PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH … TIMUR_32_2000.pdf · Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANGDINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang a. bahwa dalam rangka pemberdayaan di bidang kepemudaan dan

keolahragaan di lingkunpan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

sesuai kewenangan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu adanya

penataan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara

langsung mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

huruf a konsideran Menimbang ini, maka penataan organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga dituangkan dalam Peraturan Daerah

Propinsi Jawa Timur.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950

Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam hal Undang-

undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antnra Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1979

tentang Badan Koordinasi. Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengembangan Generasi Muda ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Pertmdang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI I PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUTUSKA N :

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS

KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Propinsi , adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

b. Gubernur , adalah Gubernur Jawa Timur ;

c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;

d. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, adalah Dinas

Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan Propinsi Jawa Timur ;


f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan Propinsi Jawa Timur ;

g. Kepemudaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk

pemberdayaan generasi muda ;

h. Keolahragaan, adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk

pemberdayaan olahraga, prasarana dan sarana serta penunjang

lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, adalah unsur pelaksana

Pemerintah Propinsi di bidang kepemudaan dan keolahragaan ;

(2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seonmg

Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di

bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan fasilitasi dan

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;

b. perumusan kebijaksanaan perencanaan, pemanfaatan prasarana

dan sarana kepemudaan dan keolahragaan ;

c. pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan pengembangan

kepemudaan yang meliput koordinasi, kelembagaan, produktivitas

dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;


d. pelaksanaan kebijaksanaan fasilitasi dan pengembangan

keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan,

pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan

keolahragaan ;

e. perumusan pedoman dan pelaksanaan pemberian izin/

rekomendasi dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan ;

f. pemantauan, evaluasi, pengendalian terhadap kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan;

g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri

atas :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas ;

c. Bagian Tata Usaha ;

d. Sub Dinas Penyusunan Program ;

e. Sub Dinas Generasi Muda ;

f. Sub Dinas Keolahragaan;

g. Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga;

h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian

dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


Bagian Kedua

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyaitugas memimpin, melakukan koordinasi,

pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan

dibidang kepemudaan dan keolahragaan. ...

Pasal 7

Wakil Kepala Dinas, mempunyui tugas :

a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala

Dinas berhalangan;

b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan

hubungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;

b. pengelolaan urusan keuangun ;

c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan,

kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat

dan perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas

dan semua Unit Organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan ;

e. pengelolaan barang kelengkapan ;


f. pengelolaan urusan organisasi ketatalaksanaan ;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Sub Bagian Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Umum ;

d. Sub Bagian Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;

b. menyusun tbrmasi pegawai dan perencanaan pegawai;

c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai ;

d. mengurus kesejahteraan pegawai ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha ;

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran keuangan ;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan

gaji pegawai ;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha ;

(3) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan

penggandaan ;

b. melakukan tata usaha kearsipan ;

c. melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;


d. menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta

pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;

e. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

hubungan masyarakat;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Tata Usaha ;

(4) Sub Bagian Perlengkapan , mempunyai tugas :

a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;

b. melaksanakan pengelolaan inventarisasi kantor;

c. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris

kantor;


Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penyusunan Program

Pasal 12

Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program ,evaluasi dan

pelaporan di bidang kepemudaan dan keolahragaan .

Pasal 13


12, Sub Dinas Penyusunan Program mernpunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan data, analisis, evaluasi, penyusunan

laporan dan pengelolaandokumentasi;

b. pelaksanaan, koordinasi penyusunan program pengembangan

kepemudaan dan keolahragaan serta penyusunan laporan ;

c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Pasal 14

(1) Sub Dinas Penyusunan Program , terdiri atas :

a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;

b. Seksi Perencanaan ;

c. Seksi Evaluasi dan Pelajaran ;

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas

Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data , mernpunyai tugas:

a. menghimpu dan mengolah data kepemudaan dan

keolahragaan;

b. menganalisis dan mengevaluasi data dalam rangka

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan ;

c. menyajikan data kepemudaan dan keolahragaan;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Penyusunan Program ;

(2) Seksi Perencanaan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan

penyusunan program;

b. mengkoordinasikan penyusunan program pengembangan

kepemudaan dan keolahragaan ;

c. menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan dan

keolahragaan ;

d. mempersiapkan penyusunan anggaran ;


Sub Dinas Penyusunan Program ;

(3) Seksi evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program ;

b. Melaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan

kegiatan program;


c. Menyusunan laporan pertanggung jawaban program dan

anggaran ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Penyusunan Program.

Bagian Kelirna

Sub Dinas Generasi Muda

Pasal 16

Sub Dinas Generasi Muda mempunyai tugas melaksanakan

pemberdayaan anak, remaja serta produktivitas kewirausahaan dan

lembaga kepemudaan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 16, Sub Dinas

Bina Generasi Muda mempunyai fungsi:

a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan anak,

remaja, produktivitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;

b. pelaksanaan pemberdayaan anak, remaja,

produktivitas,kewirausahaan dan lembaga kepemudaan ;

c. pelaksanaan koordinasi dnlam rangka pemberdayaan

kepemudaan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Generasi Muda, terdiri atas:

a. Seksi Anak dan Remaja ;

b. Seksi Produktivitas Kepemutlaan ;

c. Seksi Lembaga Kepemudaan ;



Generasi Muda.


Pasal 19

(1) Seksi Anak dan Remaja , mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan dibidang pengembangan wawasan,

potensi dan kreativitas anak dan remaja ;

b. menyusun rencana kegiatan pengembangan partisipasi dan

apresiasi anak dan remaja ;

c. melaksanakan fasilitasi kegintan pengembangan wawasan,

potensi dan kreativitas anak dan remaja ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Generasi Muda ;

(2) Seksi Produktivitas Kepemudaan , mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan peningkatan produktivitas dan

kewirausahaan pemuda;

b. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas

pemuda;

c. melaksanakan pemberdayaan, perintisan dan pendampingan

dalam rangka peningkatan kewirausahaan ;

d. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan

produktivitas dan kewirausahan pemuda ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Generasi Muda ;

(3) Seksi Lembaga Kepemudaan, mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengkoordinasikan/ fasilitasi dan

pengembangan lembaga kepemudaan ;

b. menyusun rencana kegiaian pengembangan lembaga

kepemudaan ;

c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan lembaga

kepemudaan ;


Dinas Generasi Muda.


Bagian Keenam

Sub Dinas Keolahragaan

Pasal 20

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah / kampus

serta pembinaon olahraga masyarakat.

Pasal 21

Sub Dinas Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

olahraga Ierhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/ kampus

sorla pembinaan olahraga masyarakat.

Pasal 22

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Sub

Dinas Keolahragaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencanan kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak

prasekolah, pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta

masyarakat;

b. penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak

prasekolah. pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta

masyarakat ;

c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak

prasekolah. pelajar dan mahasiswa diluar sekolah/ kampus serta

masyarakat ;

d. pelaksanaan lasililasi pemberdavaan olahraga bagi mahasiswa dan

masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan ;

e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih,

wasit. official dan pembina olahraga ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan.oleh Kepala Dinas.


Pasal 23

(1) Sub Dinas Koolahragaan Ierdiri atas :

a. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa ;

b. Seksi Olahraga Masyarakat ;

c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga



Keolahragaan.

Pasal 24

(1) Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegi.itan pemberdayaan Olahraga untuk

taman kanak-kanok, Pelajar dan Mahasiswa melalui pemasalan

dan pernbibitan ;

b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis

dan ketrampilan bagi pelatih olahraga, pelajar dan mahasiswa ;

c. melaksanakan atau memfasilitasi kegiatan Pekan Olahraga

Sekolah Dasar, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Propinsi, Pekan

Olahraga Pelajar Nasional maupun Pekan Olahraga

Mahasiswa;

d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam

penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kesenian Sekolah

Dasar;

e. melaksanakan Pemusatan Pembinaan Latihan Pelajar;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Keolahragaan ;

(2) Seksi Olahraga Masyarakat, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan olahraga karyawan

dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan ;

b. melaksanakan kegiatan usaha peningkatan pengetahuan teknis

dan ketrampilan ;

c. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasalan olahraga karyawan

dan masyarakat;

d. menyiapkan bahan sarana informasi olahraga ;

e. melaksanakan melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga

Masyarakat Tingkat Propinsi ;


f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Sub Dinas Keolahragaan ;

(3) Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga mempunyai Tugas:

a. melakukan pendataan dan penyusunan program pembinaan

terhadap organisasi olahraga.

b. menyusun rencana kegiatan pembinaan prestasi olahraga

karyawan dan masyarakat :

c. memfasilitasi peningkatan manajemen organisasi olahraga ;

d. melakukan kerjasama dengan organisasi olahraga, dalam

rangka meningkatan prestasi olahraga ;

e. melakukan fasilitasi kegiatan pembinaan prestasi olahraga;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Keolahragaan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Prasana dan Sarana Pemuda serta Olahraga

Pasal 25

Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga, mempunyai

tugas melaksanakan dan memberikan rekomendasi pembangunan,

pengadaan, pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan serta

keolahragaan

Pasal 26


25, Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga

rnempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pembangunan dan perawatan prasarana dan

sarana kepemudaan serta keolahragaan ;

b. pelaksanaan pembnngunan dan pengadaan prasarana dan sarana

kepemudaan serta keolahragaan ;

c. pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan serta

keolahragaan :

d. pemberian irekomendasi pembangunan prasarana kepemudaan

dan keolahragaan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Pasal 27

(1) Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga, terdiri

atas :

a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;

b. Seksi Sarana Pemuda dun Olahraga ;

c. Seksi Pengendalian dan Perawatan ;



Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga.

Pasal 28

(1) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana

pembangunan prasarana kepemudaan dan keolahragaan ;

b. menyusun petunjuk tekms standardisasi pembangunan

prasarana kepemudaan dan keolahragaan ;

c. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi

pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan serta

keolahragaan;


Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga ;

(2) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kebutuhan sarana kepemudaan dan

keolahragaan ;

b. menyusun petunjuk teknis standardisasi sarana olahraga ;

c. melakukan pengadaan dan pendistribusian sarana pemuda

serta olahraga;

d. melaksanakan tugas-tugns lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga.

(3) Seksi Pengendalian dan Perawatan, mempunyai tugas :

a. menyusun pedoman penggunaan prasarana dan sarana

kepemudaan serta keolahragaan ;

b. melaksanakan perawatan prasarana dan sarana ;

c. melakukan pemantauan, evaluasi dan menyiapkan bahan

pelaksanaan penibangunan prasarana dan sarana ;


d. melaksanakan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub

Dinas Prasarana dan Sarana Pemuda serta Olahraga.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

29, terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya

berlanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 31

Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan

prinsip koordinasi, inegrasi dan sinkronisasi.


Pasal 32

(1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkimgan Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan, berkewajiban memimpin bawahan masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan ;

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

secara berkala kepada atasannya ;

(3) Setiap laporan yang dileriina oleh pimpinan unit kerja dari bawahan,

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;

(4) Setiap laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada pejabat

lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada

Bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan

mengambil langkah-lanukah yang diperlukan apabila bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 34

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

Gubenur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekreiaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;


(2) Kepala Bagian. Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui

Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1997 tentang Susunan

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah

Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Desember 2000

GUBERNUR JAWA TMUR

ttd

IMAM UTOMO. S


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari

2001 Nomor 6 Talvin 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP 510 040 479



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tertuang di

dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah utamanya yang

menyangkut tugas-tugas desentralisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Timur

perlu melakukan penyempurnaan dan pengembangan dari Peraturan Daerah terdahulu yaitu

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1997 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan

ditengah-tengah masyarakat, maka bidang Kepemudaan dan Keolahragaan akan mengalami

tambahan tugas dan fungsi sehingga pemerintah Daerah lebih dapat melaksanakan fungsi

perencanaan, pembinaan, pengembangan evaluasi dan pengawasan.

Selanjutnya untuk melengkapi tugas Kepemudaan dan Keolahragaan, akan lebih nyata

dalam melaksanakan tugas apnbila didukung oleh sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan sarana adalah sogala bentuk dan jenis peralatan yang dapat

dipergunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya Sarana olahraga (matras, meja,

bola, raket dsb), Sarana pemuda (komputer, mesin jahit, mesin ketik, mesin bubut, dsb).

Sedangkan yang dinaksud dengan prasarana adalah wahana atau tempat melakukan

kegiatan dalam bentuk bangunan, ruangan atau lahan/ tanah yang memenuhi persyaratan

untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya (gedung olahraga, lapangan sepak bola, tempat

pendidikan dan pembibitan, kantor/ sekretariat/ sanggar, padepokan, youth centre suatu

organisasi keolahragaan/kepemudaan).


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 18 :

Pasal 9 ayat (1) :

ayat (2) :

ayat (3) :

Pasal 20 :

Pasal 21 :

Pasal 22 anmpai dengan

Pasal 23 :

Cukupjelas.

Cukupjelas.

Peningkatan produktivitas dan kewirausahaan pemuda

diarahkan pada :

a. Pengembangan etos kerja dan kemampuan berprestasi

didasarkan pada kreativitas dan produktivitas.

Menumbuhkan dan mengembangkan kemauan dan kemapuan

untuk maju, mandiri dan kreatif.

Menumbuhkan sikap dan perilaku kewirausahaan

b. Mengembangkan wawasan Iptek dengan penguasaan ilmu

pengetahuan dan tehnologi dikalangan generas' muda.

c. Mengembangkan dan memantapkan kemitraan usaha antar

kelompok produktif pemuda.

d. Meningkatkan aksos kelompok produktif pemuda untuk

mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk kredit ringan yang

dapat diperoleh dengan cepat dan mudah melalui jasa bank

atau lembaga keuangan lainnya.

– Pengembangan kelembagaan pemuda dengan upaya

meningkatkan fungsi dan peran wadah-wadah kelembagaan

untuk mendorong, menggerakkan serta mengembangkan

partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

– Pengembangan kelembagaann pemuda yang meliputi jaringan

data dan informasi, pusat studi, lembaga swadaya dan

organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi pemuda.

– Pengembangan aparatur dan sumber daya pengelolanya.

Cukup Jelas

Pelajar adalah siswa Sekolah Dasar, SLIP. SLTA baik negeri

maupun swasta, yang dimaksud mahasiswa adalah mereka ynng

'stuudi baik di PTS maupun PTN, sedangkan yong dimaksud

masyarakat cukup jelas.

Cukup Jelas


Pasal 24 ayal (1) huruf a

dan b :

huruf c :

huruf d :

ayat (2) huruf a

sampai dengan

huruf c :

huruf d :

huruf e :

ayat (3) :

Pasal 25 sampai dengan

Pasal 38 :

Cukup Jelas

PORSENI adalah kegiatan berupa Pekan Olahraga dan Seni

Sekolah Dasar.

POPNAS adalah kegiatan olahraga berupa Kejuaraan Pekan

Olahraga Pelajar Nasional.

POMNAS adalah kegiatan olahraga berupa Kejuaraan Pekan

Olahraga Mahasiswa Nasional.

PPLP adalah Pemusatan Pembinaan Latihan Pelajar, khusus

cabang olahraga tertentu dan dikelola secara terpusat

(sentralisasi).

Cukup jelas.

PORDA adalah Pekan Olahraga Daerah dalam rangka

meningkatkan dan rmengevaluasi pembinaan olahraga di daerah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Olahraga Prestasi adalah jenis

olahraga yang memiliki aturan tertentu dan berupaya

meningkatkan kemampuan secara optimal.

Cukup jelas


Documents

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH … TIMUR_32_2000.pdf · Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000