dibina
pemulihan kualitas LH-nyaLokasi
12 3.214.900.000 2 1.293.387.650 4 307.273.000 330.073.000 2 9.585.600 - 25.000.000 2 34.523.860 - 250.205.620 4 319.315.080 100 96,74 6 1.612.702.730 50 50
2 Koordinasi dan
Pembinaan Kawasan
Pesisir,Laut dan Pulau-
Pulau Kecil
jumlah kab/kota yang
difasilitasi dan
dikoordinasikan
Kabupaten/kota
6 1.200.500.000 1 383.582.645 0 0 0 - 0 - - - - - - 1 383.582.645 17 32
3 Koordinasi dan
Pembinaan
Pengembangan dan
Pemantapan Konservasi
jumlah kab/kota yang
dibina kawasan
konservasinya
Kabupaten/kota
24 - 0 263.566.710 0 0 0 - 0 - - - - - - - 263.566.710 - -
4 Koordinasi dan
Pembinaan Pelestarian
Kawasan Karst
Jumlah lokasi yang dibina
pelestarian kawasan
karstnya
Lokasi
6 1.827.700.000 1 154.935.950 2 88.050.000 88.050.000 0 12.695.420 2 17.450.000 - 14.067.840 - 31.187.200 2 75.400.460 100 85,63 3 230.336.410 50 13
5 Pembinaan dan
Koordinasi Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim
Jumlahlokasi yang dibina
melalui kegiatan adaptasi
dan mitigasi perubahan
iklim
Lokasi
30 1.373.150.000 10 173.485.800 16 104.150.000 104.150.000 2 2.300.000 5 17.490.420 5 14.790.000 4 68.710.200 16 103.290.620 100 99,17 16 276.776.420 52 20
6 Pembinaan dan
Koordinasi Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
dan Plasma Nutfah
Jumlah lokasi yang dibina
dalam pelestarian kehati Lokasi
6 1.227.900.000 2 176.274.464 2 278.900.000 278.900.000 1 57.568.000 - 2.000.000 1 15.455.000 - 201.346.020 2 276.369.020 100 99,09 2 452.643.484 37 37
100 95,16 47 29,95
Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Timggi
Tinggi
VI
Meningkatnya Kapasitas
Manajemen, Sumber
Daya, Manusia dan
Kelembagaan
Pengelolaan Sumberdaya
Alam dan Lingkungan
Hidup
Program
Pengembangan
Kapasitas Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Bobot Kapasitas
Pengelolaan LH
Bobot 3,71 8.933.570.000 2,86 1.967.781.553 2,94 1.098.090.000 1.098.090.000 - 199.355.658 - 63.318.300 - 185.042.790 2,94 622.432.840 2,94 1.070.149.588 100 97,46 2,94 3.037.931.141 79 34
1 Pembinaan Sul-Sel Go
Green Jalur Sekolah
jumlah sekolah adiwiyata
yang dibinasekolah
76 1.184.060.000 16 278.364.500 32 178.065.000 178.065.000 10 42.359.500 5 10.346.800 7 38.305.000 10 85.207.840 32 176.219.140 100 98,96 32 454.583.640 42 38
2 Pembinaan Penerapan
Sistem Manajemen
Lingkungan,Ekolabel,Pro
duksi Bersih dan
Teknologi Berwawasan
Lingkungan
Jumlah kab/kota yang
dibina dalam penerapan
sistem manajemen
lingkungan, ekolabel,
produksi bersih, dan
teknologi berwawasan
lingkungan
kab/kota
120 1.192.050.000 24 211.154.620 24 137.000.000 137.000.000 10 38.109.050 7 7.236.000 7 28.080.000 - 58.624.380 24 132.049.430 100 96,39 48 343.204.050 40 29
3 Pembangunan
Prasarana dan
Operasional Perguruan
Tinggi Lingkungan
Hidup di Sulawesi
Selatan
jumlah sekolah lingkungan
hidup yang
dikoordinasikan dan
difasilitasi
pengembangannya
sekolah
5 1.214.290.000 1 538.687.400 1 51.000.000 51.000.000 0 24.761.008 1 2.260.000 - 5.166.240 - 10.881.600 1 43.068.848 100 84,45 2 581.756.248 40 48
4 Koordinasi dan
Pembinaan
Laboratorium
Lingkungan Hidup
jumlah laboratorium
kab/kota yang dibina kab/kota
120 1.483.820.000 24 249.954.833 24 226.900.000 226.900.000 9 46.740.000 7 30.900.000 5 17.680.000 3 128.780.500 24 224.100.500 100 98,77 48 474.055.333 40 32
5 Koordinasi dan
Pembinaan Penyusunan
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
Daerah (SILHD)
Jumlah kab/kota yang
dibina dalam penyusunan
SLHD
kab/kota
120 1.423.900.000 24 126.942.200 24 106.750.000 106.750.000 8 9.999.000 15 2.105.000 1 24.175.250 - 64.739.300 24 101.018.550 100 94,63 48 227.960.750 40 16
6 Koordinasi dan
Pembinaan Penerapan
Kearifan Lokal
Lingkungan Hidup
Jumlah kab/kota yang
dibina dalam penerapan
kearifan lokal
kab/kota
120 1.081.220.000 24 192.061.500 24 106.400.000 106.400.000 - 26.730.000 11 7.995.500 3 16.630.000 10 52.111.300 24 103.466.800 100 97,24 48 295.528.300 40 27
7 Pembinaan dan
Kerjasama dengan
Organisasi Peduli
Lingkungan
jumlah ormas dan ornop
peduli lingkungan yang
bermitra dan menjalin
kerjasama
organisasi
125 1.354.230.000 25 370.616.500 25 291.975.000 291.975.000 4 10.657.100 8 2.475.000 3 55.006.300 10 222.087.920 25 290.226.320 100 99,40 50 660.842.820 40 49
100 95,07 40 31,73
VII
Meningkatnya Ketaatan
Pemangku Kepentingan
terhadap Peraturan
Perundangan-Undangan
di Bidang Lingkungan
Hidup
Program Penaatan
Hukum Lingkungan
Hidup
Jumlah Rekomendasi
Penanganan Kasus
Lingkungan Hidup
Rekomendasi 78 5.185.000.000 10 1.013.474.510 14 1.020.015.000 1.020.015.000 40.646.710 4 16.719.360 4 233.110.062 6 711.819.870 14 1.002.296.002 100 98,26 14 2.015.770.512 18 39
1 Identifikasi,Investigasi
dan Pelayanan
Pengaduan Masyarakat
terhadap Lingkungan
Hidup
Jumlah rekomendasi
tindaklanjut dari
pengaduan berkaitan
dengan dugaan
pencemaran/ kerusakan
LH.
Rekomendasi
39 1.145.000.000 5 172.167.200 7 154.550.000 154.550.000 - 13.639.600 2 10.209.360 2 21.268.570 3 104.254.510 7 149.372.040 100 96,65 12 321.539.240 31 28
2 Koordinasi Penegakan
Hukum dan Penanganan
Kasus Lingkungan
Hidup
Jumlah rekomendasi
tindaklanjut kasus/
perkara LH yang ditangani
Rekomendasi
39 985.000.000 5 210.157.800 7 145.450.000 145.450.000 - 11.810.000 2 6.510.000 2 29.055.072 3 93.876.160 7 141.251.232 100 97,11 12 351.409.032 31 36
3 Koordinasi dan
Penyusunan Produk
Hukum Lingkungan
Hidup
Jumlah draft produk
hukum LH yang dihasilkanDraft Produk hukum
LH30 1.905.000.000 6 528.820.610 6 664.475.000 664.475.000 0 13.885.110 - - - 176.166.920 - 467.973.700 6 658.025.730 100 99,03 12 1.186.846.340 40 62
4 Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan
Lingkungan Hidup
Jumlah Peraturan
Perundang-undangan yang
disosialisasikan
peraturan
perundangan LH
50 1.150.000.000 10 102.328.900 10 55.540.000 55.540.000 0 1.312.000 - - - 6.619.500 10 45.715.500 10 53.647.000 100 96,59 20 155.975.900 40 14
100 97,35 35 34,91
67.505.360.000 14.058.894.836 12.290.792.137 12.290.792.137 1.574.453.931 1.367.704.556 1.838.885.467 7.246.625.076 - 12.027.669.030 - 97,86 - 26.086.563.866 44 39
102 97,86
,
Makassar, 2016Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Ir.ANDI HASBI,M.T
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip.19650427 1992103 1 009
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Tinggi
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17
Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup di Sulsel
Meningkatnya kualitas air Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang
status mutu airnya memenuhi baku mutu 7% Bid IV
Persentase jumlah sungai dan danau yang
dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu
airnya dan diinformasikan status mutu airnya 58,62% Bid IV
1:08:15 Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)
12,72 2.007,27 Bidang I dan IV
01.08.15.01 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/ danau yang diketahui status
kualitas airnya 15 sungai dan
2 danau295,60 Bidang IV
Meningkatnya kualitas udara Presentase jumlah lokasi pemantauan udara
ambien yang status mutu udaranya tidak
tercemar 40% Bid IV
Persentase jumlah kabupaten/kota yang
dipantau kualitas udara ambiennya dan
diinformasikan mutu udara ambiennya 70,83% Bid IV
01.08.15.02 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah kab/kota yang diketahui status mutu
udara ambiennya 15 kab/kota 197,15 Bidang IV
Meningkatnya Ketaatan
Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan
terhadap pengelolaan LH
Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan
PPA 40% Bid IV
Persentase beban pencemaran limbah cair yang
dapat diturunkan 28% Bid IV
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
Amdal (jumlah dokumen Amdal yang diawasi
pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal
yang berlaku)19% Bid I
Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan yang taat terhadap pelaporan
pengelolaan limbah B383% Bid III
LAMPIRAN 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Pada RENJA BLHD Tahun 2015
1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
01.08.15.05 Koordinasi, Pembinaan, dan
Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa
Usaha dan/atau Kegiatan
Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa Usaha
dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi
tingkat ketaatannya dalam menerapkan peraturan
perundang-undangan dibidang LH
24 kab/kota dan 25
pemrakarsa 153,29 Bidang IV
01.08.15.06 Koordinasi, Pembinaan, dan
Inventarisasi Bahan Perusak Ozon
Jumlah Kab/Kota yang dibina dan
dikoordinasikan dalam Inventarisasi Bahan
Perusak Ozon24 kab/kota 94,60 Bidang III
01.08.15.10 Koordinasi Penilaian Dokumen
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen LH yang dinilai oleh Komisi
Penilai Amdal Provinsi 5 dokumen LH 293,92 Bidang I
01.08.15.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan
Limbah B3
Jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa
usaha/kegiatan yang dibina & diawasi dalam
pengelolaan limbah B324 kab/kota dan 30
pemrakarsa usaha94,10 Bidang III
Meningkatkan daya dukung
dan mempertahankan daya
tampung lingkungan hidup
Meningkatnya tutupan lahan
bervegetasi
Persentase tutupan lahan bervegetasi
80%
1:08:16 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA 24 494,00
01.08.15.08 Koordinasi dan Pembinaan Sulsel Go
Green
Jumlah jalur pemangku kepentingan yang dibina
dalam Sulsel Go Green 3 jalur 148,47 Bidang III
Meningkatnya upaya rehabilitasi
kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil
Cakupan lokasi rehabilitas kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil 15,79%
01.08.16.01 Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan
Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-
nya4 Lokasi 177,70 Bidang I
01.08.16.02 Koordinasi dan Pembinaan Kawasan
Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah lokasi yang dibina dan dikoordinasikan
dalam perlindungan kawasan pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil.0 - Bidang III
Meningkatnya upaya perlindungan
Kawasan Berfungsi Konservasi
Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi
konservasi25%
01.08.16.03 Koordinasi dan Pembinaan
Pengembangan dan Pemantapan
Kawasan Konservasi/Esensial
Jumlah lokasi yang di bina kawasan konservasinya
2 Lokasi 113,25 Bidang III
01.08.16.04 Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian
Kawasan Karst
Jumlah kab/kota pelestari kawasan karst yang di
bina 2 kab/kota 113,25 Bidang III
01.08.16.06 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati dan Plasma
Nutfah
Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati
2 Lokasi 98,90 Bidang III
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
Meningkatnya upaya adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel
40% Bidang III
01.08.16.05 Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi
dan Mitigasi Perubahan Iklim
Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim16 Lokasi 104,15 Bidang III
Meningkatkan kapasitas
manajemen, sumberdaya
manusia, kelembagaan dan
peranserta pemangku
kepentingan dalam
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Meningkatnya jumlah sekolah
peduli lingkungan
Cakupan sekolah peduli lingkungan (Jumlah
sekolah yang mendapatkan penghargaan bidang
LH /Jumlah Sekolah yang di bina)
100% Bidang II
1:08:17 Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,94 799,45 Bidang II,
Sekretariat,
UPTB LAB
01.08.17.01 Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah Jumlah sekolah adwiyata yang dibina 32 Sekolah 128,06
Bidang II
Meningkatnya kapasitas
penyebaran informasi LH
Persentase Kab/Kota yang membuat dan
menyampaikan Laporan SLHD20%
Sekretariat
01.08.17.04 Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan
Sistem Informasi Lingkungan Hidup
Daerah (SILHD)
Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan
SILH24 kab/kota 109,25
Sekretariat
Meningkatnya kapasitas
laboratorium LH
Cakupan laboratorium LH daerah yang
evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan
manajemen30,40%
UPTB LAB LH
Persentase peningkatan parameter pengujian
kualitas LH yang terakreditasi 60%UPTB LAB LH
01.08.17.05 Koordinasi dan Pembinaan
Laboratorium Lingkungan Hidup
Jumlah laboratorium kab/kota yg dibina
24 Laboratorium kab/kota 136,50 UPTB LAB LH
01.08.15.11 Pelayanan Pengujian Laboratorium
Lingkungan Hidup
Jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji
24 Jenis parameter uji 201,64 UPTB LAB LH
Meningkatnya peran serta
pemerintah daerah dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan LH
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang
memperoleh penghargaan Adipura60% Bidang II
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang
menggunakan teknologi ramah lingkungan 60% Bidang II
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang
menerapkan kearifan lokal LH 60% Bidang II
Persentase jumlah organisasi masyarakat yang
terlibat dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan LH70% Bidang II
Cakupan Kab/Kota yang memiliki Komisi
Amdal 38% Bidang II
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
01.08.15.03 Koordinasi dan Pembinaan Adipura
dan Kalpataru
Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh
penghargaan Adipura dan kalpataru 24 kab/kota 239,78 Bidang II
01.08.17.02 Pembinaan Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan, Ekolabel,
Produksi Bersih, dan Teknologi
Berwawasan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan
Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel,
Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan
Lingkungan24 kab/kota 137,00 Bidang II
01.08.17.06 Koordinasi dan Pembinaan Penerapan
Kearifan Lokal Lingkungan Hidup
Jumlah kab/kota yg dibina dalam penerapan
kearifan lokal24 kab/kota 83,40 Bidang II
01.08.17.07 Pembinaan dan Kerjasama dengan
Organisasi Peduli Lingkungan
Jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang
bermitra dan menjalin kerjasama25 Organisasi 130,23 Bidang II
01.08.15.12 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Persampahan
Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan
persampahan5 kab/kota 86,52 Bidang II
01.08.15.09 Koordinasi dan Pengawasan
Pelaksanaan KLHS Provinsi/
Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan
Jumlah kab/kota dan provinsi di Sulsel yang di
bina KLHSnya10 kab/kota dan
1 provinsi77,32 Bidang I
01.08.15.07 Pembinaan dan Pengawasan Komisi
Penilai AMDAL, UKL dan UPL
Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/ UPL
kab/kota yang dibina dan diawasi24 kab/kota 124,85 Bidang I
01.08.17.03 Koordinasi dan Pengembangan
Rencana Pendirian Perguruan Tinggi
Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan
Jumlah sekolah lingkungan hidup yang
dikoordinasikan dan difasilitasi pengembangannya
1 sekolah 75,00 Program
Meningkatnya Kapasitas dan
Kinerja BLHD Provinsi Sulsel
Persentase SDM BLHD yang mengikuti
peningkatan kapasitas 39,32%
Sekretariat
Hasil Penilaian Laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah Sulsel 80
Sekretariat
Persentase kepuasan pelanggan atas
penggunaan Jasa Laboratorium LH 65%
UPTB LAB LH
1:08:02 Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD
40% 2.235,21
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
01.08.02.01 Penatausahaan Administrasi
Laboratorium Lingkungan Hidup
Persentase peningkatan PAD dari Jasa
Laboratorium LH
40% 1.116,90 UPTB LAB LH
01.08.02.02 Pengembangan Mutu dan Kapasitas
Laboratorium LH
Jumlah jenis parameter yang terakreditasi
24 Jenis parameter
terakreditasi221,50 UPTB LAB LH
01.08.02.03 Pengelolaan dan Penyebarluasan
informasi Lingkungan Hidup
Jumlah media penyebaran data dan informasi
lingkungan hidup4 media (cetak, elektronik,
website, pameran)490,47 Program
01.08.02.04 Pembinaan dan Koordinasi
Pengembangan Sistem Pengaduan
Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina dalam
pengembangan sistem pengaduan24 Kab/kota 159,67 Bidang IV
01.08.02.05 Pembinaan dan Peningkatan
Kompentensi dan Kualitas Aparatur
Jumlah aparatur BLHD yang mengikuti
pendidikan lanjutan, pelatihan/ kursus, bintek,
seminar, diseminasi 35 Org 246,67 Kepegawaian &
Umum
Meningkatnya kinerja BLHD
dalan Perencanaan dan Evaluasi
Hasil Penilaian Laporan Kinerja BLHD
B Sekretariat
1:08:03 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Evaluasi
Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD40% 231,10
01.08.03.01 Penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen penyusunan rencana kegiatan
anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja
5 Dokumen (Renja, RKA,
DPA, RKPA, DPPA)
65,50 Program
01.08.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jumlah dokumen hasil monev dan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup4 Dokumen 165,60 Program
Meningkatnya Profisionalitas
Aparatur BLHD
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran
kedisplinan Pegawai 40% Sekretariat
Persentase kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan BLHD 75% Sekretariat
Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Regular
BLHD yang ditindaklanjuti 100% Sekretariat
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
1:08:01 Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 40% 2.561,43
01.08.01.01 Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase peningkatan pelayanan prima kepada
publik
40% 993,41 Kepegawaian &
Umum
01.08.01.02 Penatausahaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun
3 Dokumen (CaLK,
Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi
Anggaran)
277,50 Keuangan
01.08.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan
Kepegawaian
Persentase terwujudnya manajemen kepegawaian
berbasis kinerja 100% 484,47 Kepegawaian &
Umum
01.08.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Persentase peningkatan ketersediaan dan
pemeliharaan barang modal
40% ketersediaan dan
pemeliharaan barang
modal
806,05
Kepegawaian &
Umum
Meningkatkan pembinaan,
pengawasan dan penegakan
hukum lingkungan dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
Meningkatnya upaya penanganan
kasus pengrusakan dan
pencemaran lingkungan dan
ketaatan pemangku kepentingan
terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan
hidup
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% Bidang IV
Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti 20% Bidang IV
1:08:18 Program Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup
Jumlah rekomendasi penanganan kasus
lingkungan hidup14 962,32
01.08.18.01 Identifikasi, investigasi, advokasi dan
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Terkait Pencemaran dan Pengrusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan
berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan
LH. 7 Rekomendasi 193,79 Bidang IV
01.08.18.02 Koordinasi Penegakan Hukum dan
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara
LH yang ditangani
7 Rekomendasi 145,45 Bidang IV
Meningkatnya upaya pembinaan,
pelaksanaan, dan pembuatan
peraturan di bidang LH
Persentase jumlah produk hukum lingkungan
hidup40% Bidang IV
T Rp (Juta)
2 3 7 8 17 1
KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tahun 2015
Cakupan pemerintah daerah yang telah
mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-
undangan di bidang LH 40% Bidang IV
01.08.18.03 Koordinasi dan Penyusunan Produk
Hukum Lingkungan Hidup
Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan
6 draft produk hukum LH 623,07 Bidang I
Makassar, September 2015Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Ir.ANDI HASBI,M.T
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip.19650427 1992103 1 009
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROV. SULSEL
TAHUN ANGGARAN : 2016
1 2 4
1 Meningkatnya kualitas air 10%
75,86%
2 Meningkatnya kualitas udara 40%
83,33%
3 Meningkatkan Ketaatan
Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan
terhadap Pengelolaan LH
50%
30%
22%
83%
4 Meningkatnya tutupan lahan
bervegetasi
82%
5 Meningkatkan upaya rehabilitasi
kawasan pesisir dan pulau -
pulau kecil
26.32%
6 Meningkatnya upaya
perlindungan Kawasan Berfungsi
Konservasi
37.50%
7 Meningkatnya upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim
60%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3
Persentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya
memenuhi baku mutu
Persentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu
udaranya tidak tercemar
Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap
perizinan, PPU dan PPA
Persentase tutupan lahan bervegetasi
Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil
Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi
Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel
Persentase jumlah sungai dan danau yang dipantau kualitasnya, ditetapkan
status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya.
Persentase jumlah kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya
dan diinformasikan mutu udara ambiennya
Persentase beban pencemaran limbah cair yang dapat diturunkan
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah dokumen Amdal
yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total dokumen Amdal yang berlaku).
Persentase jumlah pemrakarsa usaha/dan atau kegiatan yang taat terhadap
pelaporan pengelolaan limbah B3
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
8 Meningkatnya jumlah sekolah
peduli lingkungan
100%
9 Meningkatnya kapasitas
penyebaran informasi LH
40%
10 Meningkatnya kapasitas
Laboratorium LH
39.10%
70%
11 Meningkatnya peran serta
pemerintah daerah dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan
LH
70%
70%
70%
80%
42%
12 Meningkatnya kapasitas dan
kinerja BLHD Provisni Sulsel
44.94%
85
70%
13 Meningkatnya kinerja BLHD
dalam perencanaan dan evaluasi
BB
14 Meningkatnya profesionalitas
Aparatur BLHD
60%
80%
100%
Persentase SDM BLHD yang mengikuti peningkatan kapasitas
Hasil pembinaan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sulsel
Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa Laboratorium LH
Hasil penilaian Laporan Kinerja BLHD
Persentase penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan pegawai
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD
Persentase hasil evaluasi pemeriksaan Regular BLHD yang ditindaklanjuti
Cakupan sekolah peduli lingkungan (jumlah sekolah yang mendapatkan
penghargaan bidang LH/jumlah sekolah yang dibina)
Persentase Kab/Kota yang membuat dan menyampaikan laporan SLHD
Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan
teknis dan manajemen
Persentase peningkatan parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah
lingkungan
Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH
Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan LH
Cakupan Kab/Kota yang memiliki Komisi Amdal
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
15 Meningkatnya upaya
penanganan kasus pengrusakan
dan pencemaran lingkungan dan
ketaatan pemangku kepentingan
terhadap peraturan perundang -
undangan di bidang LH
100%
30%
16 Meningkatnya upaya pembinaan,
pelaksanaan, dan pembuatan
peraturan di bidang LH
60%
60%
*Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp. 9.290.792.137,00
*Jumlah Program : 7 (Tujuh)
Mengetahui,
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH,MSi,MH
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Makassar, 27 Januari 2015
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
NIP. 19650427 199203 1 009
Ir. ANDI HASBI, M.T
Pangkat Pembina Utama Muda
Cakupan pemerintah daerah yang telah mendapatkan sosialisasi peraturan
perundang - undangan di bidang LH
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan LH yang ditindaklanjuti
Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Persentase jumlah produk hukum LH