PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ......KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. Yusron Hadi ST.,M.UM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197006111997031007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UMUM & KEPEGAWAIAN

Nomor SOP : 060 / / skrt/DISLUTKAN/VIII/2020Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh :

Nama SOP : Surat Masuk

Dasar Hukum1 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5

6

7Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Internal dan Adminstratif2

Peringatan :Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat Komputer

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efesiensi pelaksanaan tugas 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil

Pendidikan serendah - rendahnya SLTA Jurusan Administrasi

PerkantoranPeralatan / Perlengkapan

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 197006111997031007

SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata cara reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur ( SOP )

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018

Pencatatan dan Pendataan :

PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1

2 Penomoran 5 Menit AgendaTerisi

3 Lembar Disposisi 10 Menit DisposisiSekretaris

4 Lembar Disposisi 10 Menit Dimasukkanada paraf ke KadisSekretaris

5Disposisi Kepala 20 MenitDinas

6 Disposisi Kepala 20 Menit Surat sudahDinas terdistribusi

7Diagendakan 5 Menit Arsip

8 Proses Surat Masuk Selesai

Mendistribusikan Surat2 sesuai Disposisi Kepala

Dinas

Surat masuk disimpan dalam arsip surat masuk

masing-masing Bidang dan UPTD

KEPALA DINAS

Surat diterima oleh Subbag Umum dan

Kepegawaian

Mencatat surat masuk dalam buku agenda surat

masuk.

Memberi lembar disposisi, diteruskan ke

Sekretaris

Menindaklanjuti lembar disposisi oleh Sekretaris

untuk diproses dan diserahkan kembali ke Subbag

Umum dan Kepegawaian

Setelah didisposisi Sekretaris, kemudian

disampaikan kepala Dinas

No.

Uraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

Kasubag Umum &

KepegPENGAGENDA SEKRETARIS

KASUBAG /KABID /

UPTD

/FUNGSIONAL

MUTU BAKU

Mulai

Proses Sekretariat

Proses Sekretaris

Proses Sekretariat

Keputusan

Surat / Dokumen

Arsip

Selesai


Nama SOP : Permohonan Pengajuan Cuti





5


1 SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan SOP di Lembaga lain (BKD dan DIKLAT Provinsi NTB) 1

2 SOP Eksternal dan Administratif2

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat / Komputer

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efesiensi pelaksanaan tugas 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener

Keterkaitan :

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

NUSA TENGGARA BARATKEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata

cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur (

SOP )

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,

Pendidikan serendah - rendahnya SLTA Jurusan

Administrasi Perkantoran

Peralatan / Perlengkapan


Pencatatan dan Pendataan : 1. Diisi dengan catatan pelaksana yang mengajukan cuti sesuai prosedur.

PENGOLAH

DATA

KEPEG PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

1

2Blangko cuti 10 Menit Blangko Cuti

acc Kepeg Tidak

3 15 Menit PersetujuanACC

4 ACC atasan 20 Menit Surat Cuti

Ya Langsung

5 Surat Cuti 15 Menit Faraf Kasubag

umum & Kepegdan Sekretaris

6Tanda tangan 20 Menit Surat Cuti

Kepala Dinas

7 Surat Cuti 20 Menit Surat Cuti

8

No. Uraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

PEGAWAI NEGERI

SIPIL

KASUBAG/KAS

I/KABID/UPTDSEKRETARIS

Atasan Langsung menelaah Usulan

permohonan cuti PNS.

ACC atasan

Langsung.

KEPALA DINASPENGAGEND

AMUTU BAKU

Pegawai Negeri Sipil mengajukan

permohonan cuti dengan mengisi

formulir cuti.

Surat permohonan cuti diproses di

Sekretariat dan diserahkan kembali untuk

mendapat persetujuan atasan langsung.

Setelah Permohonan cuti di ACC atau

disetujui oleh atasan langsung PNS

kemudian diajukan ke Pengadministrasi

Kepeg untuk di buat Surat Cuti Tahunan.

Surat Cuti Tahunan diajukan ke Kepala

Sub Bagian umum & Kepegawaian dan

Sekretaris untuk di Faraf

Surat Cuti Tahunan diajukan ke Kepala

Dinas untuk di Tandatangani oleh Kepala

Dinas.Surat Cuti Tahunan di tandatangani oleh

Kepala Dinas selanjutnya diserahkan ke

Pengagenda Surat Keluar untuk

Penomoran surat.

Surat Cuti Tahunan diserahkan ke

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mulai

Blangko cuti

Proses cuti

Blangko cuti

Surat Cuti

Surat Cuti

Surat Cuti

Selesai


Nama SOP : Surat Tugas





5

6

7Keterkaitan : Kualifikasi Pelaksana :

1 SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan SOP di Lembaga lain 1

2 SOP Internal dan Adminstratif2

Peringatan :

Hambatan dapat saja terjadi 1 Perangkat /Komputer

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efesiensi pelaksanaan tugas 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener


Perkantoran




NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi

dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

prosedur ( SOP )Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-

2018

Pencatatan dan Pendataan : 1. Diisi dengan catatan pelaksana yang mengajukan cuti sesuai prosedur.

PENGOLAH DATA


1

2 Surat tugas 20 Menit Paraf Sekretarismasuk ke

Sekretaris

3 Diajukan ke 10 Menit Persetujuan

Kepala Dinas Kepala Dinas.

Tidak

4 Ya ACC Kepala 15 Menit Surat Tugas

Dinas.

5 Surat Tugas 15 Menit Surat tugasyang ditanda

tandangi.

6 Surat tugas 5 Menit Penomoran /

Agenda.

7Surat tugas 10 Menit Di Distribusikan.

Surat tugas yang sudah di tanda tangan

diserahkan ke Pengagenda untuk

penomoran.

Surat tugas diserahkan kembali ke

Pejabat yang ditunjuk oleh atasan

langsung yang telah diproses melalui

Sekretariat.

Surat tugas diterima atasan langsung

untuk disahkan Kepala Dinas.

PENGAGENDA

Pejabat mengajukan surat tugas ditunjuk

oleh Kepala Dinas.

Surat tugas diproses melalui Sekretaris

dan selanjutnya apakah dibuat SPPD

atau tidak.

KASUBAG/KASI/

KABID/UPTD

Uraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

SEKRETARISKEPALA

DINAS

Pengolah Data membuat Surat Tugas dan

SPPD setelah mendapatkan persetujuan

Kepala Dinas.

Surat tugas diajukan ke Kepala Dinas

untuk ditandatangan.

MUTU BAKUNo.

Mulai

Surat tugas

Keputusan

Surat tugas

Surat tugas

Surat tugas

Surat tugas


Nama SOP : Kenaikan Pangkat





5

6




Peringatan :


1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada in efesiensi pelaksanaan tugas 2 Alat Tulis Kantor /Buku Agenda / Disposisi/DUK

2 3 Lemari Arsip

4 Ordener


1 Usulan Kenaikan Pangkat ditetapkan dalam 2 periode yaitu bulan April dan Oktober.

2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pengisi Formulir usulan Mutasi Kenaikan Pangkat.

3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melengkapi persyaratan sesuai jenis kenaikan pangkat.


TENGGARA BARAT


Pendidikan serendah - rendahnya SLTA Jurusan

Administrasi Perkantoran



Keterkaitan :




SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata cara

reviu atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur ( SOP

)


PENGOLAH

DATA


1

2

Formulir KP 1 hari Formulir Terisi

dan berkas2

3Formulir dan

1 hari Berkas - berkasberkas - berkas terfaraf

Lengkap4

Berkas-berkas 1 hari Berkas - berkas

KP dan Surat terlegalisir

Usulan.

5 Berkas2 KP 1 hari Berkas-berkas

terlegalisir

6Surat - surat 10 Menit Surat - surat

tertandatangani7

Surat - surat 10 Menit Agenda Terisi

8

Berkas-berkas 30 Menit Berkas - berkas

KP. tersotir dan

9

Berkas-berkas 30 Menit Berkas2 KP

Terkirim

Berkas - berkas KP diserahkan ke BKD dan

Diklat untuk diproses selanjutnya.

KEPALA

DINAS

PENGAGEND

AMUTU BAKU


permohonan usulan persyaratan kenaikan

pangkat.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mengisi

formulir permohonan, menyiapkan berkas -

berkas KP dan menyiapkan surat - surat.

Berkas - berkas KP dilegalisir dan surat - surat

diajukan ke Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian untuk di Faraf

Setelah Berkas - berkas di faraf oleh Kasubag

Umum dan Kepegawaian selanjutnya diajukan

ke Sekretaris untuk ditandatangani stempel

legalisir dan faraf surat - surat

pengantar/usulan

Berkas - berkas yang sudah di legalisir diserahkan

kembali ke Pengolah Data Kepeg untuk disortir dan

surat - surat pengantar diajukan ke Kepala Dinas

untuk ditandatangani.

Pengajuan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat

/ Surat Usulan Kenaikan pangkat ke Kepala

Dinas.

Surat - surat Pengantar Kenaikan pangkat /

Surat Usulan kenaikan pangkat diserahkan ke

Pengagenda untuk penomoran.

Surat Usulan Kenaikan Pangkat dikembalikan

ke Pengolah Data untuk diserahkan kepada

BKD dan Diklat Provinsi NTB.


UNIT PELAKSANA

PEGAWAI NEGERI

SIPIL

KEPALA SUB

BAGIAN UMUM

DAN KEPEG

SEKRETARIS

Mulai

Berkas -berkas KP

Proses KP

Berkas -berkas KP

Berkas -berkas KP

Surat -surat

Berkas -Berkas KP

Selesai

Surat -surat


Nama SOP : Permohonan Usulan Pensiun.





5




Peringatan :



2 3 Lemari Arsip

4 Ordener



Perkantoran




NUSA TENGGARA BARAT

NIP. 197006111997031007

SEKRETARIAT


reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur ( SOP )Keterkaitan :



H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)


1 Usulan Pensiun ditetapkan sesuai dengan TMT Pensiun.

2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pengisi Formulir usulan Pensiun yang bersangkutan.

3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melengkapi persyaratan Usulan Pensiun.

PENGOLAH

DATA KEPEG


1

2

Formulir 1 hari Formulir TerisiPensiun dan

berkas2

3Formulir dan

1 hari Berkas - berkasberkas - berkas

terfaraf

Lengkap

4Berkas-berkas 1 hari Berkas - berkas

Pensiun dan terlegalisir

surat Usulan.

5 Berkas2 1 hari Berkas-berkas

Pensiun. terlegalisir

6Surat - surat 10 Menit Surat 2 trtandatan

7

Surat - surat 10 Menit Agenda Terisi

8

Berkas-berkas 30 Menit Berkas - berkas

Pensiun. tersotir dan lkp

9

Berkas-berkas

Pensiun

30 Menit Berkas2 KP

Terkirim

Berkas - berkas KP diserahkan ke BKD dan

Diklat untuk diproses selanjutnya.

KEPALA

DINAS

PENGAGEN

DAMUTU BAKU


permohonan usulan persyaratan Pensiun.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mengisi formulir permohonan,

menyiapkan berkas - berkas Pensiun dan

menyiapkan surat - surat.

Berkas - berkas Persyaratan pensiun

dilegalisir dan surat - surat Permohonan /

Pengantar diajukan ke Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian untuk di Faraf

Setelah Berkas - berkas di faraf oleh

Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya diajukan ke Sekretaris untuk

ditandatangani stempel legalisir dan faraf

surat - surat pengantar/usulan

Berkas - berkas yang sudah di legalisir

diserahkan kembali ke Pengolah Data

Kepegawaian untuk disortir dan surat -

surat pengantar diajukan ke Kepala Dinas

untuk ditandatangani.

Pengajuan Surat Pengantar Pensiun / Surat

Usulan Pensiun ke Kepala Dinas.Surat - surat Pengantar Usulan Pensiun /

Surat Usulan Pensiun diserahkan ke

Pengagenda untuk penomoran.

Berkas - berkas usulan Pensiun

dikembalikan ke Pengolah Data untuk

diserahkan kepada BKD dan Diklat Provinsi

NTB.


UNIT PELAKSANA

PEGAWAI NEGERI

SIPIL

KEPALA SUB

BAGIAN UMUM

DAN KEPEG

SEKRETARIS

Mulai

Berkas -berkas

Pensiun

Proses Usulan Pensiun

Berkas -berkas

Pensiun

Berkas -berkas

Pensiun

Surat -surat

Berkas -Berkas

Pensiun

Selesai

Surat -surat


Nama SOP : Permohonan Kenaikan Gaji Berkala.





5

6




Peringatan :



2 3 Lemari Arsip

4 Ordener



Perkantoran




NUSA TENGGARA BARAT

NIP. 197006111997031007

SEKRETARIAT


reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


Keterkaitan :



H. Yusron Hadi ST.,M.UMPembina Utama Muda (IV/c)



1 Usulan Kenaikan Gaji Berkala ditetapkan dalam dua tahun sekali sesuai dengan bulan pengangkatan yang bersangkutan.


1

2

Konsep KGB 10 menit Koreksi

3

Konsep KGB 15 Menit Surat KGB

3Surat KGB

15 Menit Faraf Sekretaris

4Surat KGB 15 Menit Tanda Tangan

Surat KGB

5 Surat KGB 15 Menit Penomoran

Surat KBG 15 Menit Proses KGB

6

Surat Kenaikan Gaji Berkala yang sudah

ditandatangan diserahkan ke Bagian

Pengagenda untuk di beri penomoran dan

selanjutnya diserahkan ke Bagian

Keuangan untuk diproses lebih lanjut.

Pengolah Data Kepeg mengarsip Surat

Kenaikan Gaji Berkala, di simpan di Arsip

PNS Ybs serta diserahkan ke PNS yang

bersangkutan.

Surat Kenaikan Gaji Berkala selanjutnya

diajukan ke Kepala Dinas untuk di Tanda

Tangan.

PENGAGEND

A

KASUBBAG

KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian/Pengolah Data Kepeg

mengonsep Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Surat Kenaikan Gaji Berkala diajukan ke

Sekretaris untuk di farat setelah di ACC

atau di faraf oleh Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian.

KASUBBAG

UMUM DAN

KEPEG

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian melakukan koreksi atas

Konsep Usulan Kenaikan Gaji Berkala.

Usulan Kenaikan Berkala ACC selanjutkan

Pengolah Data Kepeg mengetik Surat

Kenaikan Gaji Berkala.


UNIT PELAKSANA

PENGOLAH DATA

KEPEGSEKRETARIS

KEPALA

DINAS

MUTU BAKU

Mulai

Surat KGB

Proses Usulan KGB

Surat KGB

Arsip Surat KGB

Surat KGB

Surat KGB

Surat KGB


Nama SOP : Pengajuan DP-3





5

6




Peringatan :



2 3 Lemari Arsip

4 Ordener



Perkantoran



Keterkaitan :





SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata cara reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





PERSYARATANWAKTU OUTPUT

1

15 menit lanjut

2 Cukup 15 Menit lanjut

3 Cukup 15menit lanjut

4 Cukup10 menit lanjut

Cukup

5 5 menit lanjut

6

Cukup 15 menit lanjut

7 Cukup 30 menit lanjut

Sub. Bagian Umum Kepegawaian/Pengolah

Data Kepegawaian menyerahkan blanko

DP-3 kepada masing-masing atasan

langsung PNS untuk diberi nilai dan

ditandatangani

Blanko DP-3 yang telah diberi nilai dan

ditandatangani oleh masing-masing atasan

langsung kemudian diserahkan ke masing-

masing PNS yang bersangkutan untuk di

tandatangani

DP-3 yang telah di tandatangani di copy

untuk bagian Umum kepegawaian dan

untuk dirinya, sedangkan aslinya dikirim ke

Gubernur Cq. Kepala BKD dan Diklat

Provinsi NTB dengan memakai buku

ekspedisiSub. Bagian Umum dan Kepegawaian

mengarsip dalam 1 bendel untuk

memudahkan pencarian berikutnya bila

diperlukan

Blanko DP-3 yang telah ditandatangani

oleh masing-masing PNS yang

bersangkutan kemudian di ajukan kembali

kepada atasan langsung masing-masing

PNS yang bersangkutan

Kemudian membagikan blanko DP-3 yang

tersedia ke masing-masing PNS

MUTU BAKU

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian/Pengolah Data Kepeg

membuat daftar penerimaan blanko DP-3

ATASAN MASING-MASING PNS No. Uraian Aktivitas

UNIT PELAKSANA

PENGOLAH DATA

KEPEG

PEGAWAI NEGERI

SIPIL

Mulai

Pembagian

Pemberian Nilai dan Penandatanganan

Penandatanganan DP-3

Setelah ditandatanganidiserahkan kembali kepada atasan masing-masing

di copy untuk Bag. Umum dan arsip. Aslinya di kirim

Diarsipkandalam satu

selesai


Nama SOP : Daftar Urut Kepangkatan





5

6




Peringatan :



2 3 Lemari Arsip

4 Ordener





Perkantoran



Keterkaitan :





SEKRETARIAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata cara reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



PERSYARATANWAKTU OUTPUT

1

15 menit lanjut

2 Cukup 15 Menit lanjut

3 Cukup 15menit lanjut

4 Cukup10 menit lanjut

Cukup

5 5 menit lanjut

6

Cukup 15 menit lanjut

7 Cukup 30 menit lanjut

DP-3 yang telah di tandatangani di copy untuk

bagian Umum kepegawaian dan untuk dirinya,

sedangkan aslinya dikirim ke Gubernur Cq.

Kepala BKD dan Diklat Provinsi NTB dengan

memakai buku ekspedisi

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

mengarsip dalam 1 bendel untuk

memudahkan pencarian berikutnya bila

diperlukan

MUTU BAKU

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian/Pengolah Data Kepeg membuat

daftar penerimaan blanko DP-3

Kemudian membagikan blanko DP-3 yang

tersedia ke masing-masing PNS

Sub. Bagian Umum Kepegawaian/Pengolah

Data Kepegawaian menyerahkan blanko DP-3

kepada masing-masing atasan langsung PNS

untuk diberi nilai dan ditandatangani

Blanko DP-3 yang telah diberi nilai dan

ditandatangani oleh masing-masing atasan

langsung kemudian diserahkan ke masing-

masing PNS yang bersangkutan untuk di

tandatangani

Blanko DP-3 yang telah ditandatangani oleh

masing-masing PNS yang bersangkutan

kemudian di ajukan kembali kepada atasan

langsung masing-masing PNS yang

bersangkutan


UNIT PELAKSANA

PENGOLAH DATA

KEPEG

PEGAWAI NEGERI

SIPILATASAN MASING-MASING PNS

Mulai

Pembagian

Pemberian Nilai dan Penandatanganan

Penandatanganan DP-3

Setelah ditandatanganidiserahkan kembali kepada atasan masing-masing

di copy untuk Bag. Umum dan arsip. Aslinya di kirim

Diarsipkandalam satu

selesai

Documents

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ......KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. Yusron Hadi ST.,M.UM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197006111997031007