Upload
doanxuyen
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2000TENTANG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemeririahan dan
pembangunan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta
berdayaguna dan berhasilguna, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, rnaka dipandang perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun
1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat
I dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tirnur Nomor 58 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian - Sub
Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan kembali Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur,
dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan
Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal
Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor
32);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan, Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG SEKRETARIAT
DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur;
b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
d. Wakil Gubernur, adalah Wakil Gubernur Jawa Timur;
e. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;
f. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
BAB II
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Sekretariat Derah, adalah unsur staf Pemerintah Propinsi;
(2) Sekretariat Dearah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
Pasal 3
Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi
dan tatalaksana serta memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat
Daerah Propinsi.
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3, Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintah Daerah Propinsi;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah ;
b. Asisten Sekretaris Daerah ;
c. Biro ;
d. Bagian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
e. Sub Bagian ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufb, terdiri
atas :
a. Asisten Tatapraja ;
b. Asisten Sosial dan Ekonomi Pembangunan ;
c. Asisten Administrasi dan Umum.
(3) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Asisten Tatapraja
Pasal 6
Asisten Tatapraja, mempunyai tugas membantu melaksanakan
pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
Pemerintahan Umum, Otonorni Daerah dan Pemerintahan Desa serta
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten
Tatapraja, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ;
b. perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta
pemantauan penyelenggaraan pemerintahan ;
c. perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 8
(1) Asisten Tatapraja, terdiri atas :
a. Biro Pemerintahan ;
b. Biro Otonomi Daerah ;
c. Biro Hukum,
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
(2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang beraoa di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tatapraja,
Paragraf 1
Biro Pemerintahan
Pasal 9
Biro Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa
dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro
Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan umum, pemerintahan desa dan satuan polisi pamong praja ;
b. penyiapan program dan petunjuk pelaksanaan Pemerintahan Umum,
Pemerintahan Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
c. pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Satuan
Polisi Pamong Praja ;
d. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas
dekonsentrasi;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tatapraja.
Pasal 11
(1) Biro Pemerintahan, terdiri atas :
a. Bagian Pemerintahan Umum ;
b. Bagian Pemerintahan Desa ;
c. Bagian Polisi Pamong Praja.
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
Paragraf 1.1
Bagian Pemerintahan Umum
Pasal 12
Bagian Pemerintahan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan serta petunjuk pelaksanaan Pemerintahan Umum.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian
Pemerintahan Umum, mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pemerintahan
Umum ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan Pemerintahan umum ;
c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Pemerintahan.
Pasal 14
(1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
b. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
c. Sub Bagian Pemekaran Wilayah ;
d. Sub Bagian Administrasi Kependudukan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.
Pasal 15
(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis data serta bahan untuk penyusunan
program pemerintahan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang tata
pemerintahan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
c. menyiapkan bahan dalam rangka membantu pelaksanaan pemilihan
umum ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan serta koordinasi,
perumusan kebijaksanaan, penyusunan petunjuk pembinaan di bidang
pertanahan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.
(2) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis data dan bahan tentang pelaksanaan
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan serta laporan
pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintahan
mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pernbantuan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.
(3) Sub Bagian Pemekaran Wilayah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis data dan bahan untuk menyusun
pedoman/petunjuk pelaksanaan pemekaran wilayah yang meliputi
pembentukan, pemecahan dan penghapusan wilayah serta perubahan
batas wilayah Kabupaten/Kota dan atau Propinsi;
b. menyiapkan bahan perumusan ke'bijaksanaan untuk menyusun
penetapan pemekaran wilayah, perubahan batas wilayah dan Ibukota ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan untuk
mengadakan pemantauan dan penilaian/evaluasi pelaksanaan
pemekaran wilayah serta perubahan nama, batas dan Ibukota ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan serta permasalahan-
permasalahan penggabungan wilayah serta perubahan nama, batas dan
Ibukota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.
(4) Sub Bagian Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data administrasi kependudukan,
perumusan kebijaksanaan sistem informasi kependudukan serta
identitas penduduk ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan oi bidang catatan
sipil, pengangkatan juru nikah, pembantu pegawai pencatat perkawinan
serta pemrosesan izin domisili WNA, perubahan nama,
standardisasi dan spesifikasi administrasi catatan sipil;
c. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan bidang
administrasi mobilitas penduduk ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kependudukan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Umum.
Paragraf 1.2
Bagian Pemerintahan Desa
Pasal 16
Bagian Pemerintahan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
dan petunjuk pelaksanaan otonomi desa, pengembangan lembaga adat dan
memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan desa serta melaksanakan Tata Usaha
Biro .
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan otonomi desa,
pengembangan lembaga adat dan fasilitasi pemerintahan desa ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan otonomi desa,
pengembangan lembaga adat dan fasilitasi pemermtahan desa ;
c. pelaksdnaan pembinaan evaluasi dan koordinasi tugas
penyelenggaraan otonomi desa, pengembangan lembaga adat, dan
fasilitasi pemerintahan desa ;
d. pelaksanaan tata usaha biro;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Pemerintahan.
Pasal 18
(1) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri atas :
a. Sub Bagian Otonomi Desa ;
b. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Adat;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
c. Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa ;
d. Sub Bagian Tata Usaha Biro .
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
Pasal 19
(1) Sub Bagian Otonomi Desa, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang penyelenggaraan
otonomi desa ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang otonomi desa ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang otonomi
desa ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang otonomi desa;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
(2) Sub Bagian Pengembangan Lembaga Adat, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang pengembangan
lembaga adat di desa/kelurahan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan
lembaga adat di desa/kelurahan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pengembangan lembaga adatdi desa/kelurahan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
pengembangan lembaga adat di desa/kelurahan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
(3) Sub Bagian Fasilitasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan desa ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan desa ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan
desa ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 9
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa serta administrasi pemerintahan
desa ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
(4) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengelola surat masuk dan surat keluar Biro ;
b. memelihara dan mengkoordinasikan arsip/laporan data lain pada Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan Biro ;
d. menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan biro yang
meliputi kenaikan bangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi
gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan
lainnya ;
f. meloksanakan tugas-tugas lain yan dierikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
Paragraf 1.3
Bagian Polisi Pamong Praja
Pasal 20
Bagian Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan serta petunjuk pelaksana penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bagian Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan tugas polisi pamong praja ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi tugas
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
peraturan daerah ;
d. pelaksanaan pengamanan kantor gubernur, gedung negara dan rumah
jabatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Pemerintahan.
Pasal 22
(1) Bagian Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
a. Sub Bagian Pembinaan Polisi Pamong Praja ;
b. Sub Bagian Operasional dan Pengawasan ;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Polisi
Pamong Praja.
Pasal 23
(1) Sub Bagian Pembinaan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang pembinaan polisi
pamong praja ;
b. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kebijaksanaan
umum polisi pamong praja dan prosedur tetap pemeliharaan
ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan
bimbingan dalam rangka pembinaan pemeliharaan ketentraman,
ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan pelatihan
polisi pamong praja ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pelatihan teknis polisi
pamong praja dan penyuluhan dan atau penegakan Peraturan Daerah
serta pembekalan polisi pamong praja ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Desa.
(2) Sub Bagian Operasional dan Pengawasan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisar data perumusan kebijaksanaan dan
petunjuk pelaksanaann penegakan Peraturan Daerah, pembinaan
ketentraman dan ketertiban ;
b. melaksanakan penegakan peraturan daerah ;
c. menyiapkan bahan kerja sama dengan POLRI dan instansi terkait
lainnya dalam rnelakukan penindakan atas pelanggaran Peraturan
Dearah dan penuntutannya ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11
d. mengumpulkan dan menganalisa bahan untuk mendukung dan
memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban ;
e. melaksanakan pengamanan kantof gubernur, gedung negara dan rumah
jabatan ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Polisi
Pamong Praja.
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pemantauan, pelaporan berkenaan dengan
Peraturan Daerah dan pembinaan ketertiban di wilayah Propinsi serta
menginventarisasi permasalahan di bidang penegakan Peraturan
Daerah, ketentraman serta ketertiban ;
b. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas polisi pamong praja ;
c. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas polisi pamong
praja ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Polisi Pamong Praja.
Paragraf 2
Biro Otonomi Daerah
Pasal 24
Biro Otonomi Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan
otonomi daerah dan kerjasama.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro
Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pengembangan pelaksanaan Otonomi Daerah dan
Kerjasama ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pemerintahan daerah,
pelaksanaan pengembangan Otonomi Daerah dan Kerjasama ;
c. pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan Otonomi Daerah
dan Kerjasama ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 12
d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pengembangan otonomi daerah dan kerjasama ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tatapraja.
Pasal 26
(1) Biro Otonomi Daerah, terdiri atas :
a. Bagian Pemerintahan Daerah ;
b. Bagian Pengembangan Otonomi Daerah ;
c. Bagian Kerjasama.
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Otonomi Daerah.
Paragraf 2.1
Bagian Pemerintahan Daerah
Pasal 27
Bagian Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi Kepala
Daerah, Aparatur Legislatif dan Tata Usaha Biro.
Pasal 28
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bagian Pemerintahan Daerah mempunyai tugas :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang
administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Aparatur Legislatif dan
Kunjungan Kerja Legislatif;
b. penyiapan bahan dan petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Aparatur Legislatif dan Kunjungan
Kerja Legislatif;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang administrasi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Aparatur Legislatif dan Kunjungan
Kerja Legislatif ;
d. pelaksanaan ketatausahaan Biro ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi
Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 13
Pasal 29
(1) Bagian Pemerintahah Daerah terdiri atas :
a. Sub Dagian Administrasi Kepala Daerah ;
b. Sub Bagian Aparatur Legislatif;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pemerintahan Daerah.
Pasal 30
(1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data dan bahan administrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan petunjuk pelaksanaan
administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan administrasi, pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pelaporan
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Daerah.
(2) Sub Bagian Aparatur Legislatif, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data dan bahan pengangkatan,
pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Legislatif ;
b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan pengangkatan,
pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Legislatif;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan
pengambilan sumpah/janji Legislatif
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pengangkatan,
pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Legislatif;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14
(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengelola surat masuk dan surat keluar Biro ;
b. memelihara dan mengkoordinasikan arsip/laporan data lain pada Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan Biro ;
d. menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan biro yang
meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan
pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi
gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan
lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan Daerah.
Paragraf 2.2
Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
Pasal 31
Bagian Peiujembangan Otonomi Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan- serta petunjuk pelaksanaan analisa kewenangan,
pengembangan Otonomi Daerah dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi
Daerah.
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Bagian Pengembangan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
a. pengumpoian bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi
dan analisa kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan
Kewenangan Kabupaten/Kota, pengembangan Otonomi Daerah, evaluasi
pelaksanaan otonomi daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan inventarisasi dan analisa
kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dan kewenangan
Kabupaten/Kota, pengembangan otonomi daerah, evaluasi pelaksanaan
otonomi daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dalam rangka
menginventarisasi dan menganalisa kewenangan Propinsi sebagai daerah
otonom da'n kewenangan Kabupaten / Kota, pengembangan otonomi
daerah dan pelaksanaan otonomi daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 15
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi
Daerah.
Pasal 33
(1) Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Analisa Kewenangan ;
b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah ;
c. Sub Bagian Evaluasi.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengembangan Otonomi Daerah.
Pasal 34
(1) Sub Bagian Analisa Kewenangan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis data dan bahan di bidang
kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang kewenangan
Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kewenangan
Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
(2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data pengembangan otonomi daerah ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pengembangan otonomi
daerah ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan
otonomi daerah ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pengembangan otonomi
daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagiaan
Pengembangan Otonomi Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 16
(3) Sub Bagian Evaluasi, mempunyai tugas :
a. merujumpulkan dan menganalisis data dan bahan evaluasi pelaKsanaan
otonomi daerah;
b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
c. mengumpulkan bahan perumusan kebijaksanaan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
d. melakukan pemantauan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan
otonomi daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pengembangan Otonomi Daerah.
Paragraf 2.3
Bagian Kerjasama
Pasal 35
Bagian Keqasama mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan
dan petunjuk pelaksanaan di bidang Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi
dengan lembaga/Badan dalam negeri.
Pasal 36
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Bagian Kerjasama mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang
kerjasama antar Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi dengan
Lembaga/Badan dalam negeri;
b. penyiapan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang kerjasama antar
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Propinsi dengan Lembaga/Badan dalam negeri;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang kerjasama Antar
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Propinsi dengan Lembaga/Badan dalam negeri;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi
Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17
Pasal 37
(1) Bagian Kerjasama, terdiri atas :
a. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi;
b. Sub Bagian Kerjasama dengan Kabupaten/Kota ;
c. Sub Bagian Kerjasama dengan Lembaga/Badan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama.
Pasal 38
(1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kerjasama antar
Pemerintah Propinsi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan petunjuk pelaksanaan
di bidang kerjasama antar Pemerintah Propinsi ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kerjasama antar Pemerintah Propinsi;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kerjasama
antar Pemerintah Propinsi;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kerjasama.
(2) Sub Bagian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,
mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kerjasama Pemerintah
Propinsi dengan Kabupaten/Kota ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan petunjuk pelaksanaan
di bidang kerjasama Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kerjasama Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kerjasama
Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kerjasama.
(3) Sub Bagiun Kerjasama dengan Lembaga/Badan. mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kerjasama Pemerintah
Propinsi dengan Lembaga/Badan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 18
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan petunjuk pelaksanaan
di bidang kerjasama Pemerintah Propinsi dengan Lembaga/Badan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi dengan Lembaga/Badan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kerjusama
Pemerintah Propinsi dengan Lembaga/Badan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kerjasama.
Paragraf 3
Biro Hukum
Pasal 39
Biro Hukum, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka
perumusan kebijaksanaan produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan
peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, perpustakaan, dan
dokumentasi hukum.
Pasal 40
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro
Hukum mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan dan koordinasi perumusan kebijaksanaan produk hukum
dan telaahan hukum ;
b. penyiapan bahan dan koordinasi dan perumusan penyusunan Peraturan
Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur
Pemerintah Daerah ;
d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum ;
e. pembinaan administrasi PPNS ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata
Pemerintahan.
Pasal 41
(1) Biro Hukum, terdiri atas :
a. Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah ;
b. Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
c. Bagian Bantuan Hukum ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 19
d. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.
(2) (Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.
Paragraf 3.1
Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah
Pasal 42
Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi dalarn rangka mengidentifikasi masalah-masalah publik,
merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah, memonitor dan
mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
Pasal 43
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan
produk hukum ;
b. pengidentifikasian masalah-masalah publik yang berakibat hukum ;
c. penyusunan/perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring serta
evaluasi pelaksanaan kebijakan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum.
Pasal 44
(1) Bagian Kebijakan Pemerintah Daerah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Identifikasi Masalah Publik ;
b. Sub Bagian Perumusan Kebijakan ;
c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
(2) Masing-rnasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oagian Kebijakan
Pemerintahan Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 20
Pasal 45
(1) Sub Bagian Identifikasi Masalah Publik, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan
data masalah publik ;
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ;
c. melaksanakan identifikasi dan klasifikasi permasalahan ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Sub Bagian Perumusan Kebijakan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan perumusan
kebijakan ;
b. melaksanakan pengkajian terhadap masalah-masalah publik ;
c. menyiapkan dasar pertimbangan perumusan kebijakan ;
d. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kebijakan Pemerintah Daerah.
(3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :
a. menghimpun produk-produk hukum dalam rangka pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;
b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melakukan monitoring. dan
evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota ;
c. membantu pengawasan represif terhadap produk-produk hukum
Kabupaten/Kota ;
d. menyiapkan laporan terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
produk hukum baik di lingkungan Pemerintah Propinsi maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kebijakan Pemerintah Daerah.
Paragraf 3.2
Bagian Peraturan Perundang-undangan
Pasal 46
Bagian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, dan produk hukum lainnya serta
pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi dan Tata Usaha Biro.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 21
Pasal 47
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian
Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan dan bahan pertimbangan
untuk penyusunan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya ;
b. pelaksanaan pengkajian bahan untuk penyusunan Keputusan dan Instruksi
Gubernur dan atau produk hukum lainnya ;
c. pelaksanaan penerbitan dan atau pengundangan produk hukum dalam
Lembaran Daerah ;
d. pelaksanaan ketatausahaan Biro ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum.
Pasal 48
(1) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah ;
b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Lain ;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 49
(1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dan pembahasan Riincangan Peraturan Daerah ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan instansi lain baik di
daerah maupun di tingkat pusat;
c. menyajikan bahan dan administrasi pengundangan produk hukum dalam
lembaran daerah ;
d. melaksanakan penerbitan lembaran daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Lain, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Keputusan dan
Instruksi Gubernur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 22
b. menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan instansi lain
baik di daerah maupun di tingkat pusat;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Sub Bagian Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar Biro ;
b. memelihara dan mengkoordinasikan arsip surat / laporan data lain pada
Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kosejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi
gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan
lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan.
Paragraf 3.3
Bagian Bantuan Hukum
Pasal 50
Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian
bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur Pemerintah Daerah, dan
penyelesaian sengketa hukum.
Pasal 51
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan pengevaluasian sengketa hukum sebagai
akibat pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;
b. pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur
Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 23
c. pengumpulan bahan serta mengadakan konsultasi dengan semua instansi
dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta tugas
penyidikan pegawai negeri sipil;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum.
Pasal 52
(1) Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas :
a. Sub Bagian Sengketa Hukum ;
b. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum ;
c. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan
Hukum.
Pasal 53
(1) Sub Bagian Sengketa Hukum, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi
dengan instansi Pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan
sengketa hukum ;
b. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa
hukum baik di dalam dan di luar pengadilan sebagai akibat
pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya ;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Bantuan Hukum.
(2) Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi
dengan instansi Pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dan
pertimbangan hukum ;
b. menyiapkan bahan bantuan dan perlindungan hukum kepada semua
unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan ;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Bantuan Hukum.
(3) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri sipil, mempunyaui tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pembinaan PPNS;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 24
b. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan
administrasi PPNS ;
c. melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan administrasi PPNS ;
d. melaksanakan tugas -tugas lain yahg dierikan oleh Kepala Bagian
Bantuan Hukum.
Paragraf 3.4
Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi
Pasal 54
Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengelola
perpustakaan, dokumentasi dan sosialisasi produk-produk hukum.
Pasal 55
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan ;
b. pengumpulan bahan pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum ;
c. pelaksanaan penginventarisasian dan penggandaan produk hukum ;
d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum dan
bahan pustaka pada perpustakaan ;
e. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi produk-produk hukum ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum.
Pasal 56
(1) Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perpustakaan ;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan informasi;
c. Sub Bagian Sosialisasi Perundang-undangan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Perpustakaan dan Dokumentasi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 25
Pasal 57
(1) Sub Bagian Perpustakaan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis
pengelolaan perpustakaan ;
b. melakukan penataan dan penyusunan bahan pustaka ;
c. mengelola perpustakaan ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perpustakaan dan Dokumentasi.
(2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi
dan informasi hukum ;
b. melakukan inventarisasi produk-produk hukum ;
c. melakukan penggandaan produk hukum dan peraturan perundang-
undangan lainnya ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perpustakaan dan Dokumentasi.
(3) Sub Bagian Sosialisasi Perundang-undangan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka pemasyarakatan produk hukum
dan melaksanakan Sosialisasi serta publikasi ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan konsultasi
dengan instansi terkait untuk pelaksanaan penerangan hukum ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perpustakaan dan Dokumentasi.
Bagian Ketiga
Asisten Sosial dan Ekonomi Pembangunan
Pasal 58
Asisten Sosial dan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu
melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah
di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan administrasi pembangunan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 26
Pasal 59
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
Asisten Sosial dan Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan
rakyat, perekonomian dan Administrasi Pembangunan ;
b. perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta
pemantauan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat,
perekonomian dan admninistrasi pembangunan ;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 60
(1) Asisten Sosial dan Ekonomi Pembangunan, terdiri atas :
a. Biro Kesejahteraan Rakyat ;
b. Biro Perekonomian ;
c. Biro Administrasi Pembangunan.
(2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sosial dan Ekonomi
Pembangunan.
Paragraf 4
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 61
Biro Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijaksanaan penyelenggaraan di bidang keagamaan, sosial dan
ketenagakerjaan serta, pendidikan dan
kebudayaan .
Pasal 62
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan
program pembinaan dan keagamaan, sosial dan ketenagakerjaan serta
pendidikan dan kebudayaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 27
b. penyiapan program dan petunjuk pelaksanaan keagamaaan, sosial dan
ketenagakerjaan serta pendidikan dan kebudayaan ;
c. pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan keagamaan, sosial dan ketenagakerjaan serta
pendidikan dan kebudayaan ;
d. pemantauan dan pelaporan pelaksanaarrf tugas dan tugas dekonsentrasi ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sosial dan
Ekonomi Pembangunan.
Pasal 63
(1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
a. Bagian Agama ;
b. Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan ;
c. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sosial dan Ekononii
Pembangunan.
Paragraf 4
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 61
Biro Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijaksanaan penyelenggaraan di bidang keagamaan, sosial dan
ketenagakerjaan serta, pendidikan dan kebudayaan .
Pasal 62
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan
program pembinaan dan keagamaan, sosial dan ketenagakerjaan serta
pendidikan dan kebudayaan;
b. penyiapan program dan petunjuk pelaksanaan keagamaaan, sosial dan
ketenagakerjaan serta pendidikan dan kebudayaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 28
c. pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan keagamaan, sosial dan ketenagakerjaan serta
pendidikan dan kebudayaan ;
d. pemantauan dan pelaporan pelaksanaafff tugas dan tugas dekonsentrasi ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sosial dan
Ekonomi Pembangunan.
Pasal 63
(1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
a. Bagian Agama ;
b. Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan ;
c. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
Paragraf 4.1
Bagian Agama
Pasal 64
Bagian Agama, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
dan petunjuk pelaksanaan dibidang keagamaan.
Pasal 65
Untuk. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,
Bagian Agama mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan sarana
keagarnaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan sarana keagamaan,
lembaga keagamaan dan kehidupan beragama ;
c. pemberian bantuan sarana keagamaan ;
d. pemantauan dan peiapbran pelaksanaan tugas sarana keagamaan,
lembaga keagamaan dan kehidupan beragama ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Biro Kesejaturaan
Rakyat.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 29
Pasal 66
(1) Bagian Agama, terdiri atas :
a. Sub Bagian Sarana ;
b. Sub Bagian Kelembagaan ;
c. Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Agama.
Pasal 67
(1) Sub Bagian Sarana, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menginventarisasi data tentang sarana
peribadatan dan sarana pendidikan agama ;
b. menyiapkan data dan menyiapkan bahan pertimbangan yang
berhubungan dengan permasalahan sarana peribadatan dan
sarana pendidikan agama ;
c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman
pengembangan sarana peribadatan dan pendidikan agama ;
d. menyiapkan bahan laporan tentang keadaan sarana keagamaan
dan pendidikan agama ;
e. menyiapkan bahan pemberian bantuan sarana penbadatan,
pendidikan agama yang dilaksanakan oleh masyarakat;
f. menyiapkan bahan rekomendasi permohonan bantuan terhadap usulan
masyarakat di bidang sarana peribadatan dan pendidikan agama ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Agama.
(2) Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menginventarisasi data tentang lembaga-lembaga
keagamaan ;
b. menghimpun data dan menyiapkan bahan pertimbangan yang
berhubungan dengan permasalahan lembaga-lembaga keagamaan ;
c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman/pengembangan
lembaga-lembaga keagamaan ;
d. menyiapkan bahan laporan tentang keadaan lembaga-lembaga
keagamaan ;
e. menyiapkan bahan pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga
keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 30
f. menyiapkan bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan usaha
masyarakat dibidang lembaga-lembaga keagamaan ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Agama.
(3) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menginventarisasi data tentang kegiatan keagamaan
dan kehidupan beragama ;
b. menyiapkan saran pertimbangan terhadap permasalahan yang
berhubungan dengan kegiatan keagamaan dengan kehidupan
beragama;
c. menyiapkan bahan pedoman/petunjuk tentang tata cara pembinaan dan
pengembangan agama serta peningkatan kehidupan beragama ;
d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan
pembinaan kehidupan beragama ;
e. menyiapkan bahan rekomendasi atau saran pertimbangan dalam rangka
penyusunan program atau pelaksanaan pemberian bantuan terhadap
usaha masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kerukunan hidup
beragama ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Agama.
Paragraf 4.2
Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan
Pasal 68
Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan
kesehatan.
Pasal 69
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian
Sosial dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi ;
a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan di bidang sosial
dan ketenagakerjaan serta kesehatan ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan kesehatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 31
c. pelaksanaan pernbinaan dan koordinasi di bidang sosial, ketenagakerjaan
dan kesehatan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 70
(1) Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Sosial ;
b. Sub Bagian Ketenagakerjaan ;
c. Sub Bagian Kesehatan.
(2) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial dan
Ketenagakerjaan.
Pasal 71
(1) Sub Bagian Sosial, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis bahan di bidang sosial ;
b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan di bidang sosial
c. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk pelaksanaan di bidang
sosial ;
d. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
kegiatan sosial ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Sosial dan Ketenagakerjaan.
(2) Sub Bagian Ketenagakerjaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis bahan di bidang ketenagakerjaan ;
b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan di bidang
ketenagakerjaan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk di bidang ketenagakerjaan ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sosial
dan Ketenagakerjaan.
(3) Sub Bagian Kesehatan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisis bahan di bidang kesehatan ;
b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijaksanaan di bidang
kesehatan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 32
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
kesehatan ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sosial
dan Ketenagakerjaan.
Paragraf 4.3
Bagian Pendidlkan dan Kebudayaan
Pasal 72
Bagian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dan
kebudayaan dan melaksanakan Tata Usaha Biro.
Pasal 73
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan untuk penyusunan program di bidang pendidikan serta
pelestarian kebudayaan dan pengembangan kesenian ;
b. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pendidikan
formal maupun pendidikan luar sekolah ;
c. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang peninggalan
sejarah dan kepurbakalaan ;
d. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang
pengembangan kesenian ;
e. pengumpulan bahan untuk evaluasi dan pembinaan aliran kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
f. pelaksanaan ketata usahaan Biro ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Kesejahteraan Rakyat.
Pasal 74
(1) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Pendidikan ;
b. Sub Bagian Kebudayaan ;
c. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
d. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 33
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan
dan Kebudayaan.
Pasal 75
(1) Sub Bagian Pendidikan, mempunyal tugas:
a. mengumpulkan dan mengklasifikasi data tentang program dan
pelaksanaan pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah dan
pendidikan masyarakat;
b. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar instansi yang
menangani pembinaan pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah dan
pendidikan masyarakat;
c. menyiapkan bahan pedoman dan program pembangunan dalam
pembinaan dan pengembangan pendidikan sekolah, pendidikan luar
sekolah dan pendidikan masyarakat;
d. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan peningkatan
kegiatan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah ;
e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Sub Bagian Kebudayaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang kegiatan
kebudayaan termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
b. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait
dalam pembinaan kesenian, pemeliharaan peninggalan sejarah dan
kepurbakalaan serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan rekomendasi pemberian
bantuan untuk kegiatan dan pengembangan kebudayaan, kesenian,
usaha-usaha pelestarian dan pemeliharaan peninggalan sejarah serta
kepurbakalaan ;
d. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan untuk penyusunan program
pengembangn bidang peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian dan
aliran kepercayaan ;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang usaha
pelestarian peninggalan sejarah dan kopurbakalaan, kesenian dan aliran
kepercayaan ;
f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 34
(3) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan untuk penyusunan program kepemudaan dan
keolahragaan ;
b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang generasi
muda dan olahraga ;
c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penetapan kebijakan Pemerintah Propinsi dibidang kepudaan dan
keolahragaan ;
d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan.
(4) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar pada Biro ;
b. memelihara dan mensistimatisasikan arsip surat/laporan/data-data lain
pada Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
yang meliputi Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi
gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak -hak keuangan
lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Paragraf 5
Biro Perekonomian
Pasal 76
Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
kegiatan di bidang sarana perekonomian, produksi, perindustrian, perdagangan
dan pengembangan teknologi serta memantau pengembangannya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 35
Pasal 77
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Biro
Perekonomian mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana
perekonomian, produksi, perindustrian, perdagangan dan pengembangan
teknologi;
b. pelaksnnaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang
perekonomian, produksi, perindustrian, perdagangan dan pengembangan
teknologi ;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang perekonomian,
produksi, perindustrian, perdagangan dan pengembangan teknologi; d.
pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sosial dan
Ekonomi Pembangunan.
Pasal 78
(1) Biro Perekonomian, terdiri atas :
a. Bagian Sarana Perekonomian ;
b. Bagian Produksi;
c. Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi.
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.
Paragraf 5.1
Bagian Sarana Perekonomian
Pasal 79
Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan serta memantau
perkembangan perhubungan dan pariwisata, sarana perekonomian, BUMD dan
penyertaan modal serta melaksanakan Tata Usaha Biro.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 36
Pasal 80
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Bagian Sarana Perekonomian mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan peningkatan
usaha perhubungan, kepariwisataan, sarana perekonomian dan BUMD
serta penyertaan modal ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan peningkatan usaha
perhubungan dan kepariwisataan, pengembangan sarana perekonomian
dan BUMD serta penyertaan modal;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, koordinasi tugas perhubungan dan
kepariwisataan, sarana perekonomian serta pengembangan BUMD dan
penyertaan modal;
d. pelaksanaan Tata Usaha Biro ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Perekonomian.
Pasal 81
(1) Bagian Sarana Perekonomian, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata ;
b. Sub Bagian Lembaga Perekonomian ;
c. Sub Bagian BUMD dan Penyertaan Modal; d. Sub Bagian Tata Usaha
Biro.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin glen seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sarana
Perekonomian.
Pasal 82
(1) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang usaha
peningkatan angkutan dan perhubungan serta program usaha
peningkatan kepariwisataan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang usaha angkutan
dari perhubungan serta terhadap usaha peningkatan kepariwisataan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pengembangan usaha-usaha angkutan dan perhubungan serta
kepariwisataan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 37
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang usaha-usaha
perhubungan dan kepariwisataan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Sarana Perekonomian.
(2) Sub Bagian Lembaga Perekonomian, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang lembaga
perekonomian ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang lembaga
perekonomian ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pengembangan sarana perekonomian ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang lembaga
perekonomian ;
e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sarana
Perekonomian.
(3) Sub Bagian BUMD dan Penyertaan Modal, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang BUMD dan
penyertaan modal;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang BUMD dan
penyertaan modal ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
pengembangan BUMD dan penyertaan modal ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang BUMD dan
penyertaan modal ;
e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sarana
Perekonomian.
(4) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar pada Biro ;
b. memelihara dan mensistimatisasikan arsip surat/laporan/ data-data lain
pada Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro
yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 38
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang meliputi
gaji pegawai, keuangan. perjalanan dinas serta hak-hak keuangan
lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Sarana Perekonomian.
Paragraf 5.2
Bagian Produksi
Pasal 83
Bagian Produksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan
dan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan produksi perhutanan dan
perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan serta
pertambangan dan energi.
Pasal 84
Untuk meluksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian
Produksi mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan usaha
peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan, perikanan dan
kelautan, pertanian dan peternakan serta pertambangan dan energi;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan
produksi kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian dan
peternakan serta pertambangan dan energi ;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas usaha
peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan,
pertanian dan peternakan serta pertambangan dan energi ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Perekonomian.
Pasal 85
(1) Bagian Produksi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan ;
b. Sub Bagian Perikanan dan Kelautan ;
c. Sub Bagian Pertanian dan Peternakan ;
d. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 39
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Produksi.
Pasal 86
(1) Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang usaha
peningkatan produksi perhutanan dan perkebunan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi perhutanan dan perkebunan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi perhutanan dan perkebunan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang usaha
peningkatan produksi perhutanan dan perkebunan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.
(2) Sub Bagian Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang usaha
peningkatan produksi perikanan dan kelautan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi perikanan dan kelautan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi perikanan dan kelautan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang usaha
peningkatan produksi perikanan dan kelautan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.
(3) Sub Bagian Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang usaha
peningkatan produksi pertanian dan peternakan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi pertanian dan peternakan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi pertanian dan peternakan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan'pelaporan di bidang usaha
peningkatan produksi pertanian dan peternakan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 40
(4) Sub Bagian Pertambangan dan Energi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang usaha
peningkatan produksi pertambangan dan energi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi pertambangan dan energi;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang usaha
peningkatan produksi pertambangan dan energi;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang usaha
peningkatan produksi pertambangan dan energi;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Produksi.
Paragraf 5.3
Bagian Perindustrian, Perdagangan dan
Pengembangan Teknologi
Pasal 86
Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi,
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan, koperasi, pengusaha
kecil dan menengah dan teknologi industri serta memantau perkembangannya.
Pasal 87
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian
Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi, mempunyai
fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pemjpinaan pelaksanaan di bidang
industri dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta
teknologi industri;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang industri dan
perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta teknologi
industri ;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan koordinasi tugas di bidang industri
dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta teknologi
industri;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Perekonomian.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 41
Pasal 88
(1) Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi, terdiri
atas :
a. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan ;
b. Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
c. Sub Bagian Pengembanan Teknologi.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bagian
Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi.
Pasal 89
(1) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang perindustrian
dan perdagangan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang perindustrian
dan perdagangan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
perindustrian dan perdagangan, promosi potensi daerah ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang perindustrian
dan perdagangan serta perkembangan informasi pasar dan harga
pasar;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi.
(2) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, mempunyai
tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang koperasi,
pengusaha kecil dan menengah ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi,
pengusaha kecil dan rrienengah ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang koperasi,
pengusaha kecil dan menengah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan
Teknologi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 42
(3) Sub Bogian Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang pengembangan-
teknologi ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan
teknologi;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di biding
pengembangan teknologi;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
pengembangan teknologi;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Teknologi.
Paragraf 6
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 90
Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
fasilitasi penyusunan program program sekretariat daerah kegiatan administrasi
pengembangan prasarana wilayah dan administrasi pelaksanaan
pembangunan.
Pasal 91
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro
Administrasi Pembangunan mempunyai.fungsi :
a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan program
Sekretariat Daerah, pelaksanaan administrasi pengembangan
prasarana wilayah dan pelaksanaan administrasi pembangunan ;
b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam . rangka
pelaksanaan administrasi pengembangan prasarana wilayah dan
administrasi pelaksanaan pembangunan ;
c. pelaksanaan evaluasi penyusunan program Sekretariat Daerah,
administrasi pengembangan prasarana wilayah dan administrasi
pelaksanaan pembangunan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sosial dan
Ekonomi Pembangunan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 43
Pasal 92
(1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
a. Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah;
b. Bagian Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah ;
c. Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi
Pembangunan.
Paragraf 6.1
Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah
Pasal 93
Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi program Oi lingkungan
Sekretariat Daerah serta Tata Usaha Biro.
Pasal 94
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 93, Bagian
Penyusunan Program mempunyai fungsi:
a. penyiapan, pengumpulan bahan dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah;
b. pelaksanaan koordinasi program di lingkungan Sekretariat Daerah ;
c. penyusunan petunjuk pelaksanaan program di lingkungan Sekretariat
Daerah ;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program di lingkungan Sekretariat
Daerah ;
e. pelaksanaan ketatausahaan Biro ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan.
Pasal 95
(1) Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Program ;
b. Sub Bagian Pengendalian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 44
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Penyusunan Program Sekretariat Daerah.
Pasal 96
(1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengolah serta menyusun program pembangunan
di lingkungan Sekretariat Daerah ;
b. melaksanakan identifikasi, klarifikasi dan sinkronisasi program-
program di lingkungan Sekretariat Daerah ;
c. menyiapkan bahan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan
program pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program Sekretariat Daerah
(2) Sub Bagian Pengendalian, mempunyai tugas ;
a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian program dan
kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah ;
b. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian
program di lingkungan Sekretariat Daerah ;
c. menyusun jadwal kegiatan pemantauan dan pengendalian
di lingkungan Sekretariat Daerah ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program Sekretariat Daerah.
(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar Biro;
b. memelihara dan mensistematisasikan arsip/laporan/data-data lain pada
Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan di lingkungan Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan
Biro, yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
Kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan di lingkungan Biro, yang meliputi
gaji pegawai, keuangan,perjalanan dinas serta hal-hal keuangan lainnya
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 45
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penyusunan Program Sekretariat Daerah.
Paragraf 6.2
Bagian Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah
Pasal 97
Bagian Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah mempunyai tugas
menyiapkan bahan pemblnaan, koordinasi dan petunjuk pengembangan
prasarana wilayah di bidang permukiman, lingkungan hidup, pengairan,
kelautan dan prasarana perhubungan.
Pasal 98
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, Bagian
Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengeinoangan
prasarana wilayah di bidang pemukiman, lingkuncjan hidup, ' pengairan,
kelautan dan prasarana perhubungan ;
b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka mengevaluasi pengembangan
prasarana wilayah di bidang permukiman, lingkungan hidup, pengairan,
kelautan dan prasarana perhubungan ;
c. pengurnpulan dan penyiapan laporan hasil pelaksanaan pengembangan
prasarana wilayah dibidang permukiman, lingkungan hidup, pengairan,
kelautan dan prasarana perhubungan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan.
Pasal 99
(1) Bagian Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Permukiman ;
b. Sub Bagian Pengairan dan Kelautan;
c. Sub Bagian Prasarana Perhubungan.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pengembangan Prasarana Wilayah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 46
Pasal 100
(1) Sub Bagian Permukiman dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengolah data pengembangan pembangunan
permukiman perkotaan ;
b. menyiapkan bahan untuk menyusun data dan informasi program
pelaksanaan pembangunan permukiman perkotaan ;
c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan
permukiman perkotaan ;
d. menganalisa dan mengevaluasi pengembangan permukiman perkotaan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Adrninistrasi Pengembangan Prasarana Wilayah.
(2) Sub Bagian Pengairan dan Kelautan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengolah data tentang pengembangan
pembangunan pengairan ;
b. menyiapkan bahan untuk menyusun data dan informasi program
pelaksanaan pembangunan pengairan ;
c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan pengairan ;
d. menganalisa dan mengevaluasi pengembangan pengairan dan kelautan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Adrninistrasi Pengembangan Prasarana Wilayah.
(3) Sub Bagian Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengolah data tentang pengembangan
pembangunan prasarana jalan ;
b. menyiapkan bahan untuk menyusun data dan informasi program
pelaksanaan pembangunan prasarana jalan ;
c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka memperoleh dan
melengkapi data dan informasi pengembangan jalan ;
d. melakukan analisa dan evaluasi pengembangan prasarana jalan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Adrninistrasi Pengembangan Prasarana Wilayah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 47
Paragraf 6.3
Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 101
Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas
menyiapkan bahan, pembinaan dan koordinasi serta petunjuk pelaksanaan
pembangunan.
Pasal 102
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan pedoman pelaksanaan pembangunan ;
b. penyusunan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan
sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas ;
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan belanja
pembangunan :
d. penyusunan laporan kemajuan proyek serta permasalahannya ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan.
Pasal 103
(1) Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Analisa Data Pembangunan ;
b. Sub Bagian Tata Usaha Pembangunan ;
c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administasi
Pelaksanaan Pembangunan.
Pasal 104
(1) Sub Bagian Analisa Data Pembangunan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data pelaksanaan pembangunan;
b. meneliti dan mengkaji permasalahan pelaksanaannya ;
c. menyajikan informasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk
sistematika data statistik ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 48
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
(2) Sub Bagian Tata Usaha Pembangunan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan dan menganalisa program pembangunan;
b. melaksanakan koordinasi, menyusun jadwal kegiatan program
tahunan ;
c. menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan ;
d. melaksanakan penelitian dan verifikasi daftar isian proyek (DIP) ;
e. menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan program proyek ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
(3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluosi, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian
program ;
b. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan pembangunan ;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun pelaporan hasil-
hasil pembangunan ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
Bagian Keempat
Asisten Administrasi dan Umum
Pasal 105
Asisten Aaministrasi dan Umum, mempunyai tugas membantu melaksanakan
pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
organisasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum .
Pasal 106
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 105, Asisten Administrasi
dan Umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk
teknis di bidang administrasi dan umum ;
b. penyiapan perumusan kebijakan penataan kelembagaan dan pembinaan
pelaksanaan ketatalaksanaan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 49
c. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan aparatur dan pengelolaan
administrasi kepegawaian ;
d. penyiapan perumusan kebijakan penyusun anggaran dan pengelola
keuangan serta membina administrasi keuangan ;
e. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan analisa kebutuhan,
pengadaan dan distribusi serta inventarisasi dan asset;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pembinaan administrasi dan umum ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal 107
(1) Asisten Administrasi dan Umum, terdiri atas :
a. Biro Organisasi;
b. Biro Kepegawaian ;
c. Biro Keuangan ;
d. Biro Perlengkapan ;
e. Biro Umum.
(2) Masing-masing Biro di pimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi dan Urnum.
Paragraf 7
Biro Organisasi
Pasal 108
Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa dan formasi jabatan serta peningkatan
kinerja organisasi.
Pasal 109
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Biro
Organisasi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa dan formasi jabatan serta
peningkatan kinerja organisasi ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 50
b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisa dan. formasi jabatan serta peningkatan kinerja
organisasi ;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisa dan formasi jabatan serta peningkatan kinerja
organisasi ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Admini'.trasi
dan Umum.
Pasal 110
(1) Biro Organisasi, terdiri atas :
a. Bagian Kelembagaan ;
b. Bagian Tatalaksana ;
c. Bagian Analisa dan Formasi Jabatan ;
d. Bagian Peningkatan Kinerja.
(2) Masing-masing Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi.
Paragraf 7.1
Bagian Kelembagaan
Pasal 111
Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan analisa organisasi, penstaan
kelembagaan dan evaluasi kelembagaan.
Pasal 112
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian
Kelembagaan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang
analisa organisasi, penataan kelembagaan dan evaluasi kelembagaan ;
b. penyiapan penyusunan program dan petupjuk pelaksanaan di bidang
analisa organisasi, penataan kelembagaan dan evaluasi kelembagaan ;
c. pelaksanaan evaluasi dan koordinasi di bidang analisa organisusi,
penataan kelembagaan dan evaluasi kelembagaan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 51
Pasal 113
(1) Bagian Kelembagaan, terdiri dari atas :
a. Sub Bagian Analisa Organisasi ;
b. Sub Bagian Penataan Kelembagaan ;
c. Sub Bagian Evaluasi Kelembagaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kelembagaan.
Pasal 114
(1) Sub Bagian Analisa Organisasi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang analisa
organisasi ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang analisa
organisasi ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
analisa organisasi;
d. menyiapkan pelaksanaan analisa organisasi;
e. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang an.ilisa
organisasi ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kelembagaan.
(2) Sub Bagian Penataan Kelembagaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang penataan
kelembagaan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang penataan
kelembagaan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
penataan kelembagaan ;
d. menyiapkan pelaksanaan penataan kelembagaan ;
e. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang penataan
kelembagaan ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kelembagaan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 52
(3) Sub Bagian Evaluasi Kelembagaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang evaluasi
kelembagaan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang evaluasi
kelembagaan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang evaluasi
kelembagaan ;
d. menyiapkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan ;
e. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang evaluasi
kelembagaan ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kelembagaan.
Paragraf 7.2
Bagian Tatalaksana
Pasal 115
Bagian Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan dan
Pembangunan, Tatalaksana Umum dan Tata Usaha Biro.
Pasal 116
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,
Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang
tatalaksana pemerintahan dan pembangunan, tatalaksana umum dan
tata usaha biro ;
b. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang
tatalaksana pemerintahan dan; pembangunan, tatalaksana umum dan
tata usaha biro ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dibidang tatalaksana
pemerintahan dan pembangunan, tatalaksana umum dan tata usaha
biro ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 53
Pasal 117
(1) Bagiah Tatalaksana terdiri dari atas :
a. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan Pembangunan ;
b. Sub Bagian Tatalaksana Umum ;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Tatalaksana.
Pasal 118
(1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai
tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang tatalaksana
pernerintahan dan pembangunan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang tatalaksana
pernerintahan dan pembangunan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
tatalaksana pemerintahan dan pembangunan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang tatalaksana
pernerintahan dan pembangunan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tatalaksana.
(2) Sub Bagian Tatalaksana Umum, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang tatalaksana
umum ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang tatalaksana
umum ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
tatalaksana urnum ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang tatalaksana
umum ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tatalaksana.
(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 54
b. memelihara dan mensistimatisasikan arsip surat/laporan/data-data lain
pada Biro ;
c. monyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan di lingkungan Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lirujkungan
Biro, yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan urusan administrasi di lingkungan Biro, yang meliputi
gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan
lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tatalaksana.
Paragraf 7.3
Bagian Analisa dan Formasi Jabatan
Pasal 119
Bagian Analisa dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, pembinaan, pelaksanaan analisa jabatan, formasi jabatan dan
petunjuk fasilitasi analisa dan formasi jabatan Kabupaten / Kota.
Pasal 120
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119,
Bagian Analisa dan Formasi Jabatan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang
analisa jabatan, formasi jabatan dan fasilitasi analisa dan formasi jabatan
Kabupaten / Kota ;
b. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang
analisa jabatan, formasi jabatan dan fasilitasi analisa dan formasi jabatan
Kabupaten / Kota ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dibidang analisa jabatan,
formasi jabatan dan fasilitasi analisa dan formasi jabatan Kabupaten / Kota ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro Organisasi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 55
Pasal 121
(1) Bagian Analisa dan Formasi Jabatan terdiri atas :
a. Sub Bagian Analisa Jabatan ;
b. Sub Bagian Formasi Jabatan ;
c. Sub Bagian Fasilitasi Analisa dan Formasi Jabatan Kabupaten/Kota.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisa
dan Formasi Jabatan.
Pasal 122
(1) Sub Bagian Analisa Jabatan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang analisa jabatan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang analisa jabatan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang analisa
jabatan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang analisa jabatan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa dan Formasi Jabatan.
(2) Sub Bagian Formasi Jabatan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang formasi jabatan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang formasi jabatan;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang formasi
jabatan ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang formasi jabatan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan.
(3) Sub Bagian Fasilitasi Analisa dan Formasi Jabatan Kabupaten/ Kota,
mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang fasilitasi analisa
dan formasi jabatan Kabupaten / Kota ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang fasilitasi analisa
dan formasi jabatan Kabupaten / Kota;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
fasilitasi analisa dan formasi jabatan Kabupaten /Kota ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 56
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang fasilitasi
analisa dan formasi jabatan Kabupaten / Kota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa dan Formasi Jabatan.
Paragraf 7.4
Bagian Peningkatan Kinerja
Pasal 123
Bagian Peningkatan Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas
kinerja dan fasilitasi peningkatan kinerja organisasi perangkat Kabupaten /
Kota.
Pasal 124
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian
Peningkatan Kinerja mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tentang
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan fasilitasi peningkatan
kinerja organisasi perangkat Kabupaten / Kota. ;
b. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan fasilitasi peningkatan
kinerja organisasi perangkat Kabupaten / Kota.
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi dibidang pengembangan
kinerja, akuntabilitas kinerja dan fasilitasi peningkatan kinerja organisasi
perangkat Kabupaten / Kota. ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi.
Pasal 125
(1) Bagian Peningkatan Kinerja, terdiri atas :
a. Sub Bagian Pengembangan Kinerja ;
b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja ;
c. Sub Bagian Fasilitasi Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat
Kabupaten/Kota
(2) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Peningkatan Kinerja.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 57
Pasal 126
(1) Sub Bagian Pengembangan Kinerja, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang pengembangan
kinerja ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang pengembangan
kinerja;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
pengembangan kinerja ;
d. menyiapkan bahan pengembangan kinerja ;
e. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang pengembangan
kinerja;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bayian
Peningkatan Kinerja ;
(2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang akuntabilitas
kinerja;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang akuntabilitas
kinerja;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
akuntabilitas kinerja ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang akuntabilitas
kinerja;
e. meluksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Peningkatan Kinerja ;
(3) Sub Bagian Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota, mempunyai
tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan dibidang fasilitasi
peningkatan kinerja Kabupaten / Kota ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dibidang fasilitasi
peningkatan kinerja Kabupaten / Kota ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang
fasilitasi peningkatan kinerja Kabupaten / Kota ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang fasi'itasi
peningkatan kinerja Kabupaten / Kota ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Peningkatan Kinerja.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 58
Paragraf 8
Biro Kepegawaian
Pasal 127
Biro Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan pegawai, mutasi, kesejahteraan, dokumentasi dan informasi
kepegawaian.
Pasal 128
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Biro
Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyiapan pembinaan administrasi kepegawaian dan peraturan
kepegawaian ;
b. pelaksanaan pembinaan disiplin dan pengawasan kepegawaian ;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi mutasi pegawai;
d. pengelolaan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ;
e. pengumpulan, pengolahan data dan informasi kepegawaian ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi dan Umum.
Pasal 129
(1) Biro Kepegawaian, terdiri atas :
a. Bagian Pembinaan dan Pengawasan ;
b. Bagian Mutasi;
c. Bagian Kesejahteraan ;
d. Bagian Dokumentasi dan Informasi;
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepegawaian.
Paragraf 8.1
Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 130
Bagian Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas menyiapkan bahan
peraturan perundang-undangan, pembinaan disiplin, pengawasan,
pengembangan karier dan peningkatan sumberdaya pegawai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 59
Pasal 131
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian
Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian ;
b. pengumpulan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan disiplin dan
pengawasan pengembangan karier pegawai serta peningkatan sumber
daya pegawai ;
c. pelaksanaan pembinaan evaluasi dan koordinasi tugas pembinaan dan
pengawasan karier pegawai;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Kepegawaian.
Pasal 132
(1) Bagian Pembinaan dan Pengawasan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Peraturan dan Pembinaan Disiplin ;
b. Sub Bagian Administrasi dan Karier;
c. Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan
dan Pengawasan.
Pasal 133
(1) Sub Bagian Peraturan dan Pembinaan Disiplin, rnempunyai tugas :
a. menghimpun, menyusun dan mendistribusikan peraturan perundangan
pegawai;
b. menyiapkan persyaratan permohonan perkawinan atau perceraian
pegawai;
c. menyiapkan dan menyelesaikan administrasi laporan pajak-pajak pribadi
pegawai;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
e. menyiapkan bahan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan
perkara, ijazah palsu serta penindakannya sesuai ketentuan yang
berlaku ;
f. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan sengketa atau gugatan
kepegawaian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 60
g. menyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah Janji PNS, Psikotes dan
Penelitian Khusus ;
h. menyusun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS) dan cuti;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembinaan dan Pengawasan ;
(2) Sub Bagian Administrasi dan Karier, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
administrasi dan pengembangan karier pegawai;
b. menyiapkan bahan dan menyusun pola pengembangan karier pegawai;
c. melaksanakan pernbinaan dan pengawasan terhadap administrasi
dan pengembangan karier pegawai;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pernbinaan dan Pengawasan ;
(3) Sub Bagian Peningkatan Sumberdaya, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan dan melaksanakan
testing serta menyiapkan bahan persyaratan pegawai yang akan
mengikuti pendidikan dan latihan prajabatan, penjenjangan teknis
fungsional, kader serta tugas belajar;
b. menyiapkan pelaksanaan penunjukan pegawai yang akan mengikuti
pendidikan dan latihan serta tugas belajar;
c. mengumpulkan bahan dan menyusun inventarisasi data pegawai yang
telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan serta tugas belajar;
d. menyiapkan bahan dan izin belajar PNS ;
e. menyiapkan pelaksanaan tes psikologi;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pernbinaan dan Pengawasan.
Paragraf 8.2
Bagian Mutasi
Pasal 134
Bagian Mutasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengisian formasi dan
pengadaan pegawai, pengisian jabatan struktural dan fungsional, Kepangkatan
dan perpindahan serta pemberhentian dan pensiun.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 61
Pasal 135
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134,
Bagian Mutasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan formasi dan penganalisaan rencana
kebutuhan serta pengadaan pegawai;
b. penyiapan penyusunan formasi dan pelaksanaan pengadaan pegawai;
c. penyiapan bahan pembinaan, peiunjuk teknis dan pengusulan pengisian
jabatan struktural, non struktural dan fungsional ;
d. penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi pengangkatan CPNS, PNS,
kenaikan pangkat, gaji berkala dan perpindahan pegawai;
e. penyiapan dan pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiunan
pegawai;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Kepegawaian.
Pasal 136
(1) Bagian Mutasi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Formasi dan Pengadaan ;
b. Sub Bagian Jabatan Struktural dan Fungsional ;
c. Sub Bagian Kepangkatan dan Perpindahan ;
d. Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mutasi.
Pasal 137
(1) Sub Bagian Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi kebutuhan dan
pengadaan pegawai;
b. menyiapkan banan dalam rangka menyusun rencana formasi
kebutuhan dan pengadaan pegawai;
c. menyiapkan bahan persyaratan dan meiaksanakan pengadaan pegawai,
yang meliputi persyaratan administrasi, tes kemampuan dan
pengetahuan, kesehatan dan persyaratan lainnya ;
d. monyiapkan bahan untuk kegiatan pengarsipan dan penyelenggaraan
ujian dinas dan pengadaan pegawai;
e. elaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala B.njian Mutasi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 62
(2) Sub Bagian Jabatan Struktural dan Fungsional, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data dan mengikuti perkembangan beban tugas dan
fungsi satuan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi sebagai
bahan penataan formasi jabatan struktural, non struktural dan Jabatan
fungsional;
b. menyiapkan bahan persyaratan jabatan dalam rangka penerbitan dan
pengelolaan surat keputusari untuk pengisian jabatan struktural, non
struktural dan jabatan fungsional;
c. menyiapkan bahan evaluasi jabatan struktural, non struktural dan
jabatan fungsional dalam rangka promosi dan pengembangan karier
pegawai;
d. menyiapkan bahan kegiatan Baperjakat;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bugian
Mutasi;
(3) Sub Bagian Kepangkatan dan Perpiridahan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, Surat Keputusan CPNS,
PNS, kenaikan pangkat dan gaji berkala ;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengelolaan administrasi
perpindahan pegawai antar Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi,
antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kepangkatan dan perpindahan ;
d. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian
pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Mutasi;
(4) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun, mempunyai tugas :
a. menyiapkan dan meneliti administrasi dalam rangka proses
penerapan pensiun PNS dan atau pemberhentian PNS;
b. memproses penerbitan Surat Keputusan Pensiun dan
Pemberhentian Pegawai ;
c. menyelesaikan administrasi pemberian uang tunggu ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Mutasi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 63
Paragraf 8.3
Bagian Kesejahteraan
Pasal 138
Bagian Kesejahteraan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian
penghargaan dan fasilitas kepada pegawai yang berhak menerima sesuai
ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tata usaha Biro.
Pasal 139
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138,
Bagian Kesejahteraan mempunyai fungsi :
a. penyiapan data dan program dalam rangka pembinaan dan pemberian
penghargaan serta fasilitas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah
Propinsi;
b. pelaksanaan pengelolaan data pegawai yang berhak menerima tanda
penghargaan ;
c. pelaksanaan pengelolaan data pegawai yang berhak menerima fasilitas ;
d. pelaksanaan tata usaha Biro ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Kepegawaian.
Pasal 140
(1) Bagian Kesejahteraan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Penghargaan ;
b. Sub Bagian Fasilitas ;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
(2) Masing-rnasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan.
Pasal 141
(1) Sub Bagian Penghargaan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya
Satya yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30
tahun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 64
b. menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan bagi pegawai yang
purna tugas ;
c. menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan bagi pegawai yang
berprestasi dan atau teladan ;
d. menyiapkan pemberian penghargaan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan.;
(2) Sub Bagian Fasilitas, mempunyai tugas :
a. menyiapkan program usaha peningkatan kesejahteraan pegawai;
b. menyiapkan rencana program pembangunan perumahan pegawai;
c. menyiapkan rencana pelaksanaan penyelenggaraan general
check up, dan asuransi kecelakaan diri pegawai ;
d. menyiapkan penyelesaian permohonan pemberian kartu Askes, Taspen,
bantuan uang duka dan bantuan uang pensiun ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan ;
(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar Biro ;
b. memelihara dan mensistematisasikan arsip surat/laporan/data lain pada
Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis
kantor serta memelihara perlengkapan intern Biro ;
d. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian intern Biro yang
meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan
pegawai dan laporan berkala ;
e. menyelesaikan administrasi keuangan intern Biro yang meliputi gaji
pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hal-hal keuangan lainnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan.
Paragraf 8.4
Bagian Dokumentasi dan Informasi
Pasal 142
Bagian Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas menyiapkan
data dan informasi kepegawaian.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 65
Pasal 143
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142,
Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :
a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja, pengolahan dokumentasi
dan informasi kepegawaian ;
b. penyiapan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
c. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dokumentasi dan
informasi kepegawaian, secara elektronik dan manual ;
d. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik PNS ;
e. penyajian data dan informasi kepegawaian ;
f. penyusunan mekanisme pelaporan data kepegawaian ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Dokumentasi
dan Informasi.
Pasal 144
(1) Bagian Dokumentasi dan Informasi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Data Elektronik ;
b. Sub Bagian Dokumentasi;
c. Sub Bagian Sarana Administrasi Kepegawaian ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Dokumentasi dan Informasi.
Pasal 145
(1) Sub Bagian Data Elektronik, mempunyai tugas :
a. menghimpun, mengolah dan memelihara data pegawai melalui sistem
informasi manajemen kepegawaian ;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen
kepegawaian;
c. menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan pengelolaan
administrasi kepegawaian ;
d. menyusun daftar urut kepangkatan pegawai;
e. memberikan informasi data kepegawaian ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Dokumentasi dan Informasi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 66
(2) Sub Bagian Dokumentasi, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan memelihara data fisik pegawai ;
b. melakukan inventarisasi dan memelihara file pegawai ;
c. melakukan kegiatan pencatatan daftar isi dan kartu induk kepegawaian
serta buku induk ;
d. menyiapkan dan menyajikan data fisik pegawai sesuai dengan
kebutuhan pembinaan pegawai;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Dokumentasi dan Informasi;
(3) Sub Bagian Sarana Administrasi Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka memproses kartu
isteri/kartu suarrii dan kartu pegawai bagi PNS;
b. menyiapkan pengusulan kartu isteri/kartu suami;
c. menyiapkan proses pengusulan kartu PNS ;
d. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan penyusulan ijin
bepergian pegawai ke luar negeri;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Dokumentasi dan Informasi.
Paragraf 9
Biro Keuangan
Pasal 146
Biro Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD,
perubahan APBD dan perhitungan APBD, mengelola dan membina
Administrasi Keuangan Pemerintah Propinsi serta melakukan Analisa dan
Evaluasi Anggaran Daerah Otonom.
Pasal 147
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Biro
Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan
APBD ;
b. penyiapan bahan rekomendasi penunjukan pejabat dalam pengelolaan
keuangan daerah ;
c. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dari penerbitan SPM Giro ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 67
d. pelaksanaan administrasi, akuntansi dan verifikasi keuangan Pemerintah
Propinsi ;
e. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap APBD Kabupaten/Kota ;
f. pelaksanaan pelayanan keuangan dan mengelola penata usahaan ;
g. pengkoordinasian pengumpulan bahan, mencatat dan mengevaluasi
masalah-masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
h. pengkoordinasian pengumpulan bahan dalam rangka pertanggung jawaban
keuangan daerah ;
i. penyusunan kebijaksanaan Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ;
j. penyusunan dan menyajikan informasi keuangan daerah ;
k. pengelolaan administrasi Dana Cadangan dan Pinjaman ;
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
dan Umum.
Pasal 143
(1) Biro Keuangan, terdiri atas :
a. Bagian Anggaran Propinsi ;
b. Bagian Perbendaharaan ;
c. Bagian Verifikasi;
d. Bagian Akuntansi;
e. Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom ;
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang borada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Keuangan.
Paragraf 9.1
Bagian Anggaran Propinsi
Pasal 149
Bagian Anggaran Propinsi, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
rancangan dan perubahan APBD, Nota Keuangan yang akan disampaikan
kepada DPRD Propinsi, petunjuk pelaksanaan APBD dan menyiapkan bahan
petunjuk tentang upaya yang berkaitan dengan pinjaman serta melaksanakan
Tata Usaha Biro.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 68
Pasal 150
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149,
Bagian Anggaran Propinsi mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan
rancangan APBD dan Perubahan APBD ;
b. penyusunan Alokasi Dana APBD serta menginventarisir bahan dalam
rangka penyusunan DIKDA dan DIPDA Instansi / Dinas / Lembaga / Satuan
Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi ;
c. pengumpulan bahan penyusunan Nota Keuangan untuk disampaikan
kepada DPRD ;
d. pengumpulan, meneliti dan menyusun jawaban Eksekutif atas pandangan
umum Fraksi-fraksi di DPRD ;
e. penerbitan SKO terhadap penyediaan kredit Anggaran Rutin dan
Pembangunan ;
f. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan pinjaman Dinas / Instansi /
Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi;
g. pelaksanaan ketata usahaan Biro ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan.
Pasal 151
(1) Bagian Anggaran Propinsi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Anggaran Pendapat Daerah ;
b. Sub Bagian Anggaran Rutin ;
c. Sub Bagian Anggaran Pembangunan ;
d. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Anggaran
Propinsi.
Pasal 152
(1) Sub Bagian Anggaran Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan pendapatan guna perencanaan APBD dengan
memperhitungkan Dana PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Darurat (DAD);
b. mengumpulkan bahan dan menginventarisasi sumber-sumber
pendapatan daerah di wilayah wewenang Pemerintah Propinsi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 69
c. mengumpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-bahan Pendapatan
Daerah yang berasal dari Pinjaman ;
d. menghimpun, menginventarisasi dan mendistribusikan petunjuk
pelaksanaan tentang pendapatan daerah ;
e. menghimpun dan menyiapkan data dalam rangka peljksanaan
koordinasi dan evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
f. menyiapkan data rencana Anggaran Pendapatan untuk menyusun
Rancanan APBD dan Perubahaan APBD serta menyusun Anggaran Kas
Pendapatan (AKP);
g. menyiapkan SPP pencairan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
serta Dana Alokasi Darurat ke KPKN dan ditransfer ke Rekening Kas
Daerah ;
h. menyiapkan bahan petunjuk tentang upaya pengembangan pendapatan
daerah sesuai pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada Daerah ;
i. mengadministrasi Dana Cadangan dan Pinjaman ;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kopala Bagian
Anggaran Propinsi ;
(2) Sub Bagian Anggaran Rutin, mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pedoman penyusunan pelaksanaan
anggaran rutin ;
b. menghimpun dan meneliti Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)
sebagai bahan Rencana Anggaran Rutin dan Perubahan Anggaran Rutin
dari Biro/Dinas/Lembaga/ Badan/lnstansi di lingkungan Pemerintah
Propinsi;
c. menyiapkan bahan rencana penetapan Anggaran Rutin/Perubahan
Anggaran Rutin ;
d. menyusun konsep rancangan Anggaran Belanja Rutin/ Perubahaan
Anggaran Belanja Rutin sebagai bahan pembahasan dengan DPRD ;
e. menghimpun/menginventarisasi dan meneliti Daftar Usulan Rencana
Kegiatan (DURK) dari Biro/Dinas/Lembaga/ Badan/lnstansi di lingkungan
Pemerintah Propinsi yang memperoleh Anggaran Belanja Rutin sebagai
bahan penyusunan di Daftar Isian Kegiatan (DIK);
f. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep nota keuangan
tentang Anggaran Rutin/Perubahan Anggaran Rutin ;
g. menerbitkan SKO Rutin untuk pengawasan terhadap penyediaan
kredit anggaran Belanja Rutin ;
h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran rutin ;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Anggaran Propinsi ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 70
(3) Sub Bagian Anggaran Pembangunan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan meneliti Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)
sebagai bahan Rencana Anggaran Pembangunan dan Perubahan
Anggaran Pembangunan dari Biro/Dinas/ Lembaga/Badan/lnstansi di
lingkungan Pemerintah Propinsi ;
b. menyiapkan bahan rencana penetapan Anggaran Pembangunan /
Perubahan Anggaran Pembangunan ;
c. menghimpun, menginventarisir dan meneliti Daftar Usulan Proyek (DUP)
dari Biro / Dinas / Lembaga / Instansi lainnya yang memperoleh
Anggaran Belanja Pernbangunan sebagai bahan penyusunan di Daftar
Isian Proyek (DIP) ;
d. menyiapkan bahan penyusunan konsep nota keuangan tentang
Anggaran Pembangunan / Perubahan Anggaran Pembangunan ;
e. menerbitkan SKO Pembangunan untuk pengawasan terhadap
penyediaan kredit anggaran Belanja Pembangunan ;
f. menyiapkan bahan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan;
g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran
pembangunan ;
h. melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Anggaran Propinsi ;
(4) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengelola surat masuk dan surat keluar Biro ;
b. mernelihara dan menata secara sistematis arsip surat / laporan data
pada Biro ;
c. menyusun pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ;
d. menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan
pemberhentian Bendaharawan ;
e. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor
serta memelihara perlengkapan di lingkungan Biro ;
f. menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Biro,
yang meliputi kenaikan pangkat, ker.iikan gaji. cuti, kesejahteraan
pegawai dan laporan
g. menyelesaikan urusan administrasi keuangan di lingkungan Biro yang
meliputi gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas serta hak-hak
keuangan lainnya ;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Anggaran Propinsi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 71
Paragraf 9.2
Bagian Perbendaharaan
Pasal 153
Bagian Perberhendaraan, mempunyai tugas pemrosesan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sesuai
pengajuan SPP serta memberikan petunjuk teknis administrasi keuangaan
yang berkaitan dengan realisasi belanja di lingkungan Pemerintah Propinsi. i,;
Pasal 154
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153,
Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. penerimaan, pengumpulan dan penelitian keabsahan dari kelengkapan
SPP dalam rangka pemrosesan SPM Giro belanja rutin, belanja
pembangunan dan belanja pegawai ;
b. pengumpulan bahan penyusunan laporan belanja rutin, belanja
pembangunan dan belanja pegawai ;
c. pemeriksaan dan pemrosesan SPP serta penerbitan SPM Giro belanja rutin,
belanja pembangunan dan belanja pegawai ;
d. penyusunan dan pembuatan laporan realisasi belanja sesuai SPM Giro dari
seluruh belanja rutin, belanja pembangunan dan belanja pegawai;
e. pemberian petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan realisasi belanja rutin, belanja pembangunan dan belanja pegawai;
f. pendistribusian SPM Giro ke Kas Daerah, Bagian Verifikasi dan
Bendaharawan ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 155
(1) Bagian Perbendaharaan, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Rutin ;
b. Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pembangunan ;
c. Sub Bagian Perbendaharaan Personil;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Perbendaharaan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 72
Pasal 156
(1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Rutin, mempunyai tugas :
a. menerima dan mencatat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
beban tetap dan UUDP (Uang Untuk Di Portanggungjawabkan) belanja
rutin ;
b. meneliti dan menguji SPP beban tetap dan UUDP belanja rutin untuk
disesuaikan dengan plafon anggaran dan kotentuan administrasi
keuangan ;
c. memproses SPP, menerbitkan SPM Giro beban tetap dan UUDP belanja
rutin ;
d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi belanja rutin
berdasarkan atas penerbitan SPM Giro beban tetap dan UUDP ;
e. memberikan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan realisasi belanja rutin ;
f. mendistribusikan SPM Giro Belanja Rutin ke Kas Daerah, Bagian
Verifikasi dan Bendaharawan ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perbendaharaan ;
(2) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pembangunan, mempunyai tugas :
a. menerima dan mencatat SPP (Surat Permintaan Pernbayaran) beban
tetap dan UUDP (Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan) belanja
pembangunan ;
b. meneliti dan menguji SPP beban tetap dan UUDP belanja pembangunan
untuk disesuaikan dengan plafon anggaran dan ketentuan administrasi
keuangan ;
c. memproses dan menguji SPP bebafr tetap dan UUDP belanja
pembangunan;
d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi belanja
pembangunan yang didasarkan atas penerbitan SPM Giro beban tetap
dan UUDP ;
e. memberikan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan
dengan realisasi belanja pembangunan ;
f. mendistribusikan SPM Giro Belanja Pembangunan ke Kas Daerah,
Bagian Verifikasi dan Bendaharawan ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perbendaharaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 73
(3) Sub Bagian Perbendaharaan Personil. mempunyai tugas :
a. menerima dan mencatat SPP belanja pegawai dari Instansi di
lingkungan Pemerintah Propinsi;
b. meneliti dan menguji SPP belanja pegawai;
c. memproses SPP dan menerbitkan SPM Giro belanja pegawai ;
d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi belanja pegawai ;
e. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi SPP belanja Pegawai
Negeri Sipil ;
f. menyiapkan bahan, meneliti, memproses dan menerbitkan SKPP bagi
para Pegawai Negeri Sipil dari Instansi di wilayah kewenangan
Pemerintah Propinsi ;
g. memberikan petunjuk teknis administrasi keuangari yang berkaitan
dengan realisasi belanja pegawai ;
h. mendistribusikan SPM Giro Belanja Pegawai ke Kas Daerah, Bagian
Verifikasi dan Bendaharawan ;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perbendaharaan.
Paragraf 9.3
Bagian Verifikasi
Pasal 157
Bagian Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian
realisasi Belanja Rutin, Belanja Pembangunan dan Belanja Pegawai
berdasarkan realisasi SPMU Giro.
Pasal 158
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157,
Bagian Verifikasi mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penelitian realisasi Belanja Rutin, Pembangunan dan Belanja
Pegawai yang dikelola Dinas/Lembaga/Biro di lingkungan Pemerintah
Propinsi ;
b. pemeriksaan penelitian SPJ dan tata cara administrasi bendaharawan
tentang pelaksanaan Belanja Rutin dan Pembangunan serta Belanja
Pegawai yang dikelola Dinas / lembaga / Biro dilingkungan Pemerintah
Propinsi ;
c. penyiapan bahan pengesahan terhadap pertanggungjawaban Belanja Rutin
dan Pembangunan dan Belanja Pegawai ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 74
d. pelaksanaan teguran / peringatan terhadap Bendaharawan yang lalai,
terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
e. pengkoordinasian pengumpulan bahan, mencatat dan mengevaluasi
masalah-masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR) ;
f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan realisasi Belanja Rutin,
Pembangunan dan Belanja Pegawai serta realisnsi penerimaan dan
pengeluaran pajak-pajak negara pada Dinas / Lembaga / Biro di
lingkungan Pemerintah Propinsi;
g. pembinaan lansung kepada para bendaharawan dalam membuat
laporan pertanggung jawaban Belanja Rutin, Pembungunan dan
Belanja Pegawai ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan.
Pasal 159
(1) Bagian Verifikasi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Verifikasi Belanja Rutin ;
b. Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan ;
c. Sub Bagian Verifikasi Belanja Pegawai;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Keoala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Verifikasi.
Pasal 160
(1) Sub Bagian Verifikasi Belanja Rutin, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengklasifikasi SPJ Rutin serta menghimpun realisasi
penerimaaan dan pengeluaran pajak-pajak dari Instansi/Dinas/Lembaga
di lingkungan Pemerintah Propinsi ;
b. meneliti SPJ dan tata cara administrasi Bendaharawan serta
menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Belanja Rutin sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
c. menyiapkan bahan pengesahan SPJ anggaran Belanja Rutin Instansi /
Dinas / Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi ;
d. menyusun konsep surat tegoran kepada Bendaharawan yang lali,
terlambat atau tidak menyampaikan pertanggung jawaban belanja rutin ;
e. menyiapkan bahan pembuatan laporan realisasi belanja rutin secara
berkala ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 75
f. menyiapkan bahan pembinaan langsung kepada para bendaharawaan
dalam membuat laporan pertanggung jawaban belanja rutin ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Verifikasi;
(2) Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengklasifikasi SPJ Belanja Pembangunan dari Instansi /
Dinas/Lembaga dilingkungan pemerintah Propinsi;
b. meneliti SPJ dan tata cara administrasi Bendaharawan serta
menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Belanja Pembangunan sesuai
ketentuan yang berlaku ;
c. menyiapkan bahan pengesahan SPJ Anggaran Belanja Pembangunan
Instansi / Dinas / Lembaga di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur ;
d. menyusun konsep surat teguran kepada Bendaharawan yang lalai,
terlambat atau tidak menyampaikan pertanggungjawaban Belanja
Pembangunan ;
e. menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan realisasi Belanja
Pembangunan secara berkala ;
f. menyiapkan bahan pembinaan langsung kepada para Bendaharawan
dalam membuat laporan pertanggung jawaban Belanja Pembangunan;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Verifikasi;
(3) Sub Bagian Verifikasi Belanja Pegawai, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengklasifikasi SPJ Pembayaran Gaji dari Instansi /
Dinas / Lembaga / Biro di lingkungan pemerintah Propinsi ;
b. meneliti SPJ Gaji dari Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
c. menyiapkan bahan pengesahan pelaksanaan pertanggung jawaban
belanja pegawai ;
d. menyusun konsep surat teguran kepada Bendaharawan yang lalai,
terlambat atau tidak menyampaikan pertanggung jawaban Belanja
Pegawai ;
e. menyusun konsep surat peringatan kepada Bendaharawan Gaji apabila
terdapat selisih antara penyediaan dana dengan gaji yang dibayarkan,
untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah ;
f. menyediakan data rekapitulasi realisasi pertanggung jawaban gaji ;
g. mengumpulkan bahan, mencatat dan mengevaluasi masalah-masalah
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 76
h. menyiapkan bahan pembinaan langsung kepada para Bendaharawan
dalam membuat laporan pertanggungjawaban Belanja Pegawai ;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Verifikasi.
Paragraf 9.4
Bagian Akuntansi
Pasal 161
Bagian Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan Akuntansi Keuangan
Daerah dalam rangka menyiapkan bahan perhitungan anggaran.
Pasal 162
Untuk melaksanakan . tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,
Bagian Akuntansi mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan dalam rangka melakukan tata usaha pembukuan yang
terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
b. penyiapan bahan dan analisa dalam rangka penyusunan laporan
realisasi APBD secara berkala ;
c. pengumpulan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
perhitungan APBD ;
d. pengumpulan bahan dan menyusun Nota Perhitungan Anggaran ;
e. pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Anggaran
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan melalui
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di Daerah ;
f. pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerima dari
Dinas Penghasil ;
g. penyampaian Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD dan Perhitungan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Pusat;
h. penghimpunan dan penelitian bahan dalam rangka penyusunan
Jawaban Eksekutif atas pertanyaan DPRD untuk pengesahan Perhitungan
APBD ;
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Keuangan.
Pasal 163
(1) Bagian Akuntansi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Akuntansi-Rutin ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 77
b. Sub Bagian Akuntansi Pembangunan ;
c. Sub Bagian Akuntansi Wilayah ;
d. Sub Bagian Perhitungan Anggaran ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akuntansi.
Pasal 164
(1) Sub Bagian Akuntansi Rutin, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan dan membuku penerimaan pada Buku Besar
Penerimaan ;
b. mengumpulkan dan membuku SPM Giro berdasarkan Angaran Belanja
Rutin pada Buku Besar Pengeluaran dan Buku-buku Pembantu lainnnya;
c. melakukan rekapitulasi Surat Perintah Membayar Giro (SPM Giro)
Belanja Rutin ;
d. menghimpun dan mencatat Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban
Uang untuk dipertanggungjawabkan (SPJ - UUDP) Belanja Rutin ;
e. menyiapkan bahan laporan realisasi belanja rutin secara berkala ;
f. meneliti dan mengesahkan surat pertanggung jawaban pendapatan asli
daerah (SPJ - PAD) dari bendaharawan khusus penerima Dihas
Penghasil;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akuntansi;
(2) Sub Bagian Akuntansi Pembangunan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan membuku SPM Giro berdasarkan anggaran
belanja pembangunan pada buku besar pengeluaran dan buku-
buku pembantu lainnya ;
b. melaksanakan rekapitulasi surat perintah membayar giro (SPM Giro)
belanja pembangunan ;
c. menghimpun dan mencatat pengesahan surat pertanggung jawaban
uang untuk dipertanggung jawabkan (SPJ - UUDP) belanja
pembangunan ;
d. menyiapkan bahan laporan realisasi belanja pembangunan secara
berkala ;
e. melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akuntansi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 78
(3) Sub Bagian Akuntansi Wilayah, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan membuku realisasi keuangan dari dinas/badan/yang
mendapat alokasi dana dari Pemerintah Pusat baik yang berupa
anggaran dekonsentrasi maupun tugas pembantuan ;
b. menyusun dan mengirimkan laporan realisasi keuangan dana anggaran
dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Pemerintah Pusat secara
berkala ;
c. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dana angaran
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penyusunan
perhitungan APBD ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akuntansi ;
(4) Sub Bagian Perhitungan Anggaran, mempunyai tugas :
a. menghimpun data .realisasi penerimaan dan pengeluaran Dalam rangka
penyusunan perhitungan anggaran ;
b. menyusun data realisasi penerimaan dan pengeluaran ke dalam model
yang telah ditentukan sebagai kelengkapan penyusunan perhitungan
anggaran ;
c. menyiapkan bahan untuk konsep nota perhitungan anggaran dan nota
pendapatan pemeriksaan buku kas ;
d. melaksanakan pencocokan realisasi penerimaan PAD dengan instansi
terkait;
e. menyusun daftar pembukuan administrasi atas penerimaan atau
pengeluaran yang tidak melalui kas daerah ;
f. menghimpun dan meneliti bahan dalam rangka penyusunan jawaban
eksekutif atas pertanyaan DPRD untuk pengesahan perhitungan APBD ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Akutansi.
Paragraf 9.5
Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom
Pasal 165
Bagian Analisa dan evaluasi Anggaran Kabupaten / Kota, mempunyai tugas
menyiapkan bahan analisa dan evaluasi APBD dan memberikan bimbingan
teknis penyusunan APBD dan perhitungan APBD, perhitungan dana
perimbangan, sistim pinjam, manajemen keuangan daerah, anggaran
desentralisasi, pendapatan asli daerah, daerah otonom serta mengukur kinerja
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 79
keuangan pemerintah daerah dan menyajikan data pelaksanaan APBD daerah
otonom sebagai bahan penyusunan informasi keuangan daerah.
Pasal 166
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165,
Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom mempunyai
fungsi:
a. pengumpulan bahan analisa dan evaluasi APBD dan perhitungan APBD ;
b. penyusunan program analisa dan evaluasi APBD, perubahan APBD dan
perhitungan APBD ;
c. pelaksanaan koordinasi hasil analisa dan evaluasi APBD, perubahan APBD
dan perhitungan APBD ;
d. penyusunan petunjuk pelaksanaan analisa dan evaluasi dengan standar
analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya untuk menukur kinerja
keuangan daerah ;
e. pelaksanaan fasilitasi distribusi dana bagian daerah ;
f. pemantauan pelaksanaan dan bimbingan teknis sistim informasi keuangan
daerah ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yan diberikan oleh Kepala Biro Keuangan.
Pasal 167
(1) Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom, terdiri atas :
a. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran ;
b. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Perhitungan ;
c. Sub Bagian Informasi Keuangan Daerah .
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yan
berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bagian Analisa dan
Evaluasi Anggaran Daerah Otonom .
Pasal 168
(1) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan mengevaluasi data anggaran daerah, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sistim dan prosedur serta
nota keuangan APBD ;
b. memfasilitasi panduan teknis tentang dana perimbangan keuangan dan
pinjaman daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 80
c. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan ponyusunan APBD dan
perubahan APBD ;
d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan bimbingan
teknis usaha peningkatan PAD, anggaran dekonsentrasi dan
pengelolaan keuangan daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota ;
(2) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Perhitungan, mernpunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa konsistensi program yang
direncanakan dalam APBD ;
b. menganalisa dan mengevaluassi rasio-rasio penerimaan APBD yang
digunakan untuk membiayai belanja dinas, pelayanan publik dan belanja
aparatur daerah ;
c. menganalisa dan mengevaluasi APBD untuk mengukur kemampuan
daerah dengan menggunakan rasio relalisasi pendapatan daerah
dengan realisasi belanja ;
d. menyusun standar pelaksanaan analisa belanja, tolok ukur dan standar
biaya dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom.
(3) Sub Bagian Informasi Keuangan Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data pelaksanaan APBD daerah
otonom sebagai bahan informasi keuangaan daerah ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan informasi keuangan
daerah ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan sistem
informasi keuangan daerah ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporaan hasil evaluasi APBD,
perubahan APBD dan perhitungan APBD serta dana-dana lain yang
bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah P/opinsi secara
berkala ;
e. melakukan koordinasi dengan isntansi terkait lainnya dalam
menyusun informasi keuangan daerah ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa dan Evaluasi Anggaran Daerah Otonom.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 81
Paragraf 10
Biro Perlengkapan
Pasal 169
Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
menyiapkan bahan pembinaan di bidang analisa kebutuhan, pengadaan dan
distribusi serta inventarisasi dan .asset.
Pasal 170
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
Biro Perlengkapan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan perencanaan, penentuan kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian serta inventarisasi barang/ perlengkapan ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan analisa kebutuhan,
pengadaan, distribusi, inventarisasi asset;
c. pemantauan pelaksanaan program dan petunjuk pelaksanaan analisa
kebutuhan, pengadaan, distribusi, inventarisasi asset;
d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan,
pengadaan, distribusi, inventarisasi asset;
e. pelaksanaan administrasi barang / perlengkapan dan pemberian izin
pemakaian asset
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan
Umum.
Pasal 171
(1) Biro Perlengkapan, terdiri atas :
a. Bagian Analisa Kebutuhan ;
b. Bagian Pengadaan dan Distribusi;
c. Bagian Inventarisasi dan Asset;
(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perlengkapan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 82
Paragraf 10.1
Bagian Analisa Kebutuhan
Pasal 172
Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan serta petunjuk pelaksanaan penyusunan analisa perencanaan dan
penentuan kebutuhan barang/ perlengkapan Pemerintah Propinsi, serta
melaksanakan Tata Usaha Biro.
Pasal 173
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172,
Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengendalian
dan evaluasi kebutuhan barang/perlengkapan ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan analisa/perencanaan dan
penentuan kebutuhan barang/perlengkapan ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi tugas pengendalian dan
evaluasi, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyusunan
perimbangan kebutuhan barang/perlengkapan ;
d. pelaksanaan tata usaha Biro ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala biro
Perlengkapan.
Pasal 174
(1) Bagian Analisa Kebutuhan terdiri atas :
a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisa
Kebutuhan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 83
Pasal 175
(1) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data dan bahan di bidang penyusunan
/ perencanaan dan penentuan kebutuhan barang / perlengkapan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dengan melakukan
koordinasi dengan instansi terkait di bidang perencanaan, penentuan
kebutuhan penganggaran dan perhitungan harga-harga barang /
perlengkapan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan serta koordinasi
pembinaan di bidang penyusunan program ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perencanaan, penentuan
kebutuhan serta penelitian penmbangan dengan barang / perlengkapan
yang ada ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa Kebutuhan ;
(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang kebuttuhan barang,
mutu barang serta standardisesi harga dan barang kebutuhan
Pemerintah Propinsi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang kebutuhan
barang, pengadaan barang, mutu barang serta pendistribusian ;
c. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan realisasi, pembelian
barang/perlengkapan sebagai bahan penyusunan kebutuhan berikutnya ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa Kebutuhan ;
(3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menerima dan mengolah surat masuk dan surat keluar;
b. mernelihara dan mensistimatisasikan arsip surat/laporan/data-data lain
pada Biro ;
c. menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor
serta mernelihara perlengkapan di lingkungan Biro;
d. menyelesaikan urusan administrasi di lingkungan Biro, yang meliputi gaji
pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Analisa Kebutuhan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 84
Paragraf 10.2
Bagian Pengadaan dan Distribusi,
Pasal 176
Bagian Pengadaan dan Distribusi, mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi pembinaan serta petunjuk pelaksanaan administrasi pengadaan dan
administrasi barang di bidang penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian.
Pasal 177
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 176, Bagian
Pengadaan dan Distribusi, mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi
pengadaan barang, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang ;
b. penyusunan program pelaksanaan administrasi pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan pendistribusian barang ;
c. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
barang pada gudang Pemerintah Propinsi;
d. penyiapan bahan evaluasi dan koordinasi tugas pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan distribusi barang dalam gudang Pemerintah Propinsi;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Perlengkapan.
Pasal 178
(1) Bagian Pengadaan dan Distribusi, terdiri atas :
a. Sub Bagian Pembelian ;
b. Sub Bagian Pelelangan ;
c. Sub Bagian Penerimaan dan Distribusi;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sjb Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan
dan Distribusi
Pasal 179
(1) Sub Bagian Pembelian, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data harga dan mutu barang dalam
rangka proses pembelian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 85
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan
pengadaan barang;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembelian
barang/perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. menyiapkan bahan evaluasi, oemantauan dan pelaporan pelaksanaan
pembelian barang/perlengkapan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penerimaan dan Distribusi;
(2) Sub Bagian Pelelangan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan dan menganalisa data pengadaan dalam proses
pelelangan ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dalam melakukan
penelitian penawaran harga dalam proses pelelangan ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan pelelangan ;
d. menyiapkan bahan evaluasi, pemantauan dan pelaporan peuksanaan
pelelangan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penerimaan dan Distribusi;
(3) Sub Bagian Penerimaan dan Distribusi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa dan mencatat serta mensistematisasikan
dalam bentuk kartu dan buku barang ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan administrasi barang dalam
rangka tertib penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan administrasi
barang ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan administrasi barang ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Penerimaan dan Distribusi.
Paragraf10.3
Bagian Inventariasi Asset
Pasal 180
Bagian Inventarisasi Asset, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi
pembinaan serta petunjuk pelaksanaan administrasi inventarisasi,
pemeliharaan dan penghapusan barang/ perlengkapan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 86
Pasal 181
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 180, Bagian
Inventarisasi Asset, mempunyai fungsi:
a. pengurnpulan bahan koordinasi pembinaan serta petunjuk pelaksanaan
administrasi inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang
bergerak dan tidak bergerak ;
b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan perawatan dan
pemeliharaan barang bergerak dan tidak bergerak ;
c. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi tugas
inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang bergerak dan tidak
bergerak;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Perlengkapan.
Pasal 182
(1) Bagian Inventarisasi Asset, terdiri atas :
a. Sub Bagian Inventarisasi;
b. Sub Bagian Pemeliharaan ;
c. Sub Bagian Penghapusan ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Inventarisasi Asset.
Pasal 183
(1) Sub Bagian Inventarisasi, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan, menyusun dan
mensistematisasikan laporan-laporan, inventarisasi asset Pemerintah
Propinsi;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan administrasi
inventarisasi dan pelaksanaan sensus barang ;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan koordinasi dan
pembinaan inventarisasi dan sensus barang ;
d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan inventaris barang dan
perubahan status barang ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Inventarisasi Asset;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 87
(2) Sub Bagian Pemeliharaan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data di bidang pemeliharaan dan
perawatan barang bergerak maupun tidak bergerak;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan perawatan dan
pemeliharaan ;
c. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pemeliharaan
dan perawatan ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Inventarisasi Asset;
(3) Sub Bagian Penghapusan, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menganalisa data dan bahan di bidang penghapusan
barang bergerak maupun tidak bergerak ;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pembinaan, petunjuk
pelaksanaan penghapusan barang ;
c. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang penghapusan
barang ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Inventarisasi Asset.
Paragraf 11
Biro Umum
Pasal 184
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumah tanggaan,
ketatausahaan, administrasi keuangan, keprotokolan
dan humas.
Pasal 185
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Biro
Umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah ;
b. pelaksanaan urusan tata usaha umum ;
c. pelaksanaan administrasi keuangan ;
d. pelaksanaan tugas keprotokolan dan humas ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
dan Umum.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 88
Pasal 186
(1) Biro Umum, terdiri atas :
a. Bagian Rumah Tangga ;
b. Bagian Tata Usaha ;
c. Bagian Administrasi Keuangan ;
d. Bagian Protokol dan Humas ;
(2) Masing-masing Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.
Paragraf 11.1
Bagian Rumah Tangga
Pasal 187
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam,
pemeliharaan peralatan kantor dan gedung kantor termasuk rumah dinas
jabatan serta kendaraan Dinas.
Pasal 188
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bagian
Rumah Tangga mempunyai fungsi :
a. penyiapan tempat/ruangan dan akomodasi untuk kegiatan rapat, acara
kenegaraan, pelantikan serta pengurusan rumah tangga Gubernurdan Wakil
Gubernur ;
b. pelaksanaan pemeliharaan keindahan dan kebersihan Kantor Gubernur,
rumah jabatan ;
c. penyiapan pengadaan peralatan dan pemeliharaan sandi dan
telekomunikasi;
d. penyiapan pengelolaan kendaraan dinas jabatan dan operasional di
lingkungan Sekretariat Daerah ;
e. penyiapan pengadaan peralatan kantor dan pemeliharaan peralatan
kantor;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 89
Pasal 189
(1) Bagiun Rumah Tangga, terdiri atas :
a. Sub Bagian Urusan Dalam ;
b. Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan, Kendaraan dan Gedung ;
c. Sub Bagian Kendaraan ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah
Tangga.
Pasal 190
(1) Sub Bagian Urusan Dalam , mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi
dalam penyelenggaraan rapat, pertemuan, polantikan, acara kenegaraan
serta upacara hari besar Nasional;
b. melaksanakan dan pengawasan kebersihan kantor Sekretariat
Daerah;
c. menyiapkan dan mengatur peralatan / kebutuhan ruang kerja
Gubernur/Wakil Gubernur serta kebutuhan rumah dinas Gubernur/Wakil
Gubernur;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Rumah Tangga ;
(2) Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan, Kendaraan dan Gedung mempunyai
tugas :
a. menyiapkan bahan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan kantor,
gedung kantor dan kendaraan ;
b. melaksanakan pemeliharaan taman, halaman parkir dan rambu-rambu
parkir di halaman kantor Sekretariat Daerah dan rumah dinas jabatan;
c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan tata ruang kantor;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Rumah Tangga ;
(3) Sub Bagian Kendaraan, mempunyai tugas :
a. melayani dan mengatur penggunaan kendaraan dinas;
b. melaksanakan koordinasi dan penjadwalan pelaksanaan tugas
pengemudi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 90
c. mengawasi penggunaan kendaraan dinas operasional maupun
kendaraan lyn pegawai;
d. mengurusi surat-surat kelengkapan kendaraan dinas yang meliputi SINK,
BPKB, dan KIR kendaraan dinas Sekretariat Daerah ;
e. melaksanakan pengaturan penggunaan BBM;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Rumah Tangga.
Paragraf 11.2
Bagian Tata Usaha
Pasal 191
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan pengurusan surat masuk
dan keluar, pengelolaan perangkat sandi dan telekomunikasi, arsip dan
ekspedisi dan melaksanakan Tata Usaha Biro.
Pasal 192
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pengurusan administrasi surat keluar dan surat masuk ;
b. penyiapan, pengelolaan dan pengoperasian peralatan sandi dan
telekomuniksi di lingkungan Sekretariat Daerah ;
c. pelaksanaan pengiriman surat dan penyimpanan arsip inaktif ;
d. pelaksanaan pengurusan Tata Usaha Biro ;
e. Delaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum.
Pasal 193
(1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
a. Sub Bagian Pengurusan Surat ;
b. Sub Bagian Arsip dan Ekspidisi ;
c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
d. Sub Bagian Tata Usaha Biro ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 91
Pasal 194
(1) Sub Bagian Pengurusan Surat, mempunyai tugas :
a. mengurus surat menyurat dan naskah dinas lainnya di lingkungan
Sekretariat Daerah ;
b. mengatur klasifikasi surat-surat menurut ketentuan dan moncatat jumlah
naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
c. menyiapkan bahan pertimbangan kepada Biro Organisasi dalam rangka
penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan
pengurusan naskah dinas dinamis ;
d. mengarahkan naskah dinas penting dengan sarana kartu kendali atau
dalam lembar pengantar ;
e. menyimpan dan memelihara kartu kendali serta duplikasi surat keluar ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha ;
(2) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, mempunyai tugas :
a. mencatat dan member! nomor semua naskah dinas keluar ;
b. melaksanakan kegiatan ekspedisi surat-surat keluar, baik langsung
kepada alamat atau melalui jasa Kantor Pos/Biro Ekspedisi ;
c. menghimpun, menyimpan dan memelihara duplikasi surat / naskah dinas
keluar;
d. menyelenggarakan penyiapan / penarikan arsip-arsip yang telah habis
masa simpannya dari satuan-satuan kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah;
e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dalam pengelolaan arsip in aktif
beserta depo arsip Sekretariat Daerah ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha;
(3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengiriman dan penerimaan berita melalui perangkat
komunikasi maupun dengan mesin sandi;
b. melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita, radiogram yang diterima
maupun yang dikirim dan menyimpan arsip borita keluar dan masuk
maupun berita rahasia serta menyiapkan foto copynya;
c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan penyampaian berita sandi
maupun radiogram serta kesiapan peralatan / pesawat telekomunikasi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 92
d. melaksanakan kegiatan dan usaha unttuk pengamanan informasi
personal dan materiil Kantor Gubernur serta mengawasi keamanan lalu
lintas pemberitaan ke seluruh jaringan telekomunikasi Pemerintah
Propinsi;
e. menyiapkan bahan petunjuk telekomunikasi dan kegiatan informasi
personal dan materiil;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha ;
(4) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas :
a. menata dan mengatur penyediaan dan pendistribusian surat/naskah
dinas kepada dan dari pimpinan ;
b. melaksanakan penyusunann dan pengetikan surat / naskah dinas yang
diperintahkan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah ;
c. menerima dan mengolah surat masuk dan keluar ;
d. memelihara dan mensistematisasikan arsip / laporan / data lain ;
e. menyelesaiakan urusan administrasi kepegawaian
f. menyelenggarakan penggandaan dan menyusun naskah dinas;
g. menyusun dokumen hasil reproduksi dan penggandaan sebagai bahan
pertanggung jawaban ;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha.
Paragraf 11.3
Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
Pasal 195
Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas
pengelolaan keuangan untuk belanja pegawai dan barang di lingkungan
Sekretariat Daerah.
Pasal 196
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bacjian
Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, mempunyai fungsi :
a. pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjancjan
pegawai di lingkungan Sekretaria Daerah ;
b. pembelian dan pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan di
lingkungan Sekretariat Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 93
c. penelitian permintaan pembayaran belanja barang di lingkungan Sekretariat
Daerah ;
d. penelitian permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas rutin di
lingkungan Sekretariat Daerah ;
e. penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai yang
pensiun;
f. penyusunan laporan periodik pengeluaran uang ;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum.
Pasal 197
(1) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sub Bagian Belanja Pegawai;
b. Sub Bagian Administrasi Belanja Barang ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.
Pasal 198
(1) Sub Bagian Belanja Pegawai, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembayaran gaji, upah dan tunjangan-tunjangan
para pegawai;
b. melaksanakan pembayaran gaji terusan bagi janda/ahli waris pegawai
yang meninggal dunia dan uang duka para pegawai;
c. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban pembayaran
gaji;
d. melaksanakan penelitian usulan permintaan biaya perjalanan
dinas, pindah, pesangon pindah para pegawai;
e. penyelesaian permintaan ganti rugi;
f. melaksanakan penghitungan biaya dan pembayaran uang perjalanan
dinas, pindah dan pesangon pindah
g. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penyelesaian masalah ganti
rugi, biaya pindah dan..atau hak keuangan lainnya ;
h. menyiapkan bahan pelaporan pertanggungjawaban keuangan
perjalanan dinas / pindah / ganti rugi;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 94
(2) Sub Bagian Administrasi Belanja Barang, mempunyai tugas :
a. menyiapkan pembelian/pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan ;
b. melaksanakan pembayaran uang untuk pembelian perlengkapan
kantor dan kebutuhan lainnya ;
c. melaksanakan penelitian permintaan pembayaran belanja barang
d. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban belanja barang ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.
Paragraf 11.4
Bagian Protokol dan Humas
Pasal 199
Bagian Protokol dan Humas, mempunyai tugas keprotokolan pimpinun dan
tamu, pelayanan informasi wartawan, dokumentasi dan audio visual.
Pasal 200
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 199, Bagian
Protokol dan Humas, mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan
instansi lain di bidang keprotokolan ;
b. penyiapan acara dinas para pimpinan Pemerintah Propinsi ;
c. penyiapan acara dinas penerimaan tamu-tamu Pemerintah Propinsi ;
d. pemberian pelayanan informasi kepada wartawan ;
e. pembuatan dokumentasi dan audio visual kegiatan pimpinan ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum
Pasal 201
(1) Bagian Protokol dan Humas, terdiri atas :
a. Sub Bagian Protokol Pimpinan ;
b. Sub Bagian Protokol Tamu ;
c. Sub Bagian Pelayanan Informasi ;
d. Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual;
(2) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol
dan Humas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 95
Pasal 202
(1) Sub Bagian Protokol Pimpinan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan rencana acara, jadwal kegiatan serta perjalanan dinas
prmpinan ;
b. menyiapkan dan mengatur tata ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat
dinas, upacara serta resepsi pimpinan ;
c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan
pimpinan ke daerah ;
d. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan protokol pimpinan baik
dalam acara dinas maupun perjalanan dinas ;
e. mencatat jadwal kegiatan pimpinan yang meliputi kegiatan rapat,
upacara, resepsi, kunjungan kerja dan penerimaan tamu ;
f. menyiapkan dan menyediakan tanda kenang-kenangan oleh Pimpinan
baik dalam bentuk souvenir maupun karangan bunga ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Protokol dan Humas ;
(2) Sub Bagian Protokol Tamu, mempunyai tugas :
a. menyiapkan rencana acara penerimaan tamu ;
b. menyiapkan rencana penginapan para tamu ;
c. menyiapkan rencana antar jemput para tamu ;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka
rencana kegiatan para tamu ;
e. menyiapkan laporan tentang maksud dan tujuan kunjungan
kerja para tamu ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Protokol dan Humas ;
(3) Sub Bagian Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dan mengolah data informasi kegiatan Gubernur,
Wakil Gubernurdan Sekretaris Daerah ;
b. menyiapkan bahan informasi yang merupakan rangkaian kegiatan
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang siap
dipublikasikan ;
c. menyiapkan data informasi yang akurat dalam rangka menfasilitasi
wartawan / pers ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Protokol dan Humas ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 96
(4) Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual, mempunyai tugas:
a. menyusun dokumentasi kegiatan Pemerintah di Daerah dalam bentuk
foto, rekaman, visualisasi dan mendokumentasikan hasil Wiping
surat kabar/majalah ;
b. menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan ;
c. menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato
Gubernur ;
d. menyiapkan dan memelihara alat dokumentasi ;
e. melaksanakan pembuatan chard, slide dan panel-panel serta
menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pameran dalam
rangkaian kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Sekretaris
Daerah;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Protokol dan Humas.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsionai
Pasal 203
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Propinsi sesuai keahlian dan keoutuhan
Pasal 204
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,
terdiri, dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 97
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 205
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris
Daerah, para Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib
menerapkan prinsip koordinssi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern
maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-
masing ;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah wajib
melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 206
(1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, Sekretaris Daerah
melakukan tugas-tugas Gubernur/Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan tugas-tugas para Asisten berada
dalam koordinasi seorang Asisten yang ditunjuk oleh Gubernur dengan
memperhatikan seriioritas dalam daftar urut kepangkatan ;
(3) Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas para Biro berada dalam
koordinasi seorang Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan pembidangan Asisten dengan memperhatikan senioritas dalam
daftar urut kepangkatan.
Pasal 207
Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, masing-masing pejabat
dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-
kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 98
BAB V
PENGANGKATAN DANrPEMSERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 208
(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
(2) SeKretaris Daerah diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat dengan tata cara :
a. Gubernur menyampaikan Calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur
untuk dimintakan persetujuan ;
b. Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur membahas usulan tersebut dalam
rapat pimpinan DPRD Propinsi oawa Timur dan tidak meneruskan
pembahasannya pada Fraksi dan atau Anggota DPRD Propinsi Jawa
Timur;
c. Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur memberi persetujuan atau tidak
menyetujui usulan Gubernur berdasarkan keabsahan administrasi Calon
Sekretaris Dcierah selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari ;
d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dmaksud pada huruf
c tidak ada persetujuan, maka usulan Gubernur tersebut dianggap
disetujui ;
e. atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Gubernur
mengajukan Calon Lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat;
f. Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk
mengjukan Calon Alternatif.
Pasal 209
(1) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro, diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah ;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhemtikan oleh
Gubernur dan atau dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar
pelimpahan kewenangan Gubernur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 99
Pasal 210
Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 211
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.
Pasal 212
Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 58 tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub-
Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 213
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya okan diatur dan ditetapken lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 214 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal djundangkan.
Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur.Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 100
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Titnur tanggal 2 Januari 2001
Nomor 1 Tahun 2001, Seri D.
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 101
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
TANGGAL : 18 DESEMBER 2000
NOMOR : 27 TAHUN 2000
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 102
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI SECRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka kepada Pemerintah Daerah lebih diberikan kesempatan
dan keleluasaan untuk menyelerrggarakan Otonomi Daerah, hal tersebut akan mendorong
Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan perasaan dan
kreatifitas, meningkatkan peranserta masyarakat.
Kedudukan Propinsi selain sebagai Daerah Otonom, sekaligus adalah wilayah administrasi,
yang meiaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur
meliputi :
1. untuk menyeienggarakan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Untuk menyeienggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang belum dapat
dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Sekretariat Daerah Propinsi
merupakan unsur staf Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
bertanggung jawab kepada Gubernur.
Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tataiaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi.
Berkaitan dengan ha! tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur
dan menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, sesuai perubahan yang
ada.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 103