PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1554.pdf · Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra

PEMERINTAH KOTA BLITAR

I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342) 802499

Email: [email protected]

B L I T A R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449c/410.203/2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf

a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat

Kota Blitar Tahun 2016.

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;

c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;

e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun

2016.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun

2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka

penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016


I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang

berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan

melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan,

sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat

terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu

setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam

rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga

tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana

Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan

seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan

untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung

jawab.


Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA

BLITAR TAHUN LALU 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016

4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kota Blitar

11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 12

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 13

3.3. Program dan Kegiatan 14

BAB IV PENUTUP 22

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra

Inspektorat Kota Blitar s/d Tribulan II Tahun 2016

6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

10

Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

17

iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR

TANGGAL : 22 September 2016 NOMOR : 188/449c/410.203/2016

---------------------------------------------------------

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016


I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar

BAB I 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya

diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja

SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Perubahan Renja

Inspektorat Kota Blitar 2016 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar

Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Perubahan Renja

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan pembangunan Inspektorat Kota Blitar

RENCANA KERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja

Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

4. merupakan penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan,

pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan

pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang

– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam

Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;

13. Peraturan Walikota Blitar Nomor ….. Tahun 2016 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar

dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi

pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai

berikut:

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Inspektorat Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD) tahun 2016;

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun perubahan kegiatan

tahun anggaran 2016.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya yang menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

2015 harus digunakan untuk tahun anggaran 2016;



Pergeseran pagu kegiatan Inspektorat Kota Blitar, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja ini diformulasikan

dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai

Dengan Tribulan II Tahun 2016

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan

Tribulan II Tahun 2016

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja

sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan

konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan

indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya

seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan

lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau

distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya

yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun

berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan

telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang



telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung

jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2016

No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

2016

Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2

Kendala/Permasalahan

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi

100% 317,384,240 0% - 100% 232,734,060

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan

Jumlah pelaksanaan PKS dan atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan

3 kali 317,384,240 0 - 3 kali 232,734,060

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100% 423,911,300 100% 57,563,556 100% 165,268,868

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran telepon dan listrik

12 bulan 82,914,000 3 bulan 9,721,216 3 bulan 23,789,394

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan ATK


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

12 bulan 2,980,500 3 bulan - 3 bulan 992,000



Kantor bangunan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 11,994,200 3 bulan 610,000 3 bulan 844,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat

12 bulan 1,440,000 3 bulan - 3 bulan 1,440,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Jumlah ketersediaan bahan bacaan


Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah


3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

80% 512,112,250 80% 115,789,368 80% 170,935,694

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 kali 248,976,650 1 kali 25,627,000 1 kali 90,041,640

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor


Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah pembangunan taman kantor

1 kali 66,810,000 1 kali 60,000,000 0 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional




4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 55,951,350 100% - 100% 44,323,350

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA

6 dokumen

26,540,000 0 - 4 dokumen

14,918,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD ( Inspektorat), Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan

7 dokumen

29,411,350 0 - 7 dokumen

29,405,350

5 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah, Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B), Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil

70%, 30%,

100%, 90%, 80%

574,435,200 100%, 0, 100%, 0,

63%

38,667,842 100%, 0, 100%, 93%, 63%

148,124,500



audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah Audit Regular, ADTT, Reviu, Evaluasi, Monitoring

27 kali, 26 kali, 3 kali, 25 kali, 30

kali

411,449,700 0, 3 kali, 2 kali, 0,

7 kali

38,667,842 2 kali, 3 kali, 1

kali, 0, 5 kali

74,874,500

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Jumlah pemeriksaan khusus

30 kali 36,459,900 0 - 2 kali 13,204,900

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan)

4 dokumen

9,893,500 1 dokumen

- 1 dokumen

7,838,500

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP, Jumlah Pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK-RI

4 kali, 2 kali

44,210,000 1 kali, 0 - 1 kali, 1 kali

12,207,000

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya

3 kali 36,835,000 0 - 2 kali 28,645,000

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Tersusunnya dokumen ikhtisar LHP (Semesteran) dan Statistik Hasil Pengawasan

3 dokumen

13,000,000 0 - 1 dokumen

4,552,500

Pengendalian PNS Jumlah kegiatan SIDAk PNS Kota Blitar

8 kali 22,587,100 0 - 2 kali 6,802,100



6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai

100% 33,598,400 0 - 0 -

Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

4 kali 33,598,400 0 - 0 - Juklak/juknis pemantuan RAD PPK belum turun dari pemerintah pusat

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20% 75,740,000 - 27,312,500

Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional

5 event 70,740,000 0 - 2 event 27,312,500

Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Jumlah Informasi Program/Kegiatan Inspektorat yang Dipublikasikan

1 kali 5,000,000 0 - 0 -



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan

Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi

lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada

pencapaian kinerja.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan

suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja

yang tinggi.

d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan

kualitas hasil pengawasan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan

jumlah SKPD yang diawasi.

b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki

sertifikasi pengawasan.

c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam

rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan

SKPD belum optimal.

e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional

dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015



dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang

lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel

2.2. sebagai berikut :



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Tahun 2011 - 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Reali sasi

Capaian Kinerja

Target Reali sasi

Capaian Kinerja

Target Reali sasi

Capaian Kinerja

Target Reali sasi

Capaian Kinerja

Target Reali sasi

Capaian Kinerja

Terwujudnya

peningkatan kualitas

hasil pengawasan yang dapat mengurangi

tindakan korupsi,

kolusi, dan nepotisme

Persentase hasil Evaluasi

SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik/B

0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%

Persentase kasus /

pengaduan masyarakat

yang terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi

hasil audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti

90% 93,16%

103.51%

90% 98,28%

109% 90% 88,22%

98.02%

90% 90,57%

100.63%

90% 89,90%

99,89%



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota

Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar

tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu

strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota

Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP

Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C).

3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP

masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang

menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.).

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat

dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan

mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas

dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.



BAB III 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang

dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Kebijakan pengawasan ini merupakan

acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat

Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan

keuangan, meliputi :

a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian,

keuangan, dan asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah;

b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;

c. Reviu Laporan Keuangan;

d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Evaluasi LAKIP SKPD;

f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD;

g. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu;



h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat

Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau

BPKP;

i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; dan

j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi.

k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan;

l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good

governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap

triwulan);

3) Pembangunan Zona Integritas;

4) Pengendalian Gratifikasi;

5) Penerapan SPIP;

6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;

7) Penguatan Whistle Blowing System;

8) Penanganan Benturan Kepentingan;

9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka

Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan

tindak lanjutnya;

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis di

bidang pengawasan;

b. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;

c. Koordinasi program pengawasan;

d. Tugas lain sesuai kebijakan Kepala Daerah antara lain mengenai hal-

hal yang dianggap strategis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh



Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja

sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021):

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi

kerugian negara/daerah (80%)

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal

Baik/B (100%)

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme

Indikator Sasaran (target tahun 2016):

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi

kerugian negara/daerah (70%)

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal

Baik/B (30%)

Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan

(100%)

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti (90%)

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai

ditindaklanjuti (80%)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan

yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus

spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel



terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga

ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar

berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

PROGRAM

KEGIATAN

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA SAT TARGET

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

- Jumlah pemeriksaan

reguler

- Jumlah pemeriksaan

dengan tujuan

tertentu

- Jumlah reviu

- Jumlah evaluasi

- Jumlah pemantauan/

monitoring

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

20

17

8

28

40

Penanganan Kasus

Pengaduan di

Lingkungan Pemda

Jumlah pemeriksaan

khusus

Kali 30

Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Jumlah dokumen

inventarisasi LHP

Dokumen 4

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

- Jumlah pemantauan

dan pemutakhiran

data TLHP APIP

- Jumlah pemantauan

dan pemutakhiran

data TLHP BPK RI

Kali

Kali

4

2

Koordinasi Pengawasan

yang Lebih

Komprehensif

Jumlah fasilitasi

pengawasan aparat

pengawas eksternal dan

APIP lainnya

Kali 3

Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan

Tersusunnya dokumen

Ikhtisar LHP (semester)

dan Statistik Hasil

Pengawasan

Dokumen

3

Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak

PNS Kota Blitar

Kali

8

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta

kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :



Tabel. 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2017

Jenis

Kegiatan

SKPD Penang

gung Jawab

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Pagu

Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

Bertam

bah/Berkuran

g

Sebelum Sesudah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11-

10 13 14 15 16 17 18

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



100% 100% 423.911.300 491.910.850 100% 510.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Irda Irda 12 bulan 12 bulan 1.440.000 1.440.000 APBD APBD 12 bulan 3.000.000 Lanjutan Irda

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersesiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga




Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




Penyediaan Makanan dan Minuman






Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

80% 80% 512.112.250 530.459,770 80% 460.000.000

Pembangunan Gedung Kantor



Irda Irda 1 kali 1 kali 66.810.000 61.110.000 0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Irda Irda 1 kali 1 kali 248.976.650 248.913.170 APBD APBD 1 kali 200.000.000 Lanjutan Irda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



20% 20% 75.740.000 77.190.000 20% 82.500.000

Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional



Irda Irda 5 event 5 event 70.740.000 68.740.000 APBD APBD 5 event 75.000.000 Lanjutan Irda

Penyebarluasan informasi program/kegiatan

Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan

Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan

Irda Irda 1 kali 1 kali 5.000.000 8.450.000 1 kali 7.500.000 Lanjutan Irda

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100% 100% 55.951.350 55.951.350 100% 125.000..000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Irda Irda 7 dokumen

7 dokumen

29.411.350 29.411.350 APBD APBD 7 dokumen 50.000.000 Lanjutan Irda

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

Irda Irda 6 dokumen

6 dokumen

26.540.000 26.540.000 5 dokumen 50.000.000 Lanjutan Irda



PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Opini BPK RI atas LKPD

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah

WTP 70% 574.435.200 489.916.200

72,5% 1.345.000.000

Nilai hasil Evaluasi SAKIP Pemda

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

Cukup (CC)

30% 30%

Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

10% 100% 100%

Persentase pengaduan masyarakat dan aparatur yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

100% 90% 90%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

90% 80% 82,5%

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

80%

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring

Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring

Kota Blitar Kota Blitar

27 kali

26 kali

3 kali 25 kali

30 kali

20 kali

15 kali

3 kali 28 kali

50 kali

411.449.700 343.780.700 APBD APBD 27 kali

26 kali

3 kali 25 kali

30 kali

700.000.000 Lanjutan Irda

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda




30 kali 30 kali 36.459.900 32.409.900 30 kali 40.000.000

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah dokumen inventarisasi LHP

Jumlah dokumen inventarisasi LHP

Irda Irda 4 dokumen

4 dokumen




Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal

Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal


6 kali 6 kali 44.210.000 44.210.000 APBD APBD 6 kali 170.000.000 Lanjutan Irda

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif





Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah rapat koordinasi pengawasan

Jumlah rapat koordinasi pengawasan

Irda Irda 3 dokumen

3 dokumen


Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar

Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar



PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN



100% 100% 317.384.240- 884.940.250 100% 160.000.000

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan

Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan


3 kali 3 kali 317.384.240 884.940.250

APBD APBD 3 kali 160.000.000 Lanjutan Irda

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN



100% 100% 33.598.400 39.916.200 100% 115.000.000

Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



TOTAL

1.993.132.740,-

2.570.284.620

2.797.500.000,-



BAB IV 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan

gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar

tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja

Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 pada

Inspektorat Kota Blitar.

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar

tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini

dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh

sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu

memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme.


Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002



Documents

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1554.pdf · Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra