Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612
Telp./Faks (0273) 5328180 Email : [email protected] Website : www.dpmptsp.wonogirikab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar
Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja
dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten onogiri Tahun 2016 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, sebagaimana
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Standar Pelayanan dalam Lampiran Keputusan ini meliputi ruang
lingkup pelayanan administrasi perizinan.
KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Januari 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN WONOGIRI,
EKO SUBAGYO
A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN
1. Izin Usaha Pendidikan Non Formal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Izin Tempat Usaha (Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
4. Susunan pengurus dan rincian tugas;
5. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat
pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
7. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan
Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang
Hukum;
8. Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan
Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan;
9. Rekomendasi Dinas Teknis.
2
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pendidikan Nonformal.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Penunjang Pendidikan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Izin Tempat Usaha (Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
4. Susunan pengurus dan rincian tugas;
5. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
6. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan
Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang
Hukum;
7. Rekomendasi Dinas Teknis.
2
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pendidikan Nonformal.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
B. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
1. Izin Usaha Rumah Sakit
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin
Operasional untuk pertama kali;
3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,
rencana strategi, dan struktur organisasi;
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah
Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia,
peralatan, bangunan dan prasarana;
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana
dan prasarana pendukung;
6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
8. Daftar sumber daya manusia;
9. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai
kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk peralatan tertentu;
12. Dokumen administrasi dan manajemen, yang meliputi :
- badan hukum atau kepemilikan;
- peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
- komite medik;
- komite keperawatan;
- satuan pemeriksaan internal;
- permohonan surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga
kesehatan;
13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit.
2
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Rumah Sakit.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin
Operasional untuk pertama kali;
3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,
rencana strategi, dan struktur organisasi;
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah
Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia,
peralatan, bangunan dan prasarana;
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana
dan prasarana pendukung;
6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
8. Daftar sumber daya manusia;
9. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai
kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk peralatan tertentu;
12. Dokumen administrasi dan manajemen, yang meliputi :
- badan hukum atau kepemilikan;
- peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
- komite medik;
- komite keperawatan;
- satuan pemeriksaan internal;
- permohonan surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga
kesehatan;
13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit.
2
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui:
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik Kedokteran
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk
badan hukum;
4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggungjawab teknis dan
pemegang saham ;
5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa
minimal 5 (lima) tahun;
6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan ruangan,
prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan
7. bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
8. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi rawat jalan
atau rawat inap);
11. Rekomendasi penyelenggaraan klinik dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
12. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja
(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin
penyelenggaraan klinik;
13. Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sanggup dikenakan sanksi;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan
dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM
sesuai ketentuan;
15. Hasil Pemeriksaan Kualitas air yang masih berlaku.
2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk
badan hukum;
4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggungjawab teknis dan
pemegang saham ;
5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa
minimal 5 (lima) tahun;
6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan ruangan,
prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan
7. bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
8. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi rawat jalan
atau rawat inap);
11. Rekomendasi penyelenggaraan klinik dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
12. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja
(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin
penyelenggaraan klinik;
13. Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sanggup dikenakan sanksi;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan
dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM
sesuai ketentuan;
15. Hasil Pemeriksaan Kualitas air yang masih berlaku.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama.
6 Pengelolaan
Pengaduan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
7. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
f. Petugas pengaduan;
g. Surat pengaduan;
h. Kotak pengaduan;
i. Telepon;
j. Email dan media sosial.
8. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
9. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
c. Pemeriksaan lapangan;
d. Rapat koordinasi.
10. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk
badan hukum;
4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggungjawab teknis dan
pemegang saham ;
5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa
minimal 5 (lima) tahun;
6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan ruangan,
prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan
7. bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
8. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi rawat jalan
atau rawat inap);
11. Rekomendasi penyelenggaraan klinik dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
12. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja
(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin
penyelenggaraan klinik;
13. Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sanggup dikenakan sanksi;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan
dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM
sesuai ketentuan;
15. Hasil Pemeriksaan Kualitas air yang masih berlaku.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Medical Chek Up;
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha yang berbentuk badan
hukum;
4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggujawab Teknik dan
pemegang saham;
5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa
minimal 5 (lima) tahun;
6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan
ruangan, prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan
bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
7. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
8. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi pelayanan
Jasa Keselamatan Kerja);
10. Rekomendasi penyelenggaraan medical check up dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
11. Surat Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan;
12. Surat Penunjukan Direktur Perusahaan kepada Dokter
pemimpin fasilitas;
13. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja
(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin
penyelenggaraan medical check up;
Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sanggup dikenakan sanksi;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan
dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM
sesuai ketentuan;
15. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan
Mutu dan Program Akreditasi.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Medical Chek Up.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/Menkes/Per/III/2010t tentang Laboratorium Klinik;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 04 tahun 1995 tentang
Perusahaan Jasa Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Izin Usaha Residential Health Service (Klinik Fisioterapi)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Fotocopy akte pendirian badan usaha bagi yang berbentuk
badan hukum;
4. Fotocopy KTP dan NPWP Penanggungjawab teknis dan
pemegang saham ;
5. Bukti Kepemilikan tanah/bangunan atau bukti surat sewa
minimal 5 (lima) tahun;
6. Proposal study kelayakan (meliputi bangunan dan ruangan,
prasarana, peralatan, IPAL, denah lokasi dan
7. bangunan) yang disahkan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
8. Izin Prinsip dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (sesuai fungsi rawat jalan
atau rawat inap);
11. Rekomendasi penyelenggaraan klinik dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonogiri;
12. Surat Pernyataan kesanggupan melengkapi Surat Izin Kerja
(SIK) atau izin praktek tenaga kesehatan lain yang bekerja
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin
penyelenggaraan klinik;
13. Surat Pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sanggup dikenakan sanksi;
14. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan
dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM
sesuai ketentuan;
15. Hasil Pemeriksaan Kualitas air yang masih berlaku.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy KTP dan NPWP Penanggungjawab Teknik dan
pemegang saham;
4. Foto copy akta pendirian berbadan hukum;
5. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan
yang diusulkan;
Surat pernyataan Kesanggupan Penanggung Jawab Teknis
(Formulir A1);
6. Surat pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga
teknis/administrasi (Formulir A2);
7. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan
Mutu, dilampiri (Formulir A3);
8. Foto copy Surat Keterangan pengalaman kerja sebagai
tenaga teknis pada Laboratorium...........(jika ada);
9. Foto copy ijazah kesarjanaan/ brevet keahlian/ sertifikat
pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh
organisasi profesi patologi klinik dan institusi pendidikan
kesehatan bekerjasama dengan kementerian kesehatan .
10. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4);
11. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5);
12. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
14. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/Menkes/Per/III/2010t tentang Laboratorium Klinik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Izin Usaha Penyelenggaraan Praktek Dokter
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Fotokopi KTP;
5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang
diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku;
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat
keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat
praktiknya;
7. Surat Rekomendasi dari OP sesuai tempat praktik;
8. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
9. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan
dimana dokter dimaksud bekerja.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Dokter.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
10. Izin Usaha Pengobatan Tradisional
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Biodata pengobat tradisional (battra);
5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai pengobat
7. tradisional;
8. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional yang
bersangkutan;
9. Fotokopi sertifikat/ijazah pelayanan kesehatan tradisional;
10. Keterangan hasil uji kompetensi dari lembaga /Asosiasi Battra
yang sesuai (bagi SIPT);
11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat mengenai
kebenaran yang bersangkutan akan
melakukan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerja
Puskesmas;
12. Surat keterangan sehat dari dokter;
13. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Peta lokasi dan denah ruang yang digunakan untuk
pelayanan;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Rekomendasi dari Kejaksaan/Kantor Depag Kabupaten
Wonogiri;
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Keterangan Prosedur Tata Cara Pelayanan.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak Nomor HK.01.01/BI.4/336/2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Keterampilan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
3 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
9 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
3. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
4. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
11. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Biodata pengobat tradisional (battra);
5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai pengobat
7. tradisional;
8. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional yang
bersangkutan;
9. Fotokopi sertifikat/ijazah pelayanan kesehatan tradisional;
10. Keterangan hasil uji kompetensi dari lembaga /Asosiasi Battra
yang sesuai (bagi SIPT);
11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat mengenai
kebenaran yang bersangkutan akan
melakukan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerja
Puskesmas;
12. Surat keterangan sehat dari dokter;
13. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Peta lokasi dan denah ruang yang digunakan untuk
pelayanan;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Rekomendasi dari Kejaksaan/Kantor Depag Kabupaten
Wonogiri;
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Keterangan Prosedur Tata Cara Pelayanan.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak Nomor HK.01.01/BI.4/336/2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Keterampilan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
12. Izin Usaha Apotik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy KTP pemohon; Surat pernyataan bertempat tinggal
secara nyata di wilayah Kabupaten Wonogiri bagi Apoteker
Pengelola Apotik (APA);
5. Status kepemilikan tanah dan bangunan dalam bentuk Akte
Hak Milik (sertifikat);
6. Daftar ketenagaan;
7. Data Ketenagaan Apoteker Pengelola Apotik (APA);
8. Data Ketenagaan Asisten Apoteker;
9. Akte Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik
(APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA);
10. Denah bangunan dan situasi apotik terhadap apotik
sekitarnya;
11. Surat keterangan bahwa Apoteker Pengelola Apotik (APA)
tidak bekerja atau menjadi Apoteker Pengelola Apotik (APA)
pada perusahaan farmasi / apotik lain;
12. Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak pernah
terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang obat;
13. Foto copy NPWP Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan
Pemilik Sarana Apotik (PSA);
14. Surat keterangan dari atasan langsung apabila APA seorang
PNS / anggota ABRI;
15. Lolos butuh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (bagi
pemohon yang pindah dari provinsi lain);
16. Rekomendasi dari organisasi profesi (ISFI);
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Daftar sarana dan prasarana;
19. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;
20. Pas foto APA ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua ) lembar.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Surat Izin Usaha Apotik.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor. 922/menkes/per/x/1993 tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
13. Izin Usaha Optik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy KTP pemohon;
5. Daftar Ketenagaan;
6. FC Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Data Ketenagaan Penanggungjawab Teknis (Refraksionis
Optisien);
8. FC Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
9. Gambar/denah lokasi/bangunan;
10. Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Optik Indonesia
(GAPOPIN);
11. Rekomendasi dari Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
(IROPIN);
12. Daftar sarana dan prasarana;
13. Surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat
pemrosesan lensa-lensa pesanan bila optik tidak memiliki
laboratorium sendiri.
14. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;
15. Pas foto Pemilik Sarana dan Refraksionis Optisien ukuran 4 x
6 sebanyak 2 (dua ) lembar;
16. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Surat Izin Usaha Optik.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
7. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
8. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
9. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
10. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1424/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
14. Izin Usaha Salon
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy KTP;
5. Salinan Akta Pendirian bagi yang berbentuk Badan;
6. Data penanggung jawab;
7. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli
8. Daftar dan data ketenagaan;
9. Denah lokasi dan bangunan;
10. Daftar kosmetika dan alat kesehatan yang digunakan;
11. Daftar sarana dan prasarana;
12. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;
13. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Surat Izin Usaha Salon.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
c. Pemeriksaan lapangan;
d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Perizinan Bidang Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
15. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Fotocopy KTP Pemohon ;
5. Daftar Alat Kesehatan yang dijual;
6. Bukti kerjasama/ penunjukan pengedar Alat Kesehatan dari
Penyalur Alat Kesehatan (PAK) atau Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (CPAK);
7. Bukti kepemilikan toko atau sewa toko minimal 2 (dua) tahun;
8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Denah Lokasi dan Denah Bangunan;
10. Surat Pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku;
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Toko Alat Kesehatan.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
16. Izin Usaha Pusat Kebugaran Jasmani
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang
5. berbentuk badan;
6. Foto kopi IMB;
7. Rekomendasi dari Dinas Dispora Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
17. Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;
5. Foto kopi IMB;
6. Hasil pemeriksaan kualitas air minum dari UPT Laboratorium
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
5. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
6. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
7. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
8. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Industri.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
651/MPP/KEP/10/2004 Tahun 2004 tentang Persyaratan
Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
18. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto kopi Akta Pendirian badan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbentuk
badan;
5. Foto kopi IMB;
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006
Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
19. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat Gigi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik;
5. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau
Surat keterangan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di
luar praktik mandiri;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Perawat;
2. Izin Kerja Perawat.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
5. Lulusan D3/Sarjana
6. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lulus diklat PTSP
8. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
20. Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon
melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan
contoh yang ditetapkan;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis
kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian
di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh yang
ditetapkan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga
Teknis Kefarmasian sesuai tempat praktik;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
21. Izin Penyelenggaraan Praktek Perawat
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat
Izin Praktik;
5. Surat pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau
Surat keterangan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di
luar praktik mandiri;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Perawat;
2. Izin Kerja Perawat.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
22. Izin Penyelenggaraan Apoteker
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon
melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan
contoh yang ditetapkan;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis
kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian
di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh yang
ditetapkan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga
Teknis Kefarmasian sesuai tempat praktik;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
23. Izin Penyelenggaraan Asisten Apoteker
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon
melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan
contoh yang ditetapkan;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis
kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian
di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh yang
ditetapkan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga
Teknis Kefarmasian sesuai tempat praktik;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
24. Izin Penyelenggaraan Fisioterapis
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRF;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara
mandiri;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Fisioterapi;
2. Izin Kerja Fisioterapi.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Fisioterapis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
5. Lulusan D3/Sarjana
6. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lulus diklat PTSP
8. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
25. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kefarmasian
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli;
Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon
melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan menggunakan
contoh yang ditetapkan;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis
kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian
di fasilitas kefarmasian dengan menggunakan contoh yang
ditetapkan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;
7. Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga
Teknis Kefarmasian sesuai tempat praktik;
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/Menkes/24/2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
26. Izin Penyelenggaraan Refraksionis Optisien dan Optometris
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRRO;
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang
menyatakan tanggal mulai bekerja;
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
8. Rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Refraksionis Optisien.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja
Refraksionis Optisien;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
27. Izin Penyelenggaraan Ortotik Prostetik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STROP;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
2. Izin Kerja Ortotis Prostetis.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
7. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
8. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
9. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
10. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Ortotis Prostetis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
28. Izin Penyelenggaraan Okupasi Terapis
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STROT;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi
Terapi secara mandiri;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Okupasi Terapis;
2. Izin Kerja Okupasi Terapis.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Okupasi Terapis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
29. Izin Penyelenggaraan Terapis Wicara
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRTW;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik mandiri;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya
berkasdisampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Terapis Wicara;
2. Izin Kerja Terapis Wicara.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Terapis Wicara;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
30. Izin Penyelenggaraan Tenaga Gizi (Nutrisiones dan Dietisien)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik/ Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRTGz;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara
mandiri;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai registrasi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya
berkasdisampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Tenaga Gizi;
2. Izin Kerja Tenaga Gizi.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
Tenaga Gizi;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
31. Izin Penyelenggaraan Perawat Anastesi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRPA;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai registrasi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya
berkasdisampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Penata Anestesi.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Penata Anestesi;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
Pelayanan berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
32. Izin Penyelenggaraan Tenaga Sanitarian
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRTS;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersangkutan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai registrasi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya
berkasdisampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Tenaga Sanitarian.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga
Sanitarian;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
33. Izin Penyelenggaraan Perekam Medis
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STR Perekam Medis;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya Berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Perekam Medis.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
c. Pemeriksaan lapangan;
d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam
Medis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
34. Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Tradisional
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Biodata pengobat tradisional (battra);
5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai pengobat
7. tradisional;
8. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional yang
bersangkutan;
9. Fotokopi sertifikat/ijazah pelayanan kesehatan tradisional;
10. Keterangan hasil uji kompetensi dari lembaga /Asosiasi Battra
yang sesuai (bagi SIPT);
11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat mengenai
kebenaran yang bersangkutan akan
melakukan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerja
Puskesmas;
12. Surat keterangan sehat dari dokter;
13. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Peta lokasi dan denah ruang yang digunakan untuk
pelayanan;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Rekomendasi dari Kejaksaan/Kantor Depag Kabupaten
Wonogiri;
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Keterangan Prosedur Tata Cara Pelayanan.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak Nomor HK.01.01/BI.4/336/2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Keterampilan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
35. Izin Penyelenggaraan Praktek Radiografer
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Kerja;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STRR;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya Berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan
4 Biaya/Tarif
5 Produk Izin Kerja Kerja Radiografer.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Radiografer;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
36. Izin Penyelenggaraan Praktek Tukang Gigi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. surat permohonan kepada Instansi Pemberi Izin
2. fotocopy KTP;
3. surat keterangan Kepala/Lurah Desa memiliki tempat
melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;
4. rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui
oleh pemerintah;
5. fotocopy Izin Mendiriksin Bangunan (IMB);
6. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
7. surat rekomendasi dan berita acara pemeriksaan lapangan
dari Kepala UPT Puskesmas setempat;
8. pas foto ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Tukang Gigi
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1871/Menkes/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang
Pekerjaan Tukang Gigi;
2. Peraturan Bupati Wonooiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
5. Lulusan D3/Sarjana
6. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lulus diklat PTSP
8. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
37. Izin Penyelenggaraan Praktek Ahl i Teknologi Laboratorium Medik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STR-ATLM;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli
Teknologi Laboratorium Medik;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
38. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah
yang sah;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; d. surat keputusan dari
Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas;
7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan
atau akan dikembangkan;
8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan,
prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan
pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan
permohonan perpanjangan izin; dan
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
39. Izin Penyelenggaraan Teknisi Elektromedis
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STR-E atau STR-E sementara;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Elektromedis.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
40. Izin Penyelenggaraan Ahli Fisika Medik
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
3. Foto copy STR;
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari organisasi profesi;
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Ahli Fisika Medik.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi 1. Lulusan D3/Sarjana
Pelaksana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
41. Izin Penyelenggaraan Akupunktur Therapi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Biodata pengobat tradisional (battra);
5. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
6. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan
pekerjaan sebagai pengobat
7. tradisional;
8. Rekomendasi dari asosiasi pengobat tradisional yang
bersangkutan;
9. Fotokopi sertifikat/ijazah pelayanan kesehatan tradisional;
10. Keterangan hasil uji kompetensi dari lembaga /Asosiasi Battra
yang sesuai (bagi SIPT);
11. Surat keterangan dari Puskesmas setempat mengenai
kebenaran yang bersangkutan akan
melakukan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerja
Puskesmas;
12. Surat keterangan sehat dari dokter;
13. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Peta lokasi dan denah ruang yang digunakan untuk
pelayanan;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Rekomendasi dari Kejaksaan/Kantor Depag Kabupaten
Wonogiri;
17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Keterangan Prosedur Tata Cara Pelayanan.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak Nomor HK.01.01/BI.4/336/2012 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Keterampilan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
42. Izin Penyelenggaraan Penyuluh Kesehatan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STR;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang
merah;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyuluh Kesehatan
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
43. Izin Penyelenggaraan Paramedik Tranfusi Darah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STR;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang
merah;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja ParamedikTranfusi Darah
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
44. lzin Penyelenggaraan Teknisi Elektormedis
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Praktik;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy ijazah yang dilegalisir;
5. Foto copy STR-E atau STR-E sementara;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
7. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar berlatar belakang merah;
9. Rekomendasi dari organisasi profesi;
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Praktik Elektromedis.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
7. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
8. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
9. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
10. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Elektromedis;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
45. Izin Penyelenggaraan Teknisi Kardiovaskular
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STR-TKV;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang
merah;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk 1. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular;
2. Izin Kerja Teknisi Kardiovaskular.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Teknisi Kardiovaskuler;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Internal 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
46. Izin Penyelenggaraan Entomolog Kesehatan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STR;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang
merah;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Entomolog Kesehatan
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
47. Izin Penyelenggaraan Epidemiolog Kesehatan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi STR;
4. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
5. surat keterangan bekerja dari Fasiltas Pelayanan Kesehatan
yang bersangkutan;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang
merah;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
2. yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
4. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
5. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
6. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
48. Izin Penyelenggaraan Teknisi Gigi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
3. fotokopi setifikat kompetensi;
4. fotokopi STRTG;
5. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin
praktik;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm;
7. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
atau pejabat yang ditunjuk; dan
8. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Kerja Teknisi Gigi.
6 Pengelolaan
Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan
yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi 1. Lulusan D3/Sarjana
Pelaksana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
49. Izin Penyelenggaraan Administrasi Rumah Sakit
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin
Operasional untuk pertama kali;
3. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,
rencana strategi, dan struktur organisasi;
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah
Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia,
peralatan, bangunan dan prasarana;
5. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana
dan prasarana pendukung;
6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
8. Daftar sumber daya manusia;
9. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai
kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk peralatan tertentu;
12. Dokumen administrasi dan manajemen, yang meliputi :
- badan hukum atau kepemilikan;
- peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);
- komite medik;
- komite keperawatan;
- satuan pemeriksaan internal;
- permohonan surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga
kesehatan;
13. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri sesuai
dengan klasifikasi Rumah Sakit.
2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Rumah Sakit.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
5. Lulusan D3/Sarjana
6. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lulus diklat PTSP
8. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
50. Izin Penyelenggaraan Puskesmas
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan;
2. Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan;
3. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah
yang sah;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; d. surat keputusan dari
Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas;
7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan
atau akan dikembangkan;
8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan,
prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan
pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan
permohonan perpanjangan izin; dan
Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Penyelenggaraan PUSKESMAS.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
51. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. surat permohonan kepada Instansi Pemberi Izin;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. fotocopy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ;
4. daftar sarana dan prasarana;
5. denah lokasi dan bangunan;
6. alur proses produksi ;
7. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
8. pas foto ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar;
9. fotocopy sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP);
10. surat rekomendassi dari DKK.
2 Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
C. STANDAR PELAYANAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Izin Mendirikan Bangunan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy sertifikat/surat bukti status hak atas tanah;
5. Gambar rencana bangunan yag meliputi : situasi, denah,
tampak (depan, belakang, samping), rencana (pondasi, atap,
sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan pemanfaatan tanah antara pemilik bangunan
dan pemilik tanah (apabila pemilik bangunan bukan pemilik
tanah);
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan
bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
8. Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), bagi
yang dipersyaratkan;
9. Rekomendasi dari dinas/instansi teknis, bagi yang
dipersyaratkan.
10. Persyaratan lain sesuai jenis usaha/bangunan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. pemeriksaan lapangan, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan
peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Izin Mendirikan Bangunan dikenai retribusi sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri.
5 Produk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Reklame
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan, bagi badan
usaha/hukum;
4. Gambar denah lokasi rencana pemasangan papan reklame;
5. Gambar teknis/ konstruksi dan visual papan reklame;
6. Perhitungan konstruksi papan reklame, bagi yang
dipersyaratkan;
7. Surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan yang akan
digunakan untuk pemasangan reklame;
8. Rekomendasi titik lokasi dan visual papan reklame dari Dispera
dan KPP Kab. Wonogiri;
9. Surat pernyataan sanggup membongkar papan reklame jika
ada kebijakan penataan reklame dari pemerintah daerah.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan
peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Reklame
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;
5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;
6. Foto copy keanggotaan asosiasi pengembang perumahan
yang masih berlaku;
7. Proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu
yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;
8. Rekomendasi Tata Ruang dari instansi yang berwenang;
9. Foto copy sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama
orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup;
10. Gambar perencanaan lahan (Site Plan) sesuai lokasi proyek
investasi yang disahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Wonogiri.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan
peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan Hunian Berimbang;
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (lUJK)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;
5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;
6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha dengan menunjukkan
aslinya;
7. Data peralatan kantor dan bukti kepemilikan;
8. Data peralatan pekerjaan konstruksi dan bukti kepemilikan;
9. Data ketenagakerjaan;
10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja
tenaga teknik tugas penuh;
11. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga teknik tugas penuh;
12. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh bermaterai;
13. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga administrasi;
14. Surat Pernyataan Tenaga Administrasi bermaterai.
2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Peninjauan lokasi;
b. Menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi;
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi..
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (lUJK).
6 Pengelolaan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, saran
dan masukan
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun
2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
Pelayanan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha Konsultasi Konstruksi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha;
2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;
5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;
6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha dengan menunjukkan
aslinya;
7. Data peralatan kantor dan bukti kepemilikan;
8. Data peralatan pekerjaan konstruksi dan bukti kepemilikan;
9. Data ketenagakerjaan;
10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja tenaga
teknik tugas penuh;
11. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga teknik tugas penuh;
12. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh bermaterai;
13. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga administrasi;
14. Surat Pernyataan Tenaga Administrasi bermaterai.
2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Peninjauan lokasi;
b. Menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi;
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan
peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Konsultasi Konstruksi
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi 1. Lulusan D3/Sarjana
Pelaksana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;
5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;
6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha dengan menunjukkan
aslinya;
7. Data peralatan kantor dan bukti kepemilikan;
8. Data peralatan pekerjaan konstruksi dan bukti kepemilikan;
9. Data ketenagakerjaan;
10. Foto copy Sertifikat Keterampilan Kerja/ Keahlian Kerja tenaga
teknik tugas penuh;
11. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga teknik tugas penuh;
12. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh bermaterai;
13. Foto copy KTP dan Ijazah tenaga administrasi;
14. Surat Pernyataan Tenaga Administrasi bermaterai.
2 Prosedur 1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Peninjauan lokasi;
b. Menyusun Berita Acara Peninjauan Lokasi;
c. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan
peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011
tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta
cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
D. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
Izin Usaha Perumahan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham;
5. Izin Mendirikan Bangunan Kantor Perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;
6. Foto copy keanggotaan asosiasi pengembang perumahan
yang masih berlaku;
7. Proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu
yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut;
8. Rekomendasi Tata Ruang dari instansi yang berwenang;
9. Foto copy sertifikat tanah, apabila tanah itu masih atas nama
orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup;
10. Gambar perencanaan lahan (Site Plan) yang disahkan
Dispera dan KKP Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perumahan.
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman dengan Hunian Berimbang;
3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
E. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANAHAN
1. Izin Lokasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Lokasi.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi (bagi izin yang dikenai retribusi).
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Peruntukan Penggunaan Lahan
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Membuka Tanah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Lokasi; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Membuka Tanah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan; 4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana
1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubaha serta
pengesahan (bagi badan hukum) 4. Fotocopy NPWP perusahaan 5. Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah 6. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon 7. Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun 8. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan 10. Izin Prinsip Penanaman Modal
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi dan
teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan
dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah 1 (satu) orang
Pelaksana
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
F. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon
berbadan hukum; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang,
bagi yang dipersyaratkan; 7. Surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup; 8. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh
dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan; 9. Fotocopy IMB; 10. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi. 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau
tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
G. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN
1. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Usaha; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum
beserta perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum; 2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum; 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Trayek
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Trayek; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
Umum; 3. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 4. Rekomendasi pelaksanaan Izin Trayek dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Trayek.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Kartu Pengawasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Kartu Pengawasan; 2. Foto copy Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
Umum; 3. Foto copy Izin Trayek; 4. Foto copy STNK kendaraan angkutan; 5. Foto copy Buku Uji kendaraan angkutan; 5. Rekomendasi pelaksanaan Kartu Pengawasan dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Kartu Pengawasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : c. Pemeriksaan lapangan; d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 551.2/5/2016 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Umum;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
H. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Izin Usaha Agen Jasa Titipan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Agen Jasa Titipan
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
I. STANDAR PELAYANAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Produksi Benih
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Produksi Benih
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Tanda Daftar Usaha Produksi Benih
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotocopy IMB;
6. Rekomendasi dari Dislapernak Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan
persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis;
b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan;
c. Rapat koordinasi, jika diperlukan;
d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu
Pelayanan
3 (tiga) jam, setelah persyaratan lengkap termasuk telah
dilakukan peninjauan lokasi dan rapat koordinasi.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Produksi Benih
6 Pengelolaan
Pengaduan, saran
dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang
berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan
masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga
dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan
atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan
Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan
Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi
Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan
Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan
serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas
berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
J. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PARIWISATA
1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
2 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
3
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
4 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
5 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
6 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
7 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
8 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
9 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
10 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
11 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
12 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Transportasi Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Tanda Daftar Usaha Pramuwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi
dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pramuwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi , dan Pameran
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
11. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
12. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
13. Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispora Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas di disposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan
administrasi dan teknis; b. Peninjauan lokasi, jika diperlukan; c. Rapat koordinasi, jika diperlukan; d. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam
4 Biaya/Tarif Tidak dikenai retribusi
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Usaha SPA (Sante Par Aqua)
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
K. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERTANIAN
1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P).
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu 3 (tiga) jam.
Pelayanan
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Usaha Perkebunan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ( IUP-B)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ( IUP-P)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Izin Usaha Holtikultura
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri;
7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Holtikultura.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Izin Usaha Peternakan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1
Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Peternakan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon;
e. Email dan media sosial. 3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. Izin Usaha Veteriner
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
2 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta
pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotocopy IMB; 6. Rekomendasi dari Dispertan dan Pangan Kab. Wonogiri; 7. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
3
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas
disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP; 3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas,
selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office; 4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan
tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
4 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
5 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
6 Produk Pelayanan Izin Usaha Veteriner.
7 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
L. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1. Izin Usaha Industri
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Industri Perluasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan; 8. Izin Usaha Industri lama asli jika diperlukan perbaikan
informasi izin.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
M. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN
1. Izin Usaha Perdagangan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Foto copy akta pendirian bagi badan usaha beserta
perubahannya dan pengesahannya; 4. Foto copy bukti kemampuan keuangan perusahaan; 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, bagi yang
dipersyaratkan; 6. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham; 7. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah; 8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan; 9. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Perdagangan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Usaha Perdagangan Perluasan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Foto copy akta perubahan terakhir bagi badan usaha beserta
pengesahannya; 4. Foto copy KTP dan NPWP pemegang saham, jika ada
perubahan; 5. Bukti Kepemilikan tanah atau bukti sewa tanah, jika diluar/
melebihi proyek sebelumnya; 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan baru/
perubahan dari proyek sebelumnya; 7. Rekomendasi dari Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten
Wonogiri, bagi yang dipersyaratkan;
8. Izin Usaha Perdagangan lama asli jika diperlukan perbaikan informasi izin.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Izin Usaha Industri Perluasan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Tanda Daftar Perusahaan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat pendaftaran perusahaan; 2. Foto copy Izin Usaha yang diterbitkan instansi yang
berwenang; 3. Foto copy TDP Kantor Pusat yang dilegalisir, bagi pembukaan
kantor cabang/ perwakilan/Kantor Pembantu Perusahaan; 4. Foto copy dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, jika Izin
Usaha diterbitkan dari instansi lain yang berwenang; 5. Tanda Daftar Perusahan lama asli jika diperlukan / perubahan/
perbaikan informasi perusahaan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika
diperlukan; c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin; 13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin; 14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan
menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Jangka Waktu Pelayanan
3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.
6 Pengelolaan Pengaduan, saran dan masukan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui : a. Petugas pengaduan; b. Surat; c. Kotak pengaduan, saran dan masukan; d. Telepon; e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor 2. Perangkat komputer 3. Sistem informasi manajemen perizinan 4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Lulus diklat PTSP 4. Mampu mengoperasikan komputer.
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
N. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan Izin Prinsip;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat rekomendasi tata ruang dari instansi yang berwenang, bagi yang dipersyaratkan;
7. Proposal/uraian rencana proyek yang disahkan oleh dinas/instansi teknis, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perubahan Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop
Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. Izin Usaha Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. Izin Usaha perluasan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( Merger)
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
8. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
9. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
10. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
11. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
12. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
13. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
14. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
c. Pemeriksaan lapangan;
d. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotocopy akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya, bagi pemohon berbadan usaha/hukum;
4. Fotocopy identitas pemegang saham, bagi pemohon berbadan hukum;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy Izin Lokasi, bagi yang dipersyaratkan;
8. Surat kuasa asli bermeterai, bila pengurusan izin tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dilengkapi fotocopy identitas penerima dan pemberi kuasa;
9. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sektoral.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Pencetakan dokumen izin.
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin;
6. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin;
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. Pelayanan Fasilitas Insentif dan Kemudahan
NO KOMPONEN URAIAN
A. SERVICE DELIVERY
1 Persyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bukti mengurus perizinan.
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan insentif dengan tahapan :
a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas;
b. Pemeriksaan lapangan dan rapat koordinasi, jika diperlukan;
c. Memasukkan perhitungan insentif ke dalam izin.
3 Waktu Pelayanan 3 (tiga) jam.
4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan retribusi.
5 Produk Insentif.
6 Pengelolaan Pengaduan
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui :
a. Petugas pengaduan;
b. Surat pengaduan;
c. Kotak pengaduan;
d. Telepon;
e. Email dan media sosial.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
B. MANUFACTURING
1 Dasar Hukum Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal pada Usaha Mikro dan Kecil
2 Sarana dan Prasarana
1. Alat tulis kantor
2. Perangkat komputer
3. Sistem informasi manajemen perizinan
4. Internet
3 Kompetensi Pelaksana
1. Lulusan D3/Sarjana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Lulus diklat PTSP
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Jumlah Pelaksana 1 (satu) orang
5 Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu
6 Jaminan Pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel basah, sehingga dijamin keasliannya
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop Dinas.
3. Pada SK izin dilengkapi juga dengan barkode
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Januari 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN WONOGIRI,
EKO SUBAGYO